Pengujian Substantif Atas Transaksi Prosedur Review Analitis Pengujian Rinci Atas Saldo Pengujian Kepatuhan Penyelesaian Penugasan Audit
Tedi – last 11/16
Review : PROSES AUDIT
Proses audit sektor publik terbagi atas 4 tahap, yaitu : 1. Merencanakan audit untuk memperoleh informasi yang relevan dengan cara yang paling efisien. 2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal auditan. 3. Menguji asersi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan menguji kepatuhan pada undangundang atau peraturan yang mengikat. 4. Melaporkan hasil audit.
TAHAP PENGUJIAN ASERSI PSP 02 SPKN untuk Standar Pelaksanaan ketiga : Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. …dst
Tujuan dari tahap pengujian asersi adalah untuk : 1. Memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material 2. Menentukan apakah auditan patuh pada peraturan perundang-undangan yang mengikat 3. Menilai efektivitas pengendalian internal melalui pengujian pengendalian yang dikoordinasikan dengan pengujian lainnya
…lanjutan
Tahap pengujian asersi berisi petunjuk untuk: 1. Mendesain dan melaksanakan pengujian substantif, pengujian ketaatan dan pengujian pengendalian. 2. Mendesain dan mengevaluasi sampel audit 3. Menghubungkan risiko dan materialitas dengan sifat, waktu dan luas pengujian substantif 4. Mendesain pengujian multi tujuan yang menggunakan sampel umum untuk menguji pengendalian yang berbeda dan transaksi yang spesifik.
…lanjutan
Dalam memutuskan jenis pengujian yang akan digunakan, auditor mempertimbangkan persuasif bukti (bukti yang kompeten dan cukup). Kategori bukti audit yang harus diperoleh auditor melalui pengujian substantif berupa : 1. Pemeriksaan secara fisik (physical examination) 2. Konfirmasi (confirmation) 3. Inspeksi (inspection) 4. Wawancara dengan klien/auditan (inquiries of the client) 5. Pelaksanaan kembali (reperformance) 6. Prosedur Analitis (analytical procedures) 7. Penghitungan Kembali (recalculation)
PENGUJIAN SUBSTANTIF Pengujian substantif adalah: prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kekeliruan moneter yang berpengaruh langsung terhadap kebenaran saldo-saldo akun dalam laporan keuangan. Terdapat 3 (tiga) macam pengujian substantif, yaitu : 1. Pengujian substantif atas transaksi, 2. Prosedur analitis, 3. Pengujian terinci atas saldo.
PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI Pengujian substantif atas transaksi dimaksudkan untuk menentukan apakah tujuan audit berkait transaksi (transactionrelated audit objectives) telah terpenuhi, yang meliputi : 1. Keterjadian/eksistensi (occurrence) – transaksi yang dicatat adalah benar-benar ada 2. Kelengkapan (completeness)– Semua transaksi yang terjadi dicatat. 3. Akurasi (accuracy) – transaksi yang dicatat dinyatakan dalam jumlah yang benar 4. Klasifikasi (clasification) – transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat. 5. Ketepatan waktu (timing) – transaksi dicatat pada waktu yang tepat 6. Posting dan ikhtisar (posting and summarizing) – transaksi telah diposting dan diikhtisarkan secara benar.
…lanjutan
Contoh : Tujuan pengujian substantif atas transaksi belanja barang untuk menentukan : 1. Apakah transaksi belanja yang dicatat benar-benar ada 2. Apakah transaksi belanja yang ada semua telah dicatat. 3. Apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar, 4. Apakah transaksi belanja telah diklasifikasikan dengan benar, 5. Apakah transaksi belanja telah dicatat pada periode yg tepat 6. Apakah transaksi belanja telah diposting & dikhtisarkan dengan benar. Untuk efisiensi :
Pengujian substantif atas transaksi biasanya disertai (bersamaan) dengan pengujian pengendalian.
Contoh : 1. Pengujian pengendalian yang mencakup dokumentasi dan pelaksanaan kembali biasanya digunakan dalam pengujian salah saji moneter (monetary misstatement) untuk transaksi yang sama. 2. Prosedur audit berupa pelaksanaan kembali (reperformance) biasanya secara bersamaan menyediakan bukti untuk pengendalian dan kebenaran moneter.
MODEL PERANCANGAN PENGUJIAN PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI .
