PENGUJIAN TAP MPR (Suatu Kajian Filsafat)

PENGUJIAN TAP MPR (Suatu Kajian Filsafat)

Riki Yuniagara, S.HI

Riki Yuniagara: Pengujian TAP MPR.…….

PENGUJIAN TAP MPR (Suatu Kajian Filsafat)

Riki Yuniagara, S.HI

@ rikiyuniagara.wordpress.com Banda Aceh, 2015

Page |1


DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN ..................................... 3 BAB II : TAP MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA .................. 11 A. Pengertian TAP MPR ........................... 11 B. Kedudukan Tap MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan ....... 15 BAB III : JUDICIAL REVIEW PERATURAN HUKUM DI INDONESIA...................... 20 A. Hak Menguji Perundang-Undangan di Indonesia ........................................... 20 B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Praktek Judicial Review ............. 22 BAB IV : PENGUJIAN TAP MPR DALAM KAJIAN FILSAFAT ................................. 26 A. Norma Hukum...................................... 26 B. Pengujian Norma Hukum ................... 30 BAB V : PENUTUP .................................................. 37 DAFTAR PUSTAKA................................................. 39

Page |2


BAB I PENDAHULUAN Dalam negara hukum, pembentukan undangundang merupakan suatu bagian penting yang mendapat perhatian serius. Undang-undang dalam negara hukum berfungsi sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat setiap warga dan

seluruh

komponen

kehidupan

bernegara.

Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh suatu negara

hukum

harus

didasarkan

pada

suatu

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari ayat tersebut bahwa setiap kebijakan-kebijakan

Page |3


yang

diputuskan

harus

mempunyai

landasan

hukum yang kuat.1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari ayat tersebut bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang diputuskan harus mempunyai landasan hukum yang kuat. 2 Sehingga setiap

pemberlakuan

peraturan

perundang-

undangan merujuk kepada peraturan perundangundangan yang berada di atasnya dan tersusun secara hirarki. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan

yang

ada

di

Indonesia.

Pemberlakuannya harus merujuk kepada peraturan

Muhammad Siddiq Armia, Studi Epistemologi Perundang-Undangan, (Jakarta: Teratai Publisher, 2011), hlm. 13. 2 Ibid. 1

Page |4


perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Propinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pula, bahwa kekuatan hukum peraturan perundangundangan

sesuai

dengan

hirarkinya.

Artinya

ketentuan ini memulihkan kembali keberadaan Page |5


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai peraturan

perundang-undangan

yang

kekuatan

hukumnya lebih kuat dari undang-undang. Dari uraian di atas muncul permasalah baru, ketika ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertentangan dengan UUD 1945 atau bertentangan dengan masyarakat umum, apa upaya hukum yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi, kemanakah

harus

diuji

kelayakannya,

karena

mengingat tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga, apabila Ketetapan Majelis

Permusyawaratan

dengan

UUD

1945

atau

Rakyat

bertentangan

masyarakat

umum,

kemanakah harus mengajukan keberatannya sesuai dengan tatanan hukum perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, terjadinya kekosongan hukum (recht vacum) pengujian terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan salah Page |6


satu

jenis

produk

perundang-undangan

di

Indonesia. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai hal ini, dikarena kekosongan hukum

akan

mengganggu

sistem

hukum

di

Indonesia. Jika merujuk kepada hukum ketatanegaraan di Indonesia, lembaga yang berwenang menguji peraturan

perundang-undangan

di

Indonesia

menurut Pasal 24 huruf a dan Pasal 24 huruf c UUD 1945 adalah Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang Mahkamah

terhadap

Konstitusi

undang-undang

(MK)

yang

dan

berwenang

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berarti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mungkin diuji Konstitusi disebutkan

karena

pada

oleh Mahkamah

pasal

kewenangannya

tersebut

menguji

tidak

Ketetapan Page |7


Majelis Permusyawaratan Rakyat melainkan hanya menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saja. Jadi intinya, Mahkamah Konstitusi tidak berhak menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan perundangundangan lainnya. Jika dilihat secara historis, pada masa orde lama dan orde baru (sebelum amandemen UUD 1945) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat diuji oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga pembuat ketetapan itu sendiri yaitu dengan cara mengeluarkan Ketetapan yang baru untuk mencabut Ketetapan yang lama. Dalam hal ini, metode pengujian yang digunakan yaitu “legeslative review” (pengujian lembaga legeslatif). Apabila terhadap Rakyat

