PENJUALAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN SECARA ONLINE DAN MULTI LEVEL MARKETING Disampaikan oleh:
IRIANI PRAMUDYANINGSIH, S.SOS., M.SI. KASUBDIT KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN USAHA DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN
Jakarta, 2 Maret 2017
Amanat UU Perdagangan Thd Transaksi Perdagangan Melalui Sist. Elektronik
DATA dan/atau INFORMASI yang LENGKAP & BENAR KONSUMEN
PELAKU USAHA
IDENTITAS PELAKU USAHA
SPESIFIKASI PRODUK
MEKANISME PEMBAYARAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN SENGKETA PENYAMPAIAN INFORMASI / DATA
MEKANISME PENGIRIMAN
Transaksi Meningkat Consumer Trust & Consumer Confidence PP Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Yuridis: Amanat Psl 66, UU Perdagangan No.7 Thn 2014
Sosiologis: perlindungan & kepastian bagi para pihak dlm bertransaksi secara elektronik
Cons Trust Memastikan Perlindungan konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat
Filosofis: ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong bertumbuhnya konsumsi produk DN melalui transaksi secara elektronik
Cons Confidence Menciptakan Ekosistem Perdagangan yg aman, akhirnya mendorong peningkatan perdagangan
Keberlakuan Hukum dalam TPMSE
Transaksi antar pelaku usaha dengan konsumen Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.
Perlindungan Konsumen Mencerminkan PEMENUHAN
HAK KONSUMEN Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa
HAK PELAKU USAHA Menerima pembayaran, perlindungan hukum, rehabilitasi nama baik
KEWAJIBAN PELAKU USAHA Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, beritikat baik dalam berusaha, menjamin mutu barang, memberi kompensasi, ganti rugi/penggantian barang yang sesuai dengan perjanjian
KEWAJIBAN KONSUMEN Beritikat baik dalam bertransaksi, membayar sesuai nilai tukar.
TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM, KEPASTIAN BERUSAHA BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
Regulasi dalam Perlindungan Konsumen (1) 1. LABEL •
Pangan :
•
Non Pangan :
6
PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permenkes Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Label setidaknya memuat informasi mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk pangan dalam kemasan wajib mencantumkan label yang tidak mudah lepas, luntur atau rusak, mudah dilihat dan dibaca menggunakan Bahasa Indonesia.
Permendag Nomor 67/M-DAG/PER/III/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang dan perubahannya Nomor 10/MDAG/PER/1/2014 Meliputi 127 barang, yaitu: Elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika; sarana bahan bangunan; keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); Jenis barang lainnya. Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia harus jelas; tidak mudah lepas, luntur atau rusak, mudah dilihat dan dibaca.
Regulasi dalam Perlindungan Konsumen (2) 2. PENCANTUMAN HARGA • Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan tarif Jasa yang diperdagangkan • Harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan secara online harus diinformasikan dengan cara yang mudah diakses oleh Konsumen • Perdagangan barang eceran atau jasa wajib mencantumkan harga dan/atau tarif dalam Rupiah. • Pengecualian untuk usaha mikro
3. STANDARD • 109 SNI Wajib. Sedangkan SNI yang masih diberlakukan secara sukarela berjumlah sekitar 7000 SNI.
7
Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Sanksi dalam TPMSE Penyelesaian Sengketa
Dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme lainnya (ODR)
Pengajuan gugatan melalui BPSK atau lembaga peradilan tempat kedudukan konsumen
Pembinaan & Pengawasan
Pembinaan: dilakukan melalui Peningkatan kompetensi Pelaku Usaha, Promosi dan dukungan penggunaan teknologi digital, pemberian fasilitas lainnya
Pengawasan: dilakukan oleh Petugas Pengawas dan Tim Asistensi Pengawas yg ditunjuk oleh Menteri
Sanksi
Peringatan tertulis
Pencabutan izin dan/atau tanda daftar sebagai PTPMSE
Dimasukkan dalam Daftar Prioritas Pengawasan
Dimasukkan dalam Daftar Hitam.
SKEMA DISTRIBUSI BARANG (Ps. 7 UU 7/2014 TENTANG PERDAGANGAN) Distribusi Barang Langsung Distribusi Barang
single level Penjualan Langsung multi level Distributor dan jaringannya
Distribusi Barang Tidak Langsung
Agen dan Jaringannya
Waralaba
KEBIJAKAN PENJUALAN LANGSUNG
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Jo. Permendag Nomor 47/M-DAG/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 Jo. Permendag Nomor 96/MDAG/PER/10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala BKPM dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KETENTUAN UMUM O Penjualan Langsung adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui
O O
O
O
jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Single level marketing adalah penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang Multi level marketing adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung. Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.
