BAB V PROSES POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

BAB V PROSES POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

5.1 Partai Rakyat Demokratik 5.1.1 Pembentukan Formasi Partai Kiri Kelahiran PRD di tengah tekanan Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari pasang surut gerakan anti kediktatoran yang dipelopori oleh mahasiswa pada awal 1980an. Upaya merintis persatuan gerakan yang memiliki sentimen kerakyatan telah dimulai sejak 19831. Gerakan dengan sentimen kerakyatan tersebut berakar pada gerakan sosial demokratik yang sebelumnya didominasi oleh kelompokkelompok yang memiliki pertautan dengan generasi muda PSI para aktivis 1970an yang berada di luar pemerintahan. Pada dekade 1980an, beberapa aktivis pergerakan berangkat ke Filipina untuk belajar gerakan massa disaat Negara ini sedang bergejolak. Mereka mulai mempelajari teknik pengorganisiran dan mobilisasi massa melawan kediktatoran Marcos yang juga menggunakan militer sebagai alat kekuasaannya. Pengalaman mereka di Filipina membawa pada kesimpulan bahwa mahasiswa tidak dapat melawan kediktatoran Orde Baru tanpa bantuan elemen sosial lainnya2. Sepulangnya dari Filipina, para aktivis ini mengenalkan pendekatan “live-in”

1

Menurut Daniel Inderakusuma (salah satu inisiator PRD) pada orasi politiknya di ulang tahun ke17 PRD. prd.or.id: http://www.prd.or.id/berita/20130724/orasi-danial-indrakusumah-salah-satupendiri-prd-pada-hut-prd-ke-17.html 2 Mengenai keterlibatan kaum pergerakan Indonesia pada dekade 80an di Filipina selengkapnya dapat dibaca pada Max Lane, 2007, Bangsa Yang Belum Selesai. Freedom institute.

88

89

(hidup dan berjuang bersama) yang menuntut mahasiswa tinggal bersama petani dan buruh di rumah serta komunitas mereka (Lane, 2007;136). Periode awal 1980an adalah periode awal proses teoritis dan organisasional bagi politik sayap kiri. Proses teoritis kelompok kiri kembali dimulai melalui tulisan-tulisan Arif Budiman dan perdebatannya dengan tokohtokoh pendidikan di Harian Kompas (1985-1987). Budiman mengembalikan kajian Marxisme dengan mengenalkan teori ketergantungan, analisis kelas, dan kritik terhadap kapitalisme namun dalam bentuk yang lebih kontemporer. Sejak itu banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji pemikiran Marxisme dan mulai mencari referensi mengenai Marxisme3. Proses berikutnya adalah proses organisasional, para mahasiswa mulai membentuk kelompok-kelompok studi dan bersentuhan dengan sektor sosial lainnya melebihi pekerjaan “penelitian sosial” dan proyek “peningkatan pendapatan” seperti yang dikenalkan oleh LSM/NGO. Kontak mahasiswa dengan sektor non-mahasiswa secara bertahap berubah menjadi pendidikan politik, advokasi, dan mobilisasi aksi massa. Proses organisasional yang lebih nyata dimulai ketika para aktivis mahasiswa yang menggunakan strategi advokasi, mobilisasi aksi massa dengan membentuk jaringan bawah tanah, atau jaringan tertutup yang tidak muncul di permukaan sebagai organisasi legal. Salah satu jaringan bawah tanah yang lahir pada akhir 1980an adalah Front Pemuda Nasional (FPN) yang merupakan hasil 3

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013, menjelaskan bahwa ide sosial demokrasi masuk berbarengan dengan ide kiri dari para intelektual yang belajar di luar negeri seperti Arif Budiman, Farchan Bulkin, dan Sritua Arif. Sedangkan di dalam negeri ide kritis juga mulai muncul dari Dawam Raharjo. Perdebatan mengenai kapitalisme juga mengemuka dari pemuatan perdebatan Arief Budiman dan Arsyad Bachtiar di harian Kompas pada tahun 1987.

90

kristalisasi gerakan kiri yang mengambil garis radikal. Organisasi ini membentuk banyak jaringan aktivis mahasiswa di kampus-kampus4. Para aktivis yang tergabung dalam FPN mulai masuk kedalam berbagai organisasi yang muncul di permukaan. Salah satunya adalah SKEPHI (Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia). Organisasi lingkungan hidup ini mengusung isu melampaui isu pelestarian hutan dan mulai mempromosikan pengorganisasian dan serangkaian aksi petani. SKEPHI sendiri memiliki majalah yang mencatat aksi-aksi protes kalangan gerakan yaitu majalah Progres5. SKEPHI mengalami perpecahan karena aktivitas radikalnya, diluar SKEPHI para anggota FPN membentuk organisasi lain yaitu YMB dan FBB. Dua orang anggota YMB yaitu Daniel Indrakusuma dan Wilson kemudian menjadi pendiri PRD, sementara anggota YMB lainnya seperti Hilmar Farid mendirikan lembaga kajian Marxis akademik bernama Jaringan Kerja Budaya (JKB). Organisasi lain diluar ketiga organisasi tersebut adalah Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) yang bersal dari sanggar-sanggar rakyat dan secara masif mendukung aksi-aksi protes terhadap Orde Baru melalui jalur kesenian. Organisasi ini dipimpin oleh seorang penyair yang tidak terkenal di kalangan sastra namun sangat dikenal di kalangan pergerakan karena puisi-puisi yang radikal, Widji Thukul.

4

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013, menyatakan bahwa formasi partai kiri awal dibentuk di Jakarta pada tahun pertengahan 1980an. Formasi ini menyebar ke Bandung dan Jogja setelah 1987. Sejak saat itu, FPN mulai mengorganisir kampus dan membentuk kelompok-kelompok diskusi dan aksi mahasiswa. 5 Progres diedit oleh dua figur SKEPHI yaitu Indro Cahyono dan Danial Indrakusuma. Mantan aktivis Malari, Aini Chalid juga terlibat dalam pendanaan majalah ini.(Lane, 2007)

91

Pada saat yang sama, komite-komite aksi mahasiswa yang menggunakan pendekatan mobilisasi massa di berbagai kota seperti Yogyakarta, Bandung, Medan dan kota-kota lainnya mulai berjejaring. Pada bulan November 1992 jejaring mahasiswa radikal ini mengadakan pertemuan dan membentuk organisasi pergerakan mahasiswa radikal berskala nasional yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), yang merupakan cikal bakal PRD. Selain SMID, muncul juga organisasi-organisasi massa yang terbangun karena kontak antara massa dengan mahasiswa radikal seperti STN, PPBI, JAKKER, SRI, dan SPRIM. Organisasi-organisasi ini memiliki kesamaan dalam pandangan politik dan strategi politik yaitu propaganda radikal dan aksi massa. Namun kesamaan ini bukanlah kebetulan, para pendiri organisasi ini berasal dari jaringan aktivis yang sama yaitu FPN. Peningkatan kekuatan mobilisasi dan perluasan propaganda politik mereka mengarahkan pada perkembangan bentuk organisasi baru yang mampu mengintegrasikan aktivitas politik dari organisasi-organisasi radikal tersebut sekaligus membuka peluang politik dengan pelibatan kelompokkelompok oposisi di luar lingkaran FPN. Pada tanggal 2 Mei 1994, organisasi-organisasi radikal ini mengadakan pertemuan di Gedung YLBHI untuk mendeklarasikan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD)6 yang menunjuk Sugeng Bahagijo sebagai ketuanya. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang menggabungkan aktivis mahasiswa dengan aktivis-aktivis sektor non mahasiswa dan mempelopori oposisi radikal pada masa pemerintahan Orde Baru. 6

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013, menjelaskan bahwa Persatuan Rakyat Demokratik dibangun untuk menyerap oposisi dari berbagai kalangan terutama mahasiswa dan kaum intelektual.

92

Pembentukan PRD sebagai organisasi payung berhasil mempelopori integrasi gerakan oposisi ekstra parlementer berskala nasional menghasilkan program politik yang radikal pada masa itu. PRD menuntut dibukanya ruang demokrasi seluas mungkin, pencabutan paket 5 Undang-Undang Politik 1985 dan pencabutan Dwifungsi ABRI (1999;21). Tuntutan ini dianggap sangat radikal karena pada saat itu kedua instrumen politik tersebut adalah tiang utama Orde Baru. Namun pada perjalanannya, para pimpinan PRD dianggap tidak optimal7 (PRD,1999;21). Maka, para deklarator PRD membentuk Komite Penyelamat Organisasi-Persatuan Rakyat Demokratik (KPO-PRD) yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko. Ketika para pengurus PRD tidak bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban, KPO-PRD kemudian membentuk Presidium Sementara Persatuan Rakyat Demokratik (PS-PRD) yang bertugas untuk menyelenggarakan kongres. Pelajaran dari gerakan anti-kediktatoran Marcos dan pengalaman para aktivis mengorganisir sektor non mahasiswa merupakan dua faktor utama yang melandasi strategi politik PRD. Faktor lain yang mempengaruhi strategi politik PRD adalah pentingnya terbitan independen yang dijadikan sebagai alat pengorganisiran. PRD (1999;17) menyimpulkan terdapat tiga tahapan utama pada awal pembangunan perlawanan yaitu; pengorganisiran aksi massa, mengorganisir terbitan, dan memberikan gagasan kerakyatan. 7

Inderakusuma (dalam wawancara 26/11/2013) menjelaskan bahwa pemecatan terhadap Sugeng Bahagio dilakukan karena penyelewengan terhadap hasil kongres Persatuan Rakyat Demokratik tentang resolusi Timor-Timur yang menyarankan dibentuknya referendum, sementara Sugeng menyelewengkannya dengan mengganti kata “referendum” dengan demokrasi. Selain itu, ia juga membentuk Persatuan Demokrasi Indonesia (PADI) diluar PS-PRD.

93

Jika dibandingkan dengan saat ini ketika ruang demokrasi sudah relatif terbuka tulisan, puisi, gambar, dan poster yang mengkritik pemerintahan secara radikal sudah dapat bertebaran, maka strategi radikalisasi PRD menjadi hal yang tidak asing. Namun pada masa kediktatoran Orde Baru tindakan ini dianggap sebagai provokasi yang mengarahkan massa untuk ber tindak subversi. Dampaknya adalah pemberangusan, penangkapan, dan penculikan bagi para pelaku tindakan subversi. 5.1.2 Pembentukan Partai Rakyat Demokratik Kongres pertama PRD8 memutuskan pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kemudian dideklarasikan di gedung YLBHI pada 22 Juli 1996. Keputusan lain dalam kongres PRD disimpulkan dalam dokumen Manifesto PRD yang dibacakan pada saat deklarasi. Kongres juga memutuskan Budiman Sudjatmiko sebagai Ketua Umum dan Petrus H. Harianto sebagai Sekjen PRD. Kepengurusan ini hanya berlangsung selama lima hari, pada tanggal 27 juli 1996, terjadi peristiwa kudatuli9 yang menuding PRD menjadi dalang kerusuhan. Tudingan ini berkembang menjadi tudingan tindakan makar pada setiap aksi massa PRD. Dalam waktu singkat, kader dan simpatisan PRD diburu oleh aparat sejak Januari hingga Juni 1997. Ketua umum PRD divonis 13 tahun, dan 13 pengurus/anggota PRD disidangkan dengan vonis beragam antara 1,5 tahun hingga 12 tahun. Pada bulan Januari 1998, kembali PRD dituduh

8

Kongres diselenggarakan pada 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh ratusan delegasi ormas sektoral dan peserta peninjau dari CNRM dan DSP (Australia). (PRD,1999;22) 9 Penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta oleh kelompok Soerjadi. Namun dicurigai pelakuknya adalah tentara. Hingga saat ini peristiwa Kudatuli tidak pernah diungkap secara jelas.

94

merencanakan teror bom setelah meledaknya sebuah bom di sebuah rumah susun di kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Selatan. Kejadian ledakan bom ini sempat memunculkan berbagai spekulasi baik di dalam PRD maupun di luar PRD. Tuduhan terhadap PRD sebagai pelaku ledakan bom tanah tinggi sulit untuk dielakkan karena seorang aktivisnya tertangkap10 dan ditemukan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan PRD dan pendanaan dari sejumlah politisi dan pengusaha. Para pimpinan PRD dipenjara menyatakan bahwa PRD tidak terlibat dalam kasus bom tanah tinggi, sebaliknya mereka menyatakan bahwa kasus tersebut adalah rekayasa ABRI. Sepanjang proses pembuktian

keterlibatan PRD,

Jakarta

mengalami

peningkatan eskalasi

demonstrasi yang mengarah pada people power untuk menggulingkan Orde Baru. Pada saat itu militer cepat tanggap dengan mengomandokan penculikan terhadap anggota-anggota PRD. Sejak saat itu, Orde baru melancarkan tuduhan bahwa PRD adalah komunis. Tuduhan tersebut diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan Mendagri Nomor 201-221 Tahun 1997 yang membubarkan dan menyatakan PRD dan ormas-ormasnya sebagai Organisasi Terlarang dengan alasan PRD tidak berasaskan Pancasila11. Tuduhan ini dibantah oleh Budiman Sudjatmiko sebagai ketua umum PRD dengan menggugat SK Mendagri tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun pada tahun 1999 PRD berhasil mengikuti pemilu,

10

Aktivis PRD yang ditangkap adalah Agus “Jabo” Priyono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PRD. 11 Kompas, 30 September 1997. Mulyana W.Kusumah pada ulang tahun ke-17 PRD menyatakan bahwa pembubaran PRD melalui SK Mendagri tersebut menggunakan Undang-undang Ormas tahun 1985 karena partai politik yang diakui oleh Orde Baru hanya PPP, PDI dan Golkar.