legeslative

Ketetapan pada

saat

review

Majelis sekarang

diaplikasikan

Permusyawaratan ini,

maka

akan

Page |8


bertentangan

dengan

Undang-Undang

Dasar

dikarenakan

menurut

Undang-Undang

Dasar

setelah

amandemen

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat tidak dapat lagi mengeluarkan produk hukum ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) dan hanya bisa mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (beschikking). Apalagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang bukan lembaga tertinggi lagi melainkan lembaga

tinggi

sama

lembaga

tinggi

lainnya

kedudukannya (Presiden,

dengan

DPR,

MK)

sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak semena-mena

mengeluarkan

atau

mencabut

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mempunyai kewenangan menguji Ketetapannya sendiri. Berarti,

status

Permusyawaratan

hukum

Rakyat

Ketetapan

yang

masih

Majelis berlaku

sampai sekarang tidak jelas, dikarenakan tidak ada Page |9


landasan

hukum

yang

menjelaskannya

untuk

dijadikan pedoman dalam proses pengujiannya.

P a g e | 10


BAB II TAP MPR DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA A. Pengertian Tap MPR Dari berbagai pendapat yang menyatakan telah terjadi perubahan atas UUD 1945 dapat diketahui, bahwa salah satu bentuk peraturan perundang-undangan

yang

digunakan

untuk

melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.3 Sejak tahun 1960 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan dan mengeluarkan satu jenis produk hukum “peraturan baru” yang disebut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. dalam

Pasal

3

ayat

(2)

Ketetapan

4

Di

Majelis

Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Konstitusi, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005), hlm.53. 4 Ibid 3

P a g e | 11


Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 dijelaskan

bahwa

Permusyawaratan Majelis

Ketetapan

Rakyat

Majelis

merupakan

Permusyawaratan

putusan

Rakyat

sebagai

pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam

sidang-sidang

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat. Menurut

Pasal

98

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat No. I/MPR/1983 bahwa bentuk-bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.5 Perbedaan

antara

kedua

peraturan

perundang-undangan ini dikatakan dalam ayat (2) dan ayat (3). Menurut kedua ayat tersebut bahwa

S. Toto Pandoyo, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), hlm.167. 5

P a g e | 12


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah “putusan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat” yang mempunyai kekuatan hukum (umum) mengikat

ke

luar

dan

ke

dalam,

sedangkan

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat saja. “Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat” yang pertama adalah segala keputusan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan

berbentuk

Rakyat,

Undang-Undang

yang

Dasar,

dapat

Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.6 Penyebutan Permusyawaratan

nama

“Ketetapan

Rakyat”

Majelis

ditafsirkan

dari

ketentuan Pasal 2 dan 3 UUD 1945. Jika diperhatikan dengan

teliti,

tidak

semua

Ketetapan

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2006), hlm.229. 6

Majelis Perubahan

P a g e | 13


Permusyawaratan Rakyat dapat diklasifikasikan sebagai suatu ketetapan, dan sangat jauh perbedaan jika diartikan dalam hukum administrasi negara. Menurut Sri Soemantri: “Dalam dua pasal tersebut

ditemukan

“ditetapkan”.

Hasil

istilah

“menetapkan”

atau

dari

“menetapkan”

atau

“ditetapkan” adalah “ketetapan”. Konstitusi ini tidak keliru tetapi tidak selalu “menetapkan” menghasilkan “ketetapan”. Istilah “menetapkan” dapat dipergunakan dalam pengertian “umum” dan “khusus”. menetapkan

Dalam dapat

pengertian berwujud

umum,

tindakan

undang-undang

(menetapkan undang-undang), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pengertian khusus, keluaran dari tindakan menetapkan adalah “ketetapan”, dan kalangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, istilah “ketetapan” bisa dipakai sebagai nama perbuatan administrasi negara yang bersifat individual, konkrit atau yang lazim disebut “beschikking”. Ketetapan P a g e | 14


sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan administrasi negara tidak lagi tergolong sebagai peraturan perundang-undangan”.7 B. Kedudukan Tap MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Kedudukan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam hirarki peraturan perundang-undangan memang mengundang kritik dari akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas menyatakan

Indonesia sebenarnya

Jimly

Asshiddiqie

penempatan

Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas undangundang

adalah

keliru.

