PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEI-l KEKUATAN I-lUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA Winarno Alii Gunawan
Ab.l'lrak The peninjaZian kembali (revision) under Indonesian procedure law .\yslem is as an extra ordinG1:v efforts to against the supreme courl decisions. Revision
is applicable 10 Ihe permanenl dec ision by involved parly Ihal oughl 10 filling Ihe sue 10 lhe Supreme Courl (Mahkamah Agung-Rl). Based on law number 4 year 200-1 has slipulaled condilion on Ihe revision is under circumstance on any silUalion lInder arlicie 23 seclion 1 which oughl 10 under law provisions. The awhor here noles thaI any possibly impediment appears will not technically happen in practice later. Ofienly in revision implementations Ihe lack or weakness does exist by the opplical7l side '.1'. The mostly be deficienl inlhe relevance's legal application to be considered lIpon Supreme Court. Kata Kunci : huklltn aCOI'a perdata. peninjallan kembali, hllbungan hukllm. kedudukan hukllm. ilikad baik.
I.
Pendahuluan
Salah
satu
Ullsur
dalam
tujuan
pembangunan
nasional
yang
diamanatkan Garis gari s Besar Haluan Negara adalah masyarakat ael il dan makmur berdasarka n Pancasila dalam wadah negara kesat uan Republik Indones ia yang merdeka, berelalllat, bersatu, dan berkedaul atan ra kyat dalam suasana perikehidllpan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram , dan tertib. Suasana perikehidupan terseb ut di atas merupakan bagian dari gambaran terhadap tata kehidupan bangsa Indonesia yang dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya dan kegiatan pembangunan ya ng berIanjut dan berkesinambungan. Namun demikian pengalaman dalam kehiclupan bernegara dan berbangsa sejak kemerdekaan menunjukkan, bahwa usaha untuk mewlIjudkan perikehidupan seperti itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang sa ling berkait satu dengan lai nnya . Cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum , dan ketertiban sistem serla penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya suasana perikehidupan sebaga imana d imaksudkan di atas.
PK Putusan yang Telah Mempe/'oleh Kekuatan Hukum Tetap. Gunawan
51
Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum , untuk mengatur tata tert ib dari suatu negara tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan. Sedangkan peraturan itu sendiri terdiri dari peraturan tertul is dan tidak tertuli s, yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum ada bukan semata-mata sebaga i pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan sebagai pedoman untuk ditaati, tetapi kenyataannya masih sering terjadi pe langgaran hukum di dalam masyarakat, khususnya hukum perdata. Akibat dari pelanggaran itu dapat merugikan pihak lain tentunya pihak yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya, Mereka bisa menuntut kebenaran dan keadilan untuk mempertahankan haknya tersebut maka terjadilah sengketa dalam pengadilan. Apabila dalam sengketa peradilan tingkat pertama ada pihak yang tidak puas, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan apabila putusan dari pengadi Ian tingkat pertama dan putusan dari tingkat banding masih ada pihak yang tidak puas, maka bisa menggunakan upaya hukum kasasi. Sistem peradilan di Indonesia mengenal dua tingkat yaitu peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dan pengadilan lingkat banding (pengadiJan tinggi), se.ta kasas i, Pemeriksaan perkara pad a tingkat pertama merupakan peme riksaa n terhadap seluruh permasalahan atau duduk perkaranya, beg itu juga pemeriksaan pada tingkat banding. Sedangkan pemer iksaan tingkat kasasi ada lah pemeriksaan tentang penerapan hukumnya sel1a pemeriksaan hanya terbatas pad a upa yang dimintakan kasasi. Tuju an utama pemeriksaan tingkat banding, untuk men goreksi dan me lu rus kan sega la kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum , tata cara mangadili, penilaian fakta dan pembuktian. Pel1lbuktian itu diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugatan,atau un1uk membenarkan sllatu hak.'
Pengertian pelllbuktian Illenurul Prof. Sudikno Mertokusulllo adalah cara Illeyak inkan hakim akan kebenaran peristiwa yang sebenalllya. Karena kebenaran peristiwa inilah yang akan menjadi dasar bagi hakilll yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan .'
I
Abdul Kadir Muhammad. "Hukum Acara Pl!rdata Indon esia", (Handung: Penerbit
Alullllli.1986).haI.13 1.
,
.
- Sutllkno Mcrtnkusutl1o. " Il ukum ACflnl Pcrdata ". (Yt1gyaknrta: Liberty. 1988). hal.
t01.
5]
JlIrno! HuklllJl clan Pembangunan Tal1ll11 Ke-37 No. ! Jal1twri-Nfarel lOU7
Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakimJ Upaya hukum Peninjauan Kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pekara perdata oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Pad a Prinsipnya suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat ditarik kembali dan hanls dianggap telah terbukti kebenarannya nam un masih juga diberikan kesempatan unluk hal-hal terlentu dan atas dasar ya ng kuat, putusan hakim terse but diperiksa ke mbali. Apabila terdapat suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan melawan ( ver=el ) atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau tetap dan putusan itu telah memperoleh kekuatan yang past i, yang me ngikat. Kekuatan yang mengikat ini adalah Suatu kemestian yang praktis berhubungan dengan tujuan acara perdata yaitu untuk menentukan bagaimana pada ak himya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusa n tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (Verslek). Dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Sedangkan istilah Peninjauan Kembali itu sendiri dipakai dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 Pasal 23 ayat (I) tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasan Kehakiman yang secara jelas menerangkan sebagai berikut:
Terhadap pUllisan Pengadilan yang lelah mempunyai kekllalan hllkum lelap. pihak-pihak yang bersangklllan dapal megajukan Peninjallan Kembali kepada Mahkamah Agllng, apabi/a terdapal hal atall keadaan lerlenlll yang dilenlukan da/am Undang-undang. Oari ketentuan tersebut di atas dapat diterangkan bahwa apabila terdapat keadaan keadaan yang tertentu yang telah ditentukan oleh undangundang dapat dimintakan peninjauan kembali . Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pe rdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasan yang ada dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Pasal 67 yang berbunyi:
3 Retno Wulan Sulantio. dan Iskandar Uripkarta Winala. "I-Iukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", (Bandung: Penerbit Alumni. 1983), hal. 121 .
PK Purusan yang Telah Mempero/eh Kekuoran Hukum Terap, Gunawan
a.
b.
c. d.
53
Apabila putusan didasarkan pad a suatu kebohongan atau tipu muslihat pi hak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus o leh hakim yang di nyatakan palsu. Apabila perkaranya yang setelah di putus ditemukan bukti-bukti yang bersi fat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak ditemukan. Apabila te lah di kabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. Apab ila dalam suatu putusan te rdapat kekhilafan hak im atau suatu keke liruan yang nyata.
Namun di dalam pelaksanaan peninjauan kemba li itu ada permasalahan yang mengakibatkan permohonan peninjauan kembal i tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Masalah-masalah tersebut disebabkan karena: I. 2.
