PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Tayangan I
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERDASARKAN :
1.PERATURAN PRESIDEN NO 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, 2.PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 3.SURAT EDERAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 06/SE/M/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGAR A
PENGERTIAN 1.
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
2.
Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan bangunan
gedung
negara
yang
diselenggarakan
melalui
tahap
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4.
Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
5.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PENGELOLAAN TEKNIS KEMENTERIAN PU REKOMENDASI TEKNIS
TENAGA PENGELOLA TEKNIS
PENDAFTARAN SBG GD NEGARA
K/L KPA DIPA/ RKA K/L
1. PERATURAN PRESIDEN NO 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, 2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 3. SURAT EDERAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 06/SE/M/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGAR A
PROSES PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Sesuai Perpres 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Status hak atas tanah (izin pemanfaatan) SKBG ADMINISTRATIF
IMB Dokumen :
pendanaan, perencanaan, pembangunan, pendaftaran
PERSYARATAN BGN
Tata bangunan TEKNIS
Keandalan bangunan Memenuhi ketentuan:
klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
GN/RN + KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, STANDAR JUMLAH LANTAI, HSBGN (S/NS+GB/PG),KOMPONEN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA: A. PERSIAPAN/PRA PEMBANGUNAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG A.1. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN; RPJM YANG DISETUJUI MENTERI KEUANGAN A.2. PENYUSUNAN RENCANA PENDANAAN; RD MENDAPAT REKOMENDASI TEKNIS MENTERI PU A.3 PENYUSUNAN RENCANA PENYEDIAAN DANA. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L (DIPA & RKA- K/L)
PROSES BANTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PROSES PEMBANGUNAN BGN PERENCANAAN TEKNIS
PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
BANTUAN TEKNIS BERUPA TENAGA PENGELOLA TEKNIS BANTUAN TEKNIS BERUPA: 1. Rekomendasi Kebutuhan Biaya Pembangunan Baru/ Kebutuhan Biaya Perawatan BGN 2. Rekomendasi Teknis, seperti: Multiyears, Bangunan > 8 lantai, Pekerjaan Lanjutan
PASCA KONSTRUKSI PEMANFAATAN
DALAM RANGKA PERAWATAN BANGUNAN, BANTUAN TEKNIS BERUPA ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN
PENGHAPUSAN
PEMBONGKARAN BGN, BANTUAN TEKNIS BERUPA TAKSIRAN HARGA BONGKARAN
= PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA = BANTUAN TEKNIS OLEH KEMENTERIAN PU cq DITJEN CK cq DIT. PBL
PEMBIAYAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Dokumen Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara mencakup: 1. Biaya Konstruksi Fisik adalah pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan STANDAR dan pekerjaan NON-STANDAR. Dimana biaya pekerjaan non standar MAKSIMAL adalah 150% dari biaya pekerjaan standar. BIAYA KONTRUKSI FISIK BGN
BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR
2. Biaya Perencanaan Konstruksi 3. Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi Besarnya nilai biaya PERENCANAAN dan PENGAWASAN/MANAJEMEN KONSTRUKSI, MAKSIMUM dihitung berdasarkan prosentase biaya terhadap Nilai Biaya Konstruksi Fisik (sesuai interpolasi pada PermenPU no. 45/PRT/M/2007). 4. Biaya Pengelolaan Kegiatan Besarnya biaya pengelolaan kegiatan, diperuntukkan bagi kegiatan operasional, peruntukannya terdiri atas: BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA OPERASIONAL UNSUR PENGGUNA ANGGARAN (65%)
BIAYA OPERASIONAL UNSUR PENGELOLA TEKNIS (35%)
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN BARU •
Untuk pekerjaan PEMBANGUNAN BARU Bangunan Gedung Negara, dilakukan analisis perhitungan kebutuhan biaya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya cq Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan atau oleh instansi teknis provinsi setempat.
