76
4 HASIL PENELITIAN 4.1 Efektivitas dan Efisiensi Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Negara di laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas Lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya kelautan di perairan Pelabuhan Tanjung Emas dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) unsur instansi pemerintahan, (2) unsur instansi penyelenggara fasilitas pelabuhan, dan (3) unsur organisasi asosiasi dan perusahaan pengguna jasa.
Fungsi dan tugas masing-masing unsur tersebut
sebagai berikut: 1) Unsur Instansi Pemerintahan : (1) Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan`pelabuhan untuk kelancaran angkutan laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, kantor administrasi pelabuhan ditetapkan sebagai pemegang fungsi koordinasi dan wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah yang terkait dan BUMN Pelabuhan guna menjamin kelancaran tugas operasional pelabuhan serta menyelesaikan masalahmasalah yang dapat mengganggu kegiatan operasional pelabuhan. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal negara dan senjata api (2) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang Melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas lalu lintas barang melalui pelabuhan
77
dalam rangka pengamanan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal negara dan senjata api. (3) Kantor Imigrasi kelas I Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas lalu lintas orang asing melalui pelabuhan. Instansi ini juga bila diperlukan dapat dilengkapi kapal negara. (4) Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas terselenggaranya kesehatan di pelabuhan, baik di darat maupun di atas kapal guna penularan penyakit. (5) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kelas I Tanjung Emas Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan serta pengamanan terhadap tumbuhan (flora) dan satwa (fauna) langka. (6) Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan wilayah Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas hasil hutan (kayu dan non kayu) yang masuk dari luar Pulau Jawa (impor dan/atau antar area dalam wilayah Indonesia) serta yang keluar dari Pulau Jawa (ekspor dan/atau antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
78
(7) Distrik Navigasi kelas III Semarang Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang penyediaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) guna menjamin keselamatan pelayaran. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal bantu navigasi. (8) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah Dalam melaksanakan tugasnya di perairan Pelabuhan Tanjung Emas belum dilengkapi kapal pengawas ikan (9) Balai Besar Penelitian Penangkapan Ikan (BBPPI) DKP Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal survei dan kapal latih / penelitian (10) Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Tanjung Emas Menangani keamanan dan ketertiban umum di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan. Secara teknis operasional, KPPP berada dibawah wewenang dan koordinasi kantor administrator pelabuhan, namun secara administrasi berada di bawah Polresta Semarang Timur. Dalam melaksanakan tugasnya di perairan kolam Pelabuhan Tanjung Emas belum dilengkapi speed boat maupun perahu karet. (11) Direktorat Kepolisian Air Kepolisian Daerah Jawa Tengah Ditpolair adalah unsur pelaksana utama Polisi Derah (Polda) yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelematan kecelakaan di
79
wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Jateng. Dalam melaksanakan tugasnya Ditpolair menyelenggarakan fungsi : 1. Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Jateng. 2. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda Jateng. 3. Penyelenggaraan patroli, termasuk penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai. 4. Penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut/perairan. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi kapal patroli polisi. (12) Pangkalan Angkatan Laut Semarang Melaksanakan tugas pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan kapal perang (KRI) dan KAL. (13) Kejaksaan Negeri Cabang Pelabuhan Tanjung Emas Sebagai instansi yang melaksanakan penyidikan dan penuntutan kepada para pelanggar hukum di laut dan mengajukan perkara ke pengadilan. 2) Unsur Instansi Penyelenggara Fasilitas Pelabuhan (1) PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang. Melaksanakan tugas dan penyediaan jasa pelabuhan dalam rangka menunjang kelancaran arus kapal, penumpang, barang dan hewan.
80
(2) Terminal Peti Kemas Semarang. Melaksanakan tugas pemberian pelayanan jasa handling peti kemas 3) Unsur Organisasi Asosiasi dan Perusahaan Pengguna Jasa. (1) Unsur Organisasi Asosiasi, terdiri dari : •
DPC INSA Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan pelayaran nasional di Semarang yang mempunyai tugas dan misi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan ekonomi bagi anggotanya.
•
DPC Pelayaran Rakyat Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan pelayaran rakyat di Semarang yang mempunyai tugas dan misi menghimpun aspirasi dan perjuangan kepentingan ekonomi bagi anggotanya.
•
DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan bongkar muat di Semarang yang mempunyai tugas dan misi menghimpun aspirasi dan perjuangan kepentingan ekonomi bagi anggotanya.
•
GAFEKSI/INFA, yaitu organisasi yang beranggotakan para pemilik perusahaan ekpedisi muatan kapal laut (EMKL) dan freight forwarding/Jasa Pengurusan Transportasi, yang mempunyai tugas dan misi menghimpun aspirasi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya
•
DPC Khusus ORGANDA Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yaitu Dewan Pimpinan Cabang organisasi yang beranggotakan para
81
pemilik perusahaan angkutan trailer/truck yang melakukan kegiatan operasional di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan bertugas mengakomodir aspirasi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggotanya. •
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yaitu koperasi yang berusaha dan bertugas menyediakan sejumlah tenaga kerja sesuai permintaan perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dalam rangka melakukan kegiatan bongkar muat barang/peti kemas.
(2) Unsur Perusahaan Pengguna Jasa Pelabuhan terdiri dari : •
Perusahaan pelayaran.
•
Perusahaan pelayaran rakyat.
•
Perusahaan bongkar muat.
•
Perusahaan EMKL
•
Perusahaan jasa pengurusan transportasi.
•
Perusahaan angkutan trailer/truck
Pada hakekatnya penegakan hukum di laut pada masa 30 tahun terakhir ini tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, karena negara membuat UndangUndang untuk memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah. Lembaga yang mempunyai fungsi dan berwenang penegakan hukum di laut dapat dimatrikulasi pada Tabel 12.
87
Tabel 12. Aspek legal kewenangan lembaga penegak hukum di perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang INSTANSI UNDANG-UNDANG
LANAL SMG
DITPOL AIR PPNS POLDA BEA CUKAI JATENG TG EMAS
ADPEL TG EMAS
PPNS DKP JATENG
PPNS KARANTINA PPNS IMIGRASI HEWAN/TUM HUTAN KLS I SMG KLS I SMG WIL SMG
KES KLS II SMG
PPNS DIKNAS SMG
PPNS BAPELDA
PPNS PARSENI BUD SMG
PPNS PEMDA SMG
BASARNASDA TIPE B
9
10
11
12
13
14
SMG
No 1
1
2
3
4
5
6
7
8
TZMKO / 1939 PASAL 14 PEROMPAKAN & LAIN-LAIN
2
5 / 1983 ZEEI
3
31 / 2004 PERIKANAN
4
5 / 1992 BENDA CAGAR BUDAYA
5
9 / 1992 IMIGRASI
6
21 / 1992 PELAYARAN
7
5 / 1990 KSDA
8
10 / 1995 KEPABEANAN 11 / 1995 CUKAI
9
6 / 1996 PERAIRAN
10
23 / 1997 LINGKUNGAN HIDUP
11
41 / 1999 KEHUTANAN
12
16 / 1992 KARANTINA
13
32 / 2004 OTDA
14
PP No 12 / 2000
: menunjukkan dasar UU yang dipakai dalam melaksanakan tugas oleh 14 instansi 82
83
Tabel 12 tesebut menggambarkan bahwa negara dalam menyelenggarakan penegakan hukum di laut menganut sistem multi institusi dengan multi fungsi yang dalam pelaksanaannya di lapangan dapat merugikan penegakan hukum karena tidak efktif dan efisiensi di laut. •
Biaya pembangunan kapal patroli oleh masing-masing institusi menyedot anggaran belanja dan pendapatan negara.
•
Biaya operasional penegakan hukum di laut oleh multi instansi tidak efektif.