95

tuduhan komunis terhadap organisasi ini bertahan hingga kini dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap PRD. 5.1.3 Perjuangan Ekstra Parlementer dan Parlementer 5.1.3.1 Strategi Ekstra Parlementer Strategi ekstra parlementer atau strategi politik gerakan merupakan strategi dasar PRD, sedangkan strategi politik konvensional atau strategi parlementer seperti pembentukan partai untuk pemilu sebenarnya adalah perluasan dari strategi ekstra parlemen. Strategi ekstra parlementer PRD dibagi menjadi 3 bagian strategi yaitu; pertama, ideologi meliputi penerbitan bacaan dan pendidikan politik. Kedua, politik meluputi kampanye program, penggalangan front atau aliansi,dan aksi massa. Ketiga, Organisasi meliputi pembangunan struktur dan pembangunan sayap organisasi. Ketiga strategi ini dilakukan secara bersamaan dan saling berkaitan. Strategi ideologi merupakan upaya menandingi atau memberikan pembacaan alternatif terhadap frame media massa besar terhadap isu-isu politik terutama aksi-aksi massa yang dilakukan oleh PRD. Selain itu, koran partai juga digunakan untuk mengomunikasikan gagasan, membangun solidaritas, hingga melakukan pengorganisiran. Pada awal pendiriannya, PRD menerbitkan Progres sebagai media alternatif. Pada saat PRD bekerja klandestin diterbitkanlah Koran Pembebasan yang bertahan hingga tahun 2006. Koran ini kemudian digantikan dengan Koran Berdikari yang karena keterbatasan dana percetakan akhirnya dipindahkan dalam bentuk website. PRD menggunakan media elektronik sebagai

96

alat komunikasi, koordinasi internal dan meluaskan propaganda politiknya sejak periode klandestin pada masa Orde Baru. PRD yang kecil menggunakan internet lebih aktif ketimbang partai politik lain selama pemilu 1999. Alasan PRD mengapresiasi potensi teknologi ini karena basis partai ini adalah gerakan mahasiswa radikal pada awal 1990an, dan karena partai ini menggunakan internet secara ekstensif selama periode mereka dibawah tanah pada tahun-tahun terakhir Orde Baru. (Hill. 2005, hal. 81) Strategi politik yang digunakan oleh PRD dengan membangun aliansi politik dan meluaskan kampanye program melalui aliansi-aliansi. Pada saat PRD dalam status klandestin, PRD tetap mampu membangun aliansi politik dengan PDI menggunakan gerakan Mega-Bintang-Rakyat. Kemampuan membangun aliansi politik ini juga dibuktikan kembali menjelang reformasi 1998 dengan membentuk Dewan Penyelamatan Kedaulatan Rakyat (DPKR)12. Percobaan berikutnya adalah menaikkan level strategi politik pembangunan aliansi dengan memadukan perjuangan parlementer didalamnya. Percobaan ini dilakukan pada tahun 2003 saat pembentukan POPOR dan pada tahun 2006 melalui inisiasi Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan nasional (KP-PAPERNAS). Sementara, strategi organisasi merupakan strategi khusus dalam PRD yang mampu menjelaskan bagaimana PRD dapat membangun banyak sayap organisasi di berbagai sektor pengorganisiran. Pada saat klandestin, PRD membentuk Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD)13 di Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Berikutnya, PRD juga membentuk beberapa 12

DPKR secara konseptual adalah semacam direktorat yang mencoba menyatukan tokoh oposisi, yang secara politik akan menjadi pemerintahan sementara pasca people power 13 KNPD melibatkan tokoh-tokoh politik dari kubu reformis seperti Abdurrahman Wahid, Arif Budiman, Eros Djarot, dan lainnya. (http://www.asia-pasificsolidarity.net/southeastasia/indonesia/netnews/1998/and01_v2.htm#FormaCouncilofPolitical Leaders)

97

organisasi dan komite aksi yang diintegrasikan ke dalam sayap-sayap organisasinya. Keampuhan

ketiga

strategi

tersebut

dapat

diperhatikan

melalui

keberhasilan PRD menyelamatkan organisasinya setelah penangkapan para aktivis PRD dan tuduhan komunis yang disebarkan secara luas oleh Orde Baru. Dalam tekanan represi, PRD tetap mampu menjalankan roda organisasinya dengan bekerja secara klandestin. PRD mengadakan pertemuan bawah tanah Dewan Nasional dan memutuskan untuk memanfaatkan Sidang Umum MPR 1998 untuk menggerakkan people power14. Tindakan ini direspon oleh rezim dengan menggelar operasi intelejen “Tim Mawar” yang dipimpin oleh menantu Soeharto, Prabowo Subianto15. 5.1.3.2 Strategi Parlementer Perjuangan parlementer pertama kali diterapkan oleh PRD pada pemilu 1999SSetelah kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, PRD mengambil strategi ini untuk merespon peluang politik yang selama 32 tahun ditutup oleh rezim. Ketika itu, PRD memandang momentum ini sebagai kesempatan untuk memunculkan PRD secara terbuka. Oleh karena itu, pada bulan juni 1998 atas mandat para pimpinan PRD yang masih berada di dalam penjara, dibentuklan Komite Persiapan Legalisasi Partai Rakyat Demokratik (Kepal-PRD) yang diketuai oleh Hendri Kuok.

14

Strategi yang serupa dengan gerakan anti-kediktatoran Filipina saat menggulingkan Marcos Dalam operasi ini enam orang anggota PRD yang diculik dan mengalami penyiksaan dibebaskan sedangkan tiga orang lainnya masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Gilang, seorang aktivis PRD, ditemukan mayatnya di Madiun. (PRD,1999;27) (Miftahuddin, 2004, hal. 87)

15

98

Pada bulan Oktober 1998, PRD mengadakan kongres II di Yogyakarta. Melalui perdebatan panjang yang dilanjutkan pada rapat kerja nasional di Bogor, KPP-PRD mengumumkan secara keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu 1999. Pada pemilu 1999, PRD tetap mengajukan Sosial Demokrasi Kerakyatan sebagai asas partai yang diterjemahkan menjadi perjuangan pembentukan suatu sistem politik yang demokratis untuk memudahkan terciptanya peranan pengawasan publik/sosial yang lebih kuat terhadap politik, pemilik modal, serta kekayaan negara. Intervensi pemilu 1999 mengalami kebuntuan dalam perolehan suara. Pun, dalam konsepsi kampanye yang menunjukkan sikap politik yang ambigu16. Kegagalan intervensi politik ini tidak lantas membuat PRD lemah karena pemilu merupakan perluasan taktik politik partai. PRD kembali ke wilayah gerakan di luar parlemen dan terus menyuarakan tuntutannya. Meskipun strategi ini tidak membawa para aktivis PRD ke ruang parlemen, secara politik intervensi politik parlemen ini memberikan kesempatan luas bagi PRD untuk dapat dikenal oleh masyarakat secara nasional. Percobaan pemilu tidak berhenti pada pemilu 1999, pemilu berikutnya PRD kembali berusaha untuk mengikuti kontestasi pemilu. Namun, kali ini tidak dengan mengajukan partainya sendiri melainkan dengan melakukan koalisi dengan gerakan sosial lain di luar PRD. Koalisi ini melibatkan berbagai organisasi yang dipersatukan oleh program populis radikal dan anti-neoliberalisme. Pada tanggal 27 Juli 2003 koalisi ini melahirkan Partai Persatuan Oposisi Rakyat 16

Slogan PRD pada saat itu adalah “Bersama Mahasiswa-Rakyat Boikot Pemilu atau Coblos PRD”

99

(POPOR) yang diketuai oleh Yusuf Lakaseng, yang juga menjadi Ketua Umum PRD, dan mengajukan Dita Indah Sari sebagai calon Presiden dari partai tersebut. POPOR mengalami kendala dalam pemenuhan syarat administratif dan gagal lolos verifikasi partai peserta pemilu. Seperti pada pemilu 1999, kegagalan PRD melalui POPOR mengembalikan mereka ke ruang di luar parlemen untuk menyuarakan program politiknya. Pada tahun 2006, PRD kembali menginisiasi pembentukan koalisi gerakan melalui KPKGR. Koalisi ini gagal merebut dukungan dari kaum pergerakan yang putus asa dengan percobaan pemilu 2004. KPKGR kemudian mulai mengongkritkan langkahnya menjadi partai politik dengan membentuk Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (KP-PAPERNAS) yang pada tahun 2007 mendeklarasikan dirinya menjadi PAPERNAS. Pada

perjalanannya,

PAPERNAS

menghadapi

persoalan

propaganda Anti-Komunis yang dilancarkan oleh lawan-lawan politiknya. Di Jakarta, deklarasi PAPERNAS diserang oleh massa Front Anti Komunis Indonesia dan Front Pembela Islam. Di daerah lain, konferensi-konferensi PAPERNAS selalu mendapatkan serangan bahkan izin legalisasi kantor pun ditolak oleh RW setempat di Jawa Timur. Sekali lagi, PRD mengalami kegagalan intervensi pemilu ketika PAPERNAS juga gagal memenuhi syarat verifikasi partai peserta pemilu. Kemudian, PRD melakukan manuver berbahaya yang berbeda dengan pilihan politik PRD sebelumnya ketika mereka mengintervensi pemilu. Perbedaan tersebut adalah pilihan koalisi politik yang terjadi antara PAPERNAS dengan PBR untuk mensiasati tidak lolosnya PAPERNAS pada verifikasi partai politik

100

pada pemilu 2009. Strategi ini berbeda dengan strategi intervensi pemilu sebelumnya pada pembentukan POPOR di tahun 2003 yang memilih kembali ke jalan gerakan politik di luar parlemen setelah gagal melalui proses verifikasi partai politik. 5.1.4 Sekuensi Historis Partai Rakyat Demokratik Berdasarkan pemaparan sekuensi historis tersebut, Periodesasi perjalanan politik PRD dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu: 1. Tahapan pembangunan gerakan (1983-1994) yang dibagi kedalam dua proses yaitu proses teoritis dan proses organisasional. Periode ini ditandai dengan pembentukan formasi partai kiri. 2. Tahapan pembentukan Partai Rakyat Demokratik (1994-1996) yang dibagi dalam dua proses yang saling berkaitan yaitu pembentukan organisasi payung pra-partai, Persatuan Rakyat Demokratik. Proses berikutnya adalah pembentukan partai politik, Partai Rakyat Demokratik. 3. Tahapan Perjuangan Ekstra Parlementer dan Parlementer (1996-2009). Strategi ekstra parlemen dapat ditandai oleh jumlah protes yang dilakukan oleh PRD dan tingkat mobilisasi PRD dari masa ke masa. Strategi berikutnya adalah percobaan strategi pemilu (1999-2009). Tahapan ini dibagi pada tiga sekuensi histosis yaitu periode pembentukan partai elektoral (1999), periode pembentukan partai front gerakan (2003) dan periode koalisi politik (1999). Periode inilah yang menjadi objek utama penelitian.

