PENGEMBANGAN FUNGSI KAPAL DAN TUGAS APARAT NEGARA DI LAUT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN SAR DI PERAIRAN INDONESIA
HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor, September 2008
Harun Al Rasyid Martohandoyo NIM C 561020154
ii
ABSTRACT HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO. The Development of the State Officer Ship Function and Duty on Sea within the Execution of Surveillance, Security, SAR and the Law Enforcement on the Water and the Port of Tanjung Emas Semarang. Under direction of BUDHI HASCARYO ISKANDAR, JOHN HALUAN, M. FEDI A. SONDITA, and HASJIM DJALAL. Since Indonesian obtained the freedom for years until present, the various ships of the State officer from 5 different governmental institutions have performed duties in order to fulfill surveillance, security, accident rescue, and the law enforcement on sea. Nevertheless, upon the execution of the duties, there has not been a good realization of the complete coordination of the avoiding of the sea usage upon the law violence and activities against the law and the threat against the security upon the execution of sea economical activity for the Indonesian maritime society welfare. The type of law violence on sea that were found, such as smuggling, sea resource thieving, on sea pirating, the sea contaminating, coral reef and mangrove damaging, on sea accident, illegal immigration, human trafficking, the load and on sea ship licensing, illegal charging, and the on sea commerce management breaking. The intensity of the on sea violence is very often, and it is concentrated on every sea economical activity with the different violence characteristic and type based upon the location of the economical activity. It is specialized upon the water and the port of Tanjung Emas Semarang that the research found the sea contamination, the mangrove damaging, reclamation, and abrasion and corrosive water, smuggling, illegal immigration, the violence of shipping and port system. The observation and research result shows that the law violence on sea happened because of the less effective of the surveillance and the law enforcement on sea and on the water around the port by the State officer that is coordinated within the Sea Security Coordination Board/Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). The vast amount of the State officer and the ship on sea of several departments, within the duty, often meet overlaps that tend to be important problems because of the conflict of interest. Actually, the risen problem could be diminished in the condition of a well coordination between the officers on sea surveillance ship. However, Bakorkamla, with the duty basis called coordination, is still carrying its own department attribute with the sectoral ego upon the security officer on sea. Many stakeholders of the marine financial manager state that the coordination has not been fulfilled properly, even though there has been a President Regulation Number 81 Year 2005 on Bakorkamla as the substitute of Surat Keputusan Bersama/the Mutual Agreement Letter (SKB) of four Ministers, nevertheless, it has not fulfilled the expectation of the coordination of surveillance, security, the accident on sea rescue, and the law enforcement on sea efficiently and effectively. The Bakorkamla problems within the execution of the field duty caused by several following aspects, such as facility, International law, legality, logistic, interdepartment coordination aspect. The limited amount of the ships that play the function and duty from every department, the law basis of Bakorkamla that is considered not strong enough, the existence of TNI and Polri after the issuing of the Code Number 2 Year 2002 and the Code Number 34 Year 2004 are several main problems that have to be solved so that the security and the law enforcement system
iii
within the Indonesian jurisdiction sea territory could be held properly and admitted by the international world. Keywords : ship, Bakorkamla, SAR, surveillance, law violence, conflict of interest, port of Tanjung Emas.
iv
RINGKASAN HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO. Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia. Dibimbing oleh BUDHI HASCARYO ISKANDAR, JOHN HALUAN, M. FEDI A. SONDITA, dan HASJIM DJALAL. Hingga saat ini berbagai kapal aparat negara dari 5 (lima) instansi pemerintah bertugas untuk pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan, dan penegakan hukum di laut. Secara umum tugas-tugas tersebut belum terselenggara dan terkoordinasi secara baik dalam menindak dan mengatasi pelanggaran hukum serta ancaman terhadap keamanan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kelautan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat maritim. Jenis pelanggaran hukum di laut mencakup penyelundupan, pencurian kekayaan hasil laut, perompakan, pencemaran lingkungan, pengrusakan terumbu karang dan hutan bakau, kecelakaan laut, imigrasi gelap, human trafficking, pelanggaran muatan dan perijinan kapal, pungutan liar dan pelanggaran tata niaga pelabuhan laut. Intensitas pelanggaran di laut tersebut sering terjadi dan terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi kelautan, seperti di pelabuhan dan sekitarnya. Permasalahan yang sering ditemui di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas adalah pencemaran laut, perusakan hutan bakau, reklamasi, abrasi dan rob, penyelundupan, imigrasi gelap, pelanggaran muatan dan perijinan kapal serta pelanggaran undang-undang pelayaran dan kepelabuhan. Pelanggaran hukum di laut tersebut terjadi antara lain karena pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif di laut dan perairan sekitar pelabuhan oleh aparat Negara yang dikoordinasikan dalam Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Keterlibatan sejumlah instansi dan kapal aparat di laut diduga kuat cenderung bersumber dari conflict of interest. Hal tersebut sebenarnya dapat dihindari jika koordinasi antar kapal pengawas para aparat di laut terselenggara dengan tertib dan baik. Fungsi Bakorkamla masih sebatas mengkoordinasikan sebagaimana dicirikan oleh atribut instansi masing-masing yang mencerminkankan ego sektoral aparat keamanan di laut. Oleh karena itu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla sebagai pengganti Surat Kesepakatan Bersama (SKB empat Menteri) belum menjamin terselenggaranya koordinasi pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan laut dan penegakan hukum di laut dapat berjalan efisien efektif dan efesien. Ketidak efektifan dan ketidak efisienan tersebut disebabkan berbagai aspek, diantaranya adalah aspek sarana prasarana, aspek hukum Internasional, aspek legalitas, aspek logistik, aspek koordinasi antar departemen. Terbatasnya jumlah kapal pengemban fungsi dan tugas masing-masing Departemen, landasan hukum Bakorkamla yang dinilai kurang kuat, keberadaan TNI dan Polri pasca UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 merupakan permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusinya agar sistem keamanan dan penegakan hukum di laut yurisdiksi Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan diakui dalam pergaulan berbangsa dan bernegara di dunia internasional. Permasalahan di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas seyogyanya ditangani dengan pemisahan penugasan TNI-AL untuk pertahanan negara dari ancaman kekuatan militer dan penugasan instansi lain untuk pertahanan terhadap ancaman selain kekuatan militer.
v
1. Tugas-tugas pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan laut (SAR) dan penegakan hukum di laut yang bersifat pertahanan negara non kekuatan militer berada di empat instansi aparat negara di laut yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Polisi Air POLRI yang prosedur dan organisasi tugasnya perlu harmonisasi dan sinkronisasi. 2. Satu badan yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di lautan guna memudahkan pengendalian operasional terpadu diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kapal aparat negara di laut dan menghindari conflict of interest berbagai instansi aparat negara di laut, diperlukan satu badan yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di lautan guna memudahkan pengendalian operasional terpadu. 3. Alat utama untuk melaksanakan tugas pengawasan, pengamanan, SAR dan penegakan hukum di laut adalah kapal laut, pesawat udara dan alat komunikasi yang diorganisasikan dalam fungsi dan tugas yang terintegrasi dalam satu tatanan atau sistem pengamanan, pengawasan, penyelamatan kecelakaan laut (SAR) dan penegakan hukum di laut yang solid dalam satu program pembangunan alat utama (kapal dan lain-lain), pelatihan, pengoperasian, pemeliharaan dan regenerasi yang berkesinambungan. Kata kunci : Kapal, Bakorkamla, SAR, pengawasan, pelanggaran, conflict of interest, Pelabuhan Tanjung Emas
vi
@ Hak Cipta Milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah, Penyusunan laporan, Penulisan kritik atau tinjauan sesuatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya Tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
vii
PENGEMBANGAN FUNGSI KAPAL DAN TUGAS APARAT NEGARA DI LAUT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN SAR DI PERAIRAN INDONESIA
HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
viii
Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si 2. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Sc Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Prof. Dr. Ir. Daniel R. Moninjta, M.Sc 2. Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat, SH, M.Sc
ix
Judul Disertasi : Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia Nama : Harun Al Rasyid Martohandoyo NIM : C561030254 Program Studi : Teknologi Kelautan
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. H. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si Ketua
Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc Anggota
Dr. Ir. H. M. Fedi A. Sondita, M.Sc Anggota
Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. Anggota
Diketahui, Ketua Program Studi Teknologi Kelautan
Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc
Tanggal Ujian: 15 September 2008
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S
Tanggal Lulus:
x
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 15 April 1948 sebagai anak sulung dari pasangan ayah R. Soeparto Martohandoyo dengan ibu Rrr. Soelastri binti Aryadi Prawiropratomo. Pendidikan di bidang kelautan diawali di AKABRI Laut jurusan Teknik, lulus pada tahun 1972 (D4), melanjutkan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 1979 di Sekolah Teknologi Tinggi Angkatan Laut (STTAL) pada jurusan Teknik Mesin Perkapalan, lulus pada tahun 1982. Pada tahun 2000, penulis diterima di Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Kelautan pada Program Pascasarjana IPB dan menyelesaikannya pada tahun 2002 (S2). Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor (S3) pada program studi Teknologi Kelautan di perguruan tinggi yang sama diperoleh pada akhir tahun 2002. Penulis bekerja sebagai perwira di TNI AL setelah menyelesaikan pendidikan AKABRI pada tahun 1972 dan menjalani purna tugas sebagai Purnawirawan TNI AL dan sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan RI pada tahun 2003. Setelah purna tugas dari TNI AL, pada tanggal 1 Maret 2004 penulis diterima bekerja di Perusahaan Galangan Kapal PT. Jasa Marina Indah (JMI) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sampai dengan saat ini. Selama mengikuti program S3 Teknologi Kelautan penulis bekerja sebagai Manajer Teknik dan Umum di PT JMI, di perusahaan galangan kapal penulis ikut menangani pekerjaan reparasi dan docking kapal dari berbagai jenis kapal seperti kapal perang jenis LST, kapal tanker, kapal penumpang, kapal cargo, tug boat dan lain-lain. Selama 31 tahun mengabdi kepada negara melalui TNI, penulis telah mendapatkan dua bintang jasa yaitu Bintang Wira Dharma dan Bintang Jalasena Nararya serta empat satya lencana yaitu Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun tanpa cacat berbuat kesalahan dalam penugasan. Pengalaman bertugas di TNI AL, penulis pernah ditugaskan mengambil alih sebagai hibah kapal perang jenis destroyer escort ex US Navy di Pearl Harbour USA dan dibawa pulang berlayar ke Indonesia menyeberangi Lautan Pasifik pada tahun 1974. Pada tahun 1974 sampai dengan 1976 bertugas tempur dan patroli laut di sekeliling Pulau Propinsi Timor Timur. Pada tahun 1976 sampai dengan 1979
xi
bertugas patroli laut di perairan kawasan timur dan barat Indonesia serta kunjungan muhibah ke angkatan laut negara sahabat yaitu Philipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Ceylon, India, Pakistan dan Iran. Pada tahun 1979 sampai dengan 1982 tugas belajar di STTAL, STTAL adalah perguruan tinggi yang didirikan TNI AL bekerja sama dengan ITB dan ITS. Setelah lulus penulis ditugaskan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Jakarta. Pada tahun 1984 ditugaskan oleh Mabesal untuk mengambil kapal perang jenis attack class yang merupakan hibah dari pemerintah Australia di Cairns, pangkalan AL Australia. Pada tahun 1986 mendapat tugas belajar Shipyard Management di Pangkalan Angkatan Laut New Zealand, Aukcland.
Pada tahun 1989-1990 tugas belajar di Sekolah Staf dan Komando
(Sesko) TNI AL, selanjutnya ditugaskan di Pusat Penelitian dan Pengembangan TNI, Mabes TNI. Pada tahun 1991 sampai dengan 1995 oleh Mabes TNI Cilangkap Jakarta ditugaskan pada proyek percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia di Pulau Biak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Biak Beach Hotel dan menjabat sebagai Presiden
Direktur
PT.
Biak
Tourism
Development
Cooperation
(BUMN
Deparpostel). Pada tahun 1995 sampai dengan 1999 ditugaskan sebagai Kepala Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Kakanwil Deparpostel) Propinsi Riau. Pada tahun 1999 sampai dengan 2000 ditugaskan kembali ke Mabesal Cilangkap Jakarta sebagai Staf Ahli Kasal dan diberi bea siswa oleh Mabesal untuk melanjutkan pendidikan S2 di Magister Manajemen Agribisnis (MMA) IPB. Sambil mengikuti kuliah di MMA IPB penulis ditugaskan oleh Mabesal sebagai Kepala Badan Penyaluran Tenaga Kerja TNI AL pada tahun 2000 sampai dengan 2002 yang selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan sebagai Staf Ahli Panglima Armada Barat sampai dengan purna tugas terhitung tanggal 1 Mei 2003. Sebagai Purnawirawan TNI AL yang telah bertugas, memikirkan dan berkecimpung di kelautan selama 31 tahun, penulis sampai dengan saat ini masih menekuni sebagai pengamat masalah kelautan sambil bekerja di galangan kapal memperbaiki dan membangun kapal laut, juga mengikuti pendidikan S3 untuk menyelesaikan disertasi tentang teknologi kelautan.
xii
PRAKATA Berkat rahmat ALLAH SWT, penulis selesai mengerjakan disertasi dengan judul Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia (Studi Kasus di Perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang). Penulisan dan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada para Komisi Pembimbing yang terhormat: Dr. Ir. H. Budhi Hascaryo Iskandar, M,Si sebagai Ketua Komisi, Prof. Dr. Ir. John Haluan, M,Sc, Dr. Ir. H.M. Fedi A. Sondita, M,Sc, dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. sebagai Anggota Komisi. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pimpinan, seluruh Dosen Sekolah Pascasarjana IPB, dan Staf Karyawan Sekolah Pascasarjana IPB yang telah memberikan bantuan dan pembekalan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan. Kepada para responden kuesioner, tokoh masyarakat dan para pejabat pemerintahan di lokasi penelitian baik di Semarang maupun di Jakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, perijinan, wawancara, jawaban kuesioner dan pengumpulan data. Demikian pula penulis ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang telah membantu mengumpulkan data, proses data dan olah data kepada sdr Shinta, Ndaru Iriawan, S.Si, Ir. Arief, Drs. Kusiono, Ir. Wawan Hari Subagio, MM, Agus Triwandono, Sudarto dan sdr. Panji Sigit. Penghargaan dan rasa terima kasih secara khusus kepada Isteri dan anak-anak tersayang dan tercinta Sri Hartati, Anna, Inna, Rio dan Reza atas segala ketulusan, ketabahan, dan kesabarannya mendukung dan mendorong penyelesaian studi ini. Untuk semua itu, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlimpah atas segala kebaikan dan keihklasan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga disertasi ini memberikan manfaat dan kegunaan ilmu pengetahuan dan kehidupan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya. Amin. Bogor, September 2008 Harun Al Rasyid Martohandoyo
xiii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL.................................................................................................
xv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xvi DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xviii 1
2
3
4
PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ........................................................................................ 1.2 Perumusan Masalah................................................................................ 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................... 1.4 Hipotesis Penelitian ............................................................................... 1.5 Ruang Lingkup ....................................................................................... 1.6 Kerangka Pemikiran ...............................................................................
1 4 8 9 9 9
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Pengawasan, Pengamanan, SAR dan Penegakan Hukum di Laut.................................................................................................... 2.2 Kapal Aparat Negara di Laut................................................................. 2.3 Legalitas Tugas Aparat Negara di Laut ................................................. 2.4 Kapal Niaga, Transportasi Laut, Keselamatan di Laut dan Pelabuhan Laut ....................................................................................................... 2.5 International Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code)........ 2.6 International Maritime Organization (IMO)......................................... 2.7 Administrator Pelabuhan ....................................................................... 2.8 Direktorat Polisi Air POLRI.................................................................. 2.9 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ....................................... 2.10 Search and Rescue (SAR) ...................................................................... 2.11 Ekonomi Kelautan ................................................................................. 2.12 Geografi Perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas ..................................
24 26 29 30 31 34 39 40 43
METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ................................................................. 3.2 Pengumpulan Data ................................................................................ 3.3 Metode ................................................................................................... 3.4 Analisis Data ………………………………………………. ................ 3.4.1 SWOT analysis ............................................................................ 3.4.2 Analytical Hirarchy Process (AHP)............................................
46 46 50 53 53 64
13 13 19
HASIL PENELITIAN 4.1 Ektivitas dan Efisiensi Fungsi dan Tugas Aparat di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas....................................................................... 76 4.2 Kapasitas Teknis, Jumlah, Jenis dan Tipe Kapal Aparat Negara di Tanjung Emas ........................................................................................ 83 4.3 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara Penegak Hukum dan SAR di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas 103 4.3.1 Isu-isu kritis di perairan Pelabuhan Tanjung Emas..................... 103
xiv
4.3.2 Tugas KPLP di perairan Pelabuhan Tanjung Emas .................... 4.3.3 Penerapan ISPS code di Pelabuhan Tanjung Emas..................... 4.3.4 Ditpolair Polda Jateng ................................................................. 4.3.5 Pelaksanaan kegiatan SAR.......................................................... 4.3.6 Pusat pelayanan satu atap............................................................ 4.3.7 Kegiatan jasa pelabuhan.............................................................. 4.3.8 Pusat pelayanan ekspor impor NSW........................................... 4.3.9 Formulasi strategi fungsi kapal dan aparat negara di laut........... 4.3.10 Prioritas strategi .........................................................................
107 109 111 112 113 116 121 124 128
5
PEMBAHASAN 5.1 Kondisi Penegakan Hukum di Laut oleh Aparat Negara di masa Damai 130 5.2 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara di Laut ......................................................................................................... 135
6
KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ............................................................................................. 142 6.2 Saran ...................................................................................................... 143
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 145 DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... 148 LAMPIRAN ......................................................................................................... 150
xv
DAFTAR TABEL Halaman 1
Aspek legal kewenangan lembaga penegak hukum di laut
…………….
21
2
Jenis data dan sumber data yang dibutuhkan
…………………………….
51
3
Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di laut
4
Penilaian bobot faktor strategi internal instansi aparat negara
5
Penilaian bobot faktor strategi eksternal instansi aparat negara
6
....................
54
.................
55
..............
55
Matriks hasil perkalian bobot dengan peringkat faktor internal dan eksternal ........................................................................................................
57
7
Matriks IFE ...................................................................................................
58
8
Matriks EFE ..................................................................................................
59
9
Matriks analisis SWOT ................................................................................
61
10 Skala untuk pengisian matriks perbandingan berpasangan .........................
67
11 Nilai indeks acak (RI) ..................................................................................
73
12 Aspek legal kewenangan institusi penegak hukum di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ..............................................................................
82
13 Jenis/tipe kapal aparat negara di laut
.................................................... 103
14 Arus barang di Pelabuhan Tanjung Emas .................................................... 117 15 Arus kapal di Pelabuhan Tanjung Emas ...................................................... 118 16 Arus peti kemas di TPKS Pelabuhan Tanjung Emas .................................. 119 17 Arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas ............................................. 120 18
Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di perairan Tanjung Emas ................................................................................................
125
19 Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal ............................................ 126 20 Matriks SWOT di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas ........................... 127
xvi
DAFTAR GAMBAR Halaman 1
Kerangka pemikiran pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas ………….....................
12
2
Struktur organisasi ISPS code Pelabuhan Tanjung Emas …………………
28
3
Struktur organisasi Ditpolair Mabes Polri ..................................................
33
4
Struktur organisasi Direktorat KPLP ..........................................................
38
5
Struktur organisasi Badan SAR Nasional ...................................................
40
6
Perairan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya .....................................
47
7
Kolam Pelabuhan Tanjung Emas ..................................................................
48
8
Diagram analisis SWOT .............................................................................
63
9
Flowchart proses analisis dengan metode AHP .........................................
69
10 Proses pengolahan data metode AHP .........................................................
71
11 Sistem utama hirarki proses
.......................................................................
75
12 General arrangement Speed Boat ...............................................................
87
13 General arrangement Tug Boat ..................................................................
88
14 General arrangement Kapal Bantu Navigasi ..............................................
90
15 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 12 M ...................................
91
16 General arrangement Kapal Patroli Klas K -12 M .....................................
92
17 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 28M ....................................
95
18 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 36 M ...................................
99
19 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 36 M ................................... 100 20 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 57 M ................................... 102 21 Struktur organisasi administrator Pelabuhan Tanjung Emas ...................... 108 22 Struktur organisasi ISPS code di perairan Pelabuhan Tanjung Emas ......... 111 23 Struktur organisasi Ditpolair Polda Jateng .................................................. 112 24 Struktur organisasi BASARNAS Tipe B Provinsi Jateng dan DIY ............ 113 25 Prosedur pelayanan jasa kapal .................................................................... 114 26 Prosedur pelayanan pemanduan .................................................................. 114 27 Prosedur pelayanan jasa barang .................................................................. 115 28 Perkembangan arus barang ekspor/impor di Pelabuhan Tanjung Emas ...... 117 29 Arus barang bongkar muat
......................................................................... 117
xvii
30 Jumlah kapal pengangkut di Pelabuhan Tanjung Emas .............................. 119 31 Arus kapal dalam GT ................................................................................... 119 32 Arus peti kemas
.......................................................................................... 120
33 Grafik arus kunjungan turis
...................................................................... 121
34 Debarkasi/embarkasi penumpang ………………………………............... 121 35 Konsep Indonesia national single window ………………………………. 123 36 Konsep ASEAN single window
………………………………………….. 123
37 Port and trade sstem INSW
…………………………………………….. 124
38 Sistem utama hirarki proses
…………………………………………….. 129
xviii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1
Daftar responden dan jabatannya …………………………………………. 150
2
Jawaban responden untuk analisis SWOT ……………………………….. 151
3
Jawaban responden untuk AHP ………………………………………….. 157
4
Hasil SWOT dan AHP ………………………………….............................. 168
5
Photo-photo Pelabuhan Tanjung Emas dan kapal aparat negara di laut
... 173
xix
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bangsa Indonesia memandang laut sebagai sarana dan wahana
untuk
mewujudkan satu kesatuan wilayah negara dalam arti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan (national security). Laut adalah salah satu ruang/matra/sektor yang membutuhkan upaya-upaya pengembangan sebagai rangkaian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional di sektor kelautan memerlukan dukungan terjaminnya stabilitas keamanan di laut. Dalam menciptakan terjaminnya keamanan laut agar pelaksanaan pembangunan nasional di sektor kelautan berjalan lancar, maka diperlukan kapal kapal pengawas untuk menjaga dan melindungi aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan di laut khususnya di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Wawasan Nusantara yang mengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh menyebabkan bangsa Indonesia akan merasa terganggu stabilitas keamanannya apabila wilayah perairan yurisdiksi nasionalnya dimasuki dan dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan ilegal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dilaut yurisdiksi NKRI (Mabes TNI AL, 2002). Luasnya laut yuridiksi nasional, lebarnya bentangan spektrum ancaman di laut dan besarnya arti laut bagi bangsa Indonesia dalam aspek kesejahteraan dan keamanan nasional menyebabkan tugas-tugas keamanan di laut tidak dapat hanya di pikul oleh kapal-kapal TNI-AL dan Polri saja. Maka dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas terjaminnya keamanan di laut, seluruh aset kelautan
xx2
nasional harus digunakan optimal dengan cara memadukan seluruh kekuatan penegak hukum di laut dalam satu kesatuan upaya (Mabes TNI-AL, 1993). Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan yang normatif dalam sistem keamanan negara yang terkandung dalam peraturan peninggalan Belanda Territorial Zee en Marietieme Kringen Ordonnantie 1939 (TZMKO)
telah
dilaksanakan oleh aparat-aparat TNI-AL, Bea Cukai, Perhubungan Laut dan Kepolisian sejak kemerdekaan hingga saat ini. Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada masing-masing aparat tidak ditentukan dalam produk peraturan untuk melaksanakan fungsi secara terpadu, akan tetapi dituangkan sebagai satu sistem Pengawasan dan Keamanan Laut (Kamla) dalam peraturan yang mengatur Institusi maritim sesuai fungsi masing-masing yang belum terintegrasi. Banyaknya aparat penegak hukum di laut lalu lalang yang terlihat seakanakan tenang, ternyata tidak membuat tenang awak dan pengusaha pelayaran, masih banyak aparat dari berbagai instansi yang kerap menghentikan kapal dan memeriksa di tengah laut. Setiap kapal yang diperiksa di tengah laut, membuat perjalanan kapal terganggu. Keluhan dari awak kapal dan pengusaha pelayaran tentang adanya cegatan di laut pun muncul, mereka mengeluhkan karena ada berbagai instansi yang memeriksanya. Bisa dari pihak TNI AL, Kepolisian maupun instansi lainnya. Bakar (2005) menjelaskan bahwa aksi pencegatan kendaraan ternyata bukan saja terjadi di jalan raya, tetapi juga di laut. Hanya saja karena di laut bukan sebagai tempat lalu lalang orang, pencegatan tersebut tidak banyak yang tahu. Berbeda dengan di jalan raya, kegiatan pencegatan jelas terlihat, bahkan penegak hukumnya melalui proses damai pun bisa terlihat. Banyaknya aparat penegak
xxi3
hukum dari berbagai instansi yang memeriksa dan mencegat kapal di laut dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha pelayaran dan mempertanyakan instansi mana yang benar-benar sebagai penegak hukum di laut. Hal tersebut muncul karena materi pemeriksaan dengan mempertanyakan soal-soal dokumen tersebut seharusnya tidak ditanyakan ketika kapal berjalan, tetapi bisa saja dilakukan ketika kapal sampai di pelabuhan yang dituju , atau jika aparat penegak hukum tersebut ragu bisa memeriksa ketika kapal masih sandar di pelabuhan. Pengusaha pelayaran menyesalkan tindakan pencegatan tersebut sebab jika kapal sudah berlayar, maka kapal dalam keadaan clear. Artinya, dokumen dan persyaratan keselamatan pelayaran lengkap. Jika ada penegak hukum mendapatkan informasi bahwa kapal tersebut dokumen tidak lengkap, atau membawa barang ilegal, sebaiknya aparat tersebut memeriksa ketika kapal belum berjalan atau sebaiknya dikoordinasikan dengan pihak aparat yang ada di pelabuhan yang dituju kapal tersebut, sebab kapal yang dicurigai akan diketahui kemana tujuannya di pelabuhan asal. Selain itu juga, mengapa kapal yang diperiksa tidak lengkap dokumen atau membawa barang ilegal, yang jadi pesakitan pihak pelayaran saja. Padahal, seharusnya pihak syahbandar bisa terlibat, karena sebagai instansi yang berwenang seharusnya syahbandar mengetahui awal keberadaan muatan tersebut dan kelengkapan dokumen awak maupun kapalnya, tetapi yang terjadi kapal yang dipermasalahkan. Dari keadaan itu memunculkan pertanyaan apakah tidak mungkin Indonesia sebagai negara bahari yang sangat luas lautannya melebihi daratan memiliki satu lembaga penegak hukum di laut yang multi-fungsi. Jika memang benar-benar akan memeriksa kapal yang ada di laut, sebaiknya dilakukan oleh
xxii4
satu instansi saja, tidak oleh banyak instansi, sehingga jelas persoalan yang dimasalahkan oleh kapal tersebut. Bakar (2005) mengacu Umar (1999) mengungkapkan memang seharusnya Indonesia sebagai negara bahari yang sangat luas lautannya melebihi daratan ada undang-undang yang mengatur tentang instansi
yang berwenang menegakan
hukum di laut, sehingga tidak banyak instansi seperti sekarang ini. Satu instansi penegakan hukum di laut sebenarnya telah diamanatkan pada peraturan internasional dan sudah dikembangkan disejumlah negara yaitu instansi yang biasa disebut Coast Guard. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan telah menunjukkan kontribusi yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi nasional, namun demikian di sisi lain disadari pula bahwa hasil dari pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan masih dapat dioptimalkan dalam rangka mensejahterakan bangsa dan masyarakat maritim, dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perolehan devisa negara.