Permohonan penl11J3uan kemba li telah melampaui tenggang atau jangka waktu yang telah ditentukan. Hal-hal yang dikem ukakan pemohon pen ulJ auan kembali bukan merupakan alas an peninjauan kembali sebagaimana d imaksud dalam Undan g-U ndang No. 14 tahun 1985.
Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhi lafan, dan tidak mustahil bersifat memihak. Maka o leh karena itu dem i kebenaran dan keadilan setiap putusa n hakim perlu d il11un gk inkan untuk diperiksa ulang, aga r kekeliruan atau kekhilafan yang teljadi pada putusan dapat diperbaik i. Bagi setiap putusan hakim pada ul11ul11nya tersedi a upaya hukul11 yaitu upaya atau alat untuk l11encegah atau mel11perbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Suatu putusan mel11peroleh kekuatan hukul11 yang pasti apab ila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan ya ng telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersed ia upaya hukul11 istimewa. Upaya hukum istimewa hanya d iperbo lehkan dalam hal hal teltentu ya ng disebut 1Illdang-undang saja. Oleh karena itu put usa n ha kim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat art illya suda h tertutLip kesempatan menggunakan upaya hukum biasa, karena putusan tersebut sifatnya mengikat (Bin den dekrachr) sepelti mengikat dari putusan itu ya itu bertujuan untuk menetapkan suatu hasil hubungan antara para pihak yang berperkara atau l11enetapkan suatu keadaan hukum tert entu .
JlIrna/ Hukllm dan Pembangllnan Tahlll1 Ke-J 7 No. I Jal1uari-Maret 200?
5-1
II.
Pcrmasalahan
Berdasarkan lIraian dalam penjelasan Peninjallan kembali terhadap plltusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimuka. dapat disampaikan bahwa dalam prespektif hukum peninjallan kembali merupakan hubungan hukllm yang lazim dan penting bagi pelaksanaan pemenuhan keblltllhan hidup masyarakat luas. Adanya berbagai permasalahan didal am pulusa n peninjauan kembali yang terjadi kiranya patut dijelaskan secara kerangka hukum ya ng berlaku. Sehubungan dengan pennasalahan yang menjadi focus arlikel 1111 , penulis akan menjelaskan permasalah sebagai berikllt: I. 2. 3.
III.
Bagaimana prosedur pengajllan upaya hllkllm peninjauan kembali? Apa pertimban gan hakim di dalam plllusan yang lelah memperoleh kekutan hukum telap'? Apa Problem alau hambalan apa yang lerjadi dalam proses peninjauan kembali lerhadap pulusan yang lelah memperoleh kekualan hukum lelap?
Pcmbahasan A. Tinjauan Tentang Pcninjauan Kembali Peninjauan Kembali merupakan putusan yang dijalllhkaa dalam lingkal terakhir dan pulusan yang dijaluhkan diluar hadir tergugat (vers tek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan unluk mengajukan perlawanan dapal dilinjau kembali atau permo ho nan orang ya ng menjadi salah salu pihak didalam perkara yang harus dipUIllS dan diminlakan Peninjallan kembali. Menurut Abdul Kadir Muhammad, SH, Walaupun pulusan hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan lInlllk melakukan pennohonan kasasi, apabila temyata ada alasan lIntllk itu dan dirasakan tidak adil j ika tenls berpegang pada putllsan semaca m itu. Peninjallan Kembali itu bukanlah menghilangkan kepastian hukllm dari putusan hakim, mela ikan jllstru untuk mempertahanka n keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum pad a perbuatan yang adi!. Peninjallan Kembali bersifat insidentil saja, terus menerus, tidak selalu ditemukan mllngkin dalam seribu perkara yang diputus hakim yang lelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, muncullah satu
PK Putusan yang Telah Memperolelt Kekuatan Hukul11 Tetap, Gunawan
55
perkara yang ditemukan o leh ya ng berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan Peninjauan Kembali4 Pennohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut kembali selama belum d iputus dan hanya dapat diajukan satu kali saja. Sela njutnya dalam waktu 14 hari sete lah Ketua Pengadilan Negeri ya ng me mutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali maka panitera menggunakan sa linan pennohonan kepada pihak lawan. Sedangkan Istilah Peninjauan Kembali, diatur dalam Ayat (I) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menerangkan:
"Apabila lerdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan Undang-undang. terhadap putl/san pengadilan yang telah memperoleh kekl/alan hukum letap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung" Oari ketentuan tersebut diatas dapat diterangkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali ditujukan baik terhadap putusan perkara pi da na maupun terhadap putusan perkara perdata dan bahwa permohonan itu hanls ditujukan kepada Mahkamah Agung. Alasan yang menjadi dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 67. karena Peninjauan Kembali han ya dapat diterima berdasarkan a lasan -a lasan tersebut. Alasan-alasan tersebut ya itu : I)
2)
Apabila putusan didasarkan pad a suatu kebohongan atau tipll muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus o le h hakim yang dinyatakan palsu; Apab ila perkara yang setelah diputus ditemukan bukti-bllkti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa lidak
ditelllukan; 3) 4)
-I
Apabila telah dikabulkan sualu hal yang tidak dituntut atau leb ih dari yang dituntut; Apabila suat u pUlLisan terdapat kekhilafan hakim atau s uatu kekeliruan yang nyata.
Abdul Kadir Muhammad. Op.
('if.,
hal. 102.
56
.Jurnal Hukum dan Pt!mbonglflwl1 Tahun Ke-37 No. I Janlluri-A1arel ]()U i
Alasan-alasall tersebllt merllpakan sya rat dalam mengajllkall permohonan dalam Peninjauan Kembali. Apabi la didalam mengajllkan pcrmohonall peninjauan kembali tidak ada salah satu alasan te rse but diatas maka permohonan akan di tolak. Bahwa Mahkamah Agung dalam memutlls suatu perkara peninjauan kembali jllga berpegang pada syarat atau alasan peninjauan kcmbali, itu tidak ada salah satu alasan yang membllktikan, maka
Mahkamah Agung tidak menerima peninjauan kembaJi. Adaplln syarat-syarat yang mell1ungkinkan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah : I.