101

5.2 Varian Politik Sayap Kiri PRD Pada penelitian ini secara periodik, politik sayap kiri di Indonesia terbagi pada dua periode besar yaitu periode pergerakan hingga periode 65 dan periode pasca 65. Setiap periode politik tersebut menghadapi berbagai peristiwa politik yang melahirkan berbagai tendesi. PRD merupakan representasi politik sayap kiri di Indonesia pasca 1965 yang memiliki tendensi politik berbeda dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan mendefinisikan varian politik sayap kiri PRD berdasarkan indikator politik sayap kiri, yaitu; analisis kelas, konsep kekuasaan, konsep perbutan kekuasaan dan organisasi politik. Simpulan dari pembahasan varian politik sayap kiri PRD digunakan sebagai variabel mobilisasi dan statemaking pada pembahasan proses politik PRD. 5.2.1 Analisis Kelas PRD Dalam politik sayap kiri, analisis kelas merupakan variabel utama yang menentukan konsep kekuasaan, strategi politik, dan bentuk organisasi politik yang dibutuhkan. Analisis kelas merupakan hasil dari penilaian terhadap situasi objektif secara ekonomi politik yang dihadapi oleh organisasi politik. Secara teoritis, analisis kelas adalah penentuan aktor politik sebagai subjek politik transformasi sosial. Pada tinjauan pustaka, analisis kelas dalam politik sayap kiri telah menghasilkan dua pemilihan besar secara periodik yaitu analisis kelas Marxisme klasik dan analisis kelas Neo Marxis. Analisis kelas Marxisme klasik membelah populasi menjadi dua bagian berdasarkan hubungan kepemilikan alat produksi dalam corak produksi kapitalisme. Analisis ini mengidentifikasi aktor politik

102

mayoritas berdasarkan kelas sosial dengan asumsi terjadinya integrasi kepentingan, aspirasi, dan kesiapan aksi kolektif. Marxisme klasik berkembang dalam tiga klasifikasi kontradiksi kelas yaitu: proletar dan borjuasi, aliansi buruh-tani dan borjuasi, tenaga produktif mayoritas dan borjuasi. Ketiga identifikasi ini merupakan kategori analisis kelas yang mendominasi politik sayap kiri pada abad ke 20. Kategori kedua adalah analisis kelas neo Marxis yang mencoba untuk memperbaiki kekurangan analisis kelas Marxis klasik berdasarkan perkembangan situasi objektif kapitalisme dan perkembangan situasi politik yang dihadapi. Analisis kelas ini menempatkan dampak dari eksploitasi kapitalisme sebagai penentu relasi kelas. Tradisi neo Marxis terbagi menjadi dua kategori besar yaitu; spektrum politik non-kelas dan kelas popular. Kedua kategori ini merupakan kategori politik yang sangat luas bersandarkan pada asumsi bahwa oposisi terhadap eksploitasi kapitalisme melampaui kategori kelas yang didasarkan pada relasi kepemilikan alat produksi. Analisis kelas di PRD dilakukan berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif yang terjadi di Indonesia. analisis ini dilakukan oleh PRD secara periodikal menjelang kongres partai. Selain dokumen tersebut terdapat juga dokumen yang dikeluarkan di antara kongres secara berkala yaitu dokumen situasi nasional sebagai panduan dan laporan perkembangan analisis kondisi objektif yang dikumpulkan melalui laporan aktivitas ideologi, politik, dan organisasi dari setiap daerah. Melalui dokumen-dokumen ini para aktivis PRD dapat menyesuaikan kondisi objektif yang mereka hadapi dari tingkatan lokal ataupun sektoral aktivitas mereka dengan konstelasi politik secara nasional. Peran penting

103

dari dokumen ini adalah menjaga ritme politik organisasi dan panduan praktis untuk membaca peluang politik. Peneliti menemukan empat dokumen kunci yang digunakan oleh PRD sebagai panduan analisis kelas yaitu; Kediktatoran Kelas dan Asal Usul Pemerintah Orde Baru (Cokro, 1991), Sang Pandai Api (Surya, 2000), Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia; Jalan Kemenangan (Nugroho, 2000), dan Manifesto Partai Rakyat Demokratik (PRD, 1996). Keempat dokumen ini merupakan penanda historis perkembangan analisis kelas yang dilakukan oleh PRD sejak masa pra partai hingga masa deklarasi partai. Semua dokumen ini berisi mengenai posisi politik PRD sesuai dengan analisis kelasnya melalui pendekatan Marxian dan berbagai teori dan data tambahan. Setelah 1999, dokumen-dokumen ini digunakan untuk menguji analisis politik dan praktik politik PRD sebelumnya 17. Pada dokumen-dokumen tersebut, PRD membelah populasi pada dua kelas utama yaitu elit dan massa berdasarkan dampak kapitalisme yang mereka terima. Kelas elit merupakan komposisi yang variatif terdiri dari militer, teknokrat Pro barat, borjuasi Tionghoa, borjuasi Pribumi, Angkatan 66, Partai Politik (Surya, 2000). Ada pun massa atau rakyat adalah kelas-kelas sosial yang mengalami tekanan paling kuat dari kapitalisme dan melakukan perlawanan terhadap tekanan tersebut. Kedua kelompok ini berlawanan satu sama lain baik secara jumlah, variabel ekonomi, variabel kekuasaan, dan variabel integrasi sosialnya. Berdasarkan pemilahan tersebut, PRD menyimpulkan bahwa aktor politik

17

Dalam konteks partai kiri dokumen ini dapat disebut sebagai dokumen otokritik partai

104

radikalnya adalah massa. Aktor politik tersebut disebut dengan istilah “rakyat” atau dalam konteks propaganda tertentu adalah “rakyat miskin”. Atribusi “miskin” merupakan atribusi solidaritas, integrasi sosial, dan potensi perlawanan dari para aktor tersebut. Dalam manifestonya, PRD menyatakan bahwa potensi revolusioner tidak hanya berada pada kaum buruh namun juga kelompok lain berdasarkan kategori politik yang disesuaikan dengan sejarah politik Indonesia. Istilah “potensi revolusioner” ini merujuk pada aktor politik. “Kaum Buruh adalah pondasi yang paling mungkin untuk diraih dan diorganisir dalam perjuangan demokratik. Kekuatan kedua yang secara historis terbukti mampu menjadi kekuatan yang menentukan adalah mahasiswa dan kaum intelektual. Kekuatan ketiga yang terbukti sedang bangkit adalah kaum miskin kota.” (PRD, 2007). Konotasi rakyat yang digunakan oleh PRD disini bukanlah sebagai istilah bagi keseluruhan populasi. Pada masa Orde Baru, istilah rakyat digantikan dengan istilah masyarakat sebagai penanda populasi disamping warga negara dan sipil. Menurut Dita Sari, penggunaan istilah ini adalah bagian dari metode perlawanan PRD melawan hegemoni Orde Baru18. Dita juga menyatakan bahwa PRD melihat bahwa istiah-istilah yang ada di masa Orde baru merupakan manifestasi instrumen hegemoni dengan memecah pengelompokan yang sudah ada sebelumnya. Konsep

18

Dita Indah Sari dalam wawancara 27/6/2013, menjelaskan bahwa Kategori rakyat yang dimaksud oleh PRD adalah kelompok yang tertindas, dihisap nilai lebihnya berdasarkan kerja industrial maupun non industrial. Pada sisi politik pun kelompok ini adalah mereka yang diasingkan secara politik, tidak memiliki akses politik dan pada umumnya tidak memiliki pengetahuan mngenai politik.

105

ini berhubungan dengan konsep disorganisasi sosial yang disebut sebagai floating mass oleh Ali Moertopo19. Kategori rakyat yang disebutkan oleh PRD adalah kategori yang sangat luas dalam analisis kelas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Links terhadap Marlin, salah seorang anggota PRD, Marlin menjelaskan konsep rakyat yang digunakan oleh PRD dalam kutipan berikut; Apa yang kita sebut sebagai kaum miskin kota adalah pengangguran, lumpen proletariat (copet, berandal, penipu, pekerja seksual, penjual obat, rampok yang melompat ke truk dan mengambil isinya) begitu jua dengan pada peddlers, pekerja pemerintah berpangkat rendah. di Jakarta Utara, mereka juga termasuk pekerja pabrik, asisten toko, pekerja supermarket dan departemen store (kebanyakan perempuan), kuli, sopir angkot, pemilik warung pinggir jalan dan lainnya. kebanyakan dari mereka hidup di dalam kampung (secara geografis adalah desa di dalam kota). sampah bertebaran dimana-mana, tidak ada air bersih, parit mampet, banyak nyamuk, kamar mereka sangat kecil sehingga orang tidur berjejer seperti sarden, meereka mandi dan buang air di WC umum yang harus bayar. listrik yang digunakan sekitar 100 watt per keluarga (kalo anda punya uang lebih anda bisa mendapatkan 450 watt). jarang sekali dari mereka yang mendapatkan pendidikan SMA atau Universitas. pendapatan mereka sekitar 100-300 ribu rupiah per bulan. kebanyakan keluarga terdiri dari lima orang. biasanya anak mereka menderita penyakit kolera, tipes, meningitis, disentri, penyakit kulit, influenza, sinus, infeksi mata dan kekurangan gizi. (Links, 1998) Konsep kelas Marxian secara praktis tidak dapat ditemukan di negara dunia ketiga yang belum mencapai industrialisasi secara menyeluruh. Di Indonesia, corak produksi non industrial masih mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk di Indonesia. Corak utama produksi di Indonesia adalah produksi agraris, sektor jasa dan perdagangan. 19

Konsep buruh misalnya merupakan konsep keseluruhan pekerja yang idak memiliki alat produksi dan hanya menjual tenaganya. Orde Baru menggantikan konsep ini dengan karyawan lalu dibelah kembali ke dalam istilah lain yaitu buruh sebagai penanda pekerja kasar, pekerja sebagai kategori buruh manufaktur dan pegawai sebaga penanda pekerja administrasi. Selain konsep buruh, konsep tukang, pedagang, dan lainnya yang bekerja pada sektor informal digantikan dengan istilah yang lebih samar yaitu wirausaha.

106

Penduduk berumur 15 tahun Keatas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah (dalam Jutaan)

30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Lainnya

Jasa Kemasyarakatan

Jasa Kesehatan

Jasa Pendidikan

Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Transportasi dan Pergudangan

Hotel dan Rumah Makan

Perdagangan

Konstruksi/Bangunan

Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Kehutanan

Peternakan

Perikanan

Perkebunan

Hortikultura

Pertanian Tanaman Padi dan Palawija

0

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Sensus Penduduk 2010 20 Selain itu, kesadaran kelas dalam konteks Marxian adalah konsep yang asing bagi alam pikir masyarakat Indonesia setelah penghancuran kaum kiri pada tahun 1965. Lane (2007;296) menjelaskan bahwa komponen kesadaran kelas terakhir adalah istilah “rakyat” yang memiliki definisi sebagai “orang-orang yang dihisap dan ditindas”. Definisi ini menyiratkan bahwa terdapat satu kelompok sosial yang mengeksploitasi kelompok lain21. Dalam konteks analisis kelas Marxis, konsep rakyat ini merentang dari intermediet class (termasuk petty burgoise dan semi proletariat) hingga lumpen 20

Diolah dari sumber website BPS: http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=290&wid=0 Diferensiasi ini meletakkan komponen rakyat sebagai oposit bagi komponen “non-rakyat” (Lane, 2007;296)

21

107

proletariat. Perbedaannya dengan analisis kelas berbasis masyarakat industrial adalah penekanannya pada kausal kelas yang muncul sebagai dampak dari kapitalisme. Model pemilahan aktor politik yang digunakan oleh PRD lebih mirip dengan model Poder Popular di Chile ketimbang model kelas Marxian. Konsepsi kelas seperti ini sering digunakan dalam analisis kelas di negara dunia ketiga atau negara non industrial terutama di Amerika Latin dengan istilah kelas popular (popular class). Atribusi kemiskinan pada kelas popular juga sulit untuk disejajarkan dengan konsep kelas Marxisme klasik. Pada penentuan aktor politik, kelas dalam konsepsi Marxisme secara teoritis lebih ketat ketimbang kelas popular, kecenderungan solidaritas dan integrasi sosial lebih memungkinkan ketimbang kelas popular yang sangat beragam. Keterpisahan masing-masing kelas dalam kelas popular dalam relasi produksinya menciptakan pembelahan isu ekonomi dan politik yang akan diperjuangkan. Akan tetapi, konsep ini memiliki keunggulan secara politik karena kemampuannya untuk merangkum spektrum oposisi yang beragam. Model kelas popular juga mampu menembus kekakuan analisis kelas Marxis klasik menghadapi situasi ekonomi-politik negara dunia ketiga yang masih didominasi oleh corak agraris dengan tingkat konflik lahan yang tinggi dan corak industrial yang masih terbelakang. 5.2.2 Konsep Kekuasaan PRD Dalam politik sayap kiri, konsep kekuasaan ditelusuri oleh peneliti melalui perdebatan konsep kediktatoran proletariat dan teori negara Marxisme. Konsep kediktatoran proletariat sendiri melekat pada konsep negara bukan pada konsep

108

pemerintahan. Pada tinjauan pustaka disimpulkan bahwa pandangan konseptual terhadap negara yang dibagi dalam tiga kategori yaitu pandangan instrumentalis yang

memandang

negara

sebagai

alat

kepentingan

sosial,

pandangan

institusionalis yang memandang negara sebagai tujuan, dan pandangan strukturalis yang memandang negara sebagai lembaga yang memiliki otonomi relatif. Konsep kekuasaan PRD dapat ditelusuri melalui kritik PRD terhadap negara dan konsep bentuk negara yang diajukan oleh PRD. Pada dokumen Kediktatoran Kelas Dan Asal-Usul Pemerintah Orde Baru (Cokro, 1991) yang dibuat pada periode formasi pra partai, PRD membantah teoritisasi kritis tentang negara Orde Baru yang dijelaskan oleh para akademisi. “Sangatlah mencengangkan, begitu banyaknya penamaan (label) diberikan oleh literatur tersebut, sehingga memberikan pertanda bahwa dunia akademis kontemporer telah kehilangan daya kreatifnya. Penamaan tersebut antara lain: negara pangreh-praja (beamtenstaat), negara birokrat militer (military bureaucratic state), negara birokrat-politis (politicobureau-cratic state), negara otoriter patrimonial (patrimonial authoritarian state), negara rentenir (rentier state), negara militeris rentenir (rentier militarist state), negara pembangunan penindas (repressive developmentalist state), dan rejim atau negara pembangunan integralis (integralist developmentalist regime or state). Ringkasnya, yang esensinya adalah: negara-demi-negara (state-qua-state).” (Cokro, 1991; 1) Dalam analisis PRD, simpulan negara otonom dari dominasi kelas tersebut meleset jauh dari dinamika kekuasaan yang sesungguhnya terjadi dibalik kemunculan negara Orde Baru. Pandangan kritis yang muncul mengarah pada pemaknaan negara bersifat mandiri atau otonom ataupun relatif otonom terhadap dominasi kelas. Pelabelan ini meskipun terlihat kritis namun a-historis dengan

