PENYAMPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA BATAM TAHUN 2016 PADA MUSRENBANG TINGKAT PROVINSI KEPRI TAHUN 2015
Pemerintah Kota Batam Musrenbang Provinsi Kepri Dompak, 1-2 April 2015
KERANGKA PAPARAN I. KONDISI UMUM & PERMASALAHAN II. STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2016 III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 IV. KEGIATAN STRATEGIS KOTA BATAM TAHUN 2016 SUMBER DANA APBD PROVINSI V. USULAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA BATAM MELALUI DANA APBD PROVINSI KEPRI DAN APBN VI. PENUTUP
I. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN
LOKASI STRATEGIS
BATAM
A. KONDISI UMUM KOTA BATAM N O
KETERANGAN
1
Jumlah Penduduk (jiwa)
2
2011
2012
2013
2014
1.137.894
1.235.651
1.135.412
1.030.528
Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)
319.054
336.562
348.979
347.696
3
Jumlah Tenaga Kerja Asing (jiwa)
5.510
5.970
5.995
5.702
4
Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman)
1.161.581
1.219.608
1.336.430
1.454.110
5
Jumlah Perusahaan yang terdaftar sesuai Kelompok Lap Usaha
4.907
5.328
5.608
5.700
6
Tingkat Pengangguran (%)
4,16
4,90
6,09
6,64
LANJUTAN… N O
KETERANGAN
2011
2012
2013
2014
7
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lap Usaha (Dalam juta Rp)
52.624.417
57.645.949
65.557.543
70.742.280
8
Pertumbuhan Ekonomi (%)
7,20
6,78
5,83
5,76
9
Nilai Export (Juta US$)
9.847,95
9.836,14
11.754,91
11.302,76
10 Nilai Import (Juta US$)
9.600,90
10.138,83
9.480,69
8.398,63
11 IPM Kota Batam
78,03
78,46
78,73
78,97
12 Index Gini Ratio (%)
0,3512
0,381
0,339
0,383
1,439.13
1.491.40
1.860,58
2.213,88
13
APBD Kota Batam (Triliun Rp)
B. PERMASALAHAN KOTA BATAM PERMASALAHAN MAINLAND A. MASALAH JALAN, DIMANA MASIH ADA RUAS JALAN YANG BELUM DITANGANI DENGAN MAKSIMAL BAIK JALAN LOKAL MAUPUN JALAN STRATEGIS NASIONAL DAN JALAN PROVINSI. DARI 1.098,38 KM JALAN DI KOTA BATAM, DALAM KONDISI RUSAK SEKITAR 94,01 KM DAN KONDISI RUSAK BERAT SEKITAR 126,18 KM. B. MASIH BURUKNYA SISTEM SALURAN DRAINASE EKSISTING. PENANGANAN KAWASAN BANJIR DI KOTA BATAM PERLU DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR. SAAT INI DI KOTA BATAM TERDAPAT 37 LOKASI TITIK BANJIR YANG TERSEBAR DIBEBERAPA LOKASI KECAMATAN. DISAMPING ITU PERAN SERTA MASYARAKAT JUGA DIPERLUKAN UNTUK BERSAMA-SAMA MENJAGA SALURAN DRAINASE AGAR TIDAK TERSUMBAT ANTARA LAIN MELALUI GOTONG ROYONG DAN TIDAK MEMBUANG SAMPAH PADA SALURAN DRAINASE.
B. PERMASALAHAN KOTA BATAM PERMASALAHAN MAINLAND C. KEBERSIHAN LINGKUNGAN TERUTAMA MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN MASALAH PENGELOLAAN PERSAMPAHAN. D. PENYEDIAAN RUMAH YANG MURAH DAN REPRESENTATIF GUNA MENGURANGI LIVING COST MASYARAKAT DISAMPING UNTUK MENGATASI RUMAH ILEGAL YANG MASIH ADA SAAT INI ANTARA LAIN MELALUI PEMBANGUNAN RUSUN. KEBUTUHAN RUSUN DI KOTA BATAM ADALAH 756 TWIN BLOK. SAAT INI TELAH TERBANGUN SEBANYAK 76 TWIN BLOK. E. PENYEDIAAN TRANSPORTASI MASSAL YANG MURAH DAN REPRESENTATIF GUNA MENGURANGI KEMACETAN (MONORAIL/ MRT/ BUS). DISAMPING ITU JUGA UNTUK MENEKAN LIVING COST TENAGA KERJA DALAM KOMPONEN UMK YANG DISEPAKATI.
