\
1
2
3
PENGEMBANGAN POTENSI SEKTOR EKONOMI KREATIF INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERSAINGAN EKONOMI GLOBAL Era globalisasi dan konektivitas mengubah cara bertukar informasi, berdagang, dan konsumsi dari produk-produk budaya dan teknologi dari berbagai tempat di dunia. Dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar Ekonomi Kreatif dan menjadikan Ekonomi Kreatif model utama pengembangan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ekonomi kreatif ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif. Beberapa hal yang menjadi karakteristik dari ekonomi kreatif adalah : Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. Berbasis pada ide atau gagasan. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (intellectual property) menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Pada umumnya industri kreatif terdiri dari tujuh kelompok atau golongan utama yang mewakili empat belas subsektor industri kreatif di Indonesia.
Tujuh kelompok tersebut adalah sebagai berikut : • Kelompok Industri Publikasi dan Presentasi Melalui Media (Media Publishing and Presence). Kelompok ini terdiri dari; Penerbitan & Percetakan dan Periklanan. • Kelompok Industri dengan Kandungan Budaya yang Disampaikan Melalui Media Elektronik (Electronic Media Presentation with Cultural Content). Kelompok ini terdiri dari; TV & Radio dan Film, Video, & Fotografi. • Kelompok Industri dengan Kandungan Budaya yang Ditampilkan ke Publik baik secara langsung maupun lewat media elektronik (Cultural Presentation). Kelompok ini terdiri dari; Musik dan Seni Pertunjukan. • Kelompok Industri yang Padat Kandungan Seni dan Budaya (Arts and Culture Intensive). Kelompok ini terdiri dari; Kerajinan dan Pasar Barang Seni. • Kelompok Industri Desain. Kelompok ini terdiri dari; Desain, Fashion, dan Arsitektur. • Kelompok Industri Kreatif dengan Muatan Teknologi (Creativity with Technology). Kelompok ini terdiri dari; Riset & Pengembangan, Permainan Interaktif, dan Teknologi Informasi & Jasa Perangkat Lunak. Bapak Agus kemudian menjelaskan beberapa tantangan globalisasi terhadap ekonomi kreatif adalah : • Asean Economic Community (AEC)/ MEA dan ACFTA akan memudahkan arus barang/ produk, tenaga kerja, modal dan investasi bebas keluar masuk diantara negara ASEAN dan China. Untuk menghadapi hal tersebut dibutuhkan produk yang berkualitas yang dihasilkan oleh para wirausahawan. • Saat ini diindonesia terdapat 1,65 juta wirausahawan dari total penduduk sebanyak 255,5 juta jiwa (tahun 2015) atau sekitar 0,64 %. Sedangkan untuk menjadi negara maju, suatu negara minimal mempunyai wirausahawan sebanyak 2% dari total penduduknya.
4
Presentase wirausahawan beberapa Negara di dunia : • Singapura : 7 % dari total penduduk • Malaysia : 5 % dari total penduduk • Thailand : 4 % dari total penduduk • Amerika : 12 % dari total penduduk Terkait jumlah wirausaha indonesia sulit bertumbuh, Bapak Agus menyebutkan beberapa penyebabnya yakni : Sistem Pendidikan Tidak Mendukung Pemuda Menjadi Wirausaha, Wirausaha Indonesia Ingin Sukses Instan, Wirausaha Pemula Kerap Terlalu Ambisius, dan Wirausaha Kecil Minim Inovasi. Selain itu, peranan pemuda dalam mendukung ekonomi kratif diantaranya dengan menciptakan produk – produk yang inovatif ,mengembangkan pola pikir yang kreatif dan inovatif ,dan mulailah berusaha dan belajar dari pengalaman. Sejak awal kemunculan nya, ekonomi kreatif di yakini dapat mempercepat kemajuan pembangunan ekonomi modern dan pengembangan bisnis di indonesia. Definisi arus pembangunan ekonomi modern dalam hal ini agar dapat mengembangkan arus pembangunan dengan inovasiinovasi, hal ini didasarkan pada fenomena yang muncul dari pembangunan ekonomi dan perkembangan bisnis di banyak negara, terutama pada perbedaan kinerja pembangunan ekonomi dan bisnis yang amat tajam antara negara -negara miskin yang sumber daya alam (SDA) dengan yang melimpah kekayaan alamnya. Sehingga dengan perkembangan arus pembangunan ekonomi modern menjadi jalan atau kunci keberhasilan perkembangan ekonomi saat ini. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis pada kasus terletak pada keunggulan modal manusia dalam membangun ekonomi kreatif di arus pengembangan ekonomi modern, melalui : investasi jangka panjang pada pendidikan, modernisasi infrastruktur informasi, peningkatan infastruktur untuk pengembangan kreatifitas dan kapabilitas inovasi, dan penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi pasar yang lebih atraktif tetapi efisien. Perombakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hal baik bagi pelaku ekonomi kreatif. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB ditargetkan naik dari 7,6 persen menjadi 8-9 persen. Tetapi dalam pengembangannya terdapat beberapa hambatan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Manfaat ekonomi kreatif dinilai mampu mempertegas dan memperkaya identitas nasional
Bangsa Indonesia karena bisa memadukan ide, seni, dan inovasi berbasis teknologi dan budaya yang tumbuh di kalangan masyarakat lokal.Melalui dukungan ekonomi kreatif, bangsa kita memperoleh manfaat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang prorakyat, pemanfaatan sumberdaya alam secara efektif serta penguatan identitas kultural yang justru akan mempertegas dan memperkaya identitas nasional bangsa kita sektor ekonomi kreatif sekaligus memiliki peran signifikan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu mampu meningkatkan kemampuan teknologi tepat guna dan merupakan produk berbasis pro-green economy namun tetap bisa melestarikan warisan budaya dan kreativitas bangsa Indonesia yang khas dan unik. Kita harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengoptimalkan ekonomi kreatif, apalagi ini sekarang sedang menjadi tren baik di Indonesia maupun di dunia. Industri kreatif di Indonesia harus dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang positif serta membangun citra serta identitas bangsa. Di sisi lain, industri kreatif berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa serta memberikan dampak sosial yang positif. Dan memang untuk menggerakkan industri kreatif diperlukan beberapa faktor. Di antaranya, arahan edukatif, memberikan penghargaan terhadap insan kreatif, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif Selain itu pemanfaatan industri kreatif yang ada dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Misalnya pemanfaatan komoditas kayu hasil hutan. Apabila kayu tersebut hanya digunakan sebagai produk industri kertas maka kayu tersebut akan mempunyai harga (nilai tambah) yang sedikit bila dibandingkan dengan pemanfaatan untuk mebel atau untuk barang kerajinan tangan, dalam hal ini mewakili industri kreatif. Ide-ide dan kreativitas ini yang menjadi barang berharga. Kesimpulan Diskusi Industrialisasi telah menciptakan pola kerja, pola produksi dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien, era globalisasi dan konektivitas mengubah cara bertukar informasi, berdagang, dan konsumsi dari produk-produk budaya dan teknologi
5
dari berbagai tempat di dunia. Dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Kebutuhan masyarakat yang bervariasi memicu pelaku industri di Indonesia harus melakukan inovasi agar tetap dapat berproduksi. Peran pemerintah sangat penting dalam kemunculan ekonomi kreatif di Indonesia. Karena dengan dukungan pemerintah eksistensi ekonomi kreatif meningkat. Dari beberapa uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan ekonomi kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (intellectual property) menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Dalam banyak hal, keberadaan ekonomi kreatif di arus pembangunan ekonomi modern mampu mengakselarasi pembangunan ekonomi dan bisnis serta mendorong percepatan globalisasi ekonomi karena produk -produk yang dihasilkan industri kreatif di Indonesia Mampu bersaing di pasar global. Sekian. Hidup Mahasiswa ! Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
HASIL PERTANIAN INDONESIA MELIPMAH, MENGAPA HARUS IMPOR? Indonesia sebagai negara yang agraris memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perberasan dalam berbagai bidang seperti kebijakan harga, pengadaan sarana dan prasarana produksi, investasi dalam bidang penelitian juga penyuluhan di sektor pertanian dan kelembagaan. Akan tetapi pola produksi tahunan yang mengikuti musim menyebabkan harga beras berfluktuasi . Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami panen raya diperkirakan dari bulan