1.2 Perumusan Masalah 1.2.1 Rumusan masalah penegakan hukum di laut 1) Penegakan hukum di perairan Indonesia Pengawasan dan pengamanan kegiatan ekonomi dan aktifitas masyarakat di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam kelautan belum terselenggara secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, antara lain :
xxiii5
(1) penyelundupan barang-barang keluar dari dalam negeri dan masuk dari luar negeri yang tidak melalui kepabeanan dan percukaian yang berlaku dapat merugikan pendapatan negara. (2) perompakan/pembajakan dan kejahatan pelanggaran hukum di laut. (3) pelanggaran peraturan daerah (Perda) yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pengelolaan sumberdaya
laut
daerah
yang
merugikan,
seperti
perijinan
penangkapan ikan, biota laut non ikan, pengambilan hasil laut, penambangan dasar laut, dan lain-lain. (4) pencemaran
akibat
masih
dianggapnya
laut
sebagai
tempat
pembuangan limbah akan merusak ekosistem kehidupan biota laut sehingga mengancam kelestarian lingkungan yang berkesinambungan. (5) kerusakan hutan bakau sepanjang pesisir pantai Tanjung Emas dapat mengganggu kelangsungan hidup biota laut yang akan berdampak pada pengurangan pendapatan dari hasil tangkapan ikan bagi nelayan. (6) kecelakaan di laut yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian material dan jiwa manusia. (7) abrasi, erosi dan rob akibat fenomena alam yang belum dapat diduga atau terlambat diantisipasi oleh masyarakat dan pemerintah daerah. 2) Hukum laut Internasional Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS`82, di mata dunia internasional dituntut pula untuk melaksanakan klausal-klausal yang diamanatkan, seperti Pengamanan International Sea Lanes, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), International
xxiv6
Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code) dan lain-lain. Suatu ironi bagi Indonesia
sebagai negara maritim sampai dengan saat ini belum
memiliki petugas penjaga maritim yang meliputi penjagaan laut dan pantai yang tangguh selayaknya seperti di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Philipina dan beberapa negara lain yang biasa disebut Coast Guard. Setiap kegiatan tersebut membentuk satu lembaga penegakan hukum di laut yang mempunyai multi-fungsi memang tidak mudah. Di Indonesia selama ini sebagaimana undang-undang yang berlaku sejumlah instansi (masing–masing) mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut seperti :TNI AL, Kepolisian, Bea Cukai, KPLP, DKP, dan PPNS. 1.2.2 Rumusan masalah teknis kapal aparat negara di laut Berbagai tipe dan jenis kapal aparat negara di laut dirancang sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing instansi yang mengoperasikan kapal tersebut. Pengelompokkan tipe dan jenis kapal aparat negara non combatan adalah sebagai berikut: 1) Kelompok kapal jenis speed boat, perahu karet dan lain-lain; 2) Kelompok kapal jenis tug boat atau kapal tunda; 3) Kelompok kapal jenis kapal navigasi; 4) Kelompok kapal jenis kapal patroli K – 12; 5) Kelompok kapal jenis kapal patroli K – 28; 6) Kelompok kapal jenis kapal patroli K – 36; 7) Kelompok kapal jenis kapal patroli K – 57, dan 8) Kelompok kapal aparat negara jenis lain non patroli.
xxv7
Pengelompokan tersebut belum ditata dan diatur dalam standarisasi kapal negara aparat sipil untuk manajemen pemeliharaan dan perawatan kapal yang berkesinambungan. Kedelapan kelompok jenis kapal tersebut memiliki kriteria dan kapasitas teknis yang berbeda-beda. Bervariasinya kriteria dari berbagai jenis kapal tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan dan pemberdayaan kapal aparat negara, diantaranya : (1) Aspek penelitian pengembangan dan bangunan baru (peremajaan). Dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan, pengamanan, SAR dan penegakan hukum di laut perairan Indonesia yang berkelanjutan dan handal, permasalahan teknis kapal yang di operasikan di laut sangat mempengaruhi usia kapal, dukungan logistik, biaya perawatan dan pemeliharaan kapal, oleh karean itu memerlukan adanya penelitian dan pengembangan serta rgenerasi kapal baru pada kurun waktu tertentu. (2) Aspek operasional. Pengoperasian sebuah kapal sangat tergantung pada tujuan operasional, kondisi daerah operasional laut (dalam/dangkal), jarak jelajah, kecepatan dan peralatan pendukung (alat bantu) yang diperlukan serta dokumen prosedur operasional. (3) Aspek pelatihan dan SDM. Personil yang mengawaki kapal membutuhkan pembinaan personil antara lain; rekruitmen, pelatihan bekerja berlayar/melaut, perlatan personil, pendidikan lanjut, jenjang karir, pengelompokkan keahlian, persiapan pensiun, peremajaan, dan seterusnya.
xxvi8
(4) Aspek dukungan logistik dan sarana prasarana. Sebuah kapal akan melaut atau beroperasi membutuhkan dukungan logistik dan sarana prasarana antara lain: BBM, perbekalan, peralatan, spare part on board, dock yard, perumahan dan fasilitas personil, prosedur kerja dan keteraturan manajemen. 1.2.3 Rumusan masalah fungsi kapal dan tugas aparat negara di laut Mempelajari jumlah dan jenis kapal patroli yang dioperasikan oleh sejumlah instansi aparat negara di Tanjung Emas Semarang adalah kapal-kapal kecil, untuk menghadapi ancaman pelanggaran hukum di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas telah memadai, namun kapal-kapal kecil tersebut masih bekerja secara
sektoral
belum
terpadu mengakibatkan
efisiensi
dan
efektifitas
keberhasilan belum tercapai secara optimal. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian : 1) Menganalisis keefektivan dan efisiensi penegak hukum dan SAR di laut. 2) Mengkaji kapasitas teknis kapal aparat negara (non militer) di laut. 3) Menyusun strategi pengembangan fungsi kapal dan tugas aparat sipil negara di laut. 1.3.2 Manfaat penelitian 1) Penelitian ini memberikan gambaran guna peningkatan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengamanan, penegakan hukum di perairan Pelabuhan Tanjung Emas.
xxvii9
2) Penelitian ini menghasilkan masukan bagi pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan kelautan khususnya di perairan Pelabuhan Tanjung Emas yang lebih efektif, efisien dan inisiasi pembentukan institusi keamanan di laut non militer pada masa damai. 3) Penelitian ini menyajikan tantangan kepada ahli kebijakan tentang kebutuhan teknis bangunan kapal yang tepat untuk sarana dan prasarana penegakan hukum dan SAR di laut. Ketiga manfaat di atas kiranya akan menjadi masukan lengkap untuk penyusunan strategi pengembangan pertahanan di laut. 1.4 Hipotesis Penelitian Penegakan hukum di laut saat ini tidak efektif dan efisien karena terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan dari masing-masing instansi penegak hukum di laut. 1.5 Ruang Lingkup Penulisan disertasi pengembangan fungsi kapal dan tugas aparat negara dalam rangka penegakan hukum dan SAR di perairan Indonesia meliputi pengembangan fungsi kapal dan tugas aparat negara dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan di laut (SAR) dan penegakan hukum di laut dengan studi kasus di perairan Pelabuhan Tanjung Emas. 1.6 Kerangka Pemikiran Pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut seyogyanya merupakan upaya untuk mengoptimalkan tugas pengawasan, pengamanan, SAR dan penegakan peraturan di perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Banyaknya
10 xxviii
instansi dan kapal aparat yang bertugas di perairan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya dari berbagai departemen pemerintah memerlukan adanya koordinasi yang harmonis dan terpadu antara aparat di laut. Selanjutnya, kemampuan negara yang masih sangat terbatas untuk menyediakan sarana, fasilitas dan peralatan keamanan di laut seperti; kapal patroli, pesawat udara pengintai, persenjataan, manusia terampil, teknologi peralatan pendukung/alat komunikasi, pangkalan, perbekalan dan logistik yang memadai. Oleh karena itu sudah sepantasnya para aparat keamanan di laut tidak bekerja sendiri-sendiri (yaitu, secara sektoral fungsional), tetapi bekerjasama dan koordinasi yang selaras untuk hasil terjaminnya keamanan dan tegaknya hukum di laut yang optimal dibutuhkan kemampuan dan kekuatan unsur–unsur keamanan di laut perairan Tanjung Emas yang masih sangat terbatas ini, mudah dikendalikan, efektif dan efisien. Gie dan Toha (1976) menyatakan bahwa efisiensi adalah ukura hasil usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan peluang kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (seperti : manusia, material dan mesin) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, di dalam keadaan yang nyata sepanjang keadaan itu bisa berubah tanpa mengganggu keseimbangan di antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu. Efisien adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil terhadap usahanya. Menurut Nurhayati (2005), efisien adalah berhasil guna, tepat atau sesuai sasaran, mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang
waktu,
tenaga,
biaya),
kedayagunaan,
ketepatgunaan,
kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuangbuang waktu, tenaga, biaya) dan sebagainya. Efektif adalah berdaya guna, langsung mengena, ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat
11 xxix
membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan). Pengertian di atas menunjukkan bahwa berdaya guna (efektif) lebih ditekankan pada hasilnya saja (tanpa mempertimbangkan apakah hasil yang dicapai itu dengan atau tanpa pemborosan). Sementara berhasil guna (efisien), di samping hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha dan pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut, agar tidak terjadi pemborosan. Untuk mengupayakan terjaminnya keamanan dan penegakan peraturan terhadap aktifitas ekonomi oleh masyarakat maritim dibutuhkan kajian mengenai pengelolaan potensi konflik yang dapat diinventarisasi dan diamati dari isu kritis yang muncul dari masyarakat maritim di lingkungan perairan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya. Hasil identifikasi isu dan permasalahan tersebut selanjutnya dikelompokan atas sub sistem dan komponen-komponen yang mempengaruhi berjalannya sistem keamanan di laut. Kemudian disusun kerangka pikir untuk menggambarkan alur skenario yang dipergunakan untuk menjelaskan penyelesaian permasalahan sesuai tujuan penelitian. Kerangka pemikiran pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut digambarkan seperti pada Gambar 1.
Wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Opportunity (O) Threath (T)
Pengawasan, Kamtibmas, Gakkum, SAR di laut Peran Rakyat
Kapal Polri,
Peran Rakyat
KPLP, Beacukai, DKP Syahbandar,
Pertahanan dan
TNI AL
ancaman militer
Permasalahan
Identifikasi strategi
Wawancara, Kuesioner
asing lewat laut
Pemanfaatan sumberdaya laut untuk kesejahteraan rakyat Transportasi laut
Industrri perkapalan
Pelabuhan laut
Pertambangan
Perikanan
Perikanan tangkap
Industri pengolahan hasil laut
Weakness (W) Strategi WO Strategi WT
Pengembangan fungsi kapal, tugas aparat negara dan sarana prasarana dan industri perkapalan
Wawancara, Responden
Pengamanan,
Kemampuan
Strength (S) Strategi SO Strategi ST
Wisata bahari
AHP Fokus Faktor Aktor
Urutan prioritas strategi
Strategi pengembangan fungsi kapal &tugas aparat
Program Aplikatif
Terjaminnya pemanfaatan sumber daya laut
Tujuan Alternatif strategi
SDM maritim
Perikanan budidaya
12
Gambar 1. Kerangka pemikiran dan analisis pengembangan fungsi kapal dan tugas aparat negara di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Pengawasan, Pengamanan, SAR dan Penegakan Hukum di Laut Pengawasan (surveillance) dalam hal ini diartikan sebagai proses untuk mengamati dengan lebih baik dan teliti tidak meleng atau lengah terhadap perbuatan suatu kegiatan dan keadaan (Nurhayati, 2005). Pengamanan adalah perbuatan atau tindakan atau cara mengamankan, menyelamatkan, melindungi, menyimpan atau menyembunyikan supaya tidak diambil orang, menahan orang yang melanggar hukum demi keamanan umum dan keamanan orang itu dari kemungkinan tindakan main hakim sendiri. Search and Rescue (SAR) merupakan kegiatan penyelamatan dan pencarian korban bencana alam atau korban kecelakaan, baik kecelakaan darat, udara atau kecelakan kapal laut yang dilakukan oleh sekelompok orang atau tim. Penegakan hukum di laut memiliki makna memberlakukan ketentuanketentuan, peraturan-peraturan untuk dipatuhi dengan sanksi pelanggaran sesuai perundang-undangan yang sah dan berlaku di laut perairan Indonesia yurisdiksi NKRI.
2.2 Kapal Aparat Negara di Laut Lembaga yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas terdiri dari : 1) TNI Angkatan Laut mengendalikan dan mengoperasikan alat utamanya di laut seperti kapal perang atau Kapal Republik Indonesia (KRI) dan Kapal Angkatan Laut (KAL). KRI dan KAL yang beroperasi di perairan Pelabuhan
14
Tanjung Emas adalah kapal-kapal dibawah kendali komando armada kawasan timur (KOARMATIM) dan pangkalan angkatan laut (LANAL) Semarang. 2) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengoperasikan kapal-kapal polisi (KP) berpatroli di laut. Kapal-kapal polisi yang beroperasi di perairan Pelabuhan Tanjung Emas berada di bawah kendali Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) Jawa Tengah. 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan mengoperasikan kapal kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP). Kapal KPLP yang dipergunakan untuk patroli di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas dibawah kendali KPLP Tanjung Emas Semarang merupakan kesatuan unit pelaksana teknis dibidang keamanan pelabuhan, bandar, perairan laut, pantai dan bantuan SAR dalam lingkungan kantor administrator pelabuhan (ADPEL) Departemen
Perhubungaan
Tanjung
Emas.
KPLP
dalam
tugasnya
mempunyai fungsi menegakan ketentuan dan peraturan bidang perhubungan laut di daerah pelabuhan dan perairan bandar, melaksanakan patroli perairan dan bantuan SAR . 4) Direktorat Jenderal Bea Cukai Departemen Keuangan mengoperasikan kapalkapal Bea Cukai. Kapal-kapal Bea Cukai yang beroperasi di perairan Pelabuhan Tanjung Emas di bawah kendali Kantor Pelayanan Bea Cukai Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang yang bertugas patroli di laut untuk memeriksa dan memungut pajak-pajak tidak langsung bagi wajib pajak seperti : bea masuk, bea keluar, cukai serta mencegah adanya penyelundupan pajak-pajak seperti tersebut di atas.
15
5) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah mengoperasikan kapal pengawas ikan (KPI). KPI adalah salah satu komponen dari monitoring, control and surveillance (MCS) atau sistem pemantauan, pemeriksaan dan pengamatan lapangan di lingkungan Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan tugastugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti penghentian, pemeriksaan dan penahanan di laut. Kapal angkatan laut (navy vessel) dan kapal negara (government vessel) adalah kapal milik negara dan dioperasikan oleh lembaga pemerintah dengan tugas yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya. Menurut Santosa (2004), kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk perang, termasuk kapalkapal yang digunakan untuk mengangkut tentara atau perlengkapan perang. Menurut UNCLOS 1982 pasal 29 menyebutkan bahwa batasan kapal perang adalah suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat didalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar yang serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata regular. Kapal negara adalah kapal yang digunakan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas keperluan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan tugas instansi/lembaga pemerintah yang mengoperasikan kapal negara tersebut.
16
Menurut Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Laut (2002), TNI AL memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan keamanan laut sebagai berikut : 1) Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) merupakan komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dalam menjamin keamanan di laut, berperan untuk mengadakan pengawasan dan deteksi sasaran, pengenalan dan penilaian sasaran, penindakan dan penyidikan terhadap kejadian pelanggaran di laut sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Kapal TNI Angkatan Laut (KAL) merupakan unsur pembantu perkuatan unsur-unsur KRI dalam melaksanakan tugas Kamla. Terbatasnya jumlah kekuatan TNI AL khususnya KRI, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut pembinaan dan pengoperasian KAL dalam tugas operasi Kamla. 3) Pangkalan TNI AL merupakan komponen SSAT yang berfungsi untuk memproyeksikan kekuatan TNI AL ke daerah operasi serta memberikan dukungan
administrasi
dan
logistik
secara
berlanjut
agar
terjamin
kelangsungan operasional unsur-unsur TNI AL. Selain itu pangkalan TNI AL berperan pula sebagai fasilitator proses yustisial pelanggaran hukum di laut. 4) Kapal-kapal dari instansi non TNI AL yang memiliki kapasitas dan wewenang di dalam penyelenggaraan operasi keamanan di laut sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang terdiri dari Polri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan TZMKU 1939 (Stb 1939 Nomor 442) yang diwewenangkan untuk melaksanakan hukum di laut adalah instansi perhubungan laut dan angkatan
17
laut. Sedangkan aparat kepabeanan diberi wewenang di bidangnya untuk menjamin pemasukkan bea-bea bagi negara. Kewenangan ini didukung dengan peraturan-peraturan pelaksana dibidang acara pidana di laut melalui Stb 1939 Nomor 525 dan Stb 1939 No. 43 yang dilaksanakan oleh aparat dan kapal institusi angkatan laut dan Ditjen Perhubungan Laut, sejalan dengan perkembangan negara-negara di dunia dan hukum internasional khususnya UNCLOS yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 1985 bahwa laut bagi suatu negara harus dijaga dan diamankan baik untuk kepentingan kedaulatan (sovereignty) maupun untuk kesejahteraan (prosperity) melalui fungsi pertahanan (defence function) dan fungsi polisionil (constabulary function) yang dilakukan hanya dengan kapal perang (warship) dan kapal pemerintah/sipil (government ship). Hasil loka karya nasional hukum laut tentang penegakan kedaulatan dan hukum di laut yuridiksi negara kesatuan RI di tinjau dari aspek pengamanan batas wilayah dan sumber daya nasional di Jakarta pada September 2003 menjelaskan bahwa : Direktorat Jenderal Perhubungan laut dalam hal penegakan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan serta persatuan negara Republik Indonesia memiliki sarana alat dan peralatan kapal. Sesuai keputusan presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 1982 menetapkan bahwa kapal tersebut adalah kapal negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri atas:
18
1) Kapal negara (government vessel) (1) Kapal negara yang digunakan di bidang kenavigasian sebanyak 72 kapal yang terdiri atas kapal induk perambuan, kapal bantu perambuan, kapal inspeksi dan kapal survei. (2) Kapal negara yang digunakan dibidang penjagaan dan penyelamatan (KPLP) sebanyak 146 kapal terbagi atas 5 kelas yang berfungsi untuk patroli, penanggulangan pencemaran dan pemberian bantuan SAR. 2) Senjata api Senjata api yang dimiliki Ditjen Perhubungan Laut saat ini digunakan di pelabuhan dan di atas kapal negara terdiri atas : (1) Senjata api berat (meriam) sebanyak 24 pucuk (2) Senjata api panjang sebanyak 400 pucuk (3) SenjataaApi genggam sebanyak 535 pucuk Kapal negara yang dioperasikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan adalah kapal pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 69 menyebutkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah penggeloaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Kapal pengawas perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Saat ini kapal pengawas perikanan yang beroperasi jumlahnya 16 kapal terdiri dari berbagai tipe dan jenis.
19
2.3 Legalitas Tugas Aparat Negara di Laut Institusi yang terlibat dalam pengamanan pengelolaan sumber daya kelautan dapat dikelompokan atas institusi yang berada di pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, swasta dan LSM, dimana masing-masing lembaga atau institusi mempunyai fungsi dan tanggung jawab atas azas manfaat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan (sustainable). Lembaga aparat negara di laut di tingkat pusat terdiri dari : 1) TNI-AL, Mabes TNI; 2) Direktorat
Polisi Air,
Mabes Polri; 3) KPLP, Ditjen Perla, Departemen Perhubungan dan Telkom; 4) Direktorat Jenderal P2SDKP, Departemen Kelautan dan Perikanan; 5) Direktorat Jenderal Bea Cukai, Departemen Keuangan; 6) Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Keuangan; dan 7) Pemda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Bapelda, Dinas Kesehatan Karantina. Lembaga aparat negara di laut di tingkat propinsi, kabupaten dan kota merupakan perwakilan atau perpanjangan lengan dari lembaga di tingkat pusat secara administratif tetapi secara operasional dikendalikan oleh pemerintah daerah setempat. Secara umum jumlah lembaga, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang merupakan hubungan berjenjang dan pengendalian administratif dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian struktur organisasi lembaga yang menangani penegakan Tanjung Perak, Belawan, Makasar dan Tanjung Emas mempunyai struktur yang sama sesuai dengan tingkatannya. Pada hakekatnya penegakan hukum di laut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, karena Undang-Undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah. Instansi/lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang
20
penegakan hukum di laut ditingkat pusat dapat dimatrikulasi pada Tabel 1. Sedangkan lembaga yang mempunyai fungsi dan penegak hukum di laut di tingkat daerah disajikan pada Tabel 1.
21
Tabel 1. Aspek legal kewenangan lembaga penegak hukum di laut. INSTANSI
UNDANG-UNDANG
No
1
1
TZMKO/1939 PASAL 14 PEROMPAKAN & LAIN-LAIN
2
5 / 1983 ZEEI
3
31 / 2004 PERIKANAN
4
5 / 1992 BENDA CAGAR BUDAYA
5
9 / 1992 IMIGRASI
6
21 / 1992 PELAYARAN
7
5 / 1990 KSDA
8 9 10 11 12
TNI AL
POLRI
2
PPNS BEA CUKAI
3
PPNS
PPNS DKP
PPNS IMIGRASI
PPNS LH
PPNS PKA/ HUTAN
PPNS DIKNAS
PPNS DEPKES
PPNS LING. HIDUP
PPNS PARSENI BUD
PPNS DEP DAGRI
BASAR NAS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
HUBLA
4
10 / 1995 KEPABEANAN 11/1995 CUKAI 6 / 1996 PERAIRAN 23 / 1997 LINGKUNGAN HIDUP 41 / 1999 KEHUTANAN 16/1992 KARANTINA
13
32/2004 OTDA
14
KEPPRES No. 11 1972
: menunjukkan dasar UU yang dipakai dalam melaksanakan tugas oleh 14 instansi 21
22
Bakar (2005) menerangkan bahwa banyaknya penegak hukum di laut merupakan amanat dari undang-undang terhadap instansi yang bersangkutan, dan itu diakui sendiri oleh Direktur KPLP. Memang sampai saat ini pengamanan di laut Nusantara diserahkan kepada banyak instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, namun di kebanyakan negara maritim di pergaulan perdagangan dunia Internasional pengamanan kapal-kapal niaga sudah diatur dan dilakukan oleh satu lembaga. Di balik prospek potensi ekonomi kelautan dan sumberdaya kelautan yang menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa dan negara, adalah pengalaman bagi bangsa kita dalam membangun sumberdaya kelautan pada masa lalu pada umumnya mengarah ke suatu pola yang merusak daya dukung lingkungan serta tidak berkelanjutan. Pencemaran perairan pesisir yang terus meningkatanjungejala tangkap lebih (overfishing), degradasi habitat pesisir
dengan rusaknya hutan
bakau, rusaknya terumbu karang, abrasi/erosi pantai, pencurian ikan dan non ikan di laut, penyelundupan, perompakan di laut, yang dihadapi masyarakat maritim menunjukan kondisi yang mengancam keamanan dalam kapasitas yang berkelanjutan terhadap ekosistem pesisir dan laut di perairan pelabuhan sekitar Tanjung Emas. Apabila kecenderungan tersebut tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan generasi muda penerus bangsa tidak dapat lagi menikmati kekayaan sumber daya kelautan, oleh karena itu diperlukan pengaturan pengawasan dan pengamanan yang dapat mendukung terjaminnya kelestarian di laut Perairan Tanjung Emas. Pada awalnya kapal pengawas sebagai penunjang pelaksanaan tugas masing-masing institusi kemaritiman dalam kegiatan patrolinya dilaksanakan
23
sendiri-sendiri sehingga mengakibatkan upaya pengawasan dan pengamanan di laut tidak dapat terselenggara secara efisien dan efektif. Untuk mengatasi keadaan ini, maka dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan, dan Jaksa Agung RI. Bakorkamla berfungsi
mengkoordinasikan
fungsi
instansi
dan
aparat
terkait
serta
mengendalikan fungsi dari intansi-instansi tersebut menjadi kesatuan upaya yang terpadu demi terpeliharanya kepentingan keamanan nasional di laut. Berdasarkan Keputusan Pangab/Pang TNI No. Kep/08/VII/’97 dan UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara serta UU RI No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka pengemban fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan operasional keamanan laut nasional yang secara hirarki berjenjang, penanggung jawab pelaksanaan operasional Bakorkamla di perairan dan Pelabuhan
Tanjung
Emas
adalah
Panglima
Armada
Kawasan
Timur
(Pangarmatim), sedangkan pelaksana sehari-hari di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas didelegasikan kepada Komandan Gugus Keamanan Laut Kawasan Timur (Danguskamla Armatim) dengan pelaksana harian adalah Komandan Lanal Semarang. Dalam wadah Bakorkamla, keberadaan dan kedudukan masing-masing komponen dalam organisasi serta kewenangan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat keamanan di laut tetap didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU RI No. 2 tahun tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya keamanan nasional di laut dihadapkan kepada spektrum ancaman yang kompleks serta perairan yang sangat luas, secara alamiah menuntut adanya
24
modus operasi yang tepat yaitu keterpaduan kekuatan yang di proyeksikan secara proporsional serta didukung oleh fungsi pengendalian operasi keamanan laut yang handal. Fungsi pengendalian ini merupakan faktor yang menentukan dalam pengembangan pola operasi keamanan laut di lapangan. Dalam pelaksanaannya, Bakorkamla dengan seluruh jajarannya belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kendala utama terletak pada belum satunya pola pikir, pola sikap dan pola tindak aparat penegak hukum di laut dalam mengartikan tujuan utama keamanan nasionaldi laut yang merupakan sub sistem keamanan negara (Mabes TNI AL, 2002). Pencerminan kompleksnya masalah keamanan nasional di laut dapat diproyeksikan pada skala yang lebih kecil yaitu peninjauan dan penelitian tugas dan fungsi aparat negara di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 2.4
Kapal Niaga, Transportasi Laut, Keselamatan Kapal di Laut dan Pelabuhan Laut Menurut PP Nomor 2 tahun 1962 Kapal Niaga Indonesia merupakan
sarana pemberi jasa angkutan laut yang ditujukan untuk membina kesatuan ekonomi Negara Kepulauan Indonesia serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang dinamakan kapal niaga adalah kapal laut yang digerakan secara mekanis dan yang digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang untuk umum dengan pungutan biaya. Pasal 310 ayat (1) KUHD menegaskan, kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut. Yang dimaksud Transportasi Laut adalah pengangkutan barang-barang dan atau orang oleh berbagai jenis kapal laut sesuai dengan kemajuan teknologi. Keselamatan Kapal di laut yang dimaksud adalah keselamatan kapal pada saat
25
berlayar maupun pada saat bersandar didermaga pelabuhan atau kapal yang sedang berada di laut. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 67 Tahun 1999 pasal 2 Administrator Pelabuhan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran di dalam lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Menurut PP Nomor 69 tahun 2001, pelabuhan laut adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi
dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Menurut lingkup pelayaran yang dilayani, fungsi pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal. Menurut Fauzi (2005), pelabuhan laut adalah sebuah infrasruktur pembangunan ekonomi kelautan memiliki peranan penting sebagai penggerak roda ekonomi suatu kawasan. Peran pelabuhan laut demikian strategis, walaupun perkembangan teknologi di bidang dirgantaraan semakin pesat, namun pelabuhan laut selanjutnya lebih dilihat sebagai komplemen infrastruktur bagi salah satu moda transportasi. Keunggulan pelabuhan laut sebagai infrastruktur bagi transaksi dalam volume besar sebagai tempat berlabuh kapal supercargo atau supertanker merupakan salah satu fungsi pelabuhan yang saat ini belum bisa digantikan. Dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
26
2.5 International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Suyono (2005), menerangkan bahwa kapal merupakan sasaran empuk bagi teroris, karena dengan mobilitas potensinya dapat digunakan untuk melakukan kerusakan yang sangat besar agar dunia mengetahui motif politiknya. Maka diciptakanlah ISPS Code oleh beberapa badan Internasional seperti : 1) International Chamber of Shipping (ICS) 2) The Batic and International Maritime Council (BIMCO) 3) The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) 4) The International Parcel Tanker Association (PTA) 5) The Oil Companies International Maritime Forum (OCIMF) 6) The World Nuclear Transport Institute (WNTI) 7) The International Association of Port and Harbour (IAPH) 8) The United States Coast Guard (USCG) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3/2003, Pelabuhan Tanjung Emas ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan di Indonesia yang wajib melaksanakan International Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code). Menurut Motik (2005), International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) yang diterjemahkan menjadi Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan merupakan bagian dari (IMO MSC) International Maritime Organization Maritime Security Comitee adalah suatu tindakan dan prosedur untuk mencegah aksi teroris pasca serangan bom di WTC New York yang akan mengancam keamanan para penumpang dan awak kapal serta keselamatan kapal. ISPS Code telah diadopsi oleh salah satu resolusi pada 12
27
Desember 2002 oleh Konferensi negara anggota yang dimasukkan ke dalam Konvensi Internasional untuk keselamatan jiwa di laut. Tujuan dari ISPS Code ini adalah: 1) untuk menetapkan suatu kerangka Internasional yang melibatkan kerjasama antara negara anggota, instansi pemerintah, administrasi lokal, pelayaran dan industri pelabuhan; 2) untuk mendeteksi dan menilai ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap insiden keamanan yang mempengaruhi kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam perdagangan internasional; 3) untuk menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing dari semua pihak yang terkait di tingkat nasional dan internasional; 4) untuk menjamin keamanan maritime; 5) untuk memastikan efisiensi dan secara dini penyusunan dan pertukaran informasi terkait dengan keamanan; 6) untuk menyediakan suatu metodologi bagi penilaian keamanan agar supaya dapat membuat rencana dan prosedur yang menjamin kepercayaan yang cukup dan tindakan keamanan maritim yang proporsional dan siap sedia. Adapun sasaran dari ISPS code ini adalah : 1) untuk menetapkan suatu kerangka internasional yang menyertakan kerjasama antara negara anggota, instansi pemerintah, administrasi lokal, pelayaran dan industri pelabuhan untuk mendeteksi keamanan yang mempengaruhi kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam perdagangan internasional. 2) untuk menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing negara anggota, instansi pemerintah, administrasi lokal, pelayaran dan industri pelabuhan ditingkat internasional dan nasional, untuk menjamin keamanan maritim. 3) untuk memastikan koleksi efisiensi dan pertukaran informasi dini terkait dengan keamanan.