•
Perhitungan Kebutuhan Biaya dihitung berdasarkan perkiraan kebutuhan luas bangunan. Data dukung yang diperlukan dalam perhitungan tersebut antara lain:
•
o
Struktur Organisasi dan Jumlah Personil Pengguna Gedung;
o
Kebutuhan Ruang Penunjang dan Fasilitas Lain sesuai Tusi K/L
o
Surat Keterangan Rencana Kota (berupa keterangan mengenai ketentuan KDB, GSB, KLB, Ketinggian maksimum, dll yang berlaku dalam lokasi.
o
Kejelasan status kepemilikan tanah (berupa sertifikat, atau surat perjanjian tertulis izin pemanfaatan lahan/hak pinjam pakai bila lahan dikuasai oleh pihak lain.
o
Harga satuan tertinggi per m2 (HSBGN) kota/kabupaten yang berlaku saat itu.
Dasar untuk melakukan perhitungan kebutuhan biaya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
A.2. PENYUSUNAN RENCANA PENDANAAN PEMBANGUNAN/PERAWATAN BGN • Kegiatan penyusunan rencana pendanaan harus mendapat rekomendasi teknis Menteri. • Rekomendasi teknis Menteri terdiri atas: a. klasifikasi bangunan; b. luas bangunan; c. jumlah lantai; d. rincian komponen biaya pembangunan; dan e. tahapan pelaksanaan konstruksi. • Rekomendasi teknis Menteri untuk bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai diberikan oleh: a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L/D/I untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan gedung perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L/D/I untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, DAN STANDAR JUMLAH LANTAI
A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara harus memenuhi klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi klasifikasi: 1. sederhana; 2. tidak sederhana; dan 3. khusus. .
Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana adalah: 1. Bangunan Gedung Negara dengan bentang struktur kurang dari 6 (enam) meter; 2. jumlah lantai sampai dengan 2 (dua); atau 3. Bangunan Rumah Negara Tipe C, D, dan E. Bangunan gedung negara dengan klasifikasi tidak sederhana adalah: 1. Bangunan Gedung Negara dengan bentang struktur sama dengan atau lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) meter; 2. jumlah lantai lebih besar dari 2 (dua) lantai; atau 3. Bangunan Rumah Negara Tipe A dan B. Bangunan gedung negara klasifikasi khusus adalah: 1. Bangunan Gedung Negara dengan bentang struktur lebih dari 12 (dua belas) meter; 2. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai fungsi sebagai gedung kantor presiden, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 3. Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus lainnya yang ditetapkan oleh Menteri; atau Bangunan Rumah Negara Tipe Khusus.
B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara harus memenuhi standar luas yang dikelompokkan menjadi: 1. standar luas ruang gedung kantor; 2. standar luas rumah negara; dan 3. standar luas bangunan gedung negara lainnya. 1. Standar luas ruang gedung kantor a. Standar luas ruang gedung kantor rata-rata sebesar 10 (sepuluh) meter persegi per personel untuk jumlah dan struktur organisasi maksimal yang telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara. b. Dalam hal kementerian/lembaga yang jumlah personel dan struktur organisasinya setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara tidak mencapai maksimal, maka standar luas ruang gedung kantor harus dikonsultasikan kepada Menteri. c. Ketentuan mengenai standar tercantum dalam Lampiran III
luas
ruang
gedung
kantor
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
Sesuai Perpres 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A.
