PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN. Oleh : AFRISCA MIRANTI

TUGAS AKHIR

PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN

Oleh :

AFRISCA MIRANTI 062102112

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Afrika Miranti : Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan, 2009.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA

: AFRISCA MIRANTI

NIM

: 062102112

PROGRAM STUDI : D-III AKUNTANSI JUDUL

: PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN

Tanggal :...........................2009

Ketua Program Studi D-III Akuntansi

(Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, Ak) NIP. 131 568 370

Tanggal :...........................2009

DEKAN

(Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec) NIP. 131 285 985


PENANGGUNG JAWAB TUGAS AKHIR

NAMA

: AFRISCA MIRANTI

NIM

: 062102112

PROGRAM STUDI : D-III AKUNTANSI JUDUL

: PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN

Medan, .........................2009 Menyetujui Pembimbing

(Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, Ak) N I P. 131 568 370


Kata Pengantar

Assalamualaikum, Wr, Wb. Tiada senandung kata yang terindah di Qalbu, selain ungkapan kehadirat Allah SWT, yang dengan taufik dan hidayah-Nya serta shalawat beriring salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan” Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhirnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik ditinjau dari segi materi maupun dari segi tata bahasa. Meskipun demikian, besar harapan Peneliti semoga penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi akademis atau Peneliti, perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan. Proses penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.


4. Bapak Darma Pala Bangun, selaku Kepala Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan dan Bapak Musriadi, SH, selaku Ka.Sub.Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan serta seluruh Staff dan Pegawai atas kesediaannya dalam memberikan informasi yang diperlukan dan membantu Peneliti untuk melakukan Riset sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 5. Teristimewa untuk orang selalu Peneliti cintai, sayangi, dan hormati Ayahanda Hasan Basri Lubis dan Ibunda Sumiati, yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada Peneliti. Dengan bantuan dan dukungan yang telah Peneliti dapatkan baik moril maupun materil, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa mohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Amin Ya Rabbal Alamin. Medan,

Juni 2009

Peneliti

(Afrisca Miranti)


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................... iii BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Permasalahan ............................................................................ 2 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.................................................. 3 D. Sistematika Penelitian ............................................................... 3 1. Jadwal Penelitian……… ..................................................... 3 2. Laporan Penelitian……....................................................... 4 BAB II : PROFIL PERUSAHAAN ............................................................ 6 A. Sejarah Umum Perusahaan……….. .......................................... 6 B. Struktur Organisasi……………….. .......................................... 14 C. Job Description ......................................................................... 16 D. Jaringan Usaha/ Kegiatan.......................................................... 16 E. Kinerja Usaha Terkini ............................................................... 18 F. Rencana Kegiatan ..................................................................... 18 BAB III : TOPIK PENELITIAN ............................................................... 20 A. Pengendalian Internal Pengeluaran Kas..................................... 20 1. Pengendalian Internal .......................................................... 20 2. Unsur-unsur Pengendalian Internal ..................................... 20 3. Pengeluaran Kas ................................................................. 21 4. Kas… ................................................................................. 21 5. Jenis-jenis Pengeluaran Kas ................................................ 22


6. Tujuan Internal Pengeluaran Kas ......................................... 23 7. Pengendalian Internal yang Baik ......................................... 23 B. Analisis dan Evaluasi Pengendalian Internal Pengeluaran Kas .. 24 1. Pengendalian Internal Pengeluaran Kas .............................. 24 2. Prosedur Pengeluaran Kas .................................................. 26 3. Penerapan Kebijaksanaan Pengeluaran Kas ........................ 27 4. Sistem Pencatatan Pengeluaran Kas ................................... 28 5. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Kwitansi ............................................................................ 29 6. Dokumen Sumber dan Dokumen Pendukung ..................... 31 BAB IV : PENUTUP ................................................................................... 37 A. ............................................................................................Kesimpul an ............................................................................................. 37 B..............................................................................................Saran 38 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Melihat semakin majunya teknologi dan merebaknya informasi yang berkembang saat ini, banyak bermunculan perusahaan milik Negara maupun milik swasta di mana perusahaan semakin besar dan berkembang baik dalam usaha jasa, perdagangan, dan usaha manufaktur. Dengan meninjau keadaan tersebut maka muncullah suatu sistem akuntansi tentang pengendalian internal pengeluaran kas, di mana apabila perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran kas akan dapat memberikan informasi penting dalam pengambilan keputusan dan mengadakan ramalan tentang masa depan perusahaan serta kebijaksaan perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kas sehingga terhindar dari penyimpangan pengendalian pengeluaran kas yang dilakukan oleh karyawan yang menyebabkan perusahaan menderita kerugian di masa yang akan datang. Tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan, dari laba atau keuntungan tersebut maka perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup serta dapat meningkatkan efektifitasnya. Pengendalian internal dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah merupakan salah satu fungsi penting yang dilakukan pimpinan atau manajemen untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas perusahaan terhadap rencana-rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu supaya perusahaan dapat berjalan lebih lancar secara efektif, efisien, dan terarah, sehingga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana. Dengan menyusun anggaran kas terlebih dahulu pada awal


periode maka perusahaan akan mempunyai pedoman untuk menentukan jalan kas yang dikeluarkan selama periode tersebut. Selain itu, perusahaan perlu menetapkan sistem dan prosedur sebagai dasar pelaksanaan operasi dan administrasi, karena dapat mengurangi terjadinya penyelewengan kas di dalam perusahaan dan prosedur merupakan suatu urutan klerikal yang biasanya melibatkan orang di dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk manajemen dengan penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang. Manfaat yang diperoleh dari pengendalian adalah untuk memberikan pengawasan akuntansi terhadap masing-masing bagian dan menghemat biaya administrasi dan operasional dari perusahaan itu sendiri. Pengendalian sistem akuntansi tersebut haruslah sedemikian rupa, sehingga mampu menjaga harta dan mengawasi kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka Peneliti sangat tertarik untuk meneliti Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan.