109

menganalisis kebijakan rezim dari struktur dan fungsi bukan relasi historis yang melahirkan rezim. PRD menekankan pada peran imperialisme atau peran modal asing dalam konstelasi politik dalam negeri yang melahirkan rezim Orde Baru. Indonesia disebutkan sebagai bagian dari sistem kapitalisme dunia yang berperan sebagai pasar bagi komoditas industri di Asia Tenggara. Peran tersebut dapat dilihat dari kecilnya pasar dalam negeri dan besarnya orientasi ekspor pada perekonomian Indonesia. Namun peran Indonesia sebagai pasar yang dapat mengakslerasi akumulasi kapital modal asing tidak didukung oleh perangkat hegemonik yang kuat. Indonesia tidak mengembangkan kelas borjuasi yang mapan dalam organisasi produksi. Borjuasi pribumi di Indonesia muncul tanpa mengalami penghancuran hubungan produksi feodal sehingga relasi kekuasaan dalam corak feodal masih bertahan melalui hirarki kekuasaan. Corak yang berlainan ini bertahan dalam konfigurasi elit di Inonesia. Hubungan-hubungan sosial feodal dan pra-borjuis tidak sepenuhnya "hancur lumat (remuk redam)" dengan adanya ledakan kemampuan teknologi dan tenaga produktif (productive forces) yang memerlukan hubungan-hubungan sosial yang baru. Jadi ideologi dan cara berpikir feodal juga tidak dihancur-lumatkan oleh ledakan gagasan-gagasan borjuis baru. (Cokro, 1991; 1) Konfigurasi inilah yang membedakan dinamika kekuasaan di Indonesia dengan yang terjadi di Eropa. Borjuasi yang lemah menghasilkan struktur kekuasaan yang juga lemah sehingga mudah terinterupsi oleh kekuasaan modal internasional. Negara yang bertahan sejak revolusi nasional menurut PRD adalah negara yang didominasi oleh borjuasi yang lemah dalam organisasi produksi.

110

Kelemahan ini ditutupi oleh represi dan kekuatan bersenjata yaitu militer sehingga setiap protes, dan gejolak sosial baru yang mengarah pada perubahan diredam dengan represi. Orde Baru merupakan representasi dari borjuasi yang lemah dalam organisasi produksi dan menggunakan militer sebagai alat represi untuk menetapkan dominasinya. PRD menyatukan persepsi politik terhadap kekuasaan Orde Baru adalah persepsi anti-kediktatoran yang diatribusikan pada militerisme. Dapat dilihat dari kutipan berikut; “Hak-hak dasar partisipasi rakyat untuk berpolitik dipasung, dibatasi, dibuntungi dengan penerapan 5 paket UU politik dan Dwifungsi ABRI. Hakekat kemerdekaan, yang adalah kebebasan memilih, mengawasi dan menentukan negara yang berkedaulatan rakyat, semakin menjauh dari kehidupan politik sehari-hari. Secara sistematis penguasa semakin mendominasi lapangan politk dnegan cara-cara inkonstitusional, keji dan brutal. Tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai kritik dan tidak mau mendengar aspirasi-aspirasi rakyat. Kebangkitan perlawanan dalam makna masyarakat sipil dibalas dengan intimidasi, teror, penangkapan, pemenjaraan, berondongan peluru dan bahkan dengan pembantaian.” (PRD, 2007) Kutipan yang berasal dari manifesto PRD tersebut mencoba untuk menggambarkan praktik kediktatoran Orde Baru dan dampaknya terhadap rakyat. Secara konseptual, PRD membongkar fondasi kediktatoran Orde Baru yaitu alat yang melegitimasi kekerasan negara. Alat ini menurut PRD adalah lima paket UU politik dan Dwifungsi ABRI. Kedua fondasi kekuasaan tersebut menurut PRD berdampak pada disorganisasi sosial dan alienasi politik rakyat. Pandangan ini membawa PRD pada pandangan negara instrumental yang mengasumsikan bahwa negara adalah instrumen kelas dominan. Konsep ini membawa pandangan politik pada dua episentrum yang berlawanan yaitu negara

111

sebagai penindas dan negara sebagai alat transformasi kelas. Maka tesis yang harus dihasilkan adalah bagaimana kelas popular menggunakan negara sebagai instrumen kekuasaan untuk menindas elit. Penindasan terhadap elit tersebut tidak dibatasi oleh negara melainkan dibatasi oleh perlawanan dari elit itu sendiri. Berdasarkan kritik tersebut, PRD menyusun pandangan politiknya mengenai kekuasaan sebagai antitesa dari kediktatoran Orde Baru. Pandangan politik PRD menitikberatkan pada proses demokratisasi yang dikaitkan pada kedaulatan rakyat sebagai antitesa kediktatoran. Pandangannya terhadap pemerintahan juga berlandaskan pada sikap oposisinya terhadap kediktatoran sehingga PRD mengusulkan pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan sebagai antitesa terhadap dominasi Golkar dan ABRI dalam konstruksi kekuasaan Orde Baru. Seperti dijelaskan pada kutipan berikut; “PRD memandang penting, di masa depan, membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktik demokrasi dengan trias politikanya secara sejati dan sepenuhpenuhnya. Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya. Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya haruslah diabdikan pada kedaulatan rakyat. Untuk itu suatu pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan haruslah diciptakan di masa depan untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politiknya masing-masing secara damai tanpa kekerasan.” (PRD, 2007) Pandangan politik PRD terhadap kekuasaan yang mengedepankan proses demokratisasi jika diamati secara menyeluruh, tidak berbicara soal konsep pemerintahan. Konsep yang diajukan oleh PRD merupakan konsep negara yang dikuasai oleh kelas popular dan berkerja melalui demokrasi kelas popular. Dalam kutipan ini, istilah “pembenahan” tidak dapat disejajarkan dengan istilah reformasi karena atribusi “sejati dan sepenuh-penuhnya” pada ujung kalimat.

112

Istilah pembenahan secara menyeluruh mengacu pada reorganisasi kelas popular dan transformasi kekuasaan pada kelas popular. Dalam istilah PRD proses pembenahan ini disebut sebagai “revolusi demokratik”. Mengenai konsep kekuasaan, PRD hanya memberikan gambaran umum mengenai bentuk negara yang secara prinsipil dipandang sebagai instrumen transformasi kelas. Pandangan kekuasaan PRD pertama kali dimanifestasikan setelah turunnya Soeharto pada Mei 1998 dalam bentuk seruan mendirikan “Dewan Rakyat” atau “Komite Rakyat”. Konsep ini berasal dari keterlibatan berbagai komite dan kelompok non-permanen, temporal, terlibat dalam pengorganisiran aksi massa penggulingan Orde Baru ke dalam bentuk yang lebih permanen dan melaksanakan fungsi kekuasaan pasca Orde Baru. Konsep ini gagal mendapatkan dukungan meskipun di Lampung pada bulan Agustus 1998 berhasil dibentuk Dewan Rakyat yang pertama22. Pada pemilu 1999, PRD mengajukan konsep Pemerintahan Persatuan Demokratik yang terdiri dari kelompok oposan Orde Baru23. Konsep ini tidak mendetail, hanya sebagai acuan umum komposisi koalisi pasca Orde Baru yang berasal dari kelompok oposan Orde Baru. Selain itu konsep ini juga difokuskan pada penghancuran kediktatoran Orde Baru dan kroni-kroninya. Pada pemilu 2004, melalui partai POPOR, PRD kembali mengajukan konsep yang dinamakan sebagai pemerintahan demokrasi rakyat. Meskipun masih

22

Komite rakyat PRD dijelaskan oleh Max Lane pada “Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto” (2007;198-211) 23 Pemerintahan persatuan Demokratik yaitu pemerintahan yang terdiri dari unsur demokratik yang memberikan sumbangan dalam menumbangkan diktator Soeharto; dan terdiri dari unsur-unsur demokratik yang mau berjuang menghentikan atau menggantikan warisan-warisan lama rejim Orde Baru (PRD, 1999)

113

membawa sentimen anti militerisme yang kental, konsep PRD kali ini lebih jelas menunjukkan garis politiknya pada kelas popular. Konsep pemerintahan demokrasi rakyat tetap dalam isu oposisi terhadap pemerintahan namun konsentrasinya adalah reorganisasi rakyat dengan membangun organisasi perwakilan di setiap tingkatan pemerintahan. “Kaum oposisi demokratik mestilah mempelopori, terlibat aktif untuk memajukan dan membangun wadah-wadah perjuangan rakyat (Dewan Buruh, Dewan Tani, Dewan kaum miskin perkotaan yang harus dibangun di setiap jenjang teritori); serta front persatuan dinatar wadah-wadah sejati rakyat tersebut.” (POPOR, 2003) Konsep ini memperinci pandangan PRD mengenai negara sebagai instrumen dominasi kelas popular terhadap kelas elit. Meskipun tidak dapat disamakan dengan konsepsi kediktatoran proletariat Marxisme klasik, secara radikal konsep ini memindahkan episentrum kekuasaan dari kelas elit yang minoritas ke kelas popular yang mayoritas. Sayangnya konsep ini tidak memperinci tahapan transformasi kekuasaannya. Pada tahun 2009, PRD mengajukan konsep pemerintahan persatuan nasional melalui PAPERNAS. Persepsi pemerintahan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persepsi sebelumnya yaitu bentuk front politik. Perbedaannya adalah

tekanannya

terhadap

aspek

kebangsaan

yang

didasarkan

oleh

perkembangan analisis ekonomi politik. “Pemerintahan koalisi persatuan nasional dibentuk dan tersusun dari bawah, meliputi bukan saja partai politik, tapi juga golongan, organisasi massa, tokoh agama, bahkan individu yang menyepakati platform dan visi perjuangan kami24. Koalisi persatuan nasional berdiri atas kepentingan nasional dan seluruh rakyat, sehingga ia tetap menyandarkan kekuatannya pada aksi dan mobilisasi umum seluruh rakyat.” (PAPERNAS, 2008) 24

Platform; kemandirian nasional, pluralisme, dan pro-rakyat (PAPERNAS, 2008)

114

Ketiga konsep yang diajukan oleh PRD bersandarkan pada konsep front persatuan kelas popular. Front ini dibangun melalui organisasi-organisasi gerakan massa dari tingkatan terkecil hingga tingkat nasional. Istilah yang digunakan secara umum dalam ketiga front tersebut adalah “membangun demokrasi dari bawah”. Konsep membangun demokrasi dari bawah ini sendiri merupakan replikasi dari metode aliansi kelas popular yang juga dijalankan di Amerika Latin. Secara historis, konsep front persatuan gerakan dapat ditelusuri dalam konsep Marxisme klasik yaitu pada konsepsi aliansi kelas buruh dan tani untuk memperkuat mobilisasi massa dalam revolusi. Perbedaannya kembali lagi pada pilihan analisis kelas yang digunakan oleh PRD. Konsep front sebagai bentuk kekuasaan yang digunakan oleh PRD merupakan konsekuensi dari pilihan analisis kelas popular dan kondisi ekonomi politik di Indonesia yang menyebabkan luasnya dampak kapitalisme. Konsep ini berbasis pada model gerakan politik dan mobilisasi massa. Kelemahan dari konsep ini terletak pada komposisi kelas dan perubahan konstelasi politik. tanpa reorganisasi massa yang baik, konsep front persatuan kelas popular sulit untuk diharapkan memiliki visi politik yang kuat seperti kelas proletariat. 5.2.3 Konsep Perebutan Kekuasaan Pada pembahasan sebelumnya mengenai konsep kekuasaan telah ditemukan bahwa konsep kekuasaan PRD menekankan pada konsep front politik kelas popular sebagai konsekuensi dari analisis kelas PRD. Konsep front popular merupakan konsep yang sangat fleksibel dalam konsep kekuasaan. Front popular menjadi bentuk pemerintahan transisi dalam pandangan negara instrumen,