RUANG UTAMA LUAS RUANG (m 2)
R. KERJA R. TAMU 1
2
R. RAPAT
R. TUNGGU
R. ISTIRAHAT
KETERANGAN
R. PELAYANAN JABATAN
R. PENUNJANG JABATAN
JABATAN
R. SEKRET
R. STAF
JML JML STAF
R. SIMPAN R. TOILET
CATATAN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Menteri/ Ketua Lembaga 2 Wakil Menteri K/L
28,00
40,00
40,00
60,00
20,00
15,00
24,00
14,00
6,00
247,00
8
16,00
14,00
20,00
18,00
10,00
10,00
15,00
10,00
4,00
117,00
2
3 Eselon IA/ Anggota Dewan 4 Eselon IB
16,00
14,00
20,00
18,00
10,00
10,00
15,00
10,00
4,00
117,00
5
16,00
14,00
20,00
9,00
5,00
7,00
4,40
5,00
3,00
83,40
2 jabatan diperhitungkan
5 Eselon IIA 6 Eselon IIB
14,00
12,00
14,00
12,00
5,00
7,00
4,40
3,00
3,00
74,40
2
14,00
12,00
10,00
6,00
5,00
5,00
4,40
3,00
3,00
62,40
7 Eselon IIIA 8 Eselon IIIB
12,00
6,00
9 Eselon IV
8,00
12,00
3,00
24,00
3,00
6,00
3,00 8,80
R. Toilet bersama
2,00
12
R.Staf pada setiap
berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai 2 dengan tingkat jabatan
0
21,00
0
18,80
4
B. RUANG PENUNJANG JENIS RUANG
LUAS
1
2
1 Ruang Rapat Utama Kementrian 2 Ruang Rapat Utama Es. I 3 Ruang Rapat Utama Es. II 4 Ruang Studio 5 Ruang Arsip 6 WC/ Toilet 7 Musholla C. SIRKULASI
140 m2 90 m2 40 m2 4 m2/ orang 0,4 m2/ orang 2
2 m / 25 orang 0,8 m2/ orang
KETERANGAN 3
Kapasitas 100 orang Kapasitas 75 orang Kapasitas 30 orang Pemakai 10% dari staf Pemakai seluruh staf Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf Pemakai 20% dari jumlah personel
25% X (JUMLAH A + B)
Keterangan: - Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan. - Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas. - Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
2. Standar luas bangunan rumah negara a. Standar luas bangunan rumah negara ditetapkan sesuai dengan tipe rumah negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan golongan/pangkat penghuni. b. Ketentuan mengenai standar luas Bangunan Rumah Negara mengikuti ketentuan dalam Lampiran III.
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
Sesuai Perpres 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara LAMPIRAN - 2 ST ANDAR LUAS RUMAH NEGARA LUAS (m 2)
TIPE
PENGGUNA
1
2
KHUSUS
A B
C
D E
-
Menteri
-
Kepala Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara
-
Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
-
Pejabat yang setingkat/Anggota Dewan
-
Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro
-
Pejabat yang setingkat
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/d dan IV/e
-
Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang
-
Pejabat yang setingkat
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/ c
-
Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang
-
Pejabat yang setingkat
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. III
-
Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan II
BANGUNAN
TANAH
3
4
400
1000
250
600
120
350
70
200
50
120
36
100
Kete rangan : 1. Untuk : - Untuk Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus. - Untuk Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A. Untuk Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar/Pendopo dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran. 2. Sepanjang tidakyang bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam RTRW, toleransi kelebihan luas tanah yang diijinkan, untuk: - DKI Jakarta : 20% - Ibukota Provinsi
: 30%
- Ibukota Kab/ Kota: 40% - Perdesaan
: 50%
3. Standar luas bangunan gedung negara lainnya Standar luas bangunan gedung negara lainnya mengikuti ketentuan luas ruang yang ditetapkan menteri yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri.
7. Standar Jumlah Lantai 1. Jumlah lantai Bangunan Gedung Negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai. 2. Dalam hal Bangunan Gedung Negara yang akan dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai, harus mendapat persetujuan Menteri. 3. Ketentuan mengenai koefisien/faktor pengali jumlah lantai Bangunan Gedung Negara tercantum dalam lampiran IV. Jumlah Lantai
Koefisien/faktor pengali *)
Bangunan 1 lantai
1,000
Bangunan 2 lantai
1,090
Bangunan 3 lantai
1,120
Bangunan 4 lantai
1,135
Bangunan 5 lantai
1,162
Bangunan 6 lantai
1,197
Bangunan 7 lantai
1,236
Bangunan 8 lantai
1,265
2. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI 1. Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah harga satuan tertinggi biaya konstruksi pekerjaan standar per satuan meter persegi (m2), untuk bangunan gedung negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana 2. Harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan kewajaran harga yang berlaku.
