Pengembangan Kemampuan dasar manusiawi (Salah satu usulan untuk "rasa" keadilan sosial di Papua Barat)
Stephanus Djunatan SAg., MPh kQsf1)Q.~~~9Q@Yilh o()(;onl
Penelitian Pustaka Pribadi dalarn bidang Etika Politik, Untuk Fakultas Filsafat UNPAR
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan
2005
Dikctahui oleh
Dr. 1. J3ambang Sugiharto Wakil Dekan I Fakultas Filsafil1
2
Pengantar Salah satu anggota Unrepresented Nation and People Organization perwakilan Papua Barat. UNPO'
menjadi perwakilan resmi masyarakat tak-bernegara yang
menuntllt kemerdekaan (self-determination) di PBB. Tcntu saja, keberadaan perwakilan Papua Barat berarti aksi scparalis bagi NKRI. ISll scparatis menjadi isu yang selalu akillal bagi NKRI scjak berdirinya. ISll ini memicu konilik internal dalalll NKRI, antara kcpcntingan nasional yang direprcsentasi pemerintah RI dan kcpcnlingan lokal. Pcrjuangan pClllisahan diri, tuntUtan kCll1crdekaan tcrnyata tidak hanya berkailan c/cngan pcrsoalan politik. Persoalan politik kait mcngait dcngan prob!ematika budaya
dan ckonollli lokal versus nasional. lalinan problcmatika politis, ekonoll1is dan kllitural ini lllcnyalu dalam persoalan kcadilan sosial. Artinya, persoalan ini berkaitan dcngan "rasa" keadilan sosial yang ditcnlukan dengan struktur dan sistelll politik, budaya dan ekonomi baik di tingkat nasional, maupun eli tingkat sosial. Tcntunya, tak tcrpcnllhinya "rasa" kcadilan ini yang dialami masyarakat asli di Papua Barat. Tulisan ini dill1aksudkan mencari jalan-jalan yang memllngkinkan menghadapi (potensi) konflik antara kcpentingan nasional atas integritas NKRI, dan kepentingan lokal akan "rasa" keadilan sosial. Salah satunya adalah mcnggarap isu penting "rasa" kcadilan sosial "Rasa" keadilan sosial ini hendak ditulllbuhkan dari pCllgcmbangan kemampuan dasar manllsiawi.
Karena lujuan terscbut, maka kami mcmbagi tulisan ini dalalll beberapa bagian PerfClIl1([,
kemampuan
pcngcliian
dasar
kemampuan
manusiawi
dasar
manUSlaWI,
kemcrdekaan,
prasyarat
pcngcmbangan
pcngcmbangan
kemallljlllan
dasar
manusiawi dalanl kaitannya dcngan "rasa" keadilan sosial. Kedlla, pengcmbangan kemampuan dasar lllanusiawi di Papua l3aral, yang lllclipUli alirlllasi identitas-diri kultural: melanesia; afirmasi pengembangan budaya lokal melalui pendidikan, kesenian; afirmasi akses pada sumber-sL1lllbcr daya alam, akses pcngcmbangan kesempatan bckcrja dan kcscmpalan bcrwirausaha bagi Illasyarakat lokal, akomodasi kcpentingan
polilik
masyarakat
lokal.
akscs unluk
lllcnjadi
anggota panai
kesempalan rnelllbentuk partai politik 10kal'l' /,'rakhir, scbuah
IIjh'lI
polilik
nasional,
clldillg: lllcnyiasali
pcngcrnbangan kemalllpuan dasar lllanusiawi: otonomi khusus, pcrlindungan hak-hak rninoritas melalui prinsip non-diskrirninal it; pcrlindungan hak azasi rnanusia rnasyarakat lokal. Sislcrn politik, ckonorni dan blJdaya yang mClllcnlJhi "rasa" keadilan sosial
masyarakat lokal di Papua Barat, pengembangan jalinan antar-masyarakat lokal di Nusantara, jalinan Pemcrintah nasional-lokal dan lembaga ornop. Jalinan masyarakat lokal-nasional-internasional untuk isu-isu pembelaan hak azasi manusia masyarakat lokal (asE?) eli Papua Bara!.
Pengertian Kenlampuan l)asal" IVlanusiawi Setiap
manllSla
dimcngcrti
lllellliliki
seperangkat
kClllalllpuan
dasar.