Menurutnya,

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

ketetapan seharusnya

sederajat dengan undang-undang sehingga bisa

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1984), hlm.161 7

Perubahan

P a g e | 15


dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi.8 Pendapat senada juga dikemukakan Pengajar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Universitas Indonesia

Sonny

Maulana

masuknya

Ketetapan

Sikumbang

Majelis

menilai

Permusyawaratan

Rakyat ke dalam hirarki merupakan langkah mundur. Karena, menurut Sonny, dahulu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah dikeluarkan dari hirarki peraturan perundang-undangan.9 Mengenai

kedudukan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Sri Soemantri pernah berpendapat bahwa setelah amandemen UndangUndang Dasar 1945 terjadi perubahan mendasar atas kedudukan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menurutnya tidak 8 9

Ibid. Ibid.

P a g e | 16


lagi sebagai lembaga negara tertinggi dan tidak akan ada lagi bentuk hukum yang namanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.10 Dalam hal yang sama, pakar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Universitas Indonesia (UI) yang kini adalah hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati sekarang

juga menyatakan bahwa karena

presiden

dipilih

oleh

rakyat,

maka

Presiden bukan lagi sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan

Rakyat

sehingga

untuk

selanjutnya tidak boleh ada lagi ketetapan yang memberikan mandat ke presiden. Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berwenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur, tapi sebatas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat beschikking.11

10 11

Ibid. Ibid

P a g e | 17


Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan HAM) mengusulkan

agar

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat diletakkan di atas UUD 1945.

Ia

berargumentasi

bahwa

pengesahan

perubahan UUD 1945 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. “Sehingga wajar saja bila TAP MPR diletakan di atas UUD 1945,” ujarnya. Dengan argumentasi seperti itu berarti posisi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih tinggi dari UUD 1945. Sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat memang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi Pemerintah dan DPR belum sepakat mengenai posisinya dalam hirarki tersebut. Apakah akan sejajar dengan UUD 1945, di bawah UUD 1945 atau

P a g e | 18


sejajar dengan undang-undang. 12 Dengan lahirnya Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Tap MPR berada diurutan kedua dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah UUD dan diatas undang-undang.

Hukumonline.com, Eksistensi Tap MPR akan Dihidupkan Kembali, Diakses pada tanggal 25 Maret 2015 dari Situs: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d6e72f9346bf /eksistensi-tap-mpr-akan-dihidupkan-kembali. 12

P a g e | 19


BAB III JUDICIAL REVIEW PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

A. Hak Menguji Perundang-undangan di Indonesia Dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat diberi kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Dari

Permusyawaratan

lembaga Rakyat

tertinggi itulah

Majelis

cabang-cabang

kekuasaan negara dibagikan ke lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan. Karena itu, hubungan antar cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak didasarkan atas prinsip “checks and balances”, dan karena itu, produk lembaga legislatif bersama-sama eksekutif berupa undang-undang dinilai tidak dapat

P a g e | 20


dilakukan pengujian (judicial review) oleh cabang kekuasaan kehakiman.13 Pengujian

terhadap

produk

hukum

di

Indonesia dibagi dua, yaitu terhadap undangundang (legislative acts) dan terhadap produk di bawah undang-undang (executive acts). Di Indonesia sendiri dikenal adanya lembaga Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain, dalam pengertian judicial review itu terdapat pula pengertian mengenai pengujian kembali, tidak saja terhadap produk legislatif dan eksekutif, tetapi juga terhadap produk putusan judicial atau hakim sendiri.14 Dalam tatanan hukum di Indonesia, judicial review menjadi suatu hal yang selalu diperdebatkan Dian Rositawati, “Judicial Review” (Bahan Materi). Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 tentang Mekanisme Judicial Review, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 15. 14 Ibid. 13

P a g e | 21


sejak

founding

fathers

membicarakan

tentang

Undang-Undang Dasar yang akan diberlakukan apabila

Indonesia

diperdebatkan

telah

merdeka.

