LAPORAN AKHIR TIM PEMBUATAN SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DISUSUN OLEH TIM KERJA Dibawah Pimpinan : Drs. ABDULLAH EMPI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI JAKARTA, 2005
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………
2
PENDAHULUAN …………………………………………………………..
3
MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………………
3
RUANG LINGKUP ………………………………………………………..
4
HASIL YANG HENDAK DICAPAI ………………………………………
4
-
ORGANISASI ……………………………………………………..
5
-
TAHAP PELAKSANAAN ………………………………………..
5
-
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN INDEKS ARTIKEL/ BERITA SURAT KABAR ………………………………………..
-
7
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN JUDUL ARTIKEL/ BERITA SURAT KABAR ………………………………………..
-
20
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN SUBYEK ARTIKEL/ BERITA SURAT KABAR ………………………………………..
-
71
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK INFORMASI HUKUM MENGENAI BUKU HUKUM …………………………………………………
121
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor G-18.PR.09.03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembuatan Sarana Penyebarluasan Infomasi Hukum Hak Asasi Manusia untuk Pelayanan Publik, maka tim dalam Tahun Anggaran 2005 telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keputusan dimaksud.
Atas nama tim kami mengucapkan terima kasih Kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada kami.
Semoga hasil Pembuatan Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum Hak Asasi Manusia Untuk Pelayanan Publik ini bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Jakarta,
Desember 2005
Tim Pembuatan Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum Hak Asasi Manusia Untuk Pelayanan Publik, Ketua,
Drs. Abdullah Empi
LAPORAN AKHIR PEMBUATAN SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK
I.
PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan/pusat dokumentasi dan informasi (Pusdokinfo). Perkembangan tersebut telah meningkatkan sistem pengelolaan, penelusuran dan penyebarluasan informasi hukum, khususnya mengenai hukum hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia saat ini memang sedang merebak dimana-mana, ditandai dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum aparat atau pihak lain, dan masalah ini yang menyebabkan timbulnya gelombang reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru pemerintahan Soeharto. Perkembangan tersebut telah mendorong pengelola informasi untuk selalu dapat menyediakan
informasi-informasi
yang
sedang
digandrungi/trend,
agar
dapat
menyediakan bahan informasi dalam melaksanakan tugas pokoknya melayani masyarakat pemakai/user di Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Menghadapi keadaaan seperti ini diperlukan sumber daya yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut BPHN Cq. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum berketetapan untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan, penelusuran, penyimpanan dan penyebarluasan informasi hukum khususnya bidang hak asasi manusia/HAM.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN Pembuatan Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum Hak Asasi Manusia untuk Pelayanan Publik adalah untuk menyusun suatu pedoman kerja teknis penyebarluasan informasi hukum hak asasi manusia untuk pelayanan publik. Dengan dibuatnya Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum ini, maka ada beberapa tujuan yang akan dicapai :
1.
Mendapatkan informasi yang beragam tentang hak asasi manusia dalam satu kelompok penelusuran;
2.
Mendapatkan informasi yang akurat dan Up to date tentang HAM;
3.
Membantu penelusuran tentang penegakan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, baik oleh pemerintah maupun oleh oknum aparat;
III.
RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan Pembuatan Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum Hak Asasi Manusia untuk Pelayanan Publik ini mencakup: 1.
Menyusun suatu pola yang sesuai dengan teknis pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Hukum HAM;
2.
Menyesuaikan pola-pola yang telah disepakati dengan sarana yang ada dalam Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum HAM untuk pelayanan publik;
3.
Menyusun tahapan-tahapan pengorganisasian agar dapat tercapai tingkat akurasi tertentu dalam hasil akhir/out put.
IV.
HASIL YANG HENDAK DICAPAI Hasil yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah: 1.
Adanya suatu buku pedoman pengelolaan, penelusuran, dan penyimpanan informasi hukum;
2.
Adanya buku pedoman yang praktis, yang dapat digunakan oleh semua pengelola dokumentasi/perpustakaan;
3.
Adanya petunjuk yang jelas yang selama ini kurang dipahami mengenai out put yang dihasilkan.
V.
ORGANISASI Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: G 18.PR.09.03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan tim Pembuatan Sarana
Penyebarluasan Informasi Hukum Hak Asasi Manusia untuk Pelayanan Publik, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Ketua
:
Drs. Abdullah.
Sekretaris
:
Muchlis, AMd.
Anggota
:
1. Bambang Suprih Asmoro, S.H. 2. Nurwiliz Raid, S.H. 3. Johny Naldi, S.H. 4. A.M. Adransa. 5. Nanik Sumarni
Assisten
:
1. Muchtar Lufti, B.A. 2. Sudarmi
Pengetik
:
1. Sudarmanto 2. Firdaus
VI.
TAHAP PELAKSANAAN
Pelaksanaan dari kegiatan tim Pembuatan Sarana Penyebarluasan Informasi Hukum Hak Asasi Manusia untuk Pelayanan Publik, disusun dengan tahapan sebagai berikut: Tahap I
:
Tahap II
:
Tahap III
:
Tahap IV
:
Tahap V
:
Tahap VI
:
(Januari - Februari 2005) Mempersiapkan proposal dan jadual kerja. (Maret - April 2005) Pembahasan proposal. (Mei - Juni 2005) Mengumpulkan bahan dan memilahnya. (Juli - Agustus 2005) Membuat konsep dan pengetikan. (September - Oktober 2005) Melakukan pengkoreksian. (Nopember - Desember 2005) Penyampaian laporan akhir.
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK (INFORMASI HUKUM BERDASARKAN INDEKS PENGARANG ARTIKEL SURATKABAR)
ADHITAMA, Tuti HAM, kontroversi tak kunjung habis Media Indonesia, 28-02-2004; IV/4-7 HAM - PERMASALAHAN
ALI, Akhmad Benarkah memvonis berat para koruptor, melanggar HAM? Media Indonesia, 13-10-2003; XV/4-7 HAM - KORUPTOR - VONIS
ALI, Muhamad Pendidikan sebagai HAM dan pendidikan HAM Suara Pembaruan, 14-06-2004; IX/ 1-8 HAM - PENDIDIKAN
ARIFIN, F.X. Suarif Aborsi ilegal di Indonesia Berita Buana, 02-08-2003; X/ 2-7 HAM - PELANGGARAN
ARINANTO, Satya Islah dalam perspektif keadilan transisional Kompas, 16-03-2001; IV/5-9 HAM - ISLAH
ARINANTO,Satya Ketika TNI menolak panggilan KPP HAM Kompas, 14-01-2001; VII/ HAM - TNI - KPP
AWALUDIN, Hamid Deklarasi HAM universal Kompas, 11-12-2003; IV/3-5; V/1-3 HAM - DEKLARASI
AWALUDIN, Hamid Urgensi deklarasi universal HAM Kompas, 10-12-2003; V/1-7 HAM - DEKLARASI
SUHARTO, Bambang W. Joko Sugianto Ketua Komnas HAM Kompas, 15-01-2000; I/7-9;XI/1-4 HAM - KETUA KOMNAS
BASWEDAN, Anies Rasyid
Terorisme : kultural dan rasional Republika, 15-07-2003; II/2-5 TERORISME - KULTURAL - REGIONAL
BINAWAN, Al Andang L. HAM yang melegakan Kompas, 10-12-2004; XLI/5-9 HAM - PENEGAKAN
BINAWAN, Al Andang L. Mempertimbangkan hak-hak ekososbud Kompas, 10-12-2003; IV/3-6; V/8-9 EKOSOSBUD - HAK
BRATA, Wandi S. Merambah frontier HAM (lanjutan refleksi tentang pendasaran dan persoalan HAM) Kompas, 12-01-2001; XXVI/1-9 HAM - PENDASARAN
FANANI, Ahmad Fuad Membangun relasi baru Islam dan HAM Republika, 13-09-2003; II/2-5 HAM - ISLAM
HADAR, Ivan A. Mencermati perlindungan pembela HAM Kompas, 02-12-2004; IV/5-8; V/7-9 HAM - PEMBELAAN - PERLINDUNGAN
HAMID, Usman Hukum, hukuman bebas dan masa depan HAM Kompas, 30-08-2004; IV/3-6 HAM - HUKUM - HUKUMAN BEBAS
HARAHAP, Ahmad Rosadi Munir, hak asasi manusia, dan kepercayaan sosial Koran Tempo, 10-12-2004; II/2-7 HAM - KASUS
HASANI, Ismail Deviasi hukum HAM Kompas-02-2004; V/5-9 HAM - PENEGAKAN
HASIBUAN, Albert Basis-basis hukum bagi penyelesaian masalah HAM Suara Pembaruan, 24-04-2001;VI/3-6; VII/5-6 HAM - PENYELESAIAN
HENDARDI HAM dan demokrasi ancaman NKRI? Kompas, 19-11-2003; IV/3-6; V/5-6 HAM - DEMOKRASI
HENDARDI HAM, demokrasi, dan negara Kompas, 19-07-2004; IV/3-6 HAM - DEMOKRASI
HENDARDI HAM, pertahanan, dan TNI Suara Pembaruan, 09-09-2004; VIII/3-7 HAM - PERTAHANAN - TNI
HENDARDI Melawan impunity : menolak Amnesti Kompas, 05-06-2001; VII/5-7 HAM - AMNESTI
HENDARDI Menghadapi masalah lalu : rekonsiliasi atau keadilan? Kompas, 11-05-2001; IV/5-9
REKONSILIASI - KEADILAN
JUWANA, Hikmahanto Perjanjian internasional bidang HAM Kompas, 22-10-2004; II/1-6 HAM - PERJANJIAN INTERNASIONAL
KHUDORI Perang air : privatisasi v.s. hak asasi Republika, 17-09-2003; V/2-5 HAK ASASI - AIR
KUSUMAH, Mulyana W. HAM dan pengadilan Ad Hoc Suara Karya, 23-08-2001; I/6-7 HAM - PENGADILAN
KUSUMAH, Mulyana W Penyidikan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM Kompas, 29-01-2000; IX/4-9 HAM - PELANGGARAN - PENYIDIKAN
LUBIS, Todung Mulya HAM dan agenda reformasi tersisa Kompas, 04-01-2001; IV/1-4 HAM - AGENDA REFORMASI
LUBIS, Todung Mulya Menyoal pelanggaran HAM berat Suara Karya, 14-06-2001; V/3-6 HAM - PELANGGARAN BERAT
KHOIDIN, M. Restrukturisasi Depkeh dan HAM Suara Karya, 11-10-2004; V/2-6 HAM - DEPARTEMEN KEHAKIMAN - RESTRUKTURISASI
MANDARI, Syarifuddin Al Stigma teroris dan HAM berstandar ganda Kompas, 26-09-2001; IV/3-7 HAM - TERORISME - STANDAR GANDA
MASHADI Mencegah pelanggaran HAM oleh TNI Suara Pembaruan, 16-02-2004; IX/1-8 HAM - PELANGGARAN
MENGKO, Yoost KPP HAM tetap akan umumkan temuannya Kompas, 29-01-2000; I/3-6 HAM - PELANGGARAN
MUCHITH, M. Saekhan HAM dan paradigma kekuasaan : refleksi hari HAM sedunia Suara Karya, 10-12-2004; V/2-6 HAM - KEKUASAAN
MUJIRAN, Paulus Penggusuran, problem Hak Asasi Manusia Suara Karya, 10-12-2003; V/2-6 HAM - PENGGUSURAN
NABABAN, Asmara Dahulukan kebenaran dan keadilan Republika, 20-09-2000; XVI/4-6 HAM - REKONSILIASI
NABABAN, Asmara Ginandjar bisa abaikan larangan itu Republika, 22-08-2000; IX/1-5 HAM - PELANGGARAN
NASUTION, Adnan Buyung Kasus pelanggaran HAM TIMTIM tak ada dasar hukum untuk menyidik Kompas, 08-05-2000; VIII/ 6-9 HAM - DASAR HUKUM - PENYIDIKAN
NUSANTARA, Abdul Hakim G. Partai politik dan Hak Asasi Manusia Kompas, 20-03-2004; XXXIII/ 1-6 HAM - PARTAI POLITIK - KONSEP
PERWITA, Agung Banyu Isu HAM dan redefinisi konsep keamanan Media Indonesia, 27-01-2003; XV/4-7 HAM - TERORISME
PRIJANTO HAM dan TAP MPRS XXV/1966 Media Indonesia, 10-07-2003; VI/3-7 HAM - TAP MPRS
