c35 PENGGUNAAN HUKUM SEnAGAI SARANA UNTUK MERUIJAH PERI KELAKUAN MANUSIA DAN KELOMI'OKNYA
S:ifjiiiio R:;lwrdju Pusal Sludi Hukum dan Ma,yarahal HI UNulP
PcndahuJ uan ~hSJlah;71asalah yang disodorkan tJllluk lIikaji o!ch iil11u hukum pada abad ke·~O hli tidak dapat dilepasku!l dari dri-dri yang mclckat pada . kchidupan masyarakat abad itu scndiri. Ciri-ciri UII1UI11 ydng terclapat di sini adalah menillgkatnya tempo kehidup
pengkajiaTl mengeJlai efisiensi dan efektivitas peraturan hukum mulai !1lerebut tempat dalam pembicaraan mengenai hukum, Pcmbicaraan mengenai hukum dalam seginya yang demikian itu biasanya disebul sebagai sualu telaah mengenai huku,n modern. Berbeda dengan jcnis hukum yang disebut sebagai trad~sional, maka hukum modern ini rnerupakan sarana yang oleh manusia digwzakan dengan penulz kesadarall ulltuk membentuk masyarakatnya..l) Konsep hukum seperti ini dapat kita jumpai pula dalam Repelila II Bab 27. Bab yang membicarakan tenlang hukum ini menyebulkan "nlara lain, bahwa "pembinaan bidang hukum
236
HUKL.fM dan PEMBANCUNAN
harus mampu mengarahkan dan menampung kcbutuhan -kcbutuhan hukum scsuai dengan kesadaran hukum rakyat vang berkembang kc arah modernisasi .... " (garis bawah saya). T ugas hllkum sebagaimana dirumuskan di dabm Repclitu 1/ tcrscbut jelas tidak dupat dipisahkan dari kaitannya denga n peruhahan m3syawkat indol1esia mcnuju kcpada masyarakat yang modern. Keadaan ini scs lIngguhnya tambah m~ncgaskan apa yang disebut di muka. bahwa ntasalah-masalah hukulll yang d!sodurkan di hadapan kita sangat erut kaitannya dengan mcningkatnya tempo kehidupan dan perubahan sosial. Pcrubahan sos ial yang scmakin lllcll!tlgbt juga scmakin men::nik pcnggunaan hukul11 scbagai saran:.! untuk IllclJkllkan perubahan. Pendefinisian penggunaan hukum sebagai "saraJl(J 1tI1l1i/..: /JH'rtllJah peri kelakuan mallusia dall kctfJlIlpokJlya" yang dipakai sebagai judul tl ilisan illi datfat dilihat scbagai suatu usaha unluk mcnegaskan pc[ana n hukuJ1l tli dalam rangka suatu pcrubahan sosbL \1asY:Hakat dap
Penggunaan Huk.um
'237
suat u pendefinisian kembali mengcnai pola hubungan an tara penggarap dan pemilik tanah, kh ususnya d alam hal ini berhub ungan dengan larangan untuk
melakukan "sromo". Penggunaan Hukum sebagai Sarana Perubahan Judul tulisa" ini dapat membawa kita kepada pertanyaan, mengapa justru hukum -yang dipakai sebagai sarana untuk mclakukan perubahan itu
dan apakah ia memang mampu menjalailki.lnn~' a. Para ahli ilmu sosial, khususnya sosiologi, rupanya cenderung untuk tidak
melihat
adanya
peranan hukum
yang
berarti dalam
rangb
menggerakkan suatu perubahan sosial. Pcranan-peranan prnting yang dianggap sebagai penggerak perubahan masill diletakkan pada faklar-faklar seperti pertambahan penduduk, pcrubahan idealagi dan pcnggunaan tcknalagi. Pcnunj ukan pada faklar-faklor terseb ut sekaligus juga mengandung makna, bahwa perubahan sasial itu terjadi secara acak (randam), yailu perubahan yang timbul di sana-sini secara segmenlaris sebagai akibat dari bekerjanya faktar-faktar tersebut. Dengan perkataan lain, para ahJi susio/ugi ini masih be/umyakill benar akall kemwIgkinan lerjadill),a perubahan sosial yang dilaku.kall secara sadar o/ell manusia.3) Menurut pendapat mereka ini, apabila pada suatu saat hukum yangdipakai sebagai sarana ilu berhasil unluk menimbulkan suatu perubahan sosial, maka hukum tetap tidak diakui sebagal penyebab perubahan itu, melainkan bahkan hukum itu hanya dilihat sebagai akiba t dad perubahan itu saja 4 ) Oleh karena itu sebelum kita dapat berbicara Icb ill lanjut mengenai penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan peruballOn, maka kiranya perlu dieari kejelasan terlebih dahulu mengenai sebab -sebab
