PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG
Tayangan I
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PP 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
SIKLUS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN MEKANISME PENGENDALIAN Pembongkaran Pembongkaran Pembong Pelaku Teknis Bangunan PemegangPembong Izin (Penyedia Jasa Konstruksi) Perencanaan IMB
Pelaksanaan (konstruksi)
SLF1
Pemanfaatan/ Pelestarian
SLFn, SKBG
PRTB
Pembongkaran
hhh hhh hhh hhh DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PERDA 7 TH. 2010
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Persy. administra administrattif
Status Hak atas Tanah
Persy. teknis
Tata Bangunan
Keandalan BG
Status Kepemilikan BG Perizinan (IMB)
Peruntukan dan Intensitas BG Arsitektur BG Pengendalian Dampak Lingkungan
Keselamatan
Kesehatan Kenyamanan Kemudahan
PERDA 7 TH. 2010
BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
06a/20
UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
PENDATAAN / PENDAFTARAN
RTRW KAB/KOTA, RDTRKP
AMDAL
RTBL
IMB
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
SLFn
SLF
KT
RTB
PEMANFAATAN
PEMBONGKARAN
KI
PEMBANGUNAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN
PELESTARIAN
PENYEDIA JASA KETERANGAN :
M KT KI RTB TABG SLF SLFn
-
Masyarakat Kajian Teknis Kajian Identifikasi Rencana Teknis Pembongkaran Tim Ahli Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Alur proses utama Alur proses penunjang Opsional
BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU 06b/20 UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
PENDATAAN / PENDAFTARAN
RTRW KAB/KOTA, RDTRKP
AMDAL
M TABG
M
M TABG
M TABG
RTBL
IMB
TABG SLFn
SLF
PELAKSANAAN
PERENCANAAN
M TABG KT
RTB
PEMBONGKARAN
PEMANFAATAN
KI PEMBANGUNAN PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN
PELESTARIAN
PENYEDIA JASA KETERANGAN :
M KT KI RTB TABG SLF SLFn
-
Masyarakat Kajian Teknis Kajian Identifikasi Rencana Teknis Pembongkaran Tim Ahli Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
M TABG
Alur proses utama Alur proses penunjang Opsional
PENANGANAN PERMOHONAN
PROSEDUR UMUM PELAYANAN IMB PENILAIAN ADMINISTRASI
PENILAIAN TEKNIS ARSITEKTUR PENILAIAN TEKNIS STRUKTUR
PENILAIAN TEKNIS
PENILAIAN TEKNIS INSTALASI
Persetujuan Teknis
PERHITUNGAN RETRIBUSI PENETAPAN SKRD & VALIDASI
PENETAPAN KEPUTUSAN IMB
PERDA 7 TH. 2010
PENANGANAN PERMOHONAN
PROSEDUR PELAYANAN IMB BERTAHAP
PENILAIAN ADMINISTRASI
PENILAIAN TEKNIS ARSITEKTUR
PENILAIAN TEKNIS INSTALASI
PENILAIAN TEKNIS STRUKTUR ATAS PENILAIAN TEKNIS STRUKTUR BAWAH
PT POND
PT STR
PT MLRH
PT IMB
PERHITUNGAN RETRIBUSI
PERHITUNGAN RETRIBUSI
PERHITUNGAN RETRIBUSI
PERHITUNGAN RETRIBUSI
PENETAPAN SKRD & VALIDASI
PENETAPAN SKRD & VALIDASI
PENETAPAN SKRD & VALIDASI
PENETAPAN SKRD & VALIDASI
PENETAPAN KEP. IP PONDASI
PENETAPAN KEP. IP STRUKTUR
PENETAPAN KEP. IP MENYELURUH
PENETAPAN KEP IMB
PERDA 7 TH. 2010
TINGKAT PEMERINTAHAN YANG MENERBITKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
09 / 23
BG PADA UMUMNYA
URUSAN
BG HUNIAN RT TUNGGAL SEDERHANA & RUMAH DERET Pelaks. Konstr. & Penga wasan oleh pemilik
PENERBITAN Kelurahan/ desa IMB Kecamatan Kabupaten/ kota
Pelaks. Konstr. oleh penyedia jasa/ pengem bang
36 70
BG HUNIAN RUMAH TINGGAL TUNGGAL & RUMAH DERET (s.d. 2 lantai)I Pelaks. Konstr. & pengawa san oleh pemilik
Pelaks. Konstr. oleh penyedia jasa/ pengem bang
BG TERTENTU BG HUNIAN RT TIDAK SEDERHANA (2 lantaiI atau lebih) & BG LAINNYA PADA UMUMNYA Pelaks. Konstr. Oleh penyedia jasa
Pelaks. Konstr. oleh pengem bang
BG UNTUK KEPENTINGAN UMUM
100
100
200
200
*
BG FUNGSI KHUSUS
KETERANGAN
* DKI Jakarta adalah kota wilayah.
*
Provinsi DKI Jakarta Provinsi lainnya Pusat CATATAN :
- Tugas dekonsentrasi dari Pemerintah. - untuk bangun an gedung fungsi khusus
1. Angka dalam kotak adalah luas lantai maksimum bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan bangunan gedung lainnya tidak bertingkat dalam m2. 2. Tidak bertingkat meliputi bangunan gedung hunian dan bangunan gedung lainnya
