PENYELESAIN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI. PERMA NO. 2 TAHUN 2003 Oleh Suwardi Abstract That the peace forsomeone who litigants in state court is a bestway for liti gants by pea ceful means, there is no injured party or thatthe profit it. But the facts show that the ca ses coming into courtrarely ends with peace only 10% cases which run the pattern. This is because article 130 R. Bg HIR/154regulating the peace did not set a requirement for jud ges to seek peace between the parties liti gant. To empo wer members of arti cle 130 KIR / 154 MARI R. Bgthen issued a perma No. 2 th 2003 on mediation in the hope thatmatters to the district court could end with peaceful means. But because of Perma No. 2 th 2003 entry into force have not beeneffec tive, it needs to be refined and Perma article 130 HIR / 154 R.has not been altered or amended and its imple men ting regulations that also made the case that piled up in the Supreme Court would be minimized. Abstrak Bahwasannya perdamaian bagi seseorang yang berperkara di pengadilan negeri adalah suatu jalan yang terbaik karena berperkara dengan jalan damai tidak ada pihak yang diru gikan ataupun yang diuntungkan.Namun kenyataan menunjukkan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan negeri jarang yang di akhiri dengan perdamaian hanya 10% saja perkara yang menjalankan pola tersebut. Hal ini disebabkaii karena pasal 130 HIR/154 R.Bg yang mengatur tentang perdamaian tidak mengatur adanya keharusan bagi hakim untuk mengusahakan perdamaian di antara pihak-pihak yang berperkara. Untuk member dayakan pasal 130 KIR /154 R.Bg maka MARI menge luarkan PERMA No 2 th 2003 tentang mediasi dengan harapan perkara-perkara yang ke pengadiilan negeri bisa di akhiri dengan jalan damai.Namun oleh karena PERMA No 2 th 2003 berlakunya belum efektif, maka PERMA tersebut perlu disempurnakan dan pasal 130 HIR / 154 R. belum dirubah atau diamandemen serta dibuat juga peraturan pelaksanaannya sehingga perkara yang numpuk di MA bisa diperkecil. Kata kunci : Perkara perdata dengan penyelesaian perdamaian menguntungkan (win win solution), men jadi tugas Hakim dalam setiap meme rik sa perkara untuk sungguh-sungguh me ngupayakan perdamaian.Tulisan ini mem beri gambaran upaya damaian dalam ben tuk mediasi, sebagai proses dan tahapan yang harus dilakukan Sengketa bisnis pada dewasa ini umumnya diselesaikan melalui arbitrase, justru oleh karena para
Hakim atau Majelis Hakim Makna medi asi atau dading dalam Ke putusan Mahka mah Agung Rl dianta ranya menghasil kan suatu keputusan mengenai pember dayaan pengadilan tingkat pertama da lam menerapkan upaya perdamaian. Salah satu upaya damai tersebut adalah dalam bentuk mediasi. Melalui mediasi diharapkan diperoleh hasil yang sating 223
berlarut-larut,memakanwaktu yang lama, sehingga ia tidak usah memenuhi kewaji bannya dengan cepat Akankah lembaga A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) dalam Undang -undang No. 30 Tahun 1999, disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa, membawa angin segar bagi dunia bisnis, baik nasional, maupun internasio nal. Undang-undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyele saian Sengketa, nampak tidak adil. Lem baga Arbitrase dalam Undang-undang ini, dibahas secara lengkap dan sempur na dalam 80 pasal, sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya disebut dalam pasal saja, yaitu dalam pasal 1, butir 10 dan dalam pasal 6, yang terdiri atas 9 ayat. Pasal 1 butir 10 menyatakan, bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa ada lah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penye lesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Jadi, menurut keten tuan tersebut diatas ini Mediasi adalah salah satu prosedur penyelesaian seng keta atau beda pendapat diluar pengadi lan. Penjelasan lebih lanjut tidak diberi kan, karena dianggap sebagai "cukup jelas. Bagi pembicara yang adalah alum nus Fakultas Hukum U.I. pada permu laan tahun 1956 dan telah bertugas seba gai Hakim selama 39 tahun lebih dari sebagai pengajar diberbagai Fakultas Hukum diIndonesia sejak tahun 1964 hingga sekarang, pasal tersebut, ada lah tidak jelas, apalagi bagi pengu saha yang awam hukum, sedang ber beda pandapat dan mempunyai masalah dengan pengu saha lain. Perlukah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 direvisi dengan menghi langkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1 butir 10 dan pasal 6 itu.
pihak insaf, bahwa penyelesaian seng keta mereka melalui arbitrase adalah yang paling efektif dan efisien, cepat dan aman, serta rahasia terjaga. Lembaga Dading atau lebih dikenal dengan sebu tan Perdamaian, baik yang dilakukan dalam perkara perdata oleh dan dihada pan Hakim / Majelis Hakim yang meme riksa perkara itu, maupun yang terjadi sebelum atau setelah perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri diluar sidang, sudah tidak populer lagi, dan jarang ter jadi dalam sengketa bisnis. Materi pada Lokakarya Terbatas tentang Arbitrase dan Mediasi yang diselenggarakan oleh PUS DIKLAT MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum (PP-H) bertem pat di Gedung Graha Niaga, Financial Club Jakarta 8 - 9 Okto ber 2002. akim yang memeriksa perkara tersebut pada umumnya juga kurang berusaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang hampir selalu, diwa kili oleh penga cara mereka. Para pihak biasanya tidak menghadap sendiri dipersidangan. Para pengacara pada umumnya ingin agar perkara dite ruskan sampai banding kasasi dan penin jauan kembali, justru oleh karena hal itu menguntung kan mereka. Dalam hal perkara selesai dengan perdamaian sesu ai pasal 130 H.I.R., masalahnya tinggal pelaksanaan dari perda maian itu saja, justru, oleh karena putusan perdamaian langsung berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian tidak ter buka upaya hukum biasa lagi. Upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kem bali masih terbuka, namun alasannya pasti sulit dicari. Khusus mengenai perda maian diluar sidang, jadi yang terjadi sebelum perkara diajukan kepada Penga dilan Negeri, oleh karena yang berseng keta adalah para usahawan, dalam prak tek jarang terjadi. Pihak yang nakal pada umum nya berharap, bahwa perkara akan 224