4.2 Kapasitas Teknis, Jumlah, Jenis dan Tipe Kapal Aparat Negara di Tanjung Emas Pada umumnya jenis kapal aparat keamanan di laut yang beroperasi di perairan sekitar pelabuhan laut Tanjung Emas Semarang terdiri dari kapal-kapal yang dimiliki oleh instansi Bea Cukai, KPLP, Syahbandar, Ditpolair, dan Lanal Semarang. Kapal-kapal tersebut bertugas di wilayah yang mencakup perairan di dalam kolam pelabuhan dan perairan di luar kolam pelabuhan dengan radius +/10 mil dari Pelabuhan Tanjung Emas atau lebih di dalam perairan pantai utara propinsi Jawa Tengah. Secara garis besar kapal-kapal tersebut dibedakan atas panjang kapal dan kecepatannya, antara lain jenis-jenis kapal tersebut sebagai berikut : 1) Jenis Speed Boat/perahu karet. Jenis kapal ini digunakan untuk patroli laut yang praktis kecil, ringan dan lincah, mudah dioperasikan kecepatan bervariasi 10 knot sampai dengan 20 knot. Jenis speed boat/perahu karet dimiliki dan dioperasikan oleh : KPLP
: Speed boat
3 unit
Perahu karet 2 unit Polisi Air
: Speed boat Perahu karet
6 unit 4 unit
84
Sahbandar
: Speed boat
- unit
Perahu karet
2 unit
Div.Navigasi : Speed boat
-
Perahu karet Bea Cukai
2 unit
: Speed boat
3 unit
Perahu karet Lanal
2 unit
: Speed boat
2 unit
Perahu karet Basarnasda
unit
4 unit
: Speed boat
1 unit
2) Jenis Kapal Tunda (Tug Boat). Kapal jenis tunda digunakan untuk menunda kapal, yaitu mendorong, menarik, menuntun kapal besar yang bermanuver di perairan sempit atau kapal besar yang akan masuk kolam dan bersandar di dermaga pelabuhan. Jenis kapal tunda yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT.Pelindo Tanjung Emas adalah : Kapal tunda besar/samudera 1 unit Kapal tunda sedang
3 unit
Kapal tunda kecil/pilot
1 unit
3) Jenis Kapal Bantuan Alat Navigasi (KN) Kapal bantuan alat navigasi digunakan untuk memelihara merawat dan memasang alat navigasi yang berada atau dipasang di laut perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas yang dimiliki dan dioperasikan oleh divisi navigasi adalah sebanyak 2 unit. 4) Jenis Kapal Patroli Kelas K-12 M kecepatan 10 sampai dengan 16 knot. Kapal jenis ini berukuran lebih besar dari speed boat dimiliki dan dioperasikan oleh :
85
KPLP
:
- unit
Polisi Air
:
2 unit
Bea Cukai
:
- unit
Lanal
:
2 unit
5) Jenis Kapal Patroli K-28 M kecepatan 16 sampai dengan 20 knot. Kapal ini berukuran panjang 28 meter, yang dimiliki dan dioperasikan oleh : KPLP
1 unit
Polisi Air
2 unit
Lanal
2 unit
6) Jenis Kapal Patroli K-36 M kecepatan 20 sampai dengan 28 knot. Kapal jenis ini dimiliki oleh instansi aparat pusat di Jakarta,tidak dioperasikan dan dimiliki oleh instansi aparat negara di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas, namun secara rutin melakukan patroli di perairan laut Jawa dan sewaktu-waktu singgah dan berlabuh di Tanjung Emas, ada 1 (satu) unit K-36 M yang diperbantukan di Ditpolair. 7) Jenis Kapal Patroli K-57 M kecepatan 28 sampai dengan 30 knot. Kapal jenis ini dimiliki oleh instansi aparat pusat di Jakarta dan Surabaya tidak dioperasikan dan dimiliki oleh instansi aparat negara di perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas, namun secara rutin melakukan patroli di perairan Laut Jawa dan sewaktu-waktu singgah dan berlabuh di Tanjung Emas 4.2.1 Spesifikasi teknis jenis Speed Boat sebagai berikut : 1) Ukuran Utama Kapal Panjang : 8 – 12 M Lebar
:2–3M
Draft
: 0,5 – 0,75 M
Kecepatan
: 18 – 24 Knot
86
2) Jangkauan (range) dan endurance : 150 – 200 NM dengan waktu tempuh 6 - 10 Jam Bangunan kapal
: dibuat dari fibre glass
Permesinan kapal : mesin tempel 2 x 40 HP Galangan kapal
: dibangun oleh Fasharkan TNI AL, bahan kontruksi utama fibreglass
General arrangement disajikan pada Gambar 12. 4.2.2 Spesifikasi teknis Perahu Karet Ukuran panjang = 3 – 5 meter, lebar = 2 – 3 meter, tebal = 50 cm – 80 cm. Perahu dibuat dari karet digelembungkan dengan cara diisi udara. Kapasitas penumpang : 4 – 8 orang, kecepatan : 20 – 30 knot menggunakan mesin tempel (out board) : 2 x 40 PK. 4.2.3 Spesifikasi teknis jenis Kapal Tunda (Tug Boat) sebagai berikut : 1) Ukuran utama kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Panjang garis air (LPP) Lebar Tinggi Syarat Tenaga mesin Kecepatan Jangkauan (ring) Lama berlayar (endurance) Akomodasi
37.60 32.90 10.00 4.50 3.50 2x2100 16 250-300 2 x 24 jam 12
Meter Meter Meter Meter Meter HP Knot NM Hari Orang
2) Bangunan kapal : dibuat dari baja 3) Galangan kapal : dibangun di PT. Jasa Marina Indah bahan kontruksi utama baja 4) General arrangement disajikan pada Gambar 13.
92
87
Gambar 12. General arrangement speed boat
93
88
Gambar 13. General arrangement tug boat
89
4.2.4 Spesifikasi teknis jenis Kapal Bantuan Alat Navigasi (KN) sebagai berikut: 1) Ukuran utama kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Panjang garis air (LPP) Lebar Tinggi Syarat (penuh maksimum) Tenaga mesin Kecepatan Jangkauan (ring) Lama berlayar (endurance) Akomodasi
48.28 45.36 9.50 3.70 3.00 2 x 1100 10-14 1200 3 x 24 jam 16
Meter Meter Meter Meter Meter HP Knot NM Hari Orang
2) Bangunan kapal : dibuat dari Baja 3) Galangan kapal : dibangun di PT. Jasa Marina Indah bahan kontruksi utama baja 4) General arrangement disajikan pada Gambar 14 4.2.5 Spesifikasi teknis jenis Kapal Patroli Kelas K-12 M sebagai berikut : 1) Ukuran utama kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Length mld Panjang garis air (LPP) Length scantings Lebar (OA) Lebar (MLD) Tinggi Syarat Displacement Tenaga mesin Kecepatan Jangkauan (range) Lama berlayar (endurance)
15.80 15.20 12.89 12.50 (0,97x12,89) 4.75 4.55 1.85 0.80 20.00 2 x 300 12-20 300 – 400 2 x 24 jam
Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Ton HP Knot NM Hari
2) Bangunan kapal : dibuat dari fibreglass 3) Galangan kapal : dibangun di Fasharkan TNI AL, bahan kontruksi utama fibreglass 4) General arrangement disajikan pada Gambar 15 dan 16
97
90
Gambar 14. General arrangement Kapal Bantu Navigasi
98
91
Gambar 15. General arrangement Kapal Patroli K-12 M
99
92
Gambar 16. General arrangement Kapal Patroli K-12 M
93
4.2.6 Spesifikasi teknis jenis Kapal Patroli K-28 M sebagai berikut: 1) Ukuran Utama Kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Lebar Tinggi Sarat Berat kotor Berat bersih Displacement Tenaga Mesin Kecepatan maksimum Kecepatan jelajah Kecepatan ekonomi Jangkauan (range) Lama berlayar (endurance)
28.76 5.40 2.70 1.20 52 34.5 52 2x1200 25 17 13 1600 3 x 24 jam
Meter Meter Meter Meter Ton Ton Ton HP Knot Knot Knot NM Hari
2) Bangunan Kapal Gambar rencana umum (general arrangement) adalah tipe kapal patroli dengan fungsinya maka tata letak ruangan dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, kenyamanan, mobilitas, pemeliharaan serta distribusi berat sesuai dengan ketentuan laik laut. 2a) Lambung (Hull) Kearah memanjang, 6 buah sekat kedap air yang dipasang secara terus menerus yang menempel pada lambung kapal membagi kapal menjadi 7 kompartemen sebagai berikut : •
Kompartemen ceruk belakang (after peak)
•
Kompartemen tangki air tawar
•
Kompartemen akomodasi 2
•
Kompartemen akomodasi 1
•
Kompartemen ruang tahanan
•
Kompartemen ceruk depan (fore peak)
94
2b) Geladak dan Bangunan Atas Geladak dan bangunan atas terdiri dari ruang terbuka dan ruang tertutup sebagai berikut : •
Geladak sekoci
•
Geladak buritan
•
Akomodasi geladak utama
•
Anjungan utama
•
Geladak haluan
•
Geladak anjungan darurat/flybridge
3) Sistem Senjata Senjata otomatis kaliber 12.7 mm 4) Galangan Kapal : dibangun di PT. PAL bahan kontruksi utama baja Galangan Kapal : dibangun oleh Fasharkan TNI AL bahan kontruksi utama fibreglass 5) General Arrangement disajikan pada Gambar 17.