Plitusan pengad il an yang telah memperole h kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata p"t"san yang te lah m e mperoleh kekuatan hukulll tetap tidak dapat diganggu gllgat artinya slldah tertutllp
kell1ungkinan lIntlik menggunakan upaya hllkllm biasa. karena 2.
p"t"san tersebut sifatnya Illengikat. Alasan-alasan Peninajalln Kembali. Didalam mengajllkan permohonan Peninjallan Kembali hanlS ada
alasan-a lasan ya ng menyebabkan Peninjauan Kembali. Proses Peninjallan Kembali dimulai dengan diterilllanya pennohonan peninjallan kell1bali seeara tertlilis at all dengan lisan di Panitera Pengadilan Negeri yang pernah ll1ell1l1tlls perkaranya dalall1 tingkat pertall1a. Untuk peninjallan kembali perillohonan dikenakan pell1bayaran biaya perkara yang dibayarnya ketika mell1asllkan perll1ohonannya di kepaniteraan. Untllk penerilllaan perll1ohonan Peninjallan Kembali serta biaya perkara itll panitera lllell1berikan tanda penerill1aan dan biaya itu. Tanggal penerilllaan perillohonan ini penting lIntlik menghitllng tenggang waktll pengajllan kell1bal i. Setelah Pengadilan Negeri menenll1a sllatll perll1ohonan Peninjauan Kembali, maka pan itera seeepatnya ll1emberikan atall ll1eng irill1kan salinan perll1ohonan kepada pihak lawan dari pemohon. Pihak lawan yang ll1enerillla salinan permohonan Peninjallan Kell1bali dapat mengajllkan jawabannya setelah diterill1anya tllntlltan perll1ohonan peninjallan kell1bali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan Kepada Pengadilan Negeri tersebut dan paela surat jawaban tersebut oleh panitera dibllbuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterilllanya jawaban tersebut, yang turunannya disampaikan atall dikirimkan kepada pemohon peninjauan kembali untuk dimaklum seperl llnya. Kemudian permohonan jawaban atas permohonan serta surat-surat bukti dan bahan bukti lain kalau ada,
PK Pulusan yang Telah Mempe/'oleh Kekualan Hukum Telap, Gunawan
57
lengkap dengan berkas perkara beserta biaya perkara diteruskan atau dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan cara terce pat dan teraman. Setelah se luruh berkas perkara diterima di Mahkamah Agung maka diadakan regestrasi dalam buku daftar perkara untuk itu dan sesudah itu diadakan penelitian apakah syarat-syarat kelengkapan berkas dipenuhi. Atas penerimaan pengiriman berkas itu direktorat atau bidang perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung mengirimkan tanda terima Kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan kepada pihak-pihak turunannya. Ketua Mahkamah Agung menentukan hakim-hakim yang membentuk suatu majelis untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Peninjauan Kembali. Apabila putusan yang dimohonkan peninjauan kemba li itu adalah putusan Mahkamah Agung, maka hakim-h ak im yang ditunjuk itu tidak terdiri atas hakim-hakim yang pernah mengadili perkara yang putusa nnya dimoh on untuk ditinjau kembali. Ketentuan mengenai pembatalan ditunjukan terhadap pelllnjauan kembali yang dikabulkan berdasarkan alasan dan perte nta nga n putusa n-putusan. Setiap putusan pengadilan haras ditandatangani oleh Ketua, Hakim anggota dan Panitera kalau ketua s idang tidak dapat menandatangani rutusan, maka hal itu akan dilakukan oleh hakim anggota
yang
ikut
sel1a
memeriksa.
Sedangkan
panitera
yang
berhalangan untuk menandatangani maka hal itu haras dinyatakan dengan tegas dalam berita acara.
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk : a.
mengadili pada tingkat kasasi terhadap putllsan yang diberikan pada tingkat terakhir o leh pengadilan di semua lingkungan perad ilan ya ng berada di bawah Mahkaillah Agung:
b.
menguji peraturan perul1dang-ulldangan di bawah Ilndang terhadap ulldang-lIlldang: dan kewenangan Jainnya yang diberikan 1IIldallg-lindang.
c.
undang-
Dalam kaitannya dengan perillohonan Peninjauan Kembali itu Illaka putusan Mahkaillah Agung dapat dibedakan atas : I) 2) 3)
Putusan yang dinyatakan perillohonaa peninjauan kembali tidak dapat diterillla. Putusan yang Illenolak. Putusan yang Illengabulkan perillo honan pcninjauan keillbali.
Suatu perillohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima apabila:
./ul"lwl f-Illkul1I dall Pemhangllllon Tahlfl1 Ke-37 No. I Jal1l1ari-A4arel ]007
58
I) 2)
3)
4)
5)
Permohonan diajukan tidak pada Mahkamah Agung; Pennohonan ditujukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula; Permohonan tidak didasarkan pad a alasan-alasan se bagai mana dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985; Oiajukan terhadap putusan yang belum mendapat kekuatan hukum tetap; Oiajukan oleh seorang wakil tanpa Surat kuaSH.
Apabila Mahkamah Agung mengabulkan slIatu permohonan peninjauan kembali , Mahkamah Agung mema ndang permohonan peninjauan kembali itu dan se lanjutnya memeriksa dan memulus sendiri perkaranya. Apabila Mahkamah Agung memandang permohonan Peninjauan Kembali tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak pennohonan Peninjauan Kembali. Keputusan Mahkamah Agung diucapkan dimuka umum tanpa dihadiri para pihak yang memo hon peninjauan kembali dan yang terhadapnya diajukan permohonan Peninjauan Kembali. Suatu permohonan Peninjauan Kembali ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat tidak membenarkannya. Permohonan itu tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang mendukung alasan yang menjadi dasar permohonan pen injauan kembali. Oalam hal Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, maka tetap berlaku putusan semula yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Apabila Mahkamah Agu ng membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dan membatalkan putusan-putusan ya ng atasnya dimohonkan Peninjauan Kembali ilu. Selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Pembatalan putusan semula yang atasnya dimohon Peninjauan Kembali dapat mengenai seluruh bagian atau sebagian saja dari putusan. B.
Tinjauan Tentang Putusan
Oalam suatu perkara perdata diantara pihak, maka perlu adanya suatu pemyataan yang dapat memberikan suatu keputusan guna mengakhiri suatu sengketa. Ada tiga macam jenis putusan yaitu)
PK Pull/San yang Telah Memperoleh Kekualan Hukum Tetap, Gunawan
59
1.
Pulusan Dec/ara/oir adalah putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata; 2. Pull/san Conslill/lij adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru; 3. PlIlusan Condemnaloir adalah putusan yang berisi tentang penghukuman. Menllrut Lilik Mulyadi SH, Putusan adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosed ural Hukum Acara Perdata, pad a umumnya dibuat dalam bentuk 6 tertulis dengan tujuanmenyelesaikan danmengakhiri perkara perdata Menllrut Riduan Syahrani SH, Putusan adalah pemyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadailan yang terbuka untuk umum , 7 untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata Arti dari putusan itu sendiri adalah Hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinila i dengan semasak-masaknya yang dapat 8 berbentuk tertulis ataupun lisan Jadi pad a garis besarnya hakim dalam menjatuhkan putusannya untuk mengakhiri sengketa perdata yang terjadi antara pihak tergugat dan penggugat, dengan dijatuhkan putusan hal ini memberikan konsekuensi kepada hakim agar isi putusannya harus dapat memenuhi rasa keadi lan bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila terdapat suatu putusan hakim , tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan atau untuk mahan banding ataupun kasas i. maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap. Dalam
bahasa latin disebul dengall
"Re~/lldi
cala proverilC/le
haherl/r",
Artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat atau apa yang diputus oleh hakim dianggap benar.
5 R~tno\\,lIlan Sutanlio. drm Iskandar OcripkanawinC1tn. Gp. Cil .. hal. 83.
(, Lilik rvflllyC1di. "l-Iukull1 AC
S
(;'11111111.
Lcdcn !'vlarpaung. SII. Plitusan Behas rvlasalah dan PI..'mccahannya. (Jakarta: Sinal'
(iralika. 1(95). hal. 93.