Maret-Mei hasil pertanian beras akan melimpah ruah sehingga para petani mengharapkan hasil produksi mereka dapat terserap oleh Bulog dan pemerintah dapat menutup sedikit-demi sedikit keran impor, karena beras impor ini jelas akan menekan dan menghambat dalam pemasaran beras lokal. Dalam hal ini, peran penting dari BULOG sangat diharapkan pro terhadap petani sehingga para petani dapat dengan mudah mengakses prosedur yang diberlakukan oleh Bulog. Mengingat, petani Indonesia ini rata-rata dalam keadaan pendidikan rendah yang merasa akan keberatan dengan sistem administrasi yang diberlakukan. Sebenarnya beras bisa mencukupi kebutuhan bangsa indonesia, karena indonesai sebagai negara agraris. Namun tidak bisa dipungkiri juga bangsa indonesia tertinggal dari negara lain dalam hal teknologi dan semberdaya manusia yang mengolah pertanianan. Dibutuhkan peran pemerintah untuk menggenjot pertanian. Ironis sekali karena harus impor. Survei kepuasan petani terhadap kebijakaan pemerintah adalah “mereka belum bisa merasakan manisnya kebijakan dari pemerintah”. BULOG banyak persyaratannya dalam kualitas beras. Sehingga petani enggan menjual beras pada BULOG. Dan BULOG membeli beras petani dengan harga murah. Pemerintah dituntut bisa menyediakan beras. Hal inilah yang menyebabkan cadangan pangan di BULOG selalu tidak mencukupi dan berakhir pada impor. Balik lagi pada kebijakan pemerintah, mereka pasti sudah berfikir matang mengenai hal ini, namun sebelum memutuskan itu alangkah lebih baiknya jika semua stakehoder dikontrolkembali peran dan fungsinya apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum, jika memang tidak bisa diatasi lagi maka solusi impor itu sudah layak dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyediakan pangan di Indonesia, terutama beras. Pemerintah senantiasa menjaga ketahanan pangan setiap rumah tangga, salah satunya melalui komoditas beras terutama untuk rumah tangga miskin. Dari sisi ketersediaan, pemerintah melalui Inpres memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil produksi petani melalui penyerapan/ pengadaan Perum BULOG sehingga petani memiliki semangat untuk terus berproduksi. Peningkatan produksi akan memperkuat ketersediaan beras dalam negeri tanpa tergantung adanya impor. Dari sisi keterjangkauan, pemerintah telah menyediakan beras di setiap rumah tangga dengan harga terjangkau, khusus bagi rumah tangga miskin. Program RASKIN tersedia di dekat
6
rumah tangga miskin dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar. Sedangkan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga, pemerintah melalui Perum BULOG telah melakukan pemerataan stok dengan tersedianya beras di setiap gudang Perum BULOG di Indonesia. Dalam UU No.18/2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketahanan pangan tidaklah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar seperti yang dilakukan oleh sebagian negara maju dan liberal. Apabila hal ini ditempuh maka dapat berakibat buruk pada kelompok miskin yang jumlahnya masih dominan. Keberadaan masyarakat miskin tersebut terpencar di seluruh wilayah Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Dengan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, masyarakat yang rawan pangan tersebut dapat terlindungi dengan baik. Sejumlah negara di Asia juga memberlakukan berbagai kebijakan guna melindungi petani produsen, konsumen ataupun keduanya secara simultan baik melalui fungsi penetapan HPP, penyediaan stok, ataupun penyaluran/distribusi pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen. Intervensi tersebut dilaksanakan melalui berbagai lembaga pangan pemerintah, baik yang berbentuk seperti BUMN yaitu PWO di Thailand, semacam LPND seperti NFA di Philipina, ataupun berbentuk perusahan terbuka seperti Bernas di Malaysia. Meskipun terdapat perbedaan status lembaga operator yang melaksanakan fungsi intervensi, namun di masing-masing lembaga tersebut secara jelas disebutkan kewajiban dan hak-hak yang diberikan kepada operator dari pemerintah yang menugaskan. Dengan demikian, terdapat kejelasan tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh operator serta kejelasan hak-hak yang diberikan kepada lembaga operator, termasuk segala beban (biaya/anggaran) yang timbul akibat penugasan tersebut. Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain
sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Adapun harga gabah kering panen (GKP) senilai Rp3.800--Rp4.000 per kg dari petani, sedangkan harga gabah kering giling (GKG) saat panen raya hanya mencapai Rp5.000 per kg, sedangkan pada bulan-bulan sebelumnya, harga GKG sempat menyentuh Rp5.700 per kg. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Jika dilihat dari aspek konsumsi, perwujudan ketahanan pangan juga mengalami hambatan karena sebagian besar masyarakat Indonesia selama ini memenuhi kebutuhan pangan sebagai sumber karbohidrat berupa beras. Dengan tingkat konsumsi beras sebesar 130 kg/kap/th membuat Indonesia sebagai konsumen beras tertinggi di dunia, jauh melebihi Jepang (45 kg), Malaysia (80 kg), dan Thailand (90 kg). Penduduk Indonesia yang berjumlah 212 juta membutuhkan beras untuk keperluan industri dan rumah tangga lebih dari 30 juta ton per tahun. Kebutuhan beras tersebut akan terus meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Jika rata-rata pertumbuhan penduduk 1,8% per tahun, maka jumlah penduduk Inonesia tahun 2015 mencapai angka 253,6 juta. Dengan melihat kondisi potensi produksi padi nasional, pada tahun 2015 persediaan beras mengalami defisit sebesar 5,64 juta ton. Tingginya konsumsi beras tergambar dari besarnya alokasi pengeluaran. Dalam struktur pengeluaran keluarga, beras merupakan pengeluaran yang cukup besar. Menurut World Bank (1999) diperkirakan 70% pengeluaran keluarga miskin digunakan untuk pangan dan sebesar 34% pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk membeli beras sebagai makanan pokok. Tingkat hidup atau kemakmuran suatu masyarakat pada umumnya tercermin dari tingkat dan pola
7
konsumsinya yang dapat dilihat dari unsur-unsur seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras tahun ini. Kebijakan itu dilakukan untuk mencukupi stok beras nasional, hingga Maret 2016 pemerintah harus memiliki stok beras 1,2 juta ton. Stok tersebut merupakan stok beras nasional yang harus disediakan sebagai cadangan untuk beberapa bulan ke depan sekaligus untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar. Jika stok beras kurang dari jumlah tersebut, pemerintah harus melakukan pembelian, salah satunya melalui impor. Sayangnya, Sofyan tidak menyebutkan dari mana impor beras itu dilakukan. Hanya, beberapa waktu lalu, sebuah kabar mencuat bahwa pemerintah berencana mengimpor beras dari Pakistan dan India. Menteri Perdagangan Thomas Lembong sempat mengatakan, pemerintah mengimpor beras dari India dan Pakistan untuk mengurangi ketergantungan impor beras dari Thailand dan Vietnam. "Intinya mengurangi ketergantungan impor kita pada negara sebelumnya. Suplai kita kan cenderung dari Thailand sama Vietnam, sekarang kita tambah Pakistan dan India," ujar Menteri Perdagangan Thomas Lembong, beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah mengungkapkan, impor beras dari India dan Pakistan sebagai antisipasi dari dampak kekeringan yang membuat masa tanam tertunda. Meski begitu, dia menekankan bahwa produksi beras nasional hingga saat ini masih aman. Karena memang pada bulan Maret-Mei ini petani Indonesia sedang mengalami panen yang berlimpah dengan adanya perkiraan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait impor pangan (beras, jagung, kedelai dan sapi), menimbulkan rasa gelisah para petani. Mereka menakutkan harga produk lokal saat panen berlimpah harganya semakin tertindas. Negara akan mengalami pembangunan berkelanjutan jika semua sektor bisa berjalan dengan harmonis, semua stakeholder negara dari mulai masyarakat, mahasiswa, pengusaha, pegawai bahkan pejabat berprilaku sesuai dengan etika yang termakna dalam dasar negara kita. Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
TAX AMNESTY UNTUK KESEJAHTERAA BANGSA Pajak merupakan sumber utama pendanaan APBN. Sejak tahun 2004 s.d. 2015, kontribusi realisasinya terhadap APBN tidak pernah kurang dari 64.32%. Target penerimaan pajak senantiasa meningkat setiap tahun anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Realisasi penerimaan pajak (dihitung dari target) dalam satu dekade hanya satu kali mencapai target. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, minimnya kepercayaan dan rendahnya kualitas basis data pemajakan menyebabkan target penerimaan pajak sulit dicapai. (Rata-rata tingkat penyampaian SPT Tahunan PPh 2004-2013 43.84% & hanya 8.11% total warga negara yang memiliki NPWP). Kondisi kini : Target dapat dicapai jika didorong terobosan untuk mengatasi permasalahan dalam system perpajakan. Solusi kini : TAX AMNESTY. Mengapa harus TAX AMNESTY? • Lebih Acceptable daripada menaikkan tariff (Realita Politik) • Telah diterapkan di banyak negara maju dan berkembang (Efek Tren) Rationale : Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dan Minimnya Basis Pemajakan • Rekonsiliasi Negara dengan Wajib Pajak • Jalan pintas menambah penerimaan negara • Mendorong repatriasi modal untuk menggerakkan perekonomian • Tanda transisi system perpajakan Unsur dalam definisi Tax Amnesty Dari 7 (tujuh) literature yang dikaji, disimpulkan bahwa Tax Amnesty/ Pengampunan Pajak memiliki beberapa unsur dalam definisinya yaitu: 1. Memberikan ampunan berupa penghapusan sanksi dan terkadang juga pokok pajak yang masih terutang. 2. Diberikan dalam batas waktu tertentu (periode terbatas, sebagaimana konsep kebijakan sunset). 3. Terdapat fasilitas pembebasan sanksi administrasi dan atau hingga tuntutan hukum jika memanfaatkannya. 4. Terdapat sanksi yang lebih besar/berat bagi Wajib Pajak yang diberikan kesempatan tetapi mengabaikannya.
8
5.