101
95
Gambar 17. General arrangement Kapal Patroli K-28 M
96
4.2.7 Spesifikasi teknis jenis Kapal Patroli K-36 M sebagai berikut : 1) Ukuran Utama Kapal : Panjang keseluruhan (LOA) Panjang garis air (LWL) Lebar max Lebar waterline Tinggi tengah kapal (DMLD) Sarat air (design) Tangki bahan bakar Tangki air tawar Crew (ABK) Displacement Mesin Utama Kecepatan maksimum Kecepatan jelajah Kecepatan ekonomis
36.00 31.8 7.0 5.778 3.35 1.3 30 6.5 20 90 3 x 1100 31 18 12
Meter Meter Meter Meter Meter Meter Ton Ton Orang Ton HP Knot Knot Knot
2) Jangkauan (range) dan endurance Jarak jangkauan (range) dengan kapasitas tangki bahan bakar 30 ton (konsumsi) 27 ton + cadangan 3 ton) dengan kecepatan max 31 knot memiliki jangkauan 2100 nm dan endurance 3 hari, kecepatan jelajah 28 knot memiliki jangkauan 3500 nm dengan endurance 8 hari. 3) Permesinan Kapal digerakkan oleh 3 unit mesin penggerak utama, marine engine diesel yang bekerja secara terus menerus. Untuk menghasilkan gaya dorong, masing-masing mesin penggerak dilengkapi dengan reduction gear, dan sistem propulsi yang dikendalikan dengan sistem remote kontrol. Data mesin pokok sebagai berikut : •
No. of Engine
: 3 unit Marine diesel engine
•
Merk dan Type
: MAN D2842LE 410
•
Rating
: Medium duty
•
Power
: 1100 BHP
•
RPM
: 2100
97
•
Starting
: Electric motor 24 V DC
•
No. of Gear
: 3 unit
•
Merk dan Type
: ZF 195/ Twindisc
Sistem propulsi terdiri dari poros dan propeller, dimana 3 buah poros (shaft) dihubungkan dengan mesin pokok melalui gear box. Poros terbuat dari bahan stainless steel 316 L dengan panjang dan diameter sesuai ketentuan. Poros bagian luar masing-masing disangga oleh bracket terbuat dari bahan low carbon steel yang diikat ke badan dengan mempergunakan mur baut. Tiga buah propeller terbuat dari manganesse bronze dengan jumlah 4 daun dan diameter sesuai perhitungan kecepatan kapal. 4) Sistem Komunikasi (1) Komunikasi Eksternal : Transceiver HF-SSB ICOM IC-M700 PRO • Frekwensi range 1.6 – 30 MHz • Emission model USB, LSB, CW • Power output 150 P.E.P Antena coupler and whip antena RX HF SSB ICOM IC-R 75 TRX VHF/FM Marine Band base JRC-JHS 32 A TRX VHF/FM Marine Band HT ICOM M-15 TRX VHF/FM TRX VHF/AMGTA ICOM A 200 Mesin Ketik Komunikasi (Royal/express) Radio Solar Emergency ICOM IC GM 1500
2
Set
1 1 4 1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
(2) Komunikasi Internal : Jaringan intercom yang terdiri dari 12 saluran Jaringan Siaran Kapal (general announcing) Komunikasi antara anjungan dengan geladak senjata di haluan dan buritan
1 1
Set Set
3
Buah
98
5) Sistem Senjata Untuk keperluan operasi dipasang sebuah senjata kaliber 20 mm di geladak haluan, sebuah senjata kaliber 12,7 mm di geladak buritan, dan dirancang sesuai dengan kekuatan hentakan/shock senjata dengan catatan peralatan tersebut tidak mempengaruhi dan terpengaruh terhadap mesin/peralatan lain. (1) Senjata Kaliber 12,7 milimeter : Kaliber Saluran/galangan Velocity Jarak tembak efektif Rate of fire Isi kotak peluru Panjang senjata lengkap Berat mounting single (buatan Inggris) Berat mounting double (buatan Rusia)
12,7 mm 8 860 m/det 200 m horisontal, 1000 m vertical 540 – 600 butir/menit 500 butir – double mounting 100 butir – single mounting 158.5 cm 60 kg 200 kg
(2) Senjata Kaliber 20 milimeter : Kaliber Barrel length Over all length Weight Portability Bolt Trigger pull Operation range Sighting Recoil management Barrel Feed system Projectile weight Velocity Muzzle energy Amunition type
20 mm 1000 mm 1795 mm 26 kg 2 man pack Manual bolt, 6 locking lugs Adjustabel two stage 1300 m Long eye relief 250 mm High effisiency muzzle brake Detachable with unique 1accuracy nut 3 round box magazine with fuse protection 112 gram 720 m/s 28.500 J PRAC, PRACT, HEI, HEIR, SAPHEI
6) Galangan kapal : dibangun di Fasharkan TNI AL bahan kontruksi utama fibreglass 7) General arrangement disajikan pada Gambar 18 dan 19.
106
99
Gambar 18. General arrangement Kapal Patroli K-36 M
107
100
Gambar 19. General arrangement Kapal Patroli K-36 M
101
4.2.8 Spesifikasi teknis Kapal Patroli jenis K-57 M sebagai berikut: 1) Ukuran utama kapal : Panjang (LOA) Lebar Tinggi Sarat Berat kotor Berat bersih Displacement Tenaga mesin Kecepatan maksimum Kecepatan jelajah Kecepatan ekonomi Jangkauan (range) Lama berlayar (endurance) Jumlah personil (ABK)
58.10 7.62 4.75 2.95 445 2x3,025 30 27 17 6000 7 x 24 jam 42
Meter Meter Meter Meter Ton Ton Ton HP Knot Knot Knot NM Hari Orang
2) Combat Management System: Double Multi Function Operation Consule • • •
Electronic warfare : ESM compact sistem Identification sistem : IFF Interrogator, IFF Transponder Director Tactical Sensor : Surveillance Radar, Tracking Radar, Electric Optical
3) Persenjataan • • •
Meriam otomatis 57 mm Meriam otomatis 40 mm Senjata manual 2 x 20 mm
4) Propulsion : Main Engine 2 x 3025 HP, V form, Diesel Propeller 2x Fixed Pitch, 4 blades 5) Electrical Power : Main Generator 3 x 210 KVA-AC 440V/60 Hz/3ph Converter 2 x 18 KVA- 120 V/60 Mz/3ph 6) Communication : Integrated Internal and External Communication Management Sistem 7) Navigation : Radar, main and backup gyro compass, magnetic compass 8) Galangan kapal : dibangun di PT. PAL bahan kontruksi utama baja 9) General arrangement disajikan pada Gambar 20.
109
102
Gambar 20. General arrangement Kapal Patroli K-57 M
103
Dari hasil penelitian di Pelabuhan Tanjung Emas, kapal aparat negara di laut antara lain seperti pada Tabel 13 di bawah ini. Tabel 13. Jenis/tipe kapal aparat negara di laut No Digunakan untuk/oleh keperluan Jenis/tipe Jumlah/unit Kendala penggunaan 1 TNI-AL/Lanal Semarang Kapal Patroli K-28 2 Biaya harkan terbatas, wilayah patroli Kapal Patroli K-12 2 bersama 3 intansi lain tidak efektif Speed boat 2 Perahu karet 4 2 Ditpolair Jateng Kapal Patroli K-28 2 Biaya harkan terbatas, wilayah patroli Kapal Patroli K-12 1 bersama 3 intansi lain tidak efektif Speed boat 6 Perahu karet 4 3 KPLP Adpel Tanjung Emas Kapal Patroli K-28 2 Tumpang tindih dengan 3 instansi Speed boat 3 lainnya Perahu karet 2 4 KP3 Tanjung Emas nihil Nihil Seharusnya dilengkapi perahu karet 5 Bea Cukai Tanjung Emas Speed boat 3 Terbatas pada kepabeanan/sektoral 6 BASARNASDA Speed boat 1 Kemampuan minim 7 BBPPI DKP Tanjung Emas Kapal survei 4 Tidak dilengkapi kapal patroli perikanan pengawas ikan 8 PT. Pelindo III Cab.Tanjung Emas Tug boat 5 Sarana usaha komersil /BUMN
4.3 Strategi Pengembangan Fungsi Kapal dan Tugas Aparat Penegakan Hukum dan SAR di Laut Perairan Pelabuhan Tanjung Emas 4.3.1 Isu-isu kritis di perairan Pelabuhan Tanjung Emas 1)
Penyelundupan dan Perampokan Situasi pangamanan di area Pelabuhan Tanjung Emas masih sangat kurang, tidak ada pemeriksaan intensif baik kepada setiap kendaraan maupun orang yang keluar masuk area pelabuhan, diberlakukannya ISPS code belum merubah tingkat pengamanan di Pelabuhan Tanjung Emas, akses keluar masuk orang maupun kendaraan masih sangat leluasa tanpa adanya pemeriksaan menggunakan metal detektor, setiap motor, mobil pribadi maupun sepeda dibiarkan masuk begitu saja, hal ini akan menyebabkan timbulnya kerawanan-kerawanan terhadap penyelundupan, perampokan dan tindak kriminal lain di area Pelabuhan Tanjung Emas.