apa yang dimaksud dengan Mediasi. Secara naluri pembicara ingin berpartisi pasi dan mengartikan Mediasi sebagai pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. Oleh karena Mediasi belum diatur dengan jelas dan tuntas oleh Undang-undang, maka pembahasan lebih lanjut ditang guh kan hingga kesempatan yang lain. Khusus mengenai Dading atau per damaian yaitu cara yang ditempuh oleh para pihak untuk menye lesai kan sengketa mereka secara damai dida lam atau diluar Pengadilan. Dalam perkara gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, setelah para pihak lengkap hadir, juga apabila para pihak diwakili oleh kuasa mereka (kuasa penggugat dan kuasa tergugat datang menghadap dipersidangan). Hakim atau Majelis Hakim akan mengusaha kan perdamaian. (pasal 130 H.I.R.) Usaha perdamaian ini wajib dilakukan dan berhasil tidaknya harus dimuat dalam berita acara sidang. Hakim yang baik akan memberi saran-saran agar usaha perdamaian itu berhasil. Apabila para pihak berhasil didamai kan, maka akan dibuat akta perdamai an. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian itu. Biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing untuk separohnya. Perkara tersebut selesai dan putusan itu langsung ber kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perceraian, apabila para pihak berhasil didamaikan, gugat harus dicabut. Biaya perkara jadinya ditanggung oleh penggugat. Apabila pada suatu waktu dikemudian hari, perkawinan suami-isteri itu retak kem bali, suami atau isteri itu dapat menga jukan gugatan perceraian lagi. Pada dewasa ini, berbeda dengan zaman
Mungkin adalah lebih baik untuk mela kukan hal itu dan selanjutnya mengatur A.D.R. dalam Undang-undang yang lain secara lengkap dan tuntas. Undang undang No. 30 Tahun 1999, lalu bisa disebut sebagai Undang -undang No. 30 Tahun1999,tentangArbitrase.hal tersebut diatas ini kami serahkan kepada Pemerintah untuk menyelesai kannya. Di atas telah dikemukakan, bah wa pasal 6 mengatur Alternatif Penyele saian Sengketa. Ayat 3 dari pasal itu ber bunyi : Dalam hal sengketa sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepaka tan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui ban tuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Ayat 4 menyatakan : Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan se orang atau lebih penasehat ahli, maupun melalui seo rang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tadi tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak,maka para pihak dapat meng hu bungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengke ta untuk menunjuk seorang media tor. Komentar yang diberikan adalah, apa kah dalam praktek dapat terjadi bah wa para pihak yang bersengketa sama-sama setuju menunjuk mediator yang sama ? Ayat 4 lagi-lagi menyebut seorang medi ator. Jadi, sepertinya mediasi selalu akan dilakukan dan terjadi berkat bantuan seorang mediator.Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Mediasi ? Kamus Hukum bahasa Belanda Foc kema Andreae menyebutkan, bahwa Mediatie adalah Bemiddeling, in het volken rechte lijk verkeer. De mediatic is onver bin ded. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya, Undang-undang arbi trase baru 1999, juga tidak menjelaskan 225
yaitu Undang-Undang atau hukum yang tidak ter tulis, antara lain Hukum Adat. Dalam taraf Peninjauan kem bali. Sebenarnya perdamaian masih bisa dila kukan, misalnya apabila ala san Peninjauan kembali ada dan Penin jauan kembali telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, namun Mahkamah Agung belum memutus perkara tersebut, ternyata para pihak berdamai diluar dengan membuat akta perdamaian dihadapan Notaris. Mereka mengirimkan akta per damaian itu kepada Mahkamah Agung dan mohon agar Mahkamah Agung menyelesaikan perkara mereka dengan perdamaian. Hal semacam ini tidak pernah terjadi, hanya ada kemungkinan yang sangat kecil, bahwa bisa terjadi. Mengenal perdamaian diluar sidang bahwa apabila para pihak telah berha sil dalam usaha perdamaian mereka, namun ternyata kemudian pihak yang harus menyerahkan atau melakukan sesuatu tidak melaksanakan apa yang telah disepakati itu dengan baik, maka hal itu harus disusul dengan mengaju kan gugat kepada Pengadilan Negeri. Pihak yang harus menerima apa yang telah diperjanjikan, tidak bisa memak sa dengan paksaan apapun, agar pihak lawan yang melakukan cidera janji itu memenuhi kewajiban nya sesuai yang telah disepakati dalam perdamaian ta di. Seperti diketahui, pada dewasa ini, apabila gugatan diajukan, maka entah lah kapan hasil gugat itu benar-benar akan diperoleh. Perkara bisa berlarut-larut, oleh karena pihak lawan menga jukan perlawanan terhadap putusan persetek (dengan sengaja yang ber sangkutan tidak datang agar putusan persetek dijatuhkan), kemudian menga jukan banding, kasasi, dan supaya benar-benar bisa berjalan lama, menga jukan peninjauan kembali. Jadi, entah lah
