PENTINGNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNACE DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Oleh : Maria Fransiska Owa da Santo, SH., M.Hum

PENTINGNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNACE DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Oleh : Maria Fransiska Owa da Santo, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Dalam upaya penguatan penerimaan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka peranan investasi Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Daerah sangat diharapkan, selain sebagai sumber PAD, BUMD diharapkan juga sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Perusahaan daerah memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2009 sebagai peraturan yang mengatur peralihan status badan usaha PD Flobamor menjadi PT dalam Pasal 6 telah mengatur bahwa dalam penyelenggaran perusahaan PT Flobamor adalah mendukung pelaksanaan prinsip good corporate governance yaitu, kewajaran (fairness), keterbukaan informasi (tranparency), dapat dipertanggungjawabkan (accuntability), pertanggungjawaban (responsibility) sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lahirnya artikel ini bertolak dari adanya keraguan bahwa Perusahaan Daerah (PD) milik pemerintah Provinsi NTT telah dapat menjalankan usahanya dengan baik sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perudang-undangan dan dapat meningkatkan pendapatan asi daerah. Hal ini dapat dilihat dari terus meruginya PT Flobamor dalam menjalankan usahanya bahkan banyak terjadi kasus korupsi terhadap dana-dana subsidi dari pemerintah.

Kata Kunci : Prinsip Good Corporate Goverance yaitu Kewajaran (fairness), Keterbukaan Informasi (tranparency), Dapat Dipertanggungjawabkan (accuntability), Pertanggungjawaban (responsibility); Pengelolaan Perusahaan; Perusahaan Daerah. 

Tulisan ini merupakan sebagaian temuan dari Penelitian Hibah Bersaing Tahun I (2014) berjudul “Menuju Model Perusahaan Daerah Berbasis Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT, yang dibiayai oleh Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra Kerjasama Dengan Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan NAsional RI 2014. Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Tesis berjudul : “Akibat Hukum Perubahan Status Badan Usaha Perusahaan Daerah Flobamor – Provinsi NTT Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Mendukung Penyelenggaraan Prinsip Good Corporate Governance” di Program Pasca Sarjana Undana Tahun 2010, dibawah bimbingan Dr. Kotan Y. Stefanus, SH.MHum dan Dr. Yustinus Pedo, SH.MHum.  Maria Fransiska Owa da Santo, SH.Mhum; Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Unwira-Kupang; Dosen pada bagian Hukum Perdata dan Bisnis; Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) pada FH Unika Widya Mandira-Kupang, Tahun 2001 dan Gelar Magister Hukum (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Undana-Kupang, Tahun 2010. Selain mengajar di FH Unwira juga bertugas sebagai Kepala Bagian Divisi Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Penjaminan Mutu (LP3M) – Unwira-Kupang.

30

IMPORTANCE OF COOPERATIVE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN LOCAL MANAGEMENT COMPANY Oleh : Maria Fransiska Owa da Santo, SH., MHum.

ABSTRACT

In efforts to strengthening of reception area which sourced from excluded areas, the role of government investment through state-owned enterprises embodied in the highly anticipated, as a source of pad, bumd, public enterprises as a driver also expected major regional economic growth and development. The company has important role in revenue for local produce. Perda in number 13 of 2009 as a transitional rules governing agency status PT flobamor being pt of article 6 arrange that has been in the operation of the company is PT Flobamor principles of good support cooperate cogernance, fairness, transparency, accuntability, responsibility, as provided in the law number 40 of this article on the company. This artikel depart from doubt that company of regional (PD) of NTT government have operated their business well according to mandated by laws invitation and can increase local revenue. This can be seen from continuing damage PT Flobamor in running the business happen even many cases of corruption in funds subtitusion of government.

Keywords: Principles Of Good Cooperate Governance Namely Fairness, Transparency, Acceptability, Accountability, Responsibility, Organizer Of Company; Regional Companies.

A. PENDAHULUAN Isu corporate governance muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Namun istilah corporate governance itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker1. Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas 1

(Tricker, Robert I; 1984; Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower); dalam G. Suprayitno, et all. 2004. Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia. Jakarta: The Institute for Corporate Governance (IICG).

31

asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model. Bertentangan dengan stewardship theory, agency theory memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya2. Agency theory mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada.