Sumber : Arens et al (2014)
…
Program audit untuk Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi memuat : 1. Bagian penjelasan yang mencatat pemahaman yang diperoleh atas pengendalian intern, 2. Cakupan penjelasan dari prosedur-prosedur yang telah dilakukan ketika mendapatkan pemahaman atas pengendalian intern dan risiko pengendalian yang diperkirakan. Faktor yang dipertimbangkan : 1. Hasil penilaian awal atas pengendalian internal, 2.Memperkirakan risiko pengendalian, 3.Evaluasi biaya dan manfaat dari pengujian pengendalian.
…
Langkah perancangan program Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi : 1. Menetapkan tujuan audit berkait transaksi. 2. Identifikasi pengendalian utama (key controls) untuk setiap tujuan audit berkait transaksi. 3. Merancang Pengujian Pengendalian, dengan menetapkan prosedur audit yang tepat, sampel, pemilihan item yang akan diuji, dan waktu pelaksanaan pengujian, 4. Merancang Pengujian Substantif atas Transaksi dengan menetapkan prosedur audit yang tepat, ukuran sampel, pemilihan item yang akan diuji, dan waktu pelaksanaan pengujian.
ALUR PERANCANGAN PENGUJIAN PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI
.
Sumber : Arens et al (2014)
…lanjutan
Bila dinilai berisiko, suatu pengecualian/deviasi dalam pengujian pengendalian yang mengindikasikan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, maka : auditor perlu melakukan pengujian substantif atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo untuk menentukan apakah salah saji tersebut benar-benar terjadi. Contoh : Ditemukan banyak dokumen SPM yang tidak disertai tanda tangan hasil verifikasi pejabat terkait atau diduga tanda tangannya palsu, Auditor harus melakukan pengujian substantif atas transaksi pengeluaran kas dengan cara memperluas pemeriksaan atas dokumen pelengkap SPM (Faktur pemasok ; BAST barang/jasa ; NPWP, SSP dan SPT pemasok) untuk memverifikasi kebenaran nilai faktur pemasok, perkaliannya, penjumlahannya serta meneliti kewajaran harga pembelian.
…lanjutan
Contoh Prosedur audit (untuk transaksi penerimaan kas) :
PROSEDUR ANALITIS Tujuan utama prosedur analitis yang dilakukan pada tahap pelaksanaan audit (sebagai bagian pengujian substantif ) dan pada tahap penyelesaian audit adalah : 1. Mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, dan mengurangi pengujian terinci atas saldo prosedur analitis pada tahap pelaksanaan audit. 2. Sebagai bentuk review yang bersifat final dalam menentukan salah saji material, atau masalah keuangan lainnya, disamping juga membantu auditor dalam memberikan pandangan secara objektif terhadap laporan keuangan yang diauditnya prosedur analitis pada tahap akhir penyelesaian audit.
…
Auditor mengembangkan ekspektasi saldo akun atau rasio keuangan dengan mempertimbangkan informasi yang berasal dari periode sebelumnya, data (rata-rata/tren) industri sejenis dengan BUMN/D, anggaran berikut rasio keuangan yang diestimasi milik entitas auditan, dan informasi non keuangan lainnya. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan sifat keterkaitan untuk menilai suatu data (misalnya saldo akun tertentu) berdasarkan ekspektasi auditor dengan mempertimbangkan : 1. Data industri/entitas yang tipikal, 2. Data untuk priode yang setara, 3. Ekspektasi hasil yang ditentukan oleh klien/auditan, 4. Ekspektasi hasil yang ditentukan oleh auditor, 5. Ekspektasi hasil berdasarkan data non finansial
…
Prosedur analitis dilakukan pada : 1. Tahap perencanaan guna memudahkan dalam menentukan sifat, keluasan dan waktu pelaksanaan prosedur audit, disamping membantu auditor memahami operasi/kegiatan/usaha auditan. 2.Tahap pelaksanaan audit sebagai bagian dari pengujian substantif, dimana pelaksanaannya sering digabungkan dengan prosedur audit lainnya. 3.Tahap akhir penyelesaian audit sebagai bentuk review yang bersifat final dalam menentukan salah saji material, atau masalah keuangan lainnya, disamping juga membantu auditor dalam memberikan pandangan secara objektif terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
…lanjutan
Perbedaan mendasar antara prosedur analitis pada tahap perencanaan dan prosedur analitis pada tahap pelaksanaan audit adalah : Pada tahap perencanaan, auditor mungkin menghitung rasio dengan menggunakan data interim, sedangkan Pada tahap pelaksanaan audit, auditor akan menghitung kembali rasio itu dengan menggunakan data setahun penuh (dalam bulanan/triwulan/semester). Manfaat prosedur analitis sebagai bukti audit bergantung kepada kemampuan auditor dalam mengembangkan ekspektasi mengenai saldo akun atau rasio keuangan tercatat yang semestinya.