mengenai

kekuasaan

Hal

yang

kehakiman

sehingga terjadinya pasang surut menurut kondisi sosial politik yang berada diruang lingkup sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.15 B. Kewenangan Mahkamah Praktek Judicial Review

Konstitusi

dalam

Salah satu hal penting dari perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara

baru

yang

berdiri

sendiri

dalam

melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana

Muhammad Siddiq Perundang-Undangan, hlm. 88. 15

Armia,

Studi

Epistemologi

P a g e | 22


diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.16 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah

lembaga

(tinggi)

negara

yang

pembentukannya pada masa amandemen UUD 1945. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimbangi atas kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilatarbelakangi

adanya

kehendak

untuk

membangun pemerintahan yang demokratis dengan checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan, serta

menjamin

dan

melindungi

hak-hak

konstitusional warga negara serta sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Ps. 2. 16

P a g e | 23


ditentukan oleh konstitusi.

17

Oleh karena itu

dibentuknya Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk “mengawal” Konstitusi (UUD 1945).18 Dalam Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat

pertama

dan

terakhir

yang

putusannya bersifat final untuk menguji undangundang

terhadap

Undang-Undang

Dasar,

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 30-47. 18 Ibid. 17

P a g e | 24


Jadi,

kewenangan

Mahkamah

Konstitusi

dalam Praktek judicial review sangat jelas diatur dalam Pasal 24c ayat (1) Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi ini dapat berjalan

dengan

baik

sehingga

terwujudnya

penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik.

P a g e | 25


BAB IV PENGUJIAN TAP MPR DALAM KAJIAN FILSAFAT A. Norma Hukum Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi

oleh

seseorang

dalam

hubungannya

dengan sesamanya ataupun hubungannya dengan lingkungannya. Norma adalah patokan atau ukuran bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku.19 Kelebihan dari norma hukum adalah karena bersifat umum dan norma hukum mempunyai kekuatan untuk memaksa karena dibuat oleh penguasa, Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa yang hanya dapat melakukan paksaan

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, cet. XI, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 6. 19

P a g e | 26


terhadap pelanggaran terhadap norma hukum adalah penguasa.20 Kaitannya

dengan

norma

hukum,

Hans

Kelsen mengembangkan sebuah Teori Hukum Murni (General Theory of Law and State). Aliran Teori Hukum Murni merupakan suatu pengembangan dari teori mazhab positivisme, yang menitikberatkan pada inti ajarannya mengenai hukum dapat dibuat dari undang-undang. Menurut W. Friedman, inti ajaran Teori Hukum Murni adalah : 1. Tujuan

teori

pengetahuan kekacauan

hukum, adalah

dan

seperti untuk

tiap

ilmu

mengurangi

kemajemukan

menjadi

kesatuan

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi ke-4, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 20. 20

P a g e | 27


2. Teori

hukum

adalah

ilmu

pengetahuan

mengenai hukum yang berlaku, bukan mengai hukum yang seharusnya 3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam 4. Teori hukum sebagai teori tentang normanorma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum 5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus 6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang kas dari hukum psoitif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.21

21 JimlyAsshiddiqie,

Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 1-2.

P a g e | 28


Selain itu Hans Kelsen juga memaparkan bahwa suatu pernyataan tentang realitas dikatakan benar, karena pernyataan tersebut berhubungan dengan

realitas

atau

karena

pengalaman

menunjukkan kesesuaian dengan realitas tersebut. Suatu norma adalah bukan pernyataan tentang realitas sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah dengan ukuran realitas. Validitas norma tidak karena

keberlakuannya.

Pertanyaan

mengapa

sesuatu seharusnya terjadi tidak pernah dapat dijawab dengan penekanan pada akibat bahwa sesuatu harus terjadi, tetapi hanya oleh penekanan bahwa sesuatu seharusnya terjadi.22 Hans Kelsen mengemukakan bahwa setiap aturan harus ada hirarkinya, dimulai dari yang norma dasar dan menjadi tolak ukur validitas bagi

22 Jimly

Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal.111.

P a g e | 29


norma

yang

ada

di

bawahnya.