KClllampllan ini herada clalalll cliri (inhercn) lllanusia sehagai prihadi yang hermartahat. Kelllalllpuan clasar ini dirulllllskan aleh filsllf Yunani Kuna bernama Aristoteles (384 .122 SM) bcrdasarkan pengamatannya atas kenyataan bahwa manllsia bcrakal hudi, bcremosi dan berkehcndak
Ketiga aspck instrnmental ini melahirkan fllngsi-fungsi
dasar manusia: berpikir, bersilllpati atau berempati, clan hermotivasi. Kemalllpuan dan fungsi dasar ini mencirikan bahwa manusia ticlak hisa cliperlakukan semena-mena dan bahwa kcsetaraan antar11lanusia lahir dari martabatnya, bukan se11lata-ll1ata keinginan individu tel1entu. Kemampuan clasar manusiawi itu meliputi': a.
Mampll lllclllahallli lllakna kC11latian seeara positif, kescmpatan llntuk menghidupi hidup
h
aspek tubuh
c.
kapasistas llntuk rnerasakan kcnikrnatan dan pencleritaan
d.
kapabilitas kognitif: rnampu mcnyerap pengetahuan, berimajinasi dan berpikir
c.
perkcmbangan awnl masa balita
f
akal budi praktis
g
kemampuan menjalin relasi dcngan orang lain
h.
"rasa" keterhubungan dcngan rnahluk lain cli alam Kcmampuan Uilluk hUJllor
dan bCfmain
Mampu hidup terpisah dalam arti mandiri dan tidak bergantung pacla satu pihak tcrtcntu. Kernarnpllan dasar manusiawi akan mclahirkan tungsi-fllngsi dasar. Fungsirungsi dasar mantlsiawi rneliputi,l.
4
a. dapa! hid up untuk mencapal !ujuan, sedapat mungkin tidak meninggal di usaia muda; b. dapat hidup sehal, Il1cndapatkan gizi yang cukup, dapat mcmiliki tcmpat tinggal, dapal mcmcnuhi kebutuhan seksual, dapa! bC'llindah dari satu tcmpat ke tempat lalllnya, c.
Dapat mcncegah penderitaan yang tidak perlu dan tidak membawa kebaikan sedikit pun, dan dapat menikmati pcngalaman yang mcnyenangkan:
d.
Dapat lllcnggunakan lima pallcn incir
mcnalar: c.
Dapat mCllliliki ikatan dcngan hal-hal atall o]"aflg··nr(lllg di [uar tliri :\L'lldiri. mcncintai mcreka yang mcncint.:li dan pcduL tcrhadap kita, meratapi kcpergian mereka, secara umUIll dapat mencintai, rneratapi, mcrindukan dan bersyukur,
r
Dapat mcrnbcntuk konsepsi tcntang kcbaikan, dan mclakukan permcnclIlgan yang kritis at as rencana hidup:
g. Dapat hidup demi kchidupan orang lain, I11cngenali dan rncillperlihatkan kcpedlilian untuk man glain, dapat I11cngal11bil bagian dalal11 bcrbagai bentllk interaksi keillarga dan sosial~ h.
Dapat hidup dcngan kcpedulian Jan bcrhubugn(lll
dCllg,l1l
binatang, tanam
alam, I.
Dapat tenawa, bcrillain dan ll1enikll1ati aktivitas rckrcatif
I
Dapat hidup secara rnandiri dalarn konteks tempat dan zaillannya, dalam hubungan dcngan pribadi mandiri lainnya.