115

sekaligus menjadi konsep perebutan kekuasaan. Pada tinjauan pustaka, peneliti mengategorikan bahwa terdapat tiga model strategi politik yang diterapkan oleh politik sayap kiri. Strategi pertama adalah strategi insureksi, strategi ini adalah strategi perebutan kekuasaan secara paksa. Secara metode strategi ini dibagi menjadi dua metode yaitu metode bersenjata dan metode tidak bersenjata. Strategi kedua adalah strategi elektoral yang percaya bahwa kekuasaan dapat direbut melalui jalur demokrasi formal. Konsentrasi dari strategi ini adalah perebutan kekuasaan melalui pemilu. Strategi ini diterapkan oleh partai-partai kiri di Eropa seperti di Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol. Strategi ketiga adalah strategi kombinasi dari kedua strategi tersebut. Strategi ini berakar dari tradisi Bolshevisme Lenin yang mensyaratkan kejelian organisai untuk melihat peluang politik yang tersedia. Strategi ini dikembangkan kembali dalam praktik politik sayap kiri di Amerika Latin dengan mengubah episentrum atau aktor politiknya pada kelas popular. Dalam strategi politiknya, PRD tidak terlepas dari konsep kekuasaan dan analisis kelasnya. Pilihan strategi PRD adalah front persatuan. yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan organisasi dan memperkuat tekanan politik. Pada manifestonya, PRD menekankan pentingnya pembentukan front persatuan kelas popular bahkan sebelum menghadapi momentum elektoral. “... Membangun suatu front persatuan diatas suatu platform bersama untuk mencapai sasaran-sasaran strategis bagi kedaulatan rakyat seperti pencabutan 5 paket UU politik 1985 dan pencabutan Dwifungsi ABRI. Dan fondasi front tidak bisa lagi dan tidak bakal mengalami penguatan bila tidak didasarkan pada basis-basis massa.” (PRD, 2007)

116

Berbeda dengan partai lainnya, PRD tidak memisahkan kerja politiknya dengan kerja organisasionalnya. PRD mengintegrasikan propaganda dengan pengorganisiran sebagai komponen integratif. Pembentukan front persatuan bagi PRD merupakan salah satu umpan balik dari aktivitas pengorganisiran. Front persatuan sendiri dijadikan sebagai masukan peluang bagi pengorganisiran PRD. Proses penting dari pembangunan front persatuan adalah aksi massa yang menjadi strategi politik utama PRD sejak masa pembentukan formasi partai. Menurut Danial Indrakusuma, strategi ini merupakan strategi politik yang membedakan PRD dengan organisasi politik lainnya di Indonesia25. PRD menginisiasi model aksi massa ini dari sejarah politik Indonesia di masa pergerakan yang berakar pada pemikiran dua tokoh kiri di Indonesia yaitu Tan Malaka dan Soekarno. Malaka menyusun sebuah pamflet khusus yang menjelaskan mengenai strategi aski massa pada tahun 1926. “Demonstrasi politik ditunjukkan dengan massa yang berbaris sepanjang jalan raya dan di gedung rapat, dengan maksud mengajukan protes dan memperkuat tuntutan politik dan ekonomi dan menunjukkan pada musuh berapa besarnya kekuatan kita. Bila semboyan dan tuntutan sungguh diteriakkan oleh massa, demonstrasi politik dapat jadi gelombang hebat, yang makin lama semakin deras, kuat sehingga meruntuhkan bentengbenteng ekonomi dan politik dari kelas yang berkuasa” (Malaka, 2008;101) Bagi Tan Malaka, ssecara mendasar aksi massa merupakan konsepsi gerakan protes politik yang terorganisir. Aksi massa ditopang oleh organisasi protes dan tuntutan politik. Secara metode, aksi massa juga mengedepankan metode knfrontasi tidak bersenjata. Konsep aksi massa ini secara politis

25

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013

117

memperlihatkan struktur mobilisasi gerakan sosial di depan publik yang dimaksudkan untuk melakukan propaganda secara langsung. Berbeda dengan Tan yang berorientasi pada konfrontasi terbuka, Soekarno mengenalkan konseplain dari aksi massa. Konsep Soekarno menambahkan konsep aksi massa dari tindakan konfrontasi fisik menjadi aktivitas intelektual dan keseharian pengorganisiran. Konsep aksi massa yang lebih variatif ini lahir setelah periode represi 1926 yang mengharuskan gerakan sosial dan politik saat itu menyembunyikan aktivitas politiknya. “Apa yang kita kerjakan hari ini, apapun kegiatan kita adalah jalan dari pembangunan organisasi, menulis artikel untuk jurnal dan koran, mengadakan kursus, mengadakan rapat-rapat umum, mengorganisir demonstrasi, semuanya termasuk dalam aksi massa.” (Soekarno , 2005;184) Aksi massa yang dilakukan oleh PRD juga bertujuan sebagai tindakan konfrontasi terhadap negara untuk mendobrak atmosfer politik “massa mengambang”. Dengan memadukan kedua konsep aksi massa tersebut, PRD mengkombinasikan pengorganisiran di basis-basis konflik rakyat seperti petani, buruh, mahasiswa dan kaum miskin perkotaan dengan aksi massa yang terorganisir. Konsep massa mengambang yang mengandalkan alienasi politik terhadap rakyat dikejutkan oleh protes terbuka yang terus berskalasi dari jumlah dan perluasan spektrum politiknya. Dalam rezim diktator yang menekan partisipasi politik kelas popular, munculnya protes terbuka merupakan ancaman bagi stabilitas politik. Kemampuan provokasinya sewaktu-waktu dapat menjadi gelombang besar yang menyebabkan lepasnya kontrol negara terhadap agenda

118

pemerintahan yang juga berarti menghilangnya legitimasi publik terhadap rezim. Oleh karena itu, aksi massa mampu berskalasi menjadi insureksi meskipun tanpa menggunakan senjata. Aksi massa memungkinkan PRD membentuk aliansi politik dalam bentuk front dan meluaskan jangkauan organisasi terutama dalam hal propaganda program politik. Ketika isu politik dapat terintegrasi dalam beberapa kubu maka peluang politik akan muncul dari terpecahnya konsolidasi kekuasaan. Hingga saat ini, strategi aksi massa menjadi strategi utama PRD dalam melakukan aktivitas politik. Pada level strategi politik, pembentukan front politik diarahkan oleh PRD untuk membangun instrumen politik legal yang mampu mengintervensi proses demokrasi secara formal. Front politik yang dibentuk PRD secara taktis selalu diarahkan pada mobilisasi aksi massa namun secara strategis dapat menjadi partai politik sebagaimana yang dipraktikkan oleh PRD pada respon pemilu 2004 dan 2009. Tujuannya adalah memperluas jangkauan program politik dan memperluas struktur organisasi untuk memenuhi verifikasi administratif partai politik. Berdasarkan pemaparan diatas, strategi perebutan kekuasaan PRD dilakukan melalui instrumen front persatuan. Instrumen ini merupakan instrumen yang secara fleksibel mampu mengkombinasikan strategi insureksi tak bersenjata dengan strategi elektoral. Persoalan yang dihadapi oleh strategi ini kembali lagi pada luasnya cakupan front persatuan yang seringkali mempersulit terjadinya konsensus politik.

119

5.2.4 Organisasi Politik PRD PRD banyak mengadopsi konsep organisasi politik sayap kiri, dari konsep Marxisme klasik hingga konsep pasca Marxisme. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa tokoh PRD, peneliti menemukan bahwa secara praktik konsep organisasi poltik PRD masih mengalami perubahan. Pada awal pembentukan PRD, konsep organisasi politik yang digunakan adalah konsep partai pelopor (vanguard) untuk memastikan kemampuan organisasi melawan kediktatoran militer yang disiplin. Konsep ini dipengaruhi oleh konsep organisasi politik yang dikembangkan oleh Lenin26. Organisasi model ini juga mampu bertindak secara konspiratif untuk menciptakan peluang politik sesuai dengan konsep kekuasaan, analisis kelas dan strategi politiknya27. Model partai pelopor ini meskipun sangat efektif melawan kediktatoran namun akan mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan iklim kebebasan demokrasi yang mengharuskan partai memiliki basis legitimasi suara. Menurut, Anom Astika momentum 1999 merupakan momentum utama dalam evolusi politik PRD menjadi partai politik elektoral. Momentum ini gagal dilalui oleh PRD baik dalam perolehan suara juga dalam kerangka konseptual partai elektoral. Pendapat Astika tersebut tentu saja berseberangan dengan pendapat yang diberikan oleh Indrakusuma yang menekankan bahwa peluang elektoral

26

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013menjelaskan bahwa tujuan yang dirumuskan oleh PRD adalah revolusi demokratik agar tercipta syarat-syarat menuju sosialisme. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan oleh sebuah partai pelopor yang menyuntikkan kesadaran politik massa. 27 Pola pengorganisiran partai sebelumnya, yang sangat ketat, cenderung konspiratif dan rekrutmennya juga. (Oktavianus, dalam wawancara 12/11/ 2013) Struktur vanguard itu cocok untuk menjebol kediktatoran tapi gagal berevolusi jadi partai elektoral di masa damai. (Astika, dalam wawancara 11/11/ 2013)

120

seharusnya tidak menjadi konsentrasi PRD jika menggunakan bentuk partai vanguard. Berbeda dengan kedua mantan anggota PRD diatas, para aktivis PRD yang masih aktif menyatakan bahwa kedua tendensi tersebut telah mengalami perubahan semenjak perumusan konsep partai front menjelang pemilu 2009. Hartono menjelaskan bahwa konsep partai pelopor yang pernah digunakan oleh PRD seringkali berdampak pada kesalahpahaman dan perpecahan dalam organisasi karena munculnya lapisan “elit” partai28. Persoalan “elit” partai tersebut membawa PRD dalam perpecahan berkalikali sehingga akhirnya PRD membuka ruang demokrasi secara luas di internal partai. Namun pengambilan keputusan ini tidak berarti tanpa resiko, beberapa anggota lama masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan model baru ini. Pada respon pemilu 2009, PRD mempraktikkan keterbukaan dalam organisasinya ketika pembentukan PAPERNAS dengan memberikan ruang jeda keputusan organisasi afiliatornya untuk bergabung dengan inisiasi PAPERNAS. Proyeksi ini juga berhasil membuka peluang politik eksternal dengan membuka peluang komunikasi dengan partai-partai politik lainnya dan organisasi-organisasi sosial yang tidak berada di spektrum kiri. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa bentuk organisasi politik yang digunakan oleh PRD merupakan kombinasi dari bentuk partai pelopor dan front persatuan. Kedua model ini dapat saling bertentangan namun juga dapat saling mendukung pada strategi mobilisasi massa. Kelemahannya 28

Rudi Hartono dalam wawancara 13/11/2013, menjelaskan bahwa PRD sebelum kongres 2010 cenderung menggunakan sistem sentralis dalam pengambilan keputusan sehingga perdebatan tidak menjadi dinamika keseluruhan melainkan terbatas pada pimpinan atau elit partai.

121

adalah ketika menghadapi strategi legal demokrasi seperti pemilu, partai akan mengalami kesulitan untuk mentransformasikan struktur mobilisasi massa menjadi struktur administratif partai berdasarkan struktur pemerintahan negara. 5.2.5 Simpulan Varian Politik Sayap Kiri PRD Berdasarkan pembahasan empat indikator politik sayap kiri di atas, peneliti menyimpulkan bahwa varian politik sayap kiri yang digunakan oleh PRD berbeda dengan varian politik sayap kiri di Indonesia sebelumnya. PRD melandaskan konsep organisasinya pada konsep konflik Marxisme klasik dalam analisis kelas namun memindahkan episentrum politiknya pada subjek yang lebih mudah dikenali yaitu kelas popular. Kelas popular sendiri memang memiliki kekuatan mobilisasi yang tinggi pada momentum poltik namun memiliki kerentanan integrasi sosial. Kesimpulan analisis kelas PRD pada kelas popular membedakannya dari analisis kelas Marxis klasik dan merubah koordinat analisis kelas secara ontologis dari analisis kelas Marxis. Marx, seperti juga Lenin dan Mao tidak menggunakan stratum atau dampak corak produksi pada analisis kelasnya, melainkan menempatkannya pada relasi produksi. Penggunaaan kelas berbasis relasi produksi bukanlah tanpa alasan ataupun hanya memfasilitasi alasan politik melainkan konsekuensi dari kritik radikal Marx terhadap kapitalisme. Penggunaan stratum sebagai landasan analisis kelas memiliki dampak berbeda dengan analisis kelas Marxian. Pada analisis kelas Marxian aktor mobilisasinya adalah kelas sosial yang berhadapan langsung dengan sistem produksi sehingga berkonsekuensi pada perombakan corak produksi sementara

122

elemen lainnya seperti negara, bangsa dan kepentingan sosial lainna menjadi subordinat dari perombakan corak produksi. Pada analisis kelas popular, aktor politik dipilih berdasarkan stratum dampak ekonomi kapitalisme yang memiliki konfigurasi beragam sehingga tidak secara langsung berhadapan dengan organisasi produksi melainkan berhadapan langsung dengan suprastruktur perantara organisasi produksi yaitu negara. Secara epistemik pandangan PRD terhadap negara tidak berbeda dengan Marxis klasik yaitu

negara sebagai

instrumen, perbedaannya adalah besarnya peran negara terhadap transformasi sosial karena kerentanan kelas popular membutuhkan instrumen integrasi sosial dalam bentuk suprastruktur politik. Konsep kekuasaan yang digunakan oleh PRD mencerminkan kebutuhan dari kelas popular, begitupun juga dengan strategi perebutan kekuasaannya. Strategi front politik baik dalam respon isu politik ataupun pembentukan partai politik merupakan satu frame utuh dari kebutuhan reorganisasi kelas popular. Konsep perebutan kekuasaan harus menjadi bagian dari pembentukan integrasi sosial secara politik karena tanpa integrasi sosial kelas popular tidak akan menjadi episentrum politik yang kuat. Integrasi sosial kelas popular ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, perbedaan orientasi politik memerlukan latihan yang

berulang-ulang

maka dibutuhkan wadah-wadah politiknya.

