RATIO DECIDENDI HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT

RATIO DECIDENDI HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT (Analisis TerhadapPutusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010). ARTIKEL ILMIAH

Oleh : Mochammad Alfi Muzakki 105010101111085

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 201

1

RATIO DECIDENDI HAKIM MA DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMALSUAN SURAT (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/PID/2010) Mochammad Alfi Muzakki, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H., Eny Harjati, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [email protected] Abstrak Praktik hukum acara pidana di masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan diantara ahli hukum maupun praktisi hukum. Permasalahan ini merujuk pada pelaksanaan hak terpidana dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana berpijak pada asas peninjauan kembali yang dicantumkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dalam pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi syarat apabila terdapat keadaan baru (novum) dan apabila suatu putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sutau kekeliruan yang nyata sesuai dengan pasal 263 ayat (2) KUHAP. Peninjauan kembali sendiri menurut pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan peninjauan kembali. Hal ini terdapat di dalam putusan MA RI No 183 PK/PID/2010. Oleh karena itu penting dilakukan analisis terhadap ratio decidendi majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya. Selain itu dengan adanya putusan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali tentunya terdapat implikasi yuridis atas keluarnya putusan tersebut. Kata Kunci : Ratio Decidendi, Peninjauan Kembali. Abstract The practice of criminal procedural law in society , there are several problems that a debate among jurists and legal practitioners . This problem refers to the execution of the convicted person the right to take legal actions reconsideration . A review is an extraordinary remedy that can be done after the decision was final and binding . Institutional organization reconsideration in a criminal case rests on the principle of judicial review set forth in Article 263 paragraph ( 1 ) Criminal Procedure Code . In the proposal review should be qualified if there are new circumstances (Novum ) and if a decision clearly shows a judge's mistake or for an actual error in accordance with Article 263 paragraph ( 2 ) Criminal Procedure Code . A review of its own under section 268 subsection ( 3 ) Criminal Procedure Code may only be submitted one time , but in practice reconsideration may be filed against the decision of a judicial 2

review . It is contained in the Supreme Court decision No. 183 PK/PID/2010 . It is therefore important to do an analysis of the ratio decidendi assemblies judge in giving judgment . In addition to the reconsideration of the decision of the decision of a judicial review over the juridical implications of course there is the release of the decision Keywoed: Ratio Decidendi, Review.

A. PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat

dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dibentuknya lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana berpijak pada asas peninjauan kembali yang dicantumkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adami Chazawi berpendapat apabila lembaga peninjauan kembali suatu gedung, maka gedung itu didirikan di atas fondasi, yaitu ketentuan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Jika fondasi gedung peninjauan kembali tersebut digali dan dibongkar, pastilah gedung peninjauan kembali tersebut runtuh tidak berguna lagi.1 Ketentuan mengenai peninjauan kembali juga diatur di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan membatasi permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali. Peninjauan kembali juga di atur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan

1

Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 1

3

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Sedangkan di dalam pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Terdapat problematika hukum di Indonesia, ketika pada praktik di peradilan pidana, peninjauan kembali memang dapat diajukan atas putusan peninjauan kembali. Fakta hukum ini terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) No 183 PK/PID/2010 menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali putusan MA RI No. 41 PK/PID/2009. Ada 3 (tiga) Undang-undang yang berkaitan dengan pembatasan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali atau putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali yaitu terdapat pada pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ( UU no 48 Tahun 2009 ), pasal 268 ayat (3) UU KUHAP ( UU no 8 Tahun 1981) dan pasal 66 ayat (1) UU MA RI (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009) serta Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No 10 Tahun 2009 mengenai permohonan peninjauan kembali. Sehingga atas dasar hal tersebut maka menganggap ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang dilakukan hakim MA RI pada putusan MA nomor 183 PK/Pid/2010 perlu sekiranya dilakukan penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti ialah landasan pertimbangan hakim dan alasan-alasan yuridis hakim menerima permintaan Peninjauan Kembali atas Peninjuan Kembali yang diajukan oleh terpidana Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim yang tertuang

4

di dalam Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA nomor 183 PK/Pid/2010.

2.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah : a. Apa Ratio Decidendi Hakim MA dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali perkara pemalsuan surat (analisis putusan MA nomor 41 PK/PID/2009 dan putusan MA nomor 183 PK/PID/2010) ? b. Apa implikasi yuridis Hakim MA dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali dalam hukum acara pidana Indonesia?