KClllalllpuan dan fungsi dasar ll1anUSlaWI ini tidak darat dengan sendirinya diaktua!isasi dalarn tindakan seseorang. Kcmampu
itlliah dibutuhkan kondisi yang menjadi dasar, yang lebih baik discbllt sebagai prasyarat bagi eksprcsi dan aktualisasi kClllampuan dan fungsi dasar manllsiawi tersebllt Prasyarat bagi ekspresi dan aktualisasi kCll1ampuan dan fungsi dasar manusiawi Inl berkaitan dcngan kClllalllplian setiap pribadi Illclllilih. 1\1elllilih mcnjadi Illungkin terjadi bubn hanya karena tcrscdianya berbagai pilihan tc'tapi kcmcrdekaan untuk
5
menentukan pilihan. Inilah apa yang disebut Amartya Kumar Sen (1999) bahwa kemerdekaan dan kemiskinau saling mempengaruhi karena ketidakmampuan seseorang atau sebuah kOIl1unitas mcngckspresikan dan mcngaktualisasi kemampuan dan flll1gsi dasar manusiawi di atas. Kaum marginal
memang tidak
mcmiliki
akscs pada kcsempatan
llntllk
mcngaktllaJisasi kemampuan dan fungsi dasar manusiawinya. 13ahkan, Il1cnurut Sen, kCll1erdekaan yang mcndasar yakni kemalllpuan untuk bertahan hidup (slIrvil'a/) saja tidak Il1cnjadi "hak" mcreka. PadahaJ, kemcrdekaan dasariah ini akan Il1cnentukan tingkat kualitas hidup seseorang. KuaJitas hidup tcrscbut tak hanya dibatasi' dcngan angka kuantitatif pendapatan seseorang. Kualitas hidup scseorang clapat dinilai at all dillkur berdasarkan aktualisasi dan berkembangnya kCll1all1puan clan fungsi dasal ll1anusiawi di atas". Jika kcmerdckaan dasariah malllpu diwujudkan, selanjutnya kcmerdekaan sendiri lllenjadi alat untuk lllenggapai akses di bidang politik, seperti bergabung dengan paltai politik, mendirikan partai politik, menyuarakan pendapat Il1clalui media massa dan jalur-jaJur politik, bergabung dalalll pemerintahan, pel's yang bebas
(po/iticcd
ji-eedom); bidang ekonomi, seperti menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan produksi, konsumsi, kescmpatan bckclja at au berwirausaha, dan transaksi pasar
(ecollomlc ji/sCi/ities); akscs di bidang sosial, sepcrli pendidikan, keschatan. dan inrormasi dari media komunikasi (social opportunities); akscs untuk transparansi berupa pcrtanggungjawaban pcnguasa atas pcngelolaan Elsilitas publik, pertanggungjawaban modal usaha pubJik. prosedur birokrasi yang cfisien dan efektif (iramparcllcy
?uaralllees); dan akscs unluk periindungan keamanan berupa perlindungan hukum dari ancaman kejahatan, teror, perang saudara, perlindungan dari kchancuran akibat bencana alam (protective securiZv)". Untuk memenuhi kebebasan tersebut tak terelakkan pembcnlukan jalinan sistem-sistcm
yang mencakup pendidikan yang mcmadai.
pelayanan kcschatan, pertukaran informasi, jaminan kesejahteraan sosia!. Jalinan
sistem-sistem
politik,
ckonomi
dan
budaya
menegaskan
bahwa
aktualisasi dan pengembangan kemampuan dan rungsi dasar manusiawi eral kaitannya dengan "rasa" keadilan sosiaL Inilah alasannya untuk lllenyalakan bahwa keadilan lak scrt3-Il1Crta berdasarkan kehendak baik sescorang saja. "Rasa" keadilan ternyata
6
merupakan "hasil" dari konstelasi yang memberikan jaminan pad a pengembangan kualitas hidup manusia melalui sistem so sial yang berlaku. Pendekatan yang digunakan untuk menilai dialami alau tidaknya "rasa" kcadilan tidak mclulu menggunakan ukuran utilitarian. Ukuran ini mcmang bcrguna unluk mcncari lahu sebcrapa jauh sebuah kebijakan bahkan sebuah sistcm mcnghasilkan kegunaan bagi sebanyak mungkin orang. Ukuran utilitarian lersebut tidak dapat mcnjawab kcbutuhan seeara filktual dari lapisan-Iapisan sosio-ekonomi masyarakat. Alih-alih memcnuhi "rasa" kcadilan sosial, ukuran utilitarian ini mcnggeneralisasi kesejahteraan, mcngabaikan hak atau kemerdekaan yang tidak berdaya guna, dan melewatkan syarat-syarat bagi perkembangan menIal dan adaptasi "Rasa" keadilan sosial mcnuntut agar pcndekatan yang digunakan dalam aktualisasi dan pcngcmbangan kualitas hidup mcmpertimbangkan aspek-aspek berikut ·7
IT1J
a.
kcunikan pribadi (personal heterogeneities). Keunikan ini tidak hanya berlaku untuk karakter alau mentalitas tiap pribadi. Setiap orang selain memiliki karakteristik mental, kemampuan (abiliz)!) juga karakteristik fisik seperti: umur, jender, bent uk Ilsik.
Tcnnasuk
pula,
penyakit
bawaan,
eaeat
fisik dimiliki
sctiap
orang.
Karakteristik mental dan fisik ini kemudian menentukan kebutuhan hidup harus dipenuhi
Sistelll sosial, ekonomi dan politik dirancang untuk Illengakomodasi
kebutuhan-kcbutuhan hidllp ini. Sistem-sistem tersebut harlls meneiptakan peluangpcluang agar seseorang dalam kellnikannya dapat mcmilik akses pada kesejahteraan (lI'el I-be i Ilg)
b.