28
4) menyiapkan suatu metodologi untuk penilaian keamanan agar supaya dapat membuat rencana dan prosedur untuk beraksi sesuai perubahan tingkat keamanan, dan 5) untuk memastikan keyakinan yang cukup dan tindakan keamanan maritim yang sebanding. Struktur Organisasi ISPS Code di Pelabuhan laut disajikan pada Gambar 2 berikut ini : MARINE & PORT SECURITY COMITTEE PELINDO III
ADPEL
BEA CUKAI
PORT MASTER ADPEL (KOORDINATOR)
INSA POLRES KPPP KARANTINA
KES PEL
DIR POLAIRUD TNI AL IMIGRASI
PORT SECURITY OFFICER ADPEL ORGANISASI KEAMANAN BERWENANG
DEPUTY PORT SECURITY OFFICER
SECRETARY / ADMINSITRASI
PERLENGKAPAN
DIKLAT
SHIP SECURITY OFFICER
TERMINAL SAMUDERA
PORT FACILITY SECURITY OFFICER
TERMINAL PENUMPANG
COMPANY SECURITY OFFICER
TPKS
Sumber: Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2007
Gambar 2. Struktur organisassi ISPS code Pelabuhan Tanjung Emas
29
2.6 International Maritime Organization (IMO) IMO adalah badan dari United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang membuat peraturan-peraturan tentang Keselamatan Kapal dan Kemaritiman. Menurut Suyono (2005) pada tahap permulaan berdiri, IMO mengkonsentrasikan diri terhadap keamanan kapal dan peraturan-peraturan terkait. Namun kemudian berkembang menjadi keamanan lingkungan di mana kapal berada. Oleh karena itu, terbentuklah konvensi–konvensi seperti : 1) Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention 1974/1978 2) Marine Polution Prevention (MARPOL) 1973/1978 3) Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention 1978/1995 4) Tonnage Measurement 5) Loadline Convention Di dalamnya termasuk juga beberapa amandemen dari setiap konvensi. Atas prakarsa Amerika Serikat kepada PBB sebagai tindakan antisipasi terhadap serangan terorisme, anggota IMO diminta untuk menerapkan : 1) Regional Maritime Security Inisiatif (RMSI); yaitu kerjasama regional untuk menjaga keselamatan kapal-kapal cargo, tanker, passanger di laut 2) Container Security Inisiative (CSI); yaitu kewenangan mencurigai, memeriksa, menahan dan menangkap container berisi bom/bom nuklir (weapon massal destructive), limbah dan lain lain di laut bebas. 3)
Proliferation Security Inisiative (PSI); yaitu kewenangan menahan, memeriksa dan menangkap kapal-kapal yang terindikasi dan terbukti melakukan kegiatan pelanggaran hukum laut internasional di laut bebas.
30
PSI adalah gagasan dan upaya Amerika Serikat untuk mengajak negara – negara pantai bergabung untuk menerapkan keinginannya dalam rangka menangkal serangan teroris kenegaranya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan tegas menolak gagasan PSI tersebut 4) Monitoring, Controlling, Surveillance and Enforcement (MCSE); yaitu kegiatan
mengadakan
pemantauan/pengamatan,
pengendalian,
dan
pengawasan pada kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindakan illegal dan memberikan tindakan serta sanksi sesuai hukum yang berlaku. 2.7 Administrator Pelabuhan Administrator
pelabuhan
mempunyai
tugas
memadukan
rencana
operasional tambatan/gudang dan fasilitas pelabuhan lainnya. Administrator juga mengendalikan kelancaran arus kapal dan barang dan mengadakan pembinaan dan tenaga Kerja Bongkar Muat (TKPBM) serta mengkoordinir instansi yang ada dalam pelabuhan (Suyono, 2005). Adapun instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang berperan di pelabuhan adalah sebagai berikut : 1. Instansi Pemerintah 1) Admintrator Pelabuhan 2) Bea Cukai 3) Syahbandar 4) Imigrasi 5) Dinas Karantina dan Dinas Kesehatan 6) Keamanan dan Ketertiban 7) Sucofindo 2. Perusahaan Swasta terdiri dari : 1) Perusahaan Pelayaran 2) Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
31
3) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Freight Forwarder 4) Perusahaan Angkutan Bandar 5) Perusahaan Angkutan Darat 6) Perbankan 7) Surveior 8) Jasa Konsultan 9) Perusahaan persewaan peralatan 10) Pemasok Administrator
pelabuhan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
memberikan pelayanan keselamatan pelayaran di dalam daerah lingkungan kerja dan di daerah kepentingan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Kantor Administrator dikalsifikasikan dalam lima kelas yaitu : kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat dan kelas lima. Adapun klasifikasi pelabuhan di Indonesia telah mendapatkan pembagian tugas dengan standar struktur organisasi yang seragam, khususnya Pelabuhan Tanjung Emas Jawa Tengah adalah klasifikasi pelabuhan Indonesia yang dikelompokkan pada kelas tiga. Kondisi-kondisi pelabuhanpelabuhan Indonesia menurut kelasnya tersebut tidak jauh berbeda dan mendekati sama khususnya untuk kondisi penegakan hukum dan SAR di perairan pelabuhan besar di Indonesia lainnya seperti di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Makasar, dan lain-lain. 2.8 Direktorat Polisi Air POLRI Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam
rangka
terpeliharanya
keamanan
dalam
negeri
dan
melaksanakan fungsi kepolisian yang meliputi seluruh wilayah negara republik
32
Indonesia. Di wilayah perairan Indonesia POLRI membentuk dan memiliki Direktorat Polisi Air. Direktorat Polisi Air melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah perairan Indonesia dan bertugas : 1)
Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia.
2)
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas transportasi laut di wilayah perairan Indonesia.
3)
Membina
masyarakat
untuk
meningkatkan
pertisipasi
masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4)
Turut serta membina hukum nasional khususnya hukum yang berlaku di perairan nasional.
5)
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum khususnya keamanan di perairan Indonesia.
6)
Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan bentukbentuk pengamanan swakarsa di perairan Indonesia.
7)
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perairan Indonesia.
8)
Menyelenggarakan
identifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian khususnya kepolisian air.
33
9)
Melindungi keselamatan raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup di perairan Indonesia dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia. 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian air. 12) Melakukan tugas lain di perairan Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Strukrur oraganisasi Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair) Mabes Polri disajikan pada Gambar 3. KAPOLRI
KABABINKUM
DITLANTAS
DIRPOLAIR
DITPOLUD
DITSAMAPTA
WADIRPOLAIR
KASUBDIT KAFASHARKAN
KASUBDIT SATROL
KAPAL TIPE A K-57
KAPAL TIPE B K-28
29 UNIT FPB-57
21 UNIT FPB-28
KASUBDIT GAKKUM
KAPAL TIPE C KECIL & SEDANG
Sumber: Ditpolair Polda Jateng, 2006
Gambar 3. Struktur organisasi Ditpolair Mabes Polri
KASUBDIT BIN OPS
34
2.9 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Terbentuknya Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) diawali oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1939 dalam melaksanakan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan di wilayah laut Hindia Belanda yang pada saat itu instansi yang diberi tugas bernama Zeen en Kust Bawaking Cient (Dinas Penjagaan Laut dan Pantai). Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia instansi tersebut diberi nama : Tahun 1945
bernama Kantor Urusan Laut
Tahun 1947
menjadi Djawatan Pelayaran
Tahun 1952
menjadi Djawatan Pelayaran Departemen Perhubungan dan Tenaga Kerja Umum
Tahun 1963
berubah nama menjadi Djawatan Pelayaran Dinas Penjagaan Laut dan Pantai (DPLP)
Tahun 1966
perkembangan
selanjutnya
pemerintah
membentuk
jawatan
pelayaran yang membawahi Komando Satuan Operasi (Kosatop) dengan tugas : Penegakan Hukum di laut dan Keselamatan Pelayaran Tahun 1973
Kosatop menjadi salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Direktorat KPLP) dan selanjutnya saat ini berubah menjadi Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan (Direktoratanjungamat) Direktorat KPLP berubah nama menjadi Direktorat Penjagaan dan
Tahun 1999
Penyelamatan (Direktoratanjungamat)
35
Kembali berubah menjadi Direktorat KPLP dengan menambah Sub Tahun 2005
Direktorat Pengawasan dan Keselamatan yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Sebelum berubah nama dari Direktoratanjungamat ke Direktorat KPLP kembali, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi pada tahun 2001 telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan nomor KM 24 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan menetapkan pada pasal 344 menjelaskan bahwa “Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengamanan, patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air serta penjagaan dan penyelamatan“. Pasal 345 mengatur fungsi Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan yaitu : 1) Penyiapan
perumusan
kebijakan
dibidang
pengamanan,
patroli
penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan. 2) Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pengamanan, patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage, dan pekerjaan bawah air serta kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan. 3) Pemberian bimbingan teknis dibidang pengamanan patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air serta kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan.
36
4) Penyiapan pemberian perizinan pelayaran dibidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air serta penyelaman. 5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air. 6) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat. Pengamanan di laut sebenarnya
telah diatur dan dilakukan oleh satu
lembaga sebagaimana telah diamanatkan sejak zaman Belanda dalam TZMKO tahun 1939 yang mengatakan Government Maritime atau pemerintah di laut adalah kapal – kapal negara yaitu : kapal-kapal penjagaan pantai (coast guard) dan kapal-kapal bantu navigasi yang melakukan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran. Di samping itu juga tugas penjagaan laut dan pantai tertuang pada konvensi IMO, UNCLOS 1982, Salas 1974, Marpol 1973, 1978 dan ISPS Code yang pada intinya penegakan hukum di laut itu oleh kapal-kapal aparat negara, selanjutnya untuk memperlancarkan pergerakan kapal-kapal di laut bukan malah menghambat. Menurut Abubakar (2005), pada Mingguan Maritim No. 367 bahwa jika ditelusuri lembaga/institusi mana yang pantas untuk dimajukan sebagai satu instansi sebagai penegak hukum di laut, maka pilihannya tentu jatuh kepada KPLP yang saat ini berada di bawah kendali Direktorat KPLP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas dan fungsi Direktorat KPLP adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan, patroli,
37
penanggulangan musibah dan evaluasi di mbidang pengamanan, patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan dan penyelamatan. Struktur Organisasi Direktorat KPLP di gambarkan seperti Gambar 4.
38
DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PATROLI DAN PENGAMANAN
SEKSI PATROLI
SEKSI PENGAMANAN
SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KESELAMATAN DAN PPNS
SEKSI ADVOKASI DAN DESIMINASI PENGAWASAN KESELAMATAN
SEKSI PPNS
SUBDIREKTORAT TERTIB PELAYARAN
SUBDIREKTORAT PENANGGULANGAN MUSIBAH DAN PEKERJAAN BAWAH AIR
SEKSI KEBANDARAN
SEKSI KECELAKAAN KAPAL
SEKSI PENANGGULANGAN MUSIBAH
SEKSI PEKERJAAN BAWAH AIR
SUBDIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL
SEKSI AWAK KAPAL
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2006
Gambar 4. Struktur organisasi Direktorat KPLP
38
39
2.10 Search And Rescue (SAR) Indonesia sebagai anggota International Maritim Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) mempunyai konsekuensi yang logis untuk dapat menangani musibah-musibah penerbangan ataupun musibah pelayaran, sehingga Indonesia sudah selayaknya mempunyai organisasi SAR untuk mewujudkan harapan dunia Internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran, yang mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor: 11/1972 tanggal 28 Februari tahun 1972 tentang pembentukan Badan SAR Indonesia (BASARI). Pusarnas merupakan unit BASARI yang bertanggung jawab sebagai pelaksana organisasi kegiatan SAR di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas dan fungsi SAR di Indonesia, pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor : 47/1979, Pusarnas yang semula dibawah BASARI, dimasukkan kedalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS), yang membawahi BASARDA tipe A dan tipe B. Struktur BASARNAS diperlihatkan pada Gambar 5 berikut ini:
40 BADAN SAR NASIONAL SEKRETARIAT PERENCANAAN BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN UMUM
SUBBAG RENPROG
SUBBAG ANGGARAN
SUBBAG TATA USAHA
SUBBAG HUK & ORG
SUBBAG PERB & VER
SUBBAG KE-RT-AN SUBBAG KEPEGAWAIAN
SUBBAG EVALAP PUSAT BINA POTENSI SAR
PUSAT BINA OPERASI SAR
BIDANG SIAGA & RAHPOT SAR
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KOMUNIKASI
BIDANG BINA KETENAGAAN
BIDANG BINA PERALATAN
SUBBID PELATIHAN & KESIAGAAN
SUBBID PERANGKAT KOMUNIKASI
SUBBID PELATIHAN & KETRAMPILAN
SUBBID PEMELIHARAAN
SUBBID RAH POT & EVALUASI OPS
SUBBID OPERASI KOMUNIKASI
SUBBID PENYULUHAN
SUBBID STAND & INVEN
KANTOR SAR TYPE A
KANTOR SAR TYPE B
Subbag TU Seksi Operasi
Kel. Jabatan Fungsional
Petugas TU Sub seksi Operasi
Kel. Jabatan Fungsional
Sumber: Badan SAR Nasional, 2006
Gambar 5. Struktur organisasi Badan SAR Nasional
2.11 Ekonomi Kelautan Ekonomi kelautan merupakan kegiatan pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang berada di wilayah pesisir dan laut seperti kegiatan industri budi daya rumput laut, teripang, ikan kerapu, mutiara, pengembangan wisata bahari, produksi garam dapur, budi daya dan pengolahan hasil perikanan, industri perkapalan, pelabuhan dan pelayaran, perniagaan antar pulau serta perniagaan antar benua. Perikanan merupakan salah
41
satu hasil dari pengolahan dari sumber daya laut yang banyak dikelola oleh masyarakat maritim nasional maupun internasional. Menurut Ariadno (2005), populasi ikan yang semula diyakini tidak terbatas saat ini mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada dan alat penangkapan ikan. Monintja (2005), mengatakan untuk mencegah, menghambat, dan menghapuskan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum telah ada rencana aksi internasional yaitu program yang disusun dan berasal dari CCRF yang bertujuan untuk keberlanjutan perikanan dan kepedulian terhadap isu penangkapan ikan ilegal. Adrianto (2005), mengatakan bahwa perikanan sebagai sebuah sistem yang memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi bagi sebagian penduduk Indonesia membutuhkan pengelolaan yang mencakup berbagai komponen. Salah satu adalah bagaimana pendistribusiannya agar dapat sampai pada konsumen, maka diperlukan transportasi dan pelabuhan bongkar muat. Kegiatan ekonomi kelautan yang sifatnya perpindahan barang dan jasa dari daerah A ke daerah B atau sebaliknya melalui perairan yang mengakibatkan terjadinya transaksi antara daerah A dan daerah B atau pertukaran dalam bentuk barang dan jasa, Surplus barang dan jasa X di daerah A akan menjadi kebutuhan di daerah B, sebaliknya surplus barang dan jasa Y di daerah B akan menjadi kebutuhan didaerah A (Kamaludin, 2005). Sistem pengangkutan barang dan jasa lewat laut akan membutuhkan transportasi laut sebagai sarana pengangkutan yang kegiatannya dititik beratkan di area pelabuhan, disinilah peranan dan fungsi pelabuhan laut sangat terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kelautan.
42
Fungsi pelabuhan laut yang komprehensif akan menunjang aktivitas ekonomi kelautan lainnya, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi sehingga menyebabkan pelabuhan lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi (Adisasmita, 2006). Fungsi ekonomi pelabuhan laut juga tidak terbatas pada wilayah pantai dan laut, tetapi juga pada skala regional secara menyeluruh baik pada tingkat rural maupun urban. Hal ini karena pelabuhan bukan saja melayani jasa transportasi, melainkan lebih dari itu menyediakan lapangan pekerjaan, pusat perdagangan, rekreasi, dok service, dan sederet aktivitas turunan yang dihasilkan dari satu kegiatan ke kegiatan ekonomi lainnya (Fauzi, 2005) Faktor-faktor yang mempengaruhi efek pengganda positif pelabuhan terhadap ekonomi kelautan: 1) Efisiensi dan Produktivitas Salah satu kunci keberhasilan ekonomi kelautan adalah dengan cara efisiensi dengan meningkatkan kapasitas volume muat angkutan dengan menekan biaya muat dan angkut per m³ sehingga energi akan lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan jasa pelabuhan. 2) Aspek lingkungan Pembangunan pelabuhan dan aktivitas pelabuhan yang berupa reklamasi pantai dan jalur transportasi laut sangat berdampak pada rusaknya ekosistem padang lamun terumbu karang, hilangnya ekosistem itu dalam jangka panjang bisa berakibat cukup serius bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor ekonomi kelautan lainnya seperti perikanan dan budi daya laut yang bersifat irrevisible (tidak dapat diperbaharui)
43
3) Aspek sosial dan kelembagaan Salah satu dampak yang mendasar dari berfungsinya pelabuhan adalah terjadinya perubahan sosial dan kelembagaan di wilayah pesisir dan sekitarnya. 4) Aspek pertumbuhan atau permintaan terhadap jasa pelabuhan. Hal tersebut sangat dirasakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kawasan pariwisata, kawasan industri dan lain-lain. Peningkatan terhadap permintaan fungsi pelabuhan hanya bias dilakukan melalui iklim ekonomi mikro da makro yang sehat. Instrumen ekonomi hendaknya dibuat atraktif dan iklim investasi harus dibarengi dengan stabilitas politik dan keamanan. Pelabuhan melayani transaksi multi miliaran dolar, dengan transaksi sebesar itu maka resiko sekecil apapun harus diperhitungkan karena kerugian yang ditimbulkan oleh resiko dan ketidakpastian sangat besar dan bisa menurunkan kapasitas muatan angkut terhadap jasa pelabuhan dimasa mendatang. Besarnya pelayanan transaksi multi miliaran dolar pada ekonomi kelautan yang bergerak disekitar perairan dan pelabuhan diperlukan manajemen pengelolaan yang membutuhkan pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan law enforcement yang terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. 2.12 Geografi Perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagaimana tertuang dalam Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan Nomor: 885 / KPB / VII / 1985 ; Nomor: KM.139/HK.205/Phb-85 dan
44
Nomor: 677/KMK.05/1985, ditetapkan sebagai salah satu perdagangan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Wilayah daratan dan perairan Tanjung Emas mempunyai posisi yang strategis bagi Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan perekonomian yang potensial dalam sektor perikanan tangkap, budi daya tambak, pariwisata, jasa dan fasilitas pelabuhan, Industri Perkapalan, transportasi laut dan industri pengolahan hasil laut, yang terletak antara 1100 18’ 22” BT s/d 1100 29’ 50” BT dan 060 48’ 00 LS s/d 070 00’00” LS, batas-batas tersebut sesuai pada Gambar 6 perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan sekitarnya. Pada Gambar 7 kolam Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sendiri terletak di Pantai Utara Jawa Tengah pada posisi : - Lintang 060 53’ 00’’ s/d 060 57’ 00’’S - Bujur 1100 24’ 00’’ s/d 1100 26’ 02’’ T Keadaan pantai dan perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Emas merupakan dataran rendah yang berrawa-rawa dengan kondisi sebagai berikut : 1) Keadaan dasar laut lumpur 2) Kedalaman : Terdangkal 3,5 m (L,W,S); Terdalam 10 m (L,W,S) 3) Menara suar (Light House): C (4) 20 det. 33 m 16 M ; Posisi : 060 57’ 15’’S / 1100 25’ 03’’T 4) Suar penuntun (Leading Light) : C 3 det 16 m 11 M ; Posisi 060 57’ 33’’S / 1100 25’ 23’’T 5) Suar Ujung DAM (Break Water), Bagian Barat : C.HJ 10 det 8 m 6 M ; Bagian Timur C.M 10 det. 8 m. 6 M 6) Sesuai situasi yang digambarkan Peta Laut Indonesia No.91
45
7) Kepanduan Bahari Volume II 8) Keadaan Pasang Surut : (1) Waktu Tolok : GMT + 07.00 (2) Muka Surutan : (ZO) 60 cm di bawah DT (3) Sifat Pasut : Campuran, condong ke harian tanggal (4) Ramalan Pasut dapat dilihat pada buku ramalan pasut 9) Keadaan Arus : (1) Arah arus : 060 54’ 52’’.20 S (2) Sifat arus sesuai dengan sifat pasut (3) Posisi stasiun pasut : 1100 25’ 50’’.41 T (4) Kecepatan maksimum arus umum , 0,31 knot dengan arah 3240 terjadi pada siang hari, waktu air menuju surut, dan pada sore hari sekitar 0,28 knot dengan arah 1640. Arus ini lemah, baik arus pasut maupun bukan arus pasut. Dimuka pintu masuk pelabuhan menunjukkan adanya arus melintang meskipun arus lemah. 10) Area Labuh Jangkar (1) Rede Tanjung Emas : 060-53’, 0 S / 1100-23’, 5 T Radius = 1,5 mile 14,0 m LWS (2) Rede Kaliwungu : 060-53’, 0 S / 1100-20’, 0 T Radius = 1,0 mile 14,0 m LWS
46
3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan sekitarnya (Gambar 6 dan Gambar 7). Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah pelabuhan internasional yang pertama melakukan Pelayanan Ekspor Impor Satu Atap. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. 3.2 Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang bersifat deskriptif melalui studi kasus dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Ciri-ciri metode ini adalah : 1) memberikan gambaran tentang situasi atau suatu kejadian 2) menerangkan hubungan-hubungan antara beberapa kasus yang kerapkali terjadi 3) pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi lapangan, wawancara dan kuesioner terhadap responden
47
Sumber: Dishidros TNI-AL 2002
Gambar 6. Perairan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya
51
Sumber: Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2006
48
Gambar 7. Kolam Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
49
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 1) Jumlah dan jenis pelanggaran hukum di laut. 2) Organisasi, fungsi dan tata kerja instansi terkait. 3) Jumlah peralatan/kapal pengawasan dan pengamanan. 4) Personil yang melakukan tugas pengawasan dan pengamanan di laut. 5) Sumberdaya kelautan yang dimiliki. 6) Kerusakan lingkungan yang dialami/ditemukan. 7) Isu-isu kritis dan potensi konflik. 8) Kebijakan dan pengaturan yang tersedia. 9) Peristiwa atau kejadian sosial yang terjadi di masyarakat sekitar dengan penyelesaian yang konstruktif. Sebagian data bersifat primer, dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara, pengamatan (observasi) di lapangan, sedangkan sebagian lagi bersifat sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka, laporan dan data intern instansi terkait, Badan Pusat Statistik daerah dan lain-lain. Data kualitatif berupa visi, misi, tugas, tujuan, dan organisasi terkait dan lain-lain yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung di obyek penelitian dengan cara wawancara,
pengamatan
dan
pengamatan/wawancara
yang
terencana
menggunakan kuesioner. Pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi, situasi dan kegiatan pelaksanaan operasional satuan pengawasan dan pengamanan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat, pengusaha dan pemerintah di laut.
50
Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian (pendapat sendiri) secara lisan dari informan dengan langsung bertatap muka, sedangkan pengamatan terencana dilakukan secara langsung kepada responden. Selain itu juga wawancara dilakukan terhadap instansi terkait seperti pemerintah, LSM terkait dan usahawan para wiraswasta yang berada di obyek penelitian. Daftar responden yang diwawancarai dan jawaban dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti Kantor Kepala Desa, Kantor Camat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Laut, Dinas Imigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Polres, Lanal, dan instansi lain yang terkait. 3.3 Metode Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, pengamatan, peninjauan lapangan, wawancara dan mengisi kuesioner kepada responden yang kompeten antara lain: komandan kapal patroli, para kepala instansi yang mengoperasikan kapal aparat negara di laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Data-data yang dibutuhkan disajikan pada Tabel 2.
51
Tabel 2. Jenis data dan sumber data yang dibutuhkan No 1 2 3 4 5 6
Jenis Data
Sumber Data
Metode Pulta
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Instansi Instansi Pemerintah Jenis, type, jumlah kapal aparat 5 Instansi kapal aparat negara Kualifikasi dan jumlah personil ABK 5 Instansi kapal aparat Negara di laut Lokasi dan jenis sumberdaya kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah jenis pelanggaran hukum di laut Aparat Negara di laut
Survei, kuesioner Observasi, wawancara Observasi, wawancara Pustaka, kuesioner Observasi, kuesioner
5 Instansi Kapal aparat Negara di laut BAPELDALDA
Survei kuesioner
7
Sarana dan prasarana pangkalan kapal apara Negara Kerusakan lingkungan
8
Isu kritis masalah kelautan
9
Peraturan/UU /kebijakan
Instansi kapal aparat Negara di laut Instansi pemerintah di bidang kemaritiman
Kuesioner, wawancara Pustaka, wawancara
Pustaka, wawancara
Dalam menganalisis dan mengelola konflik diperlukan tahapan dengan menggunakan
metoda untuk memahami konflik. Menurut
Fisher (2000),
sebelum menangani konflik baik secara individu, kelompok atau sebagai organisasi, mencoba melakukan sesuatu untuk mengetahui sebanyak mungkin apa yang sedang terjadi dengan menggunakan berbagai alat analisis antara lain: pemetaan konflik, segitiga SPK, pohon konflik, analisa kekuatan konflik, analogi pilar, piramida segi tiga tingkat 3 dan lain-lainnya. William (2000) mengatakan tentu akan ditemukan adanya
perbedaan
sudut pandang yang tidak dapat dihindari. Ketika mengkaji suatu masalah konflik secara bersama, mereka semua pasti akan sampai pada satu analisis saja. Kenyataannya tidak demikian, banyak perbedaan yang akan muncul dalam berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurutanjungender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Indikatorindikator posisi dalam masyarakat itu sering berarti bahwa orang menginginkan
52
hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Ketika sasaran dan kepentingan mereka bertentangan atau tidak sesuai, maka terjadilah konflik. Rangkaian kegiatan analisis untuk mengelola konflik tersebut diperlukan sebagai masukan
untuk menunjang berhasilnya suatu tugas pengawasan dan
pengamanan dalam satu sistem yang kompak Dari 14 instansi yang memiliki tugas kewenangan penegakan hukum dan SAR di laut terdapat 6 instansi dalam penugasannya dilengkapi dengan unsur kapal laut yang masing-masing kapal bertugas secara sektoral. 8 instansi lainnya tidak dilengkapi unsur kapal laut dan bertugas di darat atau di pelabuhan sebagai pintu masuk. Melihat kondisi ini maka efektivitas pelaksanaan UU dan Keppres oleh 14 instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas penangkalan dan pencegahan di laut untuk tidak sampai masuk ke wilayah Indonesia tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Banyaknya instansi pemerintah dalam melaksanakan UU untuk penegakan hukum di laut (Tabel 1) menunjukan banyaknya jenis pelanggaran hukum di laut yang harus ditangani oleh masing-masing departemen terkait dengan bekerja secara sektoral. Dibeberapa negara maju di dunia dan negara-negara tetangga kita penanganan pelanggaran hukum di laut dan dikenal dengan nama Coast Guard. Indonesia yang telah meratifikasi berbagai konvensi maritim internasional seperti UNCLOS III 1982 pada pasal 107, 111, 224; Solas 1974; ISPS Code 2002 berkewajiban menyelenggarakan penjagaan pantai dan laut oleh otoritas nasional di bidang keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim seperti yang telah dilaksanakan oleh berbagai negara.
53
Pelaksanaan
penegakan
hukum
di
laut
saat
ini
menunjukkan
ketidakefisienan dan menghambat kelancaran usaha kemaritiman di Indonesia. Kapal-kapal patroli dengan berbagai atribut kesatuan dari instansi penegak hukum di laut menunjukan kesatuan patroli tersebut bekerja sektoral yang akan menghasilkan belanja negara yang besar. 3.4 Analisis Data 3.4.1 SWOT Analysis Analisis strength, weakness, opportunities, threath disingkat analisis SWOT merupakan analisis yang dibedakan atas dua unsur, yaitu analisis yang menkonsentrasikan kedalam institusi tentang kondisi kekuatan dan kelemahan internal institusi kapal-kapal aparat negara dan analisis kondisi diluar institusi tentang peluang dan ancaman yang dihadapi oleh institusi kapal-kapal aparat negara di laut. Tujuan analisis SWOT adalah mengkaji dan menambah kekuatan dan mengurangi kelemahan yang ditemukan pada unsur internal institusi dan memperluas peluang dan mengeliminasi ancaman yang datang dari eksternal institusi yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di laut. Analisis SWOT, diawali dengan menyusun Matriks EFE, IFE dan IE. David (1997), mengatakan matriks IFE merupakan suatu langkah ringkas dalam melakukan penilaian internal dan matriks EFE mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, teknologi dan kondisi rawan pelanggaran. Gabungan kedua matriks tersebut menghasilkan matriks IE yang berisikan langkah-langkah alternatif strategi yang akan dipilih. Dalam menyusun strategi dengan menggunakan analisis SWOT dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.