B. PEMBAHASAN 1.

Praktik Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pemalsuan Surat Ny. Nyayu Saodah dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat

menjalani proses persidangan sampai pada tahap upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif pasal 266 ayat (1) KUHP atau pasal 266 ayat (2) KUHP atau pasal 263 ayat (1) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, mengajukan tuntutan tanggal 19 Desember 2006 . Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri memberikan putusan No. 296/PID/B/2006/ PN.BDG tanggal 12 April 2007 yang menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya baik dalam dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga atau keempat. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dengan keluarnya putusan No. 296/PID/B/2006/ PN.BDG tanggal 12 April 2007 mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terhadap permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan membebankan biaya perkara kepada Negara. Setelah keluarnya putusan No. 1956 K/PID/2007 tanggal 12 April 2007, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan tersebut dan mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali tanggal 24 Desember 2008 yang memohon agar putusan MA RI No. K/PID/2007 dapat ditinjau kembali. Terhadap permohonan peninjauan kembali atas putusan MA No. 1956 K/PID/2007, MA dalam putusan No. 41/PK/PID/2009 menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG. Dengan putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim mengajukan permintaan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali yang sebelumnya diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu putusan MA RI No. 41/PK/PID/2009. MA terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut menyatakan dalam amar putusan No. 183 PK/PID/2010 mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K. A. Kosim dan membatalkan putusan MA RI No. 41/PK/PID/2009 tanggal 13 Oktober 2011, jo putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007 tanggal 27 november 2007 jo putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April 2007. Dalam

6

amar tersebut juga menyatakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

2.

Analisis Ratio Decidendi Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali (Analisis terhadap Putusan MA RI No 41PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010) Salah satu cita-cita bernegara yang penting diwariskan oleh the founding leaders Indonesia kepada generasi sekarang adalah cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.2 Dalam bernegara, konsekuensi pernyataan sebagai Negara hukum (rechsstaat) tersebut mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan, hal ini disebabkan lembaga pengadilan harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum.3 Peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.4 MA sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki posisi strategis dalam upaya penegakan hukum. Posisi MA sebagai puncak dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yang diharapkan

2

Jimly Asshidiqie, Negara Hukum Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelanitkan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2010, hal 1. 3 Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal 3. 4 Ibid.

7

menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.5 Lembaga inilah yang akan menentukan bagaimana akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah. MA yang kuat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan interpretasi hukum yang berbobot sebagai solusi terhadap kebuntuan penerapan hukum. Sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia yang didasarkan pada UUD NRI tahun 1945, MA juga merupakan gambaran hukum itu sendiri.6 Perjalanan MA dalam mengemban tugas kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun, namun tidak jarang pula mendapatkan berbagai rintangan yang membuatnya sulit memberi keputusan yang adil sehingga sedemikian rupa memperoleh berbagai kritikan dan cacian dari berbagai lembaga dan kalangan.7 Diakui diantara beberapa putusan MA yang kurang mendapat simpati bahkan menjadi bahan kritikan dan cacian dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai putusan yang hanya mewakili kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas dan atau sekedar kamuflase belaka. Sebaliknya ada pula diantara putusan MA yang dinilai sebagai putusan yang mencerminkan keadilan masyarakat yang oleh karena itu mendapatkan pula sanjungan dan respon positif.8 Putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 tesebut menarik untuk diteliti dikarenakan terdapat proses peradilan pidana

yang tidak lazim dilakukan

yaitu

permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Di

5

J.Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008 ,hal 4. 6 Harian Kompas, Perlu Konsultasi dengan DPR, MA dan KPK, tanggal 23 Mei 2005, dalam buku J. Djohansjah, hal 4. 7 Rusli Muhammad, Op.cit, hal 136. 8 Ibid, hal 136-137.

8

dalam putusan tersebut dapat dilihat ratio decidendi Hakim MA dalam membuat putusan. Putusan Hakim merupakan mahkota Hakim sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta gambaran etika beserta moral dari seorang Hakim.9 Segala fakta-fakta proses peradilan dan juga fakta-fakta dalam persidangan menjadi faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam membuat putusan. Di dalam putusan MA RI No 41/PID/2009 dapat dilihat dalam amar putusan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan peninjauan kembali oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan kasasi MA RI No 1956 K/PID/2007 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Hal ini menjadikan terdakwa Ny. Nyayu Saodah melakukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali MA RI No 41/PID/2009 oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum. Ratio Decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.10 Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.11 Hakim juga dalam ratio decidendi mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.12 Berikut Ratio Decidendi

9

Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 69. 10 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977 11 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010, hal 190. 12 Jurnal Yudisial, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jakarta Pusat, Komisi Yudisial RI, hal 117-118.