dahulu kala sewaktu Indonesia masih belum mempunyai banyak Sarjana Hukum yang menganggur, dan penga cara juga masih dapat dihitung dengan jari, banyak perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan perdama ian, terutama perkara utang-piutang, ingkar janji, warisan, perceraian dan perbuatan melawan hukum. Para pihak pada umumnya juga menghadap sendiri, jadi tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Apabila putusan perdamaian tidak dilaksanakan dengan baik, maka ber dasar kan permohonan pihak yang dirugikan, eksekusi akan diperintah kan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pihak yang lalai akan dipanggil untuk ditegur dan diberi waktu 8 hari untuk melaksana kan kewajibannya. Apabila ia tetap lalai, maka pelaksanaannya akan dila kukan secara paksa, misalnya dengan menyerahkan secara nyata tanah dan rumah yang harus diserahkan itu atau dengan melelang barang -barang milik tergugat, apabila tergugat dihukum un tuk membayar sejumlah uang. Usaha perdamaian juga dapat dilakukan dalam taraf banding, oleh Pengadilan Tinggi apabila secara kebetulan Pengadilan Tinggi melakukan peme riksaan tambahan. Hal itu, oleh karena Pengadilan Tinggi, seperti halnya Pengadilan Negeri, kedudukannya adalah sebagai judex Facti. Di Mah kamah Agung, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan. Kedudukan Mahkamah Agung bukanlah sebagai Judex Facti, melainkan Mahkamah Agung dalam taraf Kasasi hanya akan memeriksa apakah hukum telah dite rapkan secara benar, jadi apakah putu san Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah tidak bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis, 226
Pengadilan Negeri setelah ada permohonan dari pihak penggugat, tidak "bergerak," maka penggugat bisa melaporkan hal itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang membawahi Pengadilan Negeri itu dari Ketua Pengadilan Tinggi akan memerintah kan ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan tersebut. Penga wasan tertinggi ada ditangan Ketua Mahkamah Agung. Apabila para Hakim Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dalam rangka Pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung, melaku kan tugas mereka masing-masing dengan baik, maka putusan serta-mer ta pasti akan terlaksana dengan cepat, hal mana akan sangat berguna bagi para pihak yang mendambakan keadi lan. Dalam praktek, perdamaian diluar sidang dalam bentuk apapun, jarang sekali terjadi, apalagi dalam usaha bis nis nasional dan internasional. Rakernas Mahkamah Agung Rl yang lalu diantaranya menghasilkan keputusan mengenai pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian. Salah satu upaya damai tersebut adalah dalam bentuk mediasi. Melalui media si diharapkan diperoleh hasil yang saling mengun tungkan (win win solu tion), menjadi tugas Hakim dalam setiap memeriksa perkara untuk ber sungguh-sungguh mengupayakan per damaian. Tulisan ini memberi gamba ran upaya damai dalam bentuk medi asi, sebagai proses dan tahapan yang harus dilakukan Tipologi Penanganan Konflik Berikut ini beberapa tipologi penanganan kon flik yang dalam ADR dikelompok kan menjadi beberapa tahapan :
kapan pihak yang dirugikan itu akan memperoleh hasilnya, bisa sete lah 5 atau 10 tahun, mengingat banyak nya tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Untuk mempercepat usaha mereka, para pihak yang berdamai itu, bisa menuangkan apa yang telah mere ka sepakati itu dalam sebuah akta Notaris. Jadi, setelah para pihak ber hasil, mereka menghadap kepada Nota ris dan minta agar Notaris membuat akta perdamaian itu. Dengan telah di buatnya akta perdamaian oleh Notaris, oleh karena akta tersebut ada lah sebu ah akta otentik, maka alat bukti terse but dipersidangan adalah alat bukti yang berkekuatan sempurna, dan ha nya dapat dilemahkan oleh bukti lawan yang kuat. Jadi, misalnya apa bila dapat dibuktikan, bahwa pada tanggal akta otentik itu dibuat, pihak yang bersangkutan sudah wafat (ada akta kematiannya yang membuktikan hal itu), baru akta otentik itu bisa dan harus dikesampingkan. Dengan adanya akta perdamaian para pihak yang tertuang dalam sebu ah akta Notaris, dan gugat diajukan dengan disertai permohonan sita jami nan, pernyataan sah dan berharga sita jaminan apabila telah dilaksanakan, dan permohonan agar putusan dijatuh kan dengan ketentuan serta-merta (pasal 180 H.I.R.) kedudukan peng gugat akan kuat. Seandainyapun tergu gat mengajukan upaya hukum perlawa nan terhadap putusan persetek, ban ding atau kasasi, apalagi peninjauan kembali, putusan serta-merta dapat di perintahkan agar dilaksanakan. Jadi, Ketua Pengadilan Negeri, akan meme rintahkan agar putusan Pengadilan Negeri yang diputus dengan ketentuan serta-merta itu dilaksanakan oleh ter gugat, meskipun tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan persetek atau mengajukan banding. Dalam hal Ketua
• Penghindaran Konflik (conflict avoi dance) 227
sengketa dapat dilakukan melalui pendekatan -pendekatan konsen sual (melalui konsensus), ajudikatif (penga dilan atau arbitrase), ataupun kombi nasi antara konsensual dan ajudikatif (hibrida). Dalam konteks hukum bentuk penyelesaian sengketa ADR dilaku kan melalui pendekatan : Ajudikasi Pengadilan, Arbitrase Konsensus : Negosiasi, Mediasi Hibrida : Med-Arb (mediasi-arbitrase) Dalam proses penyelesaian sengketanya mengguna kan berbagai opsi atau kombinasi bentukbentuk ADR sebagai proses penyelesaian sengketa, tergantung pada tahap/ bentuk - bentuk mana ak hirnya keputusan tercapai. Alter native to ajudikasi : Negosiasi, Mediasi Alternative to litigasi : Negosiasi, Mediasi, Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui ADR secara subtantif memiliki bebe rapa kepuasan karena ADR memi liki kekuatan potensial : -Mampu meme nuhi "Segitiga Kepuasan-Murah, cepat dan efisien Kepesertaan : beyond injurer vs injured (stakehol ders) -Agenda pembaha san : kreasi peserta (self creation) Sejalan dengan oto nomi dan demokratisasi. Untuk memberikan keseriusan kepa da Hakim yang menangani pihak per kara, untuk memberikan kesadaran kepada pihak yang berperkara dan un tuk memper kecil jumlah perkara yang menumpuk diMahkamah Agung, maka perlu ada perubahan terhadap pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. atau perlu ada aturan yang mengatur tentang perdamaian yang berbentuk MEDIASI Dalam penulisan ini yang mau dikaji adalah: 1.Bagaimana pengaturannya dalam sis tim mediasi ? 2.Bagaimana akibat hukum penyele saian lewat mediasi tersebut ?