.Jllrna//-/ukum dan PCl1Ibal1glll1on Ta/l1fJ1 Kc-37 No. / Januot;- kfarel]()07
60
Oleh karena itll p"t"san hakim yang berkekllatan hukllm tetap
tidak dapat diganggu gugat al1i nya sudah tertutup kesempatan menggllnakan upaya hukllm biasa, karella putllsall tersebut bcrs ifaL mengikat dari plltllsall itll yang bertujuan lIntuk menetapkan suatl! hasil hubungan antara para pihak yang berperkara atau menetapkan sllatll keadaan hllkllm tertentll. Dcngan demikian akibat hllkllm dari p"tusan hllkllm yang berkekllatan hllkllm tetap ialah apa yang ada pad a suatu waktu telah d isesuaikan dan diputus oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Suatll perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh hakim serta mempllnyai kekuatan tetap, maka perkara tersebut tidak perlll 9 diu lang lagi karena tidak akan me mpllnyai akibat hllkllm
C. Tinjauan Tetang Putusan Hakim Yang Tclah Mcmpcrolch Kekuatan Hukum Tctap Da lam sllatll perkara perdata diantara pihak, maka perlll adanya
suatll perllyataan yang dapat memberikall suatu keplItllsan guna mengakhiri suatl! sengketa. PlItlisan hakim adalah sllatll pernyataan yang oleh hakim se bagai
pejabat negara ya ng eli beri wewenang untuk eliucapkan eli persidangan dan bertujuan untllk mengakhiri atnu menyelesaikan suatl! perkara atau sengketa antara para pihak. Menurut Lilik Mulyadi SH , Putllsan adalah sllatll p"t"san yang di lIcapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbllka lIntuk lImlim setelah melailli proses dan prosedural Hlikum Acara Perdata, pad a umumnya dibllat dalam bentuk tertulis dengan tllj 1I an menyelesaikan dan mengakhiri perkara 10 perdata. Menllrllt Riduan Syahrani SH, Putusan adalah suatll pernyataan hakim yang diucapkan pad a sidang pengadailan ya ng terbllka lIntlik umum , untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. II Dari pendapat diatas maka yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu pemyataan
<;)
Abdul Kadir Muhammad. Op_ Cit.. hal.97
10
Lilik Mulyadi. Op. Cit.. hal. 145.
II
Riduan Syahrani. Op. Cit .. hal. 85.
PK Pull/san yang Telah Memperoleh Kekllatan Hlikum Telap, Gunffivon
61
hakim dalam bentuk tertuiis yang di bacakan dimuka persidangan dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri. Sengketa, maksud dari pemyataan tertuiis yang dibacakan dalam persidangan adalah untuk menghindari agar putusan hakim tidak bembah dan sesuai de ngan apa yang diucapkan dalam persidangan sehinga putusan terse but memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam KUH Perdata ada beberapa ketentuan tentang putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi :
"Kelenluan sualll putusan hakim yang lelah memperoleh kekualan mullak lidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal pUlusan. unluk dapal memajukan kekualan ilu perlulah bahwa soal yang dilunlul adalah sama. bahwa lunlulan didasarkan alas alas an yang sama. lagi pula dimajukan oleh dan lerhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungannya yang sama pula". Menurut Prof. Dr. R.Wirjono Prodjodikoro, S.H., bahwa putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan. Pihak ini dalam putusan hakim dikatakan 12 dihukum untuk ini dan itu. Jadi pada garis besarnya hakim dalam menjatuhkan putusannya untuk mengakhiri sengketa perdata yang terjadi 311tara pihak tergugat dan penggugat, dengan dijatuhkan putusan hal ini memberikan konsekllensi kepada hakim agar isi plItllsannya haras dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. O leh karena itu putusan hakim yang berkekuatan hukllm tetap tidak dapat diganggll gugat al1inya sudah tertutup kesempatan menggunakan lIpaya hllklllll biasa, karena plltllsan tersebut bersifat mengikat dari putusan itll yang bertllj lIan lIntlik Illenetapkan slIatu hasil hllbllngan antara para pihak yang berperkara atall menetapkan sllatu keadaan hllkllm tertentll . Dengan demikian akibat hukum dari putllsan hllkllm yang berkekuatan hukum tetap ialah apa yang ada pada sllatll waktll telah disesuaikan dan diplltlls oleh hakim. tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Suatll perkara yang pernah diperiksa dan diputlls oleh hakim serta mempunyai kekuatan tetap, maka perkara tersebut tidak perlu
r: WirjonD R Prodjodikoro SI-I. ··I-limpunan Peraturan Ilukulll ;\(':
Indorh:-sia ". (Handling: Sinal" t3andung. 1(88). hal. 33 .
62
.111rl1£11 flllkllm dan Pelllbang1ll1£111 Tahull Ke-37 No.1 .i£ll1l1ori- IHarel ](){r
diu lang lagi karena tidak akan mempunyai akibat hukum.l.1 Tetapnya putusan hakim adalah merupakan tujuan perkara perdata yaitu untuk men entukan bagaimana akhirnya hubllngan hakim antara kedua belah pihak untuk menent ukan hukum yang menguasai soal-soal yang menjadi perkara. Menurut pasal 25 ayat ( I) UU No.4 tahun 2004 , menjelaskan secara jelas menerangkan bahwa "segala putusan pengadilan se lain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-lIndangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengac1i Ii". Selanjutnya dalam pasal 184 HIR ditentukan setiap putusan hakim harlls memllat ringkasan yang nyata dari tllntutan dan jawaban se rta alas an putusa n itu. putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos perkara, pembe ritahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu putusan itu dijatuhkan. Dari ketentuan pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan mengenai perincian isi putusan hakim yangte lah memperoleh kekuatan hukum tetap itu sebaga i berikut: I.
Ringkasan Tunluta n Dalam ringkasan tuntutan penggugat pad a pokoknya mem uat penjelasan yang singkat tapi jelas tentang apa yang digugatkan atau dituntut, juga memuat keterangan diri dari kedua bela h pihak seperti nama, pekerjaan, tempat tinggal dan sebaga inya. 2. lawaban para pihak Dalam Pemeriksaan Perkara Disi ni memuat jawaban menllfut jalannya kejadian dan hasi l pemeriksaan perkara dengan pembuktiannya. 3. Alasan-alasan dan Dasar Putusan Alasan-alasan ini berupa uraian tentang duduknya perkara atau uraian tentang kejadian-kejadian sebaga ima na telah dijelaskan dalam angka I dan 2 diatas. 3. Pe raturan Hukum yang Bersangkutan Di s ini memuat pasal-pasal peraturan hukum yang menjadi dasar putusan. Apabila mengadili menggunakan peraturan hukum yang tidak tertulis sebagai dasarnya hams disebutkan sumber hukum tak tertul is itu 4. Putusan tentang Pokok Perkara lsi putusan pengadilan mengenai pokok perkara itu disebutkan dictum. Dalam dictum ini dimuat suatu pemyataan hukum
13
Abdul Kadir Muhammad, Op. Cil .. haLl 05.
