1
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A BATAM
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh : PUTRISA PATNI 1310012111026
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2017 No. Reg: 179/Pdt/02/01-2017
2
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A BATAM Putrisa Patni1, Syafril1, As Suhaiti Arief1 Program StudiIlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected]
Abstract Small Claim Courtis a simple examination procedures in proceedings with the Ordinances and proof that simple. Implementation of a Small Claim Courtin Pengadilan Negeri Klas I A Batam has several constraints regarding plaintiffs and/or defendants who did not attend the trial but only attended by the power of his law course. Issues that will be discussed : (1) how would the resolution of a Small Claim Court in Pengadilan Negeri Klas I A Batam?, (2) whether consideration of the judge to continue the proceedings, whereas the parties not present at the Pengadilan Negeri Klas I A Batam?. This research is using jurisdiction sociological approach. The data is using primer data and secondary data, which is collected by interview and the document research. The data was Analysed by qualirtative method. The research result of the resolution of a Small Claim Courtin Pengadilan Negeri Klas I A Batam (1) a Small Claim CourtSettlement through peace process outside the trial when not achieved continued with the reading of the verdict and the subsequent evidentiary lawsuit judge, the parties do not agree with the judge's ruling can file an objection (2) consideration of the judge to continue the proceedings while the parties not present at the trial, namely when by reason of judicial implementation of clear and fast and small fee. Keywords: settlement, Small Claim Court, Pengadilan Negeri lain untuk melaksanakan tugas atau Pendahuluan
kewajibannya.1
Dalam penyelesaian sengketa
Hukum acara perdata hanya
dilakukan dengan ketentuan hukum
mengenal satu macam hukum acara
supaya terciptanya perdamaian dan
untuk semua jenis perkara perdata,
ketentraman di dalam masyarakat.
yaitu hukum acara perdata biasa.
Suatu tindakan mempertahankan hak
Akibatnya,
menurut hukum itu disebut gugatan,
gugatan, atau pembuktian perkara
yakni suatu upaya atau tindakan \
tersebut
menuntut hak atau memaksa pihak
1
meski
sederhana
gugatan,
akan
nilai
tetapi
Darwan Prinst, 2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.
1
2
diselesaikan dengan hukum acara perdata
biasa.
Padahal,
jumlah
perkara perdata yang masuk ke pengadilan sangat banyak.2 Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor
2
Tahun
2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada intinya peraturan ini memangkas prosedur Acara Perdata. Membatasi waktu penyelesaian perkara perdata dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian Acara Gugatan Sederhana
tersebut
hanya
diperuntukan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Adapun ditentukan
Persyaratan dalam
yang
Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi : (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau 2
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, hlm. 1.
perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundangundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah. Selain persyaratan di
atas,
persyaratan yang lain juga diatur dalam Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi: (1)Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. (2)Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. (3)Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama. (4)Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa
3
didampingi hukum.
oleh
kuasa
“PENYELESAIAN
GUGATAN
SEDERHANA DI PENGADILAN
Pada proses penyelesaian di
NEGERI KLAS I A BATAM”.
Pengadilan Klas I A Batam pada perkara Nomor 08/ Pdt. GS/ 2016 PN.
Btm
antara
mengenai
Penggugat
wanprestasi
yang bernama
Heng Tjuang dan Tergugat yang bernama
So
Hon.
penyelesaiannya Penggugat
Heng
di
Didalam persidangan
Tjuang
tidak
menghadiri persidangan akan tetapi hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya dan Tergugat So Hon juga tidak menghadiri persidangan dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya. Hal ini sudah diketahui oleh Hakim dan
Berdasarkan
uraian
latar
belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagimanakah gugatan
penyelesaian sederhana
di
Pengadilan Negeri Klas I A Batam ? 2. Apakah pertimbangan hakim untuk melanjutkan persidangan sedangkan para pihak tidak hadir di Pengadilan Negeri Klas I A Batam?
hakim yang menyidangkan perkara gugatan
sederhana
mengambil
kebijakan
tersebut dengan
memerintahkan untuk melanjutkan persidangan.