RAJAB, Suryadi Perlindungan HAM dalam KUHP Kompas, 10-11-2003; LXII/1-4 HAM - KUHP - PERLINDUNGAN
REZA, Bhatara Ibnu Menjunjung Tinggi HAM, kewajiban semua pihak Kompas, 01-03-2004; XLI/5-8 HAM - PENEGAKAN
RIDWAN, Nur Khalik Pendidikan agama, hak asasi, dan ideologi Suara Pembaruan, 08-05-2000; IX/1-8 HAK ASASI - PENDIDIKAN AGAMA
RIYANTO, Armada Panorama Violasi HAM Kompas, 10-12-2004; XL/ 3-8 HAM - PELANGGARAN
SALEH, Asmara Umar Fokusnya pada pelanggaran HAM Republika, 20-09-2000; XVI/ 4-6 HAM - PELANGGARAN - FOKUS
SALEH, Asmar Umar Pembuktian terbalik melanggar HAM Republika, 14-05-2001;IV/2-6 HAM - PEMBUKTIAN
SIGIRO, Atnike Nova Gerakan HAM dan UU Komisi Kebenaran Koran Tempo, 16-09-2004; II/2-7 HAM - KOMISI KEBENARAN - UU
SIHBUDI, Riza Implikasi pelanggaran HAM A.S. di Irak Kompas, 29-05-2004; V/1-5 HAM - PELANGGARAN
SIREGAR, Bismar Menggugat KPP HAM kasus Priok Suara Karya, 05-02-2001; V/2-6 HAM - KPP - KASUS PRIOK
SURYOKUSUMO, Sumaryo Dapatkah PBB mencampuri keputusan pengadilan di Indonesia Suara Pembaruan, 21-05-2001; VIII/3-6;IX/1-5 HAM - KEPUTUSAN PENGADILAN - PBB
SUSETYO PR, Benny Tantangan HAM di "Negeri Seribu Preman" Suara Pembaruan, 02-12-2004, IX/1-5 HAM - KEKERASAN
SUSETYO, Heru Jilbab, HAM, dan sekularisme Republika, 02-02-2004; IV/2-5 HAM - JILBAB
UTAMA, YSD Natha Pembelajaran Hak Asasi Manusia Suara Karya, 30-12-2003; V/2-6 HAM - PEMBELAJARAN
WAHID, Shalahuddin Antara Komnas HAM dan TNI
Kompas, 24-07-2003; IV/3-5; V/1-3 HAM - KOMISI NASIONAL - TNI
WAHID, Shalahuddin Pelanggaran HAM berat masa lalu, akan diapakan? Media Indonesia, 03-09-2003; VI/4-7 HAM - PELANGGARAN
WAHID, SHALAHUDDIN Aktivis Islam dalam perspektif HAM Suara Karya, 06-03-2004; I/1 HAM - PELAKSANAAN
WIDYAATMAJA, Josef P. HAM, antara komoditas politik dan kebijakan luar negeri Suara Karya, 10-03-2004; IX/ 1-8 HAM - POLITIK WIHARYANTO, A. Kardiyat Pelaksanaan HAM masih memprihatinkan Suara Karya, 10-12-2003; V/2-6 HAM - PELAKSANAAN
WIJOYANTO, Bambang Darurat Militer Aceh dalam perspektif hukum dan HAM Suara Pembaruan, 05-06-2004; IX/1-8 HAM - DARURAT MILITER - ACEH
CHANG, William Dampak sosial pelanggaran hak-hak dasar Kompas, 08-12-2003; V/1-5 HAK-HAK DASAR - PELANGGARAN
YUDHOYONO, Susilo Bambang Operasi berbasis kemanusiaan Republika, 28-04-2003; V/2-5 KEMANUSIAAN - OPERASI MILITER
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK (INFORMASI HUKUM BERDASARKAN JUDUL ARTIKEL/BERITA SURATKABAR)
"Law enforcement" yang berwawasan HAM Kompas, 27-05-2002; VII/5-9 HAM - PENEGAKAN
Never", "nie wieder"! MUIS, A "Never", "nie wieder"! Kompas-12-2002; IV/2-4;V/3-5 HAM - PELANGGARAN
"Quo vadis" kebenaran? THUFAIL, Fadjar "Quo vadis" kebenaran? Kompas, 30-08-2004; IV/3-6; V/1-5 HAM - KOMISI - RUU
'Pemerintah tak tegas hadapi Israel’ Republika, 16-10-2000; II/1-4 HAM - PELANGGARAN
12 LSM dukung pencabutan TAP XXV/MPRS/ 1966 Suara Pembaruan, 25-04-2000; I/7-8 HAM - PENCABUTAN TAP XXV/MPRS
279 POLRI pemakai narkoba Suara Karya, 04-01-2000; X/4-7 POLRI - NARKOBA
4 Pasal HAM akhirnya dicoret dari UUD Koran Tempo, 27-04-2004;II/2-7 HAM - UUD
Abdul Hakim akui sejumlah kelemahan UU Pengadilan HAM Suara Karya, 26-05-2004; X/ 1 HAM - PENGADILAN - UU
Abilio menggenapi LP Cipinang VIEIRA, Florencio Mario Abilio menggenapi LP Cipinang Kompas, 20-07-2004; V/1-4 HAM - PELANGGARAN - KASASI
Aborsi ilegal di Indonesia ARIFIN, FX Suarif Aborsi ilegal di Indonesia Berita Buana, 02-08-2003; X/ 2-7 HAM - PELANGGARAN
Adili pelanggar HAM dan Koruptor di TNI Media Indonesia, 19-10-2000; XX/1-2
HAM - KORUPTOR
Advokat berperan sebagai agen perlindungan HAM Suara Pembaruan, 01-09-2000; III/2-4 HAM - ADVOKAT
Agar bisa diperbaiki DPR harus menolah PERPU NO. 1/1999 Kompas, 28-01-2000; XI/1-4 HAM - PERPU - PENOLAKAN
Akan dibentuk Dirjen dan Badan HAM Republika, 02-11-2000;III/1-4 HAM - PEMBENTUKAN DIRJEN
Aksi mahasiswa di Kejagung diwarnai insiden Kompas, 08-05-2002; VII/4-7 HAM - TRISAKTI
Aktivis Islam dalam perspektif HAM WAHID, Shalahuddin Aktivis Islam dalam perspektif HAM Suara Karya, 06-03-2004; I/ 1 HAM - PELAKSANAAN
Amandemen pasal 28 UUD '45 tidak halangi pengusutan HAM Media Indonesia, 08-09-2000; V/1-2
HAM - UUD '45 - AMANDEMEN
Amandemen soal HAM keliru mengganggu proses demokrasi Media Indonesia, 18-08-2000; VI/1-3 HAM - UUD'45 - AMANDEMEN
Amnesti internasional : AS paling banyak langgar HAM Republika, 27-05-2004; VIII/ 1-3 HAM - PELANGGARAN
Amnesti, jalan terakhir penegakan HAM Suara Karya, 23-02-2000; X/2-6 HAM - AMNESTI
Antara Komnas HAM dan TNI WAHID, Shalahuddin Antara KOMNAS HAM dan TNI Kompas, 24-07-2003; IV/3-5; V/1-3 HAM - KOMISI NASIONAL - TNI
Apa itu pelanggaran HAM berat Suara Karya, 01-04-2003; XI/2-6 HAM - PELANGGARAN Aparat pemerintah berpotensi besar untuk langgar HAM Media Indonesia, 20-08-2004; VII/1-7 HAM - PELANGGARAN - APARAT
A.S. kritik pengadilan kasus TIMOR TIMUR Kompas, 21-08-2002; III/1-4 HAM - PENGADILAN - TIMTIM
Aturan tentang "Bersih Lingkungan" harus dicabut Kompas, 15-03-2000; VI/1-9 HAM - ATURAN - PENCABUTAN
Australia dan HAM Aborigin Kompas, 21-02-2000; I/7-9 HAM - AUSTRALIA - ABORIGIN
Basis-basis Hukum bagi Penyelesaian Masalah HAM HASIBUAN, Albert Basisbasis hukum bagi penyelesaian masalah HAM Suara Pembaruan, 24-04-2001;VI/3-6; VII/5-6 HAM - PENYELESAIAN
Beberapa ketentuan dalam RUU Pengadilan HAM Republika, 14-06-2000; XVI/1-7 HAM - RUU - PENGADILAN Benarkah memvonis berat para koruptor, melanggar HAM? ALI, Akhmad Benarkah memvonis berat para koruptor, melanggar HAM? Media Indonesia, 13-10-2003; XV/4-7 HAM - KORUPTOR - VONIS
Benyamin Mangkoedilaga : tak perlu pasal HAM dalam RUU Kepolisian Suara Karya, 19-03-2001;X/1-5 HAM - RUU KEPOLISIAN
Berkas KPP Trisakti terancam masuk keranjang sampah Kompas, 04-08-2002; VII/1-4 HAM - BERKAS - KPP HAM
Catatan Drs. T. Gayus Lumbuun, SH, MH; Hukuman Mati Hendaknya memperhatikan HAM Berita Buana, 03-04-2001; V/1-6 HAM - HUKUMAN MATI
Dahulukan Kebenaran dan Keadilan NABABAN, Asmara Republika, 20-09-2000; XVI/4-6 HAM - REKONSILIASI
Dampak Sosial Pelanggaran Hak-hak Dasar CHANG, William Dampak sosial pelanggaran hak-hak dasar Kompas, 08-12-2003; V/1-5
HAK-HAK DASAR - PELANGGARAN Dapatkah PBB Mencampuri Keputusan Pengadilan di Indonesia
SURYOKUSUMO, Sumaryo Dapatkah PBB mencampuri keputusan pengadilan di Indonesia Suara Pembaruan, 21-05-2001; VIII/3-6;IX/1-5 HAM - KEPUTUSAN PENGADILAN - PBB
Dari Trisakti ke Semanggi "Macet" di Senayan SIDIN, A Irman Putra Dari Trisakti ke Semanggi "Macet" di Senayan Kompas, 30-05-2002; V/1-6 HAM - PELANGGARAN
Darurat Militer Aceh dalam Perspektif Hukum dan HAM WIJOYANTO, Bambang Darurat Militer Aceh dalam perspektif Hukum dan HAM Suara Pembaruan, 05-06-2004; IX/1-8 HAM - DARURAT MILITER - ACEH
Darurat sipil bukan alasan langgar HAM Suara Pembaruan, 28-06-2000; II/3-8 HAM - DARURAT SIPIL Deklarasi HAM Universal
AWALUDIN, Hamid Deklarasi HAM Universal Kompas, 11-12-2003; IV/3-5; V/1-3 HAM - DEKLARASI
Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan : Upaya mewujudkan mekanisme HAM Asean Suara Pembaruan, 08-07-2004; XII/1-8 HAM - PEREMPUAN - KEKERASAN
Depkumdang hadapi dilema dalam membina Narapidana Republika, 28-04-2000; III/7-8 NARAPIDANA - PENGAMANAN
Deviasi Hukum HAM HASANI, Ismail Deviasi Hukum HAM Kompas-02-2004; V/5-9 HAM - PENEGAKAN
Ginandjar bisa abaikan larangan itu NABABAN, Asmara Ginandjar bisa abaikan larangan itu Republika, 22-08-2000; IX/1-5 HAM - PELANGGARAN
Ditunda, Kebijakan Pemulihan Hak Orang Terhalang Pulang Kompas, 23-06-200; VIII/ 7-9 HAM - HAK ORANG - KEBIJAKAN
DPR akan Panggil Komnas HAM Republika, 24-02-2000; III/1-3 HAM - KOMNAS
DPR tolak Perpu Peradilan HAM Kompas, 03-02-2000; VIII/1-5 HAM - PERPU - PENOLAKAN
Dr. Hasballah M Saad, Mantan Menteri Negara Hak Asasi Manusia : kendala penegakan HAM, banyak yang kebal hukum Berita Buana, 25-08-2000; III/1-6 HAM - PENEGAKAN – KENDALA
Draf IV RUU Pengadilan HAM, harus berlaku surut dalam jangka waktu tertentu Kompas, 21-01-200; IX/1-3 HAM - RUU PENGADILAN - BERLAKU SURUT
Draf RUU Pengadilan HAM Dipertanyakan Kompas, 21-01-2000; XV/3-9 HAM - RUU PENGADILAN
Draf UUD 1945 Komisi Konstitusi : asas retroaktif berlaku untuk pelanggaran HAM berat Republika, 05-05-2004; XI/1-4 PELANGGARAN - ASAS RETROAKTIF
Fokusnya pada pelanggaran HAM SALEH, Asmara Umar Republika, 20-09-2000; XVI/ 4-6 HAM - PELANGGARAN - FOKUS
Gerakan HAM dan UU Komisi Kebenaran SIGIRO, Atnike Nova Koran Tempo, 16-09-2004; II/2-7 HAM - KOMISI KEBENARAN - UU
Gus Dur harus segera lepaskan Tapol/ Napol lain Kompas, 13-02-2000; IX/1-6 HAM - TAPOL/NAPOL - PELEPASAN
Gus Dur tolak Pengadilan HAM
Internasional Suara Pembaruan, 01-02-2000; I/7-8 HAM - PENGADILAN INTERNASIONAL
Hak Asasi Manusia : tatkala masa lalu dibelit prosedur Republika, 11-10-2000; XVII/1-4 HAM - PELANGGARAN
Hak Penyandang Cacat Untuk Bekerja KISWANTO Hak penyandang cacat untuk bekerja Suara Karya, 10-12-2004; V/2-6 HAK ASASI - PENYANDANG CACAT
Hakim "Ad Hoc" tak pernah dilibatkan Kompas, 22-01-2000; IX/1-5 HAM - HAKIM AD HOC
Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM tak ada dana operasional Kompas, 23-06-2004; VII/5-9 HAM - PENGADILAN - HAKIM AD HOC
Hal-hal khusus di RUU Pengadilan HAM Republika, 08-11-2000; VII/1-3 HAM - RUU PENGADILAN
HAM : memposisikan hak dasar rakyat Republika, 04-08-2000; I/1-2; IV/5-7 HAM - HAK DASAR
HAM belum mendapat tempat di UUD '45 Republika, 06-07-2000; III/1-6 HAM - UUD '45
HAM dan agenda reformasi tersisa LUBIS, Todung Mulya HAM dan agenda reformasi tersisa Kompas, 04-01-2001; IV/1-4 HAM - AGENDA REFORMASI HAM dan demokrasi ancaman NKRI?
HENDARDI HAM dan demokrasi ancaman NKRI? Kompas, 19-11-2003; IV/3-6; V/5-6 HAM - DEMOKRASI
HAM dan Komoditas Politik Partai Kompas, 23-03-2004; V/1-4 HAM - PENEGAKAN
HAM dan Paradigma Kekuasaan : Refleksi Hari HAM Sedunia MUCHITH, M. Saekhan HAM dan Paradigma Kekuasaan : Refleksi Hari HAM Sedunia Suara Karya, 10-12-2004; V/2-6 HAM - KEKUASAAN
HAM dan Pengadilan Ad Hoc KUSUMAH, Mulyanan W. HAM dan Pengadilan Ad Hoc Suara Karya, 23-08-2001; I/6-7 HAM - PENGADILAN
HAM dan TAP MPRS XXV/1966 PRIJANTO HAM dan TAP MPRS XXV/1966 Media Indonesia, 10-07-2003; VI/3-7 HAM - TAP MPRS
HAM dijadikan alat penekanan Indonesia Media Indonesia, 24-10-2000; V/1-3 HAM - HUBUNGAN INTERNASIONAL
HAM yang (tak)pilih bulu Koran Tempo, 09-08-2004; XVI/1-4 HAM - PENGADILAN - PUTUSAN HAM yang melegakan BINAWAN, Al Andang L.