54
1) Elemen-elemen analisis SWOT Dengan analisis SWOT lembaga aparat negara di laut diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal yang direpresentasikan oleh kekuatan dan kelemahan, dengan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal yang ada. Analisis yang juga menyatakan bahwa masalah-masalah utama yang dihadapi oleh lembaga aparat negara di laut dapat dipisahkan melalui analisis yang teliti dari masing-masing elemen tersebut. Selanjutnya strategi dapat diformulasikan untuk masalah-masalah tersebut. Dalam Tabel 3 berikut ini akan diungkapkan contoh masing-masing elemen dari analisis SWOT. Tabel 3. Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di laut Analisis Internal Strengths (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)
Analisis Eksternal Opportunities (Peluang) Threats (Ancaman)
2) Penentuan bobot dan peringkat (1) Penentuan bobot dilakukan dengan mendaftarkan faktor strategis eksternal dan internal instansi aparat keamanan negara kepada pihak manajemen dengan metode paired comparison (Kinnear, 1991). Metode ini dilakukan untuk memberikan bobot pada setiap faktor strategis internal dan eksternal instansi aparat negara. Skala yang
55
digunakan untuk pembobotan adalah 0, 1 dan 2 dengan penjelasan sebagai berikut: 0 = Jika indikator horizontal kurang penting dari indikator vertikal 1 = Jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal 2 = Jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertikal Penilaian pembobotan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 Tabel 4. Penilaian bobot faktor strategis internal instansi aparat negara Faktor Strategis Internal A B C … Total
A
B
C
…
Total
Tabel 5. Penilaian bobot faktor strategis eksternal instansi aparat negara Faktor Strategis Eksternal A B C … Total
A
B
C
…
Total
Bobot untuk setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus berikut ini: Xі ai
= n
Σ
Xі
і=1
dimana : ai = Bobot variabel ke -i Xі = Nilai variabel ke – i I = 1,2,3,…. n = Jumlah variabel
56
(2) Penentuan peringkat terhadap faktor-faktor strategis dilakukan oleh manajemen dari hasil wawancara dan jawaban dan isian pada hasil kuisioner. Nilai peringkat menggunakan skala 1 s/d 4 terhadap masingmasing faktor strategis, untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi instansi aparat pelabuhan. Skala peringkat nilai untuk matriks IFE mempunyai arti sebagai berikut. Skala 1 : Kelemahan kapal aparat negara sangat besar dibanding rata-rata kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 2 : Kelemahan kapal aparat negara sangat kecil dibanding rata-rata kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 3 : Kekuatan kapal aparat negara rendah dibandingkan dengan ratarata kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 4 : Kekuatan kapal aparat negara sangat besar dibandingkan dengan rata-rata kapal yang bertindak melanggar hukum Dilain pihak, matriks EFE skala peringkat peluang yang digunakan adalah sebagai berikut : Skala 1 : Peluang pengembangan kapal aparat negara rendah, dengan respon bertindak kurang dibandingkan rata-rata kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 2 : Peluang pengembangan kapal aparat negara sedang, respon bertindak sama dengan rata-rata kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 3 : Peluang pengembangan kapal aparat negara tinggi, respon bertindak diatas rata-rata kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 4 : Peluang pengembangan kapal aparat negara sangat tinggi, respon bertindak sangat tinggi dibanding kapal yang bertindak melanggar hukum
57
Untuk peringkat ancaman merupakan kebalikannya Skala 1 : Ancaman pengembangan kapal aparat negara sangat tinggi, respon bertindak sama dengan rata-rata bertambahnya kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 2 : Ancaman pengembangan kapal aparat negara tinggi, respon bertindak diatas rata-rata bertambahnya kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 3 : Ancaman pengembangan kapal aparat negara sedang, respon bertindak sama dengan rata-rata bertambahnya kapal yang bertindak melanggar hukum Skala 4 : Ancaman pengembangan kapal aparat negara rendah, respon bertindak kurang dibanding rata-rata bertambahnya kapal yang bertindak melanggar hukum Setelah nilai pembobotan dan nilai peringkat didapatkan selanjutnya disusun matriks hasil perkalian pembobotan dengan peringkat pada masingmasing faktor strategis internal dan eksternal, diperlihatkan pada Tabel 6. Tabel 6. Matriks hasil perkalian bobot dengan peringkat faktor internal dan eksternal. Faktor Strategis Internal A B C … Total
A
B
C
… Bobot (B)
Faktor Strategis
P
Q
R
…
Eksternal P Q R … Total
Peringkat (P)
Total B x PI
58
3) Teknik analisis data (1) Analisa lingkungan Internal terhadap kegiatan yang mencakup SDM, teknologi, manajemen, strategi, operasi dan logistik. Hasil dari analisa internal ini dimasukkan ke dalam matriks IFE diperlihatkan pada Tabel 7. Tabel 7. Matriks IFE Faktor Strategis Internal Kekuatan A B C … Kelemahan P Q R … Total
Bobot
Peringkat
Nilai
(2) Analisa lingkungan eksternal terhadap kegiatan pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara yang meliputi lingkungan makro terdiri dari politik, ekonomi, sosial budaya dan pengaruh globalisasi serta lingkungan mikro yang merupakan analisa persaingan. Menurut Porter (1997) bahwa persaingan ditingkat usaha dan industri (five forces of Porter) mencakup : -
Ancaman masuknya pendatang baru
-
Ancaman produk substitusi
-
Kekuatan tawar pemasok
-
Kekuatan tawar pembeli
-
Intensitas persaingan dalam industri
59
Dalam penelitian ini five forces of Porter mencakup : •
Ancaman bertambahnya jumlah pelanggaran hukum di laut.
•
Ancaman menurunnya kinerja operasional pengawasan kapal aparat negara
•
Kekuatan investor untuk investasi di sektor kelautan
•
Kekuatan para pengguna/pembeli hasil laut
•
Intensitas persaingan dalam pemanfaatan teknologi kelautan/ perkapalan
Hasil dari analisa eksternal ini dimasukkan ke dalam matriks EFE, pada Tabel 8. Selanjutnya hasil analisa matriks IFE dan EFE dipergunakan untuk menyusun matriks IE Tabel 8. Matriks EFE Faktor Strategis Eksternal
Bobot
Peringkat
Nilai
Peluang A B C …
Ancaman P Q R … Total 4) Analisa matriks IFE, EFE dan IE (1) Matriks IFE Matriks IFE sebagai alat untuk merumuskan strategi dengan mengumpulkan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan instansi aparat negara fungsi-fungsi pengawasan, pengamanan, SAR, dan penegakan hukum
60
Tahap pengembangan Matriks IFE adalah sebagai berikut : •
Membuat daftar critical success factors internal instansi aparat negara
•
Pemberian bobot pada masing-masing faktor
•
Pemberian peringkat pada masing-masing faktor
•
Pengalian bobot dengan peringkat, sehingga diperoleh nilai bagi instansi aparat negara
•
Menjumlahkan nilai setiap faktor instansi untuk mengetahui total nilai Instansi tersebut.
(2) Matriks EFE Matriks EFE sebagai alat untuk merumuskan strategi dengan mengumpulkan dan mengevaluasi peluang dan ancaman Instansi aparat negara di kondisi keamanan global yang penuh dengan tantangan usaha-usaha perbuatan pelanggaran hukum. Tahap pengembangan Matriks EFE adalah sebagai berikut : •
Membuat daftar critical success factors internal instansi aparat negara
•
Penentuan bobot critical success factor
•
Pemberian peringkat
•
Perkalian bobot dengan peringkat akan memberikan nilai kinerja instansi aparat negara
•
Jumlahkan nilai setiap faktor instansi untuk mengetahui total nilai kinerja instansi aparat negara tersebut
(3) Matriks SWOT Matriks SWOT merupakan matching tool yang penting untuk membantu perumusan empat tipe strategi, yakni strategi SO (Strength-
61
Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threats) dan WT (Weakness-Threats) (Umar, 1999). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi instansi yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di laut. Analisis ini didasarkan kepada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength)
dan
peluang
(opportunity),
namun
secara
bersamaan
dapat
meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan fungsi dan tugas serta kebijaksanaan dari instansi kapal aparat negara di laut. Dengan demikian perencanaan strategis dalam pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas harus menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam kondisi saat ini yang disajikan dalam matriks SWOT pada Tabel 9. Tabel 9. Matriks analisis SWOT STRENGTH (S)
Internal
Eksternal
WEAKNESS (W)
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
…..
….. Strategi SO
Opportunity (O)
Strategi WO
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
…..
…..
….. Strategi ST
Threath (T)
Strategi WT
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
…..
…..
…..
62
Purnomo dan Zulkieflimansyah (1996) menyatakan bahwa matriks SWOT menggambarkan berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan. Oleh instansi yang mewadahi kapal aparat negara di laut yang didasarkan atas hasil analisis SWOT terdapat empat alternatif strategi yang tersedia, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis lembaga aparat negara di laut adalah matriks SWOT (threats-opportunity-weaknessstrength). Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi lembaga aparat keamanan di laut dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Membentuk matriks SWOT membutuhkan tahapan-tahapan yang disusun setelah memasukkan input data dari hasil penelitian. Dengan mengikuti tahapan tersebut akan diperoleh empat alternatif strategi, yakni strategi SO yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi ST yang mengunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, strategi WO yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dan strategi WT yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Menurut Rangkuti (2002), analisis SWOT menggunakan diagram sebagaimana disajikan pada Gambar 8.
63
BERBAGAI PELUANG 3. Mendukung strategi turn around
1. Mendukung strategi agresif
KELEMAHAN INTERNAL
KEKUATAN INTERNAL
4. Mendukung strategi defensif
2. Mendukung strategi diversifikasi
BERBAGAI ANCAMAN Gambar 8. Diagram analisis SWOT. Dalam Gambar 8 tersebut terdapat empat kuadran yang masing-masing mencerminkan strategi yang berbeda. Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan lembaga kapal aparat negara di laut tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai macam lembaga kapal aparat negara di laut ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus
ditetapkan
adalah
menggunakan
kekuatan
untuk
memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
64
Kuadran 3 : Lembaga kapal aparat negara di laut menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi beberapa kendala dan kelemahan internal. Kuadran 4 : Lembaga kapal aparat di laut berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Instansi kapal aparat negara di laut tersebut menghadapi berbagai macam ancaman dari kelemahan internal. 3.4.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002), bahwa pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih alternativ. Peralatan AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak berstruktur dipecahkan kedalam kelompokkelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan dalam satu kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang komplek dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya (Saaty, 1983). Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan komplek yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas
65
tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 2003). AHP
memiliki
banyak
keunggulan
dalam
menjelaskan
proses
pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, penanganan permasalahan yang komplek dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat mudah ditangani. Untuk memecahkan permasalahan, AHP mempunyai 3 (tiga) prinsip dasar dalam proses pengambilan sebuah keputusan yaitu: 1) Prinsip penyusunan hierarki; 2) Prinsip penentuan prioritas, dan 3) Prinsip konsistensi logis. Selain itu AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukan bahwa penilaian perlu diperbaiki, atau hierarki harus distruktur ulang. Menurut Suryadi dan Ramadhani (2002), AHP adalah suatu analisis yang dapat digunakan untuk memahami kondisi suatu sistem, membantu dalam melakukan prediksi dan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Penggunaan
AHP
dalam
pengambilan
keputusan
mempunyai
beberapa
keuntungan sebagai berikut : 1) Penyajian sistem hierarki dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan prioritas pada level atas yang mempengaruhi prioritas pada level bawahnya;
66
2) Hierarki memberikan informasi yang lengkap pada stuktur dan fungsi suatu sistem dalam level yang lebih rendah dan memberikan gambaran tentang pelaku-pelaku dan tujuan-tujuan pada level yang lebih tinggi; 3) Sistem alamiah yang disusun secara hierarki, yaitu dengan membangun kontruksi modul dan kemudian menyusun rakitan modul-modul tersebut, dan 4) Hierarki lebih mantap (stabil) dan lentur (fleksibel). Stabil dalam arti bahwa perubahan-perubahan kecil mempunyai efek yang kecil, sedangkan lentur diartikan bahwa penambahan untuk mendapatkan suatu hierarki yang terstruktur baik, dapat terjadi tanpa mengganggu unjuk kerjanya. 3.4.2.1 Empat prinsip pokok dalam proses AHP Saaty (1980) menyatakan bahwa prinsip mendasar dalam pemikiran analitik yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan analitik eksplisit. Terdapat 4 (empat) prinsip pokok dalam proses AHP di bawah ini: (1) Decomposition Setelah persoalan didefinisikan, tahapan yang perlu dilakukan adalah decomposition yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai ke tingkat yang tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga diperoleh beberapa tingkatan dari persoalan tersebut dan prosesnya disebut hirarki. (2) Comparative Judgement Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relativ dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Dalam menentukan bobot dari elemen-elemen keputusan pada setiap tingkat hirarki keputusan, penilaian pendapat dilakukan dengan intuisi, perasaan,
67
atau penginderaan. Penilaian pendapatan ini dilakukan dengan komparasi berpasangan yaitu membandingkan setiap elemen dengan elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan, sehingga didapat nillai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk angka yang disajikan dalam bentuk matriks pairwise comparison. Dalam proses hierarki analisis ini digunakan batas 1 sampai dengan 9 yang dianggap cukup mewakili persepsi manusia, dengan nilai rasio seperti yang disajikan pada Tabel 10. Tabel 10. Skala untuk pengisian matriks perbandingan berpasangan Nilai Skala 1 3 5
7 9
2,4,6,8 Kebalikan
Definisi Kedua elemen sama pentingnya
Penjelasan
Dua elemen penyumbang sama kuat pada sifatnya Elemen yang satu sedikit lebih Pengalaman dan pertimbangan penting ketimbang lainnya sedikit lebih menyokong satu elemen atas elemen yang lain Elemen yang satu esensial atau Pengalaman dan pertimbangan sangat penting ketimbang lainnya dengan kuat menyokkong satu elemen atas elemen yang lainnya Satu elemen jelas lebih penting Satu elemen dengan kuat dari elemen lainnya disokong dan dominansinya telah terlihat dalam praktek Satu elemen mutlak lebih penting Bukti yang menyokong elemen ketimbang elemen lainnya yang satu memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkannya Nilai-nilai di antara 2 Kompromi diperlukan di antara pertimbangan 2 pertimbangan Jika untuk aktivitas i mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibanding dengan i
Sumber: Saaty (1980) dalam Suryadi dan Ramadhani (2002)
68
(3) Synthesis of Priority Dari setiap matriks pairwise Comparison kemudian di cara eigen vector-nya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local priority dan prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relative melalui prosedur sintesa priority setting. (4) Logical Consistency Konsistensi mempunyai arti bahwa obyek-obyek yang serupa dapat sikelompokkan sesuai keragaman dan relevansi serta menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada criteria tertentu. Jika penilaian tidak konsisten maka proses harus diulang supaya memperoleh nilai yang lebih tepat. Dalam penilaian kepentingan relative 2 (dua) elemen berlaku aksioma reciprocal artinya jika elemen i dinilai 3(tiga) kali lebih penting dari j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya disbanding elemen i, di samping itu, perbandingan 2 elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting. Jika terdapat n elemen, maka akan diperoleh matriks pairwise comparison berukuran n x n. banyaknya penilaian dalam penyusunan matriks ini adalah n(n-1)/2 karena matriksnya reciprocal dan elemen-elemen diagonal=1. 3.4.2.2 Urutan analisis proses hirarki Pengolahan data dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP terhadap strategi dan penyusunan Program dalam rangka Pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negera di objek penelitian digunakan alur analisis sebagai berikut :
69
Identifikasi Penyusunan Hierarchy
Pengisian Matriks Individu
Pengujian CR
Tidak Revisi Pendapat
Ya Penyusunan Matriks Gabungan
Pengolahan Data
Menentukan Faktor Prioritas
• Memakai program expert choice • Alternatif pengembangan di dapat dari evaluasi terhadap : Fokus Tujuan Faktor Aktor • Hierarchy disusun atas 5 tingkat
Gambar 9. Flowchart proses analisis dengan metode AHP 3.4.2.3 Teknik analisis data Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dilakukan dengan urutan sebagai berikut : (1) Batasan Kriteria Menentukan kriteria dari faktor-faktor yang dianalisis yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam menetapkan strategi pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat sipil negara dalam satu lembaga di laut.
70
Menentukan nilai terkecil (K) dan nilai terbesar (B) pada setiap faktor yang dianalisis. Penetapan ini untuk memperoleh batasan kriteria ukuran batasan untuk setiap kriteria. Menetapkan batasan ukuran kriteria digunakan rumus sebagai berikut : Bu =
n(m-1) m
dimana: Bu = Batasan Ukuran n = jumlah sampel m = jumlah jawaban per item
Ukuran setiap kriteria ditetapkan dengan cara sebagai berikut : Batasan
K < .... >K+Bu K + Bu + 1 < .... > K + 2Bu K + 2Bu + 1 < .... > K + 3Bu K + 3Bu + 1 < .... > K + 4Bu K + 4Bu + 1 < .... > B
Kriteria Penerapan Strategi Lembaga Sipil Tunggal (LST) Sangat Buruk Buruk Biasa Baik Sangat Baik
Kriteria utk Tingkat Kepentingan faktor Strategi LST Sangat Tidak Berguna Tidak Berguna Biasa Berguna Sangat Berguna
(2) Menentukan Faktor Prioritas Berbagai pendapat yang diberikan responden akan dianalisa dengan menggunakan penilaian komparasi berpasangan untuk menentukan faktor prioritas. Proses penyusunan tingkat prioritas dilakukan melalui data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka data yang dianalisis diberikan tingkatan struktur sumber data atas sasaran utama yang akan dicapai (Fokus), kegunaan penelitian untuk maksud yang ditetapkan (Tujuan), kendala mampu peluang yang dihadapi di objek penelitan (Faktor), pelaku yang berperan sesuai dengan tujuan penelitian (Aktor) yang
71
selanjutnya akan diolah untuk mendapatkan alternatif pengembangan yang konsisten dengan pendapat para responden. Struktur tingkatan pengelompokan data digambarkan seperti Gambar 10.
Sasaran utama yang akan dicapai
Fokus
Kendala maupun peluang yang dihadapi
Faktor
Pelaku yang berperan sesuai tujuan penelitian
Aktor
Maksud dan tujuan Kegunanaan penelitian
Tujuan
Alternatif pengembangan
Gambar 10. Proses pengolahan data metode AHP (3) Matriks Individu Penilaian pendapat individu berasal dari hasil komparasi berpasangan tiap elemen terhadap elemen lainnya akan membentuk matriks A. Misalkan apabila Ci dibandingkan dengan Cj, maka aij merupakan nilai matriks pendapat hasil komparasi yang mencerminkan nilai tingkat kepentingan Ci terhadap Cj (4) Matriks Gabungan Matriks pendapatanjungabungan merupakan susunan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matrik pendapat individu yang rasio konsistennya (CR) memenuhi syarat. Formulasi rata-rata tersebut adalah :
72
Gij =
n
m
∏ aij (k) k= 1
Dimana : n Gij aij (k) k m
= jumlah responden = elemen matrik pendapatanjungabungan pada baris ke-1 dan kolom ke-j = elemen matriks pendapat individu pada baris ke-1 dan kolom ke-j untuk matrik pendapat individu dengan CR yang memenuhi persyaratan ke-k = 1,2,… m = jumlah matrik pendapat individu dengan CR yang memenuhi persyaratan
(5) Pengolahan Horisontal Pengolahan horizontal digunakan untuk menyusun prioritas elemen-elemen keputusan pada setiap tingakat hierarki keputusan tahapan perhitungan yang dilakukan pada pengolahan data tersebut, menggunakan formula sebagai berikut : 1) Perkalian baris dengan rumus : m
VEi (Vektor eigen)
=
n ∏ aij (k)
k= 1
2) Perhitungan vector prioritas dengan rumus
VPi (Vektor Prioritas)
=
m
VEi
∑ VE i=1
3) Penghitungan nilai Eigen maksimum (λ max) dengan rumus VA (Vektor antara) = aij x VP dengan VA = (VAi) VB (Vektor eigen) = VA VB
dengan VB = (VBi) n
∑ VB λ max (nilai eigen maks) = untuk i= 1,2, … ,n
i =1
n
73
4) Perhitungan indeks konsistensi (CI) dengan rumus :
CI (Index Consistency) =
λ max - n n-1
5) Perhitungan indeks konsistensi (CI) dengan rumus :
CR (Ratio Consistency) =
CI RI
Dimana : RI = Indeks Acak (Random Indeks)
Random Indeks dikeluarkan oleh Oak Ridge Laboratory dan matriks berorde 1-15 dengan menggunakan sample berukuran 100. Tabel RI (Saaty, 1980) dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11. Nilai Indeks Acak (RI) matriks 1-15 dengan sample 100 (Saaty, 1980) N 1 2 3 4 5
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12
N 6 7 8 9 10
RI 1.24 1.32 1.41 1.45 2.49
N 11 12 13 14 15
RI 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59
Nilai rasio konsistensi (CR) < 0.1 merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jawaban responden. 6) Revisi Pendapat Revisi pendapat dilakukan apabila rasio konsistensi (CR) pendapat tidak konsisten atau CR > 0.1, revisi pendapat dilakukan dengan mencari deviasi maksimal dan barisan (aij) dan Wi/Wj dengan merevisi baris yang mempunyai nilai besar. n
I maks
= ∑ aij – Wi/Wj j=1
74
7) Pengolahan vertikal Pengolahan vertical digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen terhadap sasaran utama. Apabila Cij didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen ke-j pada tingkat ke-1 terhadap sasaran utama. n
Cvij
= ∑ Chij (t, i – 1) x Vwt (q - 1) j=1
Dimana i j k
= = = =
1,2,…,p 1,2,…,r 1,2,…,s nilai prioritas pengaruh elemen ke-j pada tingkat ke-1 terhadap elemen ke-t pada tingkat di atasnya (i-t) dari hasil pengolahan horizontal. = nilai prioritas pengaruh elemen ke-t pada tingkat ke-(i1) terhadap sasaran utama, yang diperoleh dari hasil pengolahan vertical = jumlah tingkat hierarki keputusan = jumlah elemen yang ada pada tingkat ke-i = jumlah elemen yang ada pada tingkat ke-(i-1)
Jika dalam hierarki terdapat 2 faktor yang tidak berhubungan (keduanya tidak saling berpengaruh), maka nilai prioritas sama dengan nol. Vektor prioritas vertical untuk tingkat ke-1 (CV) didefiniskan sebagai : CV = (Cvij) untuk j = 1,2,…,s 3.4.2.4 Sistem utama hirarki proses Berdasarkan struktur tingkatan pengelompokkan sumber data terdiri atas Fokus, Faktor, Aktor dan Tujuan dan menemukan alternatif strategi, maka dapat disusun sistem utama AHP yang melibatkan seluruh elemen yang terlibat di objek penelitian seperti pada Gambar 11.
75
Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat di Laut FOKUS
Penyelundupan
Pelanggaran dokumen.kpl dan muatannya
KKN dan Pungli
Pengrusakan h.bakau & T.karang
Aksi teroris ,pencurian , sabotase & kec.laut
Bencana alam , rob dan lain-lain
FAKTOR
Pengusaha maritim/Pelindo
Keselamatan Jiwa dan material
Masyarakat maritim
LSM
Terjaminnya Keamanan Usaha maritim
Berkembangnya Ekonomi Kelautan
STRATEGI 1
Akademisi
STRATEGI 2
STRATEGI 3
Kelestarian lingkungan
Regulasi/ Pemerintah
Lancarnya perdaganganintern nasional
STRATEGI 4
Gambar 11. Sistem utama hirarki proses
Kapal Aparat Negara
Kesejahteraan masyarakat maritim
STRATEGI 5
AKTOR
TUJUAN
ALTERNATIF STRATEGI
76
4 HASIL PENELITIAN 4.1 Efektivitas dan Efisiensi Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara di laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas Lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya kelautan di perairan Pelabuhan Tanjung Emas dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) unsur instansi pemerintahan, (2) unsur instansi penyelenggara fasilitas pelabuhan, dan (3) unsur organisasi asosiasi dan perusahaan pengguna jasa.
Fungsi dan tugas masing-masing unsur tersebut
sebagai berikut: 1) Unsur Instansi Pemerintahan : (1) Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan`pelabuhan untuk kelancaran angkutan laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kantor administrasi pelabuhan ditetapkan sebagai pemegang fungsi koordinasi dan wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah yang terkait dan BUMN Pelabuhan guna menjamin kelancaran tugas operasional pelabuhan serta menyelesaikan masalahmasalah yang dapat mengganggu kegiatan operasional pelabuhan. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal negara dan senjata api (2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang Melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas lalu lintas barang melalui pelabuhan
77
dalam rangka pengamanan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal negara dan senjata api. (3) Kantor Imigrasi kelas I Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas lalu lintas orang asing melalui pelabuhan. Instansi ini juga bila diperlukan dapat dilengkapi kapal negara. (4) Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas terselenggaranya kesehatan di pelabuhan, baik di darat maupun di atas kapal guna penularan penyakit. (5) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kelas I Tanjung Emas Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan serta pengamanan terhadap tumbuhan (flora) dan satwa (fauna) langka. (6) Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan wilayah Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas hasil hutan (kayu dan non kayu) yang masuk dari luar Pulau Jawa (impor dan/atau antar area dalam wilayah Indonesia) serta yang keluar dari Pulau Jawa (ekspor dan/atau antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
78
(7) Distrik Navigasi kelas III Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang penyediaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) guna menjamin keselamatan pelayaran. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal bantu navigasi. (8) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah Dalam melaksanakan tugasnya di perairan Pelabuhan Tanjung Emas belum dilengkapi kapal pengawas ikan (9) Balai Besar Penelitian Penangkapan Ikan (BBPPI) DKP Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal survei dan kapal latih / penelitian (10) Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Emas Menangani keamanan dan ketertiban umum di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan. Secara teknis operasional, KPPP berada dibawah wewenang dan koordinasi kantor administrator pelabuhan, namun secara administrasi berada di bawah Polresta Semarang Timur. Dalam melaksanakan tugasnya di perairan kolam Pelabuhan Tanjung Emas belum dilengkapi speed boat maupun perahu karet. (11) Direktorat Kepolisian Air Kepolisian Daerah Jawa Tengah Ditpolair adalah unsur pelaksana utama Polisi Derah (Polda) yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelematan kecelakaan di
79
wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Jateng. Dalam melaksanakan tugasnya Ditpolair menyelenggarakan fungsi : 1. Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Jateng. 2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda Jateng. 3. Penyelenggaraan patroli, termasuk penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai. 4. Penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut/perairan. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi kapal patroli polisi. (12) Pangkalan Angkatan Laut Semarang Melaksanakan tugas pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal perang (KRI) dan KAL. (13) Kejaksaan Negeri Cabang Pelabuhan Tanjung Emas Sebagai instansi yang melaksanakan penyidikan dan penuntutan kepada para pelanggar hukum di laut dan mengajukan perkara ke pengadilan. 2) Unsur Instansi Penyelenggara Fasilitas Pelabuhan (1) PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang. Melaksanakan tugas dan penyediaan jasa pelabuhan dalam rangka menunjang kelancaran arus kapal, penumpang, barang dan hewan.
80
(2) Terminal Peti Kemas Semarang. Melaksanakan tugas pemberian pelayanan jasa handling peti kemas 3) Unsur Organisasi Asosiasi dan Perusahaan Pengguna Jasa. (1) Unsur Organisasi Asosiasi, terdiri dari : •
DPC INSA Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan pelayaran nasional di Semarang yang mempunyai tugas dan misi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan ekonomi bagi anggotanya.
•
DPC Pelayaran Rakyat Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan pelayaran rakyat di Semarang yang mempunyai tugas dan misi menghimpun aspirasi dan perjuangan kepentingan ekonomi bagi anggotanya.
•
DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan bongkar muat di Semarang yang mempunyai tugas dan misi menghimpun aspirasi dan perjuangan kepentingan ekonomi bagi anggotanya.
•
GAFEKSI/INFA, yaitu organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan ekpedisi muatan kapal laut (EMKL) dan freight forwarding/Jasa Pengurusan Transportasi, yang mempunyai tugas dan misi menghimpun aspirasi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya
•
DPC Khusus ORGANDA Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para
81
pemilik perusahaan angkutan trailer/truck yang melakukan kegiatan operasional di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan bertugas mengakomodir aspirasi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggotanya. •
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yaitu koperasi yang berusaha dan bertugas menyediakan sejumlah tenaga kerja sesuai permintaan perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam rangka melakukan kegiatan bongkar muat barang/peti kemas.
(2) Unsur Perusahaan Pengguna Jasa Pelabuhan terdiri dari : •
Perusahaan pelayaran.
•
Perusahaan pelayaran rakyat.
•
Perusahaan bongkar muat.
•
Perusahaan EMKL
•
Perusahaan jasa pengurusan transportasi.
•
Perusahaan angkutan trailer/truck
Pada hakekatnya penegakan hukum di laut pada masa 30 tahun terakhir ini tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, karena negara membuat UndangUndang untuk memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah. Lembaga yang mempunyai fungsi dan berwenang penegakan hukum di laut dapat dimatrikulasi pada Tabel 12.