…
Program audit untuk Prosedur Analitis terdiri atas prosedur audit dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang umum dan relevan dengan tujuan audit berkait transaksi/saldo/penyajian dan pengungkapan. Langkah perancangan prosedur analitis : 1. Menetapkan tujuan audit berkait transaksi/tujuan audit berkait saldo/tujuan audit berkait penyajian dan pengungkapan, 2.Menetapkan tipe data, dan nilai/jumlah yang menjadi kriteria/ acuan/pembanding, 3. Menentukan rasio finansial yang akan digunakan, dan merancang prosedur audit, 4.Memilih sampel akun, menentukan nilai/saldo akun yang akan dibandingkan/dihitung kembali (recalculation) 5.Menentukan waktu pelaksanaan prosedur analitis.
…
.
Sumber : Arens et al (2014)
…
BPK RI (2008) menyatakan bahwa prosedur analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara : 1. Analisis Data Analisa data dilakukan dengan cara menguji ketepatan penjumlahan antar akun/perkiraan serta kecukupan pengungkapannya dalam laporan keuangan. 2. Teknik Prediktif Teknik prediktif dilakukan dengan cara menguji lebih rinci kenaikan/penurunan nilai akun yang tidak biasa bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Analisis Rasio dan Tren Analisis rasio dan tren dilakukan dengan cara menguji lebih rinci rasio dan tren dari akun yang telah dilakukan pada prosedur analitis awal (pada tahap perencanaan audit).
…
Prosedur analitis dilakukan dengan cara membandingkan antara unsur-unsur laporan keuangan serta informasi nonkeuangan yang terkait secara terinci. sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Melalui prosedur analitis terinci, diharapkan pemeriksa dapat : 1. Menemukan hubungan logis penyajian antara masingmasing akun/perkiraan pada laporan keuangan. 2. Menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada akun/unsur laporan keuangan yang diperiksa, 3. Menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo.
…
Pada tahap pelaksanaan audit, prosedur analitis yang menggunakan saldo bulanan akan lebih efektif dalam melacak salah saji (misstatement) daripada prosedur analitis yang menggunakan saldo tahunan, dan perbandingan antara entitas yang sama jenis usaha/kegiatan/operasi-nya akan lebih efektif daripada perbandingan dengan seluruh entitas (entities-wide). Bila hasil prosedur analitis mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji (misstatement) , maka prosedur analitis tambahan dapat dilakukan atau auditor memutuskan untuk memodifikasi pengujian terinci atas saldo. Bila hasil prosedur analitis dapat diterima (reasonable), maka beberapa pengujian terinci atas saldo dapat dihapuskan atau jumlah sampel dikurangi.
…lanjutan
Contoh prosedur analitis untuk transaksi penerimaan kas pada tahap pengujian asersi : Auditor melakukan reperformance rekonsiliasi bank akhir tahun dengan basis 100%, kemudian membandingkan saldo akhir hasil rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, dan pos-pos rekonsiliasi lainnya, dengan hasil rekonsiliasi tahun sebelumnya pada periode yang setara. Bila terdapat perbedaan saldo kas, maka evaluasi dilakukan, dan bila ditemukan indikasi salah saji material, maka auditor akan mengembangkan prosedur analitis lebih rinci, dan atau melakukan pengujian terinci atas saldo
…
Catatan : BPK RI (2008) Pemeriksa melakukan analisis keseluruhan atas informasi keuangan dan nonkeuangan disertai dengan informasi yang didapatkan dari tanya jawab dengan manajemen mengenai kegiatan keuangan dan operasi. Prosedur analitis keseluruhan yang terarah akan membantu pemeriksa dalam mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan yang mendalam atau area-area yang berisiko rendah. Oleh karena itu, prosedur analitis dirancang untuk memberikan penjelasan atas perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang sudah diduga sebelumnya maupun tidak terduga, jumlah yang tertera dalam laporan keuangan, indikatorindikator penyajian, tren laba perusahaan (pen : BUMN/D), atau hal lain yang berhubungan dengan keuangan.