B. PERMASALAHAN KOTA BATAM PERMASALAHAN HINTERLAND A. MINIMNYA SARANA INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS BERUPA TRANSPORTASI LAUT BAGI AKSES PENDUDUK DAN BARANG B. PENYEDIAAN LISTRIK YANG MEMADAI YANG MAMPU MELAYANI MASYARAKAT HINTERLAND SELAMA 24 JAM C. PENYEDIAAN JARINGAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT. PEMERINTAH KOTA BATAM TELAH MELAKSANAKAN PROGRAM INTERKONEKSI AIR BERSIH ANTAR PULAU, PEMBANGUNAN SUMBER AIR BAKU (EMBUNG) TADAH HUJAN SERTA SUPLAI AIR BERSIH ANTAR PULAU DENGAN BOAT AIR.
B. PERMASALAHAN KOTA BATAM PERMASALAHAN REMPANG GALANG PENGELOLAAN KAWASAN REMPANG, GALANG DAN GALANG BARU SERTA IMPLEMENTASI UNTUK KAWASAN HUTAN YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN YANG LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS (DPCLS) TERUTAMA SETELAH KELUARNYA SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR 76/MENLHK-II/2015 TENTANG PERUNTUKAN KAWASAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN. PENERBITAN SK MENTERI INI MERUPAKAN HASIL DARI REKOMENDASI OMBUDSEMEN RI NOMOR: 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014.
C. TANTANGAN KEDEPAN 1. PENINGKATAN DAYA SAING KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS ANTARA LAIN MENYANGKUT MASALAH OPTIMALISASI TERHADAP PERANGKAT ASPEK LEGAL FTZ, KINERJA PTSP, TUPOKSI KELEMBAGAAN SERTA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SERTA MENCIPTAKAN SITUASI YANG KONDUSIF BAGI INVESTASI. 2. PEMANTAPAN KOTA BATAM DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 ANTARA LAIN PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MAMPU BERSAING DENGAN TENAGA KERJA ASING TERUTAMA DALAM HAL IPTEK, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARAN SERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, PENINGKATKAN DAYA SAING KAWASAN MELALUI JAMINAN STABILITAS EKONOMI, SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN. PEMBENTUKAN NETWORKING ANTARA DAERAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA TETANGGA SERTA INVENTARISASI PRODUK-PRODUK UNGGULAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.
LANJUTAN… 3. PENINGKATAN DAYA SAING KOTA BATAM TERHADAP KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR KE PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONEKTIVITAS MELALUI UDARA DAN PELABUHAN LAUT. 4. PEMANTAPAN PERWUJUDAN KOTA BATAM SEBAGAI KOTA CERDAS (SMART CITY) DI INDONESIA. 5. PENGEMBANGAN KAWASAN BARU REMPANG GALANG PASCA PENERBITAN SK 76/menLHK-II/2015, PERMASALAHAN KAWASAN HUTAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SAAT INI.
LANJUTAN… 6. POTENSI KEMACETAN LALU-LINTAS SEBAGAI AKIBAT TIDAK TERKENDALINYA JUMLAH KENDARAAN YANG MASUK KE KOTA BATAM. 7. PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR DAN PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM MENJALANKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH. 8. PERMASALAHAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH MELALUI PENINGKATAN UPAH MINIMUM BURUH.