Berbagai pemikiran mengenai corporate

governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai agency costs, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcement-nya. Meskipun demikian, potensi untuk munculnya agency problem tetap ada karena adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan perusahaan, khususnya di perusahaan-perusahaan publik. Bagaimana perbandingan kegiatan antara corporate governance dan corporate management memperlihatkan bahwa corporate governance sangat terkait dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas,

2

Ibid.

32

sementara corporate management terkait dengan keputusan-keputusan dan pengendalian eksekutif serta manajemen operasional. Istilah Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report3. Terdapat banyak definisi tentang GCG yang pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Berkaitan dengan perusahaan/korporasi defenisi GCG dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (shareholding theory), dan (b) teori stakeholder (stakeholding theory). Shareholding theory mangatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Shareholding theory ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi GCG yang berdasar pada shareholding theory diberikan oleh

Monks

dan

Minow

(1995)

yaitu

hubungan

berbagai

partisipan

(pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa GCG sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Stakeholding theory, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Center for European Policy Studies (CEPS), punya formula lain. GCG, menurut pusat studi ini, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki 3

Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono; 2003; Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?; (Online) (http://re-searchengines.com/hsulistyanto3.html

33

stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan4. Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD)5, mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan

keputusan

dari

perusahaan

yang

mengandung

nilai-nilai

transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness. Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: Accountability, Transparency, Predictability dan Participation. Pengertian lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya6. Corporate governance juga dapat juga diartikan sebagai suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masingmasing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsurunsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari 4

Ibid. Ibid. 6 Ibid. 5

34

perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. Corporate governance adalah suatu konsep yang luas7. Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Selain itu berdasarkan definisi-definisi tersebut,

nampak dengan jelas bahwa GCG

merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Bagaimana dengan definisi GCG di Indonesia? Di tanah air, secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan.” Adapun dalam konteks GCG, governance sering juga disebut “tata pamong”. Selanjutnya GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku8. Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi GCG, antara lain oleh FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) tahun 2000 yang mendefinisikan GCG sama seperti Cadbury Committee, sedangkan The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG (2000) mendefinisikan 7

Sutan Remy Sjahdeini; Pengembangan Fungsi Pengawasan Menuju Good Corporate Governance pada Milenium baru; Makalah disajikan pada Seminar yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI), Graha Sucofindo, Jakarta pada Tanggal 29 September 1999, tidak diterbitkan.

8

Ahmad Rivai. 2006; Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk. (Online) (http://library.gunadarma.ac.id/index.php?appid=penulisan&sub=detail&np&npm=20202080

&jenis=s1fe. 35

CG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Pengertian lain GCG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 maupun UU Nomor 40 Tahun 2007, pengaturan tentang GCG tidak disebutkan secara limitatif dalam satu pasalpun, pengaturan tentang GCG hanya terdapat dalam penjelasan Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 20007, yaitu : berlakunya UU ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikd baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan perseroan. Defenisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan : 1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya. 2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya. B. ARTI PENTING PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN PERUSAHAAN Istilah GCG semakin populer dan mendapatkan tempat di bidang hukum korporasi karena terwujud dalam dua keyakinan, yaitu : Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan 36

dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG9. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 10

pada tahun 1998 yang lalu telah mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip

GCG yang dikembangkan secara umum. Prinsip-prinsip GCG ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, serta lingkungan yang berbeda. Dengan prinsip yang universal ini dapat dijadikan pedoman oleh semua negara dalam menyelaraskan undang-undang atau peraturan-peraturan maupun nilai-nilai yang berlaku di negara

masing-masing bilamana

diperlukan.

Prinsip-prinsip

GCG

yang

dikembangkan OECD adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk; a. menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan ; b. mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya ; c. memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur ; d. dapat ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; e. memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan selanjutnya ; f. memperoleh pembagian keuntungan perusahaan/ deviden. 2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham Kerangka corporate governance harus dapat menjamin adanya perlakuan sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self dealing serta mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). 9

Dyah Permata Budi Asri; Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT; (http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf). 10 Herwidayatmo; 2000; Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia. (Online), (http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIX-Oktober-2000.PDF; hlm. 115.