• Pencegahan Konflik (conflict preven tion) • Pengelolaan Konflik (conflict mana gement) • Resolusi Konflik (conflict resolution) • "Penyelesaian Konflik" (conflic Set tlement) • Rekonsiliasi "kata Konflik" dalam ADR bisa dilihat sebagai : Diangkat dari materi Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pus diklat MARI. 1.Konflik Sebagai PersepsiKonflik di yakini dan dipahami ada disebabkan kebutuhan, kepentingan, keinginan atau nilai-nilai dari seseorang berbe da /tidak sama dengan orang lain. 2.Konflik Sebagai Perasaan Konflik sebagai reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang mem per lihatkan adanya ketidaksesuaian/ ketidak cocokan. Reaksi emosional ini diwujudkan dengan rasa takut, sedih, pahit, marah, dan keputusan atau campuran perasaan-perasa an di atas. 3.Konflik Sebagai Tindakan Konflik sebagai tindakan merupakan ekspre si perasaan dan pengartikulasian dari persepsi kedalam suatu tinda kan, untuk mendapatkan suatu kebu tuhan (kebutuhan dasar, kepentingan dan kebutuhan akan identitas) yang memasuki wilayah kebutu han orang lain. Dengan ilustrasi beberapa kon flik tersebut, kemudian bagaimana penyele saian sengketanya : Penyelesaian Sengketa (dis pute set tlement) Cara menyelesaikan sengke ta (konflik) yang telah diekspresi kan dan dimanifestasikan ke dalam bentuk tuntutan, sanggahan atau pembelaan tidak lagi konflik terbatas pada per sepsi dan perasaan, tetapi sebagai sua tu aksi/ tindakan) dengan mendasar kan pada norma-norma hukum/ peratu ran perundang-undangan. Penye lesai an 228
untuk mencari jalan penyele saian melalui perdamaian; 3. Mediator tidak mempunyai kewena ngan untuk mengambil suatu kepu tusan selama perundingan berlang sung: 4.Tujuan mediasi adalah untuk men capai kesepakatan yang dapat diteri ma oleh pihak-pihak yang berper kara. Di dalam Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentane Kekuasaan Keha kiman pasal 16 ayat (1) Penga dilan tidak boleh menolak untuk memerik sa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadi linya ayat (2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara damai. Di samping itu untuk memberda yakan pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. telah dikeluar kan surat edaran Mah kamah Agung RI. No 1 Tahun 2002 sebagai berikut: 1.Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sung guh-sungguh mengusahakan perda maian dengan menerapkan keten tuan pasal 130 HIR/ 154 R.Bg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian; 2.Hakim yang ditunjuk dapat bertin dak sebagai fasilitator yang mem bantu para pihak baik dari segi wak tu, tempat, dan pengum pulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah per damaian; 3.Pada tahap seianjutnya apabila dike hendaki para pihak yang berper kara, Ha kim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai Mediator yang akan memper tamu kan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan -nengenai pokok persoalan
Untuk mengetahui perlu tidaknya perubahan terhadap pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. dihubungkan dengan pelak sanaan dilapangan serta mengetahui kepastian hukum "MEDIASI" yang berlandaskan peraturan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai landa san untuk mengetahui perlu tidaknya perubahan atau penambahan di dalam pasal 130 HIR/154 R.Bg. dan perlu tidaknya '•'MEDIASI" yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. "Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yaug dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk me ngambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upa ya mencari kesepakatan secara suka rela dalam penyelesaian permasala han yang disengketakan."1 Jay Folberg dan Richard Holdernes Sorton Jons mengatakan bahwa: "Mediasi merupakan salah satu teh nik ADR yang merupakan bentuk negosi asi dari para pihak yang ber sengketa mengenai sengketa bisnis. Garry Good Paster mengatakan :"Mediasi merupa kan salah satu buntuk ADR yang dita ngani oleh pihak ketiga yang ber sifat netral, imparsial, tidak memiliki kewe nangan untuk memutuskan seng keta.' "Mediation is Negotition carried out with their assistance of a third party Dari beberapa rumusan tersebut di atas dapat diarnbil suatu kesimpulan bahwa 1.Mediasi adalah suatu bentuk proses penyelesaian perkara berdasarkan ketulusan melalui suatu perundi ngan ; 2.Orang yang melakukan mediasi dina makan Mediator yaitu yang bertugas membantu para pihak yang berper kara 1
Puslitbang Hukum dan Peradilan, Naskah Mengenai Peningkatan Sarana Prasaran Apartur Negara Mahkamah Agung RI Jakarta 2003
229
yang disengketa kan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta kei nginan masing -masing pihak dalam rangka perda maian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikon sultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling me ngun tungkan (win solution); 4.Hakim yang ditunjuk sebagai fasi litator/ Mediator oleh pihak dapat menjadi Hakim majelis pada per kara yang bersangkutan untuk menjaga obyektivitas; 5. Untuk pelaksanaaan tugas sebagai fasilitator maupun Mediator kepa da Hakim yang bersangkutan diberi waktu paling Inma 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang lagi apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadi lan negeri dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesai an perkara sebagaimana dimak sud dalam SEMA NOMOR 6 Tahun 1992; 6.Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda ta ngani, kemudian dibuat akta perdamaian {dading), agar dengan akta perdamaian itu para pihak dihukum untuk mentaati apa yang disepakati/ disetujui tersebut 7.Keberhasilan penyelesiian perkara mclalui perdamaian, dapat dijadi kan bahan penelitian {Reword) bagi Hakim yang menjadi fasili tutor / Mediator ; Didalam Perma terdapat 3 (tiga) tahapan Mediasi : 1. Pra Mediasi ; 2. Mediasi dan 3. Post (pasca) Mediasi. Ad.l) Didalam Tahap Pra Mediasi pasal 3 dikatakan bahwa: a. Pada hari sidang pertama yang di hadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan pada pihak yang
berperkara agar Iebih dahulu menempuh mediasi. b. Hakim wpjib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepa da para pihak menempuh proses mediasi.2 Didalam pasal 3 ini ada keharu san bagi Hakim untuk menempuh jalur mediasi dan Hakim wajib menunda perkaranya dalam jangka waktu 30 hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak un tuk menempuh jalur medi asi dan oleh karena yang menjadi Mediator udalah bukan Hakim yang menangani perkara terse but atau orang dari luar yang mem punyai sertifi kat sebagai Mediator,3 maka waktu mediasi bisa dilakukan setiap hari sehinga dalam waktu 30 hari benar -benar dapat dimanfaatkan untuk mergusahakan perdamai an dengan harapan selama waktu itu bisa menghasilkan akta perdamaian, apabi la berhasil perdamaian akan tetapi tidak minta putusan perdamaian, maka pihak penggugat wajib mencabut gugatannya. Hal tersebut sebagaima na pasal 5 Perma No 2 Tahun 2003: a.Proses med'asi yang menggu nakan Mediator diluar dartar Mediator yang dimiliki oleh pengadilan ber langsung paling lama 30 (tiga pu luh) hari kerja; b.Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja ter penuhi para pihak wajib menghadap kembali pada Hakim pada sidang yang diten tukan; c. Jika para pihak mencapai ke sepaka tan, mereka dapat meminta peneta pan dengan suatu akta perdamaian; d. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan 2
Peraturan Mahkamah Agung RI N0. 2 Tahun 2003 Tentang
Prosedur Mediasi di PN h. 1 3
230
Ibid
Ad 3). Post (pasca) mediasi untuk mediasi yang menggunakan Media tor diluar daftar Mediator yang di miliki pengadilan, dinyatakan bah wa setelah waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada sidang yang ditentukan. Pasal 5 ayat (2) pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepaka tan, mereka dapat meminta pene tapan dengan suatu akta perdamai an. Pasal 5 ayat (3). Jika para pihak berhasil menca pai kesepakatan namun tidak dimin takan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya (pasal 5 (2)). Dalam hal mediasi dengan mempergunakan Mediator yang terdaftar dipengadilan, maka jika gagal mencapai sepakat, para pihak wajib menghadap kembali pada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahu kan kegagalan tersebut kepada Hakim (pasal 11 (4) jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat (5) medias tidak menghasilkan kesepa katan. Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kega galan kepada Hakim. Pasal 11 (5). Akan tetapi oleh karena peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 masih baru dan baru diujicobakan kepada pengadilan negeri tingkat 1, maka berlakunya perma tersebut belum efektif, apalagi belum adanya surat edaran yang memberlakukan kepada seluruh pengadilan di Indo nesia Walaupun surat eduran tentang berla kunya perma No.2 Tahun 2003 sudah efek tif, namun hal ini kembali kepada pihak-pihak yang bcrperkara, sehingga rasa nya sangat sulit untuk memper kecil jumlah perkara yang masuk ke
penetapannya sebagai akta perdama ian, pihak penggugat wajib menyata kan penca butan gugatannya. Apabila dalam waktu 30 hari maka Mediator menyam paikan hasil nya kepada Hakim yang menangani perkara tersebut untuk dibuatkan akta perda maian, akan tetapi apabila per damaian tidak bisa tercapai maka sidang dilanjutkan dengan cara seba gai mana biasa dan Hakim Majelispun memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bcrdamai sampai sebelum putusan diucapkan. Di dalam pasal 9 Perma No. 2 Tahun 2003 dikatakan : a.Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian pro ses mediasi; b.Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum nya; c.Apabila perlu. Mediator dapat mela kukan kaukus; d.Mediator wajib mendorong para pi hak untuk menelusuri menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; e.Dengan hasil akhir tercapainya kese pakatan atau ketidaksepakatan, pro ses miediasi berlangsung paling lama, 20 hari keija sejak pemilihan atau penetapan penunjukan Media tor; Sedangkan pada pasal 11 (1) dika takan bahwa : Jika mediasi meng hasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepa katan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak. Sedangkan pada ayat 14 (2) di katakan bahwa : proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak meng hendaki lain. Proses medeasi un tuk sengketa publik terbuka untuk umum.