9

dalam putusan peninjauan kembali MA RI No 41 PK/PID/2009 dan putusan peninjauan kembali MA RI No 183 PK/PID/2010. Tabel 1. Ratio Decidendi Hakim MA dalam Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010. Putusan

Ratio Decidendi

Putusan MA RI

- Secara esensial menurut Pasal 263 ayat (1)

No 183

KUHAP, Peninjauan Kembali merupakan hak

PK/PID/2010.

Terpidana atau Ahli Warisnya. Pemberian hak peninjauan kembali kepada Terpidana atau Ahli warisnya didasarkan kepada pemikiran bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara pidana adalah warga negara yang bila ditinjau secara hukum dan politik adalah pihak yang lemah berhadapan dengan pihak Negara yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena didukung oleh institusiinstitusi hukum negara dan para aparaturnya. Karena

adanya

ketidakseimbangan

kekuatan

tersebut, maka hak peninjauan kembali diberikan kepada Terpidana atau Ahli Warisnya untuk membela

hak-hak

dan

kepentingannya

dan

sekaligus untuk menjaga agar Negara melalui institusi-institusui dan para aparaturnya tidak merugikan kepentingan warga negara. Walaupun dalam praktek Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali, namun sesuai dengan esensi peninjauan kembali yang menjadi hak terpidana atau ahli warisnya, maka hak peninjauan kembali yang terakhir harus diberikan kepada Terpidana atau Ahli warisnya. Artinya jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, maka Terpidana atau Ahli Warisnya berhak mengajukan peninjauan kembali atas

10

putusan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

- Putusan perkara peninjauan kembali perkara perdata No. 803 PK/Pdt/2008, yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah (Terpidana dalam putusan peninjauan kembali perkara pidana No. 41 PK/PID/2009) dapat dikualifikasikan sebagai novum karena dasar pertimbangan Majelis Hakim peninjauan kembali perkara

pidana

No.

41

PK/PID/2009,

mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 1434 K/Pdt/2005, yang telah dibatalkan oleh putusan perkara perdata MA RI

No.

803/PK/Pdt/2008.

Putusan

perkara

peninjauan kembali dalam perkara No. 803 PK/Pdt/2008

yang

membatalkan

putusan

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan kasasi MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, merupakan novum karena belum pernah terungkap atau diungkapkan dalam pemeriksaan perkara pidana dengan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah , baik waktu pemeriksaan di Peradilan tingkat pertama, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

- Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan

11

kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai

pembuktiannya

berdasarkan

kebenaran

formil, sedangkan nilai pembuktian perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil Majelis Hakim peninjauan

kembali

mengabaikan

kebenaran

materiil yang terdapat dalam perkara pidana No. 296/PID/B/2006/PN.Bdg dan putusan MA RI No. 1956 K/PID/2007.

- Adanya putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara putusan peninjauan kembali perkara pidana dengan register perkara No. 41 PK/PID/2009 dengan putusan peninjauan kembali perkara perdata dengan registrasi perkara No. 803 PK/Pdt/2008 kembali

merupakan

menurut

Surat

alasan

peninjauan

Edaran

(selanjutnya

disebut SEMA) MA RI No. 10 Tahun 2009, oleh karena : 

Ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, karena tidak ternyata unsur surat palsu atau dipalsukan dalam perbuatan Terpidana Ny. Nyayu Saodah;



Sesuai

putusan

MA

RI

No.

803

PK/Pdt/2008, menyatakan mengabulkan permohonan

peninjauan

kembali

dari

pemohon peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah;

karena

kembali/penggugat

pemohon yaitu

peninjauan Ny.

Nyayu

12

Saodah selaku penerima hibah adalah pemilik dari tanah sengketa; 

Akta Hibah bersifat menentukan, karena akta tersebut tidak ternyata pemohon peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau dipalsukan.