PENGUJIAN TERINCI ATAS SALDO Pengujian terinci atas saldo menghasilkan bukti audit yang andal karena diperoleh dari sumber yang independen. Tujuan pengujian terinci atas saldo : Menetapkan kebenaran jumlah uang (monetary correctness) dari akun-akun yang berhubungan sehingga dapat dikatakan sebagai pengujian substantif. Fokus Pengujian : Saldo-saldo akhir buku besar untuk LRA, LO, dan Neraca.
…
Faktor yang dipertimbangkan dalam merancang pengujian terinci atas saldo adalah : 1. Kebutuhan untuk memperkirakan dampak dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis sebelum pengujian-pengujian ini dilakukan. Perkiraan ini penting karena auditor seharusnya merancang pengujian terinci atas saldo pada tahap perencanaan sedangkan rancangan yang memadai bergantung dari hasil pengujian yang lain. 2. Perkiraan bahwa akan ada sedikit bahkan tidak ada pengecualian dalam pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis, kecuali ada alasan yang lain untuk meyakini hal sebaliknya.
…
Metodologi dalam perancangan pengujian terinci atas saldo berorientasi pada tujuan audit berkait saldo, yaitu : 1. Identifikasi risiko usaha/kegiatan auditan yang dapat mempengaruhi saldo akun, 2. Menetapkan nilai tolerable misstatement dan menentukan inhern risk dari akun tersebut. 3. Menetapkan risiko pengendalian untuk siklus transaksi yang melibatkan akun tersebut. 4. Merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi atas transaksi yang melibatkan akun tersebut. 5. Merancang dan melakukan prosedur analitis untuk akun tersebut. 6. Merancang pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan audit berkait saldo *).
… *) penjelasan :
Bila hasil dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis tidak konsisten dengan perkiraan maka pengujian terinci atas saldo harus diubah sebagai bagian dari perkembangan pelaksanaan audit. Keputusan dalam perancangan pengujian terinci atas saldo mempertimbangkan faktor : 1. Risiko usaha/kegiatan auditan yang mempengaruhi saldo akun Inhern risk dari akun yang akan diuji, 2. Tolerable misstatement dari akun yang akan diuji, 3. Control risk untuk siklus transaksi yang melibatkan akun yang akan diuji, 4. Acceptable audit risk yang ditetapkan pada tingkat laporan keuangan yang diaudit, 5. Hasil Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas transaksi atas transaksi yang melibatkan akun yang akan diuji. 6. Hasil Prosedur Analitis untuk akun yang akan diuji.
…
Langkah perancangan Pengujian Terinci Atas Saldo : 1. Evaluasi terhadap faktor materialitas dan risiko audit, risiko fraud yang mempengaruhi akun tertentu, hasil pengujian
pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi atas transaksi yang melibatkan akun yang akan diuji, serta hasil prosedur analitis untuk akun yang akan diuji, 2. Menetapkan tujuan audit berkait saldo existence ; completeness ; accuracy, clasification ; cut-off ; details tie-in realizable value ; rights and obligations 3. Menetapkan prosedur audit 4. Menetapkan ukuran sampel 5. Menetapkan item yang akan diuji 6. Menetapkan waktu pelaksanaan pengujian.
ALUR PERANCANGAN PENGUJIAN TERINCI ATAS SALDO
.
Sumber : Arens et al (2014)
…lanjutan
Catatan : Luas dari pengujian terinci atas saldo bergantung dari hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis untuk akun tersebut.
Pengujian terinci atas saldo relatif mahal dalam pengiriman konfirmasi dan penghitungan fisik aktiva, oleh karena itu auditor biasanya mencoba untuk merencanakan audit yang meminimalkan penggunaan pengujian ini.
…lanjutan
Contoh Pengujian Terinci Atas Saldo Kas di Kas Daerah :
…lanjutan
Catatan : 1) Expanded Test pada Rekonsiliasi Bank : Pengujian ini dilakukan bila auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun anggaran dengan sengaja telah disalah-sajikan. Tujuan pengujian : a. Memverifikasi semua transaksi kas yang dicatat dalam jurnal untuk bulan terakhir tahun anggaran berjalan, b. Memverifikasi kebenaran/kelengkapan pos-pos yang dimasukan dalam rekonsiliasi.
