PENGEMBANGAN FUNGSI KAPAL DAN TUGAS APARAT NEGARA DI LAUT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN SAR DI PERAIRAN INDONESIA
HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor, September 2008
Harun Al Rasyid Martohandoyo NIM C 561020154
ii
ABSTRACT HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO. The Development of the State Officer Ship Function and Duty on Sea within the Execution of Surveillance, Security, SAR and the Law Enforcement on the Water and the Port of Tanjung Emas Semarang. Under direction of BUDHI HASCARYO ISKANDAR, JOHN HALUAN, M. FEDI A. SONDITA, and HASJIM DJALAL. Since Indonesian obtained the freedom for years until present, the various ships of the State officer from 5 different governmental institutions have performed duties in order to fulfill surveillance, security, accident rescue, and the law enforcement on sea. Nevertheless, upon the execution of the duties, there has not been a good realization of the complete coordination of the avoiding of the sea usage upon the law violence and activities against the law and the threat against the security upon the execution of sea economical activity for the Indonesian maritime society welfare. The type of law violence on sea that were found, such as smuggling, sea resource thieving, on sea pirating, the sea contaminating, coral reef and mangrove damaging, on sea accident, illegal immigration, human trafficking, the load and on sea ship licensing, illegal charging, and the on sea commerce management breaking. The intensity of the on sea violence is very often, and it is concentrated on every sea economical activity with the different violence characteristic and type based upon the location of the economical activity. It is specialized upon the water and the port of Tanjung Emas Semarang that the research found the sea contamination, the mangrove damaging, reclamation, and abrasion and corrosive water, smuggling, illegal immigration, the violence of shipping and port system. The observation and research result shows that the law violence on sea happened because of the less effective of the surveillance and the law enforcement on sea and on the water around the port by the State officer that is coordinated within the Sea Security Coordination Board/Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). The vast amount of the State officer and the ship on sea of several departments, within the duty, often meet overlaps that tend to be important problems because of the conflict of interest. Actually, the risen problem could be diminished in the condition of a well coordination between the officers on sea surveillance ship. However, Bakorkamla, with the duty basis called coordination, is still carrying its own department attribute with the sectoral ego upon the security officer on sea. Many stakeholders of the marine financial manager state that the coordination has not been fulfilled properly, even though there has been a President Regulation Number 81 Year 2005 on Bakorkamla as the substitute of Surat Keputusan Bersama/the Mutual Agreement Letter (SKB) of four Ministers, nevertheless, it has not fulfilled the expectation of the coordination of surveillance, security, the accident on sea rescue, and the law enforcement on sea efficiently and effectively. The Bakorkamla problems within the execution of the field duty caused by several following aspects, such as facility, International law, legality, logistic, interdepartment coordination aspect. The limited amount of the ships that play the function and duty from every department, the law basis of Bakorkamla that is considered not strong enough, the existence of TNI and Polri after the issuing of the Code Number 2 Year 2002 and the Code Number 34 Year 2004 are several main problems that have to be solved so that the security and the law enforcement system
iii
within the Indonesian jurisdiction sea territory could be held properly and admitted by the international world. Keywords : ship, Bakorkamla, SAR, surveillance, law violence, conflict of interest, port of Tanjung Emas.