HAM yang melegakan Kompas, 10-12-2004; XLI/5-9 HAM - PENEGAKAN
HAM, antara komoditas politik dan kebijakan luar negeri WIDYAATMAJA, Josef P. HAM, antara komoditas politik dan kebijakan luar negeri Suara Karya, 10-03-2004; IX/ 1-8 HAM - POLITIK
HAM, demokrasi, dan negara HENDARDI HAM, demokrasi, dan negara Kompas, 19-07-2004; IV/3-6 HAM - DEMOKRASI
HAM, Kontroversi tak kunjung habis ADHITAMA, Tuti HAM, Kontroversi tak kunjung habis Media Indonesia, 28-02-2004; IV/4-7 HAM - PERMASALAHAN
HAM, pertahanan, dan TNI HENDARDI HAM, pertahanan, dan TNI Suara Pembaruan, 09-09-2004; VIII/3-7 HAM - PERTAHANAN - TNI
Hamas berikrar lanjutkan perang : Komisi HAM PBB usut Israel Media Indonesia, 19-10-2000; XV/3-4 HAM - BB - KOMISI HAM
Hambatan menegakkan HAM KHOIDIN, M. Hambatan menegakkan HAM Suara Karya, 26-02-2002; V/2-6 HAM - PENEGAKAN
Hanya merupakan sikap egoisme "Single Parent" melanggar HAM Media Indonesia, 19-05-2000; XIX/3-7 HAM - PELANGGARAN
Hikmahanto Juwana : Isi HAM jangan digunakan sebagai alat politik Kompas, 11-12-2004; VIII/ 1-9 HAM - ALAT POLITIK
Holbrooke : militer jangan halangi penyelidikan HAM Suara Pembaruan, 15-01-2000; I/7-8 HAM - MILITER - PENYELIDIKAN
Hukum, hukuman bebas dan masa depan HAM HAMID, Usman Hukum, hukuman bebas dan masa depan HAM
Kompas, 30-08-2004; IV/3-6 HAM - HUKUM - HUKUMAN BEBAS
Hukuman mati antara kebutuhan dan perlindungan HAM AJI, Indriyanto Seno Hukuman mati antara kebutuhan dan perlindungan HAM HAK ASASI MANUSIA
ICG bukan organisasi HAM Kompas, 05-06-2004; VIII/ 1-9 HAM - ORGANISASI
Implikasi pelanggaran HAM A.S. di Irak SIHBUDI, Riza Implikasi pelanggaran HAM A.S. di Irak Kompas, 29-05-2004; V/1-5 HAM - PELANGGARAN
Indonesia Belum Memiliki Perangkat Hukum HAM Kompas, 28-08-2000; VIII/1-5 HAM - PERANGKAT HUKUM
Indonesia disoroti pencucian uang dan pelanggaran HAM Kompas, 01-03-2004; IV/1-2 HAM - PELANGGARAN Indonesia dukung sidang khusus pelanggaran HAM Palestina Republika, 13-10-2000; II/3-5
HAM - PELANGGARAN
International Center for transitional Justice : pemberian Amnesti kasus HAM begitu mudah Koran Tempo, 23-02-2005; XIII/ 1-7 HAM - AMNESTI
Islah dalam perspektif keadilan Transisional ARINANTO, Satya Islah dalam perspektif keadilan transisional Kompas, 16-03-2001; IV/5-9 HAM - ISLAH
Islah, resolusi konflik untuk rekonsiliasi Kompas, 16-2001; IV/5-9;V/1-3 REKONSILIASI - RESOLUSI
Israel melanggar HAM warga Palestina Kompas, 24-11-2000; II/5-7 HAM - PELANGGARAN
Isu HAM dan redefinisi konsep keamanan PERWITA, Agung Banyu Isu HAM dan redefinisi konsep keamanan Media Indonesia, 27-01-2003; XV/4-7 HAM - TERORISME
Jaksa Agung : laporan KPP HAM harus diselesaikan di Pengadilan Kompas, 03-02-2000; I/1-2 HAM - PENGADILAN
Jaksa Agung : Perpu Pengadilan HAM dasar hukum penyelidikan kasus Timtim Suara Pembaruan, 14-03-2000; III/3-8 HAM - PENYELIDIKAN - KASUS TIMTIM
Jaksa Agung dapat usulkan M.A. keluarkan fatwa soal Soeharto Suara Pembaruan, 10-05-2000; III/3-8 MAHKAMAH AGUNG - FATWA
Jaksa Agung diingatkan tidak langgar PERPU No. 1/1999 Suara Pembaruan, 04-02-2000; IV/2-7 HAM - PENGADILAN - PELANGGARAN
Jalan berliku menggapai mekanisme HAM Asean Suara Pembaruan, 14-06-2004; XIV/1-7 HAM - PENEGAKAN
Jalan masih panjang wujudkan rekomendasi Komnas HAM Suara Pembaruan, 01-02-2000; IV/3-6
HAM - REKOMENDASI
Jilbab, HAM, dan sekularisme SUSETYO, Heru Jilbab, HAM, dan sekularisme Republika, 02-02-2004; IV/2-5 HAM - JILBAB
Joko Sugianto Ketua Komnas HAM BAMBANG W SUHARTO KETUA KPP MALUKU Joko Sugianto Ketua Komnas HAM Kompas, 15-01-2000; I/7-9;XI/1-4 HAM - KETUA KOMNAS Kaji ulang, pelaku bisnis musuh HAM Suara Pembaruan, 30-10-2000; III/2-7 HAM - PELAKU BISNIS
Kartini hendaknya diselamatkan dari hukuman mati dirajam Suara Karya, 04-03-2000; XI/7-8 HAM - HUKUMAN MATI
Kasus Bantaqiah disidangkan bulan ini Berita Buana, 09-02-2000; III/3-4 HAM - PERSIDANGAN
Kasus pelanggaran HAM Aceh digelar di Sabang
Republika, 21-01-2000; III/7-8 HAM - PELANGGARAN
Kasus pelanggaran HAM di masa lalu bisa dibuka Suara Pembaruan, 19-03-2000; I/ 6-8 HAM - PELANGGARAN
Kasus pelanggaran HAM di Timtim terancam SP3 Suara Pembaruan, 17-06-2000; II/ 3-8 HAM - PELANGGARAN
Kasus pelanggaran HAM TIMTIM tak ada dasar hukum untuk menyidik NASUTION, ADNAN BUYUNG Kasus pelanggaran HAM TIMTIM tak ada dasar hukum untuk menyidik Kompas, 08-05-2000; VIII/ 6-9 HAM - DASAR HUKUM - PENYIDIKAN
Kasus penjara Abu Ghraib KALIGIS, O.C. Kasus penjara Abu Ghraib Suara Karya, 27-05-2004; V/2-6 HAM - KEJAHATAN PERANG
Kasus Warni bisa terulang pada Siti Zaenab Kompas, 04-07-2000; XV/ 1-6 HAM - BANTUAN
Kejaksaan Agung kembalikan berkas KPP HAM Trisakti Kompas, 23-05-2002; VI/1-5 HAM - BERKAS - KPP HAM
Kemanusiaan dan hak-hak buruh migran terus terinjak Kompas, 26-07-2004; XL/1-9 HAM - BURUH
Kepercayaan pada Komnas HAM tergantung figur anggotanya Kompas, 04-01-2000; XV/ 4-2 HAM - KOMNAS
Keppres setengah hati kasus Priok FATWA, A.M. Keppres setengah hati kasus Priok Republika, 23-11-2002; IV/2-5 HAM - PENGADILAN ADHOC
Ketika TNI menolak panggilan KPP HAM ARINANTO,Satya Ketika TNI menolak panggilan KPP HAM Kompas, 14-01-2001; VII/... HAM - TNI - KPP
Komnas HAM : Pesawat yang dibajak Kompas, 15-07-2002; VII/1-3 HAM - KOMNAS
Komnas HAM dinilai lecehkan HAM Republika, 20-06-2000; I/ 1-4 HAM - KOMNAS
Komnas HAM punya hak paksa buka dokumen intelijen
Suara Karya, 22-07-2000; XI/7-8 HAM - KOMNAS
Konflik Maluku, perlu darurat militer Berita Buana, 17-03-2000; V/7-8 HAM - DARURAT MILITER
Konsensus nasional untuk Komisi Kebenaran Republika, 19-04-2000; XV/1-7 HAM - PELANGGARAN
KPP HAM tetap akan umumkan temuannya MENGKO, Yoost KPP HAM tetap akan umumkan temuannya Kompas, 29-01-2000; I/3-6 HAM - PELANGGARAN
Langkah mundur, penghapusan pasal-pasal HAM di konstitusi Suara Pembaruan, 10-04-2004;III/1-3 HAM - UUD - PENGHAPUSAN
Laporan Amnesti Internasional Israel lakukan kejahatan perang Media Indonesia, 27-05-2004; X/ 7-9 HAM - AMNESTI INTERNASIONAL
Laporan Commission of Inquiry : dapat pengaruhi hasil KPP HAM Kompas, 11-01-2000; XV/1-3 HAM - KPP - LAPORN
Laporan PBB tentang pelanggaran HAM di TIMTIM Kompas, 01-02-2000; XI/1-4 HAM - PELANGGARAN
Larangan jilbab langgar HAM Internasional Republika, 02-02-2004; IX/1 HAM - JILBAB - LARANGAN
Lies : belum semua negara maju punya UU Pengadilan HAM Suara Karya, 06-10-2000; Xi/6-7 HAM - PENGADILAN - UU
Alrasid : HAM belum mendapat tempat dalam UUD '45 Suara Karya, 06-07-2000; XI/6-8 HAM - UUD '45 LSM tolak Amnesti bagi pelanggar
HAM berat Koran Tempo, 07-09-2004; XIV/3-8 HAM - AMNESTI
Manuel Viegas Carrascalao : tuntut proses hukum sesuai Hukum Internasional Kompas, 25-07-2000; VIII/1-4 HAM - PENYIDIKAN
Masalah "Impunity" bagi pelanggar HAM masa lalu SAMSUDIN Masalah "Impunity" bagi pelanggar HAM masa lalu Kompas, 04-10-2002; IV/3-7 HAM - PELANGGARAN BERAT
Melawan Impunity : Menolak Amnesti HENDARDI Melawan Impunity : Menolak Amnesti Kompas, 05-06-2001; VII/5-7 HAM - AMNESTI
Membangun relasi baru Islam dan HAM FANANI, Ahmad Fuad Membangun relasi baru Islam dan HAM Republika, 13-09-2003; II/2-5 HAM - ISLAM Mempertimbangkan hak-hak ekososbud BINAWAN, Al Andang L.
Mempertimbangkan hak-hak ekososbud Kompas, 10-12-2003; IV/3-6; V/8-9 EKOSOSBUD - HAK
Menata bisnis eceran melalui perangkat undang-undang Bisnis Indonesia, 12-03-2003; IV/ 1-4 UU - BISNIS ECERAN
Mencegah pelanggaran HAM oleh TNI MASHADI Mencegah pelanggaran HAM oleh TNI Suara Pembaruan, 16-02-2004; IX/1-8 HAM - PELANGGARAN
Mencermati perlindungan pembela HAM HADAR, Ivan A. Mencermati perlindungan pembela HAM Kompas, 02-12-2004; IV/5-8; V/7-9 HAM - PEMBELAAN - PERLINDUNGAN
Mencermati RUU Pengadilan HAM Kompas, 22-03-2000; VII/1-7 HAM - PENGADILAN - RUU
Menggugat KPP HAM kasus Priok SIREGAR, Bismar Menggugat KPP HAM kasus Priok
Suara Karya, 05-02-2001; V/2-6 HAM - KPP - KASUS PRIOK
Menghadapi masalah lalu : rekonsiliasi atau keadilan? HENDARDI Menghadapi masalah lalu : rekonsiliasi atau keadilan? Kompas, 11-05-2001; IV/5-9 REKONSILIASI - KEADILAN
Menjunjung tinggi HAM, kewajiban semua pihak REZA, Bhatara Ibnu Menjunjung tinggi HAM, kewajiban semua pihak Kompas, 01-03-2004; XLI/5-8 HAM - PENEGAKAN
Menkumdang : Komnas HAM harus gunakan Perpu No. 1/1999 Republika, 14-07-2000; III/1-4 HAM - KOMNAS
Menkumdang : Pengadilan HAM diberlakukan secara khusus Suara Karya, 06-06-2000; XI/7-8 HAM - PENGADILAN KHUSUS Menkumdang : Peradilan HAM di Indonesia
sulit diberlakukan surut Suara Pembaruan, 15-02-2000; IV/1-2 HAM - PERADILAN - BERLAKU SURUT
Menlu RI : Kalau A.S dikte soal HAM, nanti dulu Suara Karya, 17-05-2004; XI/ 2-6 HAM - PENYIKSAAN
Menyoal pelanggaran HAM berat LUBIS, Todung Mulya Menyoal pelanggaran HAM berat Suara Karya, 14-06-2001; V/3-6 HAM - PELANGGARAN BERAT
Merambah frontier HAM (lanjutan refleksi tentang pendasaran dan persoalan HAM) BRATA, Wandi S. Merambah frontier HAM (lanjutan refleksi tentang pendasaran dan persoalan HAM) Kompas, 12-01-2001; XXVI/1-9 HAM - PENDASARAN
MPR/DPR ciptakan penjara bagi pemerintah soal penegakan HAM Suara Pembaruan, 05-09-2000; III/2-7 MPR/DPR - PENEGAKAN HAM
Muladi : pengadilan "Ad Hoc" jadi
jalan tengah Kompas, 09-02-2000; VIII/6-9 HAM - PENGADILAN
Muladi : tak tuntas Juli, kasus TIMTIM harus Di- SP3 Suara Karya, 17-06-2000; XI/1-2 HAM - PELANGGARAN
Muladi soal kasus Trisakti dan Semanggi I-II : lebih baik diselesaikan dengan hukum nasional Kompas, 16-05-2002; VII/5-9 HAM - PELANGGARAN - TRISAKTI
Mulya Lubis : pelanggar HAM tidak bisa diadili Suara Pembaruan, 31-08-2000; III/2-7 HAM - PELANGGARAN
Mundur, penegakan HAM di tangan Gus Dur Suara Pembaruan, 27-10-2000; III/3-8 HAM - PENEGAKAN
Munir, Hak Asasi Manusia, dan kepercayaan sosial HARAHAP, Ahmad Rosadi Munir, Hak Asasi Manusia, dan kepercayaan sosial Koran Tempo, 10-12-2004; II/2-7 HAM - KASUS
Munir, teknologi kematian, dan pseudostate REGUS, Max P.R. Munir, teknologi kematian, dan pseudostate Suara Pembaruan, 16-12-2004; IX/1-5 HAK ASASI - PEMBELA
Naskah sedang dipelajari PBB RUU Peradilan HAM siap didiskusikan Media Indonesia, 16-02-2000; XII/1 HAM - RUU - PERADILAN
Negara promotor HAM dan pelanggaran HAM Kompas, 24-02-2005; XXXV/6-7 HAM - PELANGGARAN
Operasi Berbasis Kemanusiaan YUDHOYONO, Susilo Bambang Operasi Berbasis Kemanusiaan Republika, 28-04-2003; V/2-5 KEMANUSIAAN - OPERASI MILITER Pakar HAM asing nilai UU KKR Indonesia
lemah Media Indonesia, 26-02-2005; VII/4-7 HAM - UU
Panorama violasi HAM RIYANTO, Armad Panorama violasi HAM Kompas, 10-12-2004; XL/ 3-8 HAM - PELANGGARAN
Partai Politik dan Hak Asasi Manusia NUSANTARA, Abdul Hakim G. Partai Politik dan Hak Asasi Manusia Kompas, 20-03-2004; XXXIII/ 1-6 HAM - PARTAI POLITIK - KONSEP
Pasal-pasal HAM dalam perubahan kedua UUD 1945, berat muatan politik, perlu perombakan Kompas, 26-08-2000; VII/1-5 HAM - UUD '45 - AMANDEMEN
Pelaksanaan HAM Masih Memrihatinkan WIHARYANTO, A Kardiyat Pelaksanaan HAM Masih Memrihatinkan Suara Karya, 10-12-2003; V/2-6 HAM - PELAKSANAAN Pelanggaran HAM berat dari pembunuhan massal hingga perbudakan Kompas, 19-02-2000; VIII/ 1-3
HAM - PELANGGARAN
Pelanggaran HAM berat masa lalu, akan diapakan? WAHID, Shalahuddin Pelanggaran HAM berat masa lalu, akan diapakan? Media Indonesia, 03-09-2003; VI/4-7 HAM - PELANGGARAN
Pelanggaran HAM di Aceh mengarah pada "Impunity" Suara Pembaruan, 02-01-2000; IV/2-8 HAM - PELANGGARAN - ACEH
Pelanggaran HAM di masa lalu tetap harus diadili Kompas, 23-09-2000; VII/1-3 HAM - PELANGGARAN
Pelanggaran HAM Merajalela Suara Karya, 02-01-2001; X/5-6 HAM - PELANGGARAN
Pelanggaran HAM Pemilu dapat berimbas pada demokrasi Suara Karya, 03-03-2004; X/2-7 HAM - PEMILI - PELANGGARAN
Pembelajaran Hak Asasi Manusia UTAMA, Y.S.D. Natha Pembelajaran Hak Asasi Manusia Suara Karya, 30-12-2003; V/2-6 HAM - PEMBELAJARAN
Pembentukan KPP HAM harus diikuti penyiapan segera Pengadilan HAM Kompas, 13-01-2001; VII/1-4 HAM - PENGADILAN - PEMBENTUKAN - KPP