II. STRATEGI PEMBANGUNAN TAHUN 2016
A. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA §
Membangun masyarakat
untuk manusia
§
Mewujudkan
pertumbuhan
pembangunan pembangunan
§ Memulihkan dan menjaga keseimbangan
dan
antarsektor, antarwilayah dan
ekonomi
antarkel ompok
,
sosial dalam
pembangunan
sosial dan
§ Mewujudkan perekonomian yang inklusif,
ekologi yang
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,
berkelanjutan
dan keunggulan sumber daya manusia
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI
PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan Kesehatan Perumahan
D IMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan
Pangan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarw ilayah
Kemaritiman Pariwisata
DIMENSI
dan Industri
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
Tata Kelola & RB
TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdaya saing
Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)
9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur
10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Akan melakuka n revolusi karakter bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan membang un jiwa bangsa melalui pemberda yaan pemuda dan olah raga
16
9 AGENDA PRIORITAS - NAWACITA 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2.
Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4.
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO NASIONAL TAHUN 2014 DAN 2015
• KEBIJAKAN YANG PALING ESENSIAL YANG DITEMPUH OLEH PEMERINTAH JOKOWI-JK ADALAH PENGALIHAN BELANJA KURANG PRODUKTIF KE BELANJA YANG LEBIH PRODUKTIF. • DITEMPUH MELALUI EFISIENSI BELANJA SUBSIDI
B. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016
a. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, drainase, utilitas perkotaan, kebersihan kota serta pengendalian banjir. b. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kepemudaan dan peranan wanita serta keluarga berencana. c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas sarana perhubungan lainnya.
LANJUTAN… RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2016
d. Pembangunan dan pengembangan wilayah hinterland dan kawasan perbatasan sebagai pendukung pembangunan kemaritiman. e. Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat, kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam. f. Peningkatan Kapasitas Daerah dan optimalisasi Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
C. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA BATAM TAHUN 2016
1. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO KOTA BATAM TAHUN 2015 NO
SASARAN
2011 2012
2013 2014*
2015**
2016***
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
7,20
6,78
5,83
5,76
6,01
6,2 – 7,5
2.
Inflasi (%)
3,76
2,02
7,81
7,61
7,8
5,1 – 6,5
3.
IPM Kota Batam
78,03
78,46
78,73
78,97
78,99
78 – 79
4.
PDRB Kota Batam (Triliun Rp)
52,62
57,65
65,56
70,74
73,01
75,62
Ket: * : angka sementara ** : angka sangat sementara ***: Prediksi
LANJUTAN… 2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH RANCANGAN PAGU INDIKATIF RKPD KOTA BATAM TAHUN 2016
PAGU BELANJA APBD II PAGU BELANJA APBD I PAGU BELANJA APBN (Belanja Modal) TOTAL BELANJA
Rp. 2,4 Triliun* Rp. 0,450 Triliun Rp. 1 Triliun Rp. 3,850 Triliun
* Skenario RAPBD, Belanja Langsung 1,5 Triliun, sedangkan Belanja Tidak langsung 900 Milyar. *Berkurangnya porsi pendanaan subsidi dari APBN diharapkan dapat memberi ruang fiskal untuk program-program prioritas pembangunan daerah (Batam).
LANJUTAN… 3. KOMPOSISI APBD KOTA BATAM TAHUN 2015 BERDASARKAN PERDA No. 7 TAHUN 2014 No
A
KOMPONEN
Pendapatan Asli Daerah I.
Pajak Daerah
II. Retribusi daerah III. Laba Perusahaan Milik Daerah VI. Lain-lain PAD Yang Sah B
Dana Perimbangan I.
Bagi Hasil Pajak
APBD TAHUN 2015
824,774,150,700.00 625,204,150,700.00 102,857,000,000.00 3,723,000,000.00 92,990,000,000.00 1,008,035,484,627.00 149,612,814,700.00
II. Bagi Hasil Bukan Pajak
241,171,889,927.00
III. Dana Alokasi Umum
529,988,410,000.00
IV. Dana Alokasi Khusus
87,262,370,000.00
C
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
328,760,364,673.00
D
Pembiayaan
202,941,433,100.00
JUMLAH APBD KOTA BATAM
2,364,511,433,100.00
TARGET APBD KOTA BATAM TA 2015 MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 6.80% DARI TARGET APBD TA 2014.