PK Putllsan yang Telah Memperoleh Kekllaran Hukum Tetap. Gunawan
5.
6.
63
penetapan suatu hak atau hubungan hukum, keadaan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan prestasi tertentu . Yang paling penting dalan dictum itu ialah tentang pokok perkara, yaitu yang menjadi pokok perselisihan. Dalam dictum ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisian itu. Banyaknya Ongkos Perkara Dalam dictum putusan disebutkan juga banyaknya ongkos perkara dan d ibe bankan pada siapa, penggugat atau tertgugat, atau keduaduanya, menurut ketentuan pasal 182 HIR-193 R.Bg ongkos perkara meliputi biaya kantor panitera pengadilan, ongkos materai, ongkos saksi, ongkos sumpah, ongkos pemeriksaan ditempat, honorarium, juru sita, honorarium panitera atau pejabai lainnya yang menjalankan putusan hakim , pelaksanaan sita jaminan. Semuanya itu telah ditetapkan dalam peraturan oleh menteri kehakiman. Hadir tidaknya Kedua Belah Pihak Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan, ITIlIngkin penggugat
atau tergugat atau kedua-duanya tidak hadir. Demikian juga pada waktu hakim mengucapkan putusannya. Apabi la penggugat atau tergugat tidak hadir pad a sidang pertama, maka dalam putusan hakim haras disebutkan dan ini erat hubungaimya dengan penetapan siapa yang dibebani membayar ongkos pertama. Apabila penggugat atau tergugat atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu hakim mengucapkan putusannya, maka dalam putusan haras disebutkan ketidak hadirannya itu.Hal ini erat hubungannya dengan pemberitahuan putusan terse but kepada yang bersangkutall terutama pad a tergugat.
7.
Tandatangan Hakim dan Panitera Setiap putusan pengadilan haras ditandatangani oleh Ketua, Hakim-hakim anggota yang menlliis perkara itll, dan panitera yang ikllt bersidang. Dengan tandatangan mereka itu.surat plltllsan
tersebut
menjadi
akta
otentik.
Oisamping
itu
juga
melllkiskantanggllng jawab hakim-hakim yang memutlls perkara
itu. Oi bawah tandatangan mereka itu disebutkan juga pertelaan o ngkos perkara dan j umlahnya.
./111'110/ fluk1l111 dan Pemhul1gunon rahun Ke-37 .No. / Jalluuri- Nlarel ](J() 7
64
D.
Kckuatan Mengikatnya Putusan Hakim Mcmperoleh Kckuatan Hukum Tetap.
yang
Telah
PlItllsan yang slldah menjadi tetap tidak dapat diganggllgllgat.
artinya slldah teltlltllp kesempatan menggllnakan lIpaya hllkllm biasa lIntllk melawan plitusan itLl, karena tenggang waktu ya ng ditentukan
UU slidah lampall. PlItlisan yang slidah menjadi tetap memperoleh kekllatan pasti ya ng bersifat mengikat Dalam peribahasa hllkllm dikatakan "res jud icata prove ritate habitur" . Artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang diplltli S oleh hakim dianggap
benar dan pihak-pihak berkewajiban lIntlik meme nllhi plltusan tersebll!' Dalam bag ian pe rnya taan itlilah dite tapkan sllatll hak atall hubllngan hllklllll, atau suatu keadaan huklllll tertentll atall le nyapnya suatll keadaan hllkulll tertentu. Akibat dari ke kuata n mengikat s llatll putllsan itll ialah apa yang pad a s llatll waktll telah diselesaikan dan diplltus oleh hakim tidak baleh diajllkan lag i kepada hakim . Kepastian dari putllsan hakim adalah prin sip umum yang diaklli dalam dllnia peradilan. Apabila sllatu perkara s lldah pernah diperiksa dan diplltlls o leh hakim dan telah memperoleh kekllatan past i yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itll d apat diulangi lagi karena tidak akan mempero leh akibat hukum . M e nurut Soepomo p"t"san hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan secara positif apabila penggllgat mendasarkan tuntutannya
pad a plltusan hakim. Dapat d igun a kan secara negatir apabila apabi la tergugat me nalak tuntlltan dengan al asa n, tun tuta n itll te lah pernah diplltu s o leh hakim. 14 Walaupun pad a prinsipnya hakim tidak me mpunyai ke harusan mengikllti putusan yang pe rnah dijatllhkan, Namlln a pabila menurut pertimbangannya adalah layak lIntuk memperhatikan p"t"san tersebllt, ia da pat me ndasarkan putusann ya yang sudah menjadi tetap itll. Tetapi apabila perkara yang diajukan itll adalah perkara yang tidak pernah diplltlls dan mempero le h kekllatan pasti. hakim tidak lain harlls menolak perkara tersebllt. Jadi putusan hakim mempllnyai kekllata n mengikat yaitu mengikat kedua belah pihak. Terikatnya para pihak ke pada putllsan,
14
Supomo R. Huklll11 Acara Perdato Pengadilan Negeri. Pradya Paramit a: Jakarta.
1989. hal. 57.
PK Pulusan yang Telah Mell/peroleh Kekualan Hukum Telap. Gunawan
65
menimbllikan be berapa teori yang hendak me ncoba memberi dasar tentang kekllatan meng ikat dari pad a plltusan, yaitu:
IV.
Teor; Hukum Materiil
Menurllt teor i ini Maka kekllatan me ngikat dari pada putusan yang lazimnya disebut " ge: ag van gewijsde " memplInyai s ifat hllkllm materiil oleh karena mengadakan perllbahan ter hadap wewe nang dan kewajiban keperdataan : Menetapkan, Menghapllskan atau mengllbah. Menurut teori ini plltusan itu dapat men imbulka n atau meniadakan hubungan hukum. Jadi putusan merupakan s umber hukum materii!. Suatu tuntutan pembayaran a tau peillnasan hutang dari penggllgat yang di kabul kan olch pengadilan yang menyebabkan pe nggugat menjadi kreditur, Seka lipun putusa nn ya be lum tentu benar. Demikian pula kalau pen gad ilan me ngabulkan tuntutan tentang hak milik, maka kare na pulusan tersebut penggugat menjadi pem ili k.
Di sebut sebaga i ajaran hukul11 materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum mate riil pada putusan. Me ngi gat bahwa putusan itu hanya mengikat para pihak dan tid a k meng ikat pihak ketiga, kiranya teori ini tidaklah tepal. Ajaran ini tidak memberi wewe nang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga. A. Teori Hukum Acara Menurut teori ini putusan bukanlah s umber hukum materiil , me lainkan sumbe r dari pada wewe nang prosesui!. Siapa yang dalam suatu putllsan diakui sebaga i pemilik , maka ia dengall saralla prosesuil terhadap lawan nya dapat be rtindak sebaga i pemilik. Baru apabila und ang-undang mensyaratkan adanya putllsa n itll timbulnya keadaan hukuJ1l bani, m aka putusan itll mempunya i arti huku1ll materiil. Ak ibat plltlls3 n itll bersifat hukulll aeara, ya itu diciptakannya atau dih apuskannya wewenang dan kewajiban proseslIil. Ajaran ini sa ngat sempit, se bab suatu putusan bukanlah semata-mata hanya lah sumber wewenang prosesuil , karena me nuju pad a penetapan yang pasti tenta ng hubun gan hukum ya ng merupa ka n pokok se ngketa.