87
Tabel 12. Aspek legal kewenangan lembaga penegak hukum di perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang INSTANSI UNDANG-UNDANG
LANAL SMG
DITPOL AIR PPNS POLDA BEA CUKAI JATENG TG EMAS
ADPEL TG EMAS
PPNS DKP JATENG
PPNS KARANTINA PPNS IMIGRASI HEWAN/TUM HUTAN KLS I SMG KLS I SMG WIL SMG
KES KLS II SMG
PPNS DIKNAS SMG
PPNS BAPELDA
PPNS PARSENI BUD SMG
PPNS PEMDA SMG
BASARNASDA TIPE B
9
10
11
12
13
14
SMG
No 1
1
2
3
4
5
6
7
8
TZMKO / 1939 PASAL 14 PEROMPAKAN & LAIN-LAIN
2
5 / 1983 ZEEI
3
31 / 2004 PERIKANAN
4
5 / 1992 BENDA CAGAR BUDAYA
5
9 / 1992 IMIGRASI
6
21 / 1992 PELAYARAN
7
5 / 1990 KSDA
8
10 / 1995 KEPABEANAN 11 / 1995 CUKAI
9
6 / 1996 PERAIRAN
10
23 / 1997 LINGKUNGAN HIDUP
11
41 / 1999 KEHUTANAN
12
16 / 1992 KARANTINA
13
32 / 2004 OTDA
14
PP No 12 / 2000
: menunjukkan dasar UU yang dipakai dalam melaksanakan tugas oleh 14 instansi 82
83
Tabel 12 tesebut menggambarkan bahwa negara dalam menyelenggarakan penegakan hukum di laut menganut sistem multi institusi dengan multi fungsi yang dalam pelaksanaannya di lapangan dapat merugikan penegakan hukum karena tidak efktif dan efisiensi di laut. •
Biaya pembangunan kapal patroli oleh masing-masing institusi menyedot anggaran belanja dan pendapatan negara.
•
Biaya operasional penegakan hukum di laut oleh multi instansi tidak efektif.
4.2 Kapasitas Teknis, Jumlah, Jenis dan Tipe Kapal Aparat Negara di Tanjung Emas Pada umumnya jenis kapal aparat keamanan di laut yang beroperasi di perairan sekitar pelabuhan laut Tanjung Emas Semarang terdiri dari kapal-kapal yang dimiliki oleh instansi Bea Cukai, KPLP, Syahbandar, Ditpolair, dan Lanal Semarang. Kapal-kapal tersebut bertugas di wilayah yang mencakup perairan di dalam kolam pelabuhan dan perairan di luar kolam pelabuhan dengan radius +/10 mil dari Pelabuhan Tanjung Emas atau lebih di dalam perairan pantai utara propinsi Jawa Tengah. Secara garis besar kapal-kapal tersebut dibedakan atas panjang kapal dan kecepatannya, antara lain jenis-jenis kapal tersebut sebagai berikut : 1) Jenis Speed Boat/perahu karet. Jenis kapal ini digunakan untuk patroli laut yang praktis kecil, ringan dan lincah, mudah dioperasikan kecepatan bervariasi 10 knot sampai dengan 20 knot. Jenis speed boat/perahu karet dimiliki dan dioperasikan oleh : KPLP
: Speed boat
3 unit
Perahu karet 2 unit Polisi Air
: Speed boat Perahu karet
6 unit 4 unit
84
Sahbandar
: Speed boat
- unit
Perahu karet
2 unit
Div.Navigasi : Speed boat
-
Perahu karet Bea Cukai
2 unit
: Speed boat
3 unit
Perahu karet Lanal
2 unit
: Speed boat
2 unit
Perahu karet Basarnasda
unit
4 unit
: Speed boat
1 unit
2) Jenis Kapal Tunda (Tug Boat). Kapal jenis tunda digunakan untuk menunda kapal, yaitu mendorong, menarik, menuntun kapal besar yang bermanuver di perairan sempit atau kapal besar yang akan masuk kolam dan bersandar di dermaga pelabuhan. Jenis kapal tunda yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT.Pelindo Tanjung Emas adalah : Kapal tunda besar/samudera 1 unit Kapal tunda sedang
3 unit
Kapal tunda kecil/pilot
1 unit
3) Jenis Kapal Bantuan Alat Navigasi (KN) Kapal bantuan alat navigasi digunakan untuk memelihara merawat dan memasang alat navigasi yang berada atau dipasang di laut perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas yang dimiliki dan dioperasikan oleh divisi navigasi adalah sebanyak 2 unit. 4) Jenis Kapal Patroli Kelas K-12 M kecepatan 10 sampai dengan 16 knot. Kapal jenis ini berukuran lebih besar dari speed boat dimiliki dan dioperasikan oleh :
85
KPLP
:
- unit
Polisi Air
:
2 unit
Bea Cukai
:
- unit
Lanal
:
2 unit
5) Jenis Kapal Patroli K-28 M kecepatan 16 sampai dengan 20 knot. Kapal ini berukuran panjang 28 meter, yang dimiliki dan dioperasikan oleh : KPLP
1 unit
Polisi Air
2 unit
Lanal
2 unit
6) Jenis Kapal Patroli K-36 M kecepatan 20 sampai dengan 28 knot. Kapal jenis ini dimiliki oleh instansi aparat pusat di Jakarta,tidak dioperasikan dan dimiliki oleh instansi aparat negara di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas, namun secara rutin melakukan patroli di perairan laut Jawa dan sewaktu-waktu singgah dan berlabuh di Tanjung Emas, ada 1 (satu) unit K-36 M yang diperbantukan di Ditpolair. 7) Jenis Kapal Patroli K-57 M kecepatan 28 sampai dengan 30 knot. Kapal jenis ini dimiliki oleh instansi aparat pusat di Jakarta dan Surabaya tidak dioperasikan dan dimiliki oleh instansi aparat negara di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas, namun secara rutin melakukan patroli di perairan Laut Jawa dan sewaktu-waktu singgah dan berlabuh di Tanjung Emas 4.2.1 Spesifikasi teknis jenis Speed Boat sebagai berikut : 1) Ukuran Utama Kapal Panjang : 8 – 12 M Lebar
:2–3M
Draft
: 0,5 – 0,75 M
Kecepatan
: 18 – 24 Knot
86
2) Jangkauan (range) dan endurance : 150 – 200 NM dengan waktu tempuh 6 - 10 Jam Bangunan kapal
: dibuat dari fibre glass
Permesinan kapal : mesin tempel 2 x 40 HP Galangan kapal
: dibangun oleh Fasharkan TNI AL, bahan kontruksi utama fibreglass
General arrangement disajikan pada Gambar 12. 4.2.2 Spesifikasi teknis Perahu Karet Ukuran panjang = 3 – 5 meter, lebar = 2 – 3 meter, tebal = 50 cm – 80 cm. Perahu dibuat dari karet digelembungkan dengan cara diisi udara. Kapasitas penumpang : 4 – 8 orang, kecepatan : 20 – 30 knot menggunakan mesin tempel (out board) : 2 x 40 PK. 4.2.3 Spesifikasi teknis jenis Kapal Tunda (Tug Boat) sebagai berikut : 1) Ukuran utama kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Panjang garis air (LPP) Lebar Tinggi Syarat Tenaga mesin Kecepatan Jangkauan (ring) Lama berlayar (endurance) Akomodasi
37.60 32.90 10.00 4.50 3.50 2x2100 16 250-300 2 x 24 jam 12
Meter Meter Meter Meter Meter HP Knot NM Hari Orang
2) Bangunan kapal : dibuat dari baja 3) Galangan kapal : dibangun di PT. Jasa Marina Indah bahan kontruksi utama baja 4) General arrangement disajikan pada Gambar 13.
92
87
Gambar 12. General arrangement speed boat
93
88
Gambar 13. General arrangement tug boat
89
4.2.4 Spesifikasi teknis jenis Kapal Bantuan Alat Navigasi (KN) sebagai berikut: 1) Ukuran utama kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Panjang garis air (LPP) Lebar Tinggi Syarat (penuh maksimum) Tenaga mesin Kecepatan Jangkauan (ring) Lama berlayar (endurance) Akomodasi
48.28 45.36 9.50 3.70 3.00 2 x 1100 10-14 1200 3 x 24 jam 16
Meter Meter Meter Meter Meter HP Knot NM Hari Orang
2) Bangunan kapal : dibuat dari Baja 3) Galangan kapal : dibangun di PT. Jasa Marina Indah bahan kontruksi utama baja 4) General arrangement disajikan pada Gambar 14 4.2.5 Spesifikasi teknis jenis Kapal Patroli Kelas K-12 M sebagai berikut : 1) Ukuran utama kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Length mld Panjang garis air (LPP) Length scantings Lebar (OA) Lebar (MLD) Tinggi Syarat Displacement Tenaga mesin Kecepatan Jangkauan (range) Lama berlayar (endurance)
15.80 15.20 12.89 12.50 (0,97x12,89) 4.75 4.55 1.85 0.80 20.00 2 x 300 12-20 300 – 400 2 x 24 jam
Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Ton HP Knot NM Hari
2) Bangunan kapal : dibuat dari fibreglass 3) Galangan kapal : dibangun di Fasharkan TNI AL, bahan kontruksi utama fibreglass 4) General arrangement disajikan pada Gambar 15 dan 16
97
90
Gambar 14. General arrangement Kapal Bantu Navigasi
98
91
Gambar 15. General arrangement Kapal Patroli K-12 M
99
92
Gambar 16. General arrangement Kapal Patroli K-12 M
93
4.2.6 Spesifikasi teknis jenis Kapal Patroli K-28 M sebagai berikut: 1) Ukuran Utama Kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Lebar Tinggi Sarat Berat kotor Berat bersih Displacement Tenaga Mesin Kecepatan maksimum Kecepatan jelajah Kecepatan ekonomi Jangkauan (range) Lama berlayar (endurance)
28.76 5.40 2.70 1.20 52 34.5 52 2x1200 25 17 13 1600 3 x 24 jam
Meter Meter Meter Meter Ton Ton Ton HP Knot Knot Knot NM Hari
2) Bangunan Kapal Gambar rencana umum (general arrangement) adalah tipe kapal patroli dengan fungsinya maka tata letak ruangan dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, kenyamanan, mobilitas, pemeliharaan serta distribusi berat sesuai dengan ketentuan laik laut. 2a) Lambung (Hull) Kearah memanjang, 6 buah sekat kedap air yang dipasang secara terus menerus yang menempel pada lambung kapal membagi kapal menjadi 7 kompartemen sebagai berikut : •
Kompartemen ceruk belakang (after peak)
•
Kompartemen tangki air tawar
•
Kompartemen akomodasi 2
•
Kompartemen akomodasi 1
•
Kompartemen ruang tahanan
•
Kompartemen ceruk depan (fore peak)
94
2b) Geladak dan Bangunan Atas Geladak dan bangunan atas terdiri dari ruang terbuka dan ruang tertutup sebagai berikut : •
Geladak sekoci
•
Geladak buritan
•
Akomodasi geladak utama
•
Anjungan utama
•
Geladak haluan
•
Geladak anjungan darurat/flybridge
3) Sistem Senjata Senjata otomatis kaliber 12.7 mm 4) Galangan Kapal : dibangun di PT. PAL bahan kontruksi utama baja Galangan Kapal : dibangun oleh Fasharkan TNI AL bahan kontruksi utama fibreglass 5) General Arrangement disajikan pada Gambar 17.
101
95
Gambar 17. General arrangement Kapal Patroli K-28 M
96
4.2.7 Spesifikasi teknis jenis Kapal Patroli K-36 M sebagai berikut : 1) Ukuran Utama Kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Panjang garis air (LWL) Lebar max Lebar waterline Tinggi tengah kapal (DMLD) Sarat air (design) Tangki bahan bakar Tangki air tawar Crew (ABK) Displacement Mesin Utama Kecepatan maksimum Kecepatan jelajah Kecepatan ekonomis
36.00 31.8 7.0 5.778 3.35 1.3 30 6.5 20 90 3 x 1100 31 18 12
Meter Meter Meter Meter Meter Meter Ton Ton Orang Ton HP Knot Knot Knot
2) Jangkauan (range) dan endurance Jarak jangkauan (range) dengan kapasitas tangki bahan bakar 30 ton (konsumsi) 27 ton + cadangan 3 ton) dengan kecepatan max 31 knot memiliki jangkauan 2100 nm dan endurance 3 hari, kecepatan jelajah 28 knot memiliki jangkauan 3500 nm dengan endurance 8 hari. 3) Permesinan Kapal digerakkan oleh 3 unit mesin penggerak utama, marine engine diesel yang bekerja secara terus menerus. Untuk menghasilkan gaya dorong, masing-masing mesin penggerak dilengkapi dengan reduction gear, dan sistem propulsi yang dikendalikan dengan sistem remote kontrol. Data mesin pokok sebagai berikut : •
No. of Engine
: 3 unit Marine diesel engine
•
Merk dan Type
: MAN D2842LE 410
•
Rating
: Medium duty
•
Power
: 1100 BHP
•
RPM
: 2100
97
•
Starting
: Electric motor 24 V DC
•
No. of Gear
: 3 unit
•
Merk dan Type
: ZF 195/ Twindisc
Sistem propulsi terdiri dari poros dan propeller, dimana 3 buah poros (shaft) dihubungkan dengan mesin pokok melalui gear box. Poros terbuat dari bahan stainless steel 316 L dengan panjang dan diameter sesuai ketentuan. Poros bagian luar masing-masing disangga oleh bracket terbuat dari bahan low carbon steel yang diikat ke badan dengan mempergunakan mur baut. Tiga buah propeller terbuat dari manganesse bronze dengan jumlah 4 daun dan diameter sesuai perhitungan kecepatan kapal. 4) Sistem Komunikasi (1) Komunikasi Eksternal : Transceiver HF-SSB ICOM IC-M700 PRO • Frekwensi range 1.6 – 30 MHz • Emission model USB, LSB, CW • Power output 150 P.E.P Antena coupler and whip antena RX HF SSB ICOM IC-R 75 TRX VHF/FM Marine Band base JRC-JHS 32 A TRX VHF/FM Marine Band HT ICOM M-15 TRX VHF/FM TRX VHF/AMGTA ICOM A 200 Mesin Ketik Komunikasi (Royal/express) Radio Solar Emergency ICOM IC GM 1500
2
Set
1 1 4 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
(2) Komunikasi Internal : Jaringan intercom yang terdiri dari 12 saluran Jaringan Siaran Kapal (general announcing) Komunikasi antara anjungan dengan geladak senjata di haluan dan buritan
1 1
Set Set
3
Buah
98
5) Sistem Senjata Untuk keperluan operasi dipasang sebuah senjata kaliber 20 mm di geladak haluan, sebuah senjata kaliber 12,7 mm di geladak buritan, dan dirancang sesuai dengan kekuatan hentakan/shock senjata dengan catatan peralatan tersebut tidak mempengaruhi dan terpengaruh terhadap mesin/peralatan lain. (1) Senjata Kaliber 12,7 milimeter : Kaliber Saluran/galangan Velocity Jarak tembak efektif Rate of fire Isi kotak peluru Panjang senjata lengkap Berat mounting single (buatan Inggris) Berat mounting double (buatan Rusia)
12,7 mm 8 860 m/det 200 m horisontal, 1000 m vertical 540 – 600 butir/menit 500 butir – double mounting 100 butir – single mounting 158.5 cm 60 kg 200 kg
(2) Senjata Kaliber 20 milimeter : Kaliber Barrel length Over all length Weight Portability Bolt Trigger pull Operation range Sighting Recoil management Barrel Feed system Projectile weight Velocity Muzzle energy Amunition type
20 mm 1000 mm 1795 mm 26 kg 2 man pack Manual bolt, 6 locking lugs Adjustabel two stage 1300 m Long eye relief 250 mm High effisiency muzzle brake Detachable with unique 1accuracy nut 3 round box magazine with fuse protection 112 gram 720 m/s 28.500 J PRAC, PRACT, HEI, HEIR, SAPHEI
6) Galangan kapal : dibangun di Fasharkan TNI AL bahan kontruksi utama fibreglass 7) General arrangement disajikan pada Gambar 18 dan 19.
106
99
Gambar 18. General arrangement Kapal Patroli K-36 M
107
100
Gambar 19. General arrangement Kapal Patroli K-36 M
101
4.2.8 Spesifikasi teknis Kapal Patroli jenis K-57 M sebagai berikut: 1) Ukuran utama kapal : Panjang (LOA) Lebar Tinggi Sarat Berat kotor Berat bersih Displacement Tenaga mesin Kecepatan maksimum Kecepatan jelajah Kecepatan ekonomi Jangkauan (range) Lama berlayar (endurance) Jumlah personil (ABK)
58.10 7.62 4.75 2.95 445 2x3,025 30 27 17 6000 7 x 24 jam 42
Meter Meter Meter Meter Ton Ton Ton HP Knot Knot Knot NM Hari Orang
2) Combat Management System: Double Multi Function Operation Consule • • •
Electronic warfare : ESM compact sistem Identification sistem : IFF Interrogator, IFF Transponder Director Tactical Sensor : Surveillance Radar, Tracking Radar, Electric Optical
3) Persenjataan • • •
Meriam otomatis 57 mm Meriam otomatis 40 mm Senjata manual 2 x 20 mm
4) Propulsion : Main Engine 2 x 3025 HP, V form, Diesel Propeller 2x Fixed Pitch, 4 blades 5) Electrical Power : Main Generator 3 x 210 KVA-AC 440V/60 Hz/3ph Converter 2 x 18 KVA- 120 V/60 Mz/3ph 6) Communication : Integrated Internal and External Communication Management Sistem 7) Navigation : Radar, main and backup gyro compass, magnetic compass 8) Galangan kapal : dibangun di PT. PAL bahan kontruksi utama baja 9) General arrangement disajikan pada Gambar 20.
109
102
Gambar 20. General arrangement Kapal Patroli K-57 M
103
Dari hasil penelitian di Pelabuhan Tanjung Emas, kapal aparat negara di laut antara lain seperti pada Tabel 13 di bawah ini. Tabel 13. Jenis/tipe kapal aparat negara di laut No Digunakan untuk/oleh keperluan Jenis/tipe Jumlah/unit Kendala penggunaan 1 TNI-AL/Lanal Semarang Kapal Patroli K-28 2 Biaya harkan terbatas, wilayah patroli Kapal Patroli K-12 2 bersama 3 intansi lain tidak efektif Speed boat 2 Perahu karet 4 2 Ditpolair Jateng Kapal Patroli K-28 2 Biaya harkan terbatas, wilayah patroli Kapal Patroli K-12 1 bersama 3 intansi lain tidak efektif Speed boat 6 Perahu karet 4 3 KPLP Adpel Tanjung Emas Kapal Patroli K-28 2 Tumpang tindih dengan 3 instansi Speed boat 3 lainnya Perahu karet 2 4 KP3 Tanjung Emas nihil Nihil Seharusnya dilengkapi perahu karet 5 Bea Cukai Tanjung Emas Speed boat 3 Terbatas pada kepabeanan/sektoral 6 BASARNASDA Speed boat 1 Kemampuan minim 7 BBPPI DKP Tanjung Emas Kapal survei 4 Tidak dilengkapi kapal patroli perikanan pengawas ikan 8 PT. Pelindo III Cab.Tanjung Emas Tug boat 5 Sarana usaha komersil /BUMN
4.3 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Penegakan Hukum dan SAR di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas 4.3.1 Isu-isu kritis di perairan Pelabuhan Tanjung Emas 1)
Penyelundupan dan Perampokan Situasi pangamanan di area Pelabuhan Tanjung Emas masih sangat kurang, tidak ada pemeriksaan intensif baik kepada setiap kendaraan maupun orang yang keluar masuk area pelabuhan, diberlakukannya ISPS code belum merubah tingkat pengamanan di Pelabuhan Tanjung Emas, akses keluar masuk orang maupun kendaraan masih sangat leluasa tanpa adanya pemeriksaan menggunakan metal detektor, setiap motor, mobil pribadi maupun sepeda dibiarkan masuk begitu saja, hal ini akan menyebabkan timbulnya kerawanan-kerawanan terhadap penyelundupan, perampokan dan tindak kriminal lain di area Pelabuhan Tanjung Emas.
104
2)
Operasional kapal ikan tanpa ijin Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh kapal-kapal instansi yang berwenang menegakkan kedaulatan di laut menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap opersional kapal-kapal penangkap ikan sehingga banyak kapal-kapal ikan yang beroperasi tanpa disertai dokumen perijinan dan pelaksanaan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan.
3)
Pencemaran lingkungan Tingginya kegiatan industri dan perumahan di sekitar pesisir Tanjung Emas menyebabkan tingginya resiko pencemaran lingkungan laut yang akan merusak keseimbangan ekosistem perairan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat daya dukung lingkungan. Banyak pelaku industri yang langsung membuang hasil buangan ke aliran sungai tanpa adanya instalasi pengolahan limbah.
4)
Kecelakaan laut Kurangnya pengawasan terhadap kapal-kapal ikan tradisional yang bebas berlalu-lalang di area pelabuhan menimbulkan kerawanan kecelakaan dan mengganggu arus lalu-lintas keluar masuk kapal ke pelabuhan, banyaknya para pemancing liar di area break water yang tidak mengetahui iklim dan cuaca yang sering diterjang ombak.
5)
Pendangkalan pelabuhan Reklamasi pantai di sekitar pelabuhan menyebabkan tingginya tingkat pendangkalan di area pelabuhan, sedimen hasil reklamasi yang
105
tidak tercover terangkut oleh arus dan gelombang yang menuju kearah pelabuhan, sehingga pelabuhan mudah terjadi pendangkalan. 6)
Perusakan hutan bakau Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pantai dan kurangnya kesadaran masyarakat pantai dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir, sehingga terjadi pengrusakan hutan mangrove yang merupakan daya dukung lingkungan untuk pelestarian hasil perikanan, yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan.
7)
Reklamasi Tingginya
kenaikkan
jumlah
penduduk
kota
Semarang
meningkatkan jumlah kebutuhan akan rumah tempat tinggal dan area untuk perekonomian sehingga menimbulkan adanya kebutuhan untuk memperluas daratan dengan mereklamasi laut di daerah Genuk, Semarang Barat dan Semarang Timur. 8)
Benturan kepentingan antar instansi pelaksana keamanan di laut Sebagaimana UU yang berlaku, sejumlah instansi mempunyai kewenangan menegakkan hukum di laut, diantaranya TNI AL, Kepolisian, Bea Cukai, KPLP, DKP, Dephut, Depkes, Imigrasi dan Sahbandar. Keberadaan instansi penegak hukum di laut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di laut, namun dengan jumlah instansi yang cukup banyak dan adanya peraturan yang tumpang tindih yang masih membutuhkan penjelasan tentang tatanan kewenangan penegakan hukum di laut yang saling bersinergi akan menghambat
106
kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan ekonomi kelautan. 9)
Penyalahgunaan dan manipulasi dokumen kapal Sering ditemukan pemalsuan-pemalsuan dokumen barang yang keluar masuk pelabuhan, diantaranya tidak sesuainya jumlah muatan dengan surat angkut muat, tidak sesuainya antara barang yang diangkut dengan dokumen muatan, dipakainya satu dokumen untuk mengangkut barang
berkali-kali,
sehingga
perlu
ditingkatkan
pelaksanaan
pengawasan dan penegakan hukum dilaut oleh aparat yang tepat. 10) Imigran gelap Masih terbukanya arus keluar masuk pelabuhan tanpa adanya pemeriksaan terhadap orang-orang yang melewati penjagaan pelabuhan, menyebabkan
Pelabuhan
Tanjung
Emas
masih
rawan
terjadi
penyelundupan tenaga kerja ataupun imigran gelap. 11) Perompakan Dalam rangka meningkatkan keamanan dan penjagaan wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas perlu ditingkatkan baik dalam jumlah ataupun kualitas dari kapal-kapal instansi yang terkait. 12) Perselisihan buruh dengan menajemen perusahaan. 13) Aksi demonstrasi, pemboikotan dan pemogokan. 14) Birokrasi panjang dalam pengurusan perijinan dan pungutan liar. Menurut Darmawan (2005), penegakan hukum di wilayah laut terutama di ZEE masih mengandalkan satuan-satuan tugas dari TNI AL dibantu oleh kepolisian (Satpolairud) dan PPNS. Kesulitan dalam upaya penegakan hukum di
107
laut adalah keberadaan sarana prasarana terutama kapal-kapal patroli yang memadai. 4.3.2 Tugas KPLP di perairan Pelabuhan Tanjung Emas KPLP di lingkungan perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas berada di bawah pengendalian administrator Pelabuhan Tanjung Emas. Struktur Organisasi KPLP Pelabuhan Tanjung Emas pada Gambar 21. KPLP sebagai sub organisasi Adpel Tanjung Emas mengemban fungsi dan tugas sebagai berikut : 1) Penegakan hukum di wilayah pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas 2) Melaksanakan perlindungan lingkungan laut dari kegiatan pelayaran 3) Menciptakan pelayaran di perairan Pelabuhan Tanjung Emas yang tertib, selamat, aman dan lancar 4) Menjamin tertib lalu lintas pelayaran kapal-kapal termasuk kapal asing di perairan Pelabuhan Tanjung Emas 5) Memberikan bantuan terhadap musibah dan kecelakaan pelayaran secara optimal Dalam pelaksanaan tugasnya KPLP terlihat tumpang tindih dengan tugas Direktorat Polisi Air, Pangkalan TNI AL (LANAL Semarang) dan KP3, dengan banyaknya kapal aparat negara dari empat instansi tersebut berlalu lalang di kolam perairan pelabuhan atau berada di area pelabuhan perdagangan internasional memberikan penilaian pengguna pelabuhan siapa sebenarnya petugas aparat negara yang berwenang menindak di laut perairan pelabuhan. KPLP Tanjung Emas merupakan sub organisasi Administrator Pelabuhan Tanjung Emas, Struktur Organisasi KPLP disajikan pada Gambar 21.
115
KEPALA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG EMAS
KABAG TATA USAHA
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
KASI KESYAHBANDARAN
KABID KPLP
KABID LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
KASUBAG UMUM DAN TATA USAHA
KASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
KABID KELAIKLAUTAN KAPAL
KASI KESELAMATAN KAPAL
KASI PENYELAMATAN
KASI LALU LINTAS LAUT DAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
KASI STATUS HUKUM KAPAL
KASI PENGAWASAN FASILITAS DAN PELAYANAN PELABUHAN
KAPAL-KAPAL KPLP Sumber: Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2006
108
Gambar 21. Struktur organisasi adminsitrasi PelabuhanTanjung Emas Semarang
109
4.3.3 Penerapan ISPS code di peraiaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Menurut IMO perusahaan pelayaran mempunyai kewajiban untuk menyiapkan sertifikat keamanan dari badan khusus yang ditunjuk pemerintah. Perusahaan
pelayaran
juga
harus
segera
menetapkan
pejabat
yang
bertanggungjawab soal keamanan di perusahaan (CSO), membuat rencana pengamanan kapal (SSP), melakukan pengkajian (SSA) dan selanjutnya menunjuk seorang perwira yang bertanggungjawab atas keamanan di atas kapal (SSO). Menurut Djemat (2005), kapal harus mendapatkan sertifikat keamanan internasional (ISSC) dari IMO dan harus dilengkapi dengan sistem identifikasi otomatis (AIS) serta sistem sinyal pengamanan (SSAS). AIS merupakan peralatan modern di kapal yang bekerja saat kapal dalam keadaan bahaya tertentu akan terhubung dengan sentral stasiun pemancar yang ada di pelabuhan internasional, sehingga aparat keamanan segera datang memberi bantuan. Administrator pelabuhan sebagai koordiantor komite keamanan pelabuhan telah menyusun prosedur dan sistem keamanan pelabuhan sesuai ketentuan ISPS code dengan kegiatan dan tindakan sebagai berikut : 1)
Melakukan
kegiatan
pengumpulan,
pengolahan
dan
menganalisis
informasi-informasi yang berkaitan dengan gangguan dan ancaman keamanan pelabuhan secara dini 2)
Dari berbagai sumberinformasi yang layak dan terpercaya keakuratannya menetapkan level keamanan dan melakukan tindakan secara cepat dan tepat
3)
Melakukan pengawasan dan pengamanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKP) ekstra ketat meliputi :
110
(1) Area perairan sepanjang alur pelayaran yang bermula dari buoy 1 hingga buoy 7 yang memungkinkan terjaminnya kondisi keamanan antara alur ambang luar pelayaran dengan dermaga yang akan disandari kapal dan sebaliknya. (2) Area dermaga peti kemas (3) Area dermaga samudera (4) Area dermaga nusantara (5) Area Pertamina (6) Area PT. Indonesia Power (7) Area kayu lapis Indonesia (KLI) (8) Area dermaga Sriboga Ratu Raya (9) Area terminal penumpang (10) Area container yard (CY) freight station (11) Pintu utama keluar masuk kendaraan angkutan kontainer dengan area terminal peti kemas (12) Pintu keluar masuk kendaraan dan orang. Struktur organisasi ISPS code di perairan Pelabuhan Tanjung Emas sesuai pada Gambar 22.