37

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha. 4. Keterbukaan dan Transparansi. Kerangka corporate governance harus dapat memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan prusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi tentang keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Selain itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan perusahaan. 5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors). Kerangka corporate governance harus dapat menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangankewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Selain prinsip-prinsip corporate governance dari The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), terdapat juga prinsip-prinsip corporate governance lain yang juga mengatur tentang penerapan GCG pada perusahaan public untuk memperkuat daya tahan perusahaanperusahaan yaitu dari The Australia Stock Exchange (ASX). The ASX Corporate Governance Council didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002, sedangkan anggota-anggota The ASX Corporate Governance Council terdiri dari perusahaan-perusahaan dan organisasi lain dari berbagai sektor bisnis di Australia. Organisasi ini membawa misi yaitu menciptakan kerangka dasar GCG yang dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan bagi perusahaan publik, para investor, maupun yang bergerak dalam bidang pasar uang dan pasar modal serta masyarakat bisnis Australia pada umumnya. Prinsip-prinsip GCG ciptaan The ASX Corporate Governance yang juga biasa disebut The Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendation adalah sebagai berikut11 :

11

Lestariningsih; Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik dalam Jurnal Spirit Publik Volume 4 Nomor 2; 2008; (http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp4-2-lestariningsih.pdf); hlm. 117

38

1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan Board of Directors (Establish solid foundation for management and over Sight by the Board) untuk dapat mencapai tujuan bisnis mereka secara berhasil, perusahaan wajib membangun kesadaran para anggota manajemen atas hak dan tanggungjawab mereka. Board of Directors wajib menghayati dan melaksanakan hak mereka serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan. 2. Menyusun struktur organisasi the Board of Directors yang dapat menjamin efektivitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Structure the Board to add value). 3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat dipertanggung jawabkan (Promote ethical and responsibly decision making). Kebiasaan tersebut harus dimulai dari tingkat atas dalam organisasi perusahaan. 4. Menjaga integritas laporan keuangan (Safeguard integrity in financial reporting) The ASX Corporate Governance Council menganjurkan manajemen perusahaan public menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada Board of Directors dan selanjutnya the Board akan meneruskannya kepada para pemegang saham. 5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada para pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang (Make timely and balanced disclosure). 6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (Respect the right of shareholders). 7. Mendasari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara profesional (Recognize and manage risk). Perusahaan yang ditata kelola secara sehat tentu menyusun prosedur serta mengevaluasi resiko bisnis dan investasi yang mungkin akan mereka hadapi, oleh sebab itu mereka harus mengelola resiko bisnis secara profesional. 8. Mendorong peningkatan kinerja Board of Directors dan manajemen perusahaan (Encourage enhanced performance). 9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan (Remunerate fairly and responsibly). 10. Memahami hak dan kepentingan para pemegang saham atau stakeholders yang sah.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk meningkatkan daya saing. GCG menjadi salah satu daya tarik investor dan para kreditor untuk mau meminjamkan dananya kepada perusahaan. Walaupun demikian tidak ada jaminan bahwa setiap perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG akan terhindar dari kesalahan dan kegagalan, karena perbedaan faktor-faktor intern dan ekstern perusahaan, yakni prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara berhasil di suatu perusahaan belum tentu dapat berhasil jika diterapkan di perusahaan lain. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada tiap negara dipengaruhi dua faktor utama, yaitu : faktor intern dan ekstern perusahaan. Faktor intern meliputi struktur 39