Keragaman lingkungan masyarakat dalam bentuk ad at istiadal, kcbiasaan. atau kcbudayaan pada urnumnya, juga keragaman situasi geografis yang mclingkupi
scbuah masyarakat. Keragaman lingkungan ditunjukkan pula dengan kondisi euaea, iUim yang bcrvariasi clari satLI ··daerah ke daerah lainnya. Kondisi gcogratis juga I11cncirikan kckayaan alam atau keterbatasan sumber daya alam. Dacrah yang kaya sumber daya. Keragaman aspek ekstcrnal manusia ini menyebabkan kepentingan kolektif dari satu bangsa dengan bangsa lain beragam pula. Kcbutuhan koleklif pun ditentukan dari kcpentingan-kepentingan tersebut. Adalah sebuah tantangan untuk menjawab tuntutan alamiah ini untuk kcpcntingan hidllp sceara Konkret dari hari ke hari.
7
c.
Tcntang keragaman budaya dalam bentuk adat istiadat dan kcbiasaan-kebiasaan bcrpcnganth pada tatanan nilai dan norma lokal yang menata dan mempenganthi pola pikir dan perilaku schari-hari. Tatanan nilai dan norma lokal ini mcnjadi "modal sosial" (social capital). Modal sosial ini mentpakan isu penting dalam relasi antarbangsa dcwasa ini. Relasi antarbangsa saat ini mementingkan aspek saling mcmpercayai ('Ii'IISf).
d.
Kcragaman perspektir tcntang prioritas-prioritas hidup. Sebuah komunitas yang masih beracla dalam tingkat pemcnllhan keblltuhan pokok alau keblltuhan unluk bcrtahan hidup akan mcmaknai relasi sosial scbagai medan untuk "survival". I'erspektir survival ini tcntu saja menentukan prioritas-prioritas pilihan dalam pcrilaku individual dan kolektif.
Kecmpat aspck ini penting bagi pembangunan sistem ekonomi, politik dan budaya yang mcngarah
pada
peningkatan
kualitas
hidup
masyarakat
lokal,
dan
akhirnya
mempcnganthi kualitas hidup di tingkat nasional sebagai "gambaran umum". Naiknya taraf kualitas hidup masyarakat lokal seiring dengan pemenuhan "rasa" keadilan sosia!.
l'cllgclllhallgan kClllalllpuall dan fungs; dasar lIIanus;aw; Masyarakat Papua BanI! Elaborasi paradigmatik dan teoretis di atas perlu diteruskan dengan claborasi eksperensial dalam masyarakat Papua Barat. Elaborasi ini mempertimbangkan baik pengalaman konkret dan rclleksi atas pengalaman konkret itu dalam tulisan-tulisan, berita-berita at au informasi tcrtulis lain yang tersebar di berbagai media maya. Kanona itulah bagian ini mcncoba mcngamati refleksi tulisan atas pengalaman masyarakat Papua Barat, terutama apa yang mereka "rasa"kan tcntang keadilan sosia!. Tingkat kualitas hidup masyarakat asli Papua Barat dalam berbagai tuiisan atau laporan dalam dan luar ncgeri~ berada dalam level yang dikategorikan "rendah". 13agaimana kategorisasi level kuaiitas hidup ini dibuat memang tak akan dibahas dalam tulisan ini. Kategori tersebut memang menantang pemaknaan mengenai situasi konkret masyarakat Papua Barat. Terbatasnya infcmnasi turut memberikan pula kcterbatasan pemaknaan realitas konkret saat ini terlebih tcrhadap pengembangan kemampuan dan fljngsi dasar manusiawi masyarakat Papua Barat. Berdasarkan laporan-Iaporan yang kami miliki barangkali kita bisa memberi pemaknaan realitas kualitas hidup masyarakat Papua Barat berdasarkan parameter berikut ini.
g
Ajirmasi identitas-diri k7llt7lr Melanesia masyarakaf Papua Harm.
l3uku
J>1elanesia: Beyond Diversify menyatakan masyarakat Papua Barat memiliki idcntitas-
diri kultural yang tcrmasuk dalam rumpun ras Melanesia. Idcntitas-diri kultural ini menyebar mulai dari Pulau Irian sampai samudra pasifik. Kawasan ini ditandai dcngan kcragaman bahasa, budaya. Kcragaman ini discbabkan pula kontur geografis yang tcrdiri atas pcrbukitan, pcgunungan tinggi di daratan Irian dan wilayah kcpulallan di
samudra pasifik. Karcna itulah, kawasan Melanesia, kondisi alam bcscrta kckayaannya dan orang-orangnya ditanclai dcngan pcrbedaan Realitas geografis yang rnernpcngaruhi m
Ini pC!lting !llcngingat realitas ini
Illempengaruhi tat a nilai dan norma. Tata !lilai dan norma ht:rpcllgaruh pada pola pikir
dan pola bertindak, pada karaktcr tisik dan mentalitas, pada prioritas pilihan-pilihan kcpcntingan dan kebutuhan hidup.