111
MARINE & PORT SECURITY COMITTEE PELINDO III
ADPEL
BEA CUKAI
PORT MASTER ADPEL (KOORDINATOR)
INSA POLRES KPPP KARANTINA
KES PEL
DIR POLAIRUD TNI AL IMIGRASI
PORT SECURITY OFFICER ADPEL ORGANISASI KEAMANAN BERWENANG
DEPUTY PORT SECURITY OFFICER
SECRETARY / ADMINSITRASI
DIKLAT
PORT FACILITY SECURITY
SHIP SECURITY OFFICER
AREA 1
AREA 2
AREA 3
PERLENGKAPAN
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11
Sumber: Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2006
Gambar 22. Struktur organisassi ISPS code di perairan Pelabuhan Tanjung Emas
4.3.4 Ditpolair Polda Jateng Direktorat Polisi Air Polda Jateng adalah instansi Polri yang bertanggung jawab menjaga keamanan perairan provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah pengendalian Kapolda Jawa Tengah. Instansi ini wilayahnya meliputi seluruh perairan di Jawa Tengah tetapi juga dapat menindak kapal niaga yang berada di perairan pelabuhan Tanjung Emas, terlihat adanya kapal TNI AL, kapal Bea Cukai dan kapal KPLP juga bertugas dan mempunyai wilayah penugasan yang sama. Walaupun berkoordinasi di lapangan, namun pelaksanaannya dapat tumpang tindih dan conflict of interest. Struktur organisasi Ditpolair Jateng seperti pada Gambar 23.
AREA 12
112
DIR POL AIR POLDA JATENG AKBP Drs. SUKADJI, MM
BINSATKER AIPTU INA YUDHARTA
KA TAUD AIPTU SUMARDAN
KANIT PROVOS BRIGADIR MARYONO
KA SUBAG RENIM AKP DWI IRIANTO
BA SUBSI PERS AIPTU AGUNG TS
BA SUBSI LOG BRIPKA SUMARNO
BA SUBSI KOMPLEK BRIPDA SARWONO
KA SUBSIT BIN OPS KOMPOL DODY RIYADI S
KASI DUKMIN OPS AKP EDY S
KASI RENDAL OPS AKP TRI SUDAGDO
KASI BIN GAKKUM IPDA SLAMET
KA SUBDIT FASHARKAN KOMPOL F.DWIYANTO
KASI PAS
KASI HARKAN
KAPAL
DAN KAPAL
DAN SEKOCI
KASAT POL AIR RES
Sumber: Ditpolair Polda Jateng, 2006
Gambar 23. Struktur organisasi Dirpolair POLDA Jateng
4.3.5 Pelaksanaan kegiatan SAR Tugas-tugas SAR di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas dikelola oleh BASARDA tipe B Provinsi Jateng dan DIY, yang mempunyai tugas dan fungsi kemanusiaan dalam menangani musibah dan kecelakaan pelayaran di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Kapal-kapal BASARNAS tersebut tidak bertugas penegakan hukum di laut tetapi selalu stand by bila ada kecelakaan laut atau musibah untuk penyelamatan. Melihat jumlah kapal yang dimilki hanya
DAN SAR
113
satu unit sejenis speed boat maka kapal tersebut sangat terbatas kemampuannya. Sedangkan kapal aparat negara yang lain juga mendapat tugas SAR dan dilrengkapi degan pelaratan SAR. Pelaksanaan kegiatan SAR masih membutuhkan sarana prasaran yang memadai. Susunan organisasi SAR Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut disajikan pada Gambar 24. KANTOR SAR NASIONAL TIPE B (Prov. Jateng dan DIY)
PETUGAS TU
KASUBSI OPERASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LPND : Lembaga Pemerintah Non Departemen SAR Unit Darat
SAR Unit Laut
SAR Unit Udara
Sumber: Badan SAR Nasional, 2006
Gambar 24. Struktur organisasi BASARNAS Tipe B Provinsi Jateng dan DIY 4.3.6 Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Dalam rangka kelancaran kegiatan pelayanan dan barang, Pelabuhan Tanjung Emas telah menerapkan PPSA sesuai dengan instruksi Menhub No. IM 6/AL 3014/Phb-96 tentang pelaksanaan sistem satu atap pelayanan kapal dan bongkar muat barang. PPSA (pusat pelayanan satu atap) adalah perangkat kerja pelabuhan yang bertugas memadukan rencana dan menetapkan penggunaan dermaga untuk sandar kapal, penggunaan untuk lapangan atau gudang penumpukan serta delivery
114
/receiving barang-barang dengan melibatkan perusahaan pelayaran, EMKL dan perusahaan bongkar muat. Dalam tugasnya PPSA dibantu oleh supervisi operasi (SO) yang bertugas melakukan supervisi kegiatan operasi bongkar muat, penumpukan barang di gudang/lapangan dan kegiatan receiving delivery. Pelayanan satu atap tersebut dapat dijelaskan dalam Gambar 25, 26 dan Gambar 27 berikut ini : PROSEDUR PELAYANAN JASA KAPAL
Explorer.exe
Meeting di PPSA untuk menetapkan : - kedatangan - tambatan - jam pemanduan/penundaan - lama tambat
Entry Komputer Permohonan
Permohonan/pendaftaran kapal min 24 jam sebelum kedatangan
Agen Pelayaran
Penagihan
Explorer.exe Entry
Komputer Penetapan
Realisasi Kegiatan
Explorer.exe
Entry Komputer Realisasi
Verifikasi & Kirim ke keuangan
Stimon.exe Cetak Nota rampung
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2005
Gambar 25. Prosedur pelayanan jasa kapal PROSEDUR PELAYANAN PEMANDUAN
Pandu naik ke kapal dan Melaksanakan pemanduan & penundaan kapal sampai bertambat Di dermaga yang telah ditetapkan
Kegiatan B/M Di dermaga
Setelah selesai, kembali Menghubungi RO untuk Pemanduan & Penundaan keluar
RO memberitahu Pandu & kapal tunda untuk menjemput
Menghubungi RO di Stasiun Pandu
Kapal akan masuk Kolam pelabuhan
Pandu naik ke kapal dan Melaksanakan Pemanduan dan penundaan Kapal keluar
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2005
Gambar 26. Prosedur pelayanan pemanduan
Kapal Keluar
115
PROSEDUR PELAYANAN JASA BARANG PERSYARATAN DOKUMEN • Surat perjalanan PBM • Cargo manifest • Bill of lading (B/L) • Bay plan bongkar muat
PBM Mengajukan 1A/PPKB
Explorer.exe Entry Komputer DPSSP
PBM Membayar DPSSP
FLOWCHART Penagihan
KET : 1. PPKB : Permohonan Pelayanan Kapal dan Barang 2. DPSSP : Daftar Perhitungan Sementara Sewa Penumpukan 3. BPRP : Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan
Stimon.exe
Cetak nota Rampung
Verifikasi & Kirim ke keuangan
Explorer.exe
Entry Komputer BPRP
Kegiatan Bongkar Muat
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2005
Gambar 27. Prosedur pelayanan jasa
Prosedur pelayanan satu atap ini masih dilakukan dengan manual dari satu meja ke meja yang lain yang sarat dengan birokrasi panjang dan membutuhkan waktu lima sampai dengan tujuh hari prosedur tersebut harus memenuhi dokumen pelayaran kapal sebagai berikut : 1) Kapal Nasional Pemberitahuan rencana kedatangan kapal (clearance in) yang diendorge oleh administrator pelabuhan (1) Surat penunjukkan keagenan (untuk kapal berstatus keagenan) (2) Copy rencana pola trayek (RPT) (3) Master cable (4) Cargo manifest (5) Surat spesifikasi kapal (ship particular) (6) Surat status pelayaran (7) Copy surat ukur kapal (untuk kapal yang baru pertama kali datang/ada perubahan ukuran)
116
2) Kapal Asing (1) Pemberitahuan rencana kedatangan kapal (clearance in) yang diendorge oleh administrator pelabuhan (2) Pemberitahuan keagenan kapal asing/PKKA (untuk kapal berstatus keagenan) (3) Pemberitahuan pengoperasian kapal asing/PKKA (untuk kapal yg dioperasikan di wilayah perairan Indonesia (4) Fotocopy international ship security certificate (ISSC) untuk kapal yg tiba dari luar negeri (5) Master cable (6) Cargo manifest (7) Surat spesifikasi kapal (ship particular) (8) Shipping order (9) Copy surat ukur kapal (untuk kapal yang baru pertama kali datang/ada perubahan ukuran Prosedur yang panjang di Pelabuhan Tanjung Emas akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan teknologi informasi e-PortNet dan e-TradeNet.
4.3.7 Kegiatan jasa kepelabuhan di Tanjung Emas 1) Arus barang bongkar muat dalam negeri PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III cabang Tanjung Emas dalam 5 tahun terakhir (2003-2007) mengalami peningkatan sedangkan arus barang ekspor impor dalam 3 tahun terakhir (2005-2007) juga mengalami peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 14, Gambar 28 dan Gambar 29.
117
Tabel 14. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang URAIAN
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
ARUS BARANG A. LUAR NEGERI 1. Import
M3
617,657
618,365
463,599
471,613
547,109
2. Export
3
187,904
197,541
265,914
210,417
215,225
805,561
815,906
729,513
682,030
762,334
M3
2,310,951
2,180,884
2,297,266
2,954,004
2,942,214
T/L
2,365,400
2,533,600
2,650,757
2,506,003
2,250,360
M
Jumlah Luar Negeri B. DALAM NEGERI 1. Bongkar
3
2. Muat
M
Jumlah Dalam Negeri
217,644
357,013
417,982
422,239
359,013
4,893,995
5,071,497
5,366,005
5,882,246
5,551,587
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
617,657
700,000
618,365
600,000
463,599
547,109
471,613
500,000
IMPORT
400,000 300,000
187,904
197,541
EXPORT
265,914
210,417
215,225
200,000 100,000 2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 28. Perkembangan arus barang ekspor/impor di Pelabuhan Tanjung Emas
2,954,004 2,365,400 2,533,600 2,650,757 2,310,951 2,297,266 2,500,000 2,180,884 3,000,000
2,942,214
2,506,003 2,250,360 BONGKAR
2,000,000
BBM
1,500,000
MUAT
1,000,000 500,000 -
357,013
417,982
422,239
359,013
217,644
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 29. Arus barang bongkar muat
118
2) Pelabuhan Tanjung Emas yang terletak di tengah pantai utara Pulau Jawa merupakan pelabuhan yang akan berkembang pesat mengikuti gerak pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan semakin padatnya antrian kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi pilihan alternatif untuk bongkar muat barang yang akan didistribusikan di pedalaman Pulau Jawa. Khususnya untuk pengiriman barang di daerah yang terletak di sekitar perbatasan Jawa Tengah bagian barat dan bagian timur. Arus kapal di Pelabuhan Tanjung Emas di sajikan pada Tabel 15, Gambar 30 dan Gambar 31. Tabel 15. Arus kapal di Pelabuhan Tanjung Emas URAIAN
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
ARUS KAPAL A.LUAR NEGERI 1.Reguler 2.Non Reguler
UNIT
641
599
583
517
491
GT
8,095,098
7,026,091
6,906,959
6,085,913
6,617,235
UNIT
135
129
220
405
422
GT
1,622,900
1,449,974
2,627,654
4,713,943
4,880,731
JML LUAR NEGERI
776
728
803
922
913
9,717,998
8,476,065
9,534,613
10,799,856
11,497,966
B.DALAM NEGERI 1. Kapal Niaga
2. Kapal Bukan Niaga
UNIT
3,951
3,818
3,525
3,216
3,110
GT
8,964,537
8,552,181
7,629,606
6,345,754
6,149,066
UNIT
234
351
60
63
39
GT
410,412
571,100
89,763
67,419
39,512
4,185 9,374,949
4,169 9,123,281
3,585 7,719,369
3,279 6,413,173
3,149 6,188,578
JML DALAM NEGERI
JUMLAH
UNIT
4,961
4,897
4,388
4,201
4,062
GT
19,092,947
17,599,346
17,253,982
17,213,029
17,686,544
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
119
4,961
4,897 4,388
5,000
4,201
4,062
4,000 UNIT
3,000 2,000 1,000 -
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 30. Jumlah kapal pengangkut di Pelabuhan Tanjung Emas
19,500,000 19,092,947 19,000,000 GT
18,500,000 17,599,346
18,000,000
17,686,544 17,253,982
17,500,000
17,213,029
17,000,000 16,500,000 16,000,000 2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 31. Arus kapal dalam GT 3) Arus peti kemas melalui Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) di Pelabuhan Tanjung Emas pada 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007) mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 16 dan Gambar 32. Tabel 16. Arus peti kemas di TPKS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang NO I
II
URAIAN
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
BOX
89,971
98,524
95,121
101,202
109,636
TEUS
148,067
162,769
157,937
168,776
178,934
IMPORT
EXPORT
JUMLAH
BOX
105,139
113,937
116,322
118,763
123,946
TEUS
175,331
192,240
195,738
201,332
206,161
BOX
195,110
212,461
211,443
219,965
233,582
TEUS
323,398
355,009
353,675
370,108
385,095
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
120
385095
400000 350000 300000 250000 200000
370108
353675
355009 323398
BOX TEUS
233582 195110
212461
211443
219965
2003
2004
2005
2006
150000 100000 50000 0
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 32. Arus peti kemas 4) Salah satu andalan pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan wisata ke Candi Borobudur dan Provinsi D.I Yogyakarta. Para turis yang menggunakan transportasi laut dengan jumlah turis yang besar akan turun dan melewati Pelabuhan Tanjung Emas. Arus kunjungan turis dan penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Emas disajikan pada Tabel 17, Gambar 33 dan Gambar 34. Tabel 17. Arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang URAIAN A. LUAR NEGERI 1. Debarkasi/ turun 2. Embarkasi/ naik B. DALAM NEGERI 1. Debarkasi/ turun 2. Embarkasi/ naik JUMLAH 1. Debarkasi/ turun 2. Embarkasi/ naik
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
Orang Orang
556 -
1,052 -
661 -
1,358 -
5,825 -
Orang Orang
227,960 216,649
191,139 169,094
171,750 185,568
208,908 222,855
158,489 207,946
Orang Orang
228,516 216,649
192,191 169,094
172,411 185,568
210,266 222,855
164,314 207,946
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
121
7,000 6,000 5,000
5,825
4,000 3,000
1,358
1,052
2,000 1,000
661
556
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 33. Grafik arus kunjungan turis
250,000
228,516
210,266 222,855 192,191
200,000
172,411
216,649
150,000
185,568
207,946
164,314 DEBARKASI
169,094
EMBARKASI 100,000
50,000
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 34. Debarkasi/embarkasi penumpang 4.3.8 Pusat pelayanan ekspor impor melalui National Single Window Berawal dari hasil pertemuan para kepala negara ASEAN di Bali yang menghasilkan the declaration of ASEAN concord II (Bali concord II) pada Oktober 2003, para pemimpin sepakat untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi dalam upaya menangani kegiatan ekspor dan impor. Dari beberapa kali dan berbagai pertemuan dibahas bahan yang diperlukan bagi penerapan sistem pelayanan ekspor impor yang terintegrasi dalam satu atap di masingmasing negara ASEAN.
122
Di Indonesia pada awal tahun 2006 telah melaksanakan uji coba pusat pelayanan ekspor impor satu atap yang disebut national single window (NSW) di 2 (dua) pelabuhan yaitu Tanjung Priok dan Batam yang selanjutnya akan diterapkan pelabuhan internasional lainnya seperti Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan lain-lain. Penerapan national single window (NSW) di negara-negara anggota ASEAN seiring dengan akan diberlakukannya ASEAN Single Window (ASW) pada tahun 2008 mendatang. Melalui ASW akan dapat diatasi dengan baik penanganan lalu lintas barang ekspor impor. Hasil studi yang diberlakukan JICA menyebutkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan barang impor. Ketentuan untuk menerapkan Indonesian national single window telah dikeluarkan oleh Menko Perekonomian dengan Surat Keputusan No. Kep 22/M. Ekon/03/2006 tentang tim persiapan INSW tanggal 27 Maret 2006. Tugas tim persiapan NSW adalah membangun sistem NSW sebagai sistem elektronik yang mampu melayani proses pengajuan dan pengolahan data serta informasi; pengambilan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhanan, dan kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan, pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan. Secara umum konsep INSW digambarkan pada Gambar 35.
123 Sistem yang ada
Sistem Portal Tunggal Forwarde
Bea Cukai
Perkapalan
Pedagang
Dep-Dag
Forwarde
SISTEM PORTAL SATU JENDELA OGA*
Perkapalan
OGA*
Pedagang
OGA*
BPOM Karantina Dep-Perind
Dep-Dag
Bea Cukai
BPOM
Karantina
Pengurusan dokumen tunggal, proses tunggal dan sinkron oleh setiap pihak yang terlibat, penentuan keputusan tunggal oleh Bea Cukai * OGA = other government agency (instansi pemerintah lainnya)
Sumber: Ditjen Bea Cukai, 2006
Gambar 35. Konsep Indonesia national single window Secara umum, NSW yang akan dilaksanakan di negara-negara ASEAN, ada dua yaitu e-PortNet dan e-TradeNet. Selama ini Singapura merupakan salah satu negara yang terbaik dalam sistem pelayanannya karena sudah memiliki ePortNet dan e-TradeNet. Pada Gambar 36 berikut ini disampaikan konsep atau model ASEAN single window.
Indonesia SW
Singapore SW
ASEAN SW Portal
Phillippine SW
Myanmar SW
Thailand SW
Brunai SW
Malaysia SW
Laos SW Vietnam SW
Cambodia SW Sumber: Ditjen Bea Cukai, 2006
Gambar 36 . Konsep ASEAN single window
124
Indonesia dalam konsepnya juga akan melaksanakan sistem pelayanan ePortNet (EDI manifest system) dan e-TradeNet (EDI import system dan EDI export system), tahun 2006 akan digabung menjadi satu dengan nama Indonesia national single window (INSW). Kemudian pada tahun 2008 INSW akan berkoneksi dengan ASW (ASEAN single window). Penerapan INSW dapat digambarkan seperti pada Gambar 37.
Sistem Pelabuhan SAP PDE Manifes
TPS on Line
Indonesia e-Port System (PortNet)
2007
2008
In House TPS
Indonesian Nartional Single Window
Ship. Line /Forw SAP PDE Impor
Join to : ASEAN Single Window
e- Licensing (TradeNet) e- Payment SAP PDE Ekspor
Gambar 37. Port and trade system INSW 4.3.9 Formulasi strategi fungsi kapal dan tugas aparat negara di laut Responden adalah para pejabat yang terpilih dalam penugasan sehari-hari menangani masalah penegak hukum dan SAR di laut dengan data responden sesuai Lampiran 1. Kuesioner dan wawancara telah dilakukan kepada 10 pejabat terpilih tersebut dengan bahan pertanyaan sesuai pada Lampiran 3, selanjutnya hasil kuesioner dan wawancaara diberi pembobotan dan skor untuk mendapatkan strategi dan prioritas penggunaan yang diinginkan.
125
Strategi diproses dengan menggunakan program SWOT dan AHP yang selanjutnya mengahasilkan strategi pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut. Dari hasil jawaban responden dan wawancara disusun elemenelemen SWOT seperti disajikan pada Tabel 18. Tabel 18. Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Analisis Internal Strengthths (Kekuatan)
Weakness (Kelemahan)
1.
Pelabuhan Tanjung Emas sebagai Terminal Point =Gateway link & Industrial Port dan pusat distribusi logistik muatan kapal prov. Jawa Tengah.
2.
Kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai pulih akan berpengaruh pada meningkatnya arus barang dan kunjungan kapal.
1.
Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan.
2.
Masyarakat menganggap pelabuhan sebagai daerah birokrasi dan berbiaya tinggi.
3.
Lambatnya perkembangn hinterland, belum dapat digunakan fasilitas pelabuhan secara maksimal.
4.
Tingkat pendangkalan alur pelayaran dan kolam tinggi, drainase kota belum terpelihara baik, pencemaran lingkungan dari limbah industri dan sebagian DLK pelabuhan masih sering terkena rob.
3.
Industri potensial Jateng spt meubeller jati, karoseri mbl, rokok kretek, tekstil, perikanan, pariwisata, elektronik dan lain-lain. Impor ekspor produksi gunakan kapal laut via pelabuhan Tanjung.Emas.
4.
Populasi Jateng propinsi terbesar kedua di Indonesia.
5.
Jumlah dan kemampuan kapal patroli aparat di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim.
5.
Tanjung Emas memiliki dermaga dan terminal peti kemas yang berkembang pesat.
6.
Bakorkamla masih menggabungkan tugas-tugas kapal patroli militer untuk tugas pertahanan dan kamtibmas non militer
6.
PP 81/2005 tentang BakorKamla sebagai lembaga non struktural koordinasikan berbagai instansi yang berkaitan degan Kamla
7.
Bakorkamla belum tegas dalam bertindak menghadapi masalahmasalah dilapangan yg bevariasi, karena baru sebatas koordinasi.
7.
Inpres 5/2005 tentang azas cabotage, akan memacu jumlah kapal milik pengusaha nasional.
8.
Belum memiliki satuan khusus dalam menangani kamla tugas non militer yg diamanahkan dalam UNCLOS ‘82
8.
Tanjung Emas sebagai pangkalan kapal patroli: Ditpolair, KPLP Adpel, Bea Cukai dan Lanal
9.
Fasilitas dan sarana prasarana pangkalan kapal-kapal patroli belum memenuhi kelayakan.
9.
Galkap di Tanjung Emas, mampu membangun kapal patroli aparat untuk kamtibmas
10. Praktek suap dan pungli banyak ditemui di sekitar perairan dan pelabuhan Tanjung.Emas. 11. Kapal aparat bekerja secara sektoral, belum terintegrasi untuk mencapai efisiensi.
10. Penggunaan NSW dan ASW efektif efisien
Analisis Eksternal Opportunities (Peluang) 1.
2.
Sumber minyak bumi blok Cepu tingkatkan aktifitas ekonomi kelautan di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas. Inpres 5/2005 tentang asas cabotage beri peluang usaha pelayaran nasional untuk kuasai transportasi laut,
3.
Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, memperpendek birokrasi.
4.
ISPS code di pelabuhan Tanjung Emas untuk melakukan perdagangan internasional
5.
Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut.
6.
Negara maju yang menggunakan laut RI, ingin membantu satkamla yang tidak untuk kekuatan militer.
7.
JICA Jepang telah bersedia untuk mengembangkan, melatih dan membantu KPLP dan Ditpolair
Threats (Ancaman) 1.
Aksi terorisme, kebakaran dan sabotase
2.
Kapal-kapal nelayan dan alat tangkapnya dapat menganggu lalu lintas keluar / masuk kpl.
3.
Pencurian muatan kpl, peralatan kapal atau inventaris kapal.
4.
Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap.
5.
Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan.
6.
Penggunaan roda empat atau jenis kendaraan lainya sebagai alat angkut bom untuk penghancuran masuk pelabuhan yang sulit untuk dicegah karena memanfaatkan sarana masyarakat kecil/lemah (bom mobil)
7.
Praktek KKN di lingkungan aparat negara dan swasta masih belum dapat diatasi sepenuhnya karena melakukan praktek gelap mengambil kelengahan dan menyuap aparat
126
Untuk mengevaluasi hasil analisis internal dan eksternal maka disusun tabel untuk memberikan pembobotan, rating dan skor (Tabel 19). Pada faktor internal terdapat elemen kekuatan “ekonomi maritim meningkat” dan penggunaan NSW dan ASW efektif” mendapat skor tertinggi 0.50 dan 0.40 dengan rating dan bobot yang sama yaitu 4 dan 0.05. Pada elemen kelemahan “bekerja sektoral SDM lemah “dan “5 intansi Kamla tumpang tindih antar tugas pertahanan dan Kamtibmas” mendapat skor paling rendah yaitu 0.15 dan 0.10, sedangkan rating dan bobot juga terendah yaitu 1 dan 0.15. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat elemen peluang “perdagangan internasional” mendapat skor tertinggi 0.50 dan “bantuan negara maju untuk instansi non militer” mendapat skor 2.0. Pada elemen ancaman “egosentris aparat” mendapat skor 0.45 dan “masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan” mendapat skor 0.45. Tabel 19. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal No 1 2 3 4 5 No 1 2 3 4 5
Faktor Internal Kekuatan Ekonomi maritim meningkat Pakai azas Cabatage NSW, ASW efektif ISPC Code diterapkan Pelabuhan International
Faktor Eksternal Bobot Rating Skor No Peluang Bobot Rating Skor 0.05 4 0.50 1 Kapal dibuat oleh Galkapnas 0.10 2 0.15 0.15 3 0.15 2 Perdagangan Internasional 0.15 4 0.50 0.05 4 0.40 3 SDM, Populasi tertinggi no.2 0.15 3 0.30 0.15 3 0.10 4 Sumberdaya & fasilitas tersedia 0.05 1 0.15 0.10 3 0.15 5 Bantuan negara maju untuk intansi nonmiliter 0.05 2 0.20 1.30 1.30 Kelemahan Bobot Rating Skor No Ancaman Bobot Rating Skor Bekerja sektoral, SDM lemah 0.15 1 0.15 1 Terorisme, pencurian, pengrusakan 0.05 1 0.15 Jumlah kapal, sarana prasarana minimal 0.10 2 0.30 2 Ego sentries aparat 0.15 4 0.60 KKN Pungli 0.05 2 0.35 3 Bencana alam, rob dan lain-lain 0.05 2 0.20 Bakorkamla kerja koordinasi dominan 4 Masuknya orang-orang yang tidak susun kebijakan 0.05 2 0.20 berkepentingan ke pelabuhan 0.15 3 0.45 5 instansi Kamla tumpang tindih antar 5 Hinterland lemah 0.10 3 0.35 tugas pertahanan & kantibmas 0.15 1 0.10 1.10 1.75
Skor, rating dan bobot tersebut akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi yang dipilih pada matriks SWOT. Dari hasil matriks evaluasi diatas selanjutnya disusun matriks SWOT untuk menentukan strategi yang akan dipergunakan maka ditemuka formulasi strategi (Tabel 20).
127
Tabel 20. Matriks SWOT di perairan dan PelabuhanTanjung Emas STRENGTH (S) 1. Pelabuhan Tanjung Emas sbg Terminal Point=Gateway link & Industrial Port &pusat distribusi logistic muatan kapal prop. Jawa Tengah.
Internal
2. Kegiatan ekonomi msyrkt yg mulai pulih,akan berpengaruh pd meningkat nya arus brg&kunjungan kpl.
3. Lambatnya prkmbangn hinterland blm dptanjungunakn fas. plbhn scr maks.
4. Populasi Jateng propinsi terbesar kedua di Indonesia.
5. Jmlh dan kmampuan kpl patroli aparat di perairan&pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim.
7. Inpres 5/2005 ttanjung azas cabotage, akan memacu jmlh kpl milik pengusaha nas. 8. Tanjung Emas sbg pangkalan kpl patroli: Ditpolair, KPLP Adpel, Bea Cukai &Lanal 9. Galkap di Tanjung Emas, mampu membangun kapal patroli aparat untuk kamtibmas 10.Penggunaan NSW & ASW efektif efisien
OPPORTUNITY (O)
2. Msyrkt anggap pelabuhan sbg daerah yg birokrasi & biaya tinggi.
4. Tngkt pndangkalan alur pelayaran &kolam tinggi, drainase kota blm terpelihara baik, pncemarn lingk. dr limbah industria&sbgn DLK pelabuhan msh sering terkena rob.
6. PP 81/2005 ttanjung BakorKamla sbg lembaga non structural koordinasikan berbagai instansi yg berkaitan dgn Kamla
1. Sumber minyak bumi blok Cepu tingkatkan aktifitas ekonomi kelautan di perairan &pelabuhan Tanjung Emas. 2. Inpres 5/2005 ttanjung asas cabotage beri peluang usaha pelayaran nasional utk kuasai transportasi laut, 3. Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, perpendek birokrasi. 4. ISPS Code di pelabuhan Tanjung Emas utk melakukan perdagangan internasional 5. Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut. 6.Ngr maju yg gunakan lintas transportasi laut RI, inginbantu satkamla yg tdk utk kuat militer. 6. JICA Jepang tlh sedia utk kembangkan,latih & bantu KPLP dan Ditpolair
1. Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan.
3. Industri potensial Jateng spt meubeller jati, karoseri mbl, rokok kretek, tekstil, perikanan, pariwisata, elektronik dan lain-lain. Impor ekspor produksi gunakan kapal laut via pelabuhan Tanjung.Emas.
5. Tanjung. Emas memiliki dermaga&terminal peti kemas yg berkembang pesat.
Eksternal
WEAKNESS (W)
Strategi (SO) 1. Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 2. Strategi penggunaan NSW dan ASW
6. Bakorkamla msh gabungkan tugastugas kpl petroli militer untuk tugas pertahanan&kamtibmas non militer 7. Bakorkamla blm tegas dlm bertindak hadapi mslh – mslh dilapangan yg bevariasi, karena sebatas koordinasi. 8. Blm memiliki sat khusus tangani kamla tugas non militer yg diamanahkan dalam UNCLOS ‘82 9. Fas.&sarana prasarana pangkalan kpl-kpl patroli blm memenuhi kelayakan. 10. praktek suap&pungli banyak ditemui di sekitar perairan &pelabuhan Tanjung.Emas. 11.Kpl aparat bekerja scr sektoral blm terintegrasi utk mencapai efisiensi.