104
2)
Operasional kapal ikan tanpa ijin Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh kapal-kapal instansi yang berwenang menegakkan kedaulatan di laut menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap opersional kapal-kapal penangkap ikan sehingga banyak kapal-kapal ikan yang beroperasi tanpa disertai dokumen perijinan dan pelaksanaan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan.
3)
Pencemaran lingkungan Tingginya kegiatan industri dan perumahan di sekitar pesisir Tanjung Emas menyebabkan tingginya resiko pencemaran lingkungan laut yang akan merusak keseimbangan ekosistem perairan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat daya dukung lingkungan. Banyak pelaku industri yang langsung membuang hasil buangan ke aliran sungai tanpa adanya instalasi pengolahan limbah.
4)
Kecelakaan laut Kurangnya pengawasan terhadap kapal-kapal ikan tradisional yang bebas berlalu-lalang di area pelabuhan menimbulkan kerawanan kecelakaan dan mengganggu arus lalu-lintas keluar masuk kapal ke pelabuhan, banyaknya para pemancing liar di area break water yang tidak mengetahui iklim dan cuaca yang sering diterjang ombak.
5)
Pendangkalan pelabuhan Reklamasi pantai di sekitar pelabuhan menyebabkan tingginya tingkat pendangkalan di area pelabuhan, sedimen hasil reklamasi yang
105
tidak tercover terangkut oleh arus dan gelombang yang menuju kearah pelabuhan, sehingga pelabuhan mudah terjadi pendangkalan. 6)
Perusakan hutan bakau Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pantai dan kurangnya kesadaran masyarakat pantai dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir, sehingga terjadi pengrusakan hutan mangrove yang merupakan daya dukung lingkungan untuk pelestarian hasil perikanan, yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan.
7)
Reklamasi Tingginya
kenaikkan
jumlah
penduduk
kota
Semarang
meningkatkan jumlah kebutuhan akan rumah tempat tinggal dan area untuk perekonomian sehingga menimbulkan adanya kebutuhan untuk memperluas daratan dengan mereklamasi laut di daerah Genuk, Semarang Barat dan Semarang Timur. 8)
Benturan kepentingan antar instansi pelaksana keamanan di laut Sebagaimana UU yang berlaku, sejumlah instansi mempunyai kewenangan menegakkan hukum di laut, diantaranya TNI AL, Kepolisian, Bea Cukai, KPLP, DKP, Dephut, Depkes, Imigrasi dan Sahbandar. Keberadaan instansi penegak hukum di laut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di laut, namun dengan jumlah instansi yang cukup banyak dan adanya peraturan yang tumpang tindih yang masih membutuhkan penjelasan tentang tatanan kewenangan penegakan hukum di laut yang saling bersinergi akan menghambat
106
kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan ekonomi kelautan. 9)
Penyalahgunaan dan manipulasi dokumen kapal Sering ditemukan pemalsuan-pemalsuan dokumen barang yang keluar masuk pelabuhan, diantaranya tidak sesuainya jumlah muatan dengan surat angkut muat, tidak sesuainya antara barang yang diangkut dengan dokumen muatan, dipakainya satu dokumen untuk mengangkut barang
berkali-kali,
sehingga
perlu
ditingkatkan
pelaksanaan
pengawasan dan penegakan hukum dilaut oleh aparat yang tepat. 10) Imigran gelap Masih terbukanya arus keluar masuk pelabuhan tanpa adanya pemeriksaan terhadap orang-orang yang melewati penjagaan pelabuhan, menyebabkan
Pelabuhan
Tanjung
Emas
masih
rawan
terjadi
penyelundupan tenaga kerja ataupun imigran gelap. 11) Perompakan Dalam rangka meningkatkan keamanan dan penjagaan wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas perlu ditingkatkan baik dalam jumlah ataupun kualitas dari kapal-kapal instansi yang terkait. 12) Perselisihan buruh dengan menajemen perusahaan. 13) Aksi demonstrasi, pemboikotan dan pemogokan. 14) Birokrasi panjang dalam pengurusan perijinan dan pungutan liar. Menurut Darmawan (2005), penegakan hukum di wilayah laut terutama di ZEE masih mengandalkan satuan-satuan tugas dari TNI AL dibantu oleh kepolisian (Satpolairud) dan PPNS. Kesulitan dalam upaya penegakan hukum di
107
laut adalah keberadaan sarana prasarana terutama kapal-kapal patroli yang memadai. 4.3.2 Tugas KPLP di perairan Pelabuhan Tanjung Emas KPLP di lingkungan perairan dan Pelabuhan Tanjung Emas berada di bawah pengendalian administrator Pelabuhan Tanjung Emas. Struktur Organisasi KPLP Pelabuhan Tanjung Emas pada Gambar 21. KPLP sebagai sub organisasi Adpel Tanjung Emas mengemban fungsi dan tugas sebagai berikut : 1) Penegakan hukum di wilayah pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas 2) Melaksanakan perlindungan lingkungan laut dari kegiatan pelayaran 3) Menciptakan pelayaran di perairan Pelabuhan Tanjung Emas yang tertib, selamat, aman dan lancar 4) Menjamin tertib lalu lintas pelayaran kapal-kapal termasuk kapal asing di perairan Pelabuhan Tanjung Emas 5) Memberikan bantuan terhadap musibah dan kecelakaan pelayaran secara optimal Dalam pelaksanaan tugasnya KPLP terlihat tumpang tindih dengan tugas Direktorat Polisi Air, Pangkalan TNI AL (LANAL Semarang) dan KP3, dengan banyaknya kapal aparat negara dari empat instansi tersebut berlalu lalang di kolam perairan pelabuhan atau berada di area pelabuhan perdagangan internasional memberikan penilaian pengguna pelabuhan siapa sebenarnya petugas aparat negara yang berwenang menindak di laut perairan pelabuhan. KPLP Tanjung Emas merupakan sub organisasi Administrator Pelabuhan Tanjung Emas, Struktur Organisasi KPLP disajikan pada Gambar 21.
115
KEPALA KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG EMAS
KABAG TATA USAHA
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
KASI KESYAHBANDARAN
KABID KPLP
KABID LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
KASUBAG UMUM DAN TATA USAHA
KASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
KABID KELAIKLAUTAN KAPAL
KASI KESELAMATAN KAPAL
KASI PENYELAMATAN
KASI LALU LINTAS LAUT DAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
KASI STATUS HUKUM KAPAL
KASI PENGAWASAN FASILITAS DAN PELAYANAN PELABUHAN
KAPAL-KAPAL KPLP Sumber: Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2006
108
Gambar 21. Struktur organisasi adminsitrasi PelabuhanTanjung Emas Semarang
109
4.3.3 Penerapan ISPS code di peraiaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Menurut IMO perusahaan pelayaran mempunyai kewajiban untuk menyiapkan sertifikat keamanan dari badan khusus yang ditunjuk pemerintah. Perusahaan
pelayaran
juga
harus
segera
menetapkan
pejabat
yang
bertanggungjawab soal keamanan di perusahaan (CSO), membuat rencana pengamanan kapal (SSP), melakukan pengkajian (SSA) dan selanjutnya menunjuk seorang perwira yang bertanggungjawab atas keamanan di atas kapal (SSO). Menurut Djemat (2005), kapal harus mendapatkan sertifikat keamanan internasional (ISSC) dari IMO dan harus dilengkapi dengan sistem identifikasi otomatis (AIS) serta sistem sinyal pengamanan (SSAS). AIS merupakan peralatan modern di kapal yang bekerja saat kapal dalam keadaan bahaya tertentu akan terhubung dengan sentral stasiun pemancar yang ada di pelabuhan internasional, sehingga aparat keamanan segera datang memberi bantuan. Administrator pelabuhan sebagai koordiantor komite keamanan pelabuhan telah menyusun prosedur dan sistem keamanan pelabuhan sesuai ketentuan ISPS code dengan kegiatan dan tindakan sebagai berikut : 1)
Melakukan
kegiatan
pengumpulan,
pengolahan
dan
menganalisis
informasi-informasi yang berkaitan dengan gangguan dan ancaman keamanan pelabuhan secara dini 2)
Dari berbagai sumberinformasi yang layak dan terpercaya keakuratannya menetapkan level keamanan dan melakukan tindakan secara cepat dan tepat
3)
Melakukan pengawasan dan pengamanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKP) ekstra ketat meliputi :
110
(1) Area perairan sepanjang alur pelayaran yang bermula dari buoy 1 hingga buoy 7 yang memungkinkan terjaminnya kondisi keamanan antara alur ambang luar pelayaran dengan dermaga yang akan disandari kapal dan sebaliknya. (2) Area dermaga peti kemas (3) Area dermaga samudera (4) Area dermaga nusantara (5) Area Pertamina (6) Area PT. Indonesia Power (7) Area kayu lapis Indonesia (KLI) (8) Area dermaga Sriboga Ratu Raya (9) Area terminal penumpang (10) Area container yard (CY) freight station (11) Pintu utama keluar masuk kendaraan angkutan kontainer dengan area terminal peti kemas (12) Pintu keluar masuk kendaraan dan orang. Struktur organisasi ISPS code di perairan Pelabuhan Tanjung Emas sesuai pada Gambar 22.