Proses

transformasi kekuasaan juga tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, kelas popular memerlukan pengetahuan dan pengalaman demokrasi. Kunci dari konsep kekuasaan dan perebutannya adalah membangun demokrasi dari bawah yang ditunjukkan melalui integrasi organisasi-organisasi

123

kelas popular dalam satu isu politik. Front politik adalah bentuk integrasi organisasi kelas popular tersebut. Bukan hanya sebagai motif, front politik ini diuji melalui mobilisasi massa dalam bentuk aksi massa seperti dalam konsepsi Tan Malaka, dan dikombinasikan dengan propaganda sebagai aktivitas yang terintegrasi didalamnya seperti konsep massa aksi Soekarno. Oleh karena itu, kombinasi strategi front politik dan aksi massa yang dilakukan oleh PRD merupakan penyempurnaan dari kedua konsep yang telah ada sebelumnya. Pada tensi tertentu, integrasi isu politik dan organisasi sosial kelas popular dapat mengarah pada terbukanya peluang politik untuk melakukan penggulingan kekuasaan secara paksa ataupun melalui cara konstitusional pada proses pemilu. Melalui posisi analisis kelas PRD, konsep kekuasaan dan konsep perebutan kekuasaannya

maka perubahan

bentuk

organisasi merupakan

konsekuensi yang tidak terpisah. Perubahan ini tidak mengubah arah politik PRD karena pada dasarnya PRD telah menentukan aktor politiknya dan memahami kebutuhan politik dari aktor tersebut. PRD menempatkan dirinya sebagai instrumen dari proses reorganisasi kelas popular. Berdasarkan dari indikator yang digunakan, peneliti menyimpulkan bahwa varian politik sayap kiri PRD dapat dikategorikan dalam varian neo Marxis. Kategori ini dapat dilihat dari kedekatan konseptualnya dengan varian sayap kiri yang berkembang di negara dunia ketiga terutama Amerika Latin. Konsep rakyat dalam analisis kelas PRD memiliki corak yang sama dengan konsep popular di Chile dan Venezuela. Kedekatan ini dikembangkan

melalui

proses

teoritis

dan

menginterpretasikan kembali Marxisme di Indonesia.

praktik

politik

PRD

124

5.3 Proses Politik PRD Pada penelitian ini, proses politik PRD digunakan untuk menjelaskan perubahan strategi politik PRD pada momentum pemilu. PRD dipandang sebagai fenomena politik pasca Orde Baru yang mengambil posisi radikal sayap kiri dalam tendensi dikotomi politik di Indonesia. Sebagai fenomena politik, PRD tidak muncul begitu saja melainkan berasal dari kontigensi politik yang terjadi selama Orde Baru. Teori proses politik berupaya menjelaskan setiap kontigensi politik menghasilkan peluang-peluang politik yang merubah struktur mobilisasi organisasi politik untuk merespon peluang politik. Peluang ini diciptakan oleh pertentangan antara member dan challenger dalam spektrum politik negara. Analogi member merujuk pada kelompok politik yang berada di dalam lingkaran kekuasaan negara sedangkan challenger merujuk pada kelompok politik di luar lingkaran kekuasaan dan berusaha untuk memasuki lingkaran kekuasaan. Seperti Marx, Tilly tidak melihat negara dalam sebuah harmoni melainkan dari pertentangan-pertentangan didalamnya. Bagi Tilly, Negara merupakan penanda kekuasaan yang tidak memiliki bentuk yang tetap, dominasi kelompok politik yang berhasil menguasainya adalah bentuk kestabilan sementara dari negara. Kestabilan ini disebut bersifat sementara karena negara sebagai sumber kekuasaan dan kemampuannya untuk memobilisasi keuntungan baik secara ekonomi maupun politik bagi kelompok yang menguasainya tidak pernah berhenti diperebutkan oleh kelompok lain melalui berbagai metode perebutan kekuasaan.

125

Penelitian ini menggunakan katalog peristiwa yang dirumuskan pada bab sebelumnya sebagai sumber data untuk menemukan ketiga faktor proses politik tersebut dalam sebuah peristiwa politik yang berulang. Peneliti melihat bahwa PRD melakukan sebuah tindakan politik yang berulang dalam peristiwa politik sepanjang 1999-2009. Tindakan politik tersebut adalah strategi politik elektoral PRD menjelang pemilu. Pada setiap sekuensi historis yang dialami oleh PRD, tindakan politik ini memiliki perbedaan kualitas dan perbedaan kausal. Namun, strategi ini mengikuti sekuensi tetap dalam mekanisme demokrasi perwakilan yaitu pemilihan umum. Oleh karena itu, melalui teori proses politik, peneliti akan membedah peristiwa politik elektoral PRD dan menguraikannya melalui teori proses politik. pada penelitian ini, peneliti membahas tiga indikator umum teori proses politik dan mengintegrasikannya dalam satu simpulan naratif berdasarkan kerangka pemikiran pada bab 2. Pada pembahasan ini, peneliti akan menggabungkan indikator dan sub indikator proses politik pada analisis sekuensi historis PRD. Pembahasan ini dibagi pada tiga sekuensi yang berlaku pada 1999-2009. Sekuensi pertama pemilu 1999, termasuk periode pembentukan PRD, peristiwa politik 1998 dan pemilu 1999. Sekuensi kedua pemilu 2004, termasuk pembentukan partai POPOR dan ekslasi politik PRD pasca reformasi. Sekuensi ketiga pada pemilu 2009, termasuk periode periode pembentukan PAPERNAS hingga koalisi PRD dengan PBR. 5.3.1 Sekuensi Pertama: Pembentukan Partai Elektoral 1999 Pemilu 1999 adalah peristiwa politik yang tersusun dari rangkaian peristiwa politik sebelumnya. Peristiwa ini adalah pertama kalinya PRD muncul

126

sebagai partai elektoral dan menjadi peserta pemilu. Dalam penelitian proses politik, sekuensi historis pemilu 1999 yang melahirkan strategi politik elektoral pertama PRD perlu dilihat dari kumpulan peristiwa politik yang melahirkan peluang

pemilu.

Terbentuknya PRD

merupakan bagian dari dinamika

pertentangan politik sejak masa pembentukan formasi pra partai hingga pembentukan PRD sebagai partai. Dalam teori proses politik, sebuah peluang politik terbentuk dari multiplisitas sentral kekuasan dalam suatu rezim, keterbukaan rezim terhadap aktor baru, ketidakstabilan koalisi politik, tersedianya sekutu, perlawanan terhadap represi rezim, dan aksi kolektif. Kelima kategori mempengaruhi perubahan strategi politik organisasi penantang berdasarkan respon negara terhadap aksi kolektif organisasi penantang. Orde Baru yang mampu merebut kekuasaan dari Soekarno dan mendapatkan dukungan publik dari pemberantasan PKI mulai mendapatkan perlawanan enam tahun setelah pemerintahannya berkuasa. Persoalan yang mengemuka pada saat itu adalah persoalan korupsi dan modal asing. Kritik terhadap Orde Baru pada periode ini masih bersifat moralis belum memiliki orientasi politik merebut kekuasaan meskipun mengadopsi protes terbuka dan mobilisasi massa sebagai aksi kolektifnya. Namun, pada periode ini tidak terjadi perpecahan berarti ketika konsolidasi elit Orde Baru. Militer berperan penting dalam menindas protes politik tersebut dan menekannya hingga titik terendah. Sejak kegagalan protes 1970an dan menguatnya struktur represif negara, gerakan oposisi tidak muncul di

127

permukaan. Pada periode ini, perpecahan paling penting adalah perpecahan salah satu fraksi pendukung Orde Baru yaitu eksponen PSI. Salah satu pecahan dari fraksi ini berubah menjadi kubu oposisi radikal yang membawa kembali Marxisme dalam bentuk yang moderat. Peluang politik baru muncul setelah eskalasi protes terbuka meningkat pada awal 1990an. Antara tahun 1996 hingga 1998, elit politik terbelah dalam dua kubu. Kubu pertama adalah kubu Orde Baru yang terdiri dari Militer, Golkar dan kelompok yang mendukung konsep “massa mengambang”. Kubu kedua adalah kelompok reformis yang merespon proses reorganisasi politik dalam aksi-aksi politik dengan proses transisi damai. Kedua kubu elit politik ini menghadapi gelombang protes dan aksi massa gerakan popular yang tidak dapat dikendalikan oleh struktur represi. Upaya peredaman gelombang protes melalui represi pada 1996-1998 gagal menekan proses gelombang protes yang meluas di luar pusat pemerintahan. Kubu Orde Baru mulai kehilangan dukungan terutama ketika krisis ekonomi menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok yang selama ini menjadi instrumen kontrol. Sementara kubu reformis menunggu hasil dari perseteruan antara kubu Orde Baru dengan gerakan popular. Pada bulan November 1998, ketika gelombang protes gerakan popular mulai

mengendur

kubu

reformis

berhasil

merebut

perhatian

dengan

mengumpulkan tokoh-tokoh di luar Orde Baru dalam pertemuan di Ciganjur. Pertemuan ini melibatkan organisasi mahasiswa dan aktivis-aktivis mahasiswa yang sebelumnya tidak terlibat aktif dalam aksi massa namun dijadikan legitimasi

128

politik pertemuan ini. Konsolidasi Ciganjur berhasil menghentikan mobilisasi gerakan popular, menolak gerakan ekstra parlementer dan merubah koordinasi politik pada aktivitas lobby dan negosiasi politik. Transisi politik gerakan popular dengan merombak organisasi kekuasaan menjadi milik kelas popular gagal mendapatkan peluang politik. Transisi ekstra parlementer berhasil diredam melalui fasilitasi pemilu 1999. Gerakan popular yang terkonsentrasi pada mobilisasi protes tidak dapat merespon pemilu 1999 karena tidak memiliki struktur yang siap untuk verifikasi administratif pemilu sementara kubu reformis yang tidak terlibat dalam mobilisasi aksi massa lebih muda menyiapkan struktur elektoral. Merespon kelemahan ini gerakan popular menyuarakan abstain atau golput untuk mendelegitimasi proses sirkulasi kekuasaan rezim. Pada pemilu 1999, struktur peluang politik terletak pada upaya re-integrasi sentral-sentral kekuasaan kubu reformis dan kubu Orde Baru. Dalam kubu-kubu tersebut juga terjadi pergulatan internal yang mendorong setiap kelompok padakubu besar itu untuk membentuk partai politik baru. Pada saat itu, legitimasi momentum reformasinya masih dipegang oleh gerakan popular yang terdiri dari organisasi-organisasi non-permanen. Maka kubu reformis yang juga oposan terhadap kubu Orde Baru namun moderat berhasil memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan sekutu politik dari sebagian gerakan popular. Krisis kekuasaan berhasil dilewati tanpa terjadinya perombakan sistem kekuasaan dengan koalisi yang kuat antara kubu reformis dan sebagian gerakan popular. Isu

129

radikal seperti “Komite Rakyat”, “Dewan Rakyat” ataupun “Presidium Rakyat” dapat diredam oleh fasilitasi rezim melalui pemilu. Struktur mobilisasi PRD pada saat itu adalah mobilisasi aksi massa dan pembentukan organisasi-organisasi kelas popular. Pandangan politik PRD pada saat itu masih kental semangat anti kediktatoran Orde Baru yang memang sedang melakukan konsolidasi ulang setelah kejatuhannya pada Mei 1998. Konsentrasi program politik PRD pun masih berusahan mencabut fondasi kekuasaan Orde Baru melalui pencabutan lima paket UU politik dan pencabutan dwifungsi ABRI. Secara organisasional, PRD belum terkonsolidasi dengan baik, para pimpinan PRD masih di dalam penjara, sebagaian anggota masih dinyatakan hilang, organisasi pada tingkatan daerah belum terkonsolidasi. PRD menyadari bahwa kekuatan gerakan telah jauh mengendur, isu politik boikot pemilu pun tidak akan mampu menghadang konsolidasi elit. Kondisi gerakan yang tidak terorganisir dalam organisasi-organisasi permanen pun menjadikan gerakan ini rentan perpecahan. Setelah perdebatan internal yang sengit akhirnya PRD mengadopsi kedua ritme politik ini sekaligus dalam slogan kontroversialnya “Bersama Mahasiswa-Rakyat Boikot Pemilu atau Coblos PRD”. Slogan ini sebenarnya menyamarkan keputusan politik di internal PRD yang menggunakan pemilu 1999 sebagai instrumen propaganda politik dan reorganisasi partai dengan memanfaatkan sumber daya negara. PRD berhasil menjadi peserta pemilu 1999 dan untuk pertama kalinya melakukan propaganda politik secara legal dengan jangkauan yang luas. Hasilnya tidak begitu

130

mengecewakan, struktur PRD meluas namun jumlah suara yang diperoleh tidak mencukupi untuk mendapatkan perwakilan di pemerintahan reformasi. Struktur mobilisasi PRD 1999 dibentuk melalui pengorganisiran massa dengan menempatkan aktivis-aktivisnya di tengah-tengah massa. Para aktivis PRD tersebut tinggal di daerah-daerah pemukiman yang padat penduduk di Jakarta menunggu momentum politik yang terus mengalami percepatan. Dengan berada ditengah-tengah massa mereka berusaha menyerap potensi konflik dan potensi mobilisasi massa di daerah tersebut. Pada tahun 1998, mereka menginisiasi pembasisan di Jakarta untuk mempersiapkan potensi people power yang telah mereka perkirakan sejak setahun sebelumnya29. Strategi ini merupakan bagian dari strategi live in yang digunakan oleh PRD sejak awal pendiriannya, perbedaannya adalah pada momentum politik tertentu strategi ini dimobilisasi untuk mengkonsentrasikan kekuatan politik dan mengendalikan potensi konflik massa. Hingga saat ini meskipun PRD tidak lagi mengorganisir berbasis konflik strategi ini tetap digunakan. Berbaur di tengah kelas popular adalah kunci pengorganisiran PRD sebagai oposisi tindakan politik partai lainnya yang memisahkan diri dengan kelas popular. Metode ini dilakukan melalui organisasi-organisasi afiliatornya yang bertugas menyelenggarakan pendidikan politik bagi kelas popular berdasarkan sektor pengorganisirannnya.