Hal-hal tersebut
tidak darat "dirukul
rata"
discragamkan dengan identitas-diri nasional. Dalam kajian hukum, dikenal "Iangkah atirmatif', yakni keputusan legal untuk m~'I11berikan
perlakuan istilllcwa kcpada kelompok minoritas at au pcrorangan yang
mengalami diskrilllinasi dan dominasi oleh kelolllpok yang Icbih kllat dan berkllasa
9
Langkah atirlllatif bel1ujllan mengembalikan kesetaraan KcduduKan antara kel()ll1po~ marginal at all minoritas dengan kelompok-kelompok masvarakat lainnya. Langkah atirll1atij' slIdah diberi peiuang elalam perundang-lIndangan Otonomi KhllslIs. Proeluk hukulll ;ni (yang suelah dilengkapi dengan Peraturan Dacrah i'rovinsi dan Pcraturan Daerah Khusus) sudah sepatlltnya eliaktualisasi. Lcbih dari itu, aiirmasi identitas-diri masyarakat asli Papua Ilarat mengandaikan
taUlllan niJai masyarakat asli. Tatanan !lilai masyarakat ash perlu dipertimbangkan dalam mCIllI;angun masyarakat Papua Barat Bcrhadapan dcngan tcndcnsi globalisasi ekonomi dan regionalisasi politik, tatanan nilai lokal diJ1crhitlul,~kan scbagai clasar bagi kemampuan loka! untuk ambil bagian dalam peluang-pel11aJl~!, .yang mcnguntungkan
dalalll tenclcnsi globalisasi ckonomi dan regionalisasi politik 10 UntllK itll, perlu dikaji ~embali
tatanan nilai tradisionallllasyarakat Papua Bara!.
Tatanan tersebut perlu berkcll1bang melalui orlnl/osi l)cIIgelllhallgoll IJlldcl)'a lokal. i'cngcmbangan buelaya lokal ditclllpuh melalui pcndidi~an dan claborasi unsurunsur budaya seperti adat-istiadat, sistem pengetahllan, ritual-ritual, tatanan nilai dan
C)
norma, pengembangan kcsenian lokal (yang bukan hanya untuk komoditas turisme). Dalam hal ini tcntu saja, akses pada jenjang pendidikan dasar sampai tinggi hendaknya dibuka seluas-Iuasnya Analisa terhadap langkah aflrmatif dalam UU Otonollli Khusus menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mengembangkan kemampuan dan fungsi dasar manllsiawi masyarakat Papua Barat melailli pendidikan. Komitmen tcrsebut secant politis perlu dipertegas dengan langkah konkret berupa prod uk hukum eli tingkat provinsi dan illlplementasinya dalam program-program kegiatan Aktor pcngelllbangan kelllalllpllan dan ttll1gsi dasar lllanllsiawi tak lain dan tak bukan lllasyarakat Papua Barat sendiri selain pClllcrintah tcntunya. Kcsadaran pad a pentingnya pendidikan bagi pcngembangan budaya Papua Barat olel1 lllasyarakat Papua Darat merupakan konsckuensi yang perlu lllasyarakat
sceara
mandiri
berdasarkan
Pcradaban dClllokratis lllenuntut agar tujuan
yang
disepakati
bersallla
mengembangkan kelllampuan dasar dan fungsi dasar manusiawi setiap individu demi perkembangan masyarakat dan budayanya sendiri. Tentu saja, langkah mandiri ini pcrlu dibarengi dengan ajirmasi akses pC/do slIlIIber daya a/alii di Papua Bat'at. Akses pada sumberdaya alam berarti kcmampuan
masyarakat lokal untuk mcngelala sumberdaya alam dalam kcrjasama saling bergantung dengan pihak-pihak eksternal. Tanpa akses pada sumbcrdaya alam, masyarakat lokal akan bergantung scpcnuhnya pada kekuatan dan kekuasaan ekonomi dan politik yang mcnguasai sUlllberdaya alam lllereka. Jika masyarakat lakal diberi kesempatan seillasIllasnya turut ambil bagian dalam eksplorasi dan pcngelolaan sumber daya alam dcmi kcpentingan Illereka Masalahnya bukan hanya pembagian "jatah" atau "bagi hasil" antara Illasyarakat lokal dengan kepentingan nasional yang diwakili pemerintah pusat. Atirmasi akses pad a sumber daya alam mcngandung prinsip subsidiaritas, yakni hal-hal yang dapat dikelola masyarakat lokal tidak akan diambil alih atau diintcrvcnsi oleh kekuatan yang lebil1 kuat baik politik maupun ckonomi, dalam hal ini kekuatan kapital dan pelllcrintah pusat Akses pada sUlllberdaya alam Illcillbuka pcluang lapangan pekcrjaan dan keselllpatan untuk bcrwirausaha bagi lllasyarakat lokal. Dalalll analisa hukulll Dr. Sullivan sudah juga menyebulkan komitlllcn pemerintah pusat untuk mcrangsang ekonollli lokal lllasyarakat Papua Barat clcngan cara Illenycdiakan lapangan pekcrjaan kepada masyarakat lokal baik di sektor pcmcrintahan maupun di sektor swasta.