111
MARINE & PORT SECURITY COMITTEE PELINDO III
ADPEL
BEA CUKAI
PORT MASTER ADPEL (KOORDINATOR)
INSA POLRES KPPP KARANTINA
KES PEL
DIR POLAIRUD TNI AL IMIGRASI
PORT SECURITY OFFICER ADPEL ORGANISASI KEAMANAN BERWENANG
DEPUTY PORT SECURITY OFFICER
SECRETARY / ADMINSITRASI
DIKLAT
PORT FACILITY SECURITY
SHIP SECURITY OFFICER
AREA 1
AREA 2
AREA 3
PERLENGKAPAN
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11
Sumber: Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2006
Gambar 22. Struktur organisassi ISPS code di perairan Pelabuhan Tanjung Emas
4.3.4 Ditpolair Polda Jateng Direktorat Polisi Air Polda Jateng adalah instansi Polri yang bertanggung jawab menjaga keamanan perairan provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah pengendalian Kapolda Jawa Tengah. Instansi ini wilayahnya meliputi seluruh perairan di Jawa Tengah tetapi juga dapat menindak kapal niaga yang berada di perairan pelabuhan Tanjung Emas, terlihat adanya kapal TNI AL, kapal Bea Cukai dan kapal KPLP juga bertugas dan mempunyai wilayah penugasan yang sama. Walaupun berkoordinasi di lapangan, namun pelaksanaannya dapat tumpang tindih dan conflict of interest. Struktur organisasi Ditpolair Jateng seperti pada Gambar 23.
AREA 12
112
DIR POL AIR POLDA JATENG AKBP Drs. SUKADJI, MM
BINSATKER AIPTU INA YUDHARTA
KA TAUD AIPTU SUMARDAN
KANIT PROVOS BRIGADIR MARYONO
KA SUBAG RENIM AKP DWI IRIANTO
BA SUBSI PERS AIPTU AGUNG TS
BA SUBSI LOG BRIPKA SUMARNO
BA SUBSI KOMPLEK BRIPDA SARWONO
KA SUBSIT BIN OPS KOMPOL DODY RIYADI S
KASI DUKMIN OPS AKP EDY S
KASI RENDAL OPS AKP TRI SUDAGDO
KASI BIN GAKKUM IPDA SLAMET
KA SUBDIT FASHARKAN KOMPOL F.DWIYANTO
KASI PAS
KASI HARKAN
KAPAL
DAN KAPAL
DAN SEKOCI
KASAT POL AIR RES
Sumber: Ditpolair Polda Jateng, 2006
Gambar 23. Struktur organisasi Dirpolair POLDA Jateng
4.3.5 Pelaksanaan kegiatan SAR Tugas-tugas SAR di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas dikelola oleh BASARDA tipe B Provinsi Jateng dan DIY, yang mempunyai tugas dan fungsi kemanusiaan dalam menangani musibah dan kecelakaan pelayaran di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Kapal-kapal BASARNAS tersebut tidak bertugas penegakan hukum di laut tetapi selalu stand by bila ada kecelakaan laut atau musibah untuk penyelamatan. Melihat jumlah kapal yang dimilki hanya
DAN SAR
113
satu unit sejenis speed boat maka kapal tersebut sangat terbatas kemampuannya. Sedangkan kapal aparat negara yang lain juga mendapat tugas SAR dan dilrengkapi degan pelaratan SAR. Pelaksanaan kegiatan SAR masih membutuhkan sarana prasaran yang memadai. Susunan organisasi SAR Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut disajikan pada Gambar 24. KANTOR SAR NASIONAL TIPE B (Prov. Jateng dan DIY)
PETUGAS TU
KASUBSI OPERASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LPND : Lembaga Pemerintah Non Departemen SAR Unit Darat
SAR Unit Laut
SAR Unit Udara
Sumber: Badan SAR Nasional, 2006
Gambar 24. Struktur organisasi BASARNAS Tipe B Provinsi Jateng dan DIY 4.3.6 Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA) Dalam rangka kelancaran kegiatan pelayanan dan barang, Pelabuhan Tanjung Emas telah menerapkan PPSA sesuai dengan instruksi Menhub No. IM 6/AL 3014/Phb-96 tentang pelaksanaan sistem satu atap pelayanan kapal dan bongkar muat barang. PPSA (pusat pelayanan satu atap) adalah perangkat kerja pelabuhan yang bertugas memadukan rencana dan menetapkan penggunaan dermaga untuk sandar kapal, penggunaan untuk lapangan atau gudang penumpukan serta delivery
114
/receiving barang-barang dengan melibatkan perusahaan pelayaran, EMKL dan perusahaan bongkar muat. Dalam tugasnya PPSA dibantu oleh supervisi operasi (SO) yang bertugas melakukan supervisi kegiatan operasi bongkar muat, penumpukan barang di gudang/lapangan dan kegiatan receiving delivery. Pelayanan satu atap tersebut dapat dijelaskan dalam Gambar 25, 26 dan Gambar 27 berikut ini : PROSEDUR PELAYANAN JASA KAPAL
Explorer.exe
Meeting di PPSA untuk menetapkan : - kedatangan - tambatan - jam pemanduan/penundaan - lama tambat
Entry Komputer Permohonan
Permohonan/pendaftaran kapal min 24 jam sebelum kedatangan
Agen Pelayaran
Penagihan
Explorer.exe Entry
Komputer Penetapan
Realisasi Kegiatan
Explorer.exe
Entry Komputer Realisasi
Verifikasi & Kirim ke keuangan
Stimon.exe Cetak Nota rampung
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2005
Gambar 25. Prosedur pelayanan jasa kapal PROSEDUR PELAYANAN PEMANDUAN
Pandu naik ke kapal dan Melaksanakan pemanduan & penundaan kapal sampai bertambat Di dermaga yang telah ditetapkan
Kegiatan B/M Di dermaga
Setelah selesai, kembali Menghubungi RO untuk Pemanduan & Penundaan keluar
RO memberitahu Pandu & kapal tunda untuk menjemput
Menghubungi RO di Stasiun Pandu
Kapal akan masuk Kolam pelabuhan
Pandu naik ke kapal dan Melaksanakan Pemanduan dan penundaan Kapal keluar
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2005
Gambar 26. Prosedur pelayanan pemanduan
Kapal Keluar
115
PROSEDUR PELAYANAN JASA BARANG PERSYARATAN DOKUMEN • Surat perjalanan PBM • Cargo manifest • Bill of lading (B/L) • Bay plan bongkar muat
PBM Mengajukan 1A/PPKB
Explorer.exe Entry Komputer DPSSP
PBM Membayar DPSSP
FLOWCHART Penagihan
KET : 1. PPKB : Permohonan Pelayanan Kapal dan Barang 2. DPSSP : Daftar Perhitungan Sementara Sewa Penumpukan 3. BPRP : Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan
Stimon.exe
Cetak nota Rampung
Verifikasi & Kirim ke keuangan
Explorer.exe
Entry Komputer BPRP
Kegiatan Bongkar Muat
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2005
Gambar 27. Prosedur pelayanan jasa
Prosedur pelayanan satu atap ini masih dilakukan dengan manual dari satu meja ke meja yang lain yang sarat dengan birokrasi panjang dan membutuhkan waktu lima sampai dengan tujuh hari prosedur tersebut harus memenuhi dokumen pelayaran kapal sebagai berikut : 1) Kapal Nasional Pemberitahuan rencana kedatangan kapal (clearance in) yang diendorge oleh administrator pelabuhan (1) Surat penunjukkan keagenan (untuk kapal berstatus keagenan) (2) Copy rencana pola trayek (RPT) (3) Master cable (4) Cargo manifest (5) Surat spesifikasi kapal (ship particular) (6) Surat status pelayaran (7) Copy surat ukur kapal (untuk kapal yang baru pertama kali datang/ada perubahan ukuran)
116
2) Kapal Asing (1) Pemberitahuan rencana kedatangan kapal (clearance in) yang diendorge oleh administrator pelabuhan (2) Pemberitahuan keagenan kapal asing/PKKA (untuk kapal berstatus keagenan) (3) Pemberitahuan pengoperasian kapal asing/PKKA (untuk kapal yg dioperasikan di wilayah perairan Indonesia (4) Fotocopy international ship security certificate (ISSC) untuk kapal yg tiba dari luar negeri (5) Master cable (6) Cargo manifest (7) Surat spesifikasi kapal (ship particular) (8) Shipping order (9) Copy surat ukur kapal (untuk kapal yang baru pertama kali datang/ada perubahan ukuran Prosedur yang panjang di Pelabuhan Tanjung Emas akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan teknologi informasi e-PortNet dan e-TradeNet.