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Tahun 2013 Provinsi DKI Jakarta Kota Administratif Jakarta Pusat ( dalam Rupiah)
GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA
SEDERHANA
3,540,000
2,600,000
RUMAH NEGARA TIPE A
TIPE B
3,130,000
TIPE C,D,E
2,880,000
2,310,000
PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN
SAMPING
BELAKANG
BT; T. 1,50 M
T. 2 M
T. 3 M
1,390,000
1,150,000
1,180,000
PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN
SAMPING
BELAKANG
BH; T. 1,50 M
T. 2 M
T. 2,5 M
1,270,000
720,000
750,000
(1)Harga satuan tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA). (2)Harga satuan tertinggi sudah termasuk biaya ijin mendirikan bangunan, overhead pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi, dan pajak-pajak sesuai peraturan perundangan
Penetapan HSBGN 1. Harga satuan tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Provinsi DKI Jakarta ditetapkan secara berkala oleh Gubernur. 2. Harga satuan tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di luar Provinsi DKI Jakarta ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota. 3. Penerbitan harga satuan tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara dilakukan secara periodik yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pendanaan, rencana anggaran kegiatan, dan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun berjalan.
3. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN (1)Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara meliputi: a. biaya pelaksanaan konstruksi; b. biaya perencanaan teknis; c. biaya pengawasan teknis/biaya manajemen konstruksi; dan d. biaya pengelolaan kegiatan. (2)Biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis/biaya manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi. (3)Besaran prosentase komponen biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara terhadap biaya konstruksi, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. (4)Ketentuan mengenai besaran prosentase komponen biaya pembangunan Bangunan Gedung Negara terhadap biaya konstruksi sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Klasifikasi Sederhana, Tabel 2. Klasifikasi Tidak sederhana, Tabel 3. Klasifikasi Khusus dalam Lampiran IX
TOTAL BIAYA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA BIAYA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN BGN BIAYA STANDAR
2 BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI a PEKERJAAN STRUKTUR b PEKERJAAN ARSITEKTUR c PEKERJAAN FINISHING d PEKERJAAN UTILITAS e IMB
2 DIHITUNG BERDASARKAN a STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BERDASAR KLASIFIKASI BGN b c
KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BANGUNAN LUAS BANGUNAN
+
BIAYA NON STANDAR
1 BIAYA PEKERJAAN PERLENGKAPAN BANGUNAN MAKSIMAL 150% TOTAL BIAYA STANDAR
2 BIAYA PEKERJAAN FUNGSI KHISUS/ PENINGKATAN KUALITAS RUANG/ BANGUNAN 3 BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR LAINNYA
Pembiayaan Pekerjaan NonNon-Standar
Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis Setempat;
Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate;
Total nilai biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar dari total biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada
150%
Jenis Pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Elevator/escalator Tata suara (Sound System) Telepon dan PABX Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) Elektrikal Sistem Proteksi Kebakaran Penangkal petir khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah Interior (termasuk Furniture) Gas Pembakaran Gas Medis Pencegahan Bahaya Rayap Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat Sarana/prasarana lingkungan Basement (per m2) Peningkatan mutu
Biaya 10-20% dari X 8-12% dari X 3-6% dari X 3-6% dari X 6-11% dari X 7-12% dari X 7-12% dari X 2-5% dari X 2-4% dari X 15-25% dari X 1-2% dari X 2-4% dari X 1-3% dari X 7-12% dari X 3-8% dari X 3-8% dari X 120% dari Y 15-30% dari Z
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PERAWATAN BANGUNAN •
Untuk pekerjaan renovasi/rehabilitasi dalam rangka PERAWATAN bangunan gedung negara, dilakukan analisis perhitungan kebutuhan biaya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya cq Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan atau oleh instansi teknis provinsi setempat.