Pembentukan Pengadilan "Ad hoc" jangan dengan Keppres Kompas, 21-03-2000; VIII/5-9 HAM - PENGADILAN
Pemberlakuan surut UU Pengadilan HAM sarat muatan konflik Suara Pembaruan, 17-02-2000; IV/1-2 HAM - PENGADILAN - UU
Pembuktian terbalik melanggar HAM SALEH, Asmar Umar Pembuktian terbalik melanggar HAM Republika, 14-05-2001;IV/2-6 HAM - PEMBUKTIAN
Pemerintah Timor Leste Langgar HAM Suara Karya, 07-12-2004; X/2-6 HAM - PELANGGARAN Pemerintahan SBY-JK dan HAM Media Indonesia, 20-10-2004; XXVI/1-5 HAM - PEMERINTAHAN
Penanganan pelanggaran HAM mekanisme regional lemah Kompas, 28-11-2000; VII/8-9 HAM - PELANGGARAN - PENANGANAN
Pendidikan Agama, hak asasi, dan ideologi RIDWAN, Nur Khalik Pendidikan Agama, hak asasi, dan ideologi Suara Pembaruan, 08-05-2000; IX/1-8 HAK ASASI - PENDIDIKAN AGAMA
Pendidikan sebagai HAM dan pendidikan HAM ALI, Muhamad Pendidikan sebagai HAM dan pendidikan HAM Suara Pembaruan, 14-06-2004; IX/ 1-8 HAM - PENDIDIKAN
Penegakan HAM belum menuju komitmen politik Republika, 02-02-2005; VIII/1-5 HAM - PENEGAKAN
Penegakan HAM masih dipertanyakan Kompas, 22-12-2004; V/ 1-4 HAM - PENEGAKAN
Penegakan HAM pasca reshuffle kabinet Republika, 30-08-2000; XVIII/1-4 HAM - PENEGAKAN
Penegakan HAM Pasca-Munir ADAM, Asvi Warman Penegakan HAM Pasca-Munir Kompas, 10-12-2004; XL/1-2 HAK ASASI MANUSIA
Pengadilan "Ad hoc" Timtim bisa
dibentuk dengan Keppres Kompas, 20-03-2003; VIII/ 1-3 HAM - PENGADILAN - RUU
Pengadilan HAM Republika, 12-08-2004; V/1-2 HAM - PENGADILAN
Pengadilan HAM "Ad hoc", selesaikan kasus Tanjung Priok Suara Pembaruan, 22-02-2000; III/3-8 HAM - PENGADILAN - TANJUNG PRIOK
Pengadilan HAM atau amandemen KUHP Kompas, 17-04-2000; VIII/1-3 HAM - KUHP - AMANDEMEN
Pengadilan HAM baru akan dibentuk setelah ada UU Kompas, 03-02-2000; VII/1-5 HAM - UU - PENGADILAN
Pengadilan HAM hanya bersifat transisional Kompas, 14-12-2000; XI/1-3 HAM - PENGADILAN - TRANSISIONAL Pengadilan HAM nasional tergantung pemegang veto Media Indonesia, 10-02-2000; XV/4-6
HAM - PENGADILAN
Pengadilan HAM tak pantang surut ke belakang Republika, 14-06-2000; XVI/1-7 HAM - PENGADILAN
Pengaduan Pak Harto ke Komisi HAM PBB tidak beralasan Media Indonesia, 20-06-2000; V/5-7 HAK ASASI MANUSIA
Pengelakan penegakan Hak Asasi Manusia MAS, Marwan Pengelakan penegakan Hak Asasi Manusia Kompas, 13-07 HAM - PENEGAKAN
Penggusuran, problem hak asasi manusia MUJIRAN, Paulus Penggusuran, problem hak asasi manusia Suara Karya, 10-12-2003; V/2-6 HAM - PENGGUSURAN Pengusutan kasus HAM masa lalu terhambat kendala politis Kompas, 08-11-2000; VIII/1- 3 HAM - PENGUSUTAN
Penolakan Perpu No. 17/1999 tak timbulkan kekosongan hukum Kompas, 02-02-2000; VI/5-9 HAM - PENOLAKAN
Penyidikan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM KUSUMAH, Mulyana W. Penyidikan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM Kompas, 29-01-2000; IX/4-9 HAM - PELANGGARAN - PENYIDIKAN
Peradilan nasional HAM perlu segera dibentuk Suara Pembaruan, 17-02-2000; VIII/3-6 HAM - PENYIDIKAN - PEMBENTUKAN
Perancis akan sahkan RUU antikerudung Kompas, 11-02-2004; II/1-3 HAM - KERUDUNG
Perang air : privatisasi v.s. hak asasi KHUDORI Perang air : privatisasi v.s. hak asasi Republika, 17-09-2003; V/2-5 HAK ASASI - AIR
Perbudakan Wabita melanggar HAM, hentikan pengiriman TKW Media Indonesia, 27-07-2000; XVIII/1-3 HAM - PERBUDAKAN
Perjalanan menuju penghapusan "Impunity" masih panjang Kompas, 01-02-2000; VII/4-9 HAM - PENGHAPUSAN HAK ASASI MANUSIA
Perjanjian Internasional Bidang HAM JUWANA, Hikmahanto Perjanjian Internasional Bidang HAM Kompas, 22-10-2004; II/1-6 HAM - PERJANJIAN INTERNASIONAL
Perlindungan HAM belum menggembirakan Suara Karya, 02-01-2004; X/3-6 HAM - PERLINDUNGAN Perlindungan HAM dalam KUHP RAJAB, Suryadi Perlindungan HAM dalam KUHP
Kompas, 10-11-2003; LXII/1-4 HAM - KUHP - PERLINDUNGAN
Perlindungan HAM harus tegas Suara Karya, 22-02-2000;XII/6 HAM - PERLINDUNGAN
Pertaruhan Citra Komnas HAM Republika, 28-06-2000; XVIII/1-6 HAM - KOMNAS
Petunjuk kejaksaan soal kasus Trisakti/ Semanggi; Komnas HAM perlu periksa saksi militer dan polisi Kompas, 26-08-2002; VII/1-5 HAM - KOMNAS - PEMERIKSAAN
Potret HAM di Timor Leste Tempo, 24-05-2004; V/2-9 HAM - TIMOR LESTE
Presiden diminta sensitif terhadap perasaan rakyat Republika, 15-10-2000; II/1-4 PRESIDEN - YAYASAN - KEANGGOTAAN
Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan : pelanggaran HAM masa lalu bisa
diadili Republika, 14-05-2000; XVI/5-7 HAM - PELANGGARAN
Prof.Dr. Tb Ronny R. Nitibaskara : hukuman Mati efektif untuk peredaran narkoba Kompas, 13-01-2000; XV/1-6 HUKUMAN MATI - NARKOBA
Prospek Penegakan HAM masih tanda tanya Kompas, 23-06-2004; IX/1-4 HAM - PENEGAKAN
RAN HAM harus ditunjau lagi Media Indonesia, 05-08-2000; V/3-5 HAM - RENCANA AKSI Reformasi v.s. SARS, 1:1?
WIBISONO, Christianto Reformasi v.s. SARS, 1:1? Suara Pembaruan, 04-05-2004; VIII/3-7 HAM - REFORMASI
Reparasi korban siapa berhak? Republika, 18-10-2000; VII/1-2 HAM - KORBAN - REPARASI
Restrukturisasi Depkeh dan HAM KHOIDIN, M. Restrukturisasi Depkeh dan HAM Suara Karya, 11-10-2004; V/2-6 HAM - DEPARTEMEN KEHAKIMAN - RESTRUKTURISASI
RI : A.S. tak berhak nilai HAM Indonesia Bisnis Indonesia, 22-05-2004; VII/ 3-7 HAM - INDONESIA
RI-Timor Leste pilih rekonsiliasi kasus HAM tak ke level internasional Bisnis Indonesia, 16-08-2004; VII/3-7 HAM - REKONSILIASI
RUU KKR disetujui, Presiden perlu bentuk panitia seleksi Kompas, 08-09-2004; VIII/6-9 HAM - KOMISI - RUU
RUU Pengadilan HAM belum Siap Kompas, 17-05-2000; VIII/1-3 HAM - PENGADILAN -RUU
RUU Pengadilan HAM DPR bisa jadi Lembaga "impunity" baru Kompas, 08-11-2000; VIII/4-9 HAM - PENGADILAN - RUU
Satya Arinanto : Ada "Setting" penyelamatan pelanggaran HAM Kompas, 28-08-2004; VIII/1-7 HAM - PELANGGARAN
Sekjen PBB : jangan ada kekebalan hukum bagi pelanggar HAM TIMTIM Suara Pembaruan, 16-02-2000; II/2-7 HAM - PELANGGARAN - TIMOR TIMUR
Sekjen PBB memuji langkah Indonesia menuntaskan kasus HAM di Timtim Kompas, 16-02-2000; IV/1-4 HAM - PENEGAKAN - TIMTIM
Seluruh fraksi setujui RUU pengadilan HAM Kompas, 07-11-2000; VII/1-3 HAM - PENGADILAN - RUU
Seluruh fraksi tolak Perpu Pengadilan HAM Kompas, 14-03-2000; I/3-6;XI/5-9 HAM - PENGADILAN Sepanjang patuhi norma hukum, polisi jangan takut langgar HAM Kompas, 24-11-2000; XVIII/1-4 HAM - POLISI
Sidang Anwar Ibrahim : staf Mahathir
dituduh bersengkongkol Republika, 12-02-2000; XII/1 PERSIDANGAN - TUDUHAN HAK ASASI MANUSIA
Sidang Kasus Tanjung Priok Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang adili Pranowo Suara Pembaruan, 08-2003 HAM - PENGADILAN - KEWENANGAN
Sikap aparat hadapi demo brutal “Polri maju kena mundur kena" Republika, 06-06-2000; VII/1-5 HAM - POLRI
Soal hasil penyelidikan Kasus Priok, Komnas HAM tolak merevisi Republika, 13-07-2000; III/1-4 HAM - KOMNAS - PENYELIDIKAN
Soal Majelis Rakyat Papua, siapa yang tidak memahami UU Otsus Papua? Suara Pembaruan, 03-02-2003; II/3-8 OTONOMI KHUSUS - MAJELIS RAKYAT PAPUA HAK ASASI MANUSIA
Soal Pengadilan HAM "ad hoc" Pemerintah bersifat pasif Kompas, 19-12-2000; VII/1-3
HAM - PENGADILAN
Soal upaya mengungkap HAM di Timtim, AS berharap TNI halangi pengungkapan Kompas, 15-01-2000; I/3-6; XI/1 HAM - PENGUNGKAPAN
Sosok Le Pen dan Fortuyn perlihatkan bahaya rasialisme Kompas, 10-05-2002; IV/1-2 HAM - RASIALISME
Stigma teroris dan HAM berstandar ganda MANDARI, Syafinuddin Al Stigma teroris dan HAM berstandar ganda Kompas, 26-09-2001; IV/3-7 HAM - TERORISME - STANDAR GANDA
Tanpa kondisi politik kondusif : penegakan HAM tak berhasil Republika, 03-08-2000; III/1-3 HAM - PENEGAKAN
Tantangan HAM di "negeri seribu preman" SUSETYO P.R., Benny Tantangan HAM di "negeri seribu
preman" Suara Pembaruan, 02-12-2004, IX/1-5 HAM - KEKERASAN
Tegakkan HAM harus ditopang konstitusi dan demokrasi Suara Pembaruan, 01-09-2000; III/4-6 HAM - KONSTITUSI - PENEGAKAN
Tembok Ratapan itu bernama Komnas HAM Kompas, 26-08-2004; VIII/1-7 HAM - KOMISI NASIONAL
Terbitkan UU Perlindungan Anak Komnas PA desak pemerintah Suara Pembaruan, 06-01-2000; XVIII/3-8 HAM - UU - PERLINDUNGAN
Terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Mei 1998 Suara Pembaruan, 15-09-2003; III/1-6 HAM - PELANGGARAN
Terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Priok Suara Pembaruan, 17-06-2000; III/3-8 HAM - PELANGGARAN
Terorisme : kultural dan rasional BASWEDAN, Anies Rasyid Terorisme : kultural dan rasional Republika, 15-07-2003; II/2-5 TERORISME - KULTURAL - REGIONAL
Tiada batas berlaku surut dalam RUU Pengadilan HAM Kompas, 04-11-2000; XI/1-4 HAM - RUU - BERLAKU SURUT
Tidak ada fakta, rencanakan pelanggaran HAM di Timtim Suara Karya, 17-05-2004; X/ 2-6 HAM - PELANGGARAN
Tidak mudah bubarkan Komnas HAM Kompas, 12-01-2000; I/1-2 HAM - KOMNAS - PEMBUBARAN
Tim advokasi perwira TNI : kejakgung memonopoli kebenaran hukum Berita Buana, 02-09-2000; IV/6 HAM - PELANGGARAN
Tim advokasi TNI tolak laporan KPP HAM
Suara Pembaruan, 02-02-2000; III/1-3 HAM - KPP - LAPORAN
Tim HAM perwira TNI sulit dapat saksi Kompas, 23-01-2000; I/7-9 HAM - SAKSI
Tim penyusun sepakat, RUU Pengadilan HAM berlaku surut Kompas, 04-02-2000;VII/4-9 HAM - PENGADILAN - BERLAKU SURUT
Tommy dan hak narapidana IRAWATI, Diyah Tommy dan hak narapidana Republika, 25-11-2002; VI/3-6 HAM - NARAPIDANA Ujian kredibilitas Komisi HAM PBB Koran Tempo, 14-03-2005; XII/2-7 HAM - KOMISI
Unjuk rasa, perlu tempat atau perlu didengar? Kompas, 15-03-2000; XVIII/1-5 HAM - UNJUK RASA
Urgensi deklarasi universal HAM AWALUDIN, HAMID Urgensi deklarasi universal HAM
Kompas, 10-12-2003; V/1-7 HAM - DEKLARASI
Urgensi segera dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ARINANTO, Satya Urgensi segera dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kompas, 10-06-2002; VII/6-9 HAM - PERKARA - PENYELESAIAN
UU Informasi elemen penting pemenuhan HAM Suara Pembaruan, 23-09-2000; III/4-7 HAM - INFORMASI - UU UU Pengadilan HAM banyak kelemahan Suara Karya, 21-01-2004; X/ 2-5 HAM - PENGADILAN - UU
UU Pengadilan HAM diharapkan selesai dalam 2,5 bulan Suara Pembaruan, 02-02-2000; II/3-8 HAM - PENGADILAN - UU
UU Pengadilan HAM selesai sebelum akhir tahun ini Berita Buana, 01-09-2000; IV/5-9
HAM - PERADILAN - UU
UU Pengadilan HAM seluruh kasus lama bisa diungkit kembali Suara Pembaruan, 07-11-2000; II/4-8 HAM - PENGADILAN - KASUS
UU Pengadilan HAM tidak berlaku surut Suara Karya, 16-06-2000; XI/1-2 HAM - PENGADILAN - UU
UU Pengadilan HAM tidak mubazir Suara Karya, 29-08-2000; XI/5-6 HAM - PENGADILAN - UU Wakil ketua PBHI Rachland Nashidik : perombakan hukum tak tercapai, proses pembodohan terjadi Suara Pembaruan, 25-07-2000; III/1-8 HAM - HUKUM - PEROMBAKAN
Wiranto terima rekomendasi jika mengacu kebenaran Suara Pembaruan, 02-02-2000; III/1-9 HAM - REKOMENDASI
Yan Juanda Tim Advokasi HAM TNI : kesalahan tak bisa sepenuhnya dibebankan ke Wiranto Berita Buana, 04-09-2000; III/1-6 HAM - TANGGUNG JAWAB
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK (INFORMASI HUKUM BERDASARKAN INDEKS SUBYEK ARTIKEL SURATKABAR)
HAK ASASI MANUSIA AJI, Indriyanto Seno Hukuman Mati antara Kebutuhan dan Perlindungan HAM
EKOSOSBUD - HAK BINAWAN, AL Andang L Mempertimbangkan Hak-hak Ekososbud Kompas, 10-12-2003; IV/3-6; V/8-9
HAK ASASI - AIR KHUDORI Perang Air : Privatisasi Vs Hak Asasi Republika, 17-09-2003; V/2-5 HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI - PEMBELA REGUS, Max PR Munir, Teknologi Kematian, dan Pseudostate Suara Pembaruan, 16-12-2004; IX/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI - PENDIDIKAN AGAMA
RIDWAN, Nur Khalik Pendidikan Agama, Hak Asasi, dan Ideologi Suara Pembaruan, 08-05-2000; IX/1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI - PENYANDANG CACAT KISWANTO Hak Penyandang Cacat Untuk Bekerja Suara Karya, 10-12-2004; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA ADAM, Asvi Warman Penegakan HAM Pasca-Munir Kompas, 10-12-2004; XL/1-2 HAK ASASI MANUSIA