kepemilikan perusahaan, sedangkan faktor ekstern antara lain adalah budaya lokal, peranan serta kebijakan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan bisnis serta perkembangan pasar modal pada masing-masing negara. Good corporate governance memiliki nilai-nilai positif untuk menjaga konsistensi serta profesionalisme perusahaan dalam melakukan berbagai macam tindakan menuju kearah kinerja yang lebih baik. Hal ini didasarkan bahwa dalam GCG terdapat empat prinsip, yaitu pinsip kewajaran, keterbukaan informasi, dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban, yang jika diterapkan secara baik dan benar oleh suatu perusahaan maka akan membawa perusahaan tersebut kearah kemajuan dan apabila perusahaan tidak mau bekerja dengan menerapkan prinsip GCG maka berbagai potensi negatif akan berkembang dan selanjutnya dapat mempengaruhi etika kerja dari sumber daya perusahaan. Sejak Indonesia berada dalam krisis ekonomi beberapa tahun silam, maka good corporate governance menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan pembenahan dan pengembangan pengelolaan perusahaan. Setiap organ perusahaan harus berusaha mencerminkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Sebagian besar perusahaan yang tidak stabil, disebabkan oleh sikap dan cara pengelolaan yang tidak menerapkan nilai-nilai GCG secara tepat sehingga untuk menjaga agar perusahaan tetap stabil, maka semua kekuatan sumber daya perusahaan secara keseluruhan dan utuh harus mampu menjaga efektivitas, efisiensi dan produktivitas dari asset–liability–equity perusahaan, termasuk cash flow dan profit perusahaan dalam keseimbangan yang tepat dengan cara-cara pengelolaan yang patuh pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Ketika perusahaan mengalami kegagalan dalam bekerja dengan menerapkan prinsip GCG, maka sistem pengendalian perusahaan sulit mengukur semua resiko secara baik, sistem keuangan perusahaan akan menjadi tidak konsisten, para pelanggan beserta stakeholders lainnya akan mempertanyakan etika dan moral pelayanan, serta ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan perusahaan berada dalam pengaruh potensi negatif dan semuanya akan mempengaruhi daya saing, cash flow, sumber daya manusia, produksi serta jasa perusahaan, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik atau diambang kehancuran.

40

Peranan penerapan GCG sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang semakin kuat pengaruhnya. Melalui penerapan GCG perusahaan akan mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam menciptakan pertumbuhan maupun perkembangan bisnis sesuai target yang telah direncanakan. Peranan GCG selain dapat membuat perusahaan menjadi kuat dan kokoh juga dapat melakukan semua kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang saham maupun stake holders seperti gaji karyawan, biaya-biaya opersional rutin, biaya bunga pinjaman, baik biaya- biaya tetap maupun biaya-biaya tidak tetap lainnya, dengan melalui sistem dan kultur atau budaya korporasi yang terkait dengan etika dan moral serta nilai-nilai penerapan prinsip-prinsip GCG. Di samping hal-hal tersebut di atas, manfaat praktis penerapan GCG juga dapat12: 1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan. 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis13, yakni;

12 13

Herwidayatmo; Loc.Cit. Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono. Loc.Cit.

41

a. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal) b. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan eksternal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya. c. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. d. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (insider information for insider trading).

C. PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DAERAH PT FLOBAMOR NTT Perusahaan Daerah sebagai badan hukum merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta memupuk pendapatan, yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, melainkan ditujukan kepada terwujudnya fungsi pelayanan umum. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis karena secara khusus otonomi daerah menginginkan daerah memiliki kemampuan dalam menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki sehingga derajat kapasitas fiskalnya mampu memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan di daerahnya. Dalam upaya penguatan penerimaan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka peranan investasi Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) sangat diharapkan, selain sebagai sumber PAD, BUMN diharapkan juga sebagai pemacu utama 42

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth), sehingga mampu menimbulkan efek multiplier yang besar. Perusahaan daerah sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented). Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang ditujukan untuk membiayai pembangunan di daerah. Dengan cara ini perusahaan daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itulah banyak daerah yang mengharapkan perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pemasukan daerahnya. Menurut Westra14, Perusahaan Daerah dewasa ini memiliki kedudukan, peran dan fungsi strategis sebagai sumber keuangan daerah namun belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perusahaan Daerah dalam kedudukannya sebagai sumber keuangan daerah belum dapat menjalankan fungsi ekonominya secara optimal, dikarenakan perusahaan daerah masih bersifat dwi fungsi (public service dan profit oriented), belum dikelola secara profesional dan bentuk usaha perusahaan daerah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Mengingat Perusahaan Daerah berada pada dua ranah hukum yaitu hukum publik dan hukum privat, maka kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan perusahaan daerah meliputi: Ranah hukum publik pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap segala kegiatan, penguasaan dan pengurusan perusahaan daerah, sepanjang berkaitan dengan pembentukan, kepemilikan modal, dan pengawasan perusahaan daerah. Sedangkan Ranah hukum privat direksi selaku organ perusahaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan daerah dalam hal berinteraksi dengan pihak ketiga seperti mengadakan perjanjian, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan15. Secara konseptual, BUMD didirikan atas dasar dualisme fungsi dan peranan, yang keduanya sangat sulit, jika tidak dapat dikatakan mustahil, untuk 14

I Ketut Westra; 2012; disertasi yang berjudul "Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". 15

Ibid.