•
Analisis Biaya dihitung dengan melihat tingkat kerusakan bangunan melalui survey lapangan. o
Kerusakan Ringan: biaya perawatan maks. 30% HSBGN setempat
o
Kerusakan Sedang: biaya perawatan maks. 45% HSBGN seetempat
o
Kerusakan Berat: biaya perawatan maks. 65% HSBGN setempat (HSBGN disesuaikan dengan kualifikasi bangunan)
•
Dasar untuk melakukan perhitungan kebutuhan biaya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN HSBGN
BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
max 150% dari HSBGN
Perpres 73 Pasal 16, (3)
BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Dokumen Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara mencakup: 1. Biaya Konstruksi Fisik adalah pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan STANDAR dan pekerjaan NON-STANDAR. Dimana biaya pekerjaan non standar MAKSIMAL adalah 150% dari biaya pekerjaan standar. BIAYA KONTRUKSI FISIK BGN
BIAYA PEKERJAAN STANDAR
BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR
2. Biaya Perencanaan Konstruksi 3. Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi Besarnya nilai biaya PERENCANAAN dan PENGAWASAN/MANAJEMEN KONSTRUKSI, MAKSIMUM dihitung berdasarkan prosentase biaya terhadap Nilai Biaya Konstruksi Fisik (sesuai interpolasi pada PermenPU no. 45/PRT/M/2007). 4. Biaya Pengelolaan Kegiatan Besarnya biaya pengelolaan kegiatan, diperuntukkan bagi kegiatan operasional, peruntukannya terdiri atas: BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
BIAYA OPERASIONAL UNSUR PENGGUNA ANGGARAN (65%)
BIAYA OPERASIONAL UNSUR PENGELOLA TEKNIS (35%)
LAMPIRAN IX PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL 1. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA
TABEL 2. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA
TABEL 3. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS
PROSES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN / PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA : B. PEMBANGUNAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG B.1. PERMINTAAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS KEMENTRIAN PU B.2. PERENCANAAN TEKNIS; B.3. PELAKSANAAN KONSTRUKSI; B.4. PENGAWASAN TEKNIS (PENGAWAS/MANAJEMEN KONSTRUKSI). C. PASCA PEMBANGUNAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG C.1. MENDAPATKAN STATUS BMN DARI PENGELOLA BARANG; C.2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI; C.3. SEBAGAI BANGUNAN GEDUNG NEGARA.
PROSES BANTUAN TEKNIS TENAGA PENGELOLA TEKNIS KEMENTERIAN PU •
Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.
•
Bantuan Teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara meliputi 3 hal: o Tenaga, berupa tenaga pengelola teknis o Informasi, berupa rekomendasi teknis (kebutuhan biaya, pembangunan di atas 8 lantai, pembangunan lebih dari satu tahun anggaran). o Kegiatan Percontohan, berupa pilot project
•
Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat.
•
Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif.