Sedangkan
didalam
Dengan adanya permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui mengenai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor
penyelesaian
2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
sederhana di Pengadilan Negeri
Gugatan Sederhana pada Pasal 4 ayat
Klas I A Batam.
gugatan
(4) menyatakan “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara
2. Untuk mengetahui mengenai
langsung setiap persidangan dengan
pertimbangan
hakim
untuk
atau tanpa didampingi oleh kuasa
melanjutkan
hukum”.
sedangkan para pihak tidak
persidangan
hadir di Pengadilan Negeri Hal ini penyaji ingin mengkaji sebagai
skripsi
dengan
judul
Klas I A Batam.
4
Bahan
Metodologi
merupakan Jenis
penelitian
dalam
Legal
Research),
menemukan
mengenai
proses
Indonesisch
b) Rechtsreglement
Voorde
Buitengewesten (Rbg),
dan
c) Kitab Undang-Undang Hukum
mengenai proses bekerjanya hukum
Perdata,
didalam masyarakat.3
d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data,
Tata
yaitu :
Gugatan Sederhana.
1. Data primer
2)
lapangan
secara dengan
langsung
di
melakukan
Cara
Penyelesaian
Bahan hukum sekunder
Data primer adalah data yang diperoleh
yang
Reglement (HIR),
teori-teori
terjadinya
hukum
a) Herziene
yaitu
penelitian yang berupa studi empiris untuk
bahan
primer
bersifat mengikat yaitu antara lain:
penelitian ini yaitu yuridis sosiologis (Socio
hukum
Bahan
hukum
sekunder
merupakan bahan hukum yang tidak bersifat
mengikat
yaitu
Buku
wawancara dengan informan yang
mengenai Gugatan biasa dan gugatan
terdiri dari dua hakim yaitu Bapak
sederhana, pendapat para ahli, data-
Taufik Abdul Halim Nainggolan,
data yang ada di Pengadilan Negeri
S.H. dan Bapak Zulkifli, S.H., M.H.
Klas I A Batam yaitu Putusan
selaku Hakim di Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri Batam Nomor 08/
Klas I A Batam.
Pdt. GS/ 2016PN. Btm dan Putusan
2. Data sekunder Data sekunder adalah data
Nomor 08/ Pdt. GS. Keb/ 2016PN. Btm.
yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas: 1)
Bahan hukum primer
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 1) Wawancara
3
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 42.
Wawancara pengumpulan
adalah data
metode untuk
5
memperoleh
keterangan
atau
Hasil dan Pembahasan
informasi dengan melakukan tanya
1. Penyelesaian
Gugatan
jawab secara lisan kepada informan.
Sederhana
Wawancara yang digunakan adalah
Negeri Klas I A Batam
semi tersrtuktur yaitu pertanyaan
Berdasarkan
Di
Pengadilan
wawancara
yang telah disusun terlebih dahulu
penulis dengan Bapak Zulkifli, S.H.,
kemudian
sesuai
M.H. sebagai Hakim Pengadilan
dengan jawaban dari pertanyaan
Negeri Klas I A Batam. Suatu
sebelumnya.
perkara dapat masuk sebagai perkara
dikembangkan
2) Studi dokumen
gugatan sederhana apabila para pihak
Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan
data
dengan
mempelajari
cara
bahan-bahan
masing-masing satu penggugat dan tergugat baik orang perseorangan atau badan hukum.
kepustakaan atau literatur-literatur
Pada hari sidang yang telah
yang ada, terdiri dari peraturan
ditetapkan oleh hakim, maka hakim
perundang-undangan,
dokumen-
mengupayakan perdamaian antara
dokumen, buku-buku yang berkaitan
para pihak dengan menyarankan
dengan permasalahan yang akan
kepada para pihak untuk melakukan
diteliti dan hasil penelitian yang
perdamaian di luar
berkaitan dengan masalah yang akan
Apabila perdamaian yang dilakukan
diteliti.