43

dipadukan. Seperti BUMN, ia punya tugas dalam mengembangkan perekonomian daerah melalui peranannya sebagai institusi public service. Namun pada saat yang sama, BUMD juga diharapkan mampu menghasilkan laba dari usahanya selaku pelayan masyarakat. Secara implisit, BUMD dijadikan sumber dana APBD. Dalam ketentuan, BUMD diwajibkan menyetorkan bagian labanya sebagai dana pembangunan daerah sebesar 55% dari laba bersih tahunan. Dalam tataran operasionalnya, peran dan fungsi ini dilaksanakan secara distortif. Fungsi service lama-kelamaan bergeser sebagai fungsi ekploitatif16. Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan yang berbentuk PT melakukan kegiatan usahanya dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat (sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 4 UU PT) . Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Perusahaan Dearah Flobamor yang telah berubah bentuk menjadi PT Flobamor (berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT)), dalam pelaksanaan kegiatan korporasinya belum menggunakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, hal ini ditandai dengan terus meruginya PT Flobamor, pertanggungjawaban keuangan yang tidak akurat, kurang berfungsinya komisaris sebagai pengawas perusahaan. Hal ini disebabkan juga oleh karena modal yang diperoleh PT Floamor berasal dari dana kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga walaupun perusahaan mengalami kerugian namun tetap mendapat penyertaan modal dari pemerintah, disamping itu masalah yang ada dalam PT Flobamor adalah penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak diberikan secara langsung sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perda, namun diberikan secara bertahap kepada manajemen bergantung kepada kehendak pemerintah sehingga perusahaan tidak dapat bekerja secara maksimal, selain itu keberadaan PT Flobamor pada awal dibentuknya adalah dalam rangka penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan PT Semen Kupang, sehingga pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup dalam pengawasan dan evaluasi perusahaan. Selain persoalan-persoalan diatas PT Flobamor juga menghadapi sejumlah masalah korupsi yang dilakukan oleh 16

Turiman Fachturahman Nur; 2009; Terobosan Hukum Memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dala Era Otonomi Daerah; Rajawali Garuda Pancasila.

44

manajemen perusahaan yang untuk sementara ini kasus-kasus korupsi tersebut sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang khususnya dalam Peradilan Tipikor. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan menegaskan tentang

prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau prinsip tata kelola

perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan, korporasi yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Fairness (kewajaran) Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepetingan baik itu pelanggan, shareholders ataupun masyarakat luas. Prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 bahwa : “ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti

hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk

mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain. Dalam menjalankan usahanya PT Flobamor berusaha untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak shareholders maupun stakeholders dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan, sedangkan dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas manajemen PT Flobamor harus berpedoman pada penjelasan tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan perseroan terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan. 2. Transparansi (keterbukaan informasi) Yaitu keterbukaan, yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya mengumukan pendirin PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan yang akurat, jelas dan tepat waktu

baik kepada

shareholders maupun stakeholder. Hakikat dari pengumuman itu sendiri sebenarnya dalam rangka sarana publikasi dan pemenuhan aspek transparansi PT kepada pihak ketiga, bahwasanya telah didirikan PT yang bersangkutan 45

dengan status sebagai suatu badan hukum. Dengan pengumuman ini diharapkan pihak ketiga mengetahui eksistensi PT beserta status hukumnya. Oleh karena itu, pengumuman PT pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar khalayak tidak dirugikan. Hal ini berkaitan juga dengan wajib daftar perusahaan yang ditentukan oleh perturan perundang-undangan, yaitu bahwa sebuah perusahaan setelah mendapat ijin usaha wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU Wajib Daftar Perusahaan pada instansi terkait sehingga keberadaan perusahaan tersebut diketahui oleh pemerintah dan pihak ketiga, dan juga termasuk didalamnya adalah tentang pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Kewajiban pendaftaran PT ini merupakan amanat dari UU WDP yang mengatur kewajiban pendaftaran perusahaan di Indonesia. Di dalam Pasal 5 UU WDP ditentukan bahwa: (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. (3) Apabila perusahaan dimilki oleh beberapa orang,