29

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013, menyatakan bahwa PRD membentuk komite bernama Koamndo untuk menyiapkan people power pada awal 1998. Gerakan ini dilakukan dengan menempatkan seluruh kader PRD pada 92 kelurahan di Jakarta, hidup bersama masyarakat dan mengorganisir juga memobilisasi mereka pada saat momentum politik kejatuahn Orde Baru terjadi.

131

Kelas popular akan diperkenalkan dengan program politik PRD dan direkrut sebagai anggota PRD melalui oerganisi-organisasi afiliatornya30. Di tengah kontigensi antara elit politik dan gerakan popular terjadi proses framing yang berjalan bersamaan dengan kontigensi tersebut. Framing dilakukan oleh negara melalui media massa yang luas dan pernyataan politik31. PRD adalah fenomena yang penting dalam proses framing ini. Sejak pendiriannya pada 1996, PRD telah dibingkai dengan tuduhan komunisme yang juga diasosiasikan sebagai dalang kerusuhan, ancaman terhadap ideologi negara, dan lainnya 32. Frame ini berjalan hingga pemilu 1999 untuk menekan mobilisasi PRD dan memperkecil kemungkinan munculnya dukungan politik kepada PRD. Proses framing rezim terhadap PRD tidak diterima begitu saja tanpa perlawanan33. PRD melakukan klarifikasi terhadap tuduhan rezim melalui medianya sendiri yaitu koran pembebasan, selebaran-selebaran, website, mailing list dan juru bicara yang ditempatkan di luar negeri. Selain itu, pada juru bicara legal PRD seperti Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari sebenarnya adalah orang-orang yang ditempatkan untuk mengklarifikasi tuduhan rezim ataupun

30

Oktavianus dalam wawancara, 12/11/2013 Seperti Diberitakan pada Harian Jawa Pos, 8 Agustus 1996, Pak Harto: PRD bermental makar. http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/08/08/0022.html 32 Seperti disebutkan pada Surat Keputusan Mendagri Nomor 201-221 Tahun 1997 Tentang Pembubaran Partai Rakyat Demokratik, juga diberitakan pada wawancara Tempo dengan Syarwan Hamid, Edisi 42/01 - 13/Des/1996. 33 Frame PRD terhadap negara dapat dilihat juga dari: Guntoro. G. 2008. Gerakan Kiri dan daris Politik Parlementaris. Dipetik 2,7, 2013. http://arahkakiku.blogspot.com/2008/09/gerakan-kiridan-garis-politik.html , Partai Rakyat Demokratik. 1996. Manifesto Partai Rakyat Demokratik. Dipetik February 10, 2013 dari http://peace.home.xs4all.nl/pubeng/mov/movto/manifes.html , Tempo. 2004. PRD serukan Golput. http://www.tempo.co/read/news/2004/07/12/05544945/PRDSerukan-Golput, Tempo.2005. Dita Indah Sari Pimpin PRD. http://www.tempo.co/read/news/2005/03/19/05558267/Dita-Indah-Sari-Pimpin-PRD, 31

132

lawan politik PRD34. Sayangnya daya jangkau media PRD sangat terbatas sehingga framing rezim sulit untuk dibendung. PRD memang tidak memisahkan counter framing dengan strategi propaganda secara keseluruhan. PRD menyadari motif framng rezim terhadapnya sebagai simbol perlawanan kelas popular. Maka dari awal legalisasinya, PRD telah menyiapkan opini alternatif untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang akan mereka hadapi sebagai konsekuensi garis politik yang mereka pilih. Gambar 5.1 Proses Politik PRD pada Pemilu 1999

34

Indrakusuma dalam wawancara 26/11/2013. Menerangkan bagaimana PRD memilih Juru Bicara seperti Budiman Sudjatmiko untuk ditampilkan secara publik dan berfungsi sebagai legal partai sementara yang lain tetap berada di bawah tanah.

133

5.3.2. Sekuensi kedua: Partai Front Oposisi 2004 Sekuensi kedua pada pemilu 2004, PRD menghadapi atmosfer politik yang baru. Kekuasaan elit sudah kembali menguat, meskipun tidak ada lagi sentral kekuasaan yang dominan elit mampu melakukan konsolidasi politik. pemilu 2004 merupakan proses reorganisasi elit setelah pertentangan perebutan kekuasaan antara kubu reformis dan kubu konservatif (sisa Orde Baru). Sementara itu, bagi gerakan popular, periode ini ditandai dengan surutnya kemampuan mobilisasi. Pada sekuensi ini, struktur peluang politik dimulai sejak kegagalan konsolidasi elit setelah pemilu 1999. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden namun partainya, PKB bukan partai dominan35. Konfigurasi koalisi elit kubu reformis yang tidak stabil ini dimanfaatkan oleh kubu konservatif yang sedang melakukan konsolidasi ulang. Selama

kepemimpinannya,

menggusur kubu

Abdurrahman

Wahid

Orde Baru dalam pemerintahan. Ia

berupaya

untuk

mencoba untuk

merealisasikan pencabutan dwifungsi ABRI dan yang paling kontroversial adalah menganjurkan pencabutan perlarangan terhadap komunisme dan rekonsiliasi dengan korban 65. Tindakan ini menimbulkan reaksi penolakan dari kubu Militer dan sebagian kelompok muslim. Oposisi terhadap Wahid mulai mengkristal pada tahun 2001. Kubu reformis yang dipimpin oleh Megawati dan Amin Rais (PAN dan PDIP) yang beraliansi dengan kubu konservatif yang mewakili kekuatan lama (Golkar-TNI-PPP) mengajukan impeachment terhadap Gus Dur atas tuduhan kasus korupsi sumbangan Sultan.

35

Partai dominan saat itu adalah PDIP yang dipimpin oleh Megawati.

134

Ketidakstabilan koalisi politik melahirkan struktur peluang politik bagi gerakan popular yang mulai meredup. PRD berhasil melakukan kerjasama politik dengan kubu Gus Dur yang diwakili oleh NU. Kerjasama politik ini tidak berjalan lancar karena framing rezim terhadap PRD yang dituduh komunis masih memiliki dampak politik terutama di kalangan massa NU36. Puncaknya pada tanggal 22 juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit Presiden mengenai pembekuan MPR, Percepatan pemilu dan pembubaran Golkar. Dekrit ini ditentang oleh Militer dan Parlemen, sementara mobilisasi protes menurun. Keesokan harinya, MPR mempercepat Sidang Istimewa dan mengangkat Megawati sebagai Presiden. Upaya PRD untuk berkoalisi dengan pemerintah pun kandas pada saat itu. Setelah penggulingan Gus Dur, elit politik baru yang terdiri dari kekuatan lama dan kubu reformis mulai melakukan konsolidasi kekuasaan dan terbelah kembali. Megawati mengaktifkan kembali status Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua, aksi-aksi protes terhadap pemerintah ditekan melalui UU subversif. Kebijakan penting pada masa Megawati adalah privatisasi perusahaan negara. Perpecahan elit dimulai dari keluarnya dua tokoh oposisi dari lingkaran Megawati yaitu Eros Djarot dan Rachmawati Soekarnoputri. Gerakan popular disisi lain juga melakukan konsolidasi ulang dengan membentuk Koalisi Nasional. Koalisi Nasional melibatkan organisasi-organiasi gerakan popular dan partaipartai oposisi. Namun menjelang pemilu 2004 Koalisi Nasional terbelah, partaipartai yang bergabung di dalamnya memutuskan untuk bergerak sendiri.

36

Tempo. 2001. Indonesia harus Waspadai Ancaman Neo-komunis. http://www.tempo.co/read/news/2001/02/12/05522144/8220Indonesia-Harus-Waspadai-AncamanNeo-komunis

135

Bagi PRD, perpecahan Koalisi Nasional (KN) berdampak buruk karena memecah integrasi gerakan popular. Namun, perpecahan ini juga menyediakan peluang sekutu antara gerakan popular yang sudah tergabung dalam KN. Pada bulan Juli 2003, sebuah koalisi gerakan kembali dibentuk tanpa tokoh oposisi nasional. Koalisi yang terdiri dari 60 organisasi ini mendeklarasikan pembentukan Partai Persatuan Oposisi Rakyat untuk mengikuti pentas pemilu. POPOR sendiri dalam persepsi PRD adalah sebuah front politik yang digunakan untuk mengintegrasikan kelas popular di tingkat nasional. Meski diarahkan pada partai elektoral, motif pembentukan POPOR berada pada ruang ekstra parlemen bedasarkan keanggotaan organisasi di dalamnya. Struktur mobilisasi PRD pada sekuensi ini megalami kemunduran setelah puncak mobilisasinya pada tahun 2001. Pada tahun 2002, PRD mengalami perpecahan internal yang melahirkan PDS dan meluas di daerah-daerah. Perpecahan itu melemahkan konsolidasi organisasi PRD sehingga koalisi gerakan popular menjadi penting bagi perluasan propaganda juga perluasan struktur organisasi PRD. Secara konseptual, pandangan PRD terhadap negara mulai mengarah pada bentuk pemerintahan yang lebih stabil dengan mengajukan bentuk pmerintahan demokrasi rakyat yang terdiri dari koalisi gerakan oposisi. Tema politik yang diusung memperhatikan kondisi organisasional dan perluasan front yang dapat mempersatukan gerakan popular. Konsentrasi kekuasaan yang diajukan adalah pembangunan demokrasi dari bawah melalui organisasi-organisasi rakyat yang lebih permanen. Front politik dikonsentrasikan untuk merebut ruang politik legal melalui proses pemilu. Sayangnya POPOR

136

gagal memenuhi verifikasi administratif. Meskipun begitu, eksprimen POPOR menunjukkan bahwa elemen-elemen termaju pada gerakan popular telah mampu mengintegrasikan isu politiknya dan membentuk alat politik sendiri. Kegagalan konsolidasi POPOR sendiri dapat diperhatikan pada konfigurasi kelas popular yang menjadi aktor politik POPOR. Pada periode ini, proses framing dimulai ketika pembangunan koalisi antara PRD dan NU. PRD kembali menghadapi tudingan komunis yang dimobilisasi oleh lawan politiknya. Perbedaannya pada periode ini, isu anti komunis bukan lagi dilakukan melalui represi militer melainkan melalui bentuk organisasi para-militer yang dimobilisasi untuk meluaskan propaganda anti komunis. Salah satunya adalah MAKI (Masyarakat Anti Komunis Indonesia) yang sering memunculkan tuduhan ganjil. MAKI menuduh Gusdur, Rizal Ramli (Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan), Winar Witoelar (Juru Bicara Presiden), Marsilam Simanjuntak, Bondan Gunawan, dan Letnan Jenderal Agus Wirahadikusuma sebagai persekongkolan komunis. Mereka juga menuduh PRD sebagai representasi komunis baru37. Propaganda ini mulai surut seiring jatuhnya Gus Dur dan tidak menguat pada pemilu 2004. Sejak periode ini, framing komunis terhadap PRD dan gerakan kiri lainnya tidak lagi dilakukan melalui represi militer melainkan dengan represi organisasi masyarakat. Media pada proses ini tidak lagi berpihak penuh terhadap rezim melainkan secara moderat menggunakan kontroversi politik sebagai komoditas

37

Tuduhan MAKI dijelaskan oleh Lane (2007;245) dengan mengutip terbitan MAKI, Awas PKI Bangkit lagi!!! Dibalik gerakan Radikalisme, anarkhisme dan barbarianisme PRD, Jakarta, Maret, 2001, hal 7-8.