B. Teod H ukllm
PCIII buktian
Menurut teo ri illi putllsall merupakall bukti tentang apa ya ng ditetapkan didalalllllya, se hingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karcna ittl menurllt teori ini pembuktian lawan tcrhadap isi sliatu putllsan yang telah memperoleh kek uatan hukum ya ng pasti tidak
66
.furnul flukul1I dan PelllhaugwwH TlIhlll1 Ke-37 No. I Jauuari-M"rel 2007
diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutllya.
C.
Terikatnya para Pihak pada Putusan
Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyaiarti negatif.
Arti Positi!" Arti positif dari kekuatan mengikat suatu putu san adalah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar: res judicata proverilafe habelUr. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan.
Arti Negati{ Arti negatif dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputtls sebelumnya antara pihak yang 5ama serta mengenai pokok perkara yang sama.
D.
Kekuatan Hukuru yang Pasti Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap
(krachf van gewij"sde ) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Upaya hukum biasa ialah Perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecual i dengan upaya hukum yang khusus, yaitu request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga. Penulis berpendapat bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat yang negatif kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai kekuatan hukum yang pasti memperoleh kekuatan mengikat yang positif Menurut pendapat penulis, maka putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaati. Suatu putusan itu terdiri dari bagian yang merupakan dasar dari putusan dan bagian yang merupakan putusan itu sendiri atau yang lazim disebut sebagai amar dictum
PK Putusan yang Telah Mempero/eh Kekuatan Hukum Tetap, Gunawan
67
Suatu Putusan Hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan dictum, namun l11erupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan me ngikat dari putusan itu pada ul11ul11nya tidak terbatas pad a dictum saja, tetapi meliputi juga dari bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan. Kekuatan mengikat dari putusan itu tidak meliputi penetapanpenetapan Illengenai peristiwa. Apabila hakim dalalll suatu putusan telah Illengconstair s uatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, Illaka dalalll sengketa lain peristiwa tersebut masih disengketakan . Oleh s iapakah dan terhadap s iapakah kekuatan Illengikat dari putusan itu dapat diajukan ? Telah diketengahkan dimuka pad a asasnya Pulu san hakim hanyalah mengikat para pihak (Pasal 1917 BW). Yang dilllaksud dengan pihak bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga pihak ketiga yang ikut serta dalam sengketa an tara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan interventie Illaupun pembebasan (vrijwaring) atau mereka yang diwakili dalam proses . Mahkamah Agung dalam putusannya Tanggal 9 November 1955 berpendapat bahwa suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seseorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah. Jadi putusa n dapa! mengajukan atau menggunakan kekuatan mengikat dari putusan adalah para pihak. Terhadap pihak ketiga putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat, Tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 378 Rv). Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bahwa pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan.
V.
Proses atau Tahap-Tahap Dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Proses pengajuan upaya hukum peninjauan kembali menurut Pasal 2 UU No.1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu : I.
Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri
68
JlIrnol l-Iukul11 dan Pemhanglfl1an Tahun Ke-37 No. I Jonllari-J\1arel 2007
2.
oleh pihak yang berkepentingan tennasuk ahli wansnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan sejelasjelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan iltl dan dimasukkall diKepalliteraan Pellgadilan Negeri yang bersallgklltan
3.
dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung. Apabila pemohon tidak dapat menulis. maka ia menguraikan permohonan nya secara li san dihadapan Ketlla Pengadil3n Negeri
tersebut atau Hakim yang ditunjuk o lehnya, yang akan memual catatan tentang pennohonan ilu. 4.
Pengadilan lersebut sege ra mengirimkan surat penllohonan atau
catatan tentang pennohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan Proses dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali 15 Menurut Soedirjo, S.H, yaitu: 5.
Dimulai dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau dengan lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang pemah me mutus perkara terse but. Untuk pemohon peninjauan kembali dikenakan pembayaran biaya perkara yang dibayarnya ketika memasukan permohonannya di Kepaniteraan. Untuk itu penerima permohonan peninjauan kembali serta biaya perkara itu panitera memberikan tanda penerimaan yang berisi hari dan tanggai diterimanya peraiohonan dan biaya itu. Tanggal penerimaan permohonan itu penting untuk menghitung tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali.
6.
7.
8.
Setelah pengadilan negeri menerima suatu peramohonan penlllJ3uan kemba li , maka panitera secepatnya memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dari pemohon dengan maksud: a.
Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, supaya ada kesempatan baginya untuk mengajukan jawabannya.
IS
Soedirjo. "Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Arti dan Makna",
Akademika Presindo, lakarta. 1986, hal. 73-74.
PK Purusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Huku/11 Telap. Gunawan
b.
69
Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985, supaya dimaklumi.
Pihak lawan yang menerima salinan pennohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dari pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tersebut dapat mengajukan jawabannya dalam waktu 30 hari dihitung sejak tanggal diterimanya tuntutan surat permohonan peninjauan kembali tersebut. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan Negeri tersebut dan pada surat jawaban tersebut oleh panitera dibubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut yang tuntutannya disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon peninjauan kembali untuk dimaklumi seperlunya. Kemudian permohonan jawaban atas permohonan serta surat-surat bukti dan bahan bukti lain kalau ada, lengkap dengan berkas perkara beserta biaya perkara diteruskan atau dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan cara yang tercepat dan teraman. Setelah seluruh berkas perkara diterima Mahkamah Agung maka diadakan regestrasi dalam buku daftar perkara, untuk itu dan sesudah itu diadakan pemilihan apakah syarat-syarat kelengkapan berkas dipenuhi. Atas penerimaan pengiriman berkas itu direktorat/bidang perdata kepaniteraan Mahkamah Agung mengirimkan tanda terima kepada pengadilan negcri yang bersangkutan dan kepada pihak-pihak turunannya. Ketua Mahkamah Agung menentukan Hakim-Hakim yang membentuk suatu Majelis untuk memeriksa dan memutuskan perkara pennohonan peninjauan kembali. Apabila Hakim Majelis telah mempelajari berkas perkara dan pemeriksaan dipandangnya sudah cukup, maka diadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semlla Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pcmerintah dan pengaruh-pengaruh lain. A.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan PlItllsan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Yang Tclah MempCl'olch Kekuatan Hukum Tctap
Bahwa negara Repllblik Indonesia, sebagai negara hllklllll yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan terlib. Bahwa dalam mewujudkan lala kehidupan tersebul dan mcnjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya
.Iurnal Hllkllm dan PCl11bal1gllnal1 Ta/l1m Ke-J7 No. I Januul"i-Marel l007
7()
untllk menegakkan ketertiban. keadilan, kebenaran. dan kepaslian hllkllm yang mampll memberikan pengayoman kepada masyarakat. Terlltama dalam lIpaya hllkulll peninjallan kembali. bahwa lIntllk melaksanakan lIpaya hllkllm peninjallan kembali ini, terlebih dahlliu perkara yang diajukan harlls slldah ll1empunyai kekuatan hllkllill tetap, Upaya hukllm peninjauan kell1bali merupakan lIpaya tingkat te rakhir setelah pengadilan negeri , banding, kasas i, karena apabila putusan itll belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan itu t idak dapat diterima dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Suatu putusan memperole h kekuatan hukum tetap apabila ti dak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Dengan memperoleh keku atan hukum yang pasti maka putusan itu t idak lag i dapat diubah, sekalipun oleh pen gadi lan yang lebih tinggi . kecuali dengan upaya 16 hukum yang khusus ya itu peninjauan kembali. Pertimbangan dalam putusan perdata d ibag i dua ya itu pertimba ngan te ntang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukum nya. Adapun pertimban gan yang dibuat dari putusan tidak lain adalah alasan-alasa n hakim sebaga i pe rlanggung jawab kepada masyarakat, mengapa sampa i mengambii pulusan ya ng sedemikian seh ingga mempunyai nilai yang obyekti f. Alasa n dasar pulusan harus dim llal dalam perlimbangan putusan. Bahwa seliap putusan haru s mem uat ringkasa n ya ng jelas dari tunlulan dan jawaban, a lasan da n dasar dari pad a putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan o le h hakim. Pennohonan untllk memeriksa dan memutlls se llgkela ke we nangan me ngad ili dalam perkara perdata, diajllkan secara tertulis kepada Mahkamah Agllng diserlai pendapat dan alasannya oleh: a. b.