pemilik

berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan di atas, direksi PT tidak boleh bertindak semaunya, bahwasanya dengan pengesahan akta pendirian perseroan oleh Menteri maka bagi pemegang saham pertanggungjawabannya sudah menjadi terbatas dan tanggung jawab direksi masih mensyaratkan adanya pendaftaran perseroan ke dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari. Namun, pendaftaran dan pengumuman perseroan ini tentu tidak mempengaruhi keabsahan dari kelahiran perseroan sebagai badan hukum. Status Badan hukum itu secara konstitutif timbul setelah akta pendirian perseroan disahkan Menteri, sementara pendaftaran dan pengumuman perseroan itu hanya sebagai wadah publikasi supaya dapat dilihat oleh 46

masyarakat umum, bukan sebagai syarat tambahan untuk kelahiran status badan hukum perseroan. 3. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial, dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent

mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan

tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. PT Flobamor telah memilih direkur melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan terhadap dewan komisaris dipilih dari orang-orang yang indepent dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, namun keberadaan kedua organ (orang-orang yang telah dipilih untuk menjabat direktur dan komisaris) setelah berubah bentuk menjadi PT Flobamor harus diuji dengan melihat kinerja manajemen dalam RUPS. 4. Responsibility (pertanggungjawaban) Pertanggungjawaban perseroan dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan para stakeholder dan shareholders maupun anggota masyarakat secara luas. Undang-Undang mewajibkan perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku. Berpegang pada hukum yang berlaku adalah yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlidungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Sebelum berubah bentuk menjadi PT, salah satu contoh : jumlah karyawan pada perusahaan PD Flobamor adalah 33 orang dan dalam sistem penggajian karyawan (karyawan PD Flobamor bukan PNS) bergantung kepada profit atau keuntungan dari perusahaan walaupun memang diatas UMR Provinsi. Setalah berubah status badan usaha PT Flobamor akan memperbaiki sistem pertanggungjawabannya yaitu tentang sistem perpajakkan perusahaan, hubungan industrial antara direksi dan karyawan, perlidungan lingkungan hidup tempat perusahaan melakuan investasi, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, standar penggajian yang lebih baik dan persaingan yang sehat antara 47

PT Flobamor dengan perusahaan lain sehingga dapat menjadi perusahaan yang sehat.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis. Dengan beralihnya status badan hukum PD menjadi PT Flobamor, implementasi GCG diharapkan akan terwujud dan hal ini bergantung pada penerapan dan kesadaran dari perseroan akan pentingnya prinsip GCG dalam dunia usaha, sehingga pada akhirnya PT Flobamor mampu meningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dengan adanya kewajaran, keterbukaan informasi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban manajemen terhadap pemegang saham dan stakeholders, selain itu, Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme cecks and balances di perusahaan PT Flobamor NTT. Secara umum17, ada sejumlah alasan PT Flobamor menderita kerugian akibat rendahnya kinerja, antara lain disebabkan oleh : a. Faktor Internal 1. SDM karyawan yang kurang produktif, mengakibatkan lemahnya manajemen perusahaan; 2. Struktur permodalan yang belum memadai, dan masih mengandalkan penyertaan modal yang bersumber dari APBD; 3. Struktur Perusahaan yang statis dan tidak berorientasi pasar; 4. Perusahaan tidak memiliki asset tetap; 5. Tingginya beban biaya operasional (gaji), karena besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah (inefisiensi); 6. Tidak memiliki core bussines yang terfokus; 7. Visi perusahaan masih dualisme orientasi (profit dan pelayanan publik). b. Faktor eksternal 17

Penjelasan Umum dari Perda Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Flobamor Menjadi PT Flobamor.

48

1. Kurangnya kemandirian BUMD dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis perusahaan; 2. Dominasi kepentingan sosial lebih besar dari pada orientasi profit perusahaan; 3. Penempatan

