MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TESIS

MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

TESIS

Oleh

NURHILMIYAH 087005121/HK

FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

NASKAH PUBLIKASI MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

TESIS Oleh


FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh


FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


Judul Tesis

: MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN : Nurhilmiyah : 087005121 : Ilmu Hukum

TENTANG

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH., M. Hum.) Ketua

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH.) Anggota

(Prof. Dr. Sunarmi, SH., M. Hum.) Anggota


Telah diuji pada Tanggal 02 Agustus 2010 =============================================================

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Runtung, SH., M. Hum.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., M. Hum. 2. Prof. Dr. Sunarmi, SH., M. Hum. 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH. 4. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M. Hum.


ABSTRAK

Kritik atas lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan pernyataan umum dan sulit dihilangkan. Oleh karena birokrasi sistem peradilan itu sendiri memang sangat potensial memperlambat penyelesaian sengketa. Sehingga penumpukan perkara di pengadilan terus menerus terjadi. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan belum cukup mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat peraturan. Untuk itu keluarlah PERMA terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata melewati proses mediasi di pengadilan apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Judul penelitian ini yaitu Mediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kerangka teori diarahkan untuk memberikan landasan bagi analisis dan pembahasan permasalahan. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa dalam sistem hukum itu terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu: Structure, Substance, dan Culture. Mediasi di pengadilan pasca keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan berdasarkan data yang telah dihimpun, seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai ketentuan, namun hasilnya sangat tergantung kepada para pihak itu sendiri. Perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di pengadilan masih sangat minim karena sebagian besar dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan bisa dilihat dari faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Kriteria keberhasilan suatu proses mediasi belum dijabarkan secara rinci dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sehingga mediator dalam menjalankan fungsinya tidak memiliki suatu pedoman yang jelas. Mediasi seharusnya dilaksanakan dengan penuh kesukarelaan, tanpa adanya paksaan, karena bagaimanapun juga jika para pihak sudah membawa persoalannya ke pengadilan berarti menandakan perkaranya sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara damai. Minimnya ketersediaan data laporan perkara perdata yang diproses melalui mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008. Hal ini menyulitkan untuk melihat jumlah perkara perdata dalam frekuensi waktu tertentu di suatu pengadilan. Padahal dari Mahkamah Agung telah menyediakan format yang sangat jelas untuk ditindaklanjuti. Diharapkan kedepannya agar lebih mudah mengakses informasi di Mahkamah Agung untuk dapat mengikuti pelatihan sertifikasi mediator khususnya mediator dari kalangan nonhakim. Kata Kunci: Penumpukan Perkara, Mediasi Di Pengadilan, PERMA No.1/2008


ABSTRACT

The criticism of the slow process of solving a dispute through litigation is a public statement and is hard to eliminate because the bureaucratic system of the court of law itself is very potential to slow down the dispute solving process that the cases filed in the court of law keep being accumulated. The Regulation of Supreme Court No.2/2003 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law has not adequately met the objectives expected by the regulation maker. For that purpose, the latest Regulation of Supreme Court, Regulation No.1/2008 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law was issued whose Article 2 clearly obligates that any civil case must go through the process of mediation in court otherwise the case is cancelled for the sake of law. The title of this normative legal study is Court Connected Mediation of Law after the Issuance of Regulation of Supreme Court No.1/2008 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law. The theoretical framework of this study was intended to provide a base to analyze and discuss the research problem. The analysis of the study was based on the Theory of Legal System developed by Lawrence M. Friedman stating that there are three elements needed to be paid attention to in the legal system such as Structure, Substance, and Culture. Based on the data obtained, Court Connected Mediation of Law After the Issuance of Regulation of Supreme Court No.1/2008 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law has been planned to be implemented as optimal as possible according to its existing stipulation, but whether or not its objective can be met depends a lot on the parties involved. The number of cases which can be peacefully solved through the court connected mediation is very minimal because most the cases were processed and preceded to the next trials. The factors influencing the implementation of court connected mediation can be seen from the factors of legal structure, legal substance, and legal culture. The criteria of success in one process of mediation have not been clarified in details in the Regulation of Supreme Court No.1/2008, that the mediator does not have a clear guidance in implementing his job. Mediation should be implemented voluntarily, without any pressure on doing it, because, however, if the parties involved have brought the cases to the court, it indicates that their cases cannot be peacefully solved. The less provision of the reported data about the civil cases which have been process through mediation based


