Bibliografi A.Hitt, M., J. S. Harrison, et al. (2002). Merger dan Akuisisi: Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham (terj.) Jilid 1. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Abdullah, J. (2006). Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta MR United Press Jakarta. Bank, W. (2003). World Developmet Report. New York, World Bank, Oxford University Press. Benigno, T. C. (1997). Economic Development. London, Longman Publiser. Budiyanto, A. (2004). Merger Bank di Indonesia, Galia Indonesia. Cox (1995). Social Capital A Trully Civil Society. Sidney, ABC Books. Farida, A. (2000). Pembangunanisme, Woman In Development (WID), dan Gender and Development(GAD) dalam Kelompok Kajian Wanita UI online Jakarta, UI. Fukuyama (2002). Social Capital and Development. France, The Coming Agenda. Gitel, R. and J. P. Thomson "Social Capital and Community Economic Development." Jurnal. Haeruman, H. J. and Eriyatno (2001). Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Jakarta, Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Bussiness Inovation Centre Indonesia. Hulme, D. (1997). Impact Assessment Methodologies for Microfinance : A Review, Institute for Development Policy and Management