karyawan

kurang

didasarkan

atas

pertimbangan

profesionalisme. Dari penjelasan di atas, jika dilihat secara umum maka penilaian terhadap PTFlobamor saat ini, adalah18 : 1. Ketertutupan dari pengusaha, baik pemilik maupun manager; 2. Tidak mempergunakan kaedah-kaedah usaha dengan baik dalam mengerjakan usaha melainkan lebih menyenangi lobi; 3. Kurangnya kesiapan menjadi enterpreneur yang mampu membawanya ke dunia usaha murni. Hal-hal tersebut di atas membawa organ perusahaan jauh dari prinsip GCG sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga tingkat kepercayaan dan kekuatan yang diterima dari relasi usaha rendah, oleh sebab itu mudah di pengaruhi oleh perekonomian global, di saat situasi usaha bekerja dalam kondisi perekonomian baik memang pengaruh ini tidak tampak namun apabila kondisi perekonomian kurang baik maka yang terjadi adalah kehancuran perusahaan. D. PENUTUP Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk meningkatkan daya saing. GCG menjadi salah satu daya tarik investor dan para kreditor untuk mau meminjamkan dananya kepada perusahaan. Good corporate governance memiliki nilai-nilai positif untuk menjaga konsistensi serta profesionalisme perusahaan dalam melakukan berbagai macam tindakan menuju kearah kinerja yang lebih baik. Hal ini didasarkan bahwa dalam GCG terdapat empat prinsip, yaitu pinsip kewajaran, keterbukaan informasi,

18

Banjarmasin Post; http://202.146.4.120/18365/Hidup Enggan, Mati pun Tak Mau; © 2008 – 2010; Perusahaan Daerah Flobamor Tidak Sehat.

49

dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban, yang jika diterapkan secara baik dan benar oleh suatu perusahaan maka akan membawa perusahaan tersebut kearah kemajuan dan apabila perusahaan tidak mau bekerja dengan menerapkan prinsip GCG maka berbagai potensi negatif akan berkembang dan selanjutnya dapat mempengaruhi etika kerja dari sumber daya perusahaan. Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Perusahaan Dearah Flobamor yang telah berubah bentuk menjadi PT Flobamor dalam pelaksanaan kegiatan korporasinya belum menggunakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, hal ini ditandai dengan terus meruginya PT Flobamor, pertanggungjawaban keuangan yang tidak akurat, kurang berfungsinya komisaris sebagai pengawas perusahaan. Hal ini disebabkan juga oleh karena modal yang diperoleh PT Floamor berasal dari dana kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga walaupun perusahaan mengalami kerugian namun tetap mendapat penyertaan modal dari pemerintah, disamping itu masalah yang ada dalam PT Flobamor adalah penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak diberikan secara langsung sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perda, namun diberikan secara bertahap kepada manajemen bergantung kepada kehendak pemerintah sehingga perusahaan tidak dapat bekerja secara maksimal. Selain persoalan-persoalan diatas PT Flobamor juga menghadapi sejumlah masalah korupsi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang untuk sementara ini kasus-kasus korupsi tersebut sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang khususnya dalam Peradilan Tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rivai; 2006; Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk. (Online) (http://library.gunadarma.ac.id/index.php?appid=penulisan&s ub=detail&np&npm=20202080&jenis=s1fe)

50

Dyah Permata Budi Asri; Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT; (http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf;) Herwidayatmo; 2000; Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia. (Online), (http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIX-Oktober-2000.PDF

I Ketut Westra;

Lestariningsih;

2012; disertasi yang berjudul "Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah"; (Http://prasetya.ub.ac.id/berita/11109-id.html) Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik dalam Jurnal Spirit Publik Volume 4 Nomor 2; 2008

Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono; 2003; Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia? (Online) (http://researchengines.com/hsulistyanto3.html Sutan Remy Sjahdeini; Pengembangan Fungsi Pengawasan Menuju Good Corporate Governance pada Milenium baru; Makalah disajikan pada Seminar yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI), Graha Sucofindo, Jakarta pada Tanggal 29 September 1999, tidak diterbitkan Tricker, Robert I; 1984; Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors, UK, Gower; dalam G. Suprayitno, et all. 2004. Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia. Jakarta: The Institute for Corporate Governance (IICG) Turiman Fachturahman Nur; 2009; Terobosan Hukum Memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dala Era Otonomi Daerah; Rajawali Garuda Pancasila; (Http://Rahawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/html ) Pustaka Tambahan :

51

Banjarmasin Post; http://202.146.4.120/18365/Hidup Enggan, Mati pun Tak Mau; © 2008 – 2010; Perusahaan Daerah Flobamor Tidak Sehat. Penjelasan Umum dari Perda Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Flobamor Menjadi PT Flobamor.

52