Strategi (WO) 3. Strategi pemisahan tugas pertahanan di laut dan tugas kamtibmas di laut
128
THREATH (T) 1. Aksi terorisme, kebakaran dan sabotase
Strategi (ST) 4. Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim
2. Kpl-kpl nelayan&alat tangkapnya dptanjunganggu lalu lintas keluar / masuk kpl.
Strategi (WT) 5. Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama
3. Pencurian muatan kpl, peralatan kapal atau inventaris kapal. 4. Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap. 5. Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan. 6. Penggunaan roda empat atau jenis kendaraan lainya sbg alat angkut bom utk penghancuran masuk pelabuhan yg sulit utk dicegah krn memanfaatkan sarana msyrkt kecil/lemah. (bom mobil) 7. Praktek KKN di lingk. aparat Negara&swasta msh blm dpt diatasi sepenuhnya krn melakukan praktek gelap mengambil kelengahan &menyuap aparat
Formulasi strategi 1. Penggunaan national single window (NSW) dan Asean single window (ASW). 2. Pengintegrasian tugas dan fungsi kapal aparat negara. 3. Peningkatan ketrampilan SDM aparat maritim. 4. Pemisahan tugas pertahanan di laut dengan tugas kamtibmas di laut. 5. Peremajaan dan penambahan sarana prasarana alat utama.
4.3.10 Prioritas strategi Hasil jawaban responden atas kuesioner dan wawancara yang diajukan diberikan pembobotan, skor dan rating selanjutnya diproses dengan program komputer AHP dan menghasilkan skor dan peringkat (Gambar 38).
129
Pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat di laut
Penyelundupan 1(0,2055)
Pelanggaran dokumen kapal dan muatannya 2(0,1795)
Pengusaha maritim/Pelindo 2(0,2331)
Keselamatan jiwa dan material 2(0,2014)
LSM 6(0,0545)
Berkembangnya ekonomi kelautan 5(0,1474)
Strategi penggunaan NSW dan ASW 2(0,2282)
Pengrusakan hutan bakau dan terumbu karang 6(0,1875)
KKN dan Pungli 5(0,1325)
Masyarakat maritim 1(0,3761)
Terjaminnya keamanan usaha maritim 4(0,1584)
Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim 4(0,1792)
FOKUS
Aksi teroris ,pencurian , sabotase dan kecelakaan laut 3(0,1715)
Regulasi/ pemerintah 5(0,0791)
Akademisi 3(0,1451)
Kelestarian lingkungan 3(0,1834)
Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 1(0,2302)
Lancarnya perdaganganintern nasional 6(0,0530)
Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama 5(0,1612)
Bencana alam , rob dan lain-lain 4(0,1635)
FAKTOR
Kapal aparat negara 4(0,1121)
AKTOR
Kesejahteraan masyarakat maritim 1(0,2564)
Strategi pemisahan tugas pertahanan dan Kamtibmas di laut 3(0,1992)
Gambar 38. Sistem utama hirarki proses
Dari hasil keluaran program komputer AHP pada gambar di atas, ditemukan urutan prioritas sebagai berikut : Strategi 1 : Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 1(0.2302) Strategi 2 : Strategi penggunaan NSW dan ASW 2(0.2282) Strategi 3 : Strategi pemisahan tugas pertahanan di laut dan tugas kamtibmas di laut 3(0.1192) Strategi 4 : Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim 4(0.1792) Strategi 5 : Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama 5(0.1612)
TUJUAN
ALTERNATIF STRATEGI
130
5 PEMBAHASAN 5.1 Kondisi Penegakan Hukum di Laut oleh Aparat Negara di masa Damai Berbagai instansi penegakan hukum di laut selama kurun waktu 40 tahun belum menunjukan hasil yang maksimal karena kewenangan yang saling tumpang tindih dan melaksanakan tugas kewajibannya yang masih bersifat sektoral belum mengutamakan kepentingan nasional secara terpadu. Pada Tabel 1 aspek legal kewenangan lembaga penegak hukum di laut menggambarkan bahwa 14 instansi yang memiliki wewenang penegakan hukum di laut masih terlalu banyak menyebabkan berbagai persepsi yang dapat mengarah kepada conflict of interest. 1) Kapal penegak hukum di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas (1) Perairan Pelabuhan Tanjung Emas dijaga dan diamankan oleh kapalkapal patroli jenis speed boat 11 unit dan perahu karet 10 unit ukuran kecil yang dimiliki oleh Direktorat Polisi Air Polda Jateng, Bea Cukai, Lanal Semarang dan KPLP dengan penugasan sesuai dengan fungsi masing-masing instansi. (2) Kapal patroli jenis K-12 = 3 unit dimiliki oleh Lanal Semarang dan Ditpolair Jateng. (3) Kapal patroli jenis K-28 = 6 unit dimiliki oleh KPLP, Lanal Semarang dan Ditpolair Jateng. (4) Kapal Patroli Jenis K-36 = 2 unit dimiliki oleh Ditpolair Jateng. (5) Kapal-kapal tersebut bertugas secara sektoral dengan membawa atribut masing-masing, memerlukan koordinasi secara terpadu oleh satu badan
131
yang memiliki wewenang pengendalian dan komando, agar penugasan penegakan hukum dan SAR di laut berdayaguna, efisien dan efektif. (6) Multi fungsi dan multi intitusi menjadikan kapal patroli tiap institusi bekerja sektoral pada Tabel 12 menunjukan bahwa ada institusi yang melaksanakan
beberapa
fungsi
dan
ada
institusi
yang
hanya
melaksanakan satu fungsi. Seperti institusi TNI-AL / LANAL Semarang mengemban 7 fungsi (Undang-Undang), POLRI/Ditpolair Jateng mengemban 8 fungsi, Dephub/KPLP mengemban 2 fungsi, Bea Cukai mengemban 2 fungsi dan Basarnas mengemban 1 fungsi. Pada pelaksanaan di lapangan sistim multi fungsi dengan multi institusi mengakibatkan terjadinya fungsi yang tumpang tindih dengan kepentingan sektoral. Penggunaan kapal sebagai wahana penegak hukum di laut saat ini kurang efisien, karena satu kapal yang seharusnya bisa menangani berbagai pelanggaran hukum di laut hanya digunakan sektoral menangani satu departemen/instansi saja atau menangani sebagian masalah saja. Pengintegrasian tugas dan fungsi kapal-kapal aparat negara di laut yang di maksud adalah mengintegrasikan tugas dan fungsi 5 (lima) institusi aparat negara non militer yang memiliki kapal dan senjata api antara lain KPLP, Ditpol Air, Bea Cukai, DKP (Ditjen P2SDKP) dan BASARNAS yang bertugas di laut dalam menegakan hukum dan SAR. Pengintegrasian tersebut di samping tugas dan fungsi juga personil dan alat utamanya seperti: kapal laut, pesawat udara, alat komunikasi dan sarana prasarana sebagai pendukung logistik. Sesuai dengan pembahasan pada bab-bab
132
sebelumnya pembentukan suatu lembaga non militer untuk penegakan hukum dan SAR di laut pada masa damai saat ini sangat diperlukan dan merupakan langkah strategis untuk menunjang pembangunan nasional di bidang kelautan. Banyaknya masalah kelautan yang muncul akibat belum terpadunya tugas para aparat penegakan hukum di laut dihadapkan kepada keperluan pergaulan antar bangsa di forum internasional untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara masing-masing sangat dipengaruhi oleh peran negara tersebut dalam kancah perdagangan internasional era globalisasi. Khususnya bagi bangsa dan Negara Kepulauan Indonesia yang terletak di posisi silang dengan ±13.500 pulau dan garis pantai terpanjang di kawasan Asia Pasifik tidak dipungkiri bahwa Negara Kepulauan Indonesia menjadi tempat lalu lintas laut teramai di kawasan Asia yang membutuhkan keterlibatan aparat negara penegak hukum di laut lebih intensif di bidang kelautan. Keterbatasan fasilitas, pembiayaan, sarana prasarana kapal, alat utama dan kualitas personil sangat mempengaruhi keberhasilan para aparat dalam menegak hukum dan SAR di laut, namun kemajuan teknologi informasi khususnya sarana komputerisasi komunikasi dan penginderaan jarak jauh (satelit, radar dan pesawat udara) dapat membantu diawali dengan penggunaan sistem NSW dan pada gilirannya ditingkatkan dengan menggunakan sistem ASW, Regional Asia Pacific Window dan seterusnya. Disadari sepenuhnya bahwa kepentingan lalu lintas perdagangan internasional melalui laut Negara kepulauan Indonesia untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan kapal-kapal yang melintas diperairan Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa negara maju yang menggunakan lalu lintas laut perairan
133
Indonesia ini membantu hibah kapal-kapal penjaga keamanan laut kepada Indonesia tetapi terkendala dengan sistem ketatanegaraan Negara yang bersangkutan (Jepang, Australia dan lain-lain) dengan sistem keamanan laut BAKORKAMLA di Indonesia yang masih melibatkan unsure kekuatan militer (TNI AL) dalam menangani keamanan laut di masa damai. Oleh karena itu peluang Indonesia yang masih tersandung dengan kemampuan ekonomi untuk membangun kapal aparat Negara sendiri, peluang ini adalah kesempatan untuk mendapatkan bantuan hibah kapal penjaga keamanan kapal di laut dengan memisahkan kekuatan militer dari dalam unsur keamanan laut di masa damai. Hal tersebut merupakan sekaligus langkah untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum internasional UNCLOS ’82 yang diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Pengintegrasian fungsi dan tugas aparat Negara di laut membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan aplikasi di lapangan yang didukung oleh personil yang professional dengan dukungan kapal, fasilitas, peralatan, dan sarana prasarana yang optimal dan berkesinambungan.
2) Bakorkamla Sesuai Perpres 81/2005 pasal 3, fungsi Bakorkamla yang diselenggarakan oleh kepala pelaksana harian adalah menyiapkan rancangan kebijaksanaan kamla, menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan OPSKAMLA, menyelenggarakan duknis dan administratif pelaksanaan opskamla bersama dan pengawasan dan pengendalian satanjungas koordinasi kamla. Dengan demikian Bakorkamla bertindak sebatas koordinator, sedang yang dibutuhkan di lapangan adalah komando dalam penindakan yang tegas.
134
Menurut Djalal (2005), Bakorkamla terkesan sangat terpengaruih oleh faktor-faktor sektoral, walaupun tidak semua unsur terkait yang terlibat seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan lain-lain. Disamping Bakorkamla karena sifatnya koordinatif sulit melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat implementatif. Sejak ditrima prinsip kesatuan nusantara dengan ZEE dan landas kontinennya serta pengakuan atas kepentingan di luar nusantara dan ZEE, Bakorkamla seharusnya sudah memasuki tahap kewenangan implementatif dan tridak cukup lagi hanya dengan tahap koordinatif.
3) ISPS Code dan Regulasi Internasional Tujuh regulasi dunia di bidang keamanan dan keselamatan maritim telah mengikat Negara-negara yang meratifikasinya yaitu :UNCLOS ’82, Marpol, SOLAS ’74, SAR, Collreg dan IMO MSC. Indonesia dalam hal ini khususnya Pelabuhan Tanjung Emas berkewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim, keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sebagaimana dalam ISPS Code 2002. Tujuannya untuk menetapkan kerjasama internasional guna mendeteksi dan menilai ancaman keamanan dengan mencegah terjadinya insiden terhadap kapal, fasilitas pelabuhan yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. 4) Kondisi tidak efektif dan efisien penegakan hukum di laut Laut merupakan jalur ekonomi nasional maupun internasional yang sangat penting, apabila jalur laut terganggu maka roda perekonomian nasional khususnya juga akan terganggu penegakan hukum jalur laut di perairan Indonesia
135
diselenggarakan oleh multiinstitusi dengan menggunakan kapal patroli laut dari 6 instansi yang berbeda. Penggunaan dari berbagai jenis dapat merugikan penegakan hukum di laut sehingga tidak efektif dan efisien. Di samping biaya tinggi dalam pengoperasian kapal penegak hukum di laut, penggunaan satu kapal untuk satu permasalahan tidak efisien. Seharusnya satu kapal dapat menagani berbagai masalah atau satu kapal satu institusi berdayaguna multi fungsi.
5.2 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara di Laut 1) Fungsi kapal dan tugas kapal aparat negara Kapal aparat negara di laut dimiliki dan dioperasikan oleh 6 instansi pemerintah yaitu oleh TNI-AL, Polri, KPLP Ditjenhubla, Bea Cukai Dep.Keu, DKP dan BASARNAS. Kapal-kapal tersebut mengemban tugas sesuai fungsi masing-masing instansi yang membawahinya dan bekerja sektoral. Sarana dan prasarana kapal yang dimiliki aparat negara di Pelabuhan Tanjung Emas merupakan cermin dari kekuatan kapal aparat negara yang dimiliki oleh aparat negara penegak hukum di laut, perairan dan pelabuhan di nusantara pada masa damai. Kapal-kapal tersebut di lapangan mengemban fungsi dan tugas sesuai fungsi masing-masing instansi yang mengoperasikannya, telah dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa kapal aparat negara di laut yang bertugas secara sektoral membutuhkan biaya operasional dan logistic sangat tinggi per kapalnya, mengakibatkan tidak efisien. Berbagai penelitian dan hasil seminar, lokakarya menyarankan dibentuknya satu lembaga yang menangani keamanan di laut hal tersebut membutuhkan
136
biaya, waktu, metoda, kapal, fasilitas dan sumberdaya yang besar. Pada hasil penelitian di seminar ini disampaikan pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut dilakukan secara bertahap dengan 5 strategi yang diawali dengan pengintegrasian kapal aparat Negara dari 5 instansi. 2) Pemisahan tugas TNI dan Polri Penggabungan tugas TNI dan Polri pada masa lalu mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara tugas pertahanan dan kamtibmas, maka lahirlah Undang-undang untuk membedakan tugas pertahanan oleh TNI dan tugas Kamtibmas oleh Polri yang pada masa damai peran aparat sipil di kedepankan, khususnya di perairan dan pelabuhan laut. 3) Fungsi dan tugas SAR 1) Lembaga Basarnas yang bertugas kemanusian penyelamatan akibat kecelakaan dan musibah di laut. 2) Musibah yang terjadi pada kapal dapat disebabkan oleh : (1)
kesalahan manusia (human error)
(2)
kerusakan yang terjadi pada kapal dan mesinnya
(3) alam atau cuaca yang dihadapi kapal (4)
kapal bertumbrukan atau pelanggaran dengan kapal lain
(5)
kapal kandas
(6)
kapal kebakaran
(7) kapal melakukan pencemaran 3) Tugas SAR tersebut menjadi kewajiban bagi kapal-kapal aparat negara di laut dengan BASARNAS sebagai koordinator untuk tugas penyelamatan dan pencarian.
137
4) Perkembangan ekonomi maritim Potensi ekonomi maritim di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas sangat besar sebagai sumberdaya ekonomi yang mampu memperluas penciptaan lapangan kerja dibidang transportasi laut, jasa kepelabuhan, pelayaran, kegiatan ekspor impor dikarenakan ditemukan sumber minyak blok Cepu, berkembangnya industri potensial seperti meubeller kayu jati, rokok kretek, tekstil, perikanan, karoseri mobil, pariwisata dan elektronika. Hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah/negara sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5) Pembahasan NSW Indonesia Nasional Single Window (INSW) adalah Sistem Nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya waktu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemprosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian ijin kepabeanan dan pengeluaran barang. Port System (PortNet) adalah layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengitegrasikan pelayanan informasi kapal dan penanganan barang secara fisik yang standar dari seluruh instansi terkait di pelabuhan. Maksud dan tujuan prosedur Port System dengan menggunakan sistem elektronik untuk memberikan pelayanan terhadap kapal dan barang dengan kepastian hukum yang berkaitan dengan kegiatan eksport dan atau impor melalui sistem elektronik serta memberikan perlindungan terhadap
138
pelayanan kapal dan barang yang berkaitan dengan kegiatan eksport dan atau impor dari peyalahgunaan sistem. Pengguna port system meliputi Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan, Kantor Pelayanan Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Balai Besar Karantina Tumbuhan, Stasiun Karantina Ikan, Balai Karantina Hewan dan Perusahaan Angkutan Laut. Adapun manfaat yang akan dicapai antara lain adalah : (1) Mempercepat kelancaran arus barang dan dokumen (2) Mengurangi birokrasi dalam pengurusan perijinan ekspor, impor dan kepabeanan (3) Mengurangi adanya penyelundupan (4) Meningkatkan informasi publik mengenai kebijakan ekspor dan impor Selama ini Singapura merupakan salah satu negara terbaik dalam sistem pelayanan ekspor impor karena sudah memiliki NSW dengan eportnet dan e-tradenet, Pelabuhan Tanjung Emas pada gilirannya akan menggunakan NSW setelah uji coba penggunaannya di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Pada prinsipnya NSW akan melayani proses kepabeanan dan kepelabuhan secara terpadu, cepat dan efisien sehingga kapal berlayar dalam keadaan clear document dan keselamatan pelayaran lengkap.
139
6) Pra saran pembentukan Coast Guard Indonesia Berawal dari pernyataan Jepang untuk melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangan laut negaranya melintasi perairan Indonesia, maka Jepang bersedia memberi bantuan dan dukungan kapal patroli beserta sarana prasarananya namun terkendala dengan kebijakan politik “non military budget”. Namun Jepang tidak menemukan institusi non militer yang tepat untuk menyalurkan bantuannya tersebut, oleh karena itu Jepang mendesak Indonesia untuk mendirikan Coast Guard sebagai institusi non militer. Hasil seminar dan lokakarya pada April 2007 yang diselenggarakan oleh pakar-pakar maritim dari TNI-AL, Dewan Maritim Indonesia, Kadin dan institusi lainnya telah menyarankan perlu dibentuk Indonesia Sea and Coast Guard, namun masih terkendala dengan kepentingan ego sektoral masing-masing institusi. 7) Prioritas 5 (lima) tahapan strategi menuju satu lembaga penegak hukum di laut (1) Pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara sudah mendesak untuk segera dilakukan dengan langkah awal mengintregasikan kapalkapal aparat negara non militer untuk bertugas multi fungsi antar departemen dan tidak mengemban fungsi sektoral tiap departemen maupun instansi. (2) Penggunaan teknologi informasi seperti NSW dan ASW sangat membantu tugas multi fungsi kapal-kapal aparat negara di laut, sehingga kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan dan berlalu-lalang
140
diperairan RI telah termonitor pada sistem NSW maupun ASW. Kapalkapal yang tidak termonitor dapat dicurigai dan diperiksa. (3) Pelatihan SDM yang mengawaki kapal aparat negara yang telah berintegrasi menjadi multi fungsi dilakukan secara bertahap dan sistematis. (4) Kekuatan kapal aparat Negara penegakan hukum di laut saat ini masih sebagian besar bertumpu pada kapal-kapal perang TNI-AL, pada era reformasi dan keperluan pergaulan internasional pada perdagangan global diharapkan peran kapal aparat negara non militer memiliki kemampuan penegakan hukum di laut secara penuh pada masa damai. Oleh karena itu diharapkan sebagian kapal perang TNI-AL non kombatan dapat di gunakan sebagai kapal aparat negara non militer sekaligus sebagai kekuatan cadangan TNI-AL. (5) Langkah berikutnya untuk pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara adalah menambah sarana dan prasarana kapal dan menambah jumlah alat utama. 8) Pengamanan di laut oleh satu lembaga Menurut Bakar (2005), Pengamanan di laut sebenarnya
telah
diatur dan dilakukan oleh satu lembaga sebagaimana telah diamanatkan sejak zaman Belanda dalam TZMKO tahun 1939 yang mengatakan Government Maritime atau pemerintah di laut adalah kapal-kapal negara yaitu : kapal-kapal penjagaan pantai (Coast Guard) dan kapal-kapal bantu navigasi yang melakukan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran. Di samping itu
141
juga tugas penjagaan laut dan pantai tertuang pada konvensi IMO, UNCLOS 1982, Solas 1974, Marpol 1973, 1978 dan ISPS Code yang pada intinya penegakan hukum di laut itu oleh kapal-kapal aparat negara untuk memperlancar pergerakan kapal-kapal di laut bukan malah menghambat. Selanjutnya, jika ditelusuri lembaga mana yang pantas untuk dimajukan sebagai satu instansi sebagai penegak hukum di laut, maka pilihannya tentu jatuh kepada KPLP yang saat ini berada di bawah kendali Direktorat KPLP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
142
6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 1) Studi kasus penelitian penegakan hukum dan SAR di laut perairan Pelabuhan
Tanjung
Emas
menghasilkan
temuan
dan
penilaian
kemampuan aparat Negara di laut pada masa damai. Kondisi tersebut tidak berbeda jauh dan mendekati sama dengan di perairan pelabuhan besar di Indonesia lainnya seperti di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, dan Makasar. 2) Banyaknya instansi penegak hukum dan SAR di laut (14 instansi) dengan fungsi dan tugas yang berbeda mengakibatkan hasil penegak hukum dan SAR di laut tidak efektif dan efisien. 3) Berbagai tipe dan jenis kapal patroli yang berfungsi menegakan hukum dan SAR di laut menurut misi masing-masing instansi mengakibatkan pemborosan biaya pembangunan kapal, pemeliharaan kapal dan pngoperasian kapal dalam penegakan hukum dan SAR di laut. 4) Dalam masa damai diperlukan satu otoritas nasional pemerintah untuk penegakan hukum dan SAR di laut yaitu dengan membentuk satu badan tunggal yang memiliki wewenang penegakan hukum di laut seperti yang telah dilaksanakan oleh berbagai negara yang meratifikasi konvensi maritim internasional. 5) Untuk mewujudkan satu lembaga penegakan hukum di laut diperlukan 5 tahapan strategi dengan urutan prioritas sebagai berikut : (1) Strategi Pengintergarasian tugas dan fungsi kapal aparat negara di laut pada masa damai.
143
(2) Strategi penggunaan teknolgi informasi sistem NSW dan ASW untuk pencapaian tugas yang efisien dan efektif. (3) Strategi pemisahan tugas pertahanan di laut dengan tugas Kamtibmas di laut secara proposional dan konsisten. (4) Strategi peningkatan SDM maritim yang profesional (5) Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama secara bertahap dan berkesinambungan. 6) Keterbatasan kemampuan ekonomi negara dalam pembangunan nasinal di bidang kelautan dapat diseimbangkan dengan kekuatan dan peluang ekonomi Indonesia yang ditemukan pada letak geografis Indonesia diposisi silang, mempunyai pengaruh besar untuk melancarkan lalu lintas internasional sebagai penopang perdagangan internasional. 7) Galanggan kapal nasional telah mampu membangun kapal-kapal aparat negara tipe K-12, K-28, K-36, dan FPB-57 jenis kapal patroli non kombatan dengan persenjataan buatan dalam negeri untuk memelihara kesinambungan armada kapal aparat negara pada masa damai.
6.2 Saran 1) Perlu segera disusun suatu program dan kegiatan rencana pengintegrasian kapal-kapal aparat negara multi fungsi yang dipayungi hukum dalam bentuk Undang-Undang 2) Perlu dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan dari seluruh departemen yang terkait dengan persetujuan lembaga eksekutif maupun legislatif negara karena dalam pengintregasian tersebut membutuhkan
144
kewenangan yang diatur mencakup kewenangan penyidikan, dan pengelolaan aset. 3) Pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara telah mendesak untuk segera dilakukan dalam era perdagangan Internasional dan globalisasi 4) Perlu suatu langkah awal, yaitu pengintegrasian kapal-kapal aparat negara non militer untuk difungsikan antar depertemen (multifungsi), tidak sekedar mengemban fungsi sektoral saja. 5) Penggunaan teknologi informasi NSW dan ASW akan sangat membantu tugas multifungsi kapal aparat negara. 6) Perlu dilakukan pelatihan SDM secara bertahap dan sistematis, untuk pelaksanaan multifungsi kapal aparat negara. 7) Rencana para pakar kemaritiman untuk membentuk lembaga tersendiri menangani keamanan laut dapat didukung dengan melakukan langkahlangkah seperti yang telah di uraikan di atas.
145
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita R. 2006. Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 123 hlm. Adrianto L. 2005. Implementasi CCRF dalam Perspektif Negara Berkembang. Jurnal Hukum Internasional volume 2 Nomor 3 April 2005. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 469. Ariadno MK. 2005. Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas. Jurnal Hukum Internasional volume 2 Nomor 3, April 2005. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 507. Bakar A. 2005. Menanti Kehadiran Coast Guard, Banyaknya Aparat Penegak Hukum di Laut. Mingguan Maritim 367:2-3. Bakar A. 6 April 2006. Membuka Tabir Single Window. Harian Kompas:21. Dahuri R. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm 78. Darmawan. 2005. Indonesia Dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional: Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa Ini. Jurnal Hukum Internasional volume 2 Nomor 3, April 2005. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 487. David FR. 1997. Strategic Management, 6th edition. New Jersey: Prentice Hall. hlm 203-224. Djalal H. 2005. Kerjasama Perikanan Dalam Forum Negara-negara Anggota LorARC. Jurnal Hukum Internasional volume 2 Nomor 3, April 2005. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 457. Djemat CMY. 2005. ISPS Code diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta, mungkinkah [sebuah wacana]. Jurnal Hukum Internasional volume 2 Nomor 3, April 2005. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 546. [DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2000. Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia. Jakarta: DKP.
146
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 645. Dunn WN. 2000. Analisis Kebijaksanaan Publik. Bandung: Hanindita. Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Bogor: IPB Press. hlm 19-25. Fauzi A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 42. Fisher. 2000. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council Indonesia. hlm 23-50. Gie TL, Toha M. 1976. Efisiensi Kerja bagi Pembangunan Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm 76. Kamaludin LM. 2005. Indonesia Sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi. Malang: UMM Press. hlm 53-69. Kantor Adminstrator Pelabuhan Tanjung Emas. 2005. Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Emas. Semarang. hlm 29-33. Markas Besar TNI-AL. 1993. Pokok-Pokok Pikiran tentang Keamanan Laut. Setumal Cilangkap. Jakarta. Markas Besar TNI-AL. 2001. Konsep Kebijakan Maritim Indonesia Sebagai Sumbang Pemikiran Kepada Negara dan Bangsa Indonesia. Jakarta: Setumal Cilangkap. Markas Besar TNI-AL. 2002. Pokok-Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan Laut. Jakarta: Setumal Cilangkap. Marimin. 2003. Proses Hirarki Analitik C. Bogor: Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. hlm 3-5. Monintja DR. 2005. [Suatu tanggapan terhadap] Rencana Aksi Internasional Untuk Pencegahan, Penghambatan dan Penghapusan Kegiatan Penangkapan Ikan yang melanggar Hukum tidak dilaporakan dan tidak diatur. Nurhayati TK. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Eska Media. hlm 44, 100. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas. 2005. Tanjung Emas Port Directory. Semarang. hlm 13-16.
