Penguatan Partisipasi dan Perbaikan Keterwakilan Politik Melalui Pembentukan Blok Politik Demokratik
Pendahuluan • Pokok – Pokok Temuan Survei Nasional Demos (2007 – 2008) : • Demokrasi masih goyah: kemerosotan dalam berbagai instrumen: kebebasan dasar (basic freedom) dan representasi. Termasuk kondisi hak sosial ekonomi yang jauh dari memadai. • Kerangka politik nasional bagi demokratisasi telah cukup tersedia dan berfungsi, namun dalam beberapa konteks politik lokal, ternyata bayangan kuat komunalisme lokal sangat jelas terlihat (menguatnya identitas sebagai anggota komunitas agama atau etnis dalam isu Pilkada dan pemekaran). Sementara Lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan masyarakat di tingkat lokal masih sangat terbatas • Elite berpengaruh yang didominasi oleh kalangan pemerintahan dan parlemen di segala tingkatan melakukan penyesuaian terhadap seluruh perangkat demokrasi, mereka melakukan konsolidasi terhadap demokrasi mereka memonopolinya dan membengkokkannya demi kepentingan sendiri dan enggan memajukan perangkat-perangkat demokrasi yang berkaitan dengan representasi popular yang lebih luas • Para aktor alternatif lebih memilih jalur langsung dalam politik (jalur pintas populis) ketimbang membangun kapasitas organisasional di kalangan mereka untuk memperkuat posisi tawar.
Pendahuluan • Rekomendasi Pembentukan Blok Politik Demokratik (BPD) yang merupakan wadah gerakan sosial untuk membangun jaringan yang kuat, antara gerakan masyarakat sipil (LSM dan OR) yang terdapat di berbagai tempat, dengan aktivitas politik yang terorganisir (parpol, parlemen dan berbagai lembaga representasi lainnya). Tujuannya : • Untuk menegakkan kembali jalannya demokratisasi Indonesia, ada keharusan memperkuat kembali bentuk-bentuk representasi popular dalam tiga dimensinya: representasi politik, representasi kepentingan, dan partisipasi langsung. • Penguatan representasi popular harus dikembangkan di tingkat lokal maupun nasional melalui bentuk-bentuk pengorganisasian yang memungkinkan terjadinya linkage antara komunitaskomunitas demokratik di kedua level itu. • Untuk itu diperlukan upaya pembangunan blok-blok politik demokratik yang dimaksudkan pula sebagai langkah-langkah kongkret demonopolisasi sistem representasi dan sistem kepartaian yang semakin lama semakin tertutup.
Pendahuluan • Prinsip BPD • Berfungsi sebagai lembaga intermediari antara jaringan, gerakan dan organisasi yang terfokus pada isu dan kepentingan tertentu, dan aktivitas politik terorganisir seperti partai politik dan berbagai lembaga representasi lainnya. • Beranggotakan LSM, OR, ORMAS, Individu (partisan atau bukan partisan, jika partisan tidak mewakili parpolnya) • Cara kerjanya bersifat permanen. Sangat berbeda dengan Aliansi yang sifatnya temporal, isunya spesifik, dan jangka pendek • BPD dibentuk di tingkat Nasional, namum dibangun dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi
• BPD untuk memperkuat kapasitas gerakan pro-demokrasi demi mendorong perbaikan representasi/keterwakilan politik dan menjadi ruang bagi partisipasi warga/publik • BPD dibentuk atas minimal platform yang mengakomodasi dan menyuarakan kepentingan orang banyak • Agenda BPD (1) untuk melindungi demokratisasi berbasis HAM –termasuk hakhak sipil dan politik serta bentukbentuk representasi politik yang lebih demokratis (2) untuk memajukan pemerintahan lokal yang partisipatoris, termasuk participatory budgeting, untuk memajukan partisipasi perempuan. • Sumber pendanaan BPD : iuran anggota dan sumbangan sukarela
Aktivitas politik terorganisir
BLOK POLITIK DEMOKRATIK
Organisasi Rakyat
Asosiasi masyarakat sipil (LSM)
5
Gambaran Umum Inisiasi BPD di 15 Wilayah:
Maluku Kotamadya Banjarmasin
Kalimantan Selatan NTT Kab. Batang Sumatera Utara Jawa Timur
Kab Serang Kab Tangerang Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Jakarta 2009 - 2011
NTB Bangka Belitung
Pendahuluan • Setelah lebih 4 tahun, gagasan dan pembentukan BPD perlu dilihat kembali dan dievaluasi lewat pertanyaan: -Apakah BPD berhasil dibentuk dan berkelanjutan? -Apakah BPD mampu menjadi ruang untuk partisipasi publik dan perbaikan representasi politik? Apakah peluang dan tantangannya? • Karena keterbatasan sumber daya, tidak semua BPD dikaji, namun hanya BPD di empat daerah (Kab Batang, Kab OKI, Kab Serang dan Kota Kupang). Keempatnya bukan sampel, namun studi kasus di mana kita bisa tetap untuk mengkaji/mempelajari soal implementasi BPD ini.
