KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PENGAWAS INTERNAL & KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM KEMENRISTEKDIKTI
WISNU SARDJONO SOENARSO
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 1 SEPTEMBER 2016
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN Perpres 9/2015
Perubahan Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Integrasi
Perpres 13/2015
Penataan Organisasi Permenristekdikti 15/2015
DAYA SAING INDONESIA, W E F
• Untuk indikator Innovation, Indonesia masih berada di bawah Singapura dan Malaysia, diatas Thailand, dan Vietnam. • Faktor penentu inovasi antara lain pembiayaan litbang swasta dan kolaborasi riset universitas dengan industri
World Economic Forum, 2015
INOVASI DAN PRODUK NASIONAL
KNOWLEDGE ECONOMY INDEX (KEI)
Hubungan Index Ekonomi Berbasis Iptek dengan GDP per Kapita (‘000)
KEI merupakan index yang menggambarkan kesiapan suatu negara dalam menghadapi persaingan ekonomi berbasis pengetahuan.
KEI terdiri dari 4 pilar yaitu kelembagaan dan ekonomi, pendidikan, inovasi, dan infrastruktur ICT
KEI
GDP
per kapita
Perbandingan KEI di Asia Pasifik
•
Knowledge Economy Index Indonesia (3.11) di bawah ratarata Knowledge Economy Index Asia Pasifik (4.39)
•
Faktor yang mempengaruhi KEI antara lain Pendidikan (SDM) dan Inovasi
PERUBAHAN ZAMAN MENUJU MASYARAKAT BERBASIS IPTEK Masyarakat pengetahuan (knowledge society) produk pengetahuan (inovasi, jasa) produk informasi sumber daya alam mentah dan produk pertanian
produk industri Masyarakat informasi
Masyarakat pengetahuan (berbasis inovasi)
(berbasis network) Masyarakat industri (berbasis teknologi)
inovasi
Masyarakat pertanian (sumberdaya alam)
network
teknologi
PAPARAN PROF P.PANEN, APRIL 2016, DI CINANGKA
TAHAP-TAHAP REVOLUSI INDUSTRI Lini Masa
1800
Penemuan Mesin Uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dll
1900
Penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang
2000 now
Inovasi teknologi informasi, komersialiasi personal computer, dll.
Fase periode Revolusi Industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
Revolusi Industri ke-4 Kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif
4 PILAR PERUBAHAN, KONTRIBUSI RISTEK DIKTI
ESCAPING FROM MIDDLE INCOME ECONOMY TRAP
INNOVATION DRIVEN ECONOMY
IMPROVING COMPETITIVENESS INDEX
BOOSTING INNOVATION
FULFILLING PEOPLE EXPECTATION (ROLE OF UNIVERSITY)
AGENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
IMPROVING UNIVERSITY COMPETITIVENESS
PENINGKATAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA
INCREASING INTERNATIONAL PUBLICATION CONTRIBUTING TO DEV OF SCI. & TECH
PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
STRATEGI MENGHADAPI ERA DIGITAL
Bagaimana Merespon Masa Depan 1. Komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skills 2. Selalu mencoba dan menerapkan prototype teknologi terbaru, Learn by doing! 3. Menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill 4. Dilakukanny kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan 5. Menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human-digital skills PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA
PEMBIAYAAN LITBANG SECARA NASIONAL, PEMERINTAH
DAN DUNIA USAHA
Rasio Belanja Litbang Indonesia terhadap PDB
0,09% (2013)
APARATUR SIPIL NEGARA
UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Tujuan UU No. 5/2014
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
bersih dari KKN dan politisasi
kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban melayani masyarakat dan dunia usaha/ investasi.