on Regulation of Supreme Court No.1/2008 has made it difficult to know the number of civil cases in a certain frequency in a court of law although the Supreme Court has provided a clear format to follow up. It is expected that in the future it will be easier to access information in the Supreme Court in order to be able to follow the mediator certification training especially for the non-judge mediators. Key words:

Case Accumulation, Court Connected Mediation, Regulation of Supreme Court Number 1/2008


KATA PENGANTAR Bismillahirrahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terucap ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Adapun topik penelitian tesis ini mengenai Mediasi di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bimbingan, saran dan arahan yang diberikan oleh para dosen pembimbing dan penguji sejak pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc(CTM), Sp.A(K), selaku Rektor atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga menjadi mahasiswa pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing, atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga atas bimbingan dan arahan yang diberikan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.


3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan bimbingannya sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH., M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis. 5. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH., dan Bapak Prof. Budiman Ginting, SH., M. Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukannya untuk perbaikan tesis ini. 6. Seluruh Guru Besar dan Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, M. Pd., selaku Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumut-Aceh atas izin belajarnya sehingga penulis bisa mengikuti studi ini dengan baik. 8. Bapak Prof. Dr. Darma Bakti Nasution, SH., MS., selaku Rektor Universitas Asahan tempat penulis bertugas sebagai Staf Pengajar, atas dukungannya baik moril maupun materil sehingga studi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 9. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Drs. H. Abdul Halim Ibrahim, SH., MH., dan Ibunda Dra. Hj. Nur’Aisyah, BR.,atas doa dan motivasinya sehingga sampai detik


ini penulis selalu bersemangat mengerjakan segala sesuatu seoptimal mungkin. Tanpa doa mereka penulis tak dapat meraih apapun jua. 10. Suami tercinta, Fadli Azhari, ST. yang harus rela menjalani long distance marriage dan anak-anak tersayang, Nafila Zahra (4,5 thn) dan Faqih Ahmad Royyan (2,5 thn) yang telah mengikhlaskan sebagian waktu untuk mereka “dicuri“ demi penyelesaian studi umminya. 11. Adik-adik penulis, Hilmansyah Halim, ST., Fadhilah Halim, SHI., Maulida Ulfa., S.Pd., dan Rizqiana Halim, terima kasih atas support-nya. 12. Tak lupa kepada sahabat seperjuangan dan kerabat yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan mendoakan penulis. Harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang terkait, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam tulisan ini. Untuk itu dimohon saran dan masukan dari peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai mediasi di pengadilan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi karunia dan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Hormat penulis,

Nurhilmiyah


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nurhilmiyah

Tempat/Tanggal Lahir

: Tanjung Balai, 14 Nopember 1981

Jenis Kelamin

: Perempuan

Status

: Menikah

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Tangguk Bongkar No. 14 Medan 20226

Pekerjaan

: Dosen Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh dpk pada Fakultas Hukum Universitas Asahan (UNA)

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 106789 Medan dari tahun 1987 sampai tahun 1993 2. SMP Swasta Supriyadi Medan dari tahun 1993 sampai tahun 1996 3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan dari tahun 1996 sampai tahun 1999 4. Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 5. Strata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dari tahun 2008 sampai tahun 2010


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK .....................................................................................................

i

ABSTRACT ...................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. .

iii

RIWAYAT HIDUP ......................................................................................

vi

DAFTAR ISI .................................................................................................

vii

A. Latar Belakang ........................................................................................

1

B. Ketentuan yang Mengatur Mediasi di Pengadilan ..............................

8

C. Mediasi di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 .....................................................................

19

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan................................................................................................