ALUR PROSES PERIZINAN : REKOMENDASI SIUPL Dasar Hukum
:
Permendag No. 96/M-DAG/PER/12/2014 Jo. Permendag No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala BKPM dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2012 Jo. Permendag No. 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
BKPM
1. BKPM mengajukan permohonan kepada Dir. Binusdag untuk melakukan survey lokasi dan surat rekomendasi SIUPL 2. Permohonan rekomendasi diajukan setelah dilakukan presentasi Marketing Plan dan Kode Etik Perusahaan di BKPM dan dihadiri oleh perwakilan dari Kemendag, BKPM dan APLI.
Petugas Proses
TU Dit. Binusdag
1. Mencatat surat di Agenda Surat Masuk 2. Menyerahkan rekomendasi SIUPL
1.
Survey Lokasi
2.
Membuat konsep Rekomendasi SIUPL
Validator
Memeriksa dokumen dan memberikan paraf draft rekomendasi apabila dinyatakan benar dan memberikan catatan apabila terdapat revisi
Verifikator
Memverifikasi surat rekomendasi SIUPL
Pejabat Teknis
a. Memastikan kesesuaian rekomendasi SIUPL dengan kebijakan yang
berlaku b. Menandatangani surat rekomendasi SIUPL
PERMASALAHAN Urus SIUPL dulu???
Urus Izin Edar dulu??? Dokumen Persyaratan untuk mengajukan SIUPL: a. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan; b. fotokopi akta perubahan perusahaan yang terakhir mengenai permodalan dan susunan Direksi atau Dewan Komisaris; c. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas;
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2012, setiap perusahaan penjualan langsung wajib memenuhi 20 persyaratan antara lain adalah : s. melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan.
Izin edar dari BPOM menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon SIUPL sesuai ketentuan Pasal 13 Permendag No. 32/MDAG/PER/8/2012
d. fotokopi surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e.
f. g. h.
fotokopi kontrak kerjasama atau surat penunjukan, apabila perusahaan mendapatkan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain (produsen atau supplier); fotokopi identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan; pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.
KETENTUAN MENGENAI SIUPL Pasal 9 ayat (1) Permendag No. 32/MDAG/PER/8/2012
• Setiap perusahaan penjualan langsung wajib memiliki SIUPL.
Pasal 30 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2012
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
Pasal 5 Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Jo. Permendag No. 36/MDAG/PER/9/2007
• SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan: (3) usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
PENGAWASAN terhadap maraknya money game/skema piramida
Koordinasi dgn BPOM MONEY GAME
SKEMA PIRAMIDA
MLM
• Tidak memiliki SIUPL • Tidak ada produk, jika ada biasanya berupa kerjasama bisnis perdagangan emas, kerjasama bisnis pertanian dan perkebunan, tabungan haji, investasi di pasar modal dan lain-lain. • Menjanjikan keuntungan yang tinggi dengan cepat • Investor tidak diwajibkan untuk merekrut anggota jaringan baru sebanyak mungkin tetapi dibujuk untuk menanamkan uangnya kedalam produk-produk investasi tertentu sebanyak mungkin • Investor cukup berdiam diri di rumah karena uang bagi hasil akan ditransfer ke rekening investor setiap bulan.
• Tidak memiliki SIUPL • Produk yang ditawarkan umumnya dijual dengan harga sangat mahal dibandingkan dengan produk sejenis dipasaran. • Menjanjikan keuntungan yang tinggi dan cepat • Investor diwajibkan untuk merekrut anggota baru sebanyak mungkin, jika tidak uang investor yang telah ditanamkan akan hilang percuma. • Investor yang diuntungkan dalam bisnis ini hanyalah investor yang bergabung paling awal, sementara sebagian besar investor lainnya hanya akan gigit jari karena kehilangan uang.
• Memiliki SIUPL • Produk yang ditawarkan nyata dan dijual dengan harga yang wajar • Memiliki Program Pemasaran yang jelas, transparan/terbuka dan rasional • Memiliki Kode Etik Perusahaan yang layak di bidang penjualan langsung • Bonus diberikan jika ada pembelian produk • Memberikan alat bantu penjualan (starter kit) • Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang yang dijual
PERBANDINGAN SKEMA PENJUALAN LANGSUNG 1.
Sesuai dengan Permendag 32/MDAG/PER/8/2008
2.
Tidak sesuai dengan Permendag 32/MDAG/PER/8/2008
KASUS MLM O Penggunaan SIUP dalam menjalankan bisnis
MLM; O Pemalsuan SIUPL; O Perusahaan sudah memiliki SIUPL namun tidak melaporkan apabila terdapat penambahan produk yang dijual, perubahan marketing plan dan kode etik perusahaan atau alamat perusahaan; O Perusahaan menjual/memasarkan barang yang tidak tercantum dalam SIUPL.
SANKSI tidak memenuhi kewajiban sbg Perusahaan MLM, tidak mendaftar ulang SIUPL, tidak melaporkan pembukaan cabang, tidak menyampaikan laporan kegiatan tahunan
Peringatan Tertulis, Pemberhentian Sementara SIUPL, Pencabutan SIUPL
menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang
pidana penjara max. 10 tahun dan/atau denda max Rp. 10 M
melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan
penjara max. 4 tahun atau denda max. Rp. 10 M