Dijalankan pemerintah karena maraknya aksi penghindaran pajak. Tujuan Tax Amnesty : 1. Memperoleh penerimaan negara dari pajak dalam waktu yang singkat (tujuan jangka pendek). 2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang (tujuan jangka panjang). 3. Mendorong adanya Repatriasi Modal atas Aset Keuangan yang disimpan Wajib Pajak di luar Indonesia. 4. Memperlancar proses transisi sistem perpajakan yang diprogram oleh pemerintah. 5. Memperbaiki administrasi perpajakan dengan memperbaharui daftar asset dan potensi Wajib Pajak. 6. Menciptakan iklim yang baik bagi pasar uang di Bursa Efek Indonesia. 7. Bagi Wajib Pajak, sebagai fasilitas untuk bisa terbebas dari sanksi administrasi perpajakan. Jenis Pengampunan dalam Tax Amnesty : 1. Borgne (2006) : Pengampunan atas Bunga dan Denda, Pengampunan atas Tunturan Pidana, dan Pengampunan Menyeluruh Termasuk Pokok Pajak. 2. Franzoni (1996) : Revision Amnesty, Investigation Amnesty, dan Prosecution Amnesty. 3. Devano & Rahayu (2004) : Pengampunan atas Sanksi Pidana Pengampunan Sanksi Denda dan Pidana Pengampunan Sanksi Denda, Bunga,dan Pidana Pengampunan Pokok Pajak, Sanksi Denda, Bunga, dan Pidana Di Indonesia, jenis Pengampunan Pajak yang telah pernah dijalankan adalah jenis pengampunan atas Bunga dan Denda yang difasilitasi dengan mekanisme pembetulan SPT Tahunan/Masa (Tax Written Correction) dan atau dengan mekanisme Uang Tebusan. Hal ini dikarenakan semangat utama pemberian Tax Amnesty adalah untuk menambah penerimaan negara meskipun dengan trade-off hilangnya potensi penerimaan dari pembayaran sanksi administrasi. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia Tahun 1964 (Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964) : Latar belakangnya karena keadaan
ekonomi buruk, tidak adanya system pembukuan, masih digunakannya tarif tinggi pada Pajak Pendapatan, kebutuhan untuk membiayai Dwikora. Tahun 1984 (Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984): Latar belakangnya karena pemberlakuan system perpajakan yang baru, titik tolak reformasi perpajakan, membangun kepercayaan dari masyarakat. Tahun 2008 (Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007): Latar belakangnya karena pemberlakuan UU KUP yang baru, membantu pencapaian penerimaan pajak tahun 2008, merangkul Wajib Pajak yang tidak patuh. Tahun 2015 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015): Latar belakangnya karena optimalisasi fungsi pembinaan, persiapan tahun penegakan hukum, membantu penerimaan pajak tahun 2015. Tahun 2016 (RUU Pengampunan PajakPrioritas Prolegnas 2016): Latar belakangnya karena repatriasi modal yang berasal dari dana WNI di luar negeri, mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dan terutama membantu pencapaian target penerimaan 2016. Dalam kurun waktu sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 2016 sudah dilakukan 5 kali Tax Amnesty . Menurut para pakar (Professor Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger) jumlah yang ideal seharusnya adalah 1 kali dalam satu generasi Wajib Pajak. Catatan Kritis Tax Amnesty Antisipasi Demotivasi Recurrent Behaviour? Powerfull Publicity Voluntary Disclosure Manajemen Tax Amnesty Watching Tool Management Data Tool Management Publication Tool Management Ketiga manajemen tersebut harus dijalankan agar Tax Amnesty berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran TAX AMNESTY untuk kesejahteraan bangsa : Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 berpotensi shortfall dan menciptakan deficit fiskal yang mendekati ambang batas. Penerimaan dari Tax Amnesty diharapkan dapat mencegah defisit melebar . Target penerimaan pajak 2016
9
sebesar Rp1.360,10 Trilun (APBN) diperkirakan hanya tercapai Rp1.153 Triliun. Selisihnya diupayakan tertutupi oleh Tax Amnesty . Terkait Repatriasi Modal, diharapkan Tax Amnesty dapat menarik asset WNI di Luar Negeri (diperkirakan Rp11.000 Triliun- Data terkait Panama Papers) sebagai syarat pengampunan untuk menggerakkan roda ekonomi dalam negeri dalam bentuk tabungan yang disimpankan di bank pemerintah agar bisa bermanfaat lebiih besar . Tonggak reformasi system perpajakan (peningkatan kepatuhan dan keterlibatan lebih banyak Wajib Pajak dalam system perpajakan) agar kedepan target penerimaan dapat diupayakan tanpa berharap pada perulangan (redundancy) program Pengampunan Pajak yang sama pada tahun- tahun mendatang. Isu terkait TAX AMNESTY PANAMA PAPERS REPATRIASI MODAL EFFECTIVENESS & EFFECTIVITY Referensi : Wijaya, Erikson. 2016. Slide share “Tax Amnesty untuk Keejahteraan Bangsa” ; Purwokerto. Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
REKOMENDASI SOLUSI DALAM MENYELESAIKAN POLEMIK TRANSPORTASI ONLINE Vs TRANSPORTASI KONVENSIONAL Polemik antara driver taksi online dengan para driver taksi konvensional diawali permasalahan pihak driver transportasi konvensional yang merasa pendapatannya berkurang signifikan dengan keberadaan transportasi online dalam hal ini taksi Uber & Grabbike. Kehadiran transportasi online disambut positif oleh masyarakat pengguna jasa transportasi. Hal tersebut dikarenakan mudahnya pengguna transportasi untuk memakai jasa tersebut dengan hanya menggunakan aplikasi khusus pada smartphone. Selain itu, dari segi harga lebih murah daripada transportasi konvensional serta fitur-fitur lainnya yang tidak dimiliki oleh transportasi konvensional. Kemudian hal tersebut mendorong
masyarakat untuk bekerja menjadi driver transportasi online. Segala kemudahan dan fasilitas yang dimiliki oleh transportasi online yang kemudian membuat pendapatan para driver transportasi konvesional menurun karena kalah dalam persaingan. Rifki selaku Kepala Departemen Pendidikan HMJA menyampaikan pendapatnya bahwa perlu adanya evaluasi terhadap apa yang terjadi pada level pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini. Beberapa kementerian saling lempar tanggung jawab, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi yang juga dimintai tindakan tegasnya juga memilih untuk menyerahkan kepada anak buahnya yang sedang saling berseteru. Kedua kementerian tersebut seharusnya saling bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, Menteri Perhubungan sempat meminta Menteri Kominfo untuk menutup aplikasi transportasi online tersebut, padahal permasalahannya justru terletak pada Kemeterian Perhubungan berkaitan dengan regulasi transportasi umum. Selanjutnya, Rijal Imadudin selaku Staf Ahli Biro KASTRAT mengatakan bahwa dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan belum ada yang secara khusus menjelaskan tentang transportasi berbasis aplikasi. Meskipun begitu, ada kandungan peraturan tersebut yang berisi kewajiban transportasi umum untuk berbadan hukum, izin, adanya pengujian berkala. Dari situlah kelemahan dari transportasi online karena selama ini tidak dapat mengikuti kewajiban-kewajiban diatas. Kemudian salah satu hal yang sering dipermasalahkan adalah seharusnya transportasi umum menggunakan plat kuning sedangkan transportasi online hanya berplat hitam biasa. Selain itu, di peraturan tersebut menjelaskan bahwa Transportasi roda dua tidak dapat dijadikan sebagai transportasi umum seperti yang dilakukan oleh Gojek maupun Grabbike. Namun, keberadaan transportasi umum roda dua sangatlah dibutuhkan oleh masyaakat apalagi di kota-kota besar yang sering mengalami kemacetan. Walaupun sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu sempat tidak diizinkan oleh Menteri Perhubungan, keberadaanya harus tetap dipertahankan sambil menunggu infrastruktur atau fasilitas transportasi umum yang lebih layak dibangun. Maka dari itu sangat perlu untuk merevisi peraturan-perundang-undangan yang
10
ada sehingga tidak dipermasalahkan lagi dikemudian hari. Eki Sugianto selaku staf Edukasi FOSEI menyampaikan bahwa dari segi permasalahan pajak, menyarankan untuk dibentuknya koperasi yang nantinya menaungi transportasi online. Dengan adanya koperasi maka mereka dapat membayar pajak dan mewajibkan driver untuk menaati segala peraturan yang ada terkait dengan kendaraan yang digunakannya. Dengan membayar pajak, diharapkan tarif transportasi online dapat mengimbangi tarif dari transportasi konvensional walaupun ada dugaan tetap sedikit lebih murah. Dengan harga yang berbeda sedikit kemudian trasportasi konvensional dapat memperbaiki pelayanannya atau mengurangi tarif yang diberlakukan. Ade Rosi selaku Kepala Biro KASTRAT menyampaikan bahwa polemik ini tidak terlepas dari adannya monopoli pasar, ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Transportasi online yang tujuannya untuk mempermudah kehidupan justru dapat menyusahkan hidup dengan adanya monopoli pasar yang bermain sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang selama ini terjadi. Kemunculan transportasi online menimbulkan berbagai masalah sosial Faathir Rahman selaku Staff Ahli Kastrat mengatakan bahwa keberadaan transportasi online yang tidak disukai oleh transportasi konvensional sering menimbulkan kekerasan diantara keduannya atas nama rasa solidaritas. Apabila ada satu driver transportasi online yang mendapatkan kekerasan dari dirver transportasi konvensional, maka atas nama solidaritas seluruh driver transportasi online membalasnya dengan kekerasan pula yang kemudian munculah pertengkaran diantara kedua kelompok tersebut. Hal tersebut juga perlu diatasi oleh pemerintah, bukan hanya masalah regulasi atau perizinan semata. Bahkan sesama driver transportasi online pun bisa saling bertentangan karena berbeda perusahaan. Ilham Ashari menyampaikan bahwa untuk menghindari penipuan terhadap transportasi online maka diperlukan pengaturan yang lebih ketat lagi terkait dengan sistematika pendaftaran konsumen di aplikasi. Sayangnya Indonesia belum menerapkan apa yang ada di Hongkong, dimana satu orang hanya boleh memiliki satu nomor sehingga apabila ada tindak penipuan mudah untuk melacak pelaku tersebut. Perlindungan yang diberikan perusahaan terhadap drivernya dianggap sangat kurang dan
hanya memperdulikan keuntungan. Banyaknya kasus saling tipu menipu tersebut haruslah menjadi perhatian juga oleh pemerintah dan perusahaan. Perlu adanya upaya perlindungan yang lebih kepada konsumen dan driver. N Nurul Sopiah selaku Staf Ahli KASTRAT mengatakan bahwa standardisasi kendaraan yang digunakan sebagai transportasi umum memberatkan para driver konvensional karena harus mengeluarkan dana lebih untuk memenuhi kualifikasi sedangkan penghasilan mereka pun tak menentu. Sedangkan bagi transportasi online seharusnya perusahaan membantu untuk memenuhi kualifikasi apabila nantinya ada standarisasi tertentu karena pada dasarnya para driver online ini mungkin berangkat dengan kemampuan yang sama dengan driver konvensional. Maka revisi atau pembuatan peraturan perundang-undangan nantinya janganlah sampai membuat permasalahan baru dikemudian hari. Aris selaku Staf Kelilmuan HMPS DII menyampaikan bahwa untuk perlindungan driver online dari penipuan konsumen palsu akan lebih baik kalau digalakan pembayaran dengan sistem Credit yang juga telah digunakan oleh beberapa perusahaan transportasi online. Dengan fasilitas tersebut, para penipu akan berpikir ulang karena saldo yang mereka miliki akan berkurang. Sedangkan apabila tetap menggunakan mekanisme pembayaran cash maka bisa saja driver tersebut yang menjadi korban. Dari berbagai perspektif diskusi diatas baik itu hukum, sosial, ekonomi, diskusi ini memberikan rekomendasi kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh transportasi online dan konvensional sebagai berikut: 1. Merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ untuk mengatur segala hal terkait dengan keberadaan transportasi berbasis aplikasi yang semakin berkembang hari ini baik dari sisi legalitas, izin, pengujian, standar tarif, standar kendaraan, dan sebagainya. 2. Membentuk koperasi bagi transportasi online (dalam hal ini Uber dan Grabbike) agar mereka membayar pajak dan kualitas kendaraan memenuhi standar. Hal tersebut dapat mengimbangi tarif dari taksi konvensional. 3. Membangun transportasi umum yang layak bagi masyarakat dan mudah dijangkau. 4. Pemerintah perlu lebih tanggap lagi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat luas sehingga
11
dapat mengantisipasi keburukan-keburukan yang akan terjadi. 5. Perlu diperhatikan lebih standarisasi model transportasi umum jangan sampai merugikan dan menyulitkan para driver, dalam hal ini perlu ada bantuan dari pemerintah maupun perusahaan pengelola. 6. Bagi Perusahaan transportasi online perlu untuk lebih mengetatkan lagi syarat-syarat Sign Up bagi konsumen agar tindak kejahatan dapat diminimalisir sehingga driver tidak akan dirugikan. Dan menggalakan sistem pembayaran model credit atau saldo bagi transportasi online untuk melindungi driver dari tindak penipuan oleh konsumen. Sekian, Hidup Mahasiswa Indonesia! Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
MENAKAR KESIAPAN HOLDING BUMN Holding BUMN hadir sebagai opsi yang ditempuh oleh Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno atas dihentikannya Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN pada 2017 mendatang yang bertujuan agar BUMN dapat lebih berkembang dan dapat meningkatkan leverage perusahaan sehingga tidak tergantung pada injeksi modal dari negara. Pembentukan holding BUMN saat ini tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara. Kementerian BUMN menargetkan total nilai aset seluruh perusahaan milik negara pada tahun 2019 mencapai Rp 7.000 triliun, tumbuh sekitar 40% dibanding aset 2016 yang diproyeksikan sebesar Rp 5.000 triliun. Pemerintah saat ini sedang berupaya menuntaskan enam sektor usaha yang diarahkan menjadi holding yaitu pertambangan, energi, jasa keuangan, perumahan, jalan tol, serta pangan. Untuk memenuhi perannya dalam pembangunan nasional, BUMN menerapkan empat strategi pilar, yaitu sinergi antar-BUMN, hilirisasi kandungan lokal, pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan kemandirian keuangan da penciptaan nilai tambah. Ide awal dari pembentukan holding company sebagai pilihan untuk restrukturisasi BUMN adalah untuk
optimalisasi manajemen. Jika beberapa BUMN di sektor yang sama di‐holding‐kan maka paling tidak akan ada share support di dalam holding tersebut, misalkan human capital, distribution, information communication and technology, dan sebagainya. Selain itu pembentukan holding BUMN akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan, yang pada gilirannya anak perusahaan akan bergerak sebagai pure corporate. Bentuknya dapat berupa: financial (investment) holding company, strategic holding company (dengan jenis varian yang ada), atau operational holding company, yang tergantung dari perbedaan karakteristik anak perusahaan, value yang diharapkan dari holding. Pembentukan holding company ini berbeda dengan perusahaan induk yang sudah berdiri dan membentuk anak‐anak perusahaan untuk menunjang aktivitasnya.