Pihak yang berperkara melalui Kellla Pen gad ilan ; Kellla Pengadilan yang memeriksa perkara tersebu!.
B. Hambatan Dalam Proses Peninjauan Kembali Terhadap Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Apabila dalam pengajuan permo honan peninjallan kembali ilu lidak lan gs llng diajukan langsung ke Mahkamah Agllng ilu jllga aka n menjadi perll1asalahan, karena sudah d ijelaska n bahwa da lam mengajukan perll1ohonan peninjauan kell1bali harus didasarkan pada
16 Sudikno Mertokusumo.
Gp. Cit .. hal. 26 .
PK PlIllIsan yang Telah Memperoleh Kekllalan Hukllm Telap, GunGlvan
71
syarat-syarat peninJauan kembali, se hingga prosesnya aka n menjadi lancar dan tidak ada hambatan. Bahwa proses peninjauan kembali itu sudah diatur dalam perundang-undanga n, jadi para pemohon peninjauan kembali dalam melakukan permohonan harus sesuai dengan prosedllf dan tata cara yang sudah ditetapkan. Bahwa hambatan atau masalah yang biasa terjadi didalam proses peninjauan kembali adalah terlalu lamanya berkas perkara yang ada dalam Mahkamah Agung, sehingga proses pelaksanaannya menjadi terhambat. Akan tetapi hambatan seperti itu bukan merupakan hambatan yang tehnis dalam pengambilan putusan . Berdasarkan has il wawancara penulis dengan Ibu Maya, SH,17 selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta, beliau menjelaskall bahwa sebellarnya dalam pelaksanaan peninjauan kembali itu, hambatan maupun permasalahannya hanya terletak pada pemohon peninjauall kembali. Dimana beliau menjelaskan adanya kekuranga n ataupun kelemahan peninjauan kembali, menllrutnya kekurangan peninjallan kembali adalah bahwa terdapat dalam syarat untuk mengajukan pengambilan keputusan, dimana pennohonan pengambilan putusan dapat dicabut kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan pennohonan peninjauan kembali dapat dicabut se lama belum diputus dan dalam hal ini permohonan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Bahwa sebenarnya hambatan ataupun masalah dalam proses pelaksanaan peninjauan kembal i terse but hanya d idasarka n pada ada tidaknya alasan atau benar tidaknya alasan yang diajukan dalam pengaj uan permohonan pen injauan kem bal i. Bahwa peninjauan kembali hanya dapat dipakai atas kekhilafan terhadap fakta. Pokok permasalahan dalam peninjauan kembali adalah me ngadakan koreks i terhadap suatu putusan yang dalam satu segi tidak sesuai, tidak tepat, sebab fakta-fakta yang dijadikan dasar putusan hakim tidak memenuhi syarat. Proses peninjauan kembali itu memenuhi syarat-syarat yang ada dalam perundangan ya itu tentang d iterima tidaknya permohonan kembali. Bahwa dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, si pemohon harus me mperhatikan syarat-syarat peninjauan kembali yaitu
17 Wawancara JangslIng elcngan Ibu J'vlaya. SI-!. Sdaku I-Jaki m eli P~ngadiJall Ncgcri SUfi.lkartrt. Tanggal 25 Agustus 2005 .
71
,/",.11al I-IlIkum don PembanRlIJ1an Tu/7l111 Ke-37 No. l.Jul1ltari- i\1arel 2007
dengan melihat alasan-alasan yang ada dalam perundang- undangan, sehingga pennohonannya dapal diterima. Sedangkan apabila permohonan penlllJauan kembali tidak memenuhi syaral-syarat tersebut maka permohonannya tidak akan diterima, dianlaranya adalah: I) 2)
Permohonan peninjauan kembali lelah melampaui lenggang waklu. Permohonan yang diajukan lidak lerdapat hal-hal atau alasan dalam UU No. 14 lahun 1985.
Dalam pellleriksaan permohonan peninjauan kelllbali pertam3tama dilihat masalah dapat diterima ata u tidaknya pe rlll ohon an sebagai dasar pelll e riksaan . Apabila pe rmohonan Illelllenuhi sya rat-syarat pe ninj a uan kelllbali Illaka barulah Mahkalllah Agun g Ille lllas uki Illateri pe rkara pe ninjauan ke lllbali. Oalam kaitannya kas us permohonan peninjauan kelllbali itu , maka pulusan M a hkalllah Agung dapat dibedakan alas : I) 2) 3)
Putu san yang Illenyatakan permohonan peninjauan kelllbali tidak dapat dite rim a. Putusan yang Illenolak dan; Putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali.
Suatu permoho nan peninjauan kembali dapat diterillla se bagai dasar pellleriksaan (onvant ke lijk) yaitu: a. b. c. d.
Apabila diajukan oleh pihak berkepentin gan yan g dipe rkara atau a hli warisnya atau wakilnya berdasarkan s urat kuasa khusus . Apabila diajukan terhadap putusan yang te lah mendapat kekualan hukum tetap. Apabila di ajukan be rdasarkan a lasan-alasan sebaga imana dimaksud dalalll pasal 67 UU No 14 Tahun 1985. Apabila diajukan dalalll tenggang waktu enam bulan se bagaimana ditentukan dalalll UU No 14 Tahun 1985.
Apabila syarat-syaral itu tidak dipenuhi maka permo hona n peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah A gung. Permoho nan peninjauan kembali tidak dapat diterillla apabil a : I) 2)
Permohonan diajukan tidak pad a Mahkamah Agung. Permohonan diajukan kepada orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara semula.