B. PEMBANGUNAN/PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B.1. PERMINTAAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS
Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh K/L/D/I, harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis dari Menteri/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam pembinaan pembangunan gedung negara. Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat. (1)Sertifikat pengelola teknis diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum. (2)Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara dalam bidang teknis administratif yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran K/L/D/I yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara (3)Dalam menjalankan tugasnya Tenaga Pengelola Teknis mengacu kepada rekomendasi teknis Menteri yang telah di berikan pada saat penyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara K/L/D/I. Biaya operasional unsur Pengelola Teknis dibebankan pada komponen biaya pengelolaan kegiatan yang besarnya 35% dari keseluruhan biaya pengelolaan kegiatan yang tersedia
2. PEMBANGUNAN/PERAWATAN BGN/RN 01
02
PENGADAAN KONSULTAN MK DAN KONSULTAN PERENCANA
• DIPA/RKAK/L • ORG SATKER • PANITIA PBJ • K.MK *) • K.PERENCANA
03
04
05
06
PERENCANAAN
• DOK PERENC. • DOK PLLANG • K.PENGWAS *) • KONTRAKTOR • DOK PLKSAN • LAHAN
07
08
09
10
11
12
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
06
PEMELIHARAAN
• BANGUNAN SIAP GUNA. • DOK PENDF SBG BGN/RN
• PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BGN/RN DAPAT DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN APABILA PELAKSANAAN KONSTRUKSI BGN/RN DAPAT DISELESAIKAN DALAM WAKTU 6,5 BULAN ATAU SELESAI PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DIPA/RAK- K/L YBS. • UNTUK PELAKSANAAN KONSTRUKSI YANG PENYELESAIANNYA MELEBIHI AKHIR TAHUN ANGGARAN DIPA/RAK K/L YBS, HARUS DIUSULKAN SEBAGAI PROYEK MULTI YEARS DAN DIALOKASIKAN PEMBIAYAAN LANJUTAN PADA DIPA/RAK- K/L TAHUN ANGGARAN YAD.
B.2. PERENCANAAN TEKNIS 1. Perencanaan teknis merupakan tahap penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung Negara. 2. Perencanaan teknis dilaksanakan oleh penyedia jasa perencanaan. 3. Perencanaan teknis dihasilkan dari proses: a. perencanaan baru; b. perencanaan dengan disain berulang; atau c. perencanaan dengan disain prototipe. 4. Perencanaan teknis meliputi tahap: a. konsepsi perencanaan perancangan; b. pra rencana; c. pengembangan rencana dan gambar kerja; d. penyiapan dokumen pelelangan; e. pelelangan; dan f. pengawasan berkala.
Lanjutan 5.Perencanaan teknis menghasilkan dokumen perencanaan yang meliputi: a. gambar rancangan; b. spesifikasi teknis; c. volume dan harga satuan pekerjaan; d. rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi; dan e. instruksi kepada peserta 6. Pembangunan Gedung Negara dengan luas lebih besar dari 12.000 m2 dan di atas 8 (delapan) lantai, perencana harus menyelenggarakan proses Value Engineering.
B. 3. PELAKSANAAN KONSTRUKSI 1. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan kedalam bentuk konstruksi bangunan gedung yang siap digunakan/dimanfaatkan. 2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi. 3. Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan: a. pembangunan bangunan gedung; dan/atau b. perawatan bangunan gedung. 4. Pelaksanaan konstruksi meliputi: a. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama/pre hand over (PHO) pekerjaan konstruksi; dan b. Pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua/final hand over (FHO) pekerjaan konstruksi.
B. 4 . PENGAWASAN TEKNIS Pengawasan teknis merupakan kegiatan pengendalian dan pengawasan tahap perencanaan teknis dan/atau pelaksanaan konstruksi yang dilakukan melalui kegiatan: a. pengawasan; atau b. manajemen konstruksi.
Lanjutan B.4.1. PENGAWASAN 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi: a. Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama/pre hand over (PHO) pekerjaan konstruksi; dan b. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua/final hand over (FHO) pekerjaan konstruksi. 2. Pengawasan dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana.
B.4.2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (1)Manajemen konstruksi meliputi tahap: a. pengadaan perencana; b. perencanaan teknis; c. pelelangan pekerjaan konstruksi; d. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi; dan e. pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua (FHO) pekerjaan konstruksi. (2)Manajemen konstruksi manajemen konstruksi.
dilakukan
(3)Manajemen konstruksi diterapkan bangunan gedung negara dengan:
oleh bagi
penyedia
jasa
pembangunan
a. klasifikasi tidak sederhana; b. klasifikasi khusus; c. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau d. dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears contract).
C. PASCA PEMBANGUNAN/PERAWATAN BGN C.3. Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara Pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara yang dibangun oleh kementerian/lembaga, dilakukan dengan melaporkan Bangunan Gedung Negara yang telah selesai dibangun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.