231
Undang No.30 Tahun 2000 ten tang rahasia dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 ten tang disain industri, Undang-Undang No. 14 Ta hun 2001 ten tang Pasien dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. d.ADR dalam penyelesaaian perseli sihan perburuhan, yaitu suatu lem baga yang telah dibentuk untuk menyelesaikan masalah perselisi han perburuhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesa ian perselsihan perburuhan dan Undangundang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan hubu ngan kerja diPeru sahaan swasta. Lembaga yang disediakan baik ditingkat daerah maupun diting kat pusat adalah disebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu han Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburu han (P4P), keberatan atas keputu san P4D) dan P4P) diajukan ke Pengadi lan. e.ADR dalam menyelesaikan per selisihan praktek mono poli dan persaingan usaha. Pembentukan lembaga ini didasarkan kepada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ber dasarkan Kepres No. 75 Tahun 1999 telah dibentuk KPPU (Komisi Penga wasan Persaingan Usaha). f. ADR. .Dalam penyelesaian seng keta konsumen, lembaga ini di dasarkan kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsu men dan mengatur juga ten tang BPSK (Badan Penyele saian Sengketa Konsumen) yang dibentuk ditiap
Mahkamah Agung, kecuali harus berubah atau mengamandemen pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. dan mengatur ten tang batasan perkara-perkara yang boleh banding dan kasasi dengan men cantumkan nilai perkara sehingga tidak setiap per kara akan banding dan kasasi, dengan demikian perkara yang masuk ke Mahkanah Agung akan berkurang. Sebagai bahan perbandingan, maka akan dikemukakan mediasi di Luar Pengadilan dan Mediasi di Dalam Pengadilan. 1.Lembaga damai diluar Pengadi lan dengan istilah Alternative District Resolution (ADR) diatur dalam Un dang-Undang No.30 Tanun 1999 ten tang Arbritasedan Altematif Penye lesai an Sengketa diantaranya : a.Bani adalah sebagai perwuju dan Arbritase telah dibentuk suatu lem baga Arbritase yang disebut dengan Badan Arbritase Nasional (Bani), yurisdiksinya adalah masa lah perdagangan. b.ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi, yaitu suatu lem baga ADR yang berhubungan dengan jasa konstruksi sebagai mana yang diatur dalam dalam Undang-undang 18 tahun 1999 dan Undang-undang No. 29, tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, telah dibentuk ber dasarkan PP No. 29 tahun 2300 tentang Mediasi dalam penyele saian sengketa jasa konstruksi yang dilakukan oleh suatu media tor, juga mengatur tentang kon siliasi oleh seorang konsiliator, juga mengatur tentang arbri tase, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur masalah perdata saja. c. ADR dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAXI) Sengketa dalam masalah HAKI sebagaimana diatur dalam Undang 232
untuk merestrukturisasi kewajibankewajiban mereka. Kesepukatan-kesepakatan ini men jadi prasyarat perolehan modal kerja baru, yang pada waktunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan menambah kesempatan kerja, ser ta mengembangkan pajak bagi Negara. Hal ini meningkatkan urgensi dipercepatnya proses-pro ses mediasi diluar Pengadilan ke arah kesepakatan semacam itu. Untuk memfasilitasi proses-prcses tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Prakarsa Jakana (STPJ) dan menyerahkan koordinasi kebija kannya kepada Komite Kebijak sanaan Sektor Keuangan (KKSK) Republik Indonesia. b.Mekanisme Prakarsa Jakarta. STPJ bertindak sebagai pihak penengah yang netral dan mem bantu pihak-pihak terkait dalam melakukan negoisasi restrukturi sasi hutang. Dalam menjalankan tugas mediasinya, STPJ menugas kan mediator-mediator berpenga laman yang dapat menjalankan tugas fasilitasi sesuai dengan prin sip dan prosedur restrukturisasi hutang. Dalam proses medi asi. mediator STPJ akan bertemu dengan pihakpihak terkait, mem bantu dan menerapkan kerangka dasar negoisasi, mengidentifikasi permasalahan, membuat rekomen dasi penyelesaian terhadap masa lah yang dihadapi dan menyiap kan laporan-laporan kepada pihak-pihak terkait serta kepada KKSK perihal status terakhir proses negoisasi. c. Prinsip-prinsip Mediasi STPJ. Proses Mediasi STPJ ini didasar kan pada prinsip-prinsip :
daerah Tingkat II. Atas putusan BPSK antara konsumen dan Pelaku Usaha dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan atas putusan Penga dilan Negeri tersebut dapat diaju kan kasasi. g.ADR. Dalam menyelesaikan perse lisihan lingkunsan hidup lembaga ini didasarkan pada Un dangundang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ling kungan Hidup dan juga Peratu ran Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang lembaga Penyedia jasa pelayanan sengketa Lingku ngan Hidup. h.ADR dalam menyelesaiakan res trukturisasi Satuan tugas Prakar sa Jakarta adalah lembaga yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator bidang ekonomi, keuangan dan industri selaku ketua komite kebijakan sektor keuangan Nomor: Kep-04/M. EKUIN/ 02/2000 untuk melakukan penye lesaian penyehatan per bankan dan restrukturisasi utang perusa haan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Lembaga ini adalah satu-satunya Lembaga Mediasi di Indonesia yang melakukan proses mediasi dengan men ciptakan teknik-teknik media si, perkara yang dimajukan ke Lembaga ini langsung ditengani atau didamai kan oleh mediator yang sudah terlatih. 1.Lembaga Satuan Tugas Prakarsa Jakarta. a.Satuan Tugas Prakarsa Jakarta Pemulihan ekonomi Indonesia ter gantung antara lain pada tercapai nya kesepakatan anatara perusaha anperusahaan dengan para kredi turya