Substansi Konsep Dasar
Kepemilikan Saham
Tanggungjawab Terhadap Mitra Bisnis Perjanjian dengan Kreditor
Holding Holding adalah pembentukan badan hukum baru sebagai relasi kendali asimetris yang membawahi kedua BUMN dengan mempertahankan eksistensi kedua BUMN atau lebih. Saham pemerintah di PT BUMN yang dijadikan anak perusahaan holding berpindah atau dialihkan atau berpindah kepada PT BUMN baru yang dijadikan holding dari kedua anak perusahaan tadi. Tidak ada pengalihan hak dan kewajiban perusahaan Perjanjian dengan kreditor tidak berubah
Holding BUMN pangan disetujui untuk dibentuk tahun ini bersama holding energi, pertambangan, jalan tol, jasa keuangan dan perumahan yang sebelumnya telah diwacanakan. Badan Usaha dan Logistik (BULOG) akan menjadi holding company BUMN Pangan dan akan membawahi BUMN pangan lainnya, yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani , PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Penugasan Perum BULOG Dalam Ketahanan Pangan
12
Mendukung pilar ketersediaan ketahanan pangan. Salah satunya dengan melaksanakan kebijakan pembelian gabah atau beras dalam negeri dengan ketentuan HPP, yakni dengan pengadaan gabah beras dalam negeri, menjaga harga di tingkat petani, dan menjaga kecukupan stok. Mendukung pilar keterjangkauan ketahanan pangan. Salah satunya dengan menyediakan beras di seluruh wilayah NKRI, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yakni melalui program Raskin/Rastra. Mendukung pilar stabilitas ketahanan pangan. Salah satunya dengan menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan. Yakni dengan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang terdiri dari : operasi pasar (OP), dan pendistribusian CBP untuk bencana dan rawan pangan.
Pangan. Salah satunya yaitu memiliki 9 gudang yang memadai. Hanya saja masih memerlukan kejelasan dan pengarahana mengenai regulasi. Ketersediaan beras di kabupaten Banyumas masih dapat mencukupi kebutuhan daerah, hanya saja komoditi perikanan masih kurang dikarenakan di kabupaten Banyumas tidak terdapat laut sehingga harus memasok dari Cilacap. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara. sendiri sehingga tidak menggangu management perusahaan. Pendanaan BULOG adalah kredit komersil, meski demikian dalam pelaksanaannya tetap sebagai Badan Usaha Milik Negara bukan sebagai perusahaan komersil. kabupaten Banyumas : beras, gula pasir, minyak goreng, bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau. Selain itu, ada juga saran yang disampaikan oleh Mulkan mengenai tema diskusi saat ini. Yaitu: BULOG kab Banyumas diharapkan mampu memetakan potensi daerah terlebih dulu, bagaimana kebutuhan masyarakat daerah banyumas dapat terpenuhi, bulog Banyumas tidak hanya mengandalkan hasil sektor internal saja tetapi memakai potensi daerah lain dan sebaliknya. Holding menyatukan potensi yang ada di setiap daerah untuk memenuhi kebutuh hidup masyarakat luas sehingga diharapkan BULOG dapat meng cover kelangkaan pangan atas distribusinya. Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
ANALISIS PENGARUH EKONOMI DIGITAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA Pada sesi diskusi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan seputar Holding BUMN pangan di kabupaten Banyumas kepada narasumber yang kami rangkum sebagai berikut : Banyumas sudah siap terhadap Holding BUMN
PENDAHULUAN Rilis pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 menunjukan angka sebesar 4,92 persen (Badan Pusat Statistik, 04/05/16). Hal ini menunjukan bahwa Indonesia telah mengalami pelemahan pertumbuhan
13
ekonomi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tahun 2015. Namun, di tengah perlambatan pertumbuhan yang ada, perekonomian dipercaya masih akan mampu tumbuh secara optimal di periode yang akan datang mengingat masih terdapat sektor potensial yang belum dikelola dengan baik. Masyarakat Indonesia sekarang ini dan di masa mendatang merupakan masyarakat yang berbudaya teknologi, yaitu bahwa perkembangan teknologi telah berlangsung sedemikian rupa hingga tersebar luas dan mempengaruhi segenap bidang kehidupan. Teknologi sebagai struktur proses, dan artefak, merupakan ciri imperactive perkembangan masyarakat masa depan Perkembangan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Teknologi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari – hari karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan manusia di belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, dan masih banyak lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini. Dari hingga yang sederhana, hingga yang menghebohkan dunia. Pada satu sisi perkembangan teknologi yang begitu mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia.. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis, demikian ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kmudahan dan kenyamanan bagi umat manusia. Akan tetapi setiap perkembangan yang terjadi pasti akan berdampak positif dan berdampak negatif tak terkecuali perkembangan teknologi. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan tentang dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan politik. PEMBAHASAN Global Teknologi Informasi Laporan 2015 menemukan kesenjangan digital tumbuh di negara-
negara, dengan manfaat ekonomi dan sosial penuh internet hanya tersedia untuk sebagian kecil dari populasi dunia. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia, persentase orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank masih tergolong sedikit. Tepatnya 36%, menurut Global Financial Inclusion Index 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Sebagai perbandingan, Thailand mencapai 78%, Malaysia 81%, India 53%, Nigeria 44%, Tanzania 40% dan Kenya 75%. Hal ini berdampak pada banyak hal. Pertama, adalah masih cukup besarnya masyarakat kita yang tidak bisa menggunakan fasilitas perbankan untuk mengembangkan usaha – sehingga, kemajuan usaha mereka akan berjalan lambat. Kedua, tidak teraksesnya berbagai skema kemudahan bagi kelompok masyarakat tersebut untuk memiliki aset, seperti tanah atau rumah, serta untuk kebutuhan pendidikan maupun kepemilikan kendaraan bermotor. Ketiga, sulitnya kelompok masyarakat ini untuk merencanakan keuangannya untuk berbagai kebutuhan lainnya. Dari sisi pemerintah dan perbankan, minimnya jumlah orang dewasa yang tidak menggunakan fasilitas perbankan atau belum terinklusi oleh sistem keuangan, juga membawa dampak yang tidak menguntungkan. Yang terutama, rendahnya inklusi keuangan berarti kemampuan perbankan dalam menggunakan dana masyarakat untuk menyalurkan berbagi jenis kredit pun akan terbatas. Dengan kata lain, perputaran modal menjadi tipis. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Bagi pemerintah, ini berarti potensi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pun rendah. Dampak lanjutannya, adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Lalu, bagaimana mengatasi masalah ini – mengingat saat ini sebetulnya sudah begitu banyak lembaga keuangan, bank maupun non-bank, yang telah beroperasi di Indonesia? Peluang besar sekarang ini sudah menjadi kian terbuka dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Saat ini semakin banyak masyarakat, khususnya di perkotaan, mulai mengandalkan peralatan komunikasi personalnya – dalam bentuk smartphone
14
atau tablet – untuk melakukan kegiatan ekonomi. Mulai dari memesan taksi atau “ojek” berbasis aplikasi, membeli tiket pertunjukan, hingga membeli berbagai jenis makanan. Bayangkan jika, masyarakat pemilik gadget ini “dimasukkan” secara otomatis ke dalam sistem keuangan. Tentu secara seketika, persentase inklusi keuangan di Indonesia akan langsung melonjak dengan pesat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi, jumlah pengguna gadget di Indonesia sudah mencapai lebih dari 310 juta! Lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kita yang mencapai 255 juta jiwa. Lima puluh persen dari mereka sudah terbiasa dengan koneksi internet, khususnya untuk mengakses berbagai aplikasi media sosial, dan 40% lagi menghabiskan waktu online hingga lebih dari 3 jam per hari. Sehingga, tentu tidak akan kesulitan jika mereka kelak bertransaksi keuangan melalui perangkat elektronik pribadinya. Untuk menuju ke sana, tentu diperlukan beberapa prasyarat dan regulasi, termasuk untuk mengatur teknologi seperti apa yang bisa digunakan sebagai fasilitator sistem keuangan digital ini dan yang akan memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang dan bertransaksi dengan menggunakan kartu atau gadget dan nomor telepon selulernya sebagai identitasnya. Hal inilah yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, sebagai otoritas perbankan dan sistem pembayaran. Kemiskinan di Indonesia dari dulu sampai sekarang merupakan pekerjaan rumah bagi setiap pemerintah daerah dan negara. Untuk mengentas kemiskinan pemerintah tiap periode terus mengeluarkan banyak kebijakan dan terobosan untuk memperbaiki iklim ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan agar angka kemiskinan di indonesia bisa berkurang secara bertahap. Banyak negara yang gagal menerapkan reformasi dasar yang dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup, negara-negara berkembang gagal untuk memanfaatkan potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi dan
mengejar ketinggalan dengan negara-negara yang lebih maju. Data dari laporan Jaringan Kesiapan Index (NRI), yang mengukur 143 negara dalam hal kapasitas mereka untuk mempersiapkan, penggunaan dan pengaruh TIK, menunjukkan bahwa kesenjangan antara ekonomi terbaik dan terburuk melakukan melebar. Mereka di atas 10% telah melihat dua kali tingkat peningkatan sejak 2012 seperti yang di bawah 10%. Ini menunjukkan skala tantangan yang dihadapi berkembang dan negara-negara berkembang karena mereka berusaha untuk mengembangkan infrastruktur, lembaga dan keterampilan yang diperlukan untuk menuai keuntungan penuh TIK, karena hanya 39% dari populasi global menikmati akses ke internet meskipun fakta bahwa lebih dari setengah sekarang memiliki ponsel. Progress oleh pasar negara berkembang yang lebih besar di dunia terhadap kesiapan jaringan sebagian besar telah mengecewakan. Federasi Rusia adalah yang tertinggi ditempatkan bangsa BRICS, memanjat sembilan tempat di 2015 untuk ke-41. Hal ini bergabung di bagian atas peringkat oleh China, yang tetap di 62. Semua anggota lain dari kelompok telah menurun, dengan Afrika Selatan yang datang berikutnya (75, turun lima), diikuti oleh Brasil (84, turun 15) dan India (89, turun enam). Laporan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan digital di seluruh negara meningkat dan ini menjadi perhatian besar, begitupun dengan Indonesia. Mengingat laju tanpa henti dari perkembangan teknologi, negara-negara kurang berkembang beresiko meninggalkan jauh di belakang dan tindakan nyata diperlukan segera untuk mengatasi ini. Dengan laporan yang menyatakan korelasi yang sangat tinggi antara adopsi ICT oleh individu, bisnis dan pemerintah, dan kapasitas untuk menghasilkan dampak ekonomi dan sosial, juga mencatat bahwa kepemimpinan pemerintah dalam penciptaan lingkungan peraturan dan bisnis yang baik dengan pasar ICT kompetitif adalah kebutuhan pokok untuk semua negara. Tapi sementara tindakan pemerintah perlu untuk mengatasi kesenjangan digital, upaya juga harus dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk
15