B. Permasalahan Dalam melakukan penelitian, Peneliti akan menguraikan permasalahan sebagai bahan pembahasannya dan penelitiannya. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat Peneliti simpulkan dalam merumuskan masalah ini adalah : apakah pengendalian internal pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan sudah diterapkan secara efektif.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:


1.

untuk mengetahui apakah pengendalian internal pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan sudah efektif,

2.

untuk mengetahui jenis pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan,

3.

untuk mengetahui peranan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan dalam hal pengendalian internal pengeluaran kasnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1.

sebagai bahan masukan bagi peneliti mengenai pengendalian internal pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan,

2.

sebagai bahan masukan untuk memperbaiki pengendalian internal pengeluaran kas bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan berupa saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

3.

sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan peneliti sejenis dalam masalah yang sama.

D. Sistematika Penelitian Sistematika penelitian terdiri dari jadwal penelitian dan laporan penelitian. 1. Jadwal Penelitian Jadwal penelitian terdiri dari : tempat dan waktu.


Tempat

:Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan.

Waktu

:Tanggal 12 Mei 2009 sampai 22 Mei 2009.

Berikut ini akan disajikan jadwal observasi peneliti:

No.

Kegiatan

Mei / Minggu I II III IV

A. Persiapan Pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan topic tugas akhir. Bimbingan untuk pelaksanaan tugas akhir. B. Pelaksanaan

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8 9. 10.

Bimbingan untuk pengolahan data perusahaan. Pengolahan data perusahaan dalam penyusun tugas akhir. C. Bimbingan Bimbingan untuk penulisan BAB I tugas akhir. Bimbingan untuk penulisan BAB II tugas akhir. Bimbingan untuk penulisan BAB IIII tugas akhir. Bimbingan untuk penulisan BAB IV tugas akhir. Bimbingan tahap akhir dalam penyusunan tugas akhir. Penyempurnaan tugas akhir.

2. Laporan Penelitian Laporan penelitian terdiri dari empat bab yaitu : pendahuluan, profil perusahaan, topik penelitian, dan penutup. Pada bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu : jadwal penelitian dan laporan penelitian. Pada bab profil perusahaan diuraikan mengenai : sejarah ringkas perusahaan, struktur organisasi, job description, jaringan usaha/ kegiatan, kinerja usaha terkini, dan rencana kegiatan. Pada bab topik penelitian diuraikan mengenai: pengendalian internal pengeluaran kas, yang


terbagi menjadi : pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal, pengeluaran kas, jenis-jenis pengeluaran kas, tujuan internal pengeluaran kas, dan pengendalian internal yang baik serta analisa dan evaluasi pengendalian internal pengeluaran kas yang terbagi menjadi: pengendalian internal pengeluaran kas, prosedur pengeluaran kas, penerapan kebijaksanaan pengeluaran kas, sistem pencatatan pengeluaran kas, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan kwitansi. Pada bab penutup diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.


BAB II PROFIL BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN

A. Sejarah Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan Tanggal 27 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 dilakukan penyempurnaan lagi atas Kabinet Dwikorra yang telah disempurnakan sehingga Kementrian Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi yang dikepalai oleh seorang Deputi Mentri dan berda di dalam lingkungan Kementrian Perhubungan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan. Tanggal 25 Juli 1966 dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 Kabinet Ampera Departemen Pos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan. Di awal permulaan Orde Baru Ditjen Postel belum mempunyai Kantor sama sekali. Untuk sementara karyawan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi berkantor di Gedung Telekomunikasi Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Tanggal 27 September 1970 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Postel yang ke-25. Ditjen Postel pinda h menempati Gedungnya di Jalan Kebon Sirih No. 37 Jakarta Pusat, kemudian pindah ke Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat 17, Jakarta 10110. dalam surat keputusan Mentri Perhubungan No. 415/U/Phb-75 khusus yang menyangkut “Tugas Pokok dan Fungsi” Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi pasal 613 berbunyi : tugas pokok Direktorat Jendral Postel ialah : menyelenggarakan sebagian tugas pokok


Departemen

Perhubungan

di

bidang

Pos

dan

Telekomunikasi

berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 614 dijelaskan : untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 613 Direktorat Jenderal mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, 2. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, 3. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menampung bidang penelitian dan pengembangan Pos dan Telekomunikasi, dinbentuklah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, (L.P.P. Postel), yang mempunyai tugas pokok : menunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, ialah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan dalam bidang teknologi. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi berfungsi sebagai berikut : 1. pemberi nasehat teknis kepada Direktur Jenderal Postel, 2. pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional penelitian dan pengembangan, 3. pembina pengaturan yang meliputi yang bersifat teknis operasional penelitian dan pengembangan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan untuk melakukan arah pembangunan Pos dan Telekomunikasi di Indonesia.


Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi tersebut berkedudukan di Jl. M. Toha 77 Bandung. Pada tanggal 17 Februari 1967 Bengkel Pusat dan Laboraturium P.N. Telekomunikasi diserahterimakan kepada Ir. Muchtil Joenoes sebagai Kepala pada Lembaga. Pada tahun 1968 diadakan kerja sama teknik antara Perum Telekomunikasi dengan Siemens AG untuk mengadakan peralatan telekomunikasi yang memerlukan sarana/ unsur “Industri”. Tugas untuk merealisasikan kerja sama tersebut diserahkan kepada L.P.P. Postel. Dengan adanya unsur “Industri” dalam tugas tersebut, maka status L.P.P. Postel berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Postel, disingkat LPPI POSTEL. Untuk meningkatkan aktivitas di bidang produksi, diadakan kerja sama teknik antara LPPI dengan JRC di bidang radio telekomunikasi. Dengan tersedianya kelengkapan faktor-faktor produksi dalam mendirikan suatu unit usaha yang bergerak di bidang industri

telekomunikasi

yang

berdiri

sendiri,

dikeluarkanlah

kebijaksanaan

pembentukan Proyek Industri Telekomunikasi terpisah dari LPPI Postel dalam tahun 1973. dalam tahun 1974 dibentuk suatu team untuk menilai dan merumuskan pemisahan kekayaan yang berasal dari ex Perum Telekomunikasi. Sebagai kelanjutan dari hasil kerja team tersebut lahirlah P.P. No. 34 tahun 1974 tentang persetujuan pendirian unit usaha dalam bidang industri telekomunikasi. Akhirnya dengan Akte Notaris Abdul Latif No. 322 didirikanlah P.T. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), disingkat PT. INTI yang secara organisator berada di bawah Departemen Perhubungan cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Pada tanggal 15 Januari 1976 L.P.P. Postel menyerahkan bidang penelitian dan pengembangan Telekomunikasi kepada Perum Telekomunikasi yang menampungnya di


Pusat Pendidikan, Penelitain, dan Pengembangan PN Pos dan Giro, dan di Pusat Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Perum Telekomunikasi. Lembaga Pendidikan Postel mula-mula dipimpin oleh seorang Direktur Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi disingkat Dirlemdik. Kemudian nama tersebut diganti dengan Kelapa Lembaga pendidikan Pos dan telekomuniksi desingkat Kalemdik. Dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15 Maret 1972 No. SK 108/U/1972 ditetapkan “Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Pokok-pokok Tata Kerja Departemen Perhubungan”. Dalam bulan April dan Mei 1972 oleh suatu Panitia di Ditjen Postel disusun perincian Struktur Organisasi Ditjen Postel termasuk Lembaga Pendidikan Postel. Sementara itu diajukan saran agar tugas-tugas pendidikan dan laitah ditangani langsung masing-masing perusahaan. Maka pada tanggal 15 Januari 1976 tugas-tugas pendidikan, latihan, penelitian, dan pengembangan diserahterimakan dari Lemdik Postel dan L.P.P kepada PN Pos dan Giro, dan Perum Telekomunikasi. Dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di bidang telekomunikasi, dengan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1969, Pemerintah menunjuk Menteri Perhubungan untuk atas nama Presiden memberikan bimbingan sehari-hari kepada Dewantel. Sejak saat itu berangsur-angsur tugas-tugas pemerintah di bidang telekomunikasi dikembalikan ke Departemen Perhubungan. Dengan Keputusan Presiden No. 13 tahun 1972 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 18/1975 fungsi Dewantel dikembalikan sebagai suatu badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan

kepada

Presiden

dalam

menetapkan

kebijaksaan

Pemerintah di bidang telekomunikasi. Tugas-tugas Dewan dalam bidang perizinan telekomunikasi dinyatakan dicabut dan penyelesaian hal yang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Dewan. Peninjauan


kedudukan Dewantel ini dilakukan dalam rangka penertiban dan penyempurnaan aparatur dan untuk efisiensi dan efektifitas kerja di bidang telekomunikasi. Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 145/U/Phb-75 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagai pelaksanaan dari keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974, maka Direktorat Jenderal Postel yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Perhubungan, mempunyai fungsi antara lain pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini, perjanjian di bidang penyelenggaraan telekomuniksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Postel sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi ini meliputi antara lain : 1. pencatatan penggunaan frekuensi untuk ABRI, 2. penyelenggaraan telekomunikasi oleh instansi Pemerintah, Perwakilan Diplomatik maupun Swasta. Pada tahun 1967 dengan instrusi Presiden R.I No. 17 tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga Bentuk Usaha Negara, antara lain diinstruksikan supaya semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan lainnya yang membawahi perusahaan-perusahaan Negara dalam segala bentuknya supaya mengadakan persiapan penertiban/ penyempurnaan/ penyederhanaan dari setiap Usaha Negara, di mana modalnya sebagian atau seluruhnya terdiri baik dari kekayaan Negara yang dipisahkan maupun dari anggaran Belanja Negara, yang berupa Perusahaan Negara (PLN, PPN, PDN, dan sebagainya), Perusahaan Daerah, Perseroan terbatas, Lembaga, Yayasan, dan lalin-lainya untuk diarahkan kepada 3 (tiga) bentuk pokok usaha Negara, yaitu :


1. usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) jawatan (Departemental Agency), 2. usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) umum (Public Corporation), 3. usaha-usaha Negara Perusahaan (Negara) perseroan (Public/ State Company). Dua tahun kemudian Presiden R.I menetapkan Undang-undang R.I No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1969 (Lembaga Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang. Bentuk-bentuk Usahausaha Negara yang dimaksud di atas dalam Undang-undang ini disingkat menjadi : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan), 2. Perusahaan Umum (Perum), 3. Perusahaan Perseroan (Persero). Berbeda dengan pendirian PN Pos dan Giro, dan PN Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berturut-turut No. 29 dan No. 30 tahun 1965 pada tanggal 6 Jili yang sama, perubahan status Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Umum pada kedua perusahaan itu tidak otomatis meskipun status PN (Perusahaan Negara) tidak ada lagi. Baru dalam tahun 1974 PN Telekomunikasi lebih dahulu menjadi Perum Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Peraturan Pemerintah itu didahului dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. Sk : 129/ U/ 1970 tanggal 28 April 1970 yang memutuskan dan menetapkan bahwa PN Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 dilanjutkan

sebagai

Perusahaan

Umum

Telekomunikasi

disingkat

Perum

Telekomunikasi. Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 28 April 1970. mulai 9 Maret 1978 PN Pos dan Giro berubah menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978.


Stuktur Sejarah Singkat Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

(Sumber: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit) B. Struktur Organisasi


Suatu perusahaan akan dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar dan efisien apabila adanya sarana manajemen berupa struktur organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuannya. Pekerjaaan di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dibagikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, di mana setiap anggota dari departemen dapat mengetahui tugas dalam pembagian kerja masing-masing dan juga lebih mudah melakukan pengendalian secara langsung kepada tiap-tiap bagian oleh pimpinan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi dapat mengetahui tempat dan fungsi masing-masing untuk bekerja dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan pokok yang digariskan. Adapun stuktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan yaitu sebagai berikut:


STRUKTUR BALAI MONITOR FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN

(Sumber: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit) C. Job Description


Adapun job description yang ada pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II terdiri dari: 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan. 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Perbaikan mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan/ pengaduan masyarakat, mengadakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio. 3. Seksi Pemantauan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan mengevaluasi data, penyusunan rencana, program, monitoring, dan penertiban terhadap pengguna spektrum frekuensi radio.

D. Jaringan Usaha/ Kegiatan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit kelas II Medan mempunyai wilayah kerja di Daerah Utara, terdiri dari 20 Kabupaten dan 8 Kota yang berjumlah 28 kabupaten/ Kota, dari potensi daerah yang ada hampir 90% sangat potensial di dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Adapun wilayah kabupaten dan kota yaitu sebagai berikut: 1. Kabupaten a. Labuhan Batu, b. Toba Samosir, c. Karo, d. Serdang Bedagai, e. Asahan,


f. Simalungun, g. Langkat, h. Deli Serdang, i. Tapanuli Selatan, j. Tapanuli utara, k. Batu Bara, l. Mandailing Natal, m. Pakpak Barat, n. Nias Selatan, o. Dairi, p. Nias, q. Humbang Hasundutan, r. Samosir, s. Padang Lawas, t. Tapanuli Tengah. 2. Kota a. Medan, b. Sibolga, c. Tebing Tinggi, d. Tanjung Balai, e. Pematang Siantar, f. Binjai, g. Padang Sidempuan, h. Teluk Dalam.


E. Kinerja Usaha Terkini Adapun kinerja usaha terkini yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yaitu: 1. peresmian penyediaan akses telepon pedesaan dan uji coba TV digital serta penggalakan program ACI (Aku Cinta Indonesia) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam puncak acara Hari Kebangkitan Nasional 2009, 2. terobosan Ditjen aplikasi telematika melalui penyediaan Community Access Points yang didukung bantuan baru bank dunia dalam pengembangan akses internet di daerah-daerah pedesaan.

F. Rencana Kegiatan Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan yaitu: 1. kegiatan monitoring, observasi, pengukuran teknis dan validasi data pengguna frekuensi, 2. kegiatan operasi penertiban spektrum frekuensi dan orbit satelit, 3. kegiatan gelar perkara penertiban frekuensi radio, 4. kegiatan operasional stasiun monitoring bergerak/ tetap, 5. penanganan gangguan frekuensi radio dan koordinasi stasiun tetap L-HF, 6. perawatan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 6, 7. perawatan kendaraan bermotor roda 2, 8. pemeliharaan gedung dan halaman stasiun monitoring, 9. pemeliharaan peralatan dan mesin,


10. pengadaan alat pemadam kebakaran (racun api), 11. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung (pembangunan pagar tanah untuk lokasi rumah pejabat.