iv
RINGKASAN HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO. Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia. Dibimbing oleh BUDHI HASCARYO ISKANDAR, JOHN HALUAN, M. FEDI A. SONDITA, dan HASJIM DJALAL. Hingga saat ini berbagai kapal aparat negara dari 5 (lima) instansi pemerintah bertugas untuk pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan, dan penegakan hukum di laut. Secara umum tugas-tugas tersebut belum terselenggara dan terkoordinasi secara baik dalam menindak dan mengatasi pelanggaran hukum serta ancaman terhadap keamanan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kelautan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat maritim. Jenis pelanggaran hukum di laut mencakup penyelundupan, pencurian kekayaan hasil laut, perompakan, pencemaran lingkungan, pengrusakan terumbu karang dan hutan bakau, kecelakaan laut, imigrasi gelap, human trafficking, pelanggaran muatan dan perijinan kapal, pungutan liar dan pelanggaran tata niaga pelabuhan laut. Intensitas pelanggaran di laut tersebut sering terjadi dan terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi kelautan, seperti di pelabuhan dan sekitarnya. Permasalahan yang sering ditemui di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas adalah pencemaran laut, perusakan hutan bakau, reklamasi, abrasi dan rob, penyelundupan, imigrasi gelap, pelanggaran muatan dan perijinan kapal serta pelanggaran undang-undang pelayaran dan kepelabuhan. Pelanggaran hukum di laut tersebut terjadi antara lain karena pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif di laut dan perairan sekitar pelabuhan oleh aparat Negara yang dikoordinasikan dalam Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Keterlibatan sejumlah instansi dan kapal aparat di laut diduga kuat cenderung bersumber dari conflict of interest. Hal tersebut sebenarnya dapat dihindari jika koordinasi antar kapal pengawas para aparat di laut terselenggara dengan tertib dan baik. Fungsi Bakorkamla masih sebatas mengkoordinasikan sebagaimana dicirikan oleh atribut instansi masing-masing yang mencerminkankan ego sektoral aparat keamanan di laut. Oleh karena itu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla sebagai pengganti Surat Kesepakatan Bersama (SKB empat Menteri) belum menjamin terselenggaranya koordinasi pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan laut dan penegakan hukum di laut dapat berjalan efisien efektif dan efesien. Ketidak efektifan dan ketidak efisienan tersebut disebabkan berbagai aspek, diantaranya adalah aspek sarana prasarana, aspek hukum Internasional, aspek legalitas, aspek logistik, aspek koordinasi antar departemen. Terbatasnya jumlah kapal pengemban fungsi dan tugas masing-masing Departemen, landasan hukum Bakorkamla yang dinilai kurang kuat, keberadaan TNI dan Polri pasca UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 merupakan permasalahan utama yang harus segera dicarikan solusinya agar sistem keamanan dan penegakan hukum di laut yurisdiksi Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan diakui dalam pergaulan berbangsa dan bernegara di dunia internasional. Permasalahan di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas seyogyanya ditangani dengan pemisahan penugasan TNI-AL untuk pertahanan negara dari ancaman kekuatan militer dan penugasan instansi lain untuk pertahanan terhadap ancaman selain kekuatan militer.
v
1. Tugas-tugas pengawasan, pengamanan, penyelamatan kecelakaan laut (SAR) dan penegakan hukum di laut yang bersifat pertahanan negara non kekuatan militer berada di empat instansi aparat negara di laut yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Polisi Air POLRI yang prosedur dan organisasi tugasnya perlu harmonisasi dan sinkronisasi. 2. Satu badan yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di lautan guna memudahkan pengendalian operasional terpadu diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana kapal aparat negara di laut dan menghindari conflict of interest berbagai instansi aparat negara di laut, diperlukan satu badan yang mewadahi kapal-kapal aparat negara di lautan guna memudahkan pengendalian operasional terpadu. 3. Alat utama untuk melaksanakan tugas pengawasan, pengamanan, SAR dan penegakan hukum di laut adalah kapal laut, pesawat udara dan alat komunikasi yang diorganisasikan dalam fungsi dan tugas yang terintegrasi dalam satu tatanan atau sistem pengamanan, pengawasan, penyelamatan kecelakaan laut (SAR) dan penegakan hukum di laut yang solid dalam satu program pembangunan alat utama (kapal dan lain-lain), pelatihan, pengoperasian, pemeliharaan dan regenerasi yang berkesinambungan. Kata kunci : Kapal, Bakorkamla, SAR, pengawasan, pelanggaran, conflict of interest, Pelabuhan Tanjung Emas