APARATUR SIPIL NEGARA ……. persoalan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia lebih terkait masalah kompetensi daripada soal jumlah. Rasio jumlah PNS dan jumlah penduduk di Indonesia masih wajar dan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain di Asia….. (Kepala LAN, 2015)
“…. dalam penelitian kita tahun 2013, ada PNS di Indonesia yang baru melakukan pelatihan sekali dalam 26 tahun. Jika dibandingkan dengan PNS di Singapura, dalam setahun, mereka punya 100 jam untuk lakukan pelatihan," (Agus Dwiyanto, Kepala LAN)
APARATUR SIPIL NEGARA
Kompetensi ASN Rendah? Menurut Penilaian BKN, mayoritas pejabat Eselon I dan II instansi pemerintah memiliki kompetensi yang rendah (Kompas, 7 April 2016)
PERUBAHAN POLA KERJA ASN
WAPRES JUSUF KALLA: terjadi perubahan pola kerja ASN : •Perubahan Sistem Pemerintahan •Teknologi (e – government) •Persaingan
Inovatif
KOMPAS 28 MEI 2016
RENCANA REVITALISASI ASN 2017-2019 PEMETAAN ASN Kuadran I
Kuadran II
Kuadran III
Kuadran IV
TINDAK LANJUT
Kualifikasi & Kompetensi
Baik
PROMOSI
Kinerja
Baik
Kualifikasi & Kompetensi
Baik
Kinerja
Rendah
Kualifikasi & Kompetensi
Rendah
Kinerja
Baik
Kualifikasi & Kompetensi
Tidak Baik
Kinerja
Rendah
MUTASI / PEMBINAAN
DIKLAT
RASIONALISASI
KemenPAN &RB : Liputan6.com, 30 Mei 2016
RUJUKAN DALAM PENGEMBANGAN SDM
RENSTRA STRATEGI PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN/ MANAJEMEN SDM BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
PROSES PENGEMBANGAN SDM
RENCANA STRATEGIS
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAM/HDCP
Pengembangan SDM : 1. Penentuan kebutuhan pengembangan 2. Penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik 3. Pemilihan metode pengembangan 4. Pemilihan media 5. Implementasi program 6. Evaluasi program BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
PENGEMBANGAN SDM • Pengembangan SDM dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan, agar menjadi lebih efektif. • Program ini diperlukan karena manusia, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah. Untuk itu setiap manusianya harus terus belajar, bahkan organisasinya pun harus terus belajar (learning organization) agar tetap eksis.
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN 1. 2.
3.
4.
Pasal 21: PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Pasal 70 ayat 2: Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dalam mengembangkan kompetensi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing Dalam RPP pengembangan kompetensi disebutkan ASN wajib mendapat minimal 80 JP setahun
TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM PADA INSTANSI PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5.
Ketersediaan Anggaran Komposisi SDM versus Regulasi Kesinambungan program pembangunan (pendidikan jangka panjang) Penempatan kembali pasca Pendidikan dan Pelatihan Labor Turn Over, - Kondisi/lingkungan kerja - Sistem Remunerasi/penggajian/fasilitas - Generasi Y - Generasi Z - dll.
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
STRATEGI PENGEMBANGAN SDM
JANGKA PANJANG
PENDIDIKAN FORMAL (GELAR)
JANGKA MENENGAH
• PENDIDIKAN FORMAL (GELAR) • PELATIHAN (NON GELAR)
JANGKA PENDEK
• FORMAL (GELAR) KESINAMBUNGAN PROGRAM • PELATIHAN (NON GELAR)
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
PENGEMBANGAN SDM
Penentuan secara tepat kebutuhan pengembangan SDM : 1. Analisis Organisasi 2. Analisis Tugas 3. Analisis personil/orang Ke 3 analisis diatas menjawab 3 pertanyaan : 1. Pada bagian mana dalam organisasi diperlukan program pengembangan (training need analysis, budaya oragnisasi, lingkungan eksternal) 2. Apa yang harus dipelajari oleh peserta agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif 3. Siapa yang perlu dilatih atau dididik atau dikembangkan, dan latihan pendidikan dan pengembangan apa yang perlu diberikan kepada mereka BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAM DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT DAN BIDANG PENDIDIKAN
RENCANA REKRUITMEN SDM
POLA KARIER
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK USIA DAN RENCANA PENSIUN
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAM PROFIL ASN : PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
2016
PROFIL ASN: BIDANG STUDI (S1,S2,S3)
RENCANA KEBUTUHAN ASN (BIDANG STUDI)
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT GELAR S2, S3, LN
RENCANA PENDIDIKAN NON GELAR
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT GELAR S3 DN
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT GELAR S2, S3, DN
2017- 2023
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT GELAR S3 LN
PROGRAM PELATIHAN
DIKLAT BAGI ASN / PNS
PP 101/2000 DIKLAT JABATAN PNS DIKLAT DALAM JABATAN
DIKLAT PRA JABATAN
PRAJABATAN •K1 & K2 •Gol. II dan III
KEPEMIMPINAN •Pim Tk I •Pim Tk II •Pim Tk III •Pim Tk IV
INSTANSI PEMBINA (LAN)
TEKNIS •Umum, Adm Manajemen •Substantif
INSTANSI PEMBINA PEMBINA TEKNIS
FUNGSIONAL •Jenjang pertama •Jenjang muda •Jenjang madya •Jenjang utama •Fungsional teknis INSTANSI PEMBINA PEMBINA JABFUNG
KOMPETENSI: KOGNITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK PENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI
KENAPA HARUS ADA PELATIHAN • Dilakukan dalam rangka mengurangi/menutup “GAP” antara kompetensi (kecakapan/kemampuan) pegawai dengan persyaratan (permintaan) jabatan.
• Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan
BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016
PERBEDAAN ANTARA PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS
URAIAN
DIKLAT Struktural
Fungsional
BIMTEK Teknis
Substansi
Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar
Kompetensi Bidang
Masalah/kasus Manajemen PNS
Metode
Andragogi
Andragogi
Andragogi
Tatap Muka/ Ceramah
Tenaga Pengajar
Widyaiswara
Widyaiswara
Widyaiswara
Narasumber
Pelaksana
Pusdiklat
Pusdiklat
Pusdiklat
Unit Kerja/Satker
Kurikulum
Berbasis Kompetensi
Berbasis Kompetensi
Berbasis Kompetensi
Tidak ada yg baku
Peserta
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional
Pejabat Struktural dan Fungsional
Tidak ada batasan
Tujuan
Peningkatan Kompetensi (K-S-A)
Peningkatan Kompetensi (K-S-A)
Peningkatan Kompetensi (K-S-A)
Penyelesaian masalah
Durasi/waktu
Tidak ada batasan namun ada min JP
Tidak ada batasan namun ada min JP
Tidak ada batasan namun ada min JP
Biasanya tidak lebih dari 3 hari
BENTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS YANG LAIN No.
Jenis Kegiatan
Tujuan
1.
Rapat Kerja
2.
Rapat Kordinasi
Menyelesaikan permasalahan pekerjaan biasanya melalui musyawarah/ voting Upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi terkait
3.
Sosialisasi
4.
Workshop
Proses penanaman atau transfer kebiasaan maupun kebijakan, dan atau nilai serta aturan Pertukaran informasi, interaksi antar peserta, dan pembahasan yang sering bersifat tutorial dan cenderung teknis.
Lama Waktu 1 s.d 2 hari
Jumlah Peserta Bergantung kebutuhan rapat
1 s.d 3 hari
Bergantung pada kebutuhan rakor
1 hari
30 s.d 100 orang
1 s.d 3 hari
30 s.d 40 orang
PELATIHAN PERSONIL KEMENRISTEKDIKTI
1. DIKLAT TEKNIS : • PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, • PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN • PENGADAAN BARANG DAN JASA, • PENGELOLAAN KEUANGAN, • ARSIP DINAMIS, • PROTOKOL, • KEAMANAN, • SEKRETARIS, • PENGELOLAAN STP, • MANAJEMEN INOVASI
2. DIKLAT FUNGSIONAL : PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN, DLL
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
VISI, MISI, KEMENRISTEKDIKTI Visi : Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya saing bangsa Misi: (1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas (2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan Inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
5 ISU POKOK PEMBANGUNAN RISTEK dan DIKTI
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENRISTEKDIKTI 2015-2019 TUJUAN : Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa
SASARAN 1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi 2. Meningkatnya kualitas kelembagaan iptek dan dikti 3. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti 4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 5. Menguatnya kapasitas inovasi
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET (1)
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi
Meningkatkan angka partisipasi kasar serta jumlah mahasiswa yang berwirausaha, lulusan bersertifikat kompetensi, prodi terakreditasi unggul, mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional, lulusan yang langsung bekarja, LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademiknya, dan calon pendidik dalam mengikuti pendidikan profesi guru
PROGRAM
No
Penguatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Indikator Program
Target 2015
2016
2019
26,86%
28.16%
32.56%
2.000
2.500
4.000
55%
60%
75%
10.800
12.000
15.000
1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (Nominal)
2
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (Nominal)
3
Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi (Nominal)
4
Jumlah Prodi terakreditasi unggul (Kumulatif)
5
Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional (Nominal)
380
390
420
6
Prosentase lulusan yang langsung bekerja (Nominal)
50%
60%
90%
7
Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik
17
46
46
4.458
5.458
12.000
(Nominal) 8
Jumlah calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru (Nominal)
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET (2)
STRATEGI
KEBIJAKAN
• •
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Lembaga Litbang