21

E. Kesimpulan ..............................................................................................

23

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

25


DAFTAR TABEL No

Judul

Halaman

1

Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan

PERMA No. 1 Tahun 2008 .......................................................... 49

Sistematika PERMA No. 1 Tahun 2008 ...................................... 51

Laporan Perkara Perdata Tahun 2009 di Pengadilan

2 3

Negeri Medan ..............................................................................

60

4

Data keadaan Jenis Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Binjai 05 Jan s.d. 31 Des 2009 ...................... 69

5

Data keadaan Jenis Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Kisaran 05 Jan s.d. 31 Des 2009 ................... 79


DAFTAR GAMBAR No

Judul

Halaman

Statistik Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Medan......... 61

1


DAFTAR LAMPIRAN No

Judul

1

PERMA No. 1 Tahun 2008

2

Pedoman wawancara

3

Laporan Perkara Perdata Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Medan

4

Data keadaan Jenis Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Binjai 05 Jan s.d. 31 Des 2009

5

Data keadaan Jenis Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Kisaran 05 Jan s.d. 31 Des 2009 Akta Perdamaian dalam perkara perdata No. 371/Pdt.G/2009/PN MDN Akta Perdamaian dalam perkara perdata No. 21/Pdt.G/2009/PN BJ Akta Perdamaian dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2010/PN KIS Blanko Penetapan Penunjukan Mediator Blanko Kesepakatan Perdamaian/Mediasi Blanko Pernyataan Mediasi Gagal Blanko Laporan Proses Mediasi Blanko Laporan Perkara Perdata yang diproses melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008) Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Medan Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Binjai Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Kisaran Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari PN Medan Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari PN Binjai Surat Keterangan Melakukan Penelitian Dari PN Kisaran

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK .......................................................................................................... . ABSTRACT ........................................................................................................... KATA PENGANTAR ......................................................................................... RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii DAFTAR TABEL ................................................................................................ DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................

i ii iii vii

x xi xii

BAB I

: PENDAHULUAN ............................................................................ A. Latar Belakang ........................................................................... B. Perumusan Masalah ................................................................... C. Tujuan Penelitian ....................................................................... D. Manfaat Penelitian ..................................................................... E. Keaslian Penelitian ..................................................................... F. Kerangka Teori dan Konsepsional ............................................. 1. Kerangka Teori ................................................................... 2. Konsepsional ....................................................................... G. Metode Penelitian ...................................................................... 1. Tipe atau Jenis Penelitian .................................................... 2. Sumber Data ........................................................................ 3. Lokasi Penelitian ................................................................. 4. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 5. Analisis Data .......................................................................

1 1 9 9 10 10 13 13 20 22 22 22 23 23 24

BAB II

: KETENTUAN MENGENAI MEDIASI DI PENGADILAN ...........

26

A.

Pengembangan Mediasi Di Pengadilan .................................... ................................................................................................... 1. Sejarah Mediasi Di Indonesia ............................................. 2. Komparasi Mediasi Di Beberapa Negara ........................... 3. Pengertian Mediasi .............................................................. 4. Dasar Hukum Mediasi Di Pengadilan ................................. 1) SEMA No. 1 Tahun 2002 ............................................. 2) PERMA No. 2 Tahun 2003 ........................................... 3) PERMA No. 1 Tahun 2008 ...........................................

26 26 36 40 45 45 46 48


BAB III : MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2008 ........................................................................ A.

60

Deskripsi Perkara Perdata Yang Dimediasi ............................... 1. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Medan ............. 2. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Binjai ............... 3. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Kisaran ............ B. Pihak Yang Meminta Mediasi ..................................................... C. Mediator Yang Menangani Perkara ............................................

60 60 69 78 88 89

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN ............................

95

A. Faktor Struktur Hukum ............................................................... 95 B. Faktor Substansi Hukum ............................................................. 102 C. Faktor Budaya Hukum ................................................................ 104 BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 110 A. Kesimpulan ................................................................................. 110 B. Saran ............................................................................................ 111

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 113


MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TESIS

Recommend Documents