…lanjutan
2) Pembuktian Kas : Pembuktian kas dilakukan bila pengendalian internal atas kas dinilai tidak memadai. Pembuktian kas meliputi prosedur audit : a. Rekonsiliasi saldo kas pada Rekening Koran dengan saldo kas pada Buku Besar untuk periode tertentu. b. Rekonsiliasi penerimaan kas yang disetor dengan jurnal penerimaan kas untuk periode tertentu. c. Rekonsiliwasi saldo kas pada Rekening Koran dengan saldo kas pada Buku Besar pada akhir periode pembuktian kas.
…lanjutan
3) Pengujian untuk menemukan Kitting. Kitting merupakan tindak kecurangan penggelapan kas dengan menutupi defalkasi atas kas melalui transfer uang dari satu bank ke bank lain pada periode mendekati akhir periode akuntansi, dan mencatat transaksinya secara tidak pantas. Dalam melaksanakan transfer tersebut, pelaku mengupayakan agar cek disetorkan secara lambat sehingga tidak dapat dikliring oleh bank pertama sampai akhir periode akuntansi. Aktivitas transfer tersebut akan dicatat pelaku sebagai aktiva (kas) pada kedua bank tersebut.
PENGUJIAN KEPATUHAN Standar Audit relevan : 1. SPKN - SPPK-PSP 02(19.a) menyatakan bahwa auditor harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan (BPK RI, 2007). 2. GAO - Financial Audit Manual (s.410.01) mensyaratkan bahwa selama fase pengujian, auditor harus mengumpulkan bukti audit yang berkenaan salah satunya adalah kepatuhan entitas auditan terhadap peraturan perundang-undangan (Rahmadi dkk, 2012). 3. GAAS - AU-C 935-10 mencantumkan audit kepatuhan pada sektor publik (pemerintahan) bertujuan untuk memperoleh bukti audit guna mendukung opini, dan pelaporan mengenai tingkat kepatuhan entitas terhadap batasan hukum dan peraturan (Flood, 2015).
…lanjutan
Pengujian Kepatuhan (Compliance Test) adalah : Pengujian atas bukti transaksi yang dicatat entitas (misal : pemerintah) untuk : 1. Mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan (regulasi/peraturan). 2. Bahan pertimbangan (bila terjadi penyimpangan) auditor dalam menilai pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern.
Pengujian Kepatuhan bisa dilakukan selama audit interim dan dilanjutkan setelah entitas pemerintah melakukan penutupan buku pada akhir tahun anggaran.
…
Pengujian/pemeriksaan kepatuhan dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap pendeteksian salah saji material pada laporan keuangan sebagai dampak ketidakpatuhan entitas auditan terhadap batasan hukum dan peraturan. GAAS seperti yang dikutip oleh Flood (2015 : 580) menetapkan langkah-langkah dalam pemeriksaan kepatuhan sbb : 1. Menetapkan tingkat meterialitas yang diaplikasikan berdasarkan pemeriksaan kepatuhan (AU-C 935.13), 2. Mengidentifikasi/menentukan program pemerintah yang akan diuji kepatuhannya (AU-C 935.14), 3. Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk memperoleh pemahaman yang memadai berkenaan dengan tuntutan kepatuhan (AU-C 935.15) 4. Mengembangkan prosedur audit bila terdapat risiko signifikan terkait ketidakpatuhan prosedur audit meliputi pengujian terinci atas saldo untuk memperoleh bukti audit yang cukup (AU-C 936.18 & 20).
…
Catatan : Pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan prosedur penilaian risiko dipandang tidak cukup dalam pengujian kepatuhan. Kecuali (1) terdapat ekspektasi bahwa efektivitas pengendalian sesusai dengan kepatuhan (effectiveness of controls over compliance), (2) pengujian substantif tidak mampu menyediakan bukti audit yang cukup sehingga Pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan prosedur penilaian risiko Prosedur audit untuk pengujian kepatuhan juga harus mencakup kejadian setelah tanggal neraca guna mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan kepatuhan entitas auditan Evaluasi atas kecukupan dan ketepatan (appropriateness) bukti audit diperlukan untuk memberikan opini berkenaan dengan aspek-aspek kepatuhan.
