PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA (PMA Nomor 24 Tahun 2015) H. Eddy Mawardi, M.H. (Kabag Ortala dan Kepegawaian Setditjen Bimas Islam)
PENGENDALIAN GRATIFIKASI merupakan perwujudan
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) (PP NOMOR 60 TAHUN 2008)
Beberapa Definisi Gratifikasi
• suatu pemberian dalam arti luas, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
Gratifikasi dalam kedinasan
• hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
• Unit/fungsi pelaksana program pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama
Beberapa Definisi Hadiah/ cinderamata
adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi
Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga, dan wisata.
Benda Gratifikasi
adalah hasil penerimaan dan/atau pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan CumaCuma, dan fasilitas lainnya
Tujuan Pengendalian Gratifikasi mengontrol permintaan, penerimaan, maupun pemberian Gratifikasi oleh pegawai Kementerian Agama
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
Siapa yang disebut sebagai Pemberi dan Penerima Gratifikasi? Pemberi
• Pegawai Kemenag • Pihak ketiga
Penerima
• Pegawai Kemenag
Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Kementerian Agama, tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank maupun mitra kerja pihak ketiga.
menerima Gratifikasi
dari
pihak ketiga dan/atau pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
dilarang Memberi Gratifikasi
kepada
pada kesempatan pertama
Wajib menolak Pegawai Kementerian Agama
apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) secara sopan dan santun.
BENTUK PENERIMAAN GRATIFIKASI
Meliputi:
Penerimaan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam bentuk apapun Penerimaan parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan Memberi izin kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun
Penerimaan pengembalian dana (refund) dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi/golongan Bersikap diskriminatif untuk memenangkan penyedia barang/jasa dengan maksud untuk menerima imbalan
BENTUK PEMBERIAN GRATIFIKASI Memberi janji kepada pihak yang memiliki kepentingan
Meliputi: Menyuap dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan Memberi sesuatu dalam bentuk apapun termasuk pada mitra kerja atau penyedia barang/jasa Memberi parsel kepada sesama pegawai, pihak ketiga, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan Memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kaidah agama dan norma kesusilaan
Jenis Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan
Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher yg berlaku umum Prestasi akademis atau non-akademis Keuntungan/bunga dari penempatan dana Kompensasi atas profesi di luar kedinasan Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah Diperoleh dari hubungan keluarga semenda Hadiah perkawinan, khitanan, dll dari pihak yang bukan memiliki konflik kepentingan Kegiatan resmi kedinasan Hidangan /sajian/jamuan dari acara resmi kedinasan
• Diberikan pada pegawai Kemenag • Berhubungan dengan jabatan • Berlawanan dengan kewajiban/tugasnya
Gratifikasi yang
dianggap suap
• Wajib menolak gratifikasi yang dianggap atau berpotensi menjadi suap • Jika tidak memungkinkan utk ditolak, maka pemberian wajib dilaporkan ke UPG
Klasifikasi Gratifikasi •
•
Diberikan kepada pegawai Kemenag dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan Dibiayai dari anggaran unit ybs • •
•
Gratifikasi dalam
kedinasan
Wajib menolak setiap gratifikasi dalam kedinasan berupa uang/barang/setara dengan uang Apabila tdk memungkinkan utk menolak (bukan suap), pemberian wajib dilaporkan ke UPG
Gratifikasi yang
diperbolehkan •
•
Diterima oleh pegawai Kemenag berdasarkan perjanjian yang sah Atau karena pegawai ybs meraih prestasi ttt. Tidak diwajibkan membuat laporan gratifikasi
Beberapa contoh gratifikasi Yang dianggap suap • uang dan/atau setara uang yang diberikan sebagai ucapan terima kasih terkait dengan proses pengadaan barang/jasa • Pemberian i dalam bentuk apapun sehubungan dengan kenaikan pangkat/jabatan baru sebagai tanda perkenalan • Pinjaman dari bank /lembaga keuangan lainnya krn hub pribadi, jabatan, dan kewenangan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum • dll
Dalam kedinasan • Fasilitas dalam bentuk apapun yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas • Plakat, vandle, goodybag dari panitia atas keikutsertaan yang didasarkan pada penugasan • Setiap pemberian dalam bentuk apapun sebagai hadiah pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilaksanakan dalam tugas kedinasan • dll
Yang diperbolehkan • Gaji dan pendapatan sah lainnya • Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja • Discount yang berlaku bagi masyarakat umum • Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah pegawai • Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum • dll
Bentuk dan Syarat Gratifikasi yang dapat diterima: BENTUK GRATIFIKASI Hiburan (entertainment) yg msh dalam batas kewajaran
SYARAT • • • • •
Hadiah/cinderamata yg tertera logo/nama perusahaan pemberi
•
Hadiah/cinderamata yg tidak tertera logo/nama perusahaan pemberi
•
Pemberian yg dititipkan atau melalui perantara tanpa sepengetahuan
•
•
•
Tidak dilakukan terus-menerus (maksimal 1 kl dalam setahun) Terpaksa diterima karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hub kerjasama yg sudah terjalin Tidak mengganggu waktu kerja pegawai ybs Tidak melakukan pembicaraan terkait informasi internal/rahasia Paling sedikit diikuti 2 org pegawai Merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari promosi pihak ketiga/pemberi Bukan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum
Diberikan dalam rangka promosi dan sponsorship dimana pegawai ybs hadir mewakili Kemenag Penerimaan ini hrs dilaporkan kpd atasan langsung sebelum dilaporkan ke UPG Penerimaan ini hrs dilaporkan kpd atasan langsung sebelum dilaporkan ke UPG
Beberapa Ketentuan terkait Penerimaan Gratifikasi Pimpinan dan/atau atasan langsung wajib menjaga informasi mengenai gratifikasi secara terbatas dan wajib melaporkannya kepada UPG setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut
UPG wajib menyimpan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para wajib lapor Gratifikasi sampai dengan adanya keputusan peruntukan hadiah/cinderamata tersebut
Khusus Gratifikasi berbentuk uang atau setara dengan uang, dalam hal ini namun tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada UPG
Bentuk, Syarat dan prosedur Gratifikasi yang dapat diberikan kepada pihak ketiga: BENTUK GRATIFIKASI Hadiah/cindera mata dan hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun
SYARAT •
• • • • •
Sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai otoritasnya Untuk menunjang kepentingan Kemenag (tidak bertujuan untuk menyuap) Tidak dalam bentuk uang dan/atau setara dengan uang Tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum Wajib berlogo Kementerian Agama Tidak dilakukan terus menerus terhadap satu pihak (maksimal satu kali dalam setahun)
PROSEDUR •
•
•
Setiap rencana pemberian wajib disampaikan kepada atasan langsung paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam surat/memo izin prinsip Atasan langsung meneliti nilai dan sifat pemberian dan segera memutuskan apakah pemberian tsb disetujui/tidak dalam surat/memo izin prinsip Pimpinan wajib menjaga informasi dan melaporkan kepada UPG setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan atau pemberian
Pemberian atas Permintaan Pihak Ketiga (1) Setiap pegawai Kementerian Agama apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi berupa hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) harus menolak dengan sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Kementerian Agama kepada peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan UPG yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan tentang Gratifikasi (2) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional instansi, pegawai Kementerian Agama yang bersangkutan harus melaporkan kepada atasan langsung dengan mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkan kepada UPG. (3) Atasan Langsung yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan pimpinan unit terkait untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) ditetapkan • Menteri Agama oleh terdiri dari tugas
• Penanggung Jawab (Irjen) • Ketua (Sesitjen) • Anggota ( 9 orang pejabat struktural Itjen) • Sekretariat ( max 3 orang pejabat fungsional pada Itjen) • Penanggung Jawab : merumuskan dan menyiapkan kebijakan tentang UPG • Ketua : melakukan sosialisasi terkait gratifikasi; memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada Menag • Anggota : melakukan klarifikasi atas laporan dugaan gratifikasi; membuat analisis penentuan pemanfaatan atas dugaan praktek gratifikasi; menerima uang/barang/fasilitas , menitipkan pd pengelola keuangan dan menyerahkan ke KPK setelah adanya keputusan penetapan; menindaklanjuti laporan ; melakukan reviu awal; dan menyusun laporan • Sekretariat: menerima dan verifikasi laporan; mengirim hasil review checklist; mengirim surat pemberitahuan kpd terlapor; memberi tanda terima penyerahan benda gratifikaso; dan mencatat penerimaan benda gratifikasi
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Gratifikasi yang dianggap suap • Wajib lapor ke UPG • Mengisi formulir pelaporan (cetak atau elektronik)
Tindakan Gratifikasi meliputi: • Penerimaan • Pemberian • Permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan
Laporan memuat: • Identitas pelapor • Bentuk/jenis gratifikasi • Waktu atau rentang waktu • Nama/pihak pemberi/penerima • Nilai/perkiraan gratifikasi • Dokumen pendukung
LAPOR ke UPG dengan Alamat : Jl. RS. Fatmawati No. 33A Jakarta Selatan Telp (021)75916038 Fax: (021)7692112
Tata Cara Pelaporan Penerima Klarifikasi
Lapor max 14 hr setelah menerima
UPG Lapor Klarifikasi
max 7 hr setelah menerima laporan
KPK Penetapan status Gratifikasi
Selesai
Penanganan Laporan Dugaan Gratifikasi Menyampaikan formulir
Menyampaikan review checklist
Instansi/pelapor
•
•
Mengisi formulir Gratifikasi Melampirkan persyaratan (foto/dokumentasi benda gratifikasi, daftar pemberi hadiah, dokumen lain)
UPG
•
• •
•
Input ke dalam register Gratifikasi Verifikasi (pembubuhan stempel “LENGKAP” dan paraf) Klarifikasi kepada pegawai yang diduga melakukan gratifikasi Reviu awal (menggunakan review checklist)
• •
•
Menetapkan peruntukan benda Gratifikasi Penetapan peruntukan meliputi : menjadi milik negara atau milik penerima Hasil penetapan diserahkan kepada UPG
Penyerahan Benda Gratifikasi Terlapor
UPG
•
Milik NEGARA
•
•
Milik PENERIMA
• • •
Mengirimkan surat kepada terlapor utk menyerahkan benda gratifikasi Menyerahkan benda Gratifikasi kepada KPK
Mengirimkan surat pemberitahuan kepada terlapor Menyerahkan benda gratifikasi kepada penerima, disertai BA serah terima Penyerahan max 7 hr kerja setelah penetapan oleh KPK Input dalam buku register penerimaan
•
Menyerahkan benda gratifikasi kepada UPG
•
Menerima kembali benda gratifikasi dari UPG (jika telah diserahkan kepada UPG)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Gd. Kementerian Agama RI Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