vi
@ Hak Cipta Milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah, Penyusunan laporan, Penulisan kritik atau tinjauan sesuatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya Tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
vii
PENGEMBANGAN FUNGSI KAPAL DAN TUGAS APARAT NEGARA DI LAUT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN SAR DI PERAIRAN INDONESIA
HARUN AL RASYID MARTOHANDOYO
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2008
viii
Penguji pada Ujian Tertutup : 1. Dr. Ir. Domu Simbolon, M.Si 2. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Sc Penguji pada Ujian Terbuka : 1. Prof. Dr. Ir. Daniel R. Moninjta, M.Sc 2. Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat, SH, M.Sc
ix
Judul Disertasi : Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia Nama : Harun Al Rasyid Martohandoyo NIM : C561030254 Program Studi : Teknologi Kelautan
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. H. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si Ketua
Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc Anggota
Dr. Ir. H. M. Fedi A. Sondita, M.Sc Anggota
Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. Anggota
Diketahui, Ketua Program Studi Teknologi Kelautan
Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc
Tanggal Ujian: 15 September 2008
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S
Tanggal Lulus:
x
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 15 April 1948 sebagai anak sulung dari pasangan ayah R. Soeparto Martohandoyo dengan ibu Rrr. Soelastri binti Aryadi Prawiropratomo. Pendidikan di bidang kelautan diawali di AKABRI Laut jurusan Teknik, lulus pada tahun 1972 (D4), melanjutkan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 1979 di Sekolah Teknologi Tinggi Angkatan Laut (STTAL) pada jurusan Teknik Mesin Perkapalan, lulus pada tahun 1982. Pada tahun 2000, penulis diterima di Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Kelautan pada Program Pascasarjana IPB dan menyelesaikannya pada tahun 2002 (S2). Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor (S3) pada program studi Teknologi Kelautan di perguruan tinggi yang sama diperoleh pada akhir tahun 2002. Penulis bekerja sebagai perwira di TNI AL setelah menyelesaikan pendidikan AKABRI pada tahun 1972 dan menjalani purna tugas sebagai Purnawirawan TNI AL dan sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan RI pada tahun 2003. Setelah purna tugas dari TNI AL, pada tanggal 1 Maret 2004 penulis diterima bekerja di Perusahaan Galangan Kapal PT. Jasa Marina Indah (JMI) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sampai dengan saat ini. Selama mengikuti program S3 Teknologi Kelautan penulis bekerja sebagai Manajer Teknik dan Umum di PT JMI, di perusahaan galangan kapal penulis ikut menangani pekerjaan reparasi dan docking kapal dari berbagai jenis kapal seperti kapal perang jenis LST, kapal tanker, kapal penumpang, kapal cargo, tug boat dan lain-lain. Selama 31 tahun mengabdi kepada negara melalui TNI, penulis telah mendapatkan dua bintang jasa yaitu Bintang Wira Dharma dan Bintang Jalasena Nararya serta empat satya lencana yaitu Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun tanpa cacat berbuat kesalahan dalam penugasan. Pengalaman bertugas di TNI AL, penulis pernah ditugaskan mengambil alih sebagai hibah kapal perang jenis destroyer escort ex US Navy di Pearl Harbour USA dan dibawa pulang berlayar ke Indonesia menyeberangi Lautan Pasifik pada tahun 1974. Pada tahun 1974 sampai dengan 1976 bertugas tempur dan patroli laut di sekeliling Pulau Propinsi Timor Timur. Pada tahun 1976 sampai dengan 1979
xi
bertugas patroli laut di perairan kawasan timur dan barat Indonesia serta kunjungan muhibah ke angkatan laut negara sahabat yaitu Philipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Ceylon, India, Pakistan dan Iran. Pada tahun 1979 sampai dengan 1982 tugas belajar di STTAL, STTAL adalah perguruan tinggi yang didirikan TNI AL bekerja sama dengan ITB dan ITS. Setelah lulus penulis ditugaskan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Jakarta. Pada tahun 1984 ditugaskan oleh Mabesal untuk mengambil kapal perang jenis attack class yang merupakan hibah dari pemerintah Australia di Cairns, pangkalan AL Australia. Pada tahun 1986 mendapat tugas belajar Shipyard Management di Pangkalan Angkatan Laut New Zealand, Aukcland.