berpartisipasi dalam ekonomi digital, berpendapat Bahjat El-Darwiche, Partner, Strategi &, dan pemimpin firm ini Komunikasi, Media dan Teknologi praktek di Tengah Timur. “Pasar negara berkembang harus menjamin pasokan berkelanjutan konten digital lokal dan relevan jika mereka memberi lebih banyak orang alasan untuk online. Hal ini memerlukan tindakan terkoordinasi antara pemain utama yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem digital: pemerintah, merek, operator dan pengembang konten. Lebih dan lebih baik konten lokal akan membantu untuk menyediakan pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi kepada jutaan orang di pasar negara berkembang. ”
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 2. Tenaga Kerja Penduduk Usia 15 tahun ke Atas menurut Jam Kerja Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Transportasi, Pergudangan
Di bawah TIK tema untuk Pertumbuhan Inklusif, The Global Information Technology Report 2015 juga dilengkapi 10 esai dari para ahli terkemuka dan praktisi yang menampilkan solusi untuk memungkinkan semua orang untuk mendapatkan keuntungan dari dan berpartisipasi dalam revolusi ICT. Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara World Economic Forum, INSEAD dan Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management di Cornell University. Itu manfaat dari dukungan yang berharga dari Cisco dan Strategi. Tentang Indeks Kesiapan Jaringan Sejak tahun 2001, Indeks Networked Readiness (NRI) menilai secara tahunan faktor, kebijakan dan institusi yang memungkinkan suatu negara untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kemakmuran bersama. Penilaian ini didasarkan pada agregasi dari 53 indikator individu dikelompokkan dalam empat komponen utama: lingkungan, kesiapan, penggunaan dan dampak. Indikator individu menggunakan kombinasi data dari sumber yang tersedia dan hasil Executive Opinion Survey, sebuah survei global 13.000 eksekutif bisnis yang dilakukan oleh World Economic Forum bekerjasama dengan jaringan dari 160 Institutes Partner. 1. Penduduk Miskin Konsep : untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
Badan Pusat Statistik, 2016 Dari data tabel di atas bisa dilihat bahwasannya tingkat tenaga kerja berdasar jam kerjanya mengalami fluktuasi, terlihat adanya penurunan maupun kenaikkan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan perlunya solusi dalam pemanfaatan digital ekonomi guna era digital ekonomi ini bisa diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali sehingga bisa mengatasi buta informasi dan buta huruf masyarakat. PENUTUP Harus diingat bahwa perbankan memiliki regulasi yang cukup ketat – belajar dari berbagai peristiwa atau krisis finansial di masa lalu – sehingga berbagai dampak negatif yang mungkin muncul dari regulasi yang kelak akan dihasilkan perlu dipikirkan secara matang dan diantisipasi secara cermat. Tentu saja, kita bisa belajar dari pengalaman berbagai negara lain yang sudah mulai bereksperimen dengan “inklusi keuangan digital” ini. Apa yang berhasil dan
16
belum berhasil, pelaksanaannya.
perlu
dianalisa
dan
dimulai
Sementara itu, sebaiknya kita mempersiapkan diri, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menyambut era baru yang tak terelakkan ini. Referensi : https://www.bps.go.id diakses Rabu, 31 Agustus 2016 http://presidenri.go.id/topik-aktual/inklusi-keuanganekonomi-digital-dan-kesejahteraanrakyat.html diakses Rabu, 31 Agustus 2016 http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbit an_jurnal/06eksos%204%20yarlina%20okt12.pdf diakses Rabu, 31 Agustus 2016 https://kominfo.go.id/content/detail/6698/ekonomidigital-untuk-mengentas-kemiskinan-paranelayan/0/sorotan_media diakses Rabu, 31 Agustus 2016 Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
MENGKAJI URGENSI UNDANGUNDANG YANG MENGATUR DIGITAL ECONOMY PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan globalisasi, dunia perdagangan dan dunia bisnis ikut berkembang dengan munculnya model transaksi bisnis dengan teknologi tinggi (high-tech improvement). Kondisi ini di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai legal certainty atau kepastian hukum, keabsahan transaksi bisnis, masalah tanda tangan digital (digital signature), data massage, jaminan keaslian (authenticity) data, kerahasiaan dokumen (privacy), hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran kontrak (breach of contract), masalah yurisdiksi hukum serta hukum yang diterapkan (aplicable law) bila terjadi sengketa, pajak (tax), juga perlindungan terhadap konsumen pengguna (protections of consumers). Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat seputar permasalahan hukum dan perundang-undangan dalam transaksi (perdagangan)
melalui media elektronik (e-commerce) serta aspek hukum perlidungan konsumen dalam transaksi melalui media elektronik (e-commerce). Sebagai suatu bentuk transaksi atau perdagangan yang relatif baru sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi, transaksi ecommerce ini mengandung beberapa permasalahan terutama permasalahan hukum mengenai legal certainty atau kepastian hukum. Selain itu karena karakteristiknya yang khas di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, bagaimanakah hukum terutama hukum positif di Indonesia dapat meng-counter hal tersebut. PEMBAHASAN Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis. Sehubungan dengan peningkatan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang telah disebut di atas, dalam bukunya Alvin Toffler memprediksi bahwa di era milenium ketiga, teknologilah yang akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini, menciptakan berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa teknologi internet telah pula merubah secara signifikan tiga dimensi kemanusiaan, meliputi perilaku manusia (human action), interaksi manusia (human interaction) dan hubungan antar manusia (human relations). Dalam bidang perdagangan, adanya teknologi internet atau cybernet memungkinkan transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung (face to face, direct selling), melainkan dapat menggunakan teknologi ini. Media internet sendiri mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu keuntungan dalam transaksi melalui media internet karena penghematan waktu, baik karena tidak perlunya penjual dan pembeli bertemu secara langsung, tidak adanya kendala transportasi dan juga sistem pembayaran (payment) yang mudah. Aktivitas atau transaksi perdagangan melalui media internet ini dikenal dengan istilahelectronic commerce (e-commerce). E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu perdagangan antar pelaku usaha (business to business e-commerce) dan
17
perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen (business to consumer e–commerce). Segmen business to business e-commerce memang lebih mendominasi pasar saat ini karena nilai transaksinya yang tinggi, namun level business to consumer ecommerce juga memiliki pangsa pasar tersendiri yang potensial. Di Indonesia sendiri, fenomena transaksi dengan menggunakan fasilitas internet ecommerce ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs http://www.sanur.com sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan ecommerce. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi ecommerce di Indonesia sedikit menurun disebabkan karena krisis ekonomi. Namun sejak tahun 1999 hingga saat ini transaksi e-commerce kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Transaksi melalui web adalah salah satu fasilitas yang sangat mudah dan menarik. Seorang pengusaha, pedagang (vendor) ataupun korporasi dapat mendisplay atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuahwebsite atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol ‘accept’, ‘agree’ atau ‘order’. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut. Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau massagekarena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (trust) dan itikad baik (good faith) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi. Permasalahan Hukum Untuk permasalahan hukum, masalah yang muncul biasanya mengenai legal certaintyatau
kepastian hukum. Permasalahan tersebut misalnya mengenai keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata (misalnya apabila dilakukan oleh orang yang belum cakap/dewasa), masalah tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik dan data massage. Selain itu permasalahan lain yang timbul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian (authenticity) data, kerahasiaan dokumen (privacy), kewajiban sehubungan dengan pajak (tax), perlindungan konsumen (protections of consumers), hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak (breach of contract), masalah yurisdiksi hukum dan juga masalah hukum yang harus diterapkan (aplicable law) bila terjadi sengketa. Permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa transaksi melalui e-commerce mempunyai resiko yang cukup besar. Khusus mengenai pembayaran misalnya ada resiko yang timbul karena pihak konsumen biasanya memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (advanced payment), sementara ia tidak bisa melihat kebenaran serta kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan. Lebih jauh lagi pembayaran melalui pengisian nomor kartu kredit di dalam suatu jaringan publik (open public network) seperti misalnya internet juga mengandung resiko yang tidak kecil, karena membuka peluang terjadinya kecurangan baik secara perdata maupun pidana. Hal ini disebabkan karena di dalam transaksi e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (public network) yang terbuka. Koneksi ke dalam jaringan internet sebagai jaringan publik merupakan koneksi yang tidak aman, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi e-commerce yang dilakukan dengan koneksi ke internet adalah bentuk transaksi beresiko tinggi yang dilakukan di media yang tidak aman. Namun demikian, kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian informasi (crypthography) yaitu suatu proses sekuritisasi dengan melakukan proses enskripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi chipher/locked data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversal yaitu proses deskripsi sebelumnya. Selain itu kelemahan hakiki dariopen network yang telah dikemukakan tersebut sebenarnya sudah dapat
18
diantisipasi atau diminimalisasi dengan adanya sistem pengamanan digital signature yang juga menggunakan teknologi sandi crypthography. Walaupun demikian, salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan e-commerce. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangane-commerce ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketersediadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata e-commerce. Sekalipun menimbulkan resiko, mengabaikan pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan, sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan karena Indonesia dalam kenyataannya sudah menjadi bagian dari pasar e-commerce global. Dalam bidang hukum, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pranata hukum atau perangkat hukum yang secara khusus dapat mengakomodasi perkembangan e-commerce, padahal pranata hukum merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Permasalahan Hukum (Kontrak) dalam Transaksi E-Commerce Dalam Perlindungan Konsumen dalam ECommerce, mengidentifikasi beberapa permasalahan hukum yang dapat dihadapi konsumen dalam transaksi e-commerce. Permasalahan tersebut adalah: otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet; saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ; obyek transaksi yang diperjualbelikan; mekanisme peralihan hak; hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain; legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tanan digital sebagai alat bukti. mekanisme penyelesaian sengketa;
pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.