--------------------------------------~I·OI-----------------------------------------
Mencakup pula kebijakan untuk memberdayakan masyarakat Papua Barat agar memiliki
keahlian-keahlian
yang
memadai
dalam
lapangan
pekerjaan
dan
bcrwirausaha " . Langkah afirmatif mau tidak mau mencapal lSU kemampuan masyarakat lokal untuk mandiri (self-delerminalion) dalam secara kolektif mcncntukan perkcmbangan masyarakat, budaya, ekonomi, tcrmasuk pcngembangan kemampuan dan flJl1gsi dasar manusiawi setiap individunya. Isu kapasitas dan kemal11puan masyarakat lokal ini merupakan a/irmasi ki!jJe/lllllgan po/ilik ma.lyarakar lokal. Afirl11asi kcpcntingan politik diwujudkan dcngan akscs masyarakat lokal ulltllk bergabullg dengan partai politik nasional, akses l11asyarakat lokal lIntuk mencluduki posisi wakil rakyat di ICl11baga icgislatij' lokal dan nasional, at au mendlldllki posisi pcjabal pClllcrinlah mulai dari lingkal desa salllpai gurbCrIlUL MClllang hams tcrdapat catalan khusus untuk akses l11asyarakal Papua Barat mClllbcntuk panai lokal (UU no. 21/2001 pasal28 ayat J)" lni penling mengingat dalam procluk hukum tcntang partai politik, sebuah panai politik mau tidak mau berskala nasional.
Kecmpat pengembangan
macam
afirmasi
kemampuan
dan
kepenlingan flJl1gsi
dasar
masyarakat
Papua
manUSlaWl
mercka
Barat
lIntuk
mcnegaskan
pcntingnya pengcmbangall kualitas hidup rnasyarakat Papua Barat. Pcngcmbangan
kualitas hidup yang rncnggarap aspck kemarnpuan dan fungsi dasar manusiawi mcncakllp kcscluruhan aspck, baik fisik rnallpun balin masyarakat Papua Barat. Pada gilirannya, kualitas hidup mempengaruhi pengaJaman akan "rasa') keadi!an sosial.
Aninya, tcrdapat standar kualitatif alas kondisi konkrct l11asyarakat lokal.
Open Ending ,/alinan relasi mcnnjn "rasa" keadilan sosial
Tulisan ini menyasar pemahaman kita atas paradigma yang tersira! eli balik program-program (v.,1cllf~lrc
pcmbangunan,
dan
diskurslis
society) dan ·'rasa" kcadilan sosial
mcngcnal
masyarakat
scjahtera
Diskusi dalam wilayah Wacalla st'1ll3cam
illl mcmbantu kita "melihat dari awal", alau apa yang mcndasari pcmahaman dan
pengalal11an kita akan kcadilan sosial. Lebih dari ilU, elaborasi di wilayah paradigllla mau rnenarik diri kita dari kesibukan mcncari dan I11cnyuslln standar-standar kUilntitatif alau norma-norma untuk "rasa" keadilan sosia!