Pada tahun 1989-1990 tugas belajar di Sekolah Staf dan Komando
(Sesko) TNI AL, selanjutnya ditugaskan di Pusat Penelitian dan Pengembangan TNI, Mabes TNI. Pada tahun 1991 sampai dengan 1995 oleh Mabes TNI Cilangkap Jakarta ditugaskan pada proyek percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia di Pulau Biak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) Biak Beach Hotel dan menjabat sebagai Presiden
Direktur
PT.
Biak
Tourism
Development
Cooperation
(BUMN
Deparpostel). Pada tahun 1995 sampai dengan 1999 ditugaskan sebagai Kepala Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Kakanwil Deparpostel) Propinsi Riau. Pada tahun 1999 sampai dengan 2000 ditugaskan kembali ke Mabesal Cilangkap Jakarta sebagai Staf Ahli Kasal dan diberi bea siswa oleh Mabesal untuk melanjutkan pendidikan S2 di Magister Manajemen Agribisnis (MMA) IPB. Sambil mengikuti kuliah di MMA IPB penulis ditugaskan oleh Mabesal sebagai Kepala Badan Penyaluran Tenaga Kerja TNI AL pada tahun 2000 sampai dengan 2002 yang selanjutnya pada tahun 2003 ditugaskan sebagai Staf Ahli Panglima Armada Barat sampai dengan purna tugas terhitung tanggal 1 Mei 2003. Sebagai Purnawirawan TNI AL yang telah bertugas, memikirkan dan berkecimpung di kelautan selama 31 tahun, penulis sampai dengan saat ini masih menekuni sebagai pengamat masalah kelautan sambil bekerja di galangan kapal memperbaiki dan membangun kapal laut, juga mengikuti pendidikan S3 untuk menyelesaikan disertasi tentang teknologi kelautan.
xii
PRAKATA Berkat rahmat ALLAH SWT, penulis selesai mengerjakan disertasi dengan judul Pengembangan Fungsi dan Tugas Kapal Aparat Negara di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum dan SAR di Perairan Indonesia (Studi Kasus di Perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang). Penulisan dan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada para Komisi Pembimbing yang terhormat: Dr. Ir. H. Budhi Hascaryo Iskandar, M,Si sebagai Ketua Komisi, Prof. Dr. Ir. John Haluan, M,Sc, Dr. Ir. H.M. Fedi A. Sondita, M,Sc, dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A. sebagai Anggota Komisi. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pimpinan, seluruh Dosen Sekolah Pascasarjana IPB, dan Staf Karyawan Sekolah Pascasarjana IPB yang telah memberikan bantuan dan pembekalan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Teknologi Kelautan. Kepada para responden kuesioner, tokoh masyarakat dan para pejabat pemerintahan di lokasi penelitian baik di Semarang maupun di Jakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, perijinan, wawancara, jawaban kuesioner dan pengumpulan data. Demikian pula penulis ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang telah membantu mengumpulkan data, proses data dan olah data kepada sdr Shinta, Ndaru Iriawan, S.Si, Ir. Arief, Drs. Kusiono, Ir. Wawan Hari Subagio, MM, Agus Triwandono, Sudarto dan sdr. Panji Sigit. Penghargaan dan rasa terima kasih secara khusus kepada Isteri dan anak-anak tersayang dan tercinta Sri Hartati, Anna, Inna, Rio dan Reza atas segala ketulusan, ketabahan, dan kesabarannya mendukung dan mendorong penyelesaian studi ini. Untuk semua itu, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlimpah atas segala kebaikan dan keihklasan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis. Semoga disertasi ini memberikan manfaat dan kegunaan ilmu pengetahuan dan kehidupan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya. Amin. Bogor, September 2008 Harun Al Rasyid Martohandoyo
xiii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL.................................................................................................