HAK-HAK DASAR - PELANGGARAN WILLIAM CHANG Dampak Sosial Pelanggaran Hak-hak Dasar Kompas, 08-12-2003; V/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM -
RUU PENGADILAN
Draf RUU Pengadilan HAM Dipertanyakan Kompas, 21-01-2000; XV/3-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - ADVOKAT
Advokat Berperan sebagai Agen Perlindungan HAM Suara Pembaruan, 01-09-2000; III/2-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - AGENDA REFORMASI LUBIS, Todung Mulya HAM dan Agenda Reformasi Tersisa Kompas, 04-01-2001; IV/1-4 HAK ASASI MANUSI
HAM - ALAT POLITIK
Hikmahanto Juwana : Isi HAM Jangan Digunakan sebagai Alat Politik Kompas, 11-12-2004; VIII/ 1-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - AMNESTI
Amnesti, jalan terakhir penegakan HAM Suara Karya, 23-02-2000; X/2-6 HAK ASASI MANUSIA
International Center for transitional Justice; Pemberian Amnesti Kasus HAM begitu mudah Koran Tempo, 23-02-2005; XIII/ 1-7 HAK ASASI MANUSIA HAM – AMNESTI LSM Tolak Amnesti bagi Pelanggar HAM Berat Koran Tempo, 07-09-2004; XIV/3-8
HAK ASASI MANUSIA HAM - AMNESTI HENDARDI Melawan Impunity : Menolak Amnesti Kompas, 05-06-2001; VII/5-7
HAK ASASI MANUSIA
HAM - AMNESTI INTERNASIONAL
Laporan Amnesti Internasional Israel Lakukan Kejahatan Perang Media Indonesia, 27-05-2004; X/ 7-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - ATURAN - PENCABUTAN
Aturan-aturan tentang "Bersih Lingkungan" Harus Dicabut Kompas, 15-03-2000; VI/1-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - AUSTRALIA - ABORIGIN
Australia dan HAM Aborigin Kompas, 21-02-2000; I/7-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - BANTUAN
Kasus Warni Bisa Terulang Pada Siti Zaenab Kompas, 04-07-2000; XV/ 1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - BB - KOMISI HAM
Hamas Berikrar Lanjutkan Perang ; Komisi HAM PBB Usut Israel Media Indonesia, 19-10-2000; XV/3-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - BERKAS - KPP HAM
Berkas KPP Trisakti terancam masuk keranjang sampah Kompas, 04-08-2002; VII/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Kejaksaan Agung kembalikan berkas KPP HAM Trisakti Kompas, 23-05-2002; VI/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - BURUH
Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak Kompas, 26-07-2004; XL/1-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - DARURAT MILITER
Konflik Maluku, Perlu Darurat Militer Berita Buana, 17-03-2000; V/7-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - DARURAT MILITER - ACEH WIJOYANTO, Bambang Darurat Militer Aceh dalam Perspektif Hukum dan HAM Suara Pembaruan, 05-06-2004; IX/1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - DARURAT SIPIL
Darurat Sipil Bukan Alasan Langgar HAM Suara Pembaruan, 28-06-2000; II/3-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - DASAR HUKUM - PENYIDIKAN NASUTION, Adnan Buyung Kasus Pelanggaran HAM Timtimm Tak ada Dasar Hukum untuk menyidik Kompas, 08-05-2000; VIII/ 6-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - DEKLARASI AWALUDIN, Hamid Deklarasi HAM Universal Kompas, 11-12-2003; IV/3-5; V/1-3 HAK ASASI MANUSIA HAM - DEKLARASI AWALUDIN, Hamid
Urgensi Deklarasi Universal HAM Kompas, 10-12-2003; V/1-7
HAK ASASI MANUSIA
HAM - DEMOKRASI HENDARDI HAM dan Demokrasi Ancaman NKRI? Kompas, 19-11-2003; IV/3-6; V/5-6 HAK ASASI MANUSIA HENDARDI HAM, Demokrasi, dan Negara Kompas, 19-07-2004; IV/3-6
HAK ASASI MANUSIA
HAM - DEPARTEMEN KEHAKIMAN - RESTRUKTURISASI M KHOIDIN Restrukturisasi Depkeh dan HAM Suara Karya, 11-10-2004; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HAK DASAR
HAM : Memposisikan Hak Dasar Rakyat Republika, 04-08-2000; I/1-2; IV/5-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HAK ORANG – KEBIJAKAN
Ditunda, Kebijakan Pemulihan Hak Orang Terhalang Pulang Kompas, 23-06-200; VIII/ 7-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HAKIM AD HOC
Hakim "Ad Hoc" tak Pernah Dilibatkan Kompas, 22-01-2000; IX/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HUBUNGAN INTERNASIONAL
HAM Dijadikan Alat Penekanan Indonesia Media Indonesia, 24-10-2000; V/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HUKUM - HUKUMAN BEBAS HAMID, Usman Hukum, Hukuman Bebas dab Masa Depan HAM Kompas, 30-08-2004; IV/3-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HUKUM - PEROMBAKAN
Wakil ketua PBHI Rachland Nashidik: Perombakan Hukum Tak Tercapai, Proses Pembodohan Terjadi Suara Pembaruan, 25-07-2000; III/1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - HUKUMAN MATI
Catatan Drs. T. Gayus Lumbuun, SH,MH; Hukuman Mati Hendaknya memperhatikan HAM Berita Buana, 03-04-2001; V/1-6 HAK ASASI MANUSIA
Kartini Hendaknya Diselamatkan Dari Hukuman Mati Dirajam Suara Karya, 04-03-2000; XI/7-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - INDONESIA
RI : AS tak berhak nilai HAM Indonesia Bisnis Indonesia, 22-05-2004; VII/ 3-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - INFORMASI - UU
UU Informasi Elemen Penting Pemenuhan HAM Suara Pembaruan, 23-09-2000; III/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - ISLAH ARINANTO, Satya Islah dalam Perspektif Keadilan Transisional Kompas, 16-03-2001; IV/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - ISLAM FANANI, Ahmad Fuad
Membangun Relasi Baru Islam dan HAM Republika, 13-09-2003; II/2-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - JILBAB SUSETYO, Heru Jilbab, HAM, dan Sekularisme Republika, 02-02-2004; IV/2-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - JILBAB - LARANGAN
Larangan Jilbab Langgar HAM Internasional Republika, 02-02-2004; IX/1 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KASUS HARAHAP, Ahmad Rosadi Munir, Hak Asasi Manusia, dan Kepercayaan Sosial Koran Tempo, 10-12-2004; II/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KEJAHATAN PERANG KALIGIS, OC Kasus Penjara Abu Ghraib Suara Karya, 27-05-2004; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KEKERASAN SUSETYO PR, Benny Tantangan HAM di "Negeri Seribu Preman" Suara Pembaruan, 02-12-2004, IX/1-5
HAK ASASI MANUSIA
HAM - KEKUASAAN MUCHITH, M Saekhan HAM dan Paradigma Kekuasaan : Refleksi Hari HAM Sedunia Suara Karya, 10-12-2004; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KEPUTUSAN PENGADILAN - PBB SURYOKUSUMO, Sumaryo Dapatkah PBB Mencampuri Keputusan Pengadilan di Indonesia Suara Pembaruan, 21-05-2001; VIII/3-6;IX/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KERUDUNG
Perancis Akan Sahkan RUU Antikerudung Kompas, 11-02-2004; II/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KETUA KOMNAS BAMBANG W SUHARTO KETUA KPP MALUKU Joko Sugianto Ketua Komnas HAM Kompas, 15-01-2000; I/7-9;XI/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMISI Ujian kredibilitas Komisi HAM PBB Koran Tempo, 14-03-2005; XII/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMISI - RUU RUU KKR disetujui, Presiden perlu bentuk panitia seleksi Kompas, 08-09-2004; VIII/6-9 HAK ASASI MANUSIA THUFAIL, Fadjar "uo Vadis" Kebenaran ? Kompas, 30-08-2004; IV/3-6; V/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMISI KEBENARAN - UU SIGIRO, Atnike Nova Gerakan HAM dan UU Komisi Kebenaran Tempo, 16-09-2004; II/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMISI NASIONAL Tembok Ratapan itu bernama Komnas HAM Kompas, 26-08-2004; VIII/1-7 HAK ASASI MANUSIA HAM - KOMISI NASIONAL - TNI WAHID, Salahuddin Antara Komnas HAM dan TNI Kompas, 24-07-2003; IV/3-5; V/1-3 HAK ASASI MANUSIA HAM - KOMNAS
Media Indonesia, 10-02-2000; XXIV/ 7-8 HAK ASASI MANUSIA
DPR akan Panggil Komnas HAM Republika, 24-02-2000; III/1-3 HAK ASASI MANUSIA
Kepercayaan pada Komnas HAM Tergantung Figur Anggotanya Kompas, 04-01-2000; XV/ 4-2 HAK ASASI MANUSIA
Komnas HAM : Pesawat yang dibajak Kompas, 15-07-2002; VII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
Komnas HAM Dinilai Lecehkan HAM Republika, 20-06-2000; I/ 1-4 HAK ASASI MANUSIA
Komnas HAM Punya Hak Paksa Buka Dokumen Intelijen Suara Karya, 22-07-2000; XI/7-8 HAK ASASI MANUSIA
Menkumdang : Komnas HAM harus gunakan Perpu No. 1/99 Republika, 14-07-2000; III/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Pertaruhan Citra Komnas HAM Republika, 28-06-2000; XVIII/1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMNAS - PEMBUBARAN
Tidak Mudah Bubarkan Komnas HAM Kompas, 12-01-2000; I/1-2 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMNAS - PEMERIKSAAN
Petunjuk kejaksaan soal kasus Trisakti/Semanggi; Komnas HAM perlu periksa saksi militer dan polisi Kompas, 26-08-2002; VII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KOMNAS - PENYELIDIKAN
Soal Hasil Penyelidikan Kasus Priok, Komnas HAM Tolak Merevisi Republika, 13-07-2000; III/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KONSTITUSI - PENEGAKAN
Tegakkan HAM Harus Ditopang Konstitusi dan Demokrasi Suara Pembaruan, 01-09-2000; III/4-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KORBAN - REPARASI
Reparasi korban siapa berhak? Republika, 18-10-2000; VII/1-2 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KORUPTOR
Adili Pelanggar HAM dan Koruptor di TNI Media Indonesia, 19-10-2000; XX/1-2 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KORUPTOR - VONIS ALI, Achmad Benarkah Memvonis Berat para Koruptor, Melanggar HAM? Media Indonesia, 13-10-2003; XV/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KPP - KASUS PRIOK SIREGAR, Bismar Menggugat KPP HAM Kasus Priok Suara Karya, 05-02-2001; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KPP - LAPORAN
Tim Advokasi TNI Tolak Laporan KPP HAM Suara Pembaruan, 02-02-2000; III/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KPP - LAPORN
Laporan Commission of Inquiry; Dapat Pengaruhi Hasil KPP HAM Kompas, 11-01-2000; XV/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KUHP - AMANDEMEN
Pengadilan HAM atau Amandemen KUHP Kompas, 17-04-2000; VIII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - KUHP - PERLINDUNGAN RAJAB, Suryadi Perlindungan HAM dalam KUHP Kompas, 10-11-2003; LXII/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - MILITER - PENYELIDIKAN
Holbrooke : Militer Jangan Halangi Penyelidikan HAM Suara Pembaruan, 15-01-2000; I/7-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - NARAPIDANA IRAWATI, Diyah Tommy dan hak narapidana Republika, 25-11-2002; VI/3-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - ORGANISASI
ICG Bukan Organisasi HAM
Kompas, 05-06-2004; VIII/ 1-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PAERPU - PENOLAKAN
Agar Bisa Diperbaiki DPR Harus Menolak Perpu No. 1/1999 Kompas, 28-01-2000; XI/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PARTAI POLITIK - KONSEP NUSANTARA, Abdul Haki G Partai Politik dan Hak Asasi Manusia Kompas, 20-03-2004; XXXIII/ 1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELAKSANAAN WAHID, Shalahuddin Aktivis Islam Dalam Perspektif HAM Suara Karya, 06-03-2004; I/ 1 HAK ASASI MANUSIA
WIHARYANTO, A Kardiyat Pelaksanaan HAM Masih Memrihatinkan Suara Karya, 10-12-2003; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELAKU BISNIS
Kaji Ulang, Pelaku Bisnis Musuh HAM Suara Pembaruan, 30-10-2000; III/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN
'Pemerintah tak Tegas Hadapi Israel' Republika, 16-10-2000; II/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Amnesti Internasional : As Paling Banyak Langgar HAM Republika, 27-05-2004; VIII/ 1-3 HAK ASASI MANUSIA
Apa itu Pelanggaran HAM Berat Suara Karya, 01-04-2003; XI/2-6 HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia; Tatkala Masa Lalu Dibelit Prosedur Republika, 11-10-2000; XVII/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Hanya Merupakan Sikap AEgoisme "Single Parent" Melanggar HAM Media Indonesia, 19-05-2000; XIX/3-7 HAK ASASI MANUSIA
Indonesia Disoroti Pencucian Uang dan Pelanggaran HAM Kompas, 01-03-2004; IV/1-2 HAK ASASI MANUSIA