23

Kelsen

menempatkan konstitusi sebagai norma dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, maka berlaku asas lex superior derogat legi inferiori.24 B. Pengujian Norma Hukum Mengenai

hirarki

peraturan

perundang-

undangan, setiap aturan yang lebih rendah tentunya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya, maka perlu ada judicial review yaitu pengujian terhadap peraturan yang di bawah tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang di atasnya. Pengujian terhadap setiap norma hukum (peraturan perundang-undangan) dengan maksud Hans Kelsen,Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (terj. Raisul Muttaqien), cet. V, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 179. 24 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta : Penerbit UAJY, 2010), hlm. 9. 23

P a g e | 30


agar tidak saling bertentangan atau berbenturan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya baik norma hukum yang berada di atasnya maupun yang

sederajat

dengannya.

Dengan

demikian,

terhindar terjadinya tumpangtindih norma hukum yang berlaku dan menghasilkan norma hukum yang berjenjang serta seirama dengan saling menguatkan antara norma hukum yang ada seperti seperti teori yang dikembangankan oleh Hans Kelsen bahwa hukum itu berjenjang. Setiap norma hukum diperlukan pengujian karena setiap produk hukum yang diciptakan ataupun yang dibentuk oleh penguasa (legislatif dan eksekutif) belum tentu lengkap, sempurna dan sesuai dengan perkembangan yang hidup di dalam masyarakat serta tidak seluruhnya mencakup apa yang terkandung dalam nilai-nilai konstitusi Negara. Pembentuk norma hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan berarti tidak pernah P a g e | 31


salah dan keliru. Bukan berarti juga norma hukum yang dihasilkan oleh pembentuk hukum tidak dapat diubah

dan

bukan

bersifat

saklar

atau

suci.

Pembentuk hukum tidak semua paham tentang hukum

dan

paham

terhadap

kondisi

masyarakatnya. Jadi, tak heran jika norma hukum yang dihasilkan oleh pembuat hukum tersebut dapat di uji. Setelah dilakukan pengujian terhadap norma hukum dapatkah hukum itu menjadi lebih baik. Tujuan dilakukannya pengujian terhadap norma hukum agar hukum itu menjadi terarah dan tidak saling berbenturan sehingga hukum itu menjadi lebih baik. Ukuran baiknya suatu norma hukum itu tidak lepas dari efektifnya pemberlakuan hukum itu sendiri.

Karena

hukum

harus

dirasakan

oleh

masyarakat tanpa terlanggar hak-haknya sebagai warga yang hidup dalam sebuah Negara hukum. Hukum itu dikatakan baik apabila pemberlakuan P a g e | 32


hukum itu tidak bertentangan atau tidak melanggar hak masyarakat. Pemberlakuan Setiap peraturan perundangundangan harus disesuaikan dengan masyarakat. Makanya setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain serta melanggar hak konstitusional masyarakat. Begitu juga dengan Tap MPR yang diberlakukan serta dimasukkan kembali ke dalam hirarki

peraturan

perundang-undangan,

norma

hukum tersebut harus diuji karena merupakan produk hukum yang terdapat di dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap peraturan

perundang-unndangan

tidak

boleh

bertentangan dengan peraturan di atasnya karena norma hukum itu berjenjang dan sistematis seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen. Tapi MPR harus diuji agar terjadi harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan yang ada. P a g e | 33


Jika Tap MPR tidak diberi ruang untuk pengujiannya maka akan berdampak buruk pada sistem hukum di Indonesia. Dan dapat merusak harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berjenjang sehingga tidak lagi sistematis serta berakibat pada penerapan produk hukum lainnya. Apalagi Tap MPR itu kedudukannya berada di bawah UUD, berarti ada batu uji yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah Tap MPR bertentangan dengan UUD ataukah sesuai. Mengenai lembaga mana yang berwenang mengujinya secara jelas tidak diatur dalam produk hukum baik dalam UUD maupun dalam undangundang. Namun, bila dikaji menurut kajian review maka terjadi masalah hukum yang baru. Konsep review

undang-undang

telah

dikenal

pasca

perubahan UUD 1945. Secara kelembagaan, lembaga negara yang berhak melakukan review, adalah lembaga bidang kekuasaan kehakiman. Menurut P a g e | 34