M. Arsyad Sanusi membagi permasalahan hukum dalam transaski e-commercemenjadi dua yaitu permasalahan yang sifatnya substasial dan permasalahan yang sifatnya prosedural. Permasalahan yang bersifat substasial diidentifikasi menjadi 5 (lima) yaitu permasalahan mengenai keaslian data massage dan tanda tangan elektronik; keabsahan (validity); kerahasiaan (confidentially/privacy) dan keamanan (security) dan availabilitas (availability). Untuk permasalahan yang bersifat prosedural dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu permasalahan yurisdiksi atau forum; permasalahan hukum yang diterapkan (applicable law) dan permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian (evidence). Berikut akan dideskripsikan beberapa permasalahan yang bersifat substansial dan prosedural dalam transaksi e-commerce serta pranata hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Permasalahan yang Bersifat Substansial Permasalahan pertama adalah mengenai keaslian data massage dan tanda tangan elektronik. Untuk keaslian data massage dan tanda tangan elektronik, permasalahan mengenai authenticity yang timbul adalah apakah pengiriman data massage baik dari konsumen atau server adalah benar seperti yang diduga atau diharapkan? Biasanya peralatan yang digunakan untuk memverifikasi identitas users adalah password. Namun password-pun dapat diduga atau ditipu dan diintersepsi. Demikian pula alamat dapat dipalsu dan disadap oleh para hacker, sehingga keaslian atau otentisitas daridata massage tidak dapat lagi dijamin. Hal ini menjadi permasalahan vital dalam e-commerce karena data massage inilah yang akan dijadikan dasar utama terciptanya suatu perjanjian atau kontrak, baik menyangkut kesepakatan ketentuan dan persyaratan perjanjian atau kontrak maupun substansi perjanjian atau kontrak itu sendiri. Sebagai solusi, selama ini dimunculkan alat atau teknik yang dianggap mampu memberikan otentikasi yaitu kriptografi (cryptography) dan tanda tangan elektronik (electronic/digital signature). Dua teknik inilah yang selama ini dianggap sebagai pilar atau penopang e-commerce dan dianggap telah
19
memungkinkan dokumen elektronik untuk memiliki posisi yang sama dengan dokumen kertas. Kriptografi adalah sebuah teknik pengamanan dan sekaligus pengotentikan data yang terdiri dari dua proses yaitu enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah sebuah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode, sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari enskripsi, yaitu menjadikan informasi yang asalnya telah dienskripsi untuk dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang. Tanda tangan elektronik menjadi permasalahan substansial sehubungan dengan otentikasi. Tanda tangan elektronik atau digital tidak hanya digunakan untuk memverifikasi keotentikan data massage tapi digunakan pula untuk meneliti identitas pengirim data, sehingga seseorang bisa yakin bahwa orang yang mengirim data massage benar-benar memiliki wewenang. Yang menjadi perdebatan adalah berkenaan dengan keabsahan sebuah kontrak on-line yang menggunakan digital signature. Apakah digital signature ini dapat menggantikan posisi tanda tangan konvensional karena keduanya memiliki bentuk fisik yang berbeda? Dengan demikian harus dilihat kembali apakah definisi dari tanda tangan itu, karena bagi ahli yang menganut madzhab skriptualis, yang menekankan pada bunyi teks hukum secara tekstual, maka keabsahan digital signature ini akan dianggap tidak sah. Secara internasional UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dan ETA Singapore telah menerima tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang valid. Bagaimana dengan Indonesia? Tampaknya usaha ke arah ini belum menampakkan perkembangan. Secara khusus kita belum mengadopsi pengaturan ini dan belum membentuk legislasi atau aturan khusus mengenai hal ini. Permasalahan yang menyangkut substansi yang kedua adalah masalah keabsahan (validity). Sahkah perjanjian yang dilakukan secara on-line, yang memiliki beberapa perbedaan secara prosedural dengan perjanjian konvensional yang lazim digunakan? Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, transaksi e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi sebagai contoh dalam perikatan atau perjanjian jual beli, sehingga dari perikatan ini timbul
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang menggunakan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka sebenarnya ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata seharusnya dapat berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi ecommerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. Pada umumnya asas yang digunakan untuk transaksi dagang atau jual beli adalah asas konsensualisme, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya ‘sepakat’ mengenai barang dan harga. Asas ini juga dianut dalam hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Selain itu ada syarat lain yang juga harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh orang yang cakap hukum, adanya hal atau obyek tertentu dan adanya suatu causa atau sebab yang halal. Bagaimana dengan kontrak on-line? Menurut para pemerhati e-commerce, kondisi-kondisi hukum di atas juga berlaku mutatis mutandis pada kontrak on-line, karena sebenarnya kontrak online adalah sama kondisinya dengan kontrak pada umumnya atau kontrak konvensional, hanya saja dalam kontrak on-line digunakan piranti teknologi canggih dengan berbagai macam variasinya. Sebagai contoh Michael Chissick dan Kelman secara tegas menyatakan bahwa dalam e-commerce sebenarnya tidak ada hal-hal yang baru, melainkan hanya permasalahan lama yang dikemas dalam bingkai yang baru karena perbedaan sarana dan prasarana yang dimungkinkan oleh teknologi internet. Namun perlu pula dicermati bahwa sebenarnya permasalahannya tidaklah sesederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian jualbeli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan
20
daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Apakah kemudian ketentuan jual-beli konvensional sebagaimana diatur dalam KUH Perdata secara tepat sesuai dan cukup untuk adaptif dengan konteks e-commerce atau perlukan membuat regulasi khusus untuk mengatur e–commerce ? Mengenai pertanyaan kapan lahirnya kontrak web atau kontrak on-line yang sifatnya mengikat serta valid dalam hukum? Sejauh ini dapat dikemukakan dua pendapat dengan argumentasinya sendiri-sendiri. Pertama, kontrak web lahir pada saat buyeratau konsumen melakukan klik penerimaan ‘agree’ atau ‘accept’, yang berarti data sudah terkirim dan tidak dapat ditarik kembali. Ini menandakan telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Kedua, kontrak lahir dan mengikat ketika seller atau penjual menerima pesan order tersebut dan buyer atau konsumen telah menerima acknowledgement of receipt. Permasalahan ketiga adalah masalah kerahasiaan (confideniality/ privacy). Kerahasiaan yang dimaksud di sini meliputi kerahasiaan data atau informasi dan juga perlindungan terhadap data atau informasi dari akses yang tidak sah dan tanpa wenang. Untuk e-commerce, masalah kerahasiaan ini sangat penting karena berhubungan dengan proteksi terhadap data keuangan, informasi perkembangan produksi, struktur organisasi serta informasi lainnya. Kegagalan untuk menjaga kerahasiaan dapat berujung pada terjadinya suatu dispute yang berujung pada tuntutan ganti rugi. Secara teknis solusinya dapat berupa penyediaan teknologi dan sistem yang tidak memberikan peluang kepada orang yang tidak berwenang untuk membuka dan membaca massage. Untuk upaya hukum, dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum mengenai perlindungan terhadap informasi digital. Masalah keempat adalah masalah keamanan (security). Masalah keamanan ini tidak kalah penting karena dapat menciptakan rasa percaya bagi para pengguna dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik untuk kepentingan bisnisnya. Masalah keamanan yang timbul biasanya karena kerusakan (error) pada sistem atau data yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Masalah terakhir yang sering timbul adalah masalah availabilitas atau ketersediaan data. Masalah ini penting sehubungan dengan keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik
harus tersedia bila dibutuhkan. Dengan ini, untuk menjaga kepercayaan (trust) dan itikad baik (good faith), harus dibuat suatu sistem pengamanan yang dapat memproteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan baik kesalahan teknis, kesalahan pada jaringan dan kesalahan profesional. Permasalahan yang Bersifat Prosedural Di atas sudah disebutkan bahwa permasalahan hukum yang bersifat prosedural adalah permasalahan yurisdiksi atau forum; permasalahan hukum yang diterapkan (applicable law) dan permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian (evidence). Masalah pertama mengenai yurisdiksi atau forum. Masalah yurisdiksi dalam e-commerce sangatlah kompleks, rumit dan sangat urgen untuk dibicarakan, karena bisa menyangkut yurisdiksi dua negara atau lebih. Padahal setiap keputusan pengadilan yang tidak memilki yurisdiksi atas perkara tertentu atau personal incasupara pihak dapat dinyatakan batal demi hukum. Masalah yurisdiksi ini menjadi relevan ketika pengadilan mencoba menggunakan kekuasaannya terhadap orang yang bukan penduduk atau tidak tinggal dalam batas-batas teritorial negara tertentu. Pengadilan dalam hal ini tidak dapat menerapkan atau mengadili perkara tertentu kecuali negara tersebut saling mengadakan perjanjian mengenai penentuan yurisdiksi. Dalam penentuan yurisdiksi perlu diperhatikan halhal seperti lokasi para pihak, obyek kontrak serta kehadiran para pihak. Terhadap negara yang telah memiliki perjanjian, biasanya diberlakukan peraturan mandatory, sedangkan untuk badan hukum atau perusahaan, penentuan forumnya biasanya adalah domisili perusahaan. Dalam Hukum Perdata Internasional, konsep di mana penggugat memilih yurisdiksi dapat dilakukan berdasarkan asas teritorialitas atau domicilie dan asas nasionaliteitatau kewarganegaraan atau berdasarkan pilihan hukum para pihak. Indonesia sendiri berdasar Pasal 16 AB menganut asas nationaliteit untuk menentukan hukum yang berlaku bagi status personil seseorang. Selain itu, mengenai kontrak berlaku asasthe proper law of contract, di mana yurisdiksi juga dapat dipilih berdasar lex loci contractus yaitu yurisdiksi yang berlaku di mana kontrak dibuat atau lex loci solutionisyaitu forum atau hukum tempat pelaksanaan perjanjian.