4.3.7 Kegiatan jasa kepelabuhan di Tanjung Emas 1) Arus barang bongkar muat dalam negeri PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III cabang Tanjung Emas dalam 5 tahun terakhir (2003-2007) mengalami peningkatan sedangkan arus barang ekspor impor dalam 3 tahun terakhir (2005-2007) juga mengalami peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 14, Gambar 28 dan Gambar 29.
117
Tabel 14. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang URAIAN
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
ARUS BARANG A. LUAR NEGERI 1. Import
M3
617,657
618,365
463,599
471,613
547,109
2. Export
3
187,904
197,541
265,914
210,417
215,225
805,561
815,906
729,513
682,030
762,334
M3
2,310,951
2,180,884
2,297,266
2,954,004
2,942,214
T/L
2,365,400
2,533,600
2,650,757
2,506,003
2,250,360
M
Jumlah Luar Negeri B. DALAM NEGERI 1. Bongkar
3
2. Muat
M
Jumlah Dalam Negeri
217,644
357,013
417,982
422,239
359,013
4,893,995
5,071,497
5,366,005
5,882,246
5,551,587
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
617,657
700,000
618,365
600,000
463,599
547,109
471,613
500,000
IMPORT
400,000 300,000
187,904
197,541
EXPORT
265,914
210,417
215,225
200,000 100,000 2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 28. Perkembangan arus barang ekspor/impor di Pelabuhan Tanjung Emas
2,954,004 2,365,400 2,533,600 2,650,757 2,310,951 2,297,266 2,500,000 2,180,884 3,000,000
2,942,214
2,506,003 2,250,360 BONGKAR
2,000,000
BBM
1,500,000
MUAT
1,000,000 500,000 -
357,013
417,982
422,239
359,013
217,644
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 29. Arus barang bongkar muat
118
2) Pelabuhan Tanjung Emas yang terletak di tengah pantai utara Pulau Jawa merupakan pelabuhan yang akan berkembang pesat mengikuti gerak pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan semakin padatnya antrian kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi pilihan alternatif untuk bongkar muat barang yang akan didistribusikan di pedalaman Pulau Jawa. Khususnya untuk pengiriman barang di daerah yang terletak di sekitar perbatasan Jawa Tengah bagian barat dan bagian timur. Arus kapal di Pelabuhan Tanjung Emas di sajikan pada Tabel 15, Gambar 30 dan Gambar 31. Tabel 15. Arus kapal di Pelabuhan Tanjung Emas URAIAN
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
ARUS KAPAL A.LUAR NEGERI 1.Reguler 2.Non Reguler
UNIT
641
599
583
517
491
GT
8,095,098
7,026,091
6,906,959
6,085,913
6,617,235
UNIT
135
129
220
405
422
GT
1,622,900
1,449,974
2,627,654
4,713,943
4,880,731
JML LUAR NEGERI
776
728
803
922
913
9,717,998
8,476,065
9,534,613
10,799,856
11,497,966
B.DALAM NEGERI 1. Kapal Niaga
2. Kapal Bukan Niaga
UNIT
3,951
3,818
3,525
3,216
3,110
GT
8,964,537
8,552,181
7,629,606
6,345,754
6,149,066
UNIT
234
351
60
63
39
GT
410,412
571,100
89,763
67,419
39,512
4,185 9,374,949
4,169 9,123,281
3,585 7,719,369
3,279 6,413,173
3,149 6,188,578
JML DALAM NEGERI
JUMLAH
UNIT
4,961
4,897
4,388
4,201
4,062
GT
19,092,947
17,599,346
17,253,982
17,213,029
17,686,544
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
119
4,961
4,897 4,388
5,000
4,201
4,062
4,000 UNIT
3,000 2,000 1,000 -
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 30. Jumlah kapal pengangkut di Pelabuhan Tanjung Emas
19,500,000 19,092,947 19,000,000 GT
18,500,000 17,599,346
18,000,000
17,686,544 17,253,982
17,500,000
17,213,029
17,000,000 16,500,000 16,000,000 2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 31. Arus kapal dalam GT 3) Arus peti kemas melalui Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) di Pelabuhan Tanjung Emas pada 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007) mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disajikan pada Tabel 16 dan Gambar 32. Tabel 16. Arus peti kemas di TPKS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang NO I
II
URAIAN
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
BOX
89,971
98,524
95,121
101,202
109,636
TEUS
148,067
162,769
157,937
168,776
178,934
IMPORT
EXPORT
JUMLAH
BOX
105,139
113,937
116,322
118,763
123,946
TEUS
175,331
192,240
195,738
201,332
206,161
BOX
195,110
212,461
211,443
219,965
233,582
TEUS
323,398
355,009
353,675
370,108
385,095
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
120
385095
400000 350000 300000 250000 200000
370108
353675
355009 323398
BOX TEUS
233582 195110
212461
211443
219965
2003
2004
2005
2006
150000 100000 50000 0
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 32. Arus peti kemas 4) Salah satu andalan pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan wisata ke Candi Borobudur dan Provinsi D.I Yogyakarta. Para turis yang menggunakan transportasi laut dengan jumlah turis yang besar akan turun dan melewati Pelabuhan Tanjung Emas. Arus kunjungan turis dan penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Emas disajikan pada Tabel 17, Gambar 33 dan Gambar 34. Tabel 17. Arus penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang URAIAN A. LUAR NEGERI 1. Debarkasi/ turun 2. Embarkasi/ naik B. DALAM NEGERI 1. Debarkasi/ turun 2. Embarkasi/ naik JUMLAH 1. Debarkasi/ turun 2. Embarkasi/ naik
SATUAN
2003
2004
2005
2006
2007
Orang Orang
556 -
1,052 -
661 -
1,358 -
5,825 -
Orang Orang
227,960 216,649
191,139 169,094
171,750 185,568
208,908 222,855
158,489 207,946
Orang Orang
228,516 216,649
192,191 169,094
172,411 185,568
210,266 222,855
164,314 207,946
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
121
7,000 6,000 5,000
5,825
4,000 3,000
1,358
1,052
2,000 1,000
661
556
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 33. Grafik arus kunjungan turis
250,000
228,516
210,266 222,855 192,191
200,000
172,411
216,649
150,000
185,568
207,946
164,314 DEBARKASI
169,094
EMBARKASI 100,000
50,000
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber: Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang, 2008
Gambar 34. Debarkasi/embarkasi penumpang 4.3.8 Pusat pelayanan ekspor impor melalui National Single Window Berawal dari hasil pertemuan para kepala negara ASEAN di Bali yang menghasilkan the declaration of ASEAN concord II (Bali concord II) pada Oktober 2003, para pemimpin sepakat untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi dalam upaya menangani kegiatan ekspor dan impor. Dari beberapa kali dan berbagai pertemuan dibahas bahan yang diperlukan bagi penerapan sistem pelayanan ekspor impor yang terintegrasi dalam satu atap di masingmasing negara ASEAN.
122
Di Indonesia pada awal tahun 2006 telah melaksanakan uji coba pusat pelayanan ekspor impor satu atap yang disebut national single window (NSW) di 2 (dua) pelabuhan yaitu Tanjung Priok dan Batam yang selanjutnya akan diterapkan pelabuhan internasional lainnya seperti Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan lain-lain. Penerapan national single window (NSW) di negara-negara anggota ASEAN seiring dengan akan diberlakukannya ASEAN Single Window (ASW) pada tahun 2008 mendatang. Melalui ASW akan dapat diatasi dengan baik penanganan lalu lintas barang ekspor impor. Hasil studi yang diberlakukan JICA menyebutkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan barang impor. Ketentuan untuk menerapkan Indonesian national single window telah dikeluarkan oleh Menko Perekonomian dengan Surat Keputusan No. Kep 22/M. Ekon/03/2006 tentang tim persiapan INSW tanggal 27 Maret 2006. Tugas tim persiapan NSW adalah membangun sistem NSW sebagai sistem elektronik yang mampu melayani proses pengajuan dan pengolahan data serta informasi; pengambilan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhanan, dan kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan, pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan. Secara umum konsep INSW digambarkan pada Gambar 35.