Indonesia Dukung Sidang Khusus Pelanggaran HAM Palestina Republika, 13-10-2000; II/3-5 HAK ASASI MANUSIA
Israel Melanggar HAM Warga Palestina Kompas, 24-11-2000; II/5-7 HAK ASASI MANUSIA
Kasus Pelanggaran HAM Aceh Digelar di Sabang Republika, 21-01-2000; III/7-8 HAK ASASI MANUSIA
Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu Bisa Dibuka Suara Pembaruan, 19-03-2000; I/ 6-8 HAK ASASI MANUSIA
Kasus Pelanggaran HAM di Timtim Terancam SP3 Suara Pembaruan, 17-06-2000; II/ 3-8 HAK ASASI MANUSIA
Konsensus Nasional untuk Komisi Kebenaran Republika, 19-04-2000; XV/1-7 HAK ASASI MANUSIA
Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM di Timtim Kompas, 01-02-2000; XI/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Muladi : Tak tuntas Juli, Kasus Timtim harus Di- SP3 Suara Karya, 17-06-2000; XI/1-2 HAK ASASI MANUSIA
Mulya Lubis : Pelanggar HAM tidak bisa diadili Suara Pembaruan, 31-08-2000; III/2-7 HAK ASASI MANUSIA
Negara Promotor HAM dan Pelanggaran HAM Kompas, 24-02-2005; XXXV/6-7 HAK ASASI MANUSIA
Pelanggaran HAM Berat Dari Pembunuhan Massal Hingga Perbudakan Kompas, 19-02-2000; VIII/ 1-3 HAK ASASI MANUSIA
Pelanggaran HAM di masa lalu tetap harus diadili Kompas, 23-09-2000; VII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
Pelanggaran HAM Merajalela Suara Karya, 02-01-2001; X/5-6 HAK ASASI MANUSIA
Pemerintah Timor Leste Langgar HAM Suara Karya, 07-12-2004; X/2-6 HAK ASASI MANUSIA
Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Pelanggaran HAM Masa lalu Bisa Diadili Republika, 14-05-2000; XVI/5-7 HAK ASASI MANUSIA
Satya Arinanto : Ada "Setting" Penyelamatan Pelanggaran HAm Kompas, 28-08-2004; VIII/1-7 HAM - PERSIDANGAN
Terjadi Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus Mei 1998 Suara Pembaruan, 15-09-2003; III/1-6 HAK ASASI MANUSIA
Terjadi Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Priok Suara Pembaruan, 17-06-2000; III/3-8 HAK ASASI MANUSIA
Tidak ada Fakta, Rencanakan Pelanggaran HAM di Timtim Suara Karya, 17-05-2004; X/ 2-6 HAK ASASI MANUSIA
Tim Advokasi Perwira TNI : Kejakgung Memonopoli Kebenaran Hukum Berita Buana, 02-09-2000; IV/6 HAK ASASI MANUSIA
ARIFIN, FX Suarif Aborsi Ilegal di Indonesia Berita Buana, 02-08-2003; X/ 2-7 HAK ASASI MANUSIA MASHADI Mencegah Pelanggaran HAM oleh TNI Suara Pembaruan, 16-02-2004; IX/1-8 HAK ASASI MANUSIA MENGKO, Yoost KPP HAM Tetap akan Umumkan Temuannya Kompas, 29-01-2000; I/3-6 HAK ASASI MANUSIA MUIS, A "Never", "Nie Wieder"! Kompas-12-2002; IV/2-4;V/3-5 HAK ASASI MANUSIA NABABAN, Asmara Dinandjar bisa abaikan larangan itu Republika, 22-08-2000; IX/1-5 HAK ASASI MANUSIA RIYANTO, Armada Panorama Violasi HAM Kompas, 10-12-2004; XL/ 3-8 HAK ASASI MANUSIA SIDIN, A Irman putra Dari Trisakti ke Semanggi "Macet" di Senayan Kompas, 30-05-2002; V/1-6 HAK ASASI MANUSIA
SIHBUDI, Riza Implikasi Pelanggaran HAM AS di Irak Kompas, 29-05-2004; V/1-5 HAK ASASI MANUSIA SIHBUDI, Riza Implikasi Pelanggaran HAM AS di Irak Kompas, 29-05-2004; V/ 1-5 HAK ASASI MANUSIA WAHID, Salahuddin Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, akan Diapakan ? Media Indonesia, 03-09-2003; VI/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - ACEH
Pelanggaran HAM di Aceh mengarah pada "Impunity" Suara Pembaruan, 02-01-2000; IV/2-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - APARAT
Aparat Pemerintah Berpotensi Besar untuk Langgar HAM Media Indonesia, 20-08-2004; VII/1-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - DALUWARSA Pelanggaran HAM Berat tak Kedaluwarsa , Implementasi Pasal 28i UUD 1945 dibatasi Sila II , 23-09-2000; V/2-3 HAK ASASI MANUSIA HAM - PELANGGARAN - FOKUS
SALEH, Asmara Umar Fokusnya pada Pelanggaran HAM Republika, 20-09-2000; XVI/ 4-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - KASASI VIEIRA, Florencio Mario Abilio Menggenapi LP Cipinang Kompas, 20-07-2004; V/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - PENANGANAN
Penanganan Pelanggaran HAM Mekanisme Regional Lemah Kompas, 28-11-2000; VII/8-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - PENYIDIKAN KUSUMAH, Mulyana W Penyidikan dan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran HAM Kompas, 29-01-2000; IX/4-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - TIMOR TIMUR
Sekjen PBB : Jangan ada kekebalan hukum bagi pelanggar HAM Timtim Suara Pembaruan, 16-02-2000; II/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN - TRISAKTI
Muladi soal kasus Trisakti dan Semanggi I-II; Lebih baik diselesaikan dengan hukum nasional Kompas, 16-05-2002; VII/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PELANGGARAN BERAT LUBIS. TODUNG MULYA Menyoal Pelanggaran HAM Berat Suara Karya, 14-06-2001; V/3-6 HAK ASASI MANUSI SAMSUDIN Masalah "Impunity" bagi pelanggar HAM masa lalu Kompas, 04-10-2002; IV/3-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PEMBELAAN - PERLINDUNGAN HADAR, Ivan A Mencermati Perlindungan Pembela HAM Kompas, 02-12-2004; IV/5-8; V/7-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PEMBELAJARAN UTAMA, YSD Natha Pembelajaran Hak Asasi Manusia Suara Karya, 30-12-2003; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PEMBENTUKAN DIRJEN
Akan dibentuk Dirjen dan Badan HAM Republika, 02-11-2000;III/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PEMBUKTIAN SALEH; ASMAR UMAR Pembuktian Terbalik Melanggar HAM Republika, 14-05-2001;IV/2-6 HAK ASASI MANUSI
HAM - PEMERINTAHAN
Pemerintahan SBY-JK dan HAM Media Indonesia, 20-10-2004; XXVI/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PEMILI - PELANGGARAN
Pelanggaran HAM Pemilu Dapat Berimbas Pada Demokrasi Suara Karya, 03-03-2004; X/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENCABUTAN TAP XXV/MPRS
12 LSM Dukung Pencabutan TAP XXV/MPRS/1966 Suara Pembaruan, 25-04-2000; I/7-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENDASARAN
BRATA, Wandi S Merambah Frontier HAM (Lanjutan Refleksi tentang Pendasaran dan Persoalan HAM) Kompas, 12-01-2001; XXVI/1-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENDIDIKAN ALI, Muhamad Pendidikan sebagai HAM dan Pendidikan HAM Suara Pembaruan, 14-06-2004; IX/ 1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENDIDILAN ALI, Muhamad Pendidikan sebagai HAM dan Pendidikan HAM Suara Pembaruan, 14-06-2004; IX/1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENEGAKAN
"Law Enforcement" yang berwawasan HAM Kompas, 27-05-2002; VII/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM dan Komoditas Politik Partai Kompas, 23-03-2004; V/1-4 HAK ASASI MANUSI
Jalan Berliku Menggapai Mekanisme HAM Asean Suara Pembaruab, 14-06-2004; XIV/1-7 HAK ASASI MANUSIA Mundur, Penegakan HAM di Tangan Gus Dur Suara Pembaruan, 27-10-2000; III/3-8 HAK ASASI MANUSIA
Penegakan HAM Belum Menuju Komitmen Politik Republika, 02-02-2005; VIII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
Penegakan HAM Masih Dipertanyakan Kompas, 22-12-2004; V/ 1-4 HAK ASASI MANUSIA
Penegakan HAM Pasca Reshuffle Kabinet Republika, 30-08-2000; XVIII/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Prospek Penegakjan HAM masih Tanda Tanya Kompas, 23-06-2004; IX/1-4 HAK ASASI MANUSIA
Tanpa kondisi politik kondusif; Penegakan HAM tak Berhasil Republika, 03-08-2000; III/1-3 HAK ASASI MANUSIA HASANI, Ismail Deviasi Hukum HAM Kompas-02-2004; V/5-9 HAK ASASI MANUSIA KHOIDIN, M
Hambatan Menegakkan HAM Suara Karya, 26-02-2002; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA MAS, Marwan Pengelakan Penegakan Hak Asasi Manusia Kompas, 13-07 HAK ASASI MANUSI REZA, Bhatara Ibnu Menjunjung Tinggi HAM, Kewajiban Semua Pihak Kompas, 01-03-2004; XLI/5-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENEGAKAN - KENDALA
Dr. Hasballah M Saad, Mantan Menteri Negara Hak Asasi Manusia, Kendala Penegakan HAM, Banyak yang Kebal Hukum Berita Buana, 25-08-2000; III/1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENEGAKAN - TIMTIM Sekjen PBB memuji langkah Indonesia menuntaskan kasus HAM di Timtim Kompas, 16-02-2000; IV/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN Jaksa Agung : Laporan KPP HAM Harus Diselesaikan di Pengadilan Kompas, 03-02-2000; I/1-2 HAK ASASI MANUSIA
Muladi : Pengadilan "Ad Hoc" Jadi Jalan Tengah Kompas, 09-02-2000; VIII/6-9 HAK ASASI MANUSIA
Pembentukan Pengadilan "Ad hoc"jangan dengan Keppres Kompas, 21-03-2000; VIII/5-9 HAK ASASI MANUSIA
Pengadilan HAM Republika, 12-08-2004; V/1-2 HAK ASASI MANUSIA
Pengadilan HAM Nasional tergantung pemegang Veto Media Indonesia, 10-02-2000; XV/4-6 HAK ASASI MANUSIA Pengadilan HAM tak pantang surut ke belakang Republika, 14-06-2000; XVI/1-7 HAK ASASI MANUSIA
Seluruh Fraksi Tolak Perpu Pengadilan HAM Kompas, 14-03-2000; I/3-6;XI/5-9 HAK ASASI MANUSIA Soal Pengadilan HAM "ad hoc" Pemerintah Bersifat Pasif Kompas, 19-12-2000; VII/1-3 HAK ASASI MANUSIA KUSUMAH, Mulyana W HAM dan Pengadilan Ad Hoc Suara Karya, 23-08-2001; I/6-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN
- RUU
Seluruh Fraksi Setujui RUU Pengadilan HAM Kompas, 07-11-2000; VII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN
- UU
Lies : Belum semua Negara maju punya UU Pengadilan HAM Suara Karya, 06-10-2000; Xi/6-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - BERLAKU SURUT
Tim Penyusun Sepakat,RUU Pengadilan HAM Berlaku Surut Kompas, 04-02-2000;VII/4-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - HAKIM AD HOC
Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Tak Ada Dana Operasional Kompas, 23-06-2004; VII/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - KASUS
UU Pengadilan HAM seluruh kasus lama bisa diungkit kembali Suara Pembaruan, 07-11-2000; II/4-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - KEWENANGAN
Sidang Kasus Tanjung Priok Pengadilan HAM Ad Hoc Tidak Berwenang Adili Pranowo Suara Pembaruan, 08-2003 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - PELANGGARAN Jaksa Agung Diingatkan Tidak Langgar PERPU No. 1/1999 Suara Pembaruan, 04-02-2000; IV/2-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - PEMBENTUKAN - KPP
Pembentukan KPP HAM Harus diikuti Penyiapan Segera Pengadilan HAM Kompas, 13-01-2001; VII/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - PUTUSAN HAM yang (tak) pilih bulu Koran Tempo, 09-08-2004; XVI/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - RUU Mencermati RUU Pengadilan HAM Kompas, 22-03-2000; VII/1-7 HAK ASASI MANUSIA
Pengadilan "Ad hoc" Timtim Bisa Dibentuk dengan Keppres Kompas, 20-03-2003; VIII/ 1-3 HAK ASASI MANUSIA
RUU Pengadilan HAM DPR bisa jadi Lembaga "impunity" baru Kompas, 08-11-2000; VIII/4-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - TANJUNG PRIOK
Pengadilan HAM "Ad hoc", Selesaikan Kasus Tanjung Priok Suara Pembaruan, 22-02-2000; III/3-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - TIMTIM
AS kritik pengadilan kasus Timor Timur Kompas, 21-08-2002; III/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - TRANSISIONAL Pengadilan HAM hanya bersifat Transisional Kompas, 14-12-2000; XI/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN - UU Abdul Hakim Akui Sejumlah Kelemahan UU Pengadilan HAM Suara Karya, 26-05-2004; X/ 1 HAK ASASI MANUSIA
Pemberlakuan surut UU Pengadilan HAM sarat Muatan Konflik Suara Pembaruan, 17-02-2000; IV/1-2 HAK ASASI MANUSIA
UU Pengadilan HAM Banyak Kelemahan Suara Karya, 21-01-2004; X/ 2-5 HAK ASASI MANUSIA
UU Pengadilan HAM diharapkan selesai dalam 2,5 bulan Suara Pembaruan, 02-02-2000; II/3-8 HAK ASASI MANUSIA
UU Pengadilan HAM tidak berlaku surut Suara Karya, 16-06-2000; XI/1-2 HAK ASASI MANUSIA
UU Pengadilan HAM tidak mubazir Suara Karya, 29-08-2000; XI/5-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN -RUU
RUU Pengadilan HAM belum Siap Kompas, 17-05-2000; VIII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN ADHOC FATWA, AM Keppres setengah hati kasus Priok Republika, 23-11-2002; IV/2-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN INTERNASIONAL