BAB III TOPIK PENELITIAN

A. Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 1. Pengendalian Internal Pengendalian internal menurut perusahaan adalah pengendalian atau pengawasan terhadap anggaran di setiap pelaksanaan kegiatan, sedangkan menurut Murtanto (2005) pengendalian internal adalah proses, dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan, dirancang untuk memberi jaminan yang masuk akal sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut: a. efektifitas dan efisiensi operasi, b. reliabilitas pelaporan keuangan, c. kepatuhan pada hukum dan regulasi yang berlaku. 2. Unsur-unsur Pengendalian Internal Untuk menjamin agar pengawasan internal dapat berjalan dengan baik, seorang manajer harus mengetahui unsure-unsur pengendalian internal. Unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus dipengaruhi agar sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik. Menurut perusahaan, unsur-unsur yang harus dikendalikan adalah: a. struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, b. sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap anggaran yang diajukan, c. pegawai yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Menurut Niswonger, Warren, Reeve, Fess (2005) unsur-unsur pengendalian internal yaitu:


a. lingkungan pengendalian, b. penilaian resiko, c. prosedur pengendalian, d. pemantauan atau monitoring, e. informasi dan komunikasi. 3. Pengeluaran Kas Pengeluaran kas menurut perusahaan adalah setiap bentuk pengeluaran anggaran dari suatu instansi, sedangkan menurut Warren Reeve Fees (2005) pengeluaran kas adalah pengendalian internal atau pembayaran kas harus memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang otoritas. Di samping itu, pengendalian harus memastikan bahwa kas yang digunakan harus secara efisien, misalnya, pengendalian harus memastikan bahwa semua diskon yang bisa didapatkan, seperti diskon pembelian dan nota diambil oleh perusahaan. 4. Kas Kas menurut perusahaan adalah anggaran yang tersedia dalam suatu instansi, sedangkan menurut Lalu Hendry Yujana (1994) kas adalah alat pembayaran yang sah yang diterima sebesar nilai nominalnya. Kas dapat berupa dana kas kecil, uang kertas, uang logam, cek, dan instrument lainnya yang dapat diterima sebagai simpanan oleh bank sebesar nilai nominalnya. 5. Jenis-jenis Pengeluaran Kas Jenis pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan adalah: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. a. Belanja pegawai Adapun yang termasuk belanja pegawai yaitu pembayaran gaji dan honor.


b. Belanja barang Adapun yang termasuk belanja barang yaitu berupa pembelian keperluan kantor sehari-hari (pembelian ATK dan lain-lain). c. Belanja modal Adapun yang termasuk belanja modal yaitu pengeluaran kas untuk pengadaan pembangunan gedung dan fasilitas lainnya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (1996), pengeluaran kas terbagi menjadi tiga yakni : kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. a. Kegiatan operasional Adapun yang termasuk dalam kegiatan operasional meliputi: 1. kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual, 2. bunga yang akan dibayar atas utang perusahaan, 3. pembayaran pajak penghasilan, 4. pembayaran gaji. b. Kegiatan investasi Adapun yang termasuk dalam kegiatan investasi meliputi: 1. pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap, 2. pembelian investasi jangka panjang, 3. pemberian pinjaman pada pihak lain, 4. pembayaran untuk aktiva lain yang digunakan dalam kegiatan

produktif.

c. Kegiatan Pembiayaan Adapun yang termasuk dalam kegiatan pembiayaan meliputi: 1. pembayaran deviden dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik, 2. pembelian saham pemilik kembali (treasury stock),


3. pembayaran utang pokok dana yang dipinjam (tidak termasuk bunga karena dianggap sebagai kegiatan operasi). 6. Tujuan Pengendalian Internal Pengeluaran Kas. Tujuan pengendalian internal pengeluaran kas menurut perusahaan adalah untuk mengawasi penggunaan anggaran, sedangkan menurut Lalu Hendry Yujana (1994) tujuan dari pengendalian internal pengeluaran kas adalah untuk menjaga agar tidak timbul penyelewengan dan dapat tetap memelihara efisien operasi perusahaan. 7. Pengendalian Internal yang Baik. Pengendalian internal yang baik menurut perusahaan adalah setiap penggunaan anggaran wajib mengacu kepada program kerja tahunan, karena di dalam program kerja itu sendiri telah dicantumkan jumlah anggaran yang dibutuhkan, waktu pelaksanaannya, dan tempat pelaksanaannya, sedangkan menurut Lalu Hendry Yujana (1994) pengendalian internal yang baik adalah sebagai berikut: a. suatu struktur organisasi yang membagi fungsi organisasi secara tepat diantaranya petugas atau bagian dan di dalamnya terdapat pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berhubungan, b. prosedur pemberian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai antara bagian operasi dengan bagian pencatatan, c. praktik-praktik yang sehat yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap bagian operasi, d. penempatan

pegawai

secara

tepat

sesuai

dengan

kemampuan

dan

kesungguhannya.

B.