Meningkatkan jumlah perguruan tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia, perguruan tinggi berakreditasi A Mengembangkan jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun, Taman Sains dan Teknologi yang mature, Pusat Unggulan Iptek
Penguatan Kelembagaan
PROGRAM
No
Indikator Program
Target 2015
2016
2019
1
Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia (Kumulatif)
2
3
5
2
Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) (Kumulatif)
29
39
194
77
100
100
3
Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun (Kumulatif)
4
Jumlah Taman dan Teknologi yang mature (Kumulatif)
6
14
58
5
Pusat Unggulan Iptek (Kumulatif)
12
15
30
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET (3)
STRATEGI
KEBIJAKAN • •
Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya, jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen Meningkatkan jumlah SDM litbang berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya, jumlah sarpras Iptek dan Dikti yang direvitalisasi
PROGRAM
No
1 2
Meningkatkan Sumber Daya Litbang dan Pendidikan Tinggi yang berkualitas
Penguatan Sumber Daya Indikator Program
Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 (Kumulatif) Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya – perubahan (Nominal)
Target 2015
2016
2019
23.500
28.000
41.500
2.000
2.000
2.000
3
Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen – komulatif (Nominal)
8.000
10.000
10.000
4
Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor (Kumulatif)
3.350
3.700
5.450
5
Jumlah SDM iptek yang meningkat kompetensinya (Nominal)
95
161
205
6
Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi (Nominal)
126
142
153
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET (4)
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatkan jumlah HKI didaftarkan, publikasi internasional dan prototipe hasil litbang
PROGRAM
No
Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan
Penguatan Riset dan Pengembangan Indikator Program
Target 2015
2016
2019
1
Jumlah HKI yang didaftarkan (Kumulatif)
1.580
1.735
2.305
2
Jumlah publikasi internasional (Nominal)
5.008
6.229
12.089
3
Jumlah prototipe R & D (Nominal)
530
632
1.081
4
Jumlah prototipe laik industri (Nominal)
15
15
15
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET (5) Meningkatkan inovasi
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatkan jumlah produk inovasi
Penguatan Inovasi
PROGRAM
No 1
Indikator Program Jumlah produk inovasi (Nominal)
Target 2015
2016
2019
10
15
30
39
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI PERMASALAHAN BIROKRASI
Mengapa Harus Reformasi Birokrasi?
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik
REFORMASI BIROKRASI Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam sistem manajemen pemerintahan
Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 20152019 Terciptanya budaya kerja positif yang
Agenda Reformasi Birokrasi
2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3 PENGUATAN KELEMBAGAAN
Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
4. PENGUATAN TATALAKSANA
Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur
5. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional
6. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Penguatan Layanan Mahasiswa b. Penguatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan
mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
Hasil yang Diharapkan
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2019, terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu:
Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Reformasi Birokrasi Internal (8 Area Perubahan + Quick Wins) Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Reformasi Layanan Mahasiswa
Reformasi Layanan Riset & Pengembangan
Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari: a.Reformasi Layanan Mahasiswa b.Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c.Reformasi Layanan Riset dan Pengembangan d.Reformasi Layanan Kelembagaan e.Quick Wins: Unit Layanan Terpadu
Reformasi Layanan PTK
Reformasi Layanan Kelembagaan
Quick Wins
Terima Kasih KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Gedung BPPT 2, Lantai 18 Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340