137

mereka. Meskipun begitu tindakan politik seperti aksi massa tetap berada pada frame disfungsi sosial untuk menegasikan tuntutan politiknya. Gambar 5.2 Proses Politik PRD pada Pemilu 2004

Persatuan Demokrasi Rakyat Integrasi Oposisi, menghapus Sisa Orde Baru, Anti Neoliberalisme, Demokrasi Dari bawah

PartaiFront Oposisi

Integrasi Oposisi Intervensi Pemilu 2004

Front Politik Partai Elektoral

Perluasan Oposisi Pemilu 2004

Represi

Keterangan: Interaksi langsung Respon Interaksi Interaksi tidak langsung

Fasilitasi

138

5.3.3 Sekuensi ketiga: Koalisi Politik 2009 Sekuensi ketiga,pada pemilu 2009, struktur mobilisasi PRD mulai diperbaiki mengambil pelajaran dari kegagalan dan keberhasilan parsial respon pemilu 2004 melalui POPOR. Rentang waktu persiapan POPOR yang cenderung sempit membuat PRD mempertimbangkan persiapan yang panjang untuk mengintervensi momentum pemilu. Dua tahun sebelum pemilu 2009 berlangsung PRD sudah menginisiasi front politik dalam bentuk proposal partai persatuan. Inisiasi awal dilakukan dengan membentuk Konferensi Persatuan Gerakan Rakyat (KPGR) pada tahun 2006. Front politik KPGR yang dibentuk oleh PRD tidak bertahan lama karena pecahnya konsentrasi respon politik organisasi-organisasi yang berada di dalamnya. Menyikapi penurunan tensi politik pada front KPGR, PRD meningkatkan eskalasi politiknya pada pembentukan partai persatuan melalui proposal partai persatuannya. Pada akhir 2006, PRD membentuk Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (KP-PAPERNAS) terdiri dari gabungan organisasi pergerakan yang menyepakati platform politik PRD pada proposal partai persatuannya. Komite ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai partai politik setahun berikutnya. PAPERNAS berkonsentrasi pada isu kemandirian bangsa sebagai anti tesis neo-liberalisme yang dianggap identik dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. PRD menekankan pada pengaruh modal asing dan hutang luar negeri yang membuat Indonesia tidak mampu menjadi negara mandiri dan terus bergantung pada modal asing, keadaan ini disimpulkan pada tiga program

139

perjuangan politik yang disebut sebagai Tripanji Persatuan Nasional38 yang dijadikan sebagai program politik PAPERNAS. Program ini berhasil menyentuh spektrum politik yang lebih luas sehingga PRD dapat mengintegrasikan banyak organsasi sosial dari tingkat lokal hingga tingkat nasional39. Propaganda konsisten program ini menarik perhatian elit politik yang terkena dampak modal asing. Pada pertengahan 2007, struktur peluang politik mulai terbuka bagi PRD. Elit politik oposan pemerintahan mulai membangun komunikasi dengan PRD, begitupun juga partai-partai kecil yang membutuhkan perluasan struktur partai untuk memenuhi verifikasi pemilu. Terbukanya struktur peluang politik membuka juga peluang kristalisasi lawan politik PRD. Isu anti-komunis kembali mendominasi situasi politik sejak akhir 2007. Mobilisasi massa yang terdiri dari organisasi-organisasi para-militer non permanen mulai meluas pada sebagian kelompok islam. Pada akhir 2007, kelompok-kelompok para-militer seperti FPI, FBR, MAKI, FAKI dan kelompok lainnya merepresi deklarasi PAPERNAS di Jakarta dengan melempari bis-bis yang diisi oleh anggota organisasi afiliator Papernas, SRMK. Sejak saat itu, PAPERNAS menghadapi represi dari organisasi Islam dan organisasi kedaerahan yang berbasis kaum miskin urban dan pedesaan. Peningkatan represi membuat PAPERNAS kehilangan dukungan politik dan pelemahan konsolidasi organisasi.

38

Tripanji Persatuan Nasional: Hapus Utang Luar Negeri! Nasionalisasi Industri Pertambangan! Bangun Industri (Pabrik) Nasional. 39 Organisasi inisiator PAPERNAS terdiri dari: Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmahbudhi), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). (PAPERNAS, 2007)

140

Kontradiksi

yang

dihasilkan

oleh

represi

para-militer

tersebut

memunculkan perdebatan di internal PRD. Perdebatan ini sebenarnya perdebatan lama antara kelompok yang ingin menempuh jalur parlementer dengan kelompok yang menolak jalur parlementer. Namun kali ini perdebatan antara kedua kubu yang mengendap selama

satu dekade akhirnya meluas. Kepemimpinan PRD

terbelah menjadi kubu mayoritas dan minoritas yang mewakili jumlah dukungannterhadap pilihan strategi politik. Awalnya, kedua kubu menyepakati terjadinya perpecahan sementara (temporary split) namun seiring dengan respon terhadap perubahan struktur peluang politik, kedau kubu ini akhirnya terpecah secara permanen. Hasilnya, PRD terbelah dari tingkat pusat hingga tingkat lokal, begitupun juga organisasi-organisasi afiliatornya40. Struktur mobilisasi PRD pun berubah, meskipun mayoritas memenangkan pertarungan di dalam organisasi sepakat mengikuti jalur parlemen kekuatan mobilisasi tidak lagi sekuat sebelumnya. Pada proses verifikasi partai politik, PAPERNAS gagal lagi dalam proses verifikasi administratif. Kegagalan PRD dalam proses verifikasi administratif lebih disebabkan pada minimnya pendanaan partai dan meningkatnya syarat verifikasi administratif sejak pemilu 2004. Selain itu, menurut Dita Sari juga terdapat persoalan intensitas demonstrasi yang terlalu tinggi sehingga konsolidasi politik terhambat. Di luar persoalan mobilisasi PRD, situasi politik nasional mengalami perubahan sejak berubahnya sistem pemilihan umum menjadi proporsional daftar terbuka yang memungkinkan calon legislatif dipilih bukan berdasarkan nomor 40

Perpecahan ini melahirkan faksi-faksi dalam organisasi afiliator PRD dan bertransformasi menjadi organsasi kiri yang lebih radikal yaitu KPRM (Komite Politik Rakyat Miskin) yang berevolusi menjadi Partai Pembebasan Rakyat (PPR) pada tahun 2010.

141

urut melainkan berdasarkan jumlah akumulasi suara pribadi. Perubahan lainnya juga diciptakan oleh penerapan parliamentary treshold dan electoral treshold yang menentukan presentase perolehan suara partai. Penerapan sistem baru ini berkaitan dengan upaya pengurangan jumlah partai politik peserta pemilu agar menciptakan koalisi pemerintahan yang stabil. Perubahan struktur peluang politik ini melahirkan peluang bagi PRD untuk berfiliasi dengan partai politik lain. Pada saat itu pilihan PRD jatuh pada Partai Bintang Reformasi yang dipimpimpin oleh Bursah Zarnubi41. Partai ini bersedia menampung aktivis-aktivis PRD untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari PBR dan mengadopsi program politik PRD meskipun hanya diatas kertas. Pada saat itu, kepentingan PBR adalah memperbesar kemungkinan pemenuhan electoral treshold dan parliamentary treshold. Meskipun PBR lolos verifikasi administratif, persoalan yang muncul adalah partai ini tidak populer di kalangan massa. Hasilnya PBR tidak lolos electoral treshold dan PRD kembali gagal masuk dalam lingkungan parlemen. Peluang politik masih terbuka pada pencalonan Presiden, namun kondisi organisasi PRD memburuk sejak kegagalan PBR. Beberapa aktivis PRD mendirikan blok politik mendukung salah satu calon presiden sementara yang lainnya memilih keluar ataupun tidak merespon pemilihan Presiden. Pada sekuensi ini proses framing

rezim terhadap PRD masih

menggunakan pola lama dengan tuduhan komunis dan mobilisasi massa untuk

41

Setelah kegagalan verifikasi admisnistratif PAPERNAS, PRD menjajaki potensi koalisi dengan beberapa partai lainnya. Koalis dengan PBR pada awalnya merupakan kolaisi tiga partai yaitu PBR, Partai Pelopor dan PRD yang mengusung program anti-neoliberalisme. Namun dalam prosesnya Partai Pelopor menarik diri dari koalisi.

142

menyerang PRD42. Framing media tidak memberikan tekanan sekuat mobilisasi penyerangan dari organisasi-organisasi massa non permanen tersebut. Sementara itu, secara politik framing PRD terhadap rezim dengan isu kemandirian bangsa berhasil meluas meskipun pada praktik politiknya isu ini malah digunakan oleh lawan-lawan politiknya. Sementara di kalangan gerakan, terutama gerakan kiri, PRD mulai dianggap telah mengingkari perjuangan ekstra parlemen. Pertentangan internal PRD dengan faksi radikal yang telah terkonsentrasi di KPRM menyeruak di ruang publik. Kelompok-kelompok kiri baru mulai bermunculan menggantikan PRD di panggung politik sayap kiri gerakan ekstra parlemen. Sayangnya fragmentasi ini terjadi terus menerus hingga saat ini, tidak ada lagi organisasi kiri yang dapat dijadikan sentral gerakan semenjak PRD. Di kalangan internal PRD sendiri perpecahan terus berlanjut, baru pada tahun 2010 mengakhiri pembelahan melalui reorganisasi partai.

42

Seperti diberitakan pada: Detiknews. 2007. Front Anti Komunis turun ke jalan ajak ganyang neo-komunis. http://news.detik.com/surabaya/read/2007/05/23/111918/783909/466/front-antikomunis-turun-jalan-ajak-ganyang-neo-komunis, Detiknews. 2007. Kaca Belasan Kendaraan Massa Papernas Berhamburan. http://news.detik.com/read/2007/03/29/121558/760463/10/kacabelasan-kendaraan-massa-papernas-pecah-berhamburan?nd771104bcj, Beritasatu. 2009. Mantan Wakasad Letjen (Purnawirawan) Kiki Syahnakri: bahaya laten PKI masih mengintai. http://www.beritasatu.com/nasional/75002-bahaya-laten-pki-masih-mengintai.html.

143

Gambar 5.3 Proses Politik PRD pada Pemilu 2009

Keterangan: Interaksi langsung Respon Interaksi Interaksi tidak langsung

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan Penelitan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana PRD mengembangkan strategi pemilu pada 1999-2009. Berdasarkan analisa proses politiknya, peneliti memperoleh simpulan berikut: 1. Berdasarkan empat indikator politik marxisme, peneliti menyimpulkan bahwa varian politik sayap kiri PRD termasuk pada kategori Neo-Marxist. Varian ini secara konseptual memiliki kemiripan dengan pengembangan Marxisme di Amerika Latin dan negara dunia ketiga lainnya pada periode pasca perang dingin. 2.

Varian Neo marxist dapat dilihat dari analisa kelas yang ditempatkan pada aktor politik berdasarkan ukuran dampak kapitalisme disamping relasi sosial produksi, pandangan instrumental terhadap negara, kombinasi strategi perebutan kekuasaan dan pembentukan front politik sebagai alat pengorganisiran kelas popular.

3. Sruktur peluang politik PRD ditentukan oleh perubahan respon rezim terhadap mobilisasi PRD dari represi yang bersifat eskalatif menjadi fasilitasi yang bersifat pengulangan. 4. Struktur mobilisasi PRD cenderung pada strategi insureksi tidak bersenjata, mengandalkan momentum peningkatan peluang politik yang

144

145

tersedia dari konflik politik. Strategi ini efektif dalam kondisi represif namun lemah dalam menghadapi peluang politik berulang seperti pemilu. 5. Proses framing

mempengaruhi

PRD yang ditautkan dengan phobia komunisme pembentukan

peluang

politik

PRD

dan

struktur

mobilisasinya pada peluang politik yang berulang seperti pemilu. Proses framing dijalankan melalui represi vertikal (1996), represi horizontal (2004, 2009), dan pembentukan opini di media massa (1996-2009). . 6.2 Saran Berdasarkan

pembahasan

dan

simpulan

penelitian

ini,

peneliti

merumuskan beberapa saran yaitu: 1. Interaksi mobilisasi gerakan sosial dengan negara menghasilkan peluang politik bagi gerakan sosial. Transformasi politik secara organisasional merupakan konsekuensi dari respon gerakan sosial terhadap peluang politiknya.

Berdasarkan

pengalaman

PRD,

gerakan

sosial

perlu

mengklasifikasikan struktur peluang politiknya untuk membedakan respon politik terhadap peluang politik yang bersifat momentum dengan peluang politik yang bersifat repetitif seperti pemilu. 2. Pada peluang politik repetitif seperti pemilu, struktur mobilisasi gerakan sosial perlu mempertimbangkan proses verifikasi administratif formal negara dan mengembangkan jangkauan organisasionalnya. 3. Proses framing menentukan dukungan dan resistensi politik. Berdasarkan pengalaman PRD, gerakan sosial memerlukan rancangan counter framing yang mampu menyaring pembiasan isu.