Analisis dan Evaluasi Pengendalian Internal Pengeluaran Kas


1. Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar berbagai macammacam transaksi. Apabila pengendalian tidak dijalankan dengan ketat, seringkali jumlah pengeluaran diperbesar dan selisihnya digelapkan oleh pihak tertentu. Adapun pengawasan atas pengeluaran kas yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan adalah setiap penggunaan anggaran yang akan digunakan oleh masing-masing seksi terlebih dahulu masing-masing kepala seksi membuat nota dinas tentang penggunaan anggaran atau maksud dan tujuan dari penggunaan tersebut yang ditujukan ke kuasa pengguna anggaran/ kepala kantor. Di dalam nota dinas dari masing-masing kepala seksi wajib mencantumkan jadwal pelaksana kegiatan serta jumlah anggaran yang dibutuhkan. Setelah kegiatan dilaksanakan peserta/ tim yang telah melaksanakan kegiatan tersebut selambatlambatnya 5 hari kerja, wajib membuat laporan apa-apa saja yang telah dilakukan dan didukung dengan data-data yang lengkap. Laporan dimaksud setelah disetujui kepala kantor dibuat minimal sebanyak 5 rangkap, masing-masing 2 rangkap dikirimkan ke Jakarta, 1 rangkap ke bendahara, 1 rangkap ke KPPN, dan 1 rangkap untuk pertinggal di Ka.Sub.Bag Tata Usaha. Kas mempunyai karakteristik tersedia bila dibandingkan dengan aktiva lainnya, karena memiliki bentuk yang sulit, sulit didefinisikan pemilik, mudah ditransfer dengan cepat, menyebabkan harta ini menjadi sasaran penyelewengan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kerugian ini hanya dapat dihindari dengan pengendalian kas yang seksama sejak diterima sampai saat terpakai. Karena begitu mudahnya mentransfer uang, maka kas merupakan aktiva yang cendrung diselewengkan atau disalahgunakan


oleh karyawan. Pengawasan kas tidak terlepas dari penggunaan dana yang tidak benar. Adapun kecurangan yang sering timbul dalam penggunaan kas adalah sebagai berikut: a. pencurian uang dari dana kas kecil lainnya, b. memalsukan cek, menguangkan dan kemudian melenyapkan sewaktu cek yang sudah diuangkan tersebut kembali, c. memperbesar angka pada cek setelah ditandatangani, d. mengubah tanggal pada kwitansi pembayaran yang sudah dibayarkan lalu memasukkannya sekali lagi untuk meminta pembayaran,

e. melakukan kitting. Kitting merupakan penggelapan uang kas yang dilakukan dengan menggunakan cek dari suatu bank disetor ke bank lain dan jumlah tersebut tidak tampak sebagai pengurangan pada saldo bank pada tanggal transfer. Kitting biasanya terjadi pada akhir periode. Pada prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit untuk penggunaan anggaran yaitu setiap nota dinas yang diajukan untuk menggunakan anggaran oleh masing-masing kepala seksi kepada kepala kantor/ KPA belum tentu semua anggaran yang telah diajukan oleh kepala kantor dapat disetujui karena prinsip penggunaan anggaran wajib tepat sasaran dan efisiensi. 2. Prosedur pengeluaran Kas Tujuan pengeluaran kas dalam Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dikategorikan untuk keperluan biaya gaji dan honor, biaya keperluan sehari-hari, seperti pembelian ATK dan lain-lain ,serta biaya untuk pembangunan fasilitas kantor,


sedangkan transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan sebagian besar ditujukan untuk kegiatan keperluan pelayanan masyarakat. Kegiatan sehari-hari perusahaan telah ditetapkan oleh perusahaan pusat dengan memberikan pedoman-pedoman kerja sehingga anggaran perusahaan benar-benar digunakan untuk keperluan perusahaan itu sendiri. Prosedur pengeluaran kas juga melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar pengendalian yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Prosedur pengeluaran yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan adalah sebagai berikut: a. setiap nota dinas dari masing-masing seksi yang telah disetujui oleh kepala kantor/ KPA, dimana kepala kantor/KPA mendisposisikan kepada Ka.Sub.Bag.Tata Usaha, b. kemudian Ka.Sub.Bag.Tata Usaha melanjutkan ke bendahara agar anggaran dimaksud dapat diperiksa beserta administrasinya, c. setelah itu bendahara menyiapkan administrasi masing-masing pengguna anggaran untuk menghadap kembali ke bendahara untuk penyelesaian administrasi tersebut. 3. Penerapan Kebijakan Pengeluaran Kas. Dalam hal ini penerapan kebijaksanaan pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan adalah: a. semua pengeluaran telah didukung dengan bukti yang cukup dan disetujui oleh pejabat yang berwenang, b. setiap pengguna anggaran yang akan menggunakan anggaran tersebut harus membuat surat nota dinas beserta maksud dan tujuan dari penggunaan anggaran tersebut,


c. setiap anggaran yang akan dikeluarkan harus ditandatangani oleh kepala pimpinan, bendahara, dan Ka.Sub.Bag.Tata Usaha, d. perhitungan jumlah gaji yang akan dibayarkan harus dilakukan dengan benar dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, e. setiap anggaran yang akan diajukan harus diberi bea materai dan harus ditandatangani oleh Kepala Kantor/ KPA, bendahara, dan Ka.Sub.Bag.Tata Usaha. Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan akan terjadi terus menerus selama perusahaan itu beroperasi. Pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan adalah untuk pembayaran bermacam-macam transaksi