123 Sistem yang ada
Sistem Portal Tunggal Forwarde
Bea Cukai
Perkapalan
Pedagang
Dep-Dag
Forwarde
SISTEM PORTAL SATU JENDELA OGA*
Perkapalan
OGA*
Pedagang
OGA*
BPOM Karantina Dep-Perind
Dep-Dag
Bea Cukai
BPOM
Karantina
Pengurusan dokumen tunggal, proses tunggal dan sinkron oleh setiap pihak yang terlibat, penentuan keputusan tunggal oleh Bea Cukai * OGA = other government agency (instansi pemerintah lainnya)
Sumber: Ditjen Bea Cukai, 2006
Gambar 35. Konsep Indonesia national single window Secara umum, NSW yang akan dilaksanakan di negara-negara ASEAN, ada dua yaitu e-PortNet dan e-TradeNet. Selama ini Singapura merupakan salah satu negara yang terbaik dalam sistem pelayanannya karena sudah memiliki ePortNet dan e-TradeNet. Pada Gambar 36 berikut ini disampaikan konsep atau model ASEAN single window.
Indonesia SW
Singapore SW
ASEAN SW Portal
Phillippine SW
Myanmar SW
Thailand SW
Brunai SW
Malaysia SW
Laos SW Vietnam SW
Cambodia SW Sumber: Ditjen Bea Cukai, 2006
Gambar 36 . Konsep ASEAN single window
124
Indonesia dalam konsepnya juga akan melaksanakan sistem pelayanan ePortNet (EDI manifest system) dan e-TradeNet (EDI import system dan EDI export system), tahun 2006 akan digabung menjadi satu dengan nama Indonesia national single window (INSW). Kemudian pada tahun 2008 INSW akan berkoneksi dengan ASW (ASEAN single window). Penerapan INSW dapat digambarkan seperti pada Gambar 37.
Sistem Pelabuhan SAP PDE Manifes
TPS on Line
Indonesia e-Port System (PortNet)
2007
2008
In House TPS
Indonesian Nartional Single Window
Ship. Line /Forw SAP PDE Impor
Join to : ASEAN Single Window
e- Licensing (TradeNet) e- Payment SAP PDE Ekspor
Gambar 37. Port and trade system INSW 4.3.9 Formulasi strategi fungsi kapal dan tugas aparat negara di laut Responden adalah para pejabat yang terpilih dalam penugasan sehari-hari menangani masalah penegak hukum dan SAR di laut dengan data responden sesuai Lampiran 1. Kuesioner dan wawancara telah dilakukan kepada 10 pejabat terpilih tersebut dengan bahan pertanyaan sesuai pada Lampiran 3, selanjutnya hasil kuesioner dan wawancaara diberi pembobotan dan skor untuk mendapatkan strategi dan prioritas penggunaan yang diinginkan.
125
Strategi diproses dengan menggunakan program SWOT dan AHP yang selanjutnya mengahasilkan strategi pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat negara di laut. Dari hasil jawaban responden dan wawancara disusun elemenelemen SWOT seperti disajikan pada Tabel 18. Tabel 18. Elemen-elemen analisis SWOT kapal aparat negara di perairan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Analisis Internal Strengthths (Kekuatan)
Weakness (Kelemahan)
1.
Pelabuhan Tanjung Emas sebagai Terminal Point =Gateway link & Industrial Port dan pusat distribusi logistik muatan kapal prov. Jawa Tengah.
2.
Kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai pulih akan berpengaruh pada meningkatnya arus barang dan kunjungan kapal.
1.
Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan.
2.
Masyarakat menganggap pelabuhan sebagai daerah birokrasi dan berbiaya tinggi.
3.
Lambatnya perkembangn hinterland, belum dapat digunakan fasilitas pelabuhan secara maksimal.
4.
Tingkat pendangkalan alur pelayaran dan kolam tinggi, drainase kota belum terpelihara baik, pencemaran lingkungan dari limbah industri dan sebagian DLK pelabuhan masih sering terkena rob.
3.
Industri potensial Jateng spt meubeller jati, karoseri mbl, rokok kretek, tekstil, perikanan, pariwisata, elektronik dan lain-lain. Impor ekspor produksi gunakan kapal laut via pelabuhan Tanjung.Emas.
4.
Populasi Jateng propinsi terbesar kedua di Indonesia.
5.
Jumlah dan kemampuan kapal patroli aparat di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim.
5.
Tanjung Emas memiliki dermaga dan terminal peti kemas yang berkembang pesat.
6.
Bakorkamla masih menggabungkan tugas-tugas kapal patroli militer untuk tugas pertahanan dan kamtibmas non militer
6.
PP 81/2005 tentang BakorKamla sebagai lembaga non struktural koordinasikan berbagai instansi yang berkaitan degan Kamla
7.
Bakorkamla belum tegas dalam bertindak menghadapi masalahmasalah dilapangan yg bevariasi, karena baru sebatas koordinasi.
7.
Inpres 5/2005 tentang azas cabotage, akan memacu jumlah kapal milik pengusaha nasional.
8.
Belum memiliki satuan khusus dalam menangani kamla tugas non militer yg diamanahkan dalam UNCLOS ‘82
8.
Tanjung Emas sebagai pangkalan kapal patroli: Ditpolair, KPLP Adpel, Bea Cukai dan Lanal
9.
Fasilitas dan sarana prasarana pangkalan kapal-kapal patroli belum memenuhi kelayakan.
9.
Galkap di Tanjung Emas, mampu membangun kapal patroli aparat untuk kamtibmas
10. Praktek suap dan pungli banyak ditemui di sekitar perairan dan pelabuhan Tanjung.Emas. 11. Kapal aparat bekerja secara sektoral, belum terintegrasi untuk mencapai efisiensi.
10. Penggunaan NSW dan ASW efektif efisien
Analisis Eksternal Opportunities (Peluang) 1.
2.
Sumber minyak bumi blok Cepu tingkatkan aktifitas ekonomi kelautan di perairan dan pelabuhan Tanjung Emas. Inpres 5/2005 tentang asas cabotage beri peluang usaha pelayaran nasional untuk kuasai transportasi laut,
3.
Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, memperpendek birokrasi.
4.
ISPS code di pelabuhan Tanjung Emas untuk melakukan perdagangan internasional
5.
Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut.
6.
Negara maju yang menggunakan laut RI, ingin membantu satkamla yang tidak untuk kekuatan militer.
7.
JICA Jepang telah bersedia untuk mengembangkan, melatih dan membantu KPLP dan Ditpolair
Threats (Ancaman) 1.
Aksi terorisme, kebakaran dan sabotase
2.
Kapal-kapal nelayan dan alat tangkapnya dapat menganggu lalu lintas keluar / masuk kpl.
3.
Pencurian muatan kpl, peralatan kapal atau inventaris kapal.
4.
Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap.
5.
Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan.
6.
Penggunaan roda empat atau jenis kendaraan lainya sebagai alat angkut bom untuk penghancuran masuk pelabuhan yang sulit untuk dicegah karena memanfaatkan sarana masyarakat kecil/lemah (bom mobil)
7.
Praktek KKN di lingkungan aparat negara dan swasta masih belum dapat diatasi sepenuhnya karena melakukan praktek gelap mengambil kelengahan dan menyuap aparat
126
Untuk mengevaluasi hasil analisis internal dan eksternal maka disusun tabel untuk memberikan pembobotan, rating dan skor (Tabel 19). Pada faktor internal terdapat elemen kekuatan “ekonomi maritim meningkat” dan penggunaan NSW dan ASW efektif” mendapat skor tertinggi 0.50 dan 0.40 dengan rating dan bobot yang sama yaitu 4 dan 0.05. Pada elemen kelemahan “bekerja sektoral SDM lemah “dan “5 intansi Kamla tumpang tindih antar tugas pertahanan dan Kamtibmas” mendapat skor paling rendah yaitu 0.15 dan 0.10, sedangkan rating dan bobot juga terendah yaitu 1 dan 0.15. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat elemen peluang “perdagangan internasional” mendapat skor tertinggi 0.50 dan “bantuan negara maju untuk instansi non militer” mendapat skor 2.0. Pada elemen ancaman “egosentris aparat” mendapat skor 0.45 dan “masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan” mendapat skor 0.45. Tabel 19. Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal No 1 2 3 4 5 No 1 2 3 4 5
Faktor Internal Kekuatan Ekonomi maritim meningkat Pakai azas Cabatage NSW, ASW efektif ISPC Code diterapkan Pelabuhan International
Faktor Eksternal Bobot Rating Skor No Peluang Bobot Rating Skor 0.05 4 0.50 1 Kapal dibuat oleh Galkapnas 0.10 2 0.15 0.15 3 0.15 2 Perdagangan Internasional 0.15 4 0.50 0.05 4 0.40 3 SDM, Populasi tertinggi no.2 0.15 3 0.30 0.15 3 0.10 4 Sumberdaya & fasilitas tersedia 0.05 1 0.15 0.10 3 0.15 5 Bantuan negara maju untuk intansi nonmiliter 0.05 2 0.20 1.30 1.30 Kelemahan Bobot Rating Skor No Ancaman Bobot Rating Skor Bekerja sektoral, SDM lemah 0.15 1 0.15 1 Terorisme, pencurian, pengrusakan 0.05 1 0.15 Jumlah kapal, sarana prasarana minimal 0.10 2 0.30 2 Ego sentries aparat 0.15 4 0.60 KKN Pungli 0.05 2 0.35 3 Bencana alam, rob dan lain-lain 0.05 2 0.20 Bakorkamla kerja koordinasi dominan 4 Masuknya orang-orang yang tidak susun kebijakan 0.05 2 0.20 berkepentingan ke pelabuhan 0.15 3 0.45 5 instansi Kamla tumpang tindih antar 5 Hinterland lemah 0.10 3 0.35 tugas pertahanan & kantibmas 0.15 1 0.10 1.10 1.75
Skor, rating dan bobot tersebut akan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi yang dipilih pada matriks SWOT. Dari hasil matriks evaluasi diatas selanjutnya disusun matriks SWOT untuk menentukan strategi yang akan dipergunakan maka ditemuka formulasi strategi (Tabel 20).