147
Purnomo, SH, dan Zulkieflimansyah. 1996. Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm 71-73. Rangkuti F. 2002. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 19-20. Saaty TL. 1983. Decision Making For Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World. Pittsburh: RWS Publication. Santosa D. 2004. Pokok-Pokok Hukum Perkapalan. Yogyakarta: UII Press. hlm 10. Soewarso. 1986. Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keamanan Matra Laut. Seskoal. Jakarta: Bumi Cipulir. Suryadi K, Ramadhan A. 2002. Sistem Pendukung Keputusan. Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. hlm 130. Suyono. 2005. Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta: Penerbit PPM. hlm 73-114. Syahbana. 2006. Keberhasilan Single Window tergantung Konsistensi Pemerintah. Mingguan Maritim 390:2-3. Umar H. 1999. Riset Strategi Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
148
DAFTAR SINGKATAN ABK
= Anak Buah Kapal
AFTA
= Asean Free Trade Area
AIS
= Automatic Identification System
APBN
= Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APEC
= Asia Pacific Economi Coorporation
ASW
= ASEAN Single Window
BPOM
= Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BUMN
= Badan Ussaha Milik Negara
CCRF
= Code of Condact for Responsiible Fisheries
CR
= Concitency Ratio
CSO
= Company Security Officer
DKP
= Departemen Kelautan dan Perikanan
DLKP
= Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
DPC
= Dewan Pimpinan Cabang
EC
= Expert Choice
EDI
= Electronic Data Information
EMKL
= Ekspedisi Muatan Kapal Laut
GAFEKSI
= Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia
GATT
= General Agreement on Tariffs and Trade
General Arrangement
= Gambar Rencana Umum
GT
= Gross Ton
IMO
= International Maritime Organization
INFA
= Indonesia Forwarder Association
ISSC
= International Ship Security Certificate
ISW
= Indonesian Single Window
IUU Fishing
= Illegal Fishing, Unreported Fishing, Unregulated Fishing
JICA
= Japan International Coorporation Agency
KPLP MARPOL
= Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai = Marine Pollution Prevention = Monitoring Control and Surveilance
149
MCS
= North America Free Trade Area
NAFTA
= National Single Window
NSW
= Organisasi Angkutan Darat
ORGANDA
= Persatuan Bangsa-Bangsa
PBB
= Peraturan Pemerintah
PP
= Rancangan Undang-Undang
RUU
= Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
SBNP
= Safety of Life at Sea
SOLAS
= Ship Security Assesment
SSA
= Ship Security Alert System
SSAS
= Ship Security Officer
SSO
= Ship Security Plan
SSP
= Standard of Training Certification and WatchKeeping for
STCW
Seafarers = Sumber Daya
Sumda
= Strength, Weakness, Opportunity, and Threat
SWOT
= Tenaga Kerja Bongkar Muat
TKBM
= Teritorial Zee en Marietieme Kringen Ordonantie
TZMKO
= United Nations Conference on the Law of the Sea
UNCLOS
= Zone Economie Exlusive
ZEE
150
Lampiran 1. Daftar responden dan jabatannya No
Nama
1 Drs. Sukardi, M.Si
Jabatan Administrator Pelabuhan Tanjung Emas/ Kepala Kantor
2 Toto Sugiatno Semingan
Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Emas/Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah
3 Kol. Laut (P) Ian Simamora
Komandan Pangkalan TNI AL Semarang/Kolonel Laut
4 AKBP Drs. Sukadji
Kepala Direktorat Polisi Air Jawa Tengah/AKBP
5 Budi Prayitno
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah/Kepala Kantor
6 Ir. Abdul Rochim, MM
Dinas Perhubungan danTelekomunikasi Jawa Tengah/ Kepala Kantor
7 Ir. Achmad Baroto, Msc
General Manager PT (Persero) Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang
8 AKP Umi Maryati, SIK
Kepala KP3 Tanjung Emas Semarang/AKP
9 Letda Laut (P) Goeroeh Ardiyanto Komandan Kapal Angkatan Laut (KAL) Bengkoang 10 Kasno
Komandan Kapal KPLP KNP 337
151
Lampiran 2. Jawaban responden untuk analisis SWOT Petunjuk pengisian : Pada kolom Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Berikan tanda √ = Setuju X = Tidak Setuju
No
Kekuatan
Kelemahan
Faktor Strategis Internal Pendapat para responden
1
2
3
4 5 6
7
8 9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
Pelabuhan Tanjung Emas sbg Terminal Point=Gateway link & Industrial Port dan pusat distribusi logistik muatan kapal Prop. Jawa Tengah Kegiatan ekonomi masyarakat yg mulai pulih,akan berpengaruh pd meningkat nya arus barang dan kunjungan kapal Industri potensial Jawa Tengah seperti meubeller jati, karoseri mobil, rokok kretek, tekstil/batik, perikanan, pariwisata, elektronik dan lain-lain. Impor bahan baku dan ekspor produksi menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung.Emas. Populasi Jateng propinsi terbesar kedua di Indonesia Tanjung Emas memiliki dermaga dan terminal peti kemas yg berkembang pesat. PP 81/2005 tentang BakorKamla sbg lembaga non struktural koordinasikan berbagai instansi yg berkaitan dgn Kamla Inpres 5/2005 tentang azas cabotage, akan memacu jumlah kapal milik pengusaha nasional
√ √ √ √ √ √ √ √ √
x
x √ √ √ √ √ √ √ √
√
Tanjung Emas sbg pangkalan kpl patroli: Ditpolair, KPLP Adpel, Bea Cukai &Lanal Galkap di Tanjung Emas, mampu membangun kapal patroli aparat untuk kamtibmas . Penggunaan NSW & ASW efektif efisien
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
152
Lanjutan Lampiran 2.
No
Kekuatan
Kelemahan
Faktor Strategis Internal Pendapat para responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12
Msyrkt anggap pelabuhan sbg daerah yg birokrasi & biaya tinggi.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13
Lambatnya prkmbangn hinterland blm dptgunakn fas. plbhn scr maks. Tngkt pndangkalan alur pelayaran &kolam tinggi, drainase kota blm terpelihara baik, pncemarn lingk. dr limbah industria&sbgn DLK pelabuhan msh sering terkena rob. Jmlh dan kmampuan kpl patroli aparat di perairan&pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim. Bakorkamla msh gabungkan tugastugas kpl petroli militer untuk tugas pertahanan&kamtibmas non militer
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bakorkamla blm tegas dlm bertindak hadapi mslh – mslh dilapangan yg bevariasi, karena sebatas koordinasi. Blm memiliki sat khusus tangani kamla tugas non militer yg diamanahkan dalam UNCLOS ‘82 Fas.&sarana prasarana pangkalan kpl-kpl patroli blm memenuhi kelayakan. . praktek suap&pungli banyak ditemui di sekitar perairan & pelabuhan Tanjung.Emas. Kpl aparat bekerja scr sektoral blm terintegrasi utk mencapai efisiensi.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14
15 16
17
18 19
20 21
153
Lanjutan Lampiran 2.
No
Peluang
Ancaman
Faktor Strategis Eksternal Pendapat para responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Sumber minyak bumi blok Cepu tingkatkan aktifitas ekonomi kelautan di perairan &pelabuhan Tanjung Emas.
√ √ √ √ x √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2
Inpres 5/2005 tentang asas cabotage beri peluang usaha pelayaran nasional utk kuasai transportasi laut, Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, perpendek birokrasi. ISPS Code di pelabuhan Tanjung Emas utk melakukan perdagangan internasional
√ √ √ x √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ x √ √ √
√ √ √ √ √ x √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ x √ √ √ √
Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut Ngr maju yg gunakan lintas transportasi laut RI, inginbantu satkamla yg tdk utk kuat militer JICA Jepang tlh sedia utk kembangkan,latih & bantu KPLP dan Ditpolair
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ x √ √ √ √
√ √ √ √ x √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3
4
5 6 7
154
Lanjutan Lampiran 2.
No
Peluang
Ancaman
Faktor Strategis Eksternal Pendapat para responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8
Aksi terorisme, sabotase
dan
√ √ √ √ √ √ x √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9
Kapal-kapal nelayan&alat tangkapnya dptanjunganggu lalu lintas keluar / masuk kapal
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ x √ √ √ √ √
10
Pencurian muatan kpl, peralatan kapal atau inventaris kapal.
√ √ √ x √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11
Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan. . Penggunaan roda empat atau jenis kendaraan lainya sbg alat angkut bom utk penghancuran masuk pelabuhan yg sulit utk dicegah krn memanfaatkan sarana msyrkt kecil/lemah. (bom mobil)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ x √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ x √ √ √
Praktek KKN di lingk. aparat Negara&swasta msh blm dpt diatasi sepenuhnya krn melakukan praktek gelap mengambil kelengahan &menyuap aparat
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ x √ √ √
12
13
14
kebakaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
155
Lanjutan Lampiran 2. Dalam rangka mempermudah proses komputerisasi dikarenakan jumlah responden ( sepuluh orang), maka elemen-elemen SWOT diperingkas sebagai berikut : No
Kekuatan
Faktor Strategis Internal
Kelemahan
Pendapat para responden 1 2 1
Pelabuhan Tanjung Emas sbg Terminal Point=Gat eway link & Industrial Port
2
Kegiatan ekonomi msyrkt yg mulai pulih
4
Impor ekspor produksi gunakan kapal laut via pelabuhan Tanjung.Emas azas cabotage, akan memacu jmlh kpl milik pengusaha nas.
5
Penggunaan NSW & ASW efektif efisien
3
1 2 3 4 5
3
4
3 4 5
1
Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, perpendek birokrasi ISPS Code di pelabuhan Tanjung Emas utk melakukan perdagangan internasional Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut Ngr maju yg gunakan lintas transportasi laut RI, inginbantu satkamla yg tdk utk kuat militer JICA Jepang tlh sedia utk kembangkan,latih & bantu KPLP dan Ditpolair
4
Aksi terorisme, kebakaran dan sabotase Kpl-kpl nelayan&alat tangkapnya dptanjunganggu lalu lintas keluar / masuk kpl. Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan
5
Praktek KKN di lingk. aparat Negara&swasta msh blm dpt diatasi sepenuhnya
2 3
9
10
1 2 3
4
Peluang
1
2
8
5
6
7
8 9
10
8
10
Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan Jmlh dan kmampuan kpl patroli aparat di perairan&pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim Bakorkamla msh gabungkan tugas-tugas kpl petroli militer untuk tugas pertahanan&kamtibmas non militer Bakorkamla blm tegas dlm bertindak hadapi mslh – mslh dilapangan yg bevariasi, karena sebatas koordinasi praktek suap&pungli banyak ditemui di sekitar perairan &pelabuhan Tanjung.Emas
Faktor Strategis Eksternal
1
5 6 7
2
3
4
5
6
7
Ancaman
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
9
156
Lanjutan Lampiran 2. Pembobotan, Rating, dan Skor Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal Faktor Internal No.
Kekuatan
Bobot
Rating
Skor
1
Ekonomi maritim meningkat
0.05
4
0.50
2
Pakai azas Cabatage
0.15
3
0.15
3
NSW,ASW efektif
0.05
4
0.40
4
ISPC Code diterapkan
0.15
3
0.10
5
Pelabuhan International
0.10
3
0.15 1.30
No.
Kelemahan
Bobot
Rating
Skor
1
Bekerja sektoral, SDM lemah
0.15
1
0.15
2
Jumlah kapal, sarana prasarana minimal
0.10
2
0.30
3
KKN Pungli
0.05
2
0.35
4
Bakorkamla kerja koordinasi dominan susun kebijakan
0.05
2
0.20
5
5 instansi Kamla tumpang tindih antar tugas han &
0.15
1
0.10
kantibmas 1.10
Faktor Eksternal No.
Peluang
Bobot
Rating
Skor
1
Kapal dibuat oleh Galkapnas
0.10
2
0.15
2
Perdagangan Internasional
0.15
4
0.50
3
SDM, Populasi tertinggi no.2
0.15
3
0.30
4
Sumda dan Fas. Tersedia
0.05
1
0.15
5
Bantuan Negara maju untuk intansi nonmiliter
0.05
2
0.20 1.30
No.
Ancaman
Bobot
Rating
Skor
1
Terorisme, pencurian, pengrusakan
0.05
1
0.15
2
Ego sentries aparat
0.15
4
0.60
3
Bencana alam, rob dan lain-lain
0.05
2
0.20
4
Masuknya orang2 yg tdk berkepentingan ke
0.15
3
0.45
0.10
3
pelabuhan 5
Hinterland lemah
0.35 1.75
157
Lampiran 3. Jawaban responden untuk AHP I. Pengaruh Faktor terhadap Fokus Dalam strategi pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai fokus dengan tujuan mensejahterakan masyarakat maritim yang berwawasan lingkungan, faktor-faktor berikut ini jika dibandingkan satu dengan lainnya, faktor mana yang paling berpengaruh? Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
: Penyelundupan : Pelanggaran dokumen kapal dan muatannya : KKN dan pungli : Pengrusakan hutan bakau dan terumbu karang : aksi teroris, pencurian, sabotase dan : Bencana alam, rob Dll
Strategi Pengembangan Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
5
3 5
5 1/3 3
7 2/5 5 1/2
4 7 5 7 3
II. Pengaruh Aktor terhadap kondisi Faktor 1. Dalam menghadapi atau mengatasi pencemaran di laut, aktor-aktor berikut ini jika dibandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim /Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah /Regulasi : Kapal Aparat Negara Penyelundupan X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2 3
X3 5 7
X4 7 5 3
X5 9 3 5 3
2. Dalam menghadapi atau mengatasi pelanggaran dokumen kapal dan muatan, aktor-aktor berikut jika dibandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim /Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
X6 5 7 3 5 3
158
Lanjutan Lampiran 3. Pelanggaran dokumen kapal dan muatan X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
7
5 3
9 7 5
3 9 7 3
5 7 3 9 7
3. Dalam menghadapi atau mengatasi kerusakan hutan bakau dan terumbu karang, aktor-aktor berikut ini jika dibandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim /Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Kerusakan Hutan Bakau dan Terumbu Karang X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
9
7 3
3 5 1/3
5 7 1/2 4
7 5 9 3 5
4. Dalam menghadapi atau mengatasi kesejahteraan masyarakat maritim, aktor-aktor berikut ini jika dibandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim /Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Kesejahteraan Masyarakat Maritim X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
7
7 5
5 3 7
9 5 1/3 1/2
5 7 9 3 7
159
Lanjutan Lampiran 3. 5. Dalam menghadapi atau mengatasi aksi teroris, pencurian, sabotase dan kecelakaan laut, aktor-aktor berikut jika dibandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim /Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Aksi teroris, pencurian, sabotase & Kec. laut X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
5
9 3
7 3 7
7 5 6 7
3 7 5 9 5
III. Tingkat Kepentingan Aktor dalam Pencapaian Tujuan 1. Dari beberapa tujuan berikut mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Pengusaha Maritim/Pelindo? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan Material : Berkembangnya Ekonomi Kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha Maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan Masyarakat Maritim Pengusaha Maritim/Pelindo
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
5
7
9
3
5
1
5 7
7 1 5
7 3 9 5
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
2. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Masyarakat Maritim? Z1 : Keselamatan Jiwa dan Material Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Berkembangnya Ekonomi Kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha Maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan Masyarakat Maritim
160
Lanjutan Lampiran 3. Masyarakat Maritim Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 7
Z3 3 9
Z4 3 1 5
Z5 5 7 6 1
Z6 9 3 5 3 5
3. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan Material : Berkembangnya Ekonomi Kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha Maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan Masyarakat Maritim Lembaaga Swadaya Masyarakat Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
1
3 7
9 5 7
7 3 9 5
5 1 3 7 9
4. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Akademisi? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan Material : Berkembangnya Ekonomi Kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha Maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan Masyarakat Maritim Akademisi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 3
Z3 1 7
Z4 5 3 5
Z5 7 5 9 7
5. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Pemerintah /Regulasi? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan Material : Berkembangnya Ekonomi Kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha Maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan Masyarakat Maritim
Z6 9 5 7 5 3
161
Lanjutan Lampiran 3. Pemerintah/Regulasi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 7
Z3 3 5
Z4 5 4 9
Z5 9 7 5 7
Z6 7 3 1 9 5
6. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Kapal Aparat Negara? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan Material : Berkembangnya Ekonomi Kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha Maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan Masyarakat Maritim
Kapal Aparat Negara Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 5
Z3 7 9
Z4 9 5 3
Z5 3 7 5 5
III. Alternatif Strategi dalam Pencapaian Tujuan 1. Untuk mencapai Keselamatan Jiwa dan Material, strategi apa yang paling berpengaruh? P1 P2 P3 P4 P5
: Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) : Pengintergrasian Tugas dan Fungsi Kapal Aparat Negara menjadi satu lembaga (Strategi 2) : Peremajaan dan Penambahan Sarana Prasarana Utama Kapal (Strategi 3) : Peningkatan Ketrampilan SDM Maritim (Strategi 4) : Penggunaan system NSW dan ASW (Strategi 5)
Keselamatan Jiwa dan Material P1 P2 P3 P4 P5
P1
P2
P3
P4
P5
3
7 3
9 7 5
1 5 7 3
2. Untuk mencapai Keuntungan dan Kesinambungan Usaha strategi apa yang paling berpengaruh? P1 P2 P3 P4 P5
: Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) : Pengintergrasian Tugas dan Fungsi Kapal Aparat Negara menjadi satu lembaga (Strategi 2) : Peremajaan dan Penambahan Sarana Prasarana Utama Kapal (Strategi 3) : Peningkatan Ketrampilan SDM Maritim (Strategi 4) : Penggunaan system NSW dan ASW (Strategi 5)
Z6 5 7 9 3 6
162
Lanjutan Lampiran 3. Keuntungan dan Kesinambungan P1 P2 P3 P4 P5
P1
P2
P3
P4
P5
5
3 6
7 3 5
9 5 7 3
3. Untuk mencapai Terjaminnya Keamanan Usaha maritim strategi apa yang paling berpengaruh? P1 P2 P3 P4 P5
: Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) : Pengintergrasian Tugas dan Fungsi Kapal Aparat Negara menjadi satu lembaga (Strategi 2) : Peremajaan dan Penambahan Sarana Prasarana Utama Kapal (Strategi 3) : Peningkatan Ketrampilan SDM Maritim (Strategi 4) : Penggunaan system NSW dan ASW (Strategi 5)
Terjaminnya Keamanan Usaha maritim P1 P2 P3 P4 P5
P1
P2
P3
P4
P5
5
7 5
9 7 3
3 4 5 7
4. Untuk mencapai Kelestarian Lingkungan strategi apa yang paling berpengaruh? P1 P2 P3 P4 P5
: Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) : Pengintergrasian Tugas dan Fungsi Kapal Aparat Negara menjadi satu lembaga (Strategi 2) : Peremajaan dan Penambahan Sarana Prasarana Utama Kapal (Strategi 3) : Peningkatan Ketrampilan SDM Maritim (Strategi 4) : Penggunaan system NSW dan ASW (Strategi 5)
Kelestarian lingkungan P1 P2 P3 P4 P5
P1
P2 9
P3 7 9
P4 5 3 4
P5 3 5 9 7
5. Untuk mencapai Lancarnya Perdagangan Internasional strategi apa yang paling berpengaruh? P1 P2 P3 P4 P5
: Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) : Pengintergrasian Tugas dan Fungsi Kapal Aparat Negara menjadi satu lembaga (Strategi 2) : Peremajaan dan Penambahan Sarana Prasarana Utama Kapal (Strategi 3) : Peningkatan Ketrampilan SDM Maritim (Strategi 4) : Penggunaan system NSW dan ASW (Strategi 5)
Lancarnya Perdagangan Internasional P1 P2 P3 P4 P5
P1
P2
P3
P4
P5
1
3 7
4 5 7
5 3 9 3
163
Lanjutan Lampiran 3. 6. Untuk mencapai Kesejahteraan Masyarakat Maritim strategi apa yang paling berpengaruh? P1 P2 P3 P4 P5
: Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) : Pengintergrasian Tugas dan Fungsi Kapal Aparat Negara menjadi satu lembaga (Strategi 2) : Peremajaan dan Penambahan Sarana Prasarana Utama Kapal (Strategi 3) : Peningkatan Ketrampilan SDM Maritim (Strategi 4) : Penggunaan system NSW dan ASW (Strategi 5)
Kesejahteraan masyarakat maritim P1 P2 P3 P4 P5
P1
P2
P3
P4
P5
5
3 9
7 3 1
9 5 7 3
IV. Perbandingan Berpasangan Antar Elemen dalam Strategi Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Hirarki Tingkat II) Petunjuk : Ketentuan dalam memberikan skala pada bagian ini sama dengan ketentuan yang disajikan pada Bagian III. BAGIAN A. Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1) 1.
Pengaruh Faktor terhadap Fokus Dalam Strategi Pemisahan Tugas Pertahanan dan Kamtibmas (Strategi 1), faktor-faktor berikut ini jika diperbandingkan satu dengan lainnya, faktor mana yang paling berpengaruh ?
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
: Penyelundupan : Pelanggaran dokumen kapal dan muatan : KKN dan Pungli : Pengrusakan hutan bakau dan terumbu karang : Aksi teroris, pencurian, sabotase dan kecelakaan laut : Bencana alam, rob dll
Strategi Pemisahan Pertahanan daan Kamtibmas (Strategi 1) Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
5
7 3
4 5 9
3 2 7 5
9 5 3 7 1
164
Lanjutan Lampiran 3. 2. Pengaruh Aktor terhadap kondisi Faktor a. Dalam Peremajaan, penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama, aktor-aktor berikut ini jika diperbandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh ? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim/Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Peremajaan, penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama
X1
Pengusaha Masyarakat Maritim LSM Akademisi
X2
X3
X4
X5
X6
7
3 5
5 3 7
3 5 3 7
9 7 5 3 5
Pemda/ Regulator Kapal Aparat
b. Dalam aspek Penggunaan sistem NSW dan ASW, aktor-aktor berikut ini jika diperbandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh ? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim/Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Penggunaan system NSW dan ASW X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
5
7 5
3 7 4
9 1 5 3
3 5 7 9 2
c. Dalam aspek Luas Perairan yang diawasi/diamankan, aktor-aktor berikut ini jika diperbandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh ? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim/Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
165
Lanjutan Lampiran 3. Luas Perairan yang diawasi/diamankan X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
3
7 2
5 3 5
3 9 7 5
9 5 4 3 7
d. Dalam aspek Peningkatan ketrampilan SDM maritim, aktor-aktor berikut ini jika diperbandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh ? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim/Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Peningkatan ketrampilan SDM maritim X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
7
5 7
3 2 5
9 3 7 5
1 5 3 7 9
e. Dalam aspek pengintregrasian tugas dan fungsi Kapal Aparat Negara, aktor-aktor berikut ini jika diperbandingkan satu dengan lainnya, aktor mana yang paling berpengaruh ? X1 X2 X3 X4 X5 X6
: Pengusaha Maritim/Pelindo : Masyarakat Maritim : LSM : Akademisi : Pemerintah/Regulasi : Kapal Aparat Negara
Pengintregrasian tugas dan fungsi Kapal Aparat Negara X1 X2 X3 X4 X5 X6
X1
X2
X3
X4
X5
X6
1
7 3
5 7 3
3 9 7 5
9 5 3 7 2
166
Lanjutan Lampiran 3. 3. Tingkat Kepentingan Aktor dalam Pencapaian Tujuan a. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Pengusaha Maritim/Pelindo Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan material : Berkembangnya ekonomi kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan masyarakat maritim Pengusaha Maritim/Pelindo Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
7
5 3
3 7 5
9 5 7 3
5 1 3 7 9
b. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Masyarakat Maritim Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan material : Berkembangnya ekonomi kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan masyarakat maritim
Masyarakat maritim Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 5
Z3 3 5
Z4 7 3 9
Z5 9 5 3 7
Z6 3 7 2 5 3
c. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan material : Berkembangnya ekonomi kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan masyarakat maritim Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
5
7 9
9 4
5 1 3 7
3 5 3 9 7
167
Lanjutan Lampiran 3. d. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Akademisi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan material : Berkembangnya ekonomi kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan masyarakat maritim Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
9
3 7
7 3 5
5 9 7 3
1 3 5 9 7
e. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Pemerintah/Regulasi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan material : Berkembangnya ekonomi kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan masyarakat maritim
Pemerintah/Regulasi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 3
Z3 5 7
Z4 7 5 3
Z5 5 3 7 5
Z6 3 7 5 1 3
f. Dari beberapa tujuan berikut, mana yang lebih penting untuk dicapai oleh Kapal Aparat Negara Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
: Keselamatan Jiwa dan material : Berkembangnya ekonomi kelautan : Terjaminnya Keamanan Usaha maritim : Kelestarian Lingkungan : Lancarnya Perdagangan Internasional : Kesejahteraan masyarakat maritim
Kapal Aparat Negara Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Z1
Z2 5
Z3 3 7
Z4 7 5 3
Z5 5 3 7 5
Z6 3 1 5 3 7
168
Lampiran 4. Hasil SWOT dan AHP a. Hasil SWOT Matriks SWOT di Perairan dan PelabuhanTanjung Emas STRENGTH (S) 1.
Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan.
2.
Msyrkt anggap pelabuhan sbg daerah yg birokrasi & biaya tinggi.
3.
Lambatnya prkmbangn hinterland blm dptanjungunakn fas. plbhn scr maks.
4.
Tngkt pndangkalan alur pelayaran &kolam tinggi, drainase kota blm terpelihara baik, pncemarn lingk. dr limbah industria&sbgn DLK pelabuhan msh sering terkena rob.
5.
Jmlh dan kmampuan kpl patroli aparat di perairan&pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim.
6.
6. PP 81/2005 ttanjung BakorKamla sbg lembaga non structural koordinasikan berbagai instansi yg berkaitan dgn Kamla
Bakorkamla msh gabungkan tugas-tugas kpl petroli militer untuk tugas pertahanan&kamtibmas non militer
7.
7. Inpres 5/2005 ttanjung azas cabotage, akan memacu jmlh kpl milik pengusaha nas.
Bakorkamla blm tegas dlm bertindak hadapi mslh – mslh dilapangan yg bevariasi, karena sebatas koordinasi.
8.
8. Tanjung Emas sbg pangkalan kpl patroli: Ditpolair, KPLP Adpel, Bea Cukai &Lanal
Blm memiliki sat khusus tangani kamla tugas non militer yg diamanahkan dalam UNCLOS ‘82
9.
Fas.&sarana prasarana pangkalan kpl-kpl patroli blm memenuhi kelayakan.
1. Pelabuhan Tanjung Emas sbg Terminal Point=Gateway link & Industrial Port &pusat distribusi logistic muatan kapal prop. Jawa Tengah.
Internal
2. Kegiatan ekonomi msyrkt yg mulai pulih,akan berpengaruh pd meningkat nya arus brg&kunjungan kpl. 3. Industri potensial Jateng spt meubeller jati, karoseri mbl, rokok kretek, tekstil, perikanan, pariwisata, elektronik dan lain-lain. Impor ekspor produksi gunakan kapal laut via pelabuhan Tanjung.Emas. 4. Populasi Jateng propinsi terbesar kedua di Indonesia. 5. Tanjung. Emas memiliki dermaga&terminal peti kemas yg berkembang pesat.
Eksternal
WEAKNESS (W)
9. Galkap di Tanjung Emas, mampu membangun kapal patroli aparat untuk kamtibmas 10. Penggunaan NSW & ASW efektif efisien
10. praktek suap&pungli banyak ditemui di sekitar perairan &pelabuhan Tanjung.Emas. 11. Kpl aparat bekerja scr sektoral blm terintegrasi utk mencapai efisiensi.
169
Lanjutan Lampiran 4. OPPORTUNITY (O) 1. Sumber minyak bumi blok Cepu tingkatkan aktifitas ekonomi kelautan di perairan &pelabuhan Tanjung Emas. 2. Inpres 5/2005 ttanjung asas cabotage beri peluang usaha pelayaran nasional utk kuasai transportasi laut, 3. Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, perpendek birokrasi. 4. ISPS Code di pelabuhan Tanjung Emas utk melakukan perdagangan internasional 5. Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut. 6. Ngr maju yg gunakan lintas transportasi laut RI, inginbantu satkamla yg tdk utk kuat militer. 7. JICA Jepang tlh sedia utk kembangkan,latih & bantu KPLP dan Ditpolair
THREATH (T) 1. Aksi terorisme, kebakaran dan sabotase 2. Kpl-kpl nelayan&alat tangkapnya dptanjunganggu lalu lintas keluar / masuk kpl. 3. Pencurian muatan kpl, peralatan kapal atau inventaris kapal. 4. Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap. 5. Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan. 6. Penggunaan roda empat atau jenis kendaraan lainya sbg alat angkut bom utk penghancuran masuk pelabuhan yg sulit utk dicegah krn memanfaatkan sarana msyrkt kecil/lemah. (bom mobil) 7. Praktek KKN di lingk. aparat Negara&swasta msh blm dpt diatasi sepenuhnya krn melakukan praktek gelap mengambil kelengahan &menyuap aparat
Strategi SO 1. Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 2. Strategi penggunaan NSW dan ASW
Strategi ST 4. Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim
Strategi WO 3. Strategi pemisahan tugas pertahanan di laut dan tugas kamtibmas di laut
Strategi WT 5. Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama
Formulasi Strategi Strategi SO menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang maka disimpulkan Strategi Satu penggunaan National Single Window (NSW) dan Asean Single Window (ASW). Strategi Dua adalah pengintegrasian tugas dan fungsi kapal aparat negara. Strategi ST menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman maka disimpulkan Strategi Tiga peningkatan ketrampilan SDM aparat maritim.
170
Lanjutan Lampiran 4. Strategi WO menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang maka disimpulkan Strategi Empat pemisahan tugas pertahanan di laut dengan tugas kamtibnas di laut. Strategi WT menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman maka disimpulkan Strategi Lima peremajaan dan penambahan sarana prasarana alat utama. b. Hasil AHP 1. Tampilan Hasil Akhir Komputerisasi AHP
2. Hasil Pengolahan Bobot dan Prioritas Level 4 terhadap Level 5
171
Lanjutan Lampiran 4. 3. Hasil Pengolahan Akhir dengan menggunakan Program AHP
4. Hasil Pengolahan Bobot dan Prioritas Level 2 terhadap Level 1
172
Lanjutan Lampiran 4. 5.
Hasil Pengolahan Bobot dan Prioritas Level 4 terhadap Level 3
6. Hasil Pengolahan Bobot dan Prioritas Level 5 terhadap Level 4
173
Lampiran 5. Photo Pelabuhan Tanjung Emas dan kapal aparat negara di laut
Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Emas
Dermaga Samudera Pelabuhan Tanjung Emas
174
Lanjutan Lampiran 5.
Alur Masuk Pelabuhan Tanjung Emas dari jarak 1 Mil
Alur Masuk Pelabuhan Tanjung Emas dari jarak 3 Mil
175
Lanjutan Lampiran 5.
Pangkalan Kapal-Kapal Aparat Negara dilihat dari sebelah Barat
Pangkalan Kapal-Kapal Aparat Negara dilihat dari sebelah Timur
176
Lanjutan Lampiran 5.
Kapal KPLP
Kapal Polisi
177
Lanjutan Lampiran 5.
Kapal TNI AL Jenis K-28 M
Kapal TNI AL Jenis Paarchim Klas
124