biasanya menggunakan kwitansi baik itu

pengeluaran berskala kecil maupun besar. 4. Sistem Pencatatan Pengeluaran Kas. Bukti pengeluaran kas dipergunakan untuk setiap jenis transaksi kas seperti : pembayaran gaji pegawai, pembelian alat-alat keperluan kantor, dan pembelian bahan bangunan untuk pembangunan fasilitas kantor. Sistem pencatatan/ pembukuan yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan yaitu setiap anggaran yang akan dikeluarkan harus ada surat tanda terima dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelitdan jumlah anggaran yang tebilang, bagi perusahaan yang menerima anggaran tersebut harus disertai materai dan ditandatangani serta diberi cap stempel. Kwitansi tersebut ditandatangani oleh kepala kantor, bendahara, dan pengola barang. Setelah itu bendahara memasukkan transaksi tersebut ke dalam buku kas umum. Kas yang tersedia pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan digunakan untuk membayar biaya operasi perusahaan, baik pembayaran


non rutin yang dipakai untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, maupun untuk membayar biaya rutin perusahaan yaitu biaya gaji, biaya pembelian barang-barang keperluan kantor dan biaya modal (pembangunan gedung atau fasilitas lainnya). Setiap pengeluaran yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Oleh sebab itu, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Kelas II Medan ditujukan untuk

pengeluaran yang bersifat rutin. Pengendalian terhadap pengeluaran kas sudah cukup memadai ditandai dengan: a. setiap pengeluaran yang terjadi harus disertai dengan bukti atau kwitansi, b. bukti pengeluaran kas harus rangkap tiga, c. bukti pengeluaran kas harus disahkan oleh pihak yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, d. periksa bukti keluar apakah sudah diparaf oleh kepala pimpinan/ KPA dan telah diperiksa oleh bendahara. 5. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Kwitansi. Sebagian besar pengeluaran kas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan dilakukan dengan kwitansi, dengan ini pembayarannya lebih terjamin karena melibatkan pihak langsung yang mengurusi masalah anggaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan kwitansi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan adalah sebagai berikut: a. bagian akuntansi menerima laporan bukti, faktur referensi yang asli, laporan copy order pembelian. Jika pembayaran ditujukan untuk pembayaran pembelian


dilampirkan pernyataan bagian pembelian. Semua laporan diperiksa kembali kebenaran perhitungannya beserta kelengkapan lampiran. Selanjutnya dibuat bukti pengeluaran kas dan diserahkan ke bendahara setelah diotorisadi terlebih dahulu oleh kepala pimpinan, b. bagian kas akan mengeluarkan kwitansi berdasarkan lampiran atau bukti pengeluaran kas dari bagian akuntansi kwitansi, kemudian diserahkan kepada kepala pimpinan untuk ditandatangani kemudian ke bendahara, setelah ditandatangani

oleh

bendahara

maka

pengelola

barang

menandatangani

pengeluaran anggaran tersebut, c. berdasarkan laporan kas harian dan lampiran pengeluaran kas yang telah disetujui oleh kepala kantor, bendahara mencatat transaksi tersebut ke dalam buku kas umum, d. pihak yang berkepentingan kemudian mengadakan peninjauan kembali terhadap kas atau anggaran yang telah dikeluarkan. 6. Dokumen Sumber dan Dokumen Pendukung Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi dua macam yaitu : dokumen sumber dan dokumen pendukung. a. Dokumen Sumber (source document) Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. b. Dokumen Pendukung (supporting document atau corroborating document) Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti aslinya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber.


Dokumen pendukung ini berfungsi untuk membuktikan aslinya transaksi penggunaan anggaran tersebut telah diotorisasi oleh Bagian Bendahara dan disetujui oleh Kepala Kantor. Transaksi, dokumen sumber, dan dokumen pendukung yang digunakan dalam transaksi pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan dapat dilihat sebagai berikut : Transaksi

Dokumen Sumber

Pengeluaran Kas

Bukti kas keluar

Pembelian

Bukti kas keluar

Penggajian

Bukti kas keluar

Dokumen Pendukung Bersangkutan Kwitansi

yang

Surat permintaan pembelian Surat permintaan otorisasi investasi Surat order pembelian Laporan penerimaan barang Faktur dari penjual Daftar gaji Rekap daftar gaji

Dalam pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan dokumen yang digunakan yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan dokumen yang merupakan bukti tanda terima cek dari penerimaan cek pembayaran. Dokumen yang digunakan untuk penggajian pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan terdiri dari : a. daftar gaji, merupakan rekapitulasi dari rencana pembayaran gaji untuk seluruh pegawai, disipkan oleh bagian personalia berdasarkan absensi atau daftar hadir, b. rekap daftar gaji, disiapkan bersamaan waktu dengan pembuatan daftar gaji.

Dokumen yang digunakan untuk pembelanjaan barang sehari-hari dan pembangunan fasilitas kantor pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan terdiri dari : a. kwitansi, merupakan dokumen bukti terima dari pengeluaran yang dibutuhkan,


b. nota dinas, diajukan untuk mengajukan anggaran yang diperlukan untuk keperluan pembangunan fasilitas kantor, dicantumkan juga maksud dan tujuan dari pembangunan tersebut.