berhasil
dicapai
persidangan.
maka
hakim
Analisa data yang digunakan
membuat suatu Akta Perdamaian.
dalam penelitian ini adalah metode
Apabila perdamaian tidak tercapai
kualitatif
dengan
maka persidangan tetap dilanjutkan
mengelompokkan datasesuai dengan
dengan mendengarkan pembacaan
aspek
gugatan oleh penggugat dan jawaban
yaitu
yang
diteliti
diperoleh
kesimpulan
menjawab
permasalahan
dirumuskan.
sehingga untuk yang
yang
akan
disampaikan
oleh
tergugat.
Jika
gugatan
yang
dibacakan
oleh
penggugat
tidak
dibantah
oleh
tergugat,
maka
selanjutnya proses pembuktian tidak dilakukan dan hakim akan memutus
6
sesuai dengan apa yang diajukan
Negeri Klas I A Batam adanya suatu
oleh gugatan dari penggugat. Jika
kendala dalam penyelesaian gugatan
gugatan
oleh
sederhana. Perkara ini mengenai
penggguat dibantah oleh terggugat,
wanprestasi antara Penggugat yang
maka
bernama Heng Tjuang dan Tergugat
yang
hakim
dibacakan
akan
melanjutkan
dengan pembuktian.
yang bernama So Hon. Di dalam
Setelah pembuktian
dilakukannya maka
hakim
akan
membuat putusan. Putusan akan dibacakan persidangan
oleh
hakim
dalam
yang terbuka untuk
umum.
proses penyelesaiannya di muka hakim Heng
dipersidangan Tjuang
persidangan
tidak
akan
Penggugat menghadiri
tetapi
hanya
dihadiri oleh kuasa hukumnya dan Tergugat So Hon tidak menghadiri persidangan dan hanya dihadiri oleh
Berdasarkan
wawancara
kuasa hukumnya.
penulis dengan Bapak Taufik Abdul
Sesuai
dalam
Peraturan
Halim Nainggolan, S.H. sebagai
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
Hakim Pengadilan Negeri Klas I A
2015 Tentang Tata Cara Gugatan
Batam. Upaya hukum yang dapat
Sederhana dijelaskan dalam Pasal 4
dilakukan atas suatu putusan dari
ayat (4) menjelaskan bahwa setiap
gugatan sederhana yaitu dengan cara
persidangan pihak penggugat dan
mengajukan permohonan keberatan
tergugat wajib untuk menghadiri
kepada ketua pengadilan negeri.
secara langsung baik dengan atau
Upaya hukum banding, kasasi, dan
tanpa
peninjauan
hukumnya.
kembali
tidak
dapat
dilakukan. 2. Pertimbangan melanjutkan
didampingi Disini
oleh
kuasa
jelas
bahwa
Penggugat maupun Tergugat tidak hakim
untuk
persidangan
sedangkan para pihak tidak hadir di Pengadilan Negeri Klas I A Batam Dalam perkara nomor 08/ Pdt. GS/ 2016PN. Btm di Pengadilan
dapat tidak menghadiri setiap proses persidangan, namun penggugat dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Hakim melihat dari aturan hukum yang lain yaitu dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
7
Pengadilan. khusus
Tidak
diatur
mengenai
secara
principal
dari
Tergugat, apabila dengan alasan yang
jelas
dan
para
penggugat dan/atau principal dari
menimbang
tergugat yang dapat atau tidak hadir
peradilan yang cepat dan biaya yang
dalam
ringan
persidangan
yang
hanya
dengan
hakim
dari
pelaksanaan
gugatan
sederhana
diwakili oleh kuasa hukum masing-
demikian juga demi mempercepat
masing dalam persidangan di muka
penyelesaian
hakim, maka dilihat dari Peraturan
sederhana maka menurut Hakim hal
ini untuk diambil Persamaannya.