xv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xvi DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xviii 1
2
3
4
PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ........................................................................................ 1.2 Perumusan Masalah................................................................................ 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................................... 1.4 Hipotesis Penelitian ............................................................................... 1.5 Ruang Lingkup ....................................................................................... 1.6 Kerangka Pemikiran ...............................................................................
1 4 8 9 9 9
TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Pengawasan, Pengamanan, SAR dan Penegakan Hukum di Laut.................................................................................................... 2.2 Kapal Aparat Negara di Laut................................................................. 2.3 Legalitas Tugas Aparat Negara di Laut ................................................. 2.4 Kapal Niaga, Transportasi Laut, Keselamatan di Laut dan Pelabuhan Laut ....................................................................................................... 2.5 International Ships and Port Facility Security Code (ISPS Code)........ 2.6 International Maritime Organization (IMO)......................................... 2.7 Administrator Pelabuhan ....................................................................... 2.8 Direktorat Polisi Air POLRI.................................................................. 2.9 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ....................................... 2.10 Search and Rescue (SAR) ...................................................................... 2.11 Ekonomi Kelautan ................................................................................. 2.12 Geografi Perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas ..................................
24 26 29 30 31 34 39 40 43
METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ................................................................. 3.2 Pengumpulan Data ................................................................................ 3.3 Metode ................................................................................................... 3.4 Analisis Data ………………………………………………. ................ 3.4.1 SWOT analysis ............................................................................ 3.4.2 Analytical Hirarchy Process (AHP)............................................
46 46 50 53 53 64
13 13 19
HASIL PENELITIAN 4.1 Ektivitas dan Efisiensi Fungsi dan Tugas Aparat di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas....................................................................... 76 4.2 Kapasitas Teknis, Jumlah, Jenis dan Tipe Kapal Aparat Negara di Tanjung Emas ........................................................................................ 83 4.3 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara Penegak Hukum dan SAR di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas 103 4.3.1 Isu-isu kritis di perairan Pelabuhan Tanjung Emas..................... 103
xiv
4.3.2 Tugas KPLP di perairan Pelabuhan Tanjung Emas .................... 4.3.3 Penerapan ISPS code di Pelabuhan Tanjung Emas..................... 4.3.4 Ditpolair Polda Jateng ................................................................. 4.3.5 Pelaksanaan kegiatan SAR.......................................................... 4.3.6 Pusat pelayanan satu atap............................................................ 4.3.7 Kegiatan jasa pelabuhan.............................................................. 4.3.8 Pusat pelayanan ekspor impor NSW........................................... 4.3.9 Formulasi strategi fungsi kapal dan aparat negara di laut........... 4.3.10 Prioritas strategi .........................................................................
107 109 111 112 113 116 121 124 128
5
PEMBAHASAN 5.1 Kondisi Penegakan Hukum di Laut oleh Aparat Negara di masa Damai 130 5.2 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara di Laut ......................................................................................................... 135
6
KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ............................................................................................. 142 6.2 Saran ...................................................................................................... 143
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 145 DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... 148 LAMPIRAN ......................................................................................................... 150
xv
DAFTAR TABEL Halaman 1
Aspek legal kewenangan lembaga penegak hukum di laut
…………….
21
2
Jenis data dan sumber data yang dibutuhkan
…………………………….
51
3
Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di laut
4
Penilaian bobot faktor strategi internal instansi aparat negara
5
Penilaian bobot faktor strategi eksternal instansi aparat negara
6
....................
54
.................
55
..............
55
Matriks hasil perkalian bobot dengan peringkat faktor internal dan eksternal ........................................................................................................
