PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF OLEH KEPALA DESA DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh : ERNA HERLINDA NIM : 017005014 Program Studi : Ilmu Hukum
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005 Erna Herlinda : Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang…, 2005 USU Repository © 2007
INTISARI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF OLEH KEPALA DESA DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK Erna Herlinda 1) Rehngena Purba2) Runtung Sitepu3) Pendastaren Tarigan 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah memberikan landasan hukum kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa masyarakat di Desa dengan dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Apabila peran Kepala Desa dan Lembaga Adat ini didayagunakan dengan semaksimal mungkin dapat diyakini lembaga ini sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang terdiri dari 7 desa. Responden dari penelitian adalah masyarakat Kecamatan Tualang yang ditetapkan secara purposive yaitu masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu persengketaan yang penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Kepada responden dilakukan wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap wawancara juga dilakukan dengan kepada desa dari masing-masing desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Camat. Data dianalisis secara sistematis dengan memakai metode induktif dan deduktif Untuk melengkapi hasil penelitian juga dilakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pola sengketa masyarakat di Kecamatan Tualang sangat beraneka ragarn dan kompleks, baik dari sudut subjek, objek maupun faktor penyebab sengketa. Para pihak yang bersengketa bukan hanya individu tetapi juga kelompok dan badan hukum. Objek sengketa yang menonjol adalah sengketa tanah. Faktor penyebab sengketa adalah kehilangan sumber-sumber dan pembelaan harga din. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa ini dimulai dari adanya laporan pihak yang bersengketa kepada Kepala Desa. Dalam persidangannya Kepala Desa selalu melibatkan perangkat desa dan BPD yang keanggotaannya sudah mewakili Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Cerdik Pandai. Persidangan dipimpin oleh Kepala Desa dalam suatu musyawarah bersama dimana Kepala Desa bertindak sebagai penengah
1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 4) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Erna Herlinda : Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang…, 2005 USU Repository © 2007
(mediator) untuk mengarahkan para pihak kepada suatu kesepakatan. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa ini tergantung pada sengketa yang akan diselesaikan, biasanya penyelesaian di tempat hanya dalam satu kali pertemuan. Namun untuk sengketa yang melibatkan perusahaan waktu yang dibutuhkan ± 3 — 5 bulan. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan prinsip musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sesuai dengan pepatah Melayu "Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat". Selain itu ada beberapa asas yang melengkapi asas kekeluargaan yaitu sikap yang mengandung asas kesabaran, asas pendekatan dan kewibawaan pemimpin serta asas keadilan dan persamaan. Keputusan dalam penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa adalah hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Hasil keputusan biasanya tidak tertulis, tetapi dalam hal sengketa antara masyarakat dengan perusahaan keputusan dibuat tertulis dalam bentuk nota kesepakatan.
Kata kunci : Penyelesaian sengketa alternatif, Kepala Desa.
Erna Herlinda : Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang…, 2005 USU Repository © 2007
ABSTRACT ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION OF VILLAGE HEADMAN AT TUALANG SUBREGENCY SIAK REGENCY Erna Herlinda1) Rehngena Purba2) Runtung Sitepu3) Pendastaren Tarigan 4) Village headman and Adat Institution in setting community dispute is legalized on Law No. 22 year 1999 on Regional Authority that revised by Law No. 32 year 2004 related to Government Regulation No. 76 year 2001 on General Guide of Village Regulation. If the role of village headman and adat institution are maximum efficiency, it can alternative dispute resolution body. The research is conducted to know how the dispute resolution is done by village headman. The field research at Tualang Sub regency, Siak Regency that has 7 village. The respondents are Tualang Sub regency community that had and having dispute are settled by village headman (purposive sampling). They interviewed base on the questionnaire. To have more information village headman, adat leader, community leader and head of sub regency are also interviewed. The data is analyzed systematically in inductive and deductive method. It's completed by library research. The research find objects, subjects and the cause of dispute are various and complex. The parties in dispute not only individual but also community group and legal entity. The object of dispute is land and it caused the loss of resource and self defend. The process and mechanism in setting dispute, the village headman get a report from the party. In session, the headman with the village administration and village consultative body (BPD) are involved. Adat leaders, religion leaders and intellectual are involved in BPD. The session is run by the headman, as mediator he leads the parties to agree. It takes time to settle, depend on the dispute to be settled. Normally it's settled at the place in one session. If the dispute that involve the corporation it's take 3 to 5 month. Dispute resolution is run by deliberation, agreement and familiarity principles. It's accordance with Malay proverb "Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat" (an agreement can be taken with a 1) Faculty of Law University of Sumatera Utara 2) Faculty of Law University of Sumatera Utara 3) Faculty of Law University of Sumatera Utara 4) Faculty of Law University of Sumatera Utara
Erna Herlinda : Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang…, 2005 USU Repository © 2007
discussion). Besides that, there are some principles to complete the familiarity principles, attitudes; it has patience principle, approach principle, the leader authority, and justice and equality principle. The village headman decision in dispute resolution is an agreement among the parties. The decision is bound the parties. The decision is unwritten but in dispute among the community and corporation are written in formal agreement.
Keyword: Alternative Dispute Resolution, Village Headman.
Erna Herlinda : Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang…, 2005 USU Repository © 2007