yang demikian tidaklah membuat
Bila merujuk pada
alasan-
Putusan Batal demi hukum atau
alasan principal yang tidak dapat
dapat dibatalkan. Keberatan yang
menghadiri proses persidangan yang
dilakukan oleh Tergugat dinyatakan
telah disebutkan diatas, maka alasan
ditolak oleh majelis hakim.
tersebut dapat diterima oleh hakim
Ucapan Terima Kasih
perkara
gugatan
dan persidangan dapat dilanjutkan
Penulis menyampaikan banyak
oleh hakim. Mengingat penyelesaian
terima kasih kepada Bapak Syafril
gugatan sederhana paling lama 25
S.H., M.H selaku Pembimbing I dan
(dua puluh lima) hari sejak hari
Ibu As Suhaiti Arief S.H.,M.H
sidang
selaku Pembimbing II dan sebagai
pertama.
Dengan
begitu
hakim mengambil kebijakan dengan
Penasehat
memerintahkan untuk melanjutkan
memberikan pendapat dan nasehat
persidangan.
kepada
Berdasarkan
wawancara
Akademik
yang telah
penulis
menyelasaikan skripsi ini.
penulis dengan Bapak Zulkifli, S.H.,
Selanjutnya kasih
Negeri
penulis sampaikan kepada :
I
A
Batam.
Pertimbangan hakim atas keberatan
yang
ucapan
M.H. sebagai Hakim Pengadilan Klas
selama
1. Ibu
Dwi
terima
sedalam-dalamnya
Astuti
yang diajukan oleh pihak Tergugat
S.H.,M.H
dimana persidangan hanya dihadiri
Fakultas Hukum Universitas
oleh
Bung Hatta.
Kuasa
Hukum
Penggugat
maupun Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan
selaku
Palupi Dekan
8
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,
terimakasih atas dukungan dan
S.H.,M.H selaku Wakil Dekan
semangat yang kalian berikan
Universitas Bung Hatta.
kepada penulis.
3. Bapak Adri S.H.,MH selaku
8. Teman-teman angkatan 2013
Ketua Bagian Hukum Perdata
yang
Fakultas Hukum Universitas
tuliskan satu per satu, terima
Bung Hatta.
kasih
4. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen
Fakultas
Hukum
tidak
atas
dapat
penulis
semangat
yang
diberikan kepada penulis. 9. Teman-
teman
Universitas Bung Hatta yang
2016
telah memberikan ilmu kepada
terimakasih atas dukungan dan
penulis
selama
semangat.
bangku
perkuliahan,
duduk
di
Fakultas
Sungai
Pua,
serta
Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati
Nagari
KKN-PPM
Hukum
yang telah membantu. 5. Keluaga tercinta, Ibu Helmi
BUKU-BUKU As Suhaiti Arief, 2008, Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press, Padang.
Delisna Ulmi, dan adik laki-
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta.
laki Muhammad Fikri Alfaruk
Darwan
Yelly, Bapak Zulkifli, S.H., M.H., adik perempuan Putri
yang
memberi
dukungan,
bantuan,
serta
Semangat
hingga
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 6. SahabatsepejuanganGebie Ferizkha
Putri,
Christine
Monica Situngkir, Nur Dwi
Prinst, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
M. Nur Rasaid, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta M. Yahya Harahap, 2015, Hukum Acara Perdata, Cetakan Kelimabelas, Sinar Grafika, Jakarta.
Lidiana, dan Fajra Fransiska. 7. Temanangkatan
teman 2015-
BEMMU 2016
Moh. Taufik Makarao, 2004, PokokPokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta.
9
R. Soepomo, 2000, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Keempatbelas, Pradnya Paramita, Jakarta. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan Kedelapan, Mandar Maju, Bandung. Subekti,
1989, Hukum Acara Perdata, Cetakan Ketiga, Binacipta, Bandung.
Sudikno
Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANG Herziene Indonesisch (HIR).
Reglement
Rechtsreglement Voorde Buitengewesten (Rbg). Kitab
Undang-Undang Perdata.
Hukum
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. SUMBER LAINNYA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Buku Saku Gugatan Sederhana.