57
7
Matriks IFE ...................................................................................................
58
8
Matriks EFE ..................................................................................................
59
9
Matriks analisis SWOT ................................................................................
61
10 Skala untuk pengisian matriks perbandingan berpasangan .........................
67
11 Nilai indeks acak (RI) ..................................................................................
73
12 Aspek legal kewenangan institusi penegak hukum di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ..............................................................................
82
13 Jenis/tipe kapal aparat negara di laut
.................................................... 103
14 Arus barang di Pelabuhan Tanjung Emas .................................................... 117 15 Arus kapal di Pelabuhan Tanjung Emas ...................................................... 118 16 Arus peti kemas di TPKS Pelabuhan Tanjung Emas .................................. 119 17 Arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas ............................................. 120 18
Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di perairan Tanjung Emas ................................................................................................
125
19 Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal ............................................ 126 20 Matriks SWOT di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas ........................... 127
xvi
DAFTAR GAMBAR Halaman 1
Kerangka pemikiran pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut perairan Pelabuhan Tanjung Emas ………….....................
12
2
Struktur organisasi ISPS code Pelabuhan Tanjung Emas …………………
28
3
Struktur organisasi Ditpolair Mabes Polri ..................................................
33
4
Struktur organisasi Direktorat KPLP ..........................................................
38
5
Struktur organisasi Badan SAR Nasional ...................................................
40
6
Perairan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya .....................................
47
7
Kolam Pelabuhan Tanjung Emas ..................................................................
48
8
Diagram analisis SWOT .............................................................................
63
9
Flowchart proses analisis dengan metode AHP .........................................
69
10 Proses pengolahan data metode AHP .........................................................
71
11 Sistem utama hirarki proses
.......................................................................
75
12 General arrangement Speed Boat ...............................................................
87
13 General arrangement Tug Boat ..................................................................
88
14 General arrangement Kapal Bantu Navigasi ..............................................
90
15 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 12 M ...................................
91
16 General arrangement Kapal Patroli Klas K -12 M .....................................
92
17 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 28M ....................................
95
18 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 36 M ...................................
99
19 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 36 M ................................... 100 20 General arrangement Kapal Patroli Klas K – 57 M ................................... 102 21 Struktur organisasi administrator Pelabuhan Tanjung Emas ...................... 108 22 Struktur organisasi ISPS code di perairan Pelabuhan Tanjung Emas ......... 111 23 Struktur organisasi Ditpolair Polda Jateng .................................................. 112 24 Struktur organisasi BASARNAS Tipe B Provinsi Jateng dan DIY ............ 113 25 Prosedur pelayanan jasa kapal .................................................................... 114 26 Prosedur pelayanan pemanduan .................................................................. 114 27 Prosedur pelayanan jasa barang .................................................................. 115 28 Perkembangan arus barang ekspor/impor di Pelabuhan Tanjung Emas ...... 117 29 Arus barang bongkar muat
......................................................................... 117
xvii
30 Jumlah kapal pengangkut di Pelabuhan Tanjung Emas .............................. 119 31 Arus kapal dalam GT ................................................................................... 119 32 Arus peti kemas
.......................................................................................... 120
33 Grafik arus kunjungan turis
...................................................................... 121
34 Debarkasi/embarkasi penumpang ………………………………............... 121 35 Konsep Indonesia national single window ………………………………. 123 36 Konsep ASEAN single window
………………………………………….. 123
37 Port and trade sstem INSW
…………………………………………….. 124
38 Sistem utama hirarki proses
…………………………………………….. 129
xviii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1
Daftar responden dan jabatannya …………………………………………. 150
2
Jawaban responden untuk analisis SWOT ……………………………….. 151
3
Jawaban responden untuk AHP ………………………………………….. 157
4
Hasil SWOT dan AHP ………………………………….............................. 168
5
Photo-photo Pelabuhan Tanjung Emas dan kapal aparat negara di laut
... 173