4. ESTIMASI RENCANA APBD KOTA BATAM TAHUN 2016 No A
KOMPONEN Pendapatan Asli Daerah
876,649,878,235.00
I.
Pajak Daerah
656,464,358,235.00
II.
Retribusi daerah
102,909,020,000.00
III.
Laba Perusahaan Milik Daerah
VI.
Lain-lain PAD Yang Sah
B Dana Perimbangan
C
TARGET 2016
11,405,500,000.00 105,871,000,000.00 973,098,985,299.00
I.
Bagi Hasil Pajak
154,101,199,141.00
II.
Bagi Hasil Bukan Pajak
191,147,237,985.00
III.
Dana Alokasi Umum
540,588,178,200.00
IV.
Dana Alokasi Khusus
87,262,370,000.00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
D Pembiayaan
JUMLAH R-APBD KOTA BATAM
KOMPOSISI R-APBD KOTA BATAM TAHUN 2016
347,916,144,137.00 203,461,433,100.00
2,401,126,440,772.00
Estimasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Batam Tahun 2016 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp 36.6 M atau 1,55% dari target APBD Kota Batam Tahun 2015 Dengan rincian PAD naik sebesar 6.29%, Dana Perimbangan turun sebesar 3.47%, Lain-lain Pendapatan Yang Sah naik 5.83% dan Pembiayaan naik sebesar 0.26%
LANJUTAN…
5. KORIDOR PAGU INDIKATIF
Penyusunan RAPBD 2016 masih bersifat baseline berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik. Memperhatikan kebijakan perencanaan anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepri. Berdasarkan kewenangan yang sudah tercantum dalam RPJMN dan kewenangan program sesuai ketentuan yang berlaku. Memperhatikan hal-hal yang sudah disepakati antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintahan Kota Batam.
III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016
A Belanja Tidak Langsung : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Hibah 3. Belanja Bansos 4. Belanja Bantuan Keuangan 5. Belanja Tidak terduga Khusus untuk belanja hibah dan bansos, penyampaian proposal sebelum Rancangan KUA dan PPAS 2016 disampaikan.
B. Belanja Langsung : 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
LANJUTAN… Belanja Sharing Provinsi dan Pusat antara lain:
a.Pendampingan dana DAK b.Sharing dana kemiskinan c.Program PIK (Percepatan Infrastruktur Kelurahan) berbasis PNPM
Belanja Pembiayaan (Dana bergulir) dengan pola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). 28
IV. KEGIATAN STRATEGIS KOTA BATAM TAHUN 2016 SUMBER DANA APBD PROVINSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM • Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan jembatan di Kota Batam (31 ruas jalan dengan panjang 129,15 Km) • Kegiatan Perencanaan Teknis/DED Jalan dan Jembatan di Provinsi Kepri • Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) • Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah • Kegiatan Pengembangan Pengelolahan Jaringan Drainase dan Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Sungai dalam rangka mengantisipasi banjir di Kota Batam • Pembangunan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendukung Kawasan Kebun Raya Batam • Kegiatan Revitalisasi dan Penyediaan prasarana sarana dasar di Kawasan Permukiman Penduduk • Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air
BIDANG PERHUBUNGAN •Pembangunan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (JPO dan Terminal) •Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Laut (Ponton, Pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP •Peningkatan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pengelolaan serta pengawasan Lingkungan Hidup berupa Alat Pengukur Indeks Standar Pencemar Udara, Sarana prasarana pengelolaan sampah, alat transportasi laut untuk pengawasan
BIDANG EKONOMI DINAS PMPKUKM: • Pengembangan Sarana Prasarana UMKM, pembangunan Rumah kemasan, Bimtek Koperasi Retail dan gebyar wirausaha baru. • Pemberian Stimulan Pembangunan Kelurahan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN • Pengembangan Kawasan Wisata Pulau Puteri dan Penataan Objek Wisata Pulau Abang • dukungan 10 Event Kepariwisataan Kota Batam dan Fasilitasi Penyelengaraan 1 event Festival Budaya Daerah Kota Batam. • Pembangunan Sanggar Kesenian Pulau dan Pemping Belakang Padang, Bulang, Ngenang, Kabil, Kampung Ketapang, Sekupang, Pulau Buluh, Sei. Langkat, Kel. Karas dan Batu Besar • Bantuan Alat Musik Dangkong, Alat Musik Keroncong, Alat Musik Dzikir Barat, Alat Musik Modern (Marching Band) dan Program Peningkatan Pelatihan Kebudayaan Makyong, Musik Dangkong, Tari Zapin, Langgam dan Tepuk Tepung Tawar.