233
(4) Menghormati Hak-hak Para Pi hak Terkait. Selama proses media si, diharapkan masing-masing pihak tetap menghormati hak-hak para pihak seperti misalnya hak mengadakan pertemuan untuk kepentingan pihak tersebut dan untuk menjalankan tindakal terten tu untuk menghadapi masalah hukum yang ada. Hasil yang diharapkan dari Mediasi STPJ akan memberikan suatu bentuk kebijakan dengan demikian diharap kan dari mediasi STPJ adalah kese pakatan bersa ma dalam restrukturisasi hutang, kemu dian mengarah kepada ditandatanganinya Nota Kesepaha man. Dalam hal dimana kesepakatan bersama tidak dapat dicapai, STPJ akan membuat suatu laporan menge nai status terakhir dari proses mediasi dan memperkarakan laporan tersebut kepada KKSK. Persyaratan dan Kon disi untuk Mediasi STPJ Jenis ketidak sepakatannya. Semua pihak terkait dapat meminta mediasi dari STPJ berdasarkan atas masalah atau Ketidak sepakatan seperti betikut ini. (1)Ketidaksepakatan antara Perusaha an dengan Kreditur: Mediasi STPJ dapat diterapkan un tuk membantu kedua belah pihak yang bertentangan dalam melakukan proses negosiasi restrukturisasi utang, baik yang menyangkut nego siasi terhadap perubahan jangka waktu utang maupun perubahan ter hadap kondisi utang. (2)Ketidaksepakatan antar Kredi tur. Mediasi STPJ dapat pula diman faatkan untuk menengahi perten tangan yang terjadi diantara para kreditur. Pihak-pihak yang Berhak menga jukan Mediasi : (1) Pemerintah Indonesia. KKSK dapat inenuniuk secara lang sung suatu perusahaan untuk diikutser takan
(1)Kewajiban Parsipasi Seluruh Pihak dan Mediasi. Semua pihak terkait termasuk in stansi-instansi pemerintah terkait, diharapkan un tuk menghadiri seluruh pertemu an yang telah dijad walkan dengan mengirim perwakilan yang menge tahui permasa lahan serta memi liki kemampuan untuk membahas permasalahan tersebut. (2) Upaya Maksimal untuk menca pai Mufakat Proses Mediasi STPJ didasarkan pada prinsip utama bahwa sejauh di mungkinkan, mufakat diantara semua pihak ada lah tujuan negoisasi, oleh karena itu seluruh upaya penyelesaian permasalahan dalam mediasi ST PJ akan diarahkan pada tercapai nya kesepakatan pihak-pihak terka it, sejauh apabila kesepakatan ter sebut dapat dicapai. Dalam situasi dimana disepakati oleh para pihak, dapat dijalankan sebuah proses yang berbeda dengan yang ditentu kan dalam prosedur ini, dengan tujuan agar mufakat tersebut dapat dicapai. (3)Penggunaan Pendekatan Res trukturisasi dengan Pola Commer cial Best Practice. Proses mediasi STPJ menentukan pihak-pihak terkait untuk mengi kuti pola best practice dalam res trukturisasi hutang perusahaan ter masuk pola "London Approach'". Sejalan dengan hal ini, para pihak diaharapkan untuk menggunakan tenaga ahli yang sesuai, membuka informasi secara transparan, me ngesampingkan tindakan likui dasi terhadap perusahaan terkait sela ma diskusi, membentuk komite kreditur bila diperlukan dan menja lankan negoisasi dengan menjun jung tinggi kepentingan hukum semua pihak.
234
untuk mempublikasikan surat permohonan tersebut. Evaluasi pendahuluan terhadap kasus. Dalam 5 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan Mediasi tersebut, STPJ akan menunjuk seorang Senior Case Manager (SCM) untuk memulai proses Mediasi dan membantu menseleksi seorang mediator yang tetap. (1) Pertemuan perdana dengan pihak pemohon SCM akan menjadwalkan suatu pertemuan perdana dengan pihak pemo hon dalam 10 hari kerja un tuk menentukan apakah permasa lahan yang dihadapi pemohon dapat di Mediasi oleh STPJ. Un tuk mendapatkan informasi tamba han, SCM dapat mengadakan per temuan lanjutan atau dapat memin ta informasi secara tertulis mau pun lisan. (2) Pertemuan perdana dengan pihak yang berlawanan. Dalam 10 hari kerja setelah pertemuan perda na dengan pihak pemohon, SCM harus mengi denti fikasi dan ber temu dengan pihak yang berlawa nan dengan tujuan untuk memveri fikasi apakah permasalahan dapat diselesaikan melalui Mediasi oleh STPJ. Untuk mendapatkan infor masi tambahan, SCM dapat mengadakan pertemuan lanjutan atau dapat meminta informasi ter sebut secara tertulis maupun lisan, 3.Prosedur Mediasi a.Rapat Mediasi awal Dalam 10 hari kerja setelah di terbitkannya Laporan Mediasi Awal, atau waktu lain yang disepa kati para pihak, para pihak harus melaksanakan Rapat Mediasi Awal dengan Mediator.