PK Pulusanyang Telah Mell7peroleh Kekualan Hukum Telap, Gunawan
3)
4) 5) 6) 7)
73
berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU No 14 Tahun 1985. Diajukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Diajukan tidak dalam tenggang atau jangka waktu. Diajukan oleh seorang wakil tanpa surat kuasa khusus. Diaujukan untuk kedua kalinya . Permohonan
tidak
Namun dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pad a putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung telah memutuskan dan
mengabulkan gugatan penggugat, karena permohonan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali telah sesuai dengan syarat-syarat peninjauan kembali. Maka permohonan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Adapun hasil putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara peninjauan kembali antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Mahkamah Agung telah menerima clan mengabulkan permohonan pengambilan putusan clari Penggugat, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang.
Putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung sebagai hakim dalam perkara peninjauan kembali itu sesuai dengan alasan-alasan yang ada dalam perkara yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali . Alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat ataupun alasan yang ada dalm pasal 67 UU No 14 Tahun 1985 . Bahwa hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali ini dengan melihat atau berdasarkan pada alasa-alasan tersebut. Jadi apabila hakim melihat perkara yang diajukan peninjauan kembali itu tidak ada atau tidak memuat salah satu dari alasan itu maka Mahkamah Agung akan menolak pennohonan peninjauan kembali, namull apabila dalam perkara yang diajukan itu ada alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 67 UU No 14 Tahun 1985, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan putllsan itl!. Setelah hakim mempertimbangkan semua putusan dalam perkara itu kemudian hakim membuat keputusan yang pada intinya untuk mellerima atal! menolak PUtllS31l peninjauan kembali tersebut Akan tetapi dalm kasus ini hakim telah menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali .
Oalam hal memutllskan atal! melaksanakan proses peninjauan kembali itl! hakim S3m3 sekali tidak mengalami sllatu hambatan apapull, karena si pemohon peninjauan kembali dalam mengajukun
7-1
JlIrJllll HlIku1J1 dan Pel1lbal1gllnon Tal11111 Ke-3 7 No. I ,JwllIari-Iv!urel l007
permohonannya telah benar dan seSllaJ dengan tata cara atau proses peninjauan kembali.
VI.
Penutup
Bahwa proses pel1Jnpuan kembali dimulai dengan diterimanya pcrmohonan peninjauan kembali seeara tertlliis ataupun dengan lisan dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang telah memulUskan perkaranya dalam tingkat pertama. Sete lah pengadilan negeri menerima suatll permohonan peninjauan kembali , maka panitera memberikan at3u mengirimkan sali nan putllsan Pengadilan Negeri ya ng telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung. Setelah seluruh berkas putusan diterima Mahkamah Agung, kemud ian Mahkamah Agung menel iti putusan Pcngad i Ian Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu, apakah ada a lasan-a lasan yang ditolak atau diterima. Diterimanya putusan o leh Mahkamah Agung untuk diperiksa terdapat unsur kekeliruan yang cli sebabkan karena kebohongan atau tipu muslihat sebagaimana ya ng dimaksud dalam Pasal 67 Unda ng- Undang No.14 Tahun 1985, setelah itu putusan peninjauan kembali terse but dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Apabil a putu san Pengadilan Negeri ya ng telah memperoleh kekuata n hukum tetap ditolak Mahkamah Agung karena tidak terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan pasal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung menguatkan putusan Pe ngadilan Negeri. Kemud ian Mahkamah Ag ung, mengirimkan putusan tersebut langsung kepada pihak pemohon pen injauan kembali. Bahwa pertimba ngan yang diambil hakim dalam memutuskan perkara peninjauan kembali sepert i dalam contoh kasus wari san adalah dengan melihat adanya dua alasan yang terdapat dalam permohonan yang diajukan peninjauan kembali terse but. Adapun dua alasan itu adalah ditemukannya bllkti barll ya ng belum peniah diajukan pada persidangan sebel umn ya, yaitu bukti peninjauan kembali I dan peninjauan kembali 2, kedua bukti tersebut membuktikan bahwa penggugat dan tergugat menolak wa risan dari almarhum ayah/ kakek mereka, sehingga mereka-mereka t idak perlu lagi dijadikan subyek hukum dalam perkara ini, sedangkan a lasan yang kedua adalah mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan yang jelas dan tanpa menyebutkan sebabsebabnya. Hambatan atau masalah yang terjad i da lam melaksanakan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
PK Putllsan yang Telah Mempel'oleh Kekuatan Hukul11 Tetap. Gunawan
75
sebenarnya secara teknis tidak terjadi hambatan mallplln masalah dalam pelaksanaan peninjallan kembali terhadap perkara ini. Biasanya dalam pelaksanaan peninjallan kembali hanya ada kekurangan ataupun kelemahan yang dilakukan oleh pemohon peninjauan keillbali sendiri. Adapun kekurangan dan kelelllahan itu terdapat dalalll syarat untuk mengajukan perlllohonan peninjauan keillbali, yaitu dalam mengajukan pennohonan Peninjauan kembali harus ses uai dengan alasan-alasan peninjauan kembali, sehinga Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan dapat be.jalan dengan lancar dan baik.
76
.Iurl1allfukul11 dan Pf!mhangul1£1n Talllfl1 Ke-37 No. l./anllari-A1arell(J07
J)aftar Pustaka Abdulkadir, Muhammad, Hukulll Acara Perda!a, Bandung: Alumni, 1986. Amirudin, dan Zainal Asikin., Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004. Djazuli, Bachar., Eksekus i Putusan I'erkara Perdata Segi Hukum dan Penegak Hukum, Bandung: Akademika I'ressindo. 2001. Huse in , Harlin M. 1992. Kasasi Sebagai Upaya Hukulll. Jakarta: Sinar Grafika.
Marpaung, Leden., Perul11l1san Memori Kasasi dan Peninjauan Kemba li Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. 2000. Mertokusumo, Sudikno.. Hukum Acara Perdata Indones ia. Yogyakarta: Liberty, 1988. Mulyadi, Lilik. , Hukulll Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Pe radilan Indonesia, Jakarta: Djalllbatan, 1998. Tresno, R., Komentar HIR, Jakarta: PT. Paramita, 1996. Sulistini, Elise T., dan Rudy T Erwin., Petunjuk Praktis Mcnyelesaikan Perkara-Perkara Perdata, Jakarta: Bina Aksara, 2000. Supranto, J. , Metodologi Penelitian Hukum dan Statist ik, JakaJ1a: PT. Rineka Cipta, 2003. Syahrani. Riduan., Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan UIllUIll, Jakarta: Pustaka Kartini , 1998. _ _---;----;-_-,-' SH, 1991, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Alumni. Subekti., Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina C ipta, 1982. Soedirjo., Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986. Soepomo., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989. Wirjono R. Prodjodikoro, , Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: PT. Sinar Grafika, 1988. _ _--::::-:-_ _ ' Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tenlang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