…lanjutan
Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan, auditor perlu memperhatikan : 1. Kelengkapan bukti pendukung (Supporting Documents) 2. Kebenaran perhitungan matematis (Footing, Cross Footing, Extension) 3. Otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang 4. Kebenaran nomor perkiraan yang didebet/kredit 5. Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar.
…lanjutan
Sifat dan luas pengujian kepatuhan (compliance tests) ditetapkan berdasarkan batasan hukum dan peraturan (provision of laws and regulations) : 1. Transactions based provision Kepatuhan ditentukan berdasarkan transaksi secara individual. (Pelaksanaannya dapat digabung dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 2. Quantitative based provision Kepatuhan ditentukan berdasarkan ikhtisar/akumulasi informasi kuantitatif dengan batasan nilai/jumlah minimum dan maksimum, atau jumlah yang menjadi pagu/target, misal : pagu belanja, pagu biaya proyek, target pendapatan pajak dll). 3. Procedural-Based Provision Kepatuhan ditentukan berdasarkan kebijakan/prosedur yang harus diimplementasikan oleh entitas auditan dalam pelaksanaan anggaran (pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan penerimaan/pengeluaran).
PENYELESAIAN PENUGASAN AUDIT Pada fase penyelesaian penugasan audit, auditor mengevaluasi bukti audit untuk menentukan prosedur audit tambahan guna memenuhi tujuan audit berkait penyajian dan pengungkapan, yaitu : Occurance and rights and obligations ; completeness ; clasification and understandability, dan ; accuracy and valuation. Penyelesaian penugasan audit keuangan merupakan kegiatan untuk mereview tiga hal, yaitu: 1. Kewajiban kontinjensi, 2. Kontrak/komitmen jangka panjang, dan ; 3. Kejadian setelah tanggal neraca.
Kewajiban Kontinjensi Kewajiban kontinjensi merupakan : 1. Kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau ; 2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena entitas tidak ada kemungkinan mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya dan jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Kewajiban kontinjensi diakui bila terdapat kondisi : 1. Terdapat potensi pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini, 2. Terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa yang akan datang, 3. Outcome ditentukan oleh peristiwa yang akan datang.
…
Contoh kewajiban kontinjensi antara lain : 1. Permasalahan hukum yang masih tertunda terkait hak dan kewajiban entitas, 2. Kemungkinan klaim, 3. Jaminan entitas atas barang /jasa. Tujuan utama memverifikasi kewajiban kontinjensi adalah : 1. Mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontinjensi untuk menentukan apakah kontinjensi telah diklasifikasikan secara tepat (tujuan audit berkait penyajian dan pengungkapan dalam hal Klasifikasi). 2. Mengidentifikasi kemungkinan terdapatnya kontinjensi yang belum disajikan/diungkapkan (tujuan audit berkait penyajian dan pengungkapan dalam hal kelengkapan).
…
Prosedur audit yang umum digunakan untuk mencari kewajiban kontinjensi : 1. Wawancara dengan manajemen (lisan dan tertulis) tentang kemungkinan kontinjensi yang tidak tercatat. 2. Review atas laporan terkait kewajiban perpajakan pada periode berjalan dan periode sebelumnya. 3. Review atas risalah rapat pimpinan/manajemen puncak terkait indikasi tuntutan hukum atau kontinjensi lainnya. 4. Analisis atas biaya legal/hukum untuk periode yang diaudit dan mereview dokumen dan laporan dari penasihat hukum terkait indikasi kewajiban kontinjensi, terutama tuntutan hukum dan kewajiban pepajakan yang tertunda. 5. Meminta keterangan dari Pengacara klien terkait status tuntutan hukum atau kewajiban kontinjensi lainnya (bila ada).
…
4. Review atas kertas kerja audit terkait informasi yang dapat mengindikasikan kontingensi potensial. 5. Memeriksa perjanjian/kontrak yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi dari saldo yang digunakan/tidak digunakan. Bila disimpulkan bahwa terdapat kewajiban kontinjensi, maka auditor harus mengevaluasi signifikansi kewajiban potensial dan sifat dari pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti tentang timbulnya hak dan kewajiban (tujuan audit berkait penyajian dan pengungkapan dalam hal hak dan kewajiban – rights and obligations).