BIDANG EKONOMI DISPERINDAG ESDM • Pelatihan pengolahan alumunium, limbah alumunium, perak dan sisik ikan menjadi produk souvenir dan aksesories, pelatihan pengolahan sargassum sp, dan pelatihan animasi • Listrik Pulau Pemping • Sertifikasi WeldingKategori 4 G, 5G, 6G dengan standard UK • Magang Pengolahan produk pangan berbahan dasar rumput laut. DINAS KP2K • Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kebun Raya Batam • Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan • Peningkatan Sarana Prasana Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan
BIDANG SOSIAL & BUDAYA Kegiatan Strategis di Bidang Sosial Budaya: 1. Pengentasan Kemiskinan di Kota Batam 2. Penigkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengarusutamaan Gender 3. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS serta HIV/AIDS 4. Peningkatan Pelayanan Kepemudaan, Kepramukaan dan keolahragaan 5. Peningkatan pelayanan dibidang Kependudukan & Catatan Sipil 6. Peningkatan pelayanan dibidang Kesehatan 7. Peningkatan mutu, infrastruktur & pelayanan dibidang pendidikan 8. Peningkatan Kualitas , Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja 9. Meningkatkan minat baca bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum
V. USULAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA BATAM MELALUI DANA APBD PROVINSI KEPRI DAN APBN
USULAN KEGIATAN PEMKO BATAM SUMBER DANA APBD PROVINSI KEPRI T.A. 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perbatasan Badan Pemberdayaan Perempuan dan PA Badan Lingkungan Hidup Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Kebudayaan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata TOTAL
DANA 5.600.000.000 2.300.000.000 3.465.000.000 19.350.000.000 12.190.000.000 1.231.200.000 57.100.000.000 96.716.450.000 3.000.000.000 16.395.000.000 4.796.317.000 42.279.887.875 36.951.306.453 2.619.000.000 186.245.000.000 17.825.000.000 750.000.000 28.715.000.000 12.000.000.000 549.529.161.328
USULAN KEGIATAN PEMKO BATAM SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2016 NO
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Dinas Tenaga Kerja Dinas Pariwisata & Kebudayaan Dinas Tata Kota Dinas Kebersihan & Pertamanan Badan Komunikasi & Informasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian & Kelautan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi & Usaha Kecil Menengah 13 Dinas Pekerjaan Umum
TOTAL
TOTAL USULAN (Jt Rupiah) 12.100 3.400 85.200 133.472 248.210 25.000 50.900 36.400 16.699 115.000 327.597
9.400 871.709
1.935.087
VI. PENUTUP
PENUTUP • Laporan untuk usulan kegiatan pembangunan melalui dana APBN, Pemerintah Kota Batam sudah menginput melalui sistem e-Musrenbang BAPPENAS. • Usulan APBD Provinsi Kepulauan Riau, merupakan usulan yang sudah dibahas pada saat Rakorbid ditambah dengan usulan prioritas hasil Musrenbang Kota Batam yang perlu dibahas pada Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau.
TERIMA KASIH