Dari tabel diatas dapat dilihat ratio decidendi Hakim MA dalam menyelesaikan perkara pemalsuan surat oleh Terdakwa Ny. Nyayu Saodah. Ratio Decidendi dalam perkara tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan Hakim dalam putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 dan putusan MA RI No 183 PK/PID/2010. Ratio Decidendi

dapat

mencerminkan

bagaimana

Hakim

mempertimbangkan penyelesaian perkara dalam bentuk putusan, sehingga dapat terlihat pula kualitas Hakim dalam membuat putusan. Kualitas

Hakim

dalam

membuat

putusan

berkaitan

dengan

kewenangan dan independensinya sebagai seorang Hakim. Berkaitan dengan pembatasan peninjauan kembali yang terdapat di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP, MA dengan semangat memberikan landasan hukum, memberikan celah untuk dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. MA mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) RI. No 10 tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan kembali. SEMA tersebut diterapkan di dalam kasus

yang dialami oleh Ny. Nyayu saodah

yang

menggunakan landasan poin kedua SEMA tersebut yaitu : "Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirmkan ke Mahkamah Agung."

13

Sehingga dengan berlandaskan terhadap ketentuan SEMA No 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut maka Terdakwa Ny. Nyayu Saodah secara hukum berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali putusan MA RI No 41 PK/PID/2009.

3.

Implikasi Yuridis a. Batalnya Putusan Peradilan Dibawahnya Sesuai dengan amar putusan yang ada, dapat diketahui implikasi yuridis atas keluarnya putusan MA RI Nomor 183 PK/PID/2010 adalah batalnya putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 tanggal 13 Oktober 2009 jo Putusan MA RI No 1956 K/PID/2007 tanggal 27 November 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 296/PID/B/2006/PN.BDG tanggal 12 April. Dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh Artidjo Alkotsar menjatuhkan jenis putusan bebas terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan dibatalkannya putusan yang sudah dijelaskan diatas maka secara yuridis yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap terdakwa ialah putusan MA RI No 183 PK/PID/2010. b. Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Pengajuan permohonan peninjauan kembali ke MA tidak menangguhkan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pada terpidana yang mengajukan permohonan. Hal ini selaras bahwa setiap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan eksekutorial.13 Implikasi yuridis atas keluarnya putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 ialah :

13

Adami Chazawi, Op.cit, hal 117.

14

a. Terhadap Terdakwa 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Nyayu Saodah bin (alm) K.A Kosim tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, baik dalam : Dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga atau Keempat; 2) Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut, dari seluruh

Dakwaan

Jaksa

Penuntut

Umum

tersebut

(Vrijspraak); 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemapuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya; 4) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar instalasi listrik An. Tn. K. Asep Kosim, alamat jalan Raja Barat No. 6 tanggal 29/9/54; 1 (satu) lembar surat hibah dari pihak kesatu (alm) KM. Asep Kosim kepada pihak kedua Ny. Nyayu Saodah, tanggal 3 Juli 1960 dengan Reg. No. 58/1960 menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan orang-orang yang bersangkutan Lurah Desa Tjitjendo Mhd. Atta; Surat Keterangan ahli waris No. 1184/54 tertanggal 3 Juli 1954 atas nama A. Kosim dari Desa Sunia Raja, ditandatangani Lurah Desa Suniaradja, yang isinya menerangkan, bahwa K.A Kosim umur 50 tahun, adalah betul ahli waris Njajyu Aisah almarhum; Dikembalikan kepada Terdakwa Ny. Nyayu Saodah; Dengan keluarnya Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa Ny. Nyayu Saodah, sehingga dengan begitu Ny. Nyayu Saodah wajib melaksanakan atau diperlakukan sesuai dengan bunyi amar putusan dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010.

