PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL DALAM MELAKUKAN AUDIT BERBASIS RESIKO Disampaikan dalam Training Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Itjen Kemenristekdikti Bogor 29 April 2016 WISNU SARDJONO SOENARSO Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
REVIEW
1. Aparatur Sipil Negara
2. Reformasi Birokrasi
3. Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai
4. Manajemen Resiko dan Audit Berbasis Resiko
APARATUR SIPIL NEGARA
Tujuan UU No. 5/2014
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
bersih dari KKN dan politisasi
kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/ investasi.
APARATUR SIPIL NEGARA (2)
Kompetensi ASN Rendah? Menurut Penilaian BKN, mayoritas pejabat Eselon I dan II instansi pemerintah memiliki kompetensi yang rendah (Kompas, 7 April 2016)
KOMPETENSI ASN
Pasal 70 1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi 2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran
RANCANGAN PP MANAJEMEN ASN
• Setiap ASN berhak mendapat pelatihan minimal 80 jam pelajaran (JP) per tahun • Dalam mengembangkan kompetensi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI PERMASALAHAN BIROKRASI
Mengapa Harus Reformasi Birokrasi?
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional
Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik
REFORMASI BIROKRASI (2) Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam sistem manajemen pemerintahan
Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (3)
TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI ... diharapkan melalui reformasi birokrasi, pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ...
DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED BUREAUCRACY
2025 2019 2014
• • • •
efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi
PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 20152019 Terciptanya budaya kerja positif yang
Agenda Reformasi Birokrasi
2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3 PENGUATAN KELEMBAGAAN
Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
4. PENGUATAN TATALAKSANA
Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur
5. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional
6. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Penguatan Layanan Mahasiswa b. Penguatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan
mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
Hasil yang Diharapkan
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK
BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
CURAH PENDAPAT DAN PENENTUAN
NILAI DAN BUDAYA KERJAPEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
Desember 2015
BUDAYA KERJA PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
Disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas
Komitmen terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab
Memberikan kesetiaan penuh kepada tugas dan tanggung jawab jabatan
Ketaatan pada aturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan
Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru
Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah
Rancangan Permen Ristekdikti 2016
BUDAYA KERJA PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI (2)
Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil
Transparan dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban tugas dan fungsi
Bersedia mengambil tanggung jawab atas hasil kerja
Berupaya untuk meningkatkan Kompetensi
Senantiasa memberikan hasil kerja terbaik
Rancangan Permen Ristekdikti 2016
KODE ETIK PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI
ISI ATURAN KODE ETIK 1.Nilai Dasar Etika 2.Kewajiban 3.Larangan
KODE ETIK PEGAWAI KEMENRISTEKDIKTI (2)
Sebagai panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak bagi Pegawai TUJUAN
1. Meningkatkan disiplin pegawai 2. Memelihara tata tertib 3. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian
4. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas 5. Menjaga iklim kerja yang kondusif 6. Menciptakan kondisi dan perilaku kerja yang profesional Rancangan Permen Ristekdikti 2016
PELANGGARAN ETIKA
Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang melanggar ketentuan Kode Etik, merupakan pelanggaran Kode Etik Berasal dari : - Pengaduan Tertulis (Internal & Eksternal) - Temuan Atasan
MANAJEMEN RESIKO, AUDIT BERBASIS RESIKO
MANAJEMEN RESIKO SNI: ISO 31000
PENGERTIAN EFEK KETIDAKPASTIAN YANG BERDAMPAK PADA SASARAN YANG HENDAK DICAPAI
PEMILIK RESIKO : PEJABAT ATAU ENTITTAS DENGAN AKUNTABILITAS DAN KEWENANGAN UNTUK MENGELOLA RESIKO
AUDIT BERBASIS RESIKO Risiko audit (audit risk) merupakan Risiko (kesalahan) auditor dalam memberikan pendapat atas laporan (yang salah saji) secara material. (TOR Pelatihan)
BUDAYA KERJA
KOMPETENSI
ETIKA
Bersikap independen, obyektif, tanggung jawab, jujur, dan profesional dalam pelaksanaan tugas
PENUTUP 1. Kompetensi merupakan salah satu kunci profesionalisme 2. Pelatihan pegawai merupakan hak dan harus direncanakan dan dilaksanakan oleh unit kerja dengan baik 3. Seluruh unsur pegawai Kemenristekdikti bekerja berbasiskan budaya kerja dan mentaati etika yang berlaku 4. Segala tindakan dan hasil kerja harus mempertimbangkan unsur resiko dikemudian hari 5. Untuk meningkatkan kompetensi yang berdampak pada penguasaan resiko dikemudian hari diperlukan pelatihanpelatihan
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
24