Komitmen/Kontrak Jangka Panjang Review atas kontrak/komitmen jangka panjang yang dibuat entitas auditan bermanfaat untuk memperoleh informasi yang meyakinkan mengenai : 1. Hasil yang diharapkan dari tuntutan hukum yang ada (bila ada), 2. Jumlah/nilai kewajiban yang mungkin timbul, 3. Biaya pengadilan (bila ada). Prosedur audit yang umum digunakan untuk mengevaluasi komitmen/kontrak jangka panjang adalah melakukan wawancara (inquiry) dengan penasehat hukum auditan dengan maksud : 1. Mengetahui proses hukum di pengadilan (bila ada), 2. Mengetahui klaim terhadap auditan, 3. Mengidentifikasi pihak lain yang terlibat.
…
Kendala utama wawancara dengan penasehat hukum auditan adalah adanya penolakan oleh penasehat hukum untuk memberikan informasi lengkap dengan alasan : 1. Penasehat hukum tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai kewajiban kontinjensi, 2. Penasehat hukum berpandangan bahwa informasi yang diminta bersifat rahasia. Bila penasehat hukum menolak memberikan informasi yang diperlukan maka auditor harus memodifikasi laporan audit untuk mencerminkan kurangnya bukti yang tersedia karena pembatasan ruang lingkup audit, sehingga opini yang diberikan mungkin berupa Wajar Dengan Pengecualian, tau bahkan Menolak Memberikan Pendapat.
Bila hasil reviu ditemukan kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan bersifat material terhadap laporan keuangan maka auditor harus menyampaikan informasi yang lengkap kepada manajemen auditan untuk ditindaklanjuti dengan membuat addendum kontrak guna menghindari kerugian yang lebih besar
Kejadian Setelah Tanggal Neraca Auditor perlu mereview kejadian setelah tanggal neraca yang berdampak material terhadap informasi keuangan dalam laporan keuangan entitas auditan, dan mereviu apakah kejadian tersebut telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dua jenis kejadian setelah tanggal neraca yang memerlukan pertimbangan oleh manajemen dan evaluasi oleh auditor : 1. Kejadian yang berdampak secara langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian jumlah/saldo dalam laporan keuangan tahun berjalan misal : Wajib Pajak dinyatakan bankrut, padahal SKP telah diterbitkan sebelumnya, atau ; Penyelesaian proses pengadilan yang jumlah/nilai uangnya berbeda dibanding yang tercapat dalam pembukuan. 2. Kejadian yang tidak berdampak secara langsung terhadap jumlah/saldo dalam laporan keuangan tahun berjalan, tetapi memerlukan pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan misal : Penurunan nilai pasar efek BUMN yang bersifat sementara, atau ; Penerbitan obligasi.
…
Kategori prosedur audit untuk mereview kejadian setelah tanggal neraca : 1. Prosedur audit biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo rekening akhir tahun, meliputi pengujian cutoff dan penilaian sebagai bagian dari pengujian terinci atas saldo misal : menguji kolektibilitas piutang dengan memeriksa penerimaan kas setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi nilai penyisihan piutang tak tertagih. 2. Prosedur audit khusus untuk menemukan kejadian/transaksi yang harus diakui sebagai kejadian setelah tanggal neraca. Pengujian dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai informasi yang seharusnya dimasukan dalam saldo akun tertentu dalam laporan keuangan, atau yang memerlukan penjelasan (catatan kaki) untuk memenuhi tujuan audit berkait penyajian dan pengungkapan dalam hal kelengkapan.
…
Prosedur audit yang bersifat khusus al : Review atas catatan (jurnal dan ledger) yang dibuat setelah tanggal neraca untuk menentukan eksistensi dan sifat transaksi yang signifikan berkaitan dengan periode berjalan. Review atas laporan-laporan internal yang dibuat setelah tanggal neraca untuk mengidentifikasi perubahan dalam operasi/usaha dibandingkan dengan hasil pada periode yang diaudit dan perubahan setelah periode yang audit berakhir. Memeriksa risalah rapat pimpinan/manajemen yang diterbitkan setelah tanggal neraca untuk menemukan kejadian setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pada periode berjalan. Melaksanakan prosedur analitis, mengevaluasi asumsi goingconcern, wawancara dengan manajemen auditan, dan mempelajari informasi lain yang berkenaan dengan basis pelaporan keuangan, misal : Laporan Tahunan Entitas Auditan
. tedi.doc
Disclaimer : Sumber referensi dapat dilihat pada tautan http.//tedirustendi32.wordpress.com/… pada laman yg terkait