II
"Rasa" keadilan sosial lebih banyak dialami bukan hanya dihitung secara kuanlilatif. Pengalaman inilah yang mendorong penlingnya mengembangkan kualitas hidup yang tidak diukur berdasarkan hitungan kuantitatif pendapatan perkapita, atau tidak berpatokan hanya dari norma-norma perilaku (behavollrial standars) berupa keutamaan atau niat baik individual scmata. Pengalaman tcrsebut harus digeluti dalam
jalinan relasi dcngan berbagai pihak 1.'. Jalinan relasi mcmbuka mata kitil pada kenyataan saling keterkaitan antara satu pihak dengan banyak pihak dalam mcngalami "rasa" keadilan sosia!. Dalam scbuah Jalinan rc1asi individu akan saling mengait dengan lainllya sceara sadar at au tidak sadar, entah dikehendaki at au tidak disengaja. Lcbih dari itu, jalinan ini mengatasi pengalaman rugi Illcngingal "rasa" kcadilan sosial tidak ditcntukan oleh mekanisllle
untung
pcrhilungan untung .. rugi, at au seberapa banyak (jauh) benefit yang diperoleh. "Rasa" keadilan sosial mel11punyai hubungan dengan pengalaman sebagai anggota l11asyarakal dan
masyarakat
itu
sendiri
dalalll
mencapar
tingkat
kualitas
hidup
tertentu.
Pengelllbangan kualitas hidup pun dengan demikian berada dalam jalinan relasi, ia tidak hanya ditentukan oleh upaya scorang individu, atau sebuah kolektivitas. Karena ilU, "rasa" keadilan diperjuangkan dan diraih melalui jalinan berbagai pihak yang terliba! baik sceara aktif atau pasif dalarn pengcmbangan kemampuan dan flll1gsi dasar mallUSlaWl.
Berhadapan dengan isu "rasa" kcadilan sosial bagi masyarakat Papua Barat, kite berhadapan dengan jalinan relasi berbagai pihak, yang aktif dan pasiC dalam skala lokal..
nasional
dan
internasional
mCllgembangkan kernampuan dan
Dalam fungsi
skala
lokal
dasar manllsiawi
tentunya
upaya
berada dalam
aktif tangan
Illasyarakat lokal yang berada dalam jalur jemnal seperti organisasi non-pemerintah, partai politik. lembaga pcrwakilan rakyat, pel11erintahan, atau lembaga agama Dapat pula mercka bcrada dalam jalur sosio-kultural seperti suku, kampung. Lainnya berada dalam jalur informal sepcrti pcrkurnpulan-perkumpulan. Jalur-jalur ini pun pada akhimya bcricjalin Jejalin nasional melibatkan tidak hanya pemerintah pusat dan pel11crintah daerah, atau pClllerintah pusat dengan jcjalin loka!. Jcjalin ini melibatkan berbagai unsur kolektif dan individual dalam NKR!. Baik seeara aktif Illaupun pasif, unsur-unsur kolcktif dan individual ini akan memberi pengaruh pada pengambilan keputusan,
penyeienggaraan kajian-kajian ilmiah interdispliner, pcnyusunan program-program, peiaksanaan proyek-proyek yang bertlljllan mengembangkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat. Isu poiitik sepert.i "self-determinatio/l" tentllnya menjadi hai yang peka jika dikaitkan dengan jejalin internasional mengenai "rasa" keadilan sosial bagi Masyarakat Papua Bara!. Legitmasi lllntlitan selFdetermil7alion dapat berakar pada isu pelanggaran
hak azasi manusia rnasyarakat Papua Barat
ll ..
Legitimasi tuntutan tersebut tetap
hanlS
dipahami dalam jejalin antar-bangsa yang tcriibat dalam berbagai pakta-pakta paS,ll bebas regionaL Ini penting mengingat "rasa" keadilan sosiaJ tidak hanya uJ"usan dalam
negeri NKRI. Isu keadilan sosial bersiCal global, mcngaitkan upaya-upava ekonomi dan politik unluk Il1cncapai tingkat kualitas hidup tCr1cnlu bagi masyarakal I()kal Dalam jcjalin internasional ini lak bisa dihindari isu mengenai hegemoni dan dominasi antara kckuatan pOlilik dan ekonomi dominan lcrhadap masyarakat alau bangsa-bangsa yang tcrbatas dalam akscs ekonomi dan politik global. Dalam hal ini, ukuran dan standar unluk kualitas hidup individual dan kolekti!, pcrlu selalu ditinjau ulang. Akhir kata, lulisan ini tidak ingin mcnghcnlikan diskursus sampai halaman ini. Diskursus "rasa" keadiian sosial yang ingin diwujudkan mclalui pengembangan kemampuan dan fungsi dasar manusiawi Illcngingatkan kita uIltuk tidak pcrnah bcrhcnt I
dan mcnycrah rnernbanglln kllalitas hidup masyarakat lokal, dalarn konteks kita sekarang, masyarakat Papua 13arat.