21
Dalam transaksi e-commerce, karena sifatnya yang khas di mana para pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak tidak bertemu secara langsung dan perjanjian atau kontrak dilakukan secara elektronik dan esensinya yang menekankan pada efisiensi, cukup sulit untuk menentukan hukum mana yang akan diberlakukan apabila terjadi sengketa. Ada kemungkinan bahwa kontrak dianggap sah misalnya di salah satu tempat, namun dianggap tidak sah atau ilegal ditempat yang lain. Dalam perjanjian atau kontrak e-commerce, pengaturan mengenai yurisdiksi kemudian biasanya dilakukan dengan menggunakan pilihan hukum (choice of law) yang dimasukkan dalam klausul kontrak. Hal ini dimungkinkan karena pada prinsipnya persoalan pilihan hukum adalah otonomi dari para pihak. Masalah pilihan hukum atau partijautonomie ini sebenarnya merupakan salah satu ajaran khusus dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam menentukan hukum yang berlaku sesuai dengan Pilihan Hukum para pihak, maka dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk melakukan pilihan sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka, namun mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangan. Harus ada batas-batas tertentu untuk kelonggaran atau kebebasan memilih hukum, namun kebebasan ini bukan berarti boleh sewenang-wenang, sehingga pilihan hukum ini hanya diperkenankan sepanjang tidak melanggar apa yang dinamakan sebagai ‘ketertiban umum’ (ordre public) dan tidak terjadi penyelundupan hukum (fraus legis) yaitu sekedar menghindarkan diri dari suatu kaidah hukum tertentu yang memaksa. Menurut Sudargo Gautama, masalah pilihan hukum harus diartikan secara luas, tidak hanya menyangkut kepada pilihan hukum di bidang harta benda saja, tetapi segala perbuatan hukum yang mengakibatkan karena kemauan sendiri, bagi yang bersangkutan berlaku lain hukum perdata daripada hukum perdata yang lazim ditentukan baginya menurut peraturan-peraturan, termasuk di dalamnya penundukan sukarela untuk perbuatan hukum tertentu dan penundukan dianggap. Pilihan hukum ini berkenaan baik dengan bidang hukum perdata maupun hukum publik.19 Walaupun demikian, permasalahan yang kemudian dapat timbul adalah pengakuan serta daya
mengikatnya putusan hakim suatu negara tertentu untuk diberlakukan di negara lain apabila terjadi sengketa atau adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dengan demikian memang harus disadari bahwa Hukum Perdata Internasional sendiri memiliki batasan-batasan dalam keberlakukannya. Masalah kedua adalah masalah hukum yang diterapkan (applicable law). Walaupun masalah ini erat kaitannya dengan yurisdiksi, dalam transaksi ecommerce, klausul kontrak dan kewajiban para pihak secara umum seyogyanya tunduk pada hukum negara yang dipilih oleh para pihak. Namun bagaimana bila dalam penawaran yang tercantum dalam situs atau web tersebut tidak secara expressis verbis dicantumkan tentang forum mapun pilihan hukum? Jika tidak ada pilihan hukum yang efektif, maka hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan oleh hukum lokal negara dengan memperhatikan hubungan hukum yang memiliki signifikansi terdekat dengan masalah para pihak. Sejalan dengan hal ini, mengutip pandangan Moris, the proper law of the contractadalah suatu sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau bila kehendak itu tidak dinyatakan dengan tegas, atau tidak dapat diketahui dari keadaan disekitarnya, maka berlaku the proper law of the contract, yang merupakan sistem hukum yang memiliki kaitan yang paling kuat dan nyata dalam transaksi yang terjadi. Demikian pula Sudargo Gautama mengemukakan teori the most characteristic connection yang menyatakan bahwa pilihan hukum berada pada kewajiban untuk melakukan prestasi yang paling karakteristik merupakan tolok ukur untuk penentuan hukum yang akan dipergunakan dalam mengatur perjanjian. Permasalahan ketiga yang bersifat prosedural adalah masalah pembuktian (evidence). Untuk meminimalkan kecurangan-kecurangan dalam suatu perjanjian diperlukan dokumen sebagai pembuktian. Bagaimana dengan dokumen pembuktian dalam transaksi e-commerce? Pembuktian juga merupakan hal yang penting dalam transaksi e-commerce. Namun karena sifatnya yang khas, biasanya bukti yang berupa dokumen digantikan oleh data yang berupa rekaman atau record. Permasalahannya apakah rekaman data (record data) dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia? Padahal kita tahu bahwa baik dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan mengenai alat bukti,
22
mapun dalam Pasal 184 KUHAP tidak disebutkan mengenai alat bukti berupa rekaman data. Dapatkah hukum Indonesia secara progresif membuka kemungkinan untuk menerima bukti lain selain yang sudah diatur tersebut, seperti misalnya data rekaman dari komputer, padahal sampai saat ini, alat bukti berupa rekaman elektronik masih menjadi perdebatan? Untuk sementara, di Indonesia peraturan perundang-undangan yang telah menerima bukti elektronik seperti e-mail, fax dan data elektronik komputer barulah UU Tindak Pidana Korupsi. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pembuktian dan alat bukti seyogyanya sesegera mungkin direformasi, sehingga rekam data elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Tanpa reformasi hukum, maka perdebatan mengenai hal ini akan terus berlanjut, karena interpretasi mengenai alat bukti record datasebagai surat dapat dianggap sebagai analogi. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Melalui internet misalnya konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari berbagai situs yang beriklan dalam berbagai variasi merek lengkap dengan spesifikasi harga, cara pembayaran, cara pengiriman, bahkan fasilitas pelayanantrack and trace yang memungkinkan konsumen melacak tahap pengiriman barang yang dipesannya. Kondisi tersebut memberi banyak manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Selain itu juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien. Namun demikian, e-commerce juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.