didalam proses Mediasi Prakar sa Jakarta, sesuai dengan prosedur dan ke bijakkan yang dikeluarkan oleh KKSK. Secara khusus KKSK akan meminta Mediasi Prakarsa Jakarta ter hadap kisuskasus tertentu. tidak terba tas pada kasuskasus yang didalamnya terdapat: (a) Proses restrukturisasi yang melibat kan perusahaan atau industri yang dini lai sangat strategis dan pen ting bagi Republik Indonesia; (b) KKSK inenUai bahwa perkemba ngan restrukturisasi kredit suatu perusa haan atau suatu group peru sahaan tidak mengalami kema juan yang berarti; (2) Pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun yang memiliki kepentingan bersama di dalam suatu proses negosiasi res trukturisasi kredit dapat mengaju kan Mediasi ke Prakarsa Jakarta. (3). Prosedur Memulai Mediasi a. Permohonan untuk mediasi Mediasi melalui STPJ diawali dengan diajukannya permohonan tertulis oleh pihak yang berkepen tingan atau dalam bentuk penyera han obh KKSK. Pengajuan media si tersebut harus tertulis untuk selanjutnya diedarkan keseluruh pihak yang terkait dalam transaksi restrukturisasi. Dalam hal ini, pihak pemohon harus dapat me nyerahkan daftar yang berisi kan nama seluruh pihak-pihak yang terkait dalam negosiasi res truk turisasi, termasuk didalamnya kon tak informasi yang lengkap de ngan lerlampirmya surat permo honan Mediasi tersebut. Bila pihak pemohon tidak dapat secara pasti menentu kann pihak-pihak mana saja yang terkait, maka STPJ dapat meminta pihak pemo hon
235
kepada selu ruh pihak, menghentikan kasus dari Mediasi STPJ, dengan tetap mem buka peluang kepada para pihak untuk mempra karsai kem bali Mediasi oleh STPJ pada kemudian hari. Setiap penghen tian kasus harus disertai laporan akhir Media si. d.Modifikasi Jadwal tetap Mediasi mempercepat penyelesaian masa lah apabila timbul masalah-masa lah yang penting dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah, Jadual Tetap Mediasi yang telah ditentukan di awal proses Mediasi dapat dirubah untuk mengakomo dasikan masalahmasalah penting tersebut dalam kurun waktu. (1) Syarat-syarat untuk Modifikasi. Modifikasi terhariap Jadual Tetap Mediasi dapat dilakukan guna mempercepat penyelesaian masa lah dengan persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan atau apabila dipandang perlu oleh mediator, terhadap hal-hal : (a)signifikan yang timbul dalam jangka waktu yang ditentukan; dan (b)krtikal dalam mempercepat pro ses Mediasi. (2)Jangka waktu dari Jadwal penye lesaian masalah. Percepatan dari penyelesaian masalan terhadap hal-hal yang gen ting biasanya tidak melebihi 60 hari, kecuali dalam hal dimana terdapat persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan. Hasil dari mediasi prakarsa Jakarta a.Tercapai Kesepakatan Pihak-pihak tarkait berhasil mencapai kesepaka tan sebagai hasil nego siasi. Dalam hal tersebut bagian dari resolusi yang akan disampaikan pada pihak ketiga dapat ditetapkan. b.Tidak Tercapai Kesepakatan Apabi la dalam penetapan oleh mediator atau
(i) Jadwal Tetap Mediasi. Pada Rapat Mediasi Awal, para pihak diharapkan memberikan komentar atas jadual yang diaju kan yang telah dibuat. Jika para pihak tidak dapat mencapai kese pakatan akan jadual waktu. Media tor akan menetap kan Jadual Tetap Mediasi yang sesuai dengan kebu tuhan para pihak. Jadual Tetap Mediasi dapat dirubah setiap saat oleh pihak atas sepenge tahuan Mediator. (ii) Isi Jadwal Tetap Mediasi. Jadual Tetap Mediasi berisi selu ruh tanggal-tanggal yang relevan de ngan proses Mediasi. Jadual ini, atas persetujuan para pihak, berisikan jadual-jadual sebagai berikut: (i) Penunjukan para profesional (ii) Penyerahan informasi (iii)Penyelesaian due diligence (iv) Penyerahan proposal retruk turisasi (v) Hal-hal lain yang diperlukan dalam retrukturisasi. b.Rapat Mediasi Tambahan Rapat Mediasi Awal, Mediator harus menjadual satu atau lebih sesi tindak lanjut yang konsisten dengan Jadual Tetap Mediasi. Tujuan dari rapat tindak tanjut ini adalah untuk pendalaman ter hadap masalah-masalah yang harus diselesaikan dan untuk menunjukkan kepada para pihak kesempatan untuk melakukan negosiasi lebih lanjut untuk masalah-masalah tersebut. c.Penghentian Mediasi Kasus Setiap saat, atas perselujuan selu ruh pihak, proses Mediasi kasus yang ada di STPJ dapat dihenti kan. STPJ, berdasarkan keputu san dari Media tor bahwa proses mediasi tidak berlangsung seba gaimana mestinya, de ngan pem beritahuan tertulis 236
hubungan kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan kepada proses kepailitan dimana STPJ menyimpul kan bahwa salah satu pihak tidak beritikad baik (seperti dijelaskan pada butir 7 di bawah). Dalam kasus seperti ini, STPJ akan berkoordinasi dengan kantor Kejaksaan Agung un tuk memastikan kecukupan data dan dokumentasi yang dapat membantu dalam proses kepailitan. 4.Tindakan Pemulihan yang Dilaku kan Oleh STPJ. a.Secara Umum Berdasarkan temuan-temuan dan fakta-takta yang didapat oleh mediator STPJ, maka STPJ dapat menilai dan menentukan pihak-pihak yang tidak dapat menunjuk kan itikad baiknya (good faith) di dalam proses Mediasi (dijelaskan pada butir 7.2) STPJ berwenang dan berhak untuk melaporkan pi hak yang tidak menunjukkan iti kad baiknya kepada KKSK. KK SK. Kemudian meneruskan lapo ran tersebut kepada kantor Kejak saan Agung untuk segera dilaku kan tindakan hukum atau tindakan berupa kepailitan perusahaan yang bersangkutan. KKSK dapat pula segera meneeruskan laporan dari STPJ kepada pihak ketiga seperti dijelaskan pada butir 6.5. b.Batasan tiddk beritikad baik dan tidak kooperatif suatu pihak akan dinilai tidak berpartipasi dengan itikad baik atau tidak kooperatif bila secara berulang: 1)Tidak menghadiri jadual perte muan yang telah ditetapkan; 2)Tidak mengirimkan wakilnya yang representatip yang memii liki ke mampuan dan pemaha man yang cukup terhadap kasus yang akan dine gosiasikan, atau wakil tersebut