b. Terhadap Pihak yang Bersangkutan

15

1) Barang bukti : Surat Keterangan No. 9662/59 atas nama Suganda

tertanggal

18-12-1959,

untuk

keperluan

permohonan mendirikan rumah di atas tanah sendiri yang ditandatangani Lurah Desa Tjitjendo Ranumihardja; Surat Keterangan No. 2915/60 tanggal 19 Juli 1960 dari RT.III Gg. Pamojanan Desa Tjitjendo atas nama Sdr Tatang untuk mohon keterangan untuk menambah bangunan rumah yang telah ada No. 297/66 di atas tanah dan rumah kepunyaannya sendiri mengetahui Kepala Desa Tjitjendo Ranu; Surat Keterangan yang ditulis dalam kertas biasa atas nama yang diberi kuasa Nyi. Idjoh, bertanggal 15 September 1960, yang isinya Ijoh atas nama pemberi kuasa memberikan ijin kepada Idi untuk mendirikan rumah di Kampung Pasir Kaliki, Desa Tjitjendo Kewedanaan Bodjonegara Kotapraja Bandung yang diber Nomor SHM No. 1251/61 melihat diberi cap kepada desa Tjitjendo Ranu Mihardja; Surat Kelahiran Nomor : 375 atas nama Tjong mey Pay tertanggal 23 Juli 1956 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonagara; Surat Kelahiran Nomor 315 atas nama Tjiong Jit Koem tertanggal 20 Juli 1954 ditandatangani Lurah Ranu cap Lurah Desa Tjitjendo Kewadanaan Bodjonagara; Dikembalikan ke Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung; dan barang bukti Buku Pengetahuan tentang Perniagaan dan Hukum Dagang oleh J.C. Breemer; Buku Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oeh Zaenal Arifin dan S. Amran Tasai, penerbit Akademika Pressindo Jakarta 2004 tertanggal 19 Juli 1960. Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak

yaitu

saksi pelapor;

16

2) Menyatakan barang bukti foto copy surat-surat yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang terdiri dari surat bukti T.1 sampai dengan surat bukti T.35.d, tetap terlampir dalam berkas; Pihak yang bersangkutan yang dimaksud ialah pihak yang disebut di dalam amar putusan. Dalam hal putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 ialah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung dan Saksi Pelapor.

c. Terhadap Negara. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Sehingga dengan keluarnya putusan MA RI No

183

PK/PID/2010

memberikan

tanggung

tersebut jawab

membebankan

kepada

negara

atau untuk

membayar biata perkara yang sudah dilaksanakan.

c. Putusan Menjadi Yurisprudensi CST Kansil menyatakan bahwa yurisprudensi merupakan keputusan Hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh Hakim kemudian mengenai masalah yang sama.14 Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 PK/PID/2010 menjadi yurisprudensi pengadilan yang dapat dijadikan acuan oleh hakim selanjutnya dalam menangani kasus yang sama.

14

M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi), UB Press, Malang, 2013, hal 120.

17

C. PENUTUP 1.

Kesimpulan a. Ratio decidendi Hakim merupakan pikiran yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan. Hakim dalam ratio decidendi nya mendasar,

mempertimbangkan landasan filsafat yang

yang

berhubungan

dengan

dasar

peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Ratio Decidendi dari putusan MA RI No 41 PK/PID/2009

adalah

alasan-alasan

yang

diajukan

oleh

pemohon Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHAP, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan tuntutan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sedangkan Ratio decidendi dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

18

b. Implikasi yuridis atas putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah

dan membatalkan putusan MA RI No 41

PK/PID/2009. Menyatakan terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan terdakwa Ny. Nyayu Saodah dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum. Memulihkan hak Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dalam kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya. Putusan MA No 183 akan menjadi yurisprudensi Hakim selanjutnya yang dapat dijadikan acuan oleh Hakim selanjutnya dalam menangani kasus yang sama.

2.

Saran a. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain, mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan. Dalam melaksanakan proses peradilan pidana seharusnya diantara lembaga yang berkaitan baik dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan haruslah mempunyai misi dan visi yang selaras sehingga tidak memunculkan arogansi lembaga. Hal ini dikarenakan, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan utama menciptakan kesejahteraan masyarakat. b. Dalam hal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, Majelis Hakim MA haruslah lebih teliti dalam melihat permohonan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Jangan sampai upaya peninjauan kembali menjadi penghambat proses peradilan pidana. Hakim harus mempunyai intregitas tinggi dan memahami

tujuan

upaya

peninjauan

kembali

sehingga

menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XI/2013 dengan membatalkan ketentuan di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP karena

19

dinyatakan inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menyebabkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, maka peran Hakim Agung sangatlah vital, sehingga intregitas sebagai seorang Hakim harus dijaga demi mewujudkan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA Buku Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. J. Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008. Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju, Bandung, 2007. M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi), UB Press, Malang, 2013. Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Berserta Putusan Kontroversial, UII Press, Yogyakarta, 2013. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.

Makalah Jimly Asshidiqie, Negara Hukum Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Ceramah Umum dalam rangka Pelanitkan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, Jakarta, Sabtu 23 Januari 2010.

20

Jurnal Jurnal Yudisial, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jakarta Pusat, Komisi Yudisial RI. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 PK/PID/2009. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 PK/Pid/2010.

21