Pasal 24C UUD 1945, pelaksanaan judicial review dilakukan oleh MK, dengan batasan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain MK, MA juga mempunyai wewenang dalam melakukan judicial review, yang dibatasi hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.25 Demikian juga halnya Mahkamah Konstitusi harus mengakomodir Tap MPR untuk dapat diuji Sebab TAP MPR termasuk bagian integral dari hukum dasar yang posisinya di atas undangundang.Maka secara hierarkis dan menurut prinsip berjenjang itu MK harus juga menguji undangundang terhadap TAP MPR. Artinya, di negeri ini tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR. Ini sesuatu yang baru yang harus mendapatkan perhatian MK dalam melaksanakan fungsinya menguji undang-undang. 25 Isra,

Saldi. “Ihwal pengajuan Judicial Review”. Koran Tempo, 16 Januari 2003.

P a g e | 35


Dilihat dari segi materi muatan Tap MPR itu sendiri sama dengan halnya dengan materi muatan undang-undang. Apabila materi muatannya sama, maka batu uji serta lembaga yang mengujinya juga sama. Dengan demikian, MK berwenang menguji Tap MPR terhadap UUD.

P a g e | 36


BAB V PENUTUP

1. Tap MPR harus diuji karena telah termasuk dalam bagian dari hirarki peraturan perundangundangan

di

Indonesia.

Setiap

peraturan

perundang-unndangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya karena norma hukum itu berjenjang dan sistematis seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen. Tapi MPR harus diuji agar terjadi harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan yang ada. 2. Tap MPR perlu diuji Karena materi muatan yang terdapat di dalamnya sama dengan materi muatan undang-undang. Sehingga perlu diberi ruang dalam pengujiannya sehingga dapat terakomodir

hak-hak

masyarakat

yang

terlanggar atas pemberlakuaannya. P a g e | 37


3. Secara filosofi hukum, Mahkamah Konstitusi yang lebih berwenang melakukan pengujian terhadap Tap MPR karena MK sebagai lembaga pengawal konstitusi (UUD) berwenang menguji produk hukum yang berada di bawah undangundang dan dan menjadikan UUD sebagai batu uji dalam penliaianya.

P a g e | 38


DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku : Muhammad Siddiq Armia, Perundang-Undangan, Publisher, 2011

Studi Epistemologi Jakarta: Teratai

Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Konstitusi, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005 S. Toto Pandoyo, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992 Sri

Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 2006

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, cet. XI, Yogyakarta : Kanisius, 2006. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi ke-4, cet. II Yogyakarta : Liberty, 1999 P a g e | 39


JimlyAsshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006. Hans Kelsen,Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (terj. Raisul Muttaqien), cet. V, Bandung : Nusa Media, 2010. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Yogyakarta : Penerbit UAJY, 2010.

Hukum,

Jurnal : Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.

P a g e | 40


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Biodata Diri Nama Tempat / Tgl. Lahir Jenis kelamin Agama Kebangsaan / Suku Status Alamat

Email/web

: Riki Yuniagara : Terbangan, 02 Juni 1989 : Laki-Laki : Islam : Indonesia / Aceh : Belum Kawin : Jl. Rukoh Utama No. 3, Lr. Lam Ara, Desa Rukoh, Banda Aceh. : [email protected] www.rikiyuniagara.wordpress.com

P a g e | 41


b. Riwayat Pendidikan 1. SD Negeri 1 Blangpidie Berijazah Tahun 2001 2. SLTP N 2 Blangpidie Berijazah Tahun 2004 3. SMA N 1 Blangpidie Berijazah Tahun 2007 4. Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN ArRaniry Banda Aceh Tahun 2012. 5. Strata 2 (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tahun masuk 2014 s/d sekarang 6. Program Pendidikan dan Peningkatan Mutu Dosen Muda (P3MDM)/SPU Ke-35 di IAIN ArRaniry Tahun 2013 c. Riwayat Pekerjaan 1. Asisten Pengacara Publik di YLBHI-LBH Banda Aceh tahun 2014 s/d sekarang 2. Asisten Dosen di Fakultas Syariah UIN ArRaniry Tahun 2014 s/d sekarang 3. Lembaga Survei (LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center) Tahun 2013 s/d 2014 4. Lembaga Peneitian The Aceh Institute Tahun 2009 s/d 2010