terjadinya suatu perubahan so sial itu sendiri. Sementara teori mengemukakan. bahwa sebelum hukum itu muncul sebagai sarana untuk menciptakan perubahan, ia telah didahului aleh bekerjanya kekuatan-kekuatan lain, seperti penumpukan yang progresll dari pe~emuan-pcnemuan teknalagis, kantak serta kanflik kultural, gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik, bialagik, demagraftk dan sebagainya_ Pada walktu perubahan-perubahan sosial yang disebabkan aleh bekerjanya faktar-falktar atau kekuatan-kekuatan tersebut telah berjalan sampai pada sllatu tingkat tertentu, maka mllioilah hukum dipanggil untuk menyelesaikan pcrsaalan-persaalan yang ditimbulkan aleh perubahan tersebu!. Sekedar sebagai cantah, di sini dikemukakan teari y'!ng mengatakan, bahwa penemuan di bidang teknalogi merupakan penggeralk utama perub.han sasial, sebab penemuan yang demikian itll akan menjadi pcrubahan yang sifa tnya berantai. Di tempat kedua menyusuUah kegiatan ekonomi, der.gan ala",n, oahwa arang hlu rnemikirkan pemanfaatan
ekonomis penemuan·?enemuan tersebut. Dalam rangka pemikii'an teori ini rnaka hukum baru masuk apabila kedua kegiatan yang disebutkan di .tas telah dijalankan_ Dengan dernikian hukurn diterima sebagai struktur-atas yang mempunyai basisnya pada bidang teknalagi dan ekanami yang aleh karenanya hanyalah merupakan pencerminan dari keduanya_
238
HUKtnl dan PEMllANGUNAN
D:11am pada itu s:llllpai sckarang rupa-rupanya masaiah perburuan tcrhadap pcnycbab pcrubah;Jn sosi~.11 ini masih !ctap mcrupakan pcrsoalan yang bclull1 dap;]! tlisclcsaikan sccara mCllllaskan (lIcit para ahli susiLllu~i.5) Di sini kita dapal menjumpai adanya dua kutub ya ng bcrlawana;l. y,titu di satu fillak yang mengat<Jkan dapal mcnjciaskan timbulnya pcrubahan sosial honya dari satu sebab (single fador) scdangkan di fil",k lain yang bcrpcndapat mcngenai adany3 berbagai schab yang dapa! mcnimbulkan pcrubahan sosial (multiple causation, multi-variable interaction. dynamic cUJ11u!ati ve causation). Dengan adanya pendapat yang discbut tcrakhir ini maka pembicaraan O'cngenai pe:nggunaan hukum scbagai $'Hana untuk melakukan perubahan sosial dapatlah kif2nya diteruskan. Perubahan yang ditimbulkan o'oh hukum pada daS>rt,ya iebih tetjodi secara berangsur-angsur (increme ntal) daripad, langsung. Olclt sebab itulah di muka dikatakan, bahwa dengan adanya penjelas3n mcngenai timbuinya perubahan sosial sebagai akibat dari berbagai scbab yang kait-mengkait, ma~a pembicaraan mengcliai penggunJan hukum sebagai SJran3 merubah tingkah laku ini me njadi relevan. Kcrangka tcori sosiologi yang dapat dimanfaatkan di sini adalah yang menjcbskan, baltwa tetjadinya perub ahan sosial itu me lalui sualu proses yang ctkup kompleks dan tidak merupakan suatu hasil dari hubungan yang 1:U1gsung antara satu faktor dan satu kejadian. Kompleksit3s ini misalnya ditunjukkan mclalui kCIll31llpuan suatu akibat untuk juga mempengaruhi dall memodifisir penyebabnyo. Satu contoh mengenai pcnggunaan hukum untuk mcrubah peri ke1akuan dan proses bekerjany:!. yang bersi rat bcrangsur-a.,gsur dikemukakan oleh Edwin M.schur scwaktu ia mcmbicarakan mengenai pengundang-undangan moralitas (legislation of morality) di Amerika Serikat (Schur, 196R: 135)_ Yang menjadi sasaran di sini adalah untuk merubah peri kelakllan sebagian orang Amerika yang menaruh sikap prasangka terhadap orang-orang Negro. Sarana hukum yang dipakai di si~i adalah teriltama sejak keputusan Mahkamah Agung Arrerika Scrikat di tahun 1954 yang menyatakan, bahwa pemisahan ras di sekolah-sekolah Hegeri adalah inkollstilUsiullol.