PERTANYAAN MENGENAI PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS

Nama Responden

: Musriadi, SE

Bagian

: Ka. Sub. Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga

Perusahaan

: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan

Bacalah tiap pertanyaan, kemudian berilah tanda (√ ) pada salah satu alternatif. Jawablah yang paling sesuai berikut ini : No

Pertanyaan

Pilihan Jawaban STS

KS

R

S

SS

1.

Pengendalian internal yang disusun harus memenuhi prinsip cepat, yaitu pengendalian internal harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai.



2.

Pengendalian internal harus memiliki formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.



3.

Dokumen yang digunakan oleh pengeluaran kas meliputi dokumen pembelian, pembangunan gedung, dan pembayaran gaji.



4.

Pembukuan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.



5.

Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas


harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otoritas dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 6.

Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.

7.

Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap “Lunas” oleh Bagian Kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.

8.

Dalam prosedur pengeluaran kas, bagian bendahara sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan pengeluaran kas perusahaan.

9.

Semua pengeluaran kas arus dilakukan dengan cek atau kwitansi atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan.





 



10.

Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas.



11.

Bendahara dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya, mesin register kas, almari besi, dan strong room)



12.

Kas yang ada ditangan (cash in safe) dan kas yang ada diperjalanan (cash in transit) diasuransikan dari kerugian.

13.

Pengendalian internal harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa pengendalian internal dapat membantu menjaga keamanaan harta milik perusahaan.



14.

Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan pengendalian internal pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan imperst system.



15.

Pengendalian internal yang disusun harus






memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan pengendalian internal itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain, dipertimbangkan cost dan benefit dalam menghasilkan suatu informasi. Keterangan : STS

: Sangat Tidak Setuju

KS

: Kurang Setuju

R

: Ragu-ragu

S

: Setuju

SS

: Sangat Setuju

Kriteria Penilaian : 15 -

26

= Tidak Efektif

27 -

38

= Kurang Efektif

39 -

50

= Cukup Efektif

51 -

62

= Efektif

63 -

75

= Sangat Efektif

Skor 1x1

=1

0x2

=0

0x3

=0

0x 4

=0

14 x 5

= 70

Total

71

Setelah peneliti menghitung dan menyimpulkan dari jawaban pertanyaan responden perusahaan, maka dalam perumusan masalah peneliti, apakah pengendalian internal pengeluaran kas pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit


Satelit Kelas II Medan sudah diterapkan secara efektif. Sesuai dengan perhitungan jumlah pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut, dimana peneliti telah melakukan perhitungan dengan score 71 dan 15 item pertanyaan. Hal ini berarti, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan telah memiliki Pengendalian Internal Pengeluaran Kas yang Sangat Efektif.


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan dalam Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

pengendalian internal pengeluaran kas yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan sudah sangat efektif, karena sistem pengendalian yang digunakan mengacu kepada standar yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, sehingga tidak adanya pengaruh pengendalian antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya,

2.

penerapan kebijakan dalam pengendalian internal pengeluaran kas oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan dimulai dengan membuat nota dinas yang ditujukan kepada kepala kantor / KPA. Di dalam nota dinas tersebut diajukan juga tujuan dan maksud dari penggunaan anggaran, dan jumlah anggaran yang akan digunakan,

3.

sistem pencatatan/ pembukuan yang digunakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Medan melibatkan tiga bagian seksi yaitu kepala kantor/ KPA, bendahara dan pengelola barang, yang dalam pembukuannya harus menggunakan kwitansi.


B.

Saran Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan saran-saran

sebagai berikut: 1. untuk pengendalian internal pengeluaran kas, hendaknya harus bisa lebih efektif lagi atau keefektifikan yang telah ada harus dapat dipertahankan agar mampu mengendalikan pengeluaran menjadi seminimal mungkin, 2. untuk penerapan kebijakan, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya harus bisa lebih bijak lagi dalam mengendalikan pengeluaran kasnya, dan kerja sama antara bendahara dan pimpinan harus lebih dikuatkan agar tidak adanya kekeliruan dalam pengeluaran anggaran tersebut, 3. untuk sistem pembukuan, bendahara diharapkan dapat lebih baik dan teliti dalam hal pengajuan anggaran yang diajukan oleh team atau unit yang mengajukan anggaran, sehingga pengeluaran kas atau anggaran terhindar dari penyalahgunaan atau penyelewengan yang mungkin saja terjadi dalam perusahaan.


DAFTAR PUSTAKA

C Rollin Niswonger, Carl S Warren, James M Reeve, Philip E. Fees, 2000, Prinsipprinsip Akuntansi, Penerjemah Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Edisi 19, Jilis Satu, Erlangga, Jakarta. Carl S Warren, James M Reeve, Philip E Fess, 2005, Pengantar Akuntansi, Penerjemah Aria Faramita, Amagnugrahani, dan Taufik Hendrawan Edisi 21, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta. Earl K Stice, James D Stice, K Fred Skousen, 2004, Akuntansi Intermediate, Edisi 15, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri, 1996, Laporan Keuangan, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta. Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Murtanto, 2005, Sistem Pengendalian Internal, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta. Yujana, Lalu Hendry, 1994, Akuntansi Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.


STRUKTUR BALAI MONITOR UNTUK PUSAT

(Sumber: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit)


PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT KELAS II MEDAN. Oleh : AFRISCA MIRANTI

Recommend Documents