P a g e | 42


d. Pengalaman Organisasi 1. Ketua DPD LPLHI-KLHI Aceh Barat Daya Tahun 2014-2015 2. Wakil Ketua Koordinatoriat Wilayah Kesatuan Mahasiswa Islam Provinsi Aceh Periode 20132015 3. Pengurus Pemuda Islam Provinsi Aceh Periode 2013-2016 4. Sekretaris Kabinet BEMA IAIN Ar-Raniry Tahun 2011-2012 5. Pengurus BEM se-Aceh Tahun 2012-2013 6. Ketua Umum MPM Fakultas Syariah Tahun 2010-2011 7. Peneliti Muda The Aceh Institute tahun 2009 8. Ketua Litbang Himpunan Mahasiswa Islam Kom. Fak. Syariah Tahun 2010 9. Ketua HUAL Himpunan Pelajar Mahasiswa ABDYA (HIPELMABDYA) Tahun 2010-2012 10. Wakil Ketua HMJ-SPH Tahun 2009-2010 11. Wakil Ketua Lembaga Seni Mahasiswa Islam HMI Tahun 2009-2010 12. Dewan Pembina HMJ-SPH Tahun 2010-2011 13. Ketua Komisi Pemilihan Raya Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2010 P a g e | 43


14. Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2011 15. Penanggungjawab Tabloid Media Diplomasi dan Aspirasi (MEDIASI) Tahun 2010-2011 e. Pelatihan dan Kegiatan yang diikuti 1. Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Banda Aceh Tahun 2014 2. Debat Konsitusi Tahun 2012 di Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry 3. Jelajah Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2011 4. Bakti Sosial IAIN Ar-Raniry Di Kabupaten Simeulue Tahun 2009 5. Bakti Sosial BEMA IAIN ar-Raniry di Kecamatan Tangse Tahun 2012 6. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa IAIN ArRaniry Tahun 2010 7. Seminar Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2011 8. Kampanye Pendidikan di Kabupaten ABDYA Tahun 2009 9. Sosialisasi Napza dan HIV/AIDS di ABDYA Tahun 2009 P a g e | 44


10. Pelatihan tentang Revitalisasi lembaga Keuangan Syari’ah Tahun 2009 11. Pelatihan Manajemen Keuangan Tahun 2009 12. Pelatihan Spiritual Awareness and Leadership Training Tahun 2010 13. Training Motivation and Public Speaking Tahun 2010 14. Seminar Nasional “Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Mensukseskan Pemilikada Aceh” Tahun 2011 15. Pelatihan Sehari Pertolongan Pertama dan kesiagaan Menghadapi Bencana Tahun 2008 16. Survey “Pelayanan Publik” di Kabupaten ABDYA tahun 2010 17. Survey “Musyawarah Rencana Gampong (Musrembang)” di Banda Aceh tahun 2010 18. Kursus Bahasa Inggris “Basic Comversation” di KIES Aceh 2012 19. Kursus Test Of English Foreign Language (TOEFL) di Pusat Bahasa Unsyiah tahun 2013

P a g e | 45


f. Karya Ilmiah/Opini 1. Tanpa Negara Rakyat Hidup Sejahtera (diterbitkan di Website YLBHI-LBH Banda Aceh) tahun 2015 2. Kewenangan Judicial Review Terhadap TAP MPR RI (diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry ) tahun 2012 3. Keberadaaan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa di Kampus IAIN Ar-Raniry (diterbitkan Oleh IAIN Ar-Raniry) tahun 2012 4. Fungsionalitas Badan Legislatif Kampus (diterbitkan oleh tabloid MEDIASI) tahun 2011 5. Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/ Mesum di Kota Banda Aceh (diterbitkan Oleh The Aceh Institute) Tahun 2010 6. Sistem Kekerabatan Aceh Singkil (diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh) Tahun 2011 7. Buku Saku: Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (TAP MPR dari Masa Ke Masa). (diterbitkan melalui website: www.rikiyuniagara.wordpress.com)

P a g e | 46


8. Dan masih banyak tulisan lainnya yang berbentuk Opini dan Karya Ilmiah dalam website www.rikiyuniagara.wordpress.com

P a g e | 47

PENGUJIAN TAP MPR (Suatu Kajian Filsafat)

Recommend Documents