Pada umumnya orang berpendapat, bahwa kep.utusan
pengadilan yang mcnyangkut perubahan peri kelakuan terhadap orang-orang Negro itu tidak dapat diharapkan akan menghapushn prasangka ,asia I itu secara sempurna_dan dalam waktu segera. Sekalipun sarana hukum tersebut pada tahap-tahap permulaanllya gagal untuk melindungi hak-hak orang-orang Negro dalam bent uk pengikisan prasangka rasial ilo, sarana tersebut tetap harus dianggap efektif, oleh karena io semakin memperluas implementasi haHJak perorangan. Keputusan tersebut akan menjadi dasar bagi penerapan hak-hak untuk memilih, unluk memperoleh pekerjaan, untuk mcnikmati fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
Sampai di sini orang mulai mengkaitkil11 bekerjanya hukum itu dengan f[;ngsi edckotifnya . Deng"n w.engemba;.gkan porundang-undangan yang melindungi haUJak orarg-o rang Negro serla golongan minoritas lainnya, dapatlah diciptakan suatu kondisi yang pada gilirannya akan mendukung usaha pengikisan prasangka rasia l tersebut. Schur bahkan berbicara tentang konsep "self-fulfilling prophecy", yaitu bahwa dengan mengembangl<m
..
Pcnggunaan Hukum
239
perundang-undangan yang demikian itu hukum telah menciptakan suatu suasana umum yang di dalamnya pelaksanaan daripada cita-citanya (yaitu untuk mengikis prasangka rasial) dimun~kinkan6) . . . Kelompok orang-orang yang mastil melthat peranan yang dapat dimainkan oleh hukum dalam rangka mengubah tingkah laku atau perubahan sosial itu pada dasarnya menempatkan kedudukan hukum itu sebagar motoryang-nantinya ak",,- menyebarkan dan menggerillan ide-ide yang ingin diwujudkan di d;tlam .masyarakat it1l 7 ) Agar kita memperoleh gambaran yang lebill seksama mengenai potensi yang ada pada hukum untuk menjadi sarana menggerakkan perubahan sosial itu ada baikoya apabiJa kita mtngamati dengan lebUl dekat lagi proses bekerjanya hukum.