127
Tabel 20. Matriks SWOT di perairan dan PelabuhanTanjung Emas STRENGTH (S) 1. Pelabuhan Tanjung Emas sbg Terminal Point=Gateway link & Industrial Port &pusat distribusi logistic muatan kapal prop. Jawa Tengah.
Internal
2. Kegiatan ekonomi msyrkt yg mulai pulih,akan berpengaruh pd meningkat nya arus brg&kunjungan kpl.
3. Lambatnya prkmbangn hinterland blm dptanjungunakn fas. plbhn scr maks.
4. Populasi Jateng propinsi terbesar kedua di Indonesia.
5. Jmlh dan kmampuan kpl patroli aparat di perairan&pelabuhan Tanjung Emas terbatas/minim.
7. Inpres 5/2005 ttanjung azas cabotage, akan memacu jmlh kpl milik pengusaha nas. 8. Tanjung Emas sbg pangkalan kpl patroli: Ditpolair, KPLP Adpel, Bea Cukai &Lanal 9. Galkap di Tanjung Emas, mampu membangun kapal patroli aparat untuk kamtibmas 10.Penggunaan NSW & ASW efektif efisien
OPPORTUNITY (O)
2. Msyrkt anggap pelabuhan sbg daerah yg birokrasi & biaya tinggi.
4. Tngkt pndangkalan alur pelayaran &kolam tinggi, drainase kota blm terpelihara baik, pncemarn lingk. dr limbah industria&sbgn DLK pelabuhan msh sering terkena rob.
6. PP 81/2005 ttanjung BakorKamla sbg lembaga non structural koordinasikan berbagai instansi yg berkaitan dgn Kamla
1. Sumber minyak bumi blok Cepu tingkatkan aktifitas ekonomi kelautan di perairan &pelabuhan Tanjung Emas. 2. Inpres 5/2005 ttanjung asas cabotage beri peluang usaha pelayaran nasional utk kuasai transportasi laut, 3. Sistem ekspor impor NSW memperkecil biaya overhead, hilangkan pungli, perpendek birokrasi. 4. ISPS Code di pelabuhan Tanjung Emas utk melakukan perdagangan internasional 5. Para pakar kelautan dukung satu lembaga tangani keamanan dan penjagaan laut. 6.Ngr maju yg gunakan lintas transportasi laut RI, inginbantu satkamla yg tdk utk kuat militer. 6. JICA Jepang tlh sedia utk kembangkan,latih & bantu KPLP dan Ditpolair
1. Terbatasnya kemampuan teknologi &SDM pelayanan jasa pelabuhan.
3. Industri potensial Jateng spt meubeller jati, karoseri mbl, rokok kretek, tekstil, perikanan, pariwisata, elektronik dan lain-lain. Impor ekspor produksi gunakan kapal laut via pelabuhan Tanjung.Emas.
5. Tanjung. Emas memiliki dermaga&terminal peti kemas yg berkembang pesat.
Eksternal
WEAKNESS (W)
Strategi (SO) 1. Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 2. Strategi penggunaan NSW dan ASW
6. Bakorkamla msh gabungkan tugastugas kpl petroli militer untuk tugas pertahanan&kamtibmas non militer 7. Bakorkamla blm tegas dlm bertindak hadapi mslh – mslh dilapangan yg bevariasi, karena sebatas koordinasi. 8. Blm memiliki sat khusus tangani kamla tugas non militer yg diamanahkan dalam UNCLOS ‘82 9. Fas.&sarana prasarana pangkalan kpl-kpl patroli blm memenuhi kelayakan. 10. praktek suap&pungli banyak ditemui di sekitar perairan &pelabuhan Tanjung.Emas. 11.Kpl aparat bekerja scr sektoral blm terintegrasi utk mencapai efisiensi.
Strategi (WO) 3. Strategi pemisahan tugas pertahanan di laut dan tugas kamtibmas di laut
128
THREATH (T) 1. Aksi terorisme, kebakaran dan sabotase
Strategi (ST) 4. Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim
2. Kpl-kpl nelayan&alat tangkapnya dptanjunganggu lalu lintas keluar / masuk kpl.
Strategi (WT) 5. Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama
3. Pencurian muatan kpl, peralatan kapal atau inventaris kapal. 4. Masuknya org-org yg tdk berke pentingan ke lingk. terbatas atau adanya penumpang gelap. 5. Penggunaan kpl utk kegiatan ilegal yg bertujuan utk membuat insiden keamanan. 6. Penggunaan roda empat atau jenis kendaraan lainya sbg alat angkut bom utk penghancuran masuk pelabuhan yg sulit utk dicegah krn memanfaatkan sarana msyrkt kecil/lemah. (bom mobil) 7. Praktek KKN di lingk. aparat Negara&swasta msh blm dpt diatasi sepenuhnya krn melakukan praktek gelap mengambil kelengahan &menyuap aparat
Formulasi strategi 1. Penggunaan national single window (NSW) dan Asean single window (ASW). 2. Pengintegrasian tugas dan fungsi kapal aparat negara. 3. Peningkatan ketrampilan SDM aparat maritim. 4. Pemisahan tugas pertahanan di laut dengan tugas kamtibmas di laut. 5. Peremajaan dan penambahan sarana prasarana alat utama.
4.3.10 Prioritas strategi Hasil jawaban responden atas kuesioner dan wawancara yang diajukan diberikan pembobotan, skor dan rating selanjutnya diproses dengan program komputer AHP dan menghasilkan skor dan peringkat (Gambar 38).
129
Pengembangan fungsi dan tugas kapal aparat di laut
Penyelundupan 1(0,2055)
Pelanggaran dokumen kapal dan muatannya 2(0,1795)
Pengusaha maritim/Pelindo 2(0,2331)
Keselamatan jiwa dan material 2(0,2014)
LSM 6(0,0545)
Berkembangnya ekonomi kelautan 5(0,1474)
Strategi penggunaan NSW dan ASW 2(0,2282)
Pengrusakan hutan bakau dan terumbu karang 6(0,1875)
KKN dan Pungli 5(0,1325)
Masyarakat maritim 1(0,3761)
Terjaminnya keamanan usaha maritim 4(0,1584)
Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim 4(0,1792)
FOKUS
Aksi teroris ,pencurian , sabotase dan kecelakaan laut 3(0,1715)
Regulasi/ pemerintah 5(0,0791)
Akademisi 3(0,1451)
Kelestarian lingkungan 3(0,1834)
Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 1(0,2302)
Lancarnya perdaganganintern nasional 6(0,0530)
Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama 5(0,1612)
Bencana alam , rob dan lain-lain 4(0,1635)
FAKTOR
Kapal aparat negara 4(0,1121)
AKTOR
Kesejahteraan masyarakat maritim 1(0,2564)
Strategi pemisahan tugas pertahanan dan Kamtibmas di laut 3(0,1992)
Gambar 38. Sistem utama hirarki proses
Dari hasil keluaran program komputer AHP pada gambar di atas, ditemukan urutan prioritas sebagai berikut : Strategi 1 : Strategi pengintregasian tugas dan fungsi kapal aparat negara 1(0.2302) Strategi 2 : Strategi penggunaan NSW dan ASW 2(0.2282) Strategi 3 : Strategi pemisahan tugas pertahanan di laut dan tugas kamtibmas di laut 3(0.1192) Strategi 4 : Strategi peningkatan ketrampilan SDM maritim 4(0.1792) Strategi 5 : Strategi peremajaan dan penambahan sarana prasarana serta jumlah alat utama 5(0.1612)
TUJUAN
ALTERNATIF STRATEGI