dalam penyataan oleh seluruh pihak terkait ditetapkan bahwa tidak tercapai kemajuan dalam proses Mediasi, mediator akan menyi ap kan dan menyampaikan sebuah lapo ran Mediasi dan menyampaikan sebuah laporan Mediasi dan melaku kan pertemuan Mediasi terakhir. c. Laporan Mediasi Akhir Mediasi Prakarsa Jakarta, mediator akan menyiapkan dan men distribusikan rancangan laporan Mediasi. Kecuali disetujui oleh semua pihak, laporan akhir ini terba tas pada: (i)Kerjasama/ Itikad baik dari setiap pihak. (ii)Fakta-fakta dari mediasi dan ring kasan status dan negoisasi d.Pertemuan Akhir Dalam waktu 10 hari kerja dari pe nyerahan rancangan laporan Media si kepada semua pihak, harus dia dakan pertemuan akhir dalam sesi Mediasi dimana setiap pihak harus berupaya untuk menyelesaikan masa lah yang ada yang tertera dalam ran cangan laporan Medi asi. e. Penyerakan Laporan Akhir Mediasi Bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan perselisi han dalam 30 hari setelah selesai Mediasi terakhir, STPJ akan menye rahkan laporan Mediasi akhir kepa da setiap pihak dan melalui berbagai pertimbangan, akan menyerahkan laporan tersebut kepada KKSK ber sama dengan rekomendasi mengenai badan pemerintah yang tepat untuk mempelajari laporan tersebut. Sete lah penyerahan laporan tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang sesuai. f.Penyerahan kepada Kejaksaan Agung Berdasarkan laporan akhir dan rekomendasi dari STPJ, KKSK dapat menyerahkan hal-hal yang ber 237
Sedangkan keuntu ngan dari mediasi yang dila kukan di pengadilan adalah dan segi wak tu yang 64 singkat, biaya yang murah serta tetap terjalinnya hubu ngan baik antara para pihak mau pun terjaganya kerahasiaan dian tara mereka. -Bahwa untuk suksesnya pelemba gaan mediasi dalam menyelesai kan sengketa meskipun proses mediasi pada hakekatnya tergan tung pada kesepakatan para pihak perlu suatu peraturan yang lebih tinggi (tidak sekedar PERMA) yang mengatur dasar penerapan mediasi, kekuatan mengikat pro ses mediasi, kerahasian informasi dalam proses mediasi. Di samping itu perlu juga diberda yakan lem baga penyediajasa, SDM, sumber dana/pembiayaan maupun pema syarakatan dengan demikian medi asi merupakan suatu kebutuhan dalam menangani berbagai jenis sengketa dan mengatasi penumpu kan perkara diMah kamah Agung. Peluang tersebut adalah dari sisi pelaku bisnis, budaya hukum, dukungan pemerintah, peraturan perundang-undangandan perkembangan global. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis belum melem baga di Indonesia.
tidak memiliki ke mampuan yang cukup untuk membahas kasus yang ada; 3)Tidak mematuhi time-frame/ja dual kerja proses restrukturisasi yang telah disetujui bersama antara berbagai pihak yang ber kepentingan atau telah disuisun oleh mediator STPJ. c.Catatan Pihak Yang Tidak Beriti kad Baik Mediator STPJ akan mencatat dan menyimpan catatan atau file tentang tanduk pihak ter tentu secara tertulis. Tindak tan duk yang dicatat adalah hal-hal yang mengarah kepada kesimpu lan bahwa pihak tersebut tidak. beritikad baik atan tidak koopera tip dalam proses negosiasi, Simpulan -Bahwa penyelesaian sengketa per data melalui pengadilan (litigasi) dirasakan kurang efektif lagi kare na memerlukan biaya yang mahal penyelesaian sengketa yang lama, semakin kompleknya permasala hanpermasalahannya yang dihada pi seiring perkembangan zaman sedang disisi lain kemampuan ha kim yang bersifat generalis. Kon disi yang demikian menyebabkan pencari keadilan (khususnya pela ku bisnis) mencari alternatif lain yaitu seperti negoisasi, konsiliasi, arbitrasi dan melalui mediasi. Bah wa kekuatan putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang pengadi lan melalui proses mediasi mempu nyai keku atan hukum mengikat dari putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksana kan isi perdamaian yang berupa putusan perdamaian, maka pelak sanaannya dapat dipaksakan de ngan jalan eksekusi melalui penga dilan negeri.
Saran -Meningkatkan upaya-upaya perda maian di muka hakim sebagaimana diatur Pasal 130 HIR, dengan mengambil langkah-langkah seperti mene tapkan pedoman mengenai tata cara dan, menentukan pengadi lan sebagai "pilot project" mengem bangkan perdamaian. -Mendorong agar lembaga-lembaga Bantuan Hukum di lingkungan pen didikan tinggi hukum atau swadaya 238
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indo nesia, Sejak Tahun 1942 dan Apa kah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia, Yogyakar ta, Liberty 1999 Retnowulan, Hukum Acara Perdata Da lam Teori dan Prakek, Bandung, Alumni, . Disebutkan dalam : . Hukum dan Penega kan Hukum. Solo 2001: Yusniar Kamil. Eksekusi dan eksekutorial. Yogyakarta : Hanindita 2001
masyarakat, menyediakan forum mediasi. Agar mediasi sebagai salah satu sis tem hukum nasional dapat berkem bang dengan baik, maka perlu dilem bagakan. Agar segera dibuat UndangUndang (tidak sekedar PERMA) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai mediasi. Diharapkan pula agar asosiasi pro fesi dan pengusaha serta law firm membentuk lembaga penyedia jasa mediasi, sehingga akan mempermu dah bagi pemakai jasa untuk menda pat pelayanan sesuai seng keta yang dihadapi khususnya kasus perdata.
Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebuda yaan, Kamus Besar Bahasa Indo Daftar Rujukan Ketenfuan-ketentuan Pokok Kekruisaan Ke nesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1997. hakiman, PT. Ichtiar Baru, Van Hoevo,Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangJakarta, 1986; Masyhur Effendi, Hakasasi manusia undang No. 14 Tahun 1970 ten tang nasional dan internasional dan Pokok-pokok Kekuasaan Gunawan Setiardja, Hak-hak asasi Kehakiman. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 manusia berdasarkan ideologi Pancasila. tentang Perubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1985 ten tang Puslitbang Hukum dan Peradilan, Nia ga Akudenns mengenai Cauurt Dipsute Pokok-pokok Mahkamah Agung. Resolution, Puslitbang Hukum & Undang-undang No. 8 Tahun 2004 ten tang Perubahan atas Undang-undang Peradilan MA-RI 2003. Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian / No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Yayasan Penerbitan Fakultas Psi Umum. Undang-undang Hukum Acara Per data kologi UGM, Yogyakarta 1983 Suhekti.R. Tjipto Sudibyo; Kitab (HIR dan Rbg). Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Undang-Undang Hukum Perdata. No.06 Tahun 1992 tentang Pena Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradi lan dan Perundang-Undangan di nganan dan Penyelesaian Perkara Indonesia, 1942. selesai dalam Tempo 6 bulan
239