Proses
Bek~rjanya
Hukum Sehubuilgan dengan Penggur.aannya untuk
Melakukan Perubahan Peri r.elakllan Anggota Masyarakat. Saya kira orang tidak akan cep·at-cepat mcngaba ikan kemampuan hukum untuk merubah pcri kelakuan, apabila ia sebelumnya telah
memahami bekcIjanya hukum itu. Satu hal yang penting untuk dikemukakan di tempat yang pertama adalah, bahwa bekerjanya hukum itu bukan hanya merupakan fungsi dari perundang-undangan saja melainkan juga d ari aktivitas birokrasi pelaksananya. Kedua, pada dasarnya hukum itu diorganisir dengan rapi dan
mempunyai legaJitas yang diterima umum. Hal-hal atau unsur-unSur seperti ini yang tidak dimiliki oleh Icl'lbaga-Iembaga pendapat umum, ekonomi, politik, serta berbagai lembaga sosial lainnya, memudahkan hukum untuk
menycbarkan dan rnenaaamkan "ke;nauannya" ke dalam masyarakat. Kelebil13n-kclebihan yang ada pada hukum inilah, yang berkisar pada
keistirnewaannya ulltuk melll{orgallisir dall memonopoli kekuasaan dalam masyarakat, yang merupakan modal utama dalam rangka peranannya untuk merubah peri kelakua1 al1!'gota masyarakat .8) Masalah keGua yang ingin saya kemukakan sehubungan deng,n adanya ciri berangsur-angsur pada pekerjaau hukum, adalah keharusan untuk menempatkan hukum itu ke dalam kategori sarana yang di.!lamis. meh karena itu seba ikoya kita senantiasa didasari oleh kewaspadaan untuk melihat hasil-hasil pekerjaan hukum itu lebih dalam kerangka yang relatif. Tanggapan sesaat mengen.i hasil karya dari hukum itu dengan demikian mungkin menyesatkan, o1eh karena sebetuln)"a hasil tersebut bisa saja belum merupakan sesuatu yang "final" dan memang pengertian hasil akhir di sini lalu menjadi relatif. Sebagai sekedar ilustrasi iugin saya kemukakan di sini masalah tentang usaha hukum untuk memberikan kedudukan kepadajanda sebagai .hli war is suaminya. D; dal'lll Ketetapan MPRS no. Il/1960 misalnya ditegaskan kedudukan janda sebagai a1tli waris dari suaminya,
bersama-s2ma dengan anak-anakllY3. Dihadapkall pada <:truktur
p~warisan
dalam lingkungan Hukum Adat. mak. kebijakan tersebut boleh disebut
sebagai suatu usaha untuk mengguilakan hukum sebagai sarana merubah peri kelakuan.9 ) Proses oenetapan kebijakan ini kbih menarik lagi terjadi melalui badan peradilan kit a .10) lielalui berbagai proses konsolidaei, maka akhirnya
240
HUKUM dan
PE~IBANGUNAN
pada tanggal 8 Napember 1960 Mahkamah Agung telah memutuskan, bahwa janda adalah ahli wads dad suaminya. Tetapi Soerjana Saekanta, dalam penelitiannya memastikan, bahwa beberapa keputusan yang diambil aleh Pengadilan Tinggi pada tahun·tahun 1971 dan 1972 menunjukkan hal yang sebaliknya. Yang menarik pula untuk diamati di sini adalah, bahwa keputusan Mahkamah Agung 1960 menyangkut soal pewarisan di Ja". Timur, sedangkan keputusan·kepulusan yang dilaparkan olch Socrjona Soekanta terjadi di Banda Acch dan Nusa Tenggara, di samping kenyataan keputusan·kepulusan tersebut tidak diputuskan oleh Mahkamah Aguog. Bagaimanapun juga keadaan tersebut memperkuat pendapat, bahwa penggenaan hukum untuk merubah tin~kah laku i~u merupakun suatu prose" sehillgga hasil-hasilnya juga harus kita lihat dalam konleks itu. Kesimpulan
Pada saat sekarang ini penggunaan hukum secara sadar untuk m elakukan perubahan sasial at au untuk merubah peri kelakuan manusia telah mendapat penerimaan yang luas. Bangsa bldonesi. sendiri telah menerima kansepsi hukum modern ini yang an tara lain dapat kita kenali melalui perumusan keb,ijakan pembinaan hukum dal.m Rcpelita II. Hukum memang mempunyai kemampuan untuk dipakai sebagai sarana melakukan perubahan tingkah laku anggata masyarakat. hanya usahanya itu hendaknya.dilihat dalam kanteks yang dinamis. Kerangka teari yang paling tepat untuk menerima penggunaan hukum sebagai sarana d'einikian itu adalah yang melihat penyebab sasial bukan dalam bent uk faktor tunggal dan hubungan langsung antara faklar itu dengan akibatn)'a, melainkan dalam bentuk berbagai faklor dan dalam hubungan yang lebih kompleks.
1)
Trubek. misalnya mencirikan huku.-n modern sebagai: (I) sistem peraturan. (2) merupakan tindakan manusia yang dilakukan dengan kesadaran dan (3) merupakan bagian dati negara tetapi sekaligus juga terpisah atau bcrsifat otonom (Trubek,1972:4)
2)
Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Undang·undang 8agi Hasil, Laporao suatu penelitian di daerah Klaten, Universitas DipOnegoro, Semarang.1976.