Wacana pcngembangan kemampuan dan
fugnsi
dasar manusiawi tcrscbut pada gilirannya sccara substansial dopa! Illcngatasi isu politik
sepcni scirdetamlllation karcila pada isu tcrscbul esensi tunlulan "rasa" keadiian sosial berscrnayam
C a \;:llan-catataIl Silakan mcnciusliri \y'~~:~~:J.!!}n.Q.:.9.!i~ ulltuk IllCnd:llxltk
1
UNPO.
:' Lill UU no 2 J120() I pas;!l 2X ayat 1. lJ!!EJl\~_:}y_~~~f;m_U_;LU;!nH.\\:~Jung!gQ_i/9J.s,I.J,~nJ~_.?!qJs_I_.I_?_~_i__(t.JHn!! daJam p;ls<11 illl lllasyarak;11 Papua HaJ
" Bclk. Itl/iI, him. ]X· 41
__________________________________________~IJ ____________________________________________
7 Bdk. Ibid, hIm. 70 - 71, bdk juga Sen (200 I) "Culture and Development" Ceramahnya di hadapall pcrtcmuan Bank Dunia di Tokyo, 13 Descmber 2001 tentang pcntingnya aspck kultur dalmn mcmbangull dan mcngubah sistcm ckonomi makro agar kcadilan tcrwujud. B Misalnya laporan-laporan hasil pcnclilian Dr. Laurent Sullivan {cnlang produk hukull1 untuk OtoHomi Khustls Papua Barat dapat diakscs di www.Papua Baratwcb.qrg, laporan lentang pelanggaran HAM di Papua Barat Genocide in West Papua Bara!? Centre of Peace and Conflict Studies, 111c University of Sidney, August 2005, mlikcl-iil1ikcJ bcrita d;:llam "'\V\Y.:..m.ll?Q,QI£, bcrita-bcrita dalam koran nasiona!. Y Lih. "Langkah-Langkah Afinnatif dan Olonami" catatan hukulll Dr. Laurence Sullivan tlntuk undangundang Olonom! Khusus, di Universitas Ccndrawasih. Dapat diakscs pada \V\\'.~Y):l!mE~ I?'lf;illve12.orgfdlib/laIlL.'illJliY'li,/icl!'.lfinlllltiinf 10 Lih Sen, 2001, "Culture and Dcvelopment" hIm. 20, II Lill. Dr. Laurencc Sullivan. 2003, "Langkah-Iangkah Afirmatif dan OloHomi " him. I{} ._. I I. d:!ri \Y\\, \''. Pap lla !3{ira~)~I.~J) . .9,(gLc1,JiQ/l1v18!.iJivl!!.l/,i g/.;1fi rIlla Ji f.}Ji L' Dr. Sullivan tidak mcmberi cal:Han hllkulll dalam "Langkah Afirmatif dan Otonollli" tcntmg hal ini. l) Amartya Scn, "\Vhat DilTcrencc can Ethics M~lkc?" ITwkalah yang diprcscntasikan di The Inlcrn;ltiollai Meeting on "Ethics and Dcvc!opmct" yang diselcnggamkan The Inter-American Dc\,clopmcll( Bank bckcrja sama dcngan PClllcrinlah Norwcgia. Him. :3 ~ 4. 1·1 Misalnya, laIXH
Rcfcl'cnsi Literatur Martha Nussbaum (1992), "Defense of Aristotelian Essentialism", dalam Political TheO/y, May 1992 Sen, Amartya K. (1999), Development as Freedom, New York: Alfred Knopf Sen, Amar1ya K. (2001) "Culture and Development" Ceramah dalam pertemuan Bank Dunia di Tokyo, 13 Desember 200 I Laporan tentang pelanggaran HAM di Papua Barat Genocide in West Papua? Centre of Peace and Conflict Studies. The University of Sidney, August 200:;
Wehsite ",,\V\V,lJIll2!2,DSg untuk ketcrangan lebih lanjut mengcnai organisasi ornop intcrnasional In!.
~"",,,,~I~aPlJ!l.J3aratw\ClLQ[g untuk keterangan lebih lanjut mengenai Papua Barat l.ntp!!""""""J'apwLllalalWyJ?_,Q[g!'goilot susl fi Ie.s/Q(s)! s- idN ml u ntuk ketcra ngan Ieb i h lanjut mengenai UU Otonomi Khusus. """,w,['1!m,ELI?.ara!",yb(~rg/clliQLlilJlI s.lJlli v a n/iPlaf)lll