Salah satu contoh adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang atau ketidakamanan transaksi. Faktor keamanan transaksi seperti keamanan metode pembayaran merupakan salah satu hal urgen bagi konsumen. Masalah ini penting sekali diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam e-commerce yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari pembajakan kartu kredit, stock exchange fraud,banking fraud, akses ilegal ke sistem informasi (hacking) perusakan web site sampai dengan pencurian data. PENUTUP Beragam kasus yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terutama faktor keamanan dalam e-commerce ini tentu sangat merugikan konsumen. Padahal jaminan keamanan transaksi e-commerce sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen penggunanya. Pengabaian terhadap hal tersebut akan mengakibatkan pergeseran terhadap falsafah efisiensi yang terkandung dalam transaksi e-commerce menuju ke arah ketidakpastian yang nantinya akan menghambat upaya pengembangan pranata ecommerce. Permasalahan hukum serta pemecahan yang sudah dijelaskan di atas, sebenarnya tidak lain dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi ecommerce. Walaupun tiak secara khusus disebutkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun mengingat permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang umumnya dihadapi oleh konsumen serta pemecahannya baik secarasubstansial maupun secara prosedural, maka solusi yang telah diungkapkan di atas dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Untuk jaminan keamanan, public key infrastructure saat ini dioperasikan oleh banyak lembaga (dalam tataran internasional, seperti Amerika Serikat misalnya) baik untuk menunjang digita signature dan encryption (pengacakan). Salah satu cara untuk mengimplementasikan public key infrastructure adalah dengan melakukan sertifikasi antardomain (interdomain certification) atau dengan kata lain penerbitan sertifikat oleh dan antar suatu Certification Authority. Umumnya sertifikasi
23
antar domain ini mencerminkan pengakuan secara hukum lintas domain dari semua komponen pentingpublic key infrastructure, termasuk certification authority, sertifikat, digital signatures dan rekaman pendukung transaksi yang berlangsung. Jadi untuk menjamin keaslian suatu dokumen dan memastikan tanda tangan digital memang milik seseorang yang berhak lembaga Certification Authority inilah yang menjamin keasliannya. Hal ini tentunya sangat penting, mengingat ketidak aslian dari certification authority, sertifikat, digital signatures dan rekaman pendukung transaksi yang berlangsung secara potensial akan merugikan konsumen. Secara Nasional, pranata untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun UU perlindungan Konsumen ini secara khusus belum mengantisipasi perkembangan teknologi informasi di dalam pengaturannya. Dalam tataran internasional, telah dibuat kesepakatan-kesepakatan internasional yang secara khusus dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi di mana semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain bisa masuk Indonesia termasuk dengan menggunakanelectronic commerce. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Namun masuknya barang dan jasa impor tersebut bukannya tanpa masalah, di mana salah satu permasalahan yang timbul adalah masalah perlindungan konsumen. Demikian pula dalam hal pengaturan hukum mengenai hal ini. Sehubungan dengan permasalahan pengaturan hukum dalam transaksi e-commerce, David Harland mengemukakan bahwa : One consequence of the globalization of trade is a lissening of the significance of national laws affecting such trade. …. the non-territorial and intangible nature of electronic commerce calls into question the adequacy of existing law enforcement mechanism that are still geared to tangible products and national legislation. Perkembangan teknologi informasi sehubungan dengan transformasi global yang
melanda dunia membawa akibat pada berkembangnya aktivitas perdagangan, salah satunya adalah perdagangan atau transaksi melalui media elektronik (transaksi e-commerce). Secara umum berbagai masalah hukum yang berhubungan dengan substansi hukum maupun prosedur hukum dalam transaksi e-commerce memang sudah dapat terakomodasi dengan pengaturan-pengaturan hukum yang ada, namun yang menjadi kelemahan dalam kegiatan e-commerce ini karena belum adanya pranata/undang-undang yang mengaturnya, mengingat e-commerce ini akan jaya dan menjadi kekuatan perekonomian Indonesia maka kami harapkan dari tulisan ini bisa mendorong stakeholder yang berwenang untuk segera mengatur segala bentuk kegiatan e-commerce ini secara rinci dan jelas, sehingga bisa berjalan lancar sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Referensi : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5039/hu kum-ecommerce diakses pada : Rabu, 8 Juni 2016. Wisanggeni, Haryo. 0001. Dasar Hukum ECommerce Kita. Diakses pada : Rabu, 8 Juni 2016 dari https://www.selasar.com/politik/dasarhukum-ecommerce-kita Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
INVESTASI ASING ? APA STRATEGI INDONESIA ? Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi diindonesia sendiri dimuai sejak era kepemimpinan presiden ke-2 indonesia yaitu Presiden Soeharto dengan memebuka kesempatan joint venture bersama Amerika mengenai Pt. FreePort yang banyak mengudang pro dan kontra dari dalam tatanan masyarakat. Mengenai peraturan resmi perundang-undangan dimulai sejak dicetuskan Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman
24
Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak sejarah pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia. Tonggak sejarah ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No 7 tahun 1994 yang meratifikasi Perjanjian Pendirian WTO pada Nopember 1994. Ketiga undang-undang tersebut secara bertahap meliberalkan ekonomi Indonesia. Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dihujat sebab liberalisasi juga yang meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Maraknya investasi asing yang masuk ke indonesia menjadikan indonesia mau tidak mau harus dihadapi, bisa tidak bisa harus bisa karena semuanya sudah didepan mata. Salah satu Dampak investasi asing bagi bidang transpostasi suatu perusahaan yang bekaitan juge dengan perekonomian investor local. Top of Form. Asosiasi Logistic Minta Investasi Asing Diperketat. Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang membolehkan asing mengempit modal hingga 67% di bidang jasa pengurusan transportasi. Alasan mereka, pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan pengusaha lokal. “Diperbolehkannya asing memiliki saham hingga 67% akan mematikan pengusaha dalam negeri,” ujar Koordinator Wilayah Sumatera Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (AlFI) Khairul Mahall. Menurut dia, sama dengan kekhawatiran di sektor lain, ALFI juga mengkhawatirkan soal tidak kuatnya daya saing pengusaha lokal dengan asing dalam soal permodalan. Ia menyebutkan, dengan suku bunga kredit jauh lebih rendah atau hanya sekitar 3%, asing leluasa mengalahkan usaha pengusaha nasional yang modal kerjanya berbunga hingga 13%. ALFI berharap, pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu karena pemberian kebebasan asing dalam penanaman modal hingga 67% dipastikan sangat mengganggu pengusaha nasional. ALFI juga meragukan pengawasan pemerintah atas modal asing yang
sebesar 67% tersebut. “Dikhawatirkan, pada akhirnya modal asing bisa lebih bahkan mungkin bisa 100%, meski dalam izin resmi hanya maksimal 67%, Kekhawatiran itu mengacu pada fakta di lapangan dewasa ini bahwa banyak perusahaan asing berkedok perusahaan nasional yang sudah beroperasi di bisnis jasa pelayanan transportasi.Perusahaan itu hingga dewasa ini sulit dan bahkan tidak terjangkau pemerintah untuk ditindak. “ALFI berharap DPR RI, DPD RI, termasuk para gubernur berpihak ke pengusaha nasional dengan mendesak pihak eksekutif meninjau kembali besarnya modal asing di jasa pengurusan transportasi itu,” ujar pria yang juga Managing Director PT Sahara Trainindo. Ia menyebutkan, perlindungan kepada pengusaha nasional jasa pengurusan transportasi itu bukan hanya untuk kepentingan pengusaha, melainkan untuk kepentingan pekerja lokal yang cukup banyak. Kalau pengusaha asing yang lebih banyak beroperasi, ancaman tergantinya pekerja lokal ke asing juga sangat besar karena pekerja asing juga semakin bebas masuk ke Indonesia. Investasi asing memang sedang marak diberbagai negara termasuk Indonesia , tidak bisa dipungkiri lagi era investasi asing kini telah merambah hingga keberbagai sector, yang harus dilakukan itu ialah bagaimana cara Indonesia untuk menghadapi ketatnya persaingan dengan investor asing yang semakin meningkat sejak 5 tahun teakhir. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan indonesia sebagai strategi mengahapi investasi asing ini. Turunkan bunga kredit Pengamat ekonomi Sumut Wahyu Ario Pratomo mengatakan, pemerintah harus berhati-hati membuat kebijakan soal keterbukaan investasi asing. “Jangan karena sibuk mau ngejar investor asing, pemerintah lupa melindungi pengusaha lokal,” katanya. salah satu upaya untuk melindungi pengusaha nasional adalah menurunkan suku bunga kredit perbankan yang terlalu tinggi dari yang berlaku di negara asing. Melindungi UMKMK Di bagian lain, Darmin Nasution mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi X juga dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
25
(UMKMK). Pemerintah misalnya menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dalam revisi DNI. Ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/ jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/ atau risiko kecil/sedang dan/ atau nilai pekerjaan kurang dari Rp 10 miliar. Dalam DNI sebelumnya, kata Darmin, dipersyaratkan adanya sahamasingsebesar55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra-design dan konsultasi, jasa desain arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya. Selain itu, terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaannya dari semula hingga Rp1 miliar menjadi sampai dengan Rp50 miliar. ”Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya. ”Perubahan daftar negatif investasi ini telah dibahas sejak 2015 dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” Peningkatan Daya Saing Ekonomi Untuk meningkatkan daya saing,industrialisasi harus dilakukan dalam segala bidang, hanya dengan industrialisasi, penerapan teknologiproduksi yang lebih baik dapatdilakukan. Teknologi produksi adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Umumnya industrialisasi dilakukan oleh pemodal besar dengan kekuatan pendanaan dan kemampuan entrepreneurship yang mumpuni.Namun, menarik para pemodal besaruntukberinvestasi jelastidak mudah. Banyak faktor eksternaldan internal yang harus dibenahi.Stabilitas politik, pungutan liar,penegakan hukum, infrastruktur, danlain-lain. Penguatan ekonomi kerakyatan juga wajib dilakukan.Meskipun tidak bisa membawa perubahan secara drastis, tapi penguatanperekonomian bawah
bisa meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Ekonomi rakyat umumnya bersifat padat karya. Dengan gelontoran dana yang sama, lapangan kerja yang tercipta lebih besar daripada industripadat modal. Penguatan dunia usaha rakyat juga akan meningkatkan daya beli yang akan meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan ini jelasakan menjadi pasar potensial bagi investor. Investor akan lebih bergairah untuk menanam modal dan akan mendorong penciptaan lapangan kerjadan pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Koperasi Strategi terbaik yang dapat dilakukanadalah dengan upaya pemerintah untukmendorong pertumbuhan koperasi.Keberadaan koperasi dapatmempermudah koordinasi para pemilikusaha dengan karakteristik yanghomogen. Mereka bisa menggabungkan modal untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah barang yang diproduksi, sesuatuyang sulit dilakukan bila merekabergerak sendiri-sendiri. Salah satu bentuk kongkrit upayaPemerintah RI dalam meningkatkankomitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacuproduktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan terbitnyaInpres No. 6 Tahun 2014 pada 1September 2014. Peningkatan Pendidikan dan SDM Perbaikan dari segi pendidikan sangatlah diperlukan. Karena era mendatang para generasi peneruslah yang akan mewarisi segala aspek aspek negara , perbaikan dalam bidang pendidikan bisa menjadi suatu program yang nantinya sangat membantu dalam meningkatkan kualitas SDM dalam negeri dan bisa meningktkan kualitas investor local . peningkatan SDM menjadi momok yang sangat diperlukan karena dengan adanya SDM yang berkualitas tinggi maka banyak dari permasalahan diindonesia bisa dikurangi secara perlahan. Mengubah mindset masyakat memang membutuhkan perjuangan yang cukup rumit namun segala sesuatu bisa dimulai sejak saat ini dengan penanaman pemahaman yang mandiri. Peran tenaga intelektual sangatlah diperlukan dalam hal peningkatan kualitas SDM itu sendiri, karena dari kebanyakan orang yang hanya ingin cari aman sendiri membuat kurangnya rasa simpati akan kualitas SDM yang seharusnya bisa diusahan untuk sama rata . Biro Kajian dan Aksi Strategis KEMENSOSPOL BEM FEB Unsoed 2016
26
27