Gus Dur Tolak Pengadilan HAM Internasional Suara Pembaruan, 01-02-2000; I/7-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGADILAN KHUSUS
Menkumdang : Pengadilan HAM diberlakukan secara khusus Suara Karya, 06-06-2000; XI/7-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGHAPUSAN
Perjalanan menuju penghapusan "Impunity" masih panjang Kompas, 01-02-2000; VII/4-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGUNGKAPAN
Soal upaya mengungkap HAM di Timtim, AS berharap TNI Halangi Pengungkapan Kompas, 15-01-2000; I/3-6; XI/1 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENGUSUTAN
Pengusutan Kasus HAM masa lalu terhambat kendala politis Kompas, 08-11-2000; VIII/1- 3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENOLAKAN
Penolakan Perpu No. 17/1999 tak timbulkan kekosongan hukum Kompas, 02-02-2000; VI/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENYELESAIAN HASIBUAN, Albert Basis-basis Hukum bagi Penyelesaian Masalah HAM Suara Pembaruan, 24-04-2001;VI/3-6; VII/5-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENYELIDIKAN - KASUS TIMTIM
Jaksa Agung : Perpu Pengadilan HAM Dasar Hukum Penyelidikan Kasus Tim-tim Suara Pembaruan, 14-03-2000; III/3-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENYIDIKAN Manuel Viegas Carrascalao : Tuntut Proses Hukum sesuai Hukum Internasional Kompas, 25-07-2000; VIII/1-4 HAK ASASI MANUSIA HAM - PENYIDIKAN - PEMBENTUKAN
Peradilan Nasional HAM Perlu segera dibentuk Suara Pembaruan, 17-02-2000; VIII/3-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PENYIKSAAN
Menlu RI : Kalau As Dikte Soal HAM, Nanti Dulu Suara Karya, 17-05-2004; XI/ 2-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERADILAN - BERLAKU SURUT
Menkumdang : Peradilan HAM di Indonesia Sulit diberlakukan surut Suara Pembaruan, 15-02-2000; IV/1-2 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERADILAN - UU
UU Pengadilan HAM selesai sebelum akhir tahun ini Berita Buana, 01-09-2000; IV/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERANGKAT HUKUM
Indonesia Belum Memiliki Perangkat Hukum HAM Kompas, 28-08-2000; VIII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERBUDAKAN
Perbudakan Wabita melanggar HAM, Hentikan Pengiriman TKW Media Indonesia, 27-07-2000; XVIII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PEREMPUAN - KEKERASAN
Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan : Upaya Mewujudkan Mekanisme HAM Asean Suara Pembaruan, 08-07-2004; XII/1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERJANJIAN INTERNASIONAL JUWANA, Hikmahanto Perjanjian Internasional Bidang HAM Kompas, 22-10-2004; II/1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERKARA - PENYELESAIAN ARINANTO, Satya Urgensi segera dibentuknya Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Kompas, 10-06-2002; VII/6-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERLINDUNGAN
Perlindungan HAM Belum Menggembirakan Suara Karya, 02-01-2004; X/3-6 HAK ASASI MANUSIA
Perlindungan HAM harus tegas
Suara Karya, 22-02-2000;XII/6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERMASALAHAN ADHITAMA, Tuti HAM, Kontroversi tak kunjung habis Media Indonesia, 28-02-2004; IV/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERPU - PENOLAKAN
DPR Tolak Perpu Peradilan HAM Kompas, 03-02-2000; VIII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERSIDANGAN
Kasus Bantaqiah Disidangkan Bulan ini Berita Buana, 09-02-2000; III/3-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - PERTAHANAN - TNI HENDARDI HAM, Pertahanan, dan TNI Suara Pembaruan, 09-09-2004; VIII/3-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - POLISI
Sepanjang Patuhi Norma Hukum, Polisi Jangan Takut Langgar HAM Kompas, 24-11-2000; XVIII/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - POLITIK WIDYAATMAJA, Josef P HAM, Antara Komoditas Politik dan Kebijakan Luar Negeri Suara Karya, 10-03-2004; IX/ 1-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - POLRI
Sikap Aparat Hadapi Demo Brutal'Polri Maju Kena Mundur Kena" Republika, 06-06-2000; VII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RASIALISME
Sosok Le Pen dan Fortuyn perlihatkan bahaya rasialisme Kompas, 10-05-2002; IV/1-2 HAK ASASI MANUSIA
HAM - REFORMASI WIBISONO, Christianto Reformasi Vs SARS, 1:1? Suara Pembaruan, 04-05-2004; VIII/3-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - REKOMENDASI
Jalan Masih Panjang Wujudkan Rekomendasi Komnas HAM Suara Pembaruan, 01-02-2000; IV/3-6 HAK ASASI MANUSIA
Wiranto Terima Rekomendasi jika Mengacu Kebenaran Suara Pembaruan, 02-02-2000; III/1-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - REKONSILIASI
RI-Timor Leste pilih Rekonsiliasi Kasus HAM tak kelevel internasional Bisnis Indonesia, 16-08-2004; VII/3-7 HAM - REKONSILIASI
NABABAN, Asmara Dahulukan Kebenaran dan Keadilan Republika, 20-09-2000; XVI/4-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RENCANA AKSI
RAN HAM harus ditunjau lagi Media Indonesia, 05-08-2000; V/3-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RUU - BERLAKU SURUT
Tiada Batas Berlaku Surut dalam RUU Pengadilan HAM Kompas, 04-11-2000; XI/1-4 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RUU - PENGADILAN
Beberapa Ketentuan dalam RUU Pengadilan HAM Republika, 14-06-2000; XVI/1-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RUU - PERADILAN
Naskah sedang dipelajari PBB RUU Peradilan HAM siap didiskusikan Media Indonesia, 16-02-2000; XII/1 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RUU KEPOLISIAN
Benyamin Mangkoedilaga : Tak Perlu Pasal HAM Dalam RUU Kepolisian Suara Karya, 19-03-2001;X/1-5 HAK ASASI MANUSI
HAM - RUU PENGADILAN
Hal-hal Khusus di RUU Pengadilan HAM Republika, 08-11-2000; VII/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - RUU PENGADILAN - BERLAKU SURUT Draf IV RUU Pengadilan HAM, Harus Berlaku Surut dalam Jangka Waktu Tertentu Kompas, 21-01-200; IX/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - SAKSI Tim HAM Perwira TNI Sulit Dapat Saksi Kompas, 23-01-2000; I/7-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - TANGGUNG JAWAB Yan Juanda Tim Advokasi HAM TNI: Kesalahan tak bisa epenuhnya dibebankan ke Wiranto Berita Buana, 04-09-2000; III/1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - TAP MPRS PRIJANTO HAM dan TAP MPRS XXV/1966 Media Indonesia, 10-07-2003; VI/3-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - TAPOL/NAPOL - PELEPASAN Gus Dur Harus segera Lepaskan Tapol/Napol Lain Kompas, 13-02-2000; IX/1-6 HAK ASASI MANUSIA
HAM - TERORISME
PERWITA, Agung Banyu Isu HAM dan Redefinisi Konsep Keamanan Media Indonesia, 27-01-2003; XV/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - TERORISME - STANDAR GANDA MANDARI, Syafinuddin Al Stigma Teroris dan HAM Berstandar Ganda Kompas, 26-09-2001; IV/3-7 HAK ASASI MANUSI
HAM - TIMOR LESTE
Potret HAM di Timor Leste Tempo, 24-05-2004; V/2-9 HAK ASASI MANUSIA
HAM - TNI - KPP ARINANTO,SATYA Ketika TNI Menolak Panggilan KPP HAM Kompas, 14-01-2001; VII/ HAK ASASI MANUSI
HAM - TRISAKTI
Aksi Mahasiswa di Kejagung diwarnai insiden Kompas, 08-05-2002; VII/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UNJUK RASA
Unjuk Rasa, Perlu Tempat atau Perlu Didengar?
Kompas, 15-03-2000; XVIII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UU
Pakar HAM Asing Nilai UU KKR Indonesia Lemah Media Indonesia, 26-02-2005; VII/4-7 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UU - PENGADILAN
Pengadilan HAM baru akan dibentuk setelah ada UU Kompas, 03-02-2000; VII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UU - PERLINDUNGAN
Terbitkan UU Perlindungan Anak Komnas PA Desak Pemerintah Suara Pembaruan, 06-01-2000; XVIII/3-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UUD
4 Pasal HAM Akhirnya Dicoret dari UUD Tempo, 27-04-2004;II/2-7 HAK ASASI MANUSIA HAM – KONSTITUSI
Langkah Mundur, Penghapusan Pasal-pasal HAM di Konstitusi Suara Pembaruan, 10-04-2004;III/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UUD '45
HAM belum Mendapat Tempat di UUD '45 Republika, 06-07-2000; III/1-6 HAK ASASI MANUSIA
lrasid: HAM Belum Mendapat Tempat Dalam UUD '45 Suara Karya, 06-07-2000; XI/6-8 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UUD '45 - AMANDEMEN
Amandemen Pasal 28 UUD '45 tidak Halangi Pengusutan HAM Media Indonesia, 08-09-2000; V/1-2 HAK ASASI MANUSIA
Pasal-pasal HAM dalam Perubahan kedua UUD 1945, Berat Muatan Politik, perlu Perombakan Kompas, 26-08-2000; VII/1-5 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UUD - PENGHAPUSAN Langkah Mundur, Penghapusan Pasal-pasal HAM di Konstitusi Suara Pembaruan, 10-04-2004;III/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM - UUD'45 - AMANDEMEN
Amandemen soal HAM Keliru Mengganggu Proses Demokrasi Media Indonesia, 18-08-2000; VI/1-3 HAK ASASI MANUSIA
HAM -= PENEGAKAN BINAWAN, Al Andang L HAM Yang Melegakan Kompas, 10-12-2004; XLI/5-9 HAK ASASI MANUSIA
HM - PENGGUSURAN MUJIRAN, Paulus Penggusuran, Problem Hak Asasi Manusia Suara Karya, 10-12-2003; V/2-6 HAK ASASI MANUSIA
HUKUMAN MATI - NARKOBA Prof.Dr. Tb Ronny R. Nitibaskara : Hukuman Mati Efektif untuk Peredaran Narkoba Kompas, 13-01-2000; XV/1-6 HAK ASASI MANUSIA
KEMANUSIAAN - OPERASI MILITER
YUDHOYONO, Susilo Bambang Operasi Berbasis Kemanusiaan Republika, 28-04-2003; V/2-5 HAK ASASI MANUSIA
MAHKAMAH AGUNG - FATWA
Jaksa Agung Dapat Usulkan MA Keluarkan Fatwa Soal Soeharto Suara Pembaruan, 10-05-2000; III/3-8 HAK ASASI MANUSIA
MPR/DPR - PENEGAKAN HAM MPR/DPR ciptakan Penjara bagi Pemerintah Soal Penehakan HAM Suara Pembaruan, 05-09-2000; III/2-7 MPR/DPR CIPTAKAN PENJARA BAGI PEMERINTAH SOAL PENEHAKAN HAM
NARAPIDANA - PENGAMANAN
Depkumdang Hadapi Dilema dalam Membina Narapidana Republika, 28-04-2000; III/7-8 HAK ASASI MANUSIA
OTONOMI KHUSUS - MAJELIS RAKYAT PAPUA Soal Majelis Rakyat Papua, Siapa yang tidak memahami UU Otsus Papua ? Suara Pembaruan, 03-02-2003; II/3-8 HAK ASASI MANUSIA
PELANGGARAN - ASAS RETROAKTIF Draf UUD 1945 Komisi Konstitusi; Asas Retroaktif Berlaku untuk Pelanggaran HAM Berat Republika, 05-05-2004; XI/1-4 HAK ASASI MANUSIA
PERSIDANGAN - TUDUHAN
Sidang Anwar Ibrahim Staf Mahathir Dituduh Bersengkongkol Republika, 12-02-2000; XII/1 HAK ASASI MANUSIA
POLRI - NARKOBA
279 Polri Pemakai Narkoba Suara Karya, 04-01-2000; X/4-7 HAK ASASI MANUSIA
PRESIDEN - YAYASAN - KEANGGOTAAN
Presiden diminta sensitif terhadap Perasaan Rakyat Republika, 15-10-2000; II/1-4 HAK ASASI MANUSIA
REKONSILIASI - KEADILAN HENDARDI Menghadapi Masalah Lalu; Rekonsiliasi atau Keadilan? Kompas, 11-05-2001; IV/5-9 HAK ASASI MANUSIA
REKONSILIASI - RESOLUSI
Islah, Resolusi Konflik untuk Rekonsiliasi Kompas, 16-2001; IV/5-9;V/1-3 HAK ASASI MANUSIA
TERORISME - KULTURAL - REGIONAL BASWEDAN, Anies Rasyid Terorisme : Kultural dan Rasional Republika, 15-07-2003; II/2-5 HAK ASASI MANUSIA
UU - BISNIS ECERAN
Menata Bisnis Eceran Melalui Perangkat Undang-Undang Bisnis Indonesia, 12-03-2003; IV/ 1-4 HAK ASASI MANUSIA
SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA UNTUK PELAYANAN PUBLIK (INFORMASI BUKU HAK ASASI MANUSIA)
342.7 Ind Indonesia. Fakultas Hukum Undip l Laporan akhir penelitian pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai dukungan politik luar negeri / oleh Tim Fakultas Hukum Undip. -- Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1991. 232 hlm.; 28 cm. 1. HAK ASASI - LAPORAN PENELITIAN I. Jdl
342.7(100) Sim Simorangkir, J.C.T. n Naskah akademis peraturan perundangundangan tentang hak dan kewajiban asasi manusia / oleh Team di bawah pimpinan J.C.T. Simorangkir. -Jakarta : BPHN, 1983. 23 hlm.; 28 cm. 1. HAK AZASI - NASKAH AKADEMIS I. Jdl
341.231.14 Ind Internasional human rights : contemporary issues / Edited by Jack L. Nelson and Vera M. Green. -- New York : Stanfordville, 1980. xiii, 350 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA II. NELSON, JACK L.