Temuan • BPD diterjemahkan secara beragam menurut pemahaman, kebutuhan, karakter dan konteks organisasi ditingkat lokal • Bahwa upaya untuk menjembatani berbagai gerakan dan LSM berdasarkan kepentingan multi-sektoral dan solidaritas (seperti dicoba oleh Blok Politik Rakyat Serang (BPRS), Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dan Blok Politik Masyarakat Sipil (BPMS) NTT belum menemukan cara, pengelompokan masih berdasarkan isu setelah itu kembali ke organisasi masing – masing.
Temuan • Sebagai aliansi permanen di satu sisi, jaringan, gerakan dan organisasi yang fokus pada isu-isu dan kepentingan tertentu, dan di sisi lain, partai politik dan kandidat masih belum bisa bertemu (Partai Politik tidak mengakomodasi kepentingan BPD, jaringan tidak mendukung pencalonan kandidat melalui partai politik tertentu, kandidat terpilih berhadapan dengan kapasitas birokrasi yang lemah) • BPD dapat menjadi kendaraan untuk membawa orang – orang ke posisi gubernur, bupati, anggota legislatif namun konsep go politics belum dapat dibedakan yang diusung BPD atau organisasi lain
Temuan • BPD masih bertumpu pada kekuatan figur dan infrastruktur salah satu organisasi/inisiator di sisi lain figur - figur kuat di lokal justru menyebabkan fragmentasi (kecenderungan oportunisme aktor prodemokrasi) • Bahwa upaya untuk menyatukan berbagai kelompok dan individu yang ingin mempengaruhi berbagai pemilihan berdasarkan prioritas mereka bukannya 'masyarakat dimobilisasi' masih dipengaruhi oleh politik uang, kekuatan oligarki politik di tingkat lokal dan politik kekerasan oleh preman
Temuan • BPD yang dalam pengambilan keputusan didasarkan prinsipprinsip demokrasi deliberatif belum dapat mencegah konflik internal • BPD belum dapat membuat kontrak politik secara “terlembaga” untuk memperjuangkan minimal platform dan agenda BPD. Sejauh yang dijalankan adalah kontrak politik oleh organisasi.
Temuan • Konsolidasi BPD lebih banyak terjadi untuk merespon momentum elektoral namun disisi lain BPD telah berfungsi sebagai “alat pendidikan politik” bukan hanya capaian politik elektoral • Proses mengembangkan partisipasi publik terjadi di empat wilayah BPD, dapat dilihat dari proses upaya melibatkan kelompok sosialpolitik di tiap lokal dengan tantanganya masing-masing. • BPD telah dapat mengambil ruang-ruang publik (munculnya kelompok – kelompok pra politik yang mengkritisi isu dan anggaran) serta dapat melakukan advokasi isu-isu yang beragam
Kesimpulan BPD mengalami dinamikanya sendiri sesuai konteks dan kondisi subjektif BPD di tingkat lokal BPD salah satu modal politik di tingkat lokal yang masih relevan terutama belum dapat memecahkan persoalan utama (perbaikan representasi politik, representasi kepentingan, dan partisipasi langsung) akan tetapi perlu mencari kesepakatan baru untuk peran, capaian, strategi dan menempatkan peran BPD agar berbeda dgn LSM dan kelompok sosial lainya. Persoalan strategis adalah menempatkan peran BPD dalam konteks dan definisi “Partisipasi politik publik” yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks intervensi kekuasaan formal di tingkat lokal akan tetapi juga melalui gagasan politik deliberatif (menghubungkan dengan kelompok – kelompok pra politik sebagai basis pengembangan gerakan prodemokrasi)
Terimakasih