3)
Demikian misalnya Richard T. laPiere yang mengatakan, "It is, of course, cof'lceiv.able that man has at long last discovered a technique whereby planned, generahzed changes can be brought to ~ssful fruiti...Q1} and that, as a re.ruh of this discovery, new laws of social mange are presently at ~ork; -buOt there no evident of this errect, aro so fM those deliberate changes that have been attempted have had unascertainab!e or unanticipated consequences: It is the!efore to be expected [hat th<: significant :,Ocial changes 'Jf the future wi!l COme about, as they have in the past, in a reroom and segmental fashion and that most of the legislated and other grandiose attempts to shape the social future will in the perspective of time turn out to be no more than sociil events . . . " (Social Change, him. 69).
fs
..
.
241
Penggunaan Hukum
4) 5)
Arnold M.Rose, The Use of Law to Induce Social Otange, him. 57.
Mengenai hal ini Roberti Bierstedt menulis, " . . .It is candor that compels us to confess at the outset that sociology does not possess, as yet, a solution to the vast and complcx problem of social _change. a problem that, in a se(!)e, is the ultima ratio of the sociological discipline, the ultimate reason for its existence. As we suggested at the end of our introductory chapter. a cogent theory of the process of histo ry is the final, the acid test of aU sociologital inquiry, and this, at !he moment , is a test tilat sociology cannot pass .... " (fh~ Social Order, him.
509) 6)
Dcmikian pula J.D.Nyhart yang mcmasukkan fungsi edukatif hukum ini ke dalam scjumlah fun~si yang dijaia,lkan oleh huklUll dan yang disebutnya sebagai 'basic jurisprudential concepts" (J.D.Nyhart, "The Role of Law in Economic Developmcnt").
7)
Arnold M.Rose, menyebutnya scbagai "initial push", demikian: ..... ,there is a better chance that law will receive an initial push than public opinion or many basic social institutions, ... New laws. because they have force and prestige behind lliem, are more likely to reach and affect a larger number of citizens quickly than are other institutions .. ,([he Use of L1W to Induce Social Change dalam Transaction of Jrd. World Congress of Sociology: 66)
8)
Di antaranya \tax Weber yang rumasukkan unsur paksaan fisH< dan psikologis dll:J.m bckerjanya hukum derrikian. "An order will be called law if it is externally guaranteed by the probability that coercion (physical or.. psychological). to bring about conrormity or :ivenge violation, will be applied by ' a staff of people ho lding themselves specially ready for that purpose. " (Law in Economy and Society: 5)
9)
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Pembangunan di Indonesia, him. 149.
10)
Daniel S.Lev, The Supreme Court aud Adat Inheritaace Law in Indonesia.
Hukum
dalam
Kerangka
1. Bierstedt, Robert, (1970) The Sociai Order, Tokyo: McGraw·Hill Kogakusha, Ltd. 2. LaPiere, Ri<:haId T, n 965) Social Change, New York: McGraw Hili Book Company
3. Lev, Daniel S., (1962) The Supreme Court and Adat Inheritance Law in lndonesi,a , The American Jornal of Comparative Law, Vol. II. him. 205 - 224. 4. Nyhart, 1. D., The Role of law in Economic Development. 5. Rose, Arnold ~1.,. (1956) The Use of law to Induce Social Change, Transactions of the Third World Congress of Sociology,S - 6, hlm. 52 - 63. 6. $I.:hur, Edwin ;\1., (1968) law and Society, New York: Random House. 7. Soerjono Soekan~\J, (975) iJeberapa PermasalahaJl Hukum dalam Xerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas lndonesia. 8. Stone, Julius, (1966) Law and the Social Sciences in.the Second Half Century, Minneapolis: Universitas of ~innesota Press. 9. Trubek, David ~I., (lq72) T('ward A Sodal Theory vf Law, The Yale law Journal,
Vol 82, him. 1 - 50. 10. Universitas Diponegoro, (1976) Peranan KeSldaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan U. U. Bagi Hasil di daerah Klaten. It. Wet-er, Max, -(l954} On Law in Economy and Society, New York: A Clarion Book,