343.3 Per Percakapan tentang undang-undang subversi dan hak asasi manusia / editor Kons Kleden; Imam Waluyo. -- Jakarta : Leppenas, 1981. 250 hlm.; 21 cm. 1. KEGIATAN SUBVERSI I. KLEDEN, KONS II. WALUYO, IMAM
347.921.8 Sil Silaban, Sintong a Advokat muda Indonesia : dialog tentang hukum, politik, keadilan, hak asasi manusia, profesionalisme advokat dan liku-liku keadvokatan / Sintong Silaban; Aldentua Siringoringo; Susy Mahyudiarni Devianty. -- Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992. 209 hlm.; 21 cm. 1. BANTUAN HUKUM I. Jdl II. Siringoringo, Aldentua
342.7(100) Dav Davidson, Scott h Hak asasi manusia / Scott Davidson; penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka. – Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1994. xvi, 298 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI I. Jdl II. Pujaatmaka, A. Hadyana
242.7(100) Set Setiardja, A. Gunawan
h
Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideology Pancasila / A. Gunawan Setiardja. -- Cet. 1. -- Yogyakarta : Kanisius, 1993. 186 hlm.; 21 cm. 1. HAK AZASI DAN PANCASILA I. Jdl
342.7(08) Dav Davies, Peter h Hak-hak asasi manusia / penyunting Peter Davies, penerjemah A. Rahman Zainuddin. -- Ed. 1. -- Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994. xxxvi, 266 hlm.; 221 cm. 1. HAK ASASI - KUMPULAN KARYA I. Jdl II. Zainuddin, R. Rahman
342.7(100) Dek Deklarasi hak-hak asasi manusia (Universal declaration of human rights) ditinjau dari segi pancasila dan UUD 1945 atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa (suatu pandangan umum Universitas Islam Jakarta)/ disusun oleh Tim Pengkajian Fakultas Hukum dibawah Koodinasi Lembaga Penelitian UID. -- Jakarta : Universitas Islam, 1994. iii, 168 hlm.; 23 cm. 1. HAK AZASI
342.7(100) For Forsythe, David P. h Hak-hak asasi manusia dan politik dunia / David P. Forsythe. -- Ed. 2. –
Bandung : Angkasa, 1993. xxi, 400 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI I. Jdl
342.7(100) Hak Hak asasi manusia dalam Hindu / editor Wayan Supartha. -- Denpasar : Pustaka Manikgeni, 1994. vii, 179 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI II. SUPARTHA, WAYAN
348.97 Maw Mawdudi, Mawlana Abul A'la h Hak-hak asasi manusia dalam Islam / Mawlana Abul A'la Mawdudi. -- Jakarta : Bumi Aksara, 1995. xii, 147 hlm.; 21 cm. 1. HUKUM ISLAM I. Jdl.
343.4 Pra Prakoso, Joko e Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana / Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto. -- Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. 142 hlm.; 21 cm. 1. EUTANASIA I. Jdl. 341.44 Bud Budiarto, M. m Masalah ekstradisi dan jaminan perlindungan atas hak-hak azasi manusia / M. Budiarto. -- Cet.1. – Jakarta : Ghalia, 1980.
110 hlm.; 21 cm. 1. EKSTRADISI DAN HAK ASASI I. Jdl
342.7(100)(047.31) Dia Dianggoro, Wiratmo p Pembahasan perkembangan pembangunan hukum nasional tentang perlindungan hak asasi manusia dalam hukum / Wiratmo Dianggoro. -- Jakarta : BPHN, 1995. 218 hlm.; 29 cm. 1. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA I. Jdl 342.7 Bah Bahar, Saafrudin h Hak asasi manusia: analisis komnas HAM dan jajaran hankam / ABRI / Saafroedin Bahar. -- Cet. 1. -- Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996. xv, 162 hlm.; 18 cm. 1. HAK AZASI I. Jdl 342.7(100) Eff Effendi, A. Masyhur d Dimensi / dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional / H.A. Masyhur Effendi. -- Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994. 183 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI I. Jdl. 342.7 Sal Saleh, Ruslan p Penjabaran Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 dalam Perundangundangan RI Umumnya tentang hak-hak asasi manusia khususnya / oleh Roeslan Saleh; diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman. -- Jakarta : BPHN, 1995.
78 hlm.; 28 cm. 1. HAK ASASI I. Jdl. III. Saleh, Ruslan
342.7(100)(094) Dew Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia p Proses pembahasan rancangan undangundang tentang hak asasi manusia / Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI. -- Jakarta : Sekretariat [tsb.], 2001. 2 jld.; 24 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl II. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
342.7(100) Lev Levin, Leah h Hak-hak asasi manusia tanya jawab / Leah Levin; penerjemah Ny. Nartono. – Jakarta : Pradnya Paramita, 1997. – (Judul Asli: Human Rights Questions and answers). xv, 98 hlm.; il.; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl II. Ny. Nartono 342.7(100) Inv Investigasi pelanggaran HAM panduan Untuk investigasi hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan seketika / Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. – Jakarta : Lembaga Studi , 1996. – (Judul Asli: Mannual on effective prevention and investigation of extra legal). xi, 113 hlm.; il; 21 cm.
1. HAK ASASI MANUSIA I. LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
342.7(100) Hak Hak asasi manusia dalam perspektif budaya Indonesia / komisi nasional hak asasi manusia. -- Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997. xx, 213 hlm.; 22 cm. 1. HAK ASASI
341.231.14 Kon Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia d Deklarasi vienna dan program aksi Juni 1993 / konferensi dunia hak asasi manusia. -- Jakarta : Komnas HAM, 1997. vi, 125 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI - KONFERENSI 2. DEKLARASI VIENNA 1993 I. Jdl
321 Mah g
Mahendra, Oka Gugatan dari senayan tentang pemilu, DPR, HAM, Kolusi dan Korupsi / Oka Mahendra; Penyunting: Putu Setia. – Denpasar : Pustaka Manikgeni, 1996. viii, 231 hlm.; 21 cm. 1. POLITIK DAN PEMERINTAHAN I. Jdl II. Setia, Putu
341.231.14 Kon Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia d Deklarasi vienna dan program aksi Juni 1993 / konferensi dunia hak asasi manusia. -- Jakarta : Komnas HAM, 1997. -- (Judul asli : "World Conference on Human Right, the Vienna Declaration and Programme June 1993"). vi, 125 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI - KONFERENSI 2. DEKLARASI VIENNA 1993 I. Jdl.
342.7(100) Dok Dokumen-dokumen pokok mengenai hak asasi manusia / disunting oleh Ian Brownlie. -- Jakarta : UI – Press, 1998. 1. HAK ASASI MANUSIA I. BROWNLIE, IAN
342.7(100)
Hak
Hak-hak asasi manusia dan media / penyunting Robert Haas; penterjemah : Hermoyo. -- Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998. xx, 146 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI I. HAAS, ROBERT II. HERMOYO
342.7(100) Hak H.A.M. dalam bingkai pembangunan dan demokrasi /editor: Eggi Sidjana; Ali Sofwan Husein. -- Jakarta : Cides, 1997. iv, 109 hlm.; 34 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA 2. DEMOKRASI I. SUJANA, EGGI II. HUSEIN, ALI SOFWAN
342.7(100)+327 Bae Baehr, Peter R. h Hak-hak asasi manusia dalam politik luar negeri / Peter R. Baehr; penterjemah Somardi. -- Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998. – (Judul asli : The Role of Human Rights in Foreign Policy). x, 232 hlm.; Lamp.; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA 2. POLITIK LUAR NEGERI I. Jdl II. Somardi
343.13+342.7(100) Aji Aji,Indriyanto Seno p Penyiksaan dan HAM dalam perspektif
KUHAP / Indriyanto Seno Aji. -- Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998. viii, 142 hlm.; 21 cm. 1. HUKUM ACARA PIDANA 2. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl
343.1 SUB Subekti, R p Perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP / oleh R. Subekti. -- Cet.2. – Jakarta : Pradnya Paramita, 1994. vii, 60 hlm. ; 21 cm. 1. HAK ASASI - PERLINDUNGAN I. Jdl
342.7(100) Nic Nickel, James W. h Hak asasi manusia: refleksi filosofis atas deklarasi universal hak asasi manusia / James W. Nickel. -- Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996. ix, 355 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI I. Jdl.
342.7 Set Setiarja, H. Gunawan h Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila / H. Gunawan Setiardja. -Yogyakarta, Kanitius, ... 186 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl 323 Bac m
Bachriadi, Dianto Merana di tengah kelimpahan: pelanggaran– pelanggaran HAM pada industri pertambangan di Indonesia / Dianto Bachriadi. -- Jakarta :
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1998. xxiii, 267 hlm.; 21 cm. 1. POLITIK EKONOMI I. Jdl.
342.7(100) Hak Hak asasi manusia, sebuah pengantar / editor George Claeh dan Kathleen Hug; penterjemah Th. Hermaya. -- Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998. – (Introduction to Human Rights, U.S. Information Ageney). viii, 151 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI I. GEORGE, CLACK II. HUG, KATHLEEN
342.7(100) Sub Subekti, R. p Perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP / oleh R. Subekti. -- Cet. 2.. – Jakarta : Padnya Paramita, 1994. vii, 60 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl
342.7.100 Sal Saleh, Ruslan p Penjabaran pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam perundang-undangan R.I. umumnya tentang hak-hak asasi manusia khususnya : makalah disampaikan pada Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan
Hukum sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II pada tanggal 18-21 Juli 1995 di Jakarta / oleh Roeslan Saleh; Badan Pembinaan Hukum Nasional. -Jakarta : Badan [tsb.], 1995. 78 hlm.; 28 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl. II. Badan Pembinaan Hukum nasional
343.13+342.7(100) Ham Hamzah, A. p Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana / A.Hamzah; Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta : Badan [tsb.], 1985. v, 146 hlm. ; 28 cm. 1. HUKUM ACARA PIDANA - PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI I. Jdl
Tob p
Tobing, Raida L Prosiding lokakarya III hak asasi manusia (HAM) tanggal 2-4 Desember 1997 Tema "Membangun Jaringan Kerjasama Dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia" / oleh Raida L Tobing. – Jakarta : Sn, 1997. iii, 57 hlm. ; 28 cm Lamp.
1. HAK ASASI I. Jdl 342.7(100)(047.3) Bad Badan Pembinaan Hukum Nasional l Laporan akhir penelitian hukum tentang aspek hukum dalam pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia / oleh tim di bawah pimpinan Loebby Loqman; Badan Pembinaan Hukum Nasional. – Jakarta : Badan [tsb.], 2000. 1. HAK ASASI MANUSIA
I. Jdl. II. Loqman, Lubby
341.231:14 Fel Feliciano, Myrna S h Human rights documentation / Myrna S Feliciano. -- Philippine : Law Journal, 1980. 246 hlm.; 21 cm 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl.
342.7(100) Nas Nasution, Adnan Buyung b Beberapa catata tentang masalah pengakuan de jure dan perwujudan de facto hak-hak asasi manusia : kertas kerja kecil disampaikan pada pertemuan pembahasan konsep hak-hak asasi manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional / oleh Adnan Buyung Nasution. -- Jakarta : Badan [tsb.], 1982. 23 hlm.; 30 cm. 1. HAK ASASI I. Jdl. 343.13 Ham Hamzah, A. p Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana / A. Hamzah. -- Cet. 1. – Bandung : Binacipta, 1986. xi, 103 hlm.; 24 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl.
342.7(100)(047) Lem Lembaga Bantuan Hukum l Laporan keadaan hak-hak asasi manusia di Indonesia / editor T.Mulya Lubis; Fauzi Abdullah. -- Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum, 1979. 72 hlm.; 22 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA - LAPORAN I. Jdl. II. Lubis, T. Mulya
342.7(4) Bed Beddard, Ralph h Human rights and Europe / Ralph Beddard. -- Ed. 2. -- London : Sweet 7 Maxwell, 1980. – (Modern legal studies). vii, 217 hlm.; 19 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl
342.727 Win Winstanley, Gerrard l The law of freedom INA platform or, true magistracy restored / by Gerrard Winstanley; edited Robert W. Kenny. – New York : Schocken Books, 1973. 152 hlm.; 20 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl
342.7(100) Dam Damian, Eddy r The Rule of law dan praktek-praktek penahanan di Indonesia / disusun oleh Eddy Damian. -- Bandung : Alumni, 1969. xii, 291 hlm.; 22 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl
342.7(910) Nan Naning, Ramdlon c Cita dan citra hak-hak asasi manusia di Indonesia / Ramdlon Naning. -- Ed. 1. – Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1983. xvi, 186 hlm.; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl
342.7(91) Fer Fernando, Enrique M. i Implementation of internationally protected human right within nations : The Philippine situation / Enrique M. Fernando. -- Manila : University of the Philippines law Center, 1977. 73 hlm.; 23 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA - PHILIPINA I. Jdl
342.7(100) Kus Kusumah, W. Mulyana
h
Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia suatu pemahaman kritis/oleh Mulyana W. Kusumah. – Bandung : Alumni, 1981. viii, 142 hlm. ; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl.
342.7(100) Man Mansur, Moh. Tolchah h Hukum, negara, masyarakat, hak-hak asasi manusia dan Islam/oleh Moh. Tolchah Mansoer. –- Bandung : Alumni, 1979. 165 hlm. ; 21 cm. 1. HAK ASASI MANUSIA I. Jdl.
343.13 Sub Subekti, R p Perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP / oleh R. Subekti. -- Jakarta : Pradnya Paramita, 1984. 73 hlm. ; 21 cm. 1. HUKUM ACARA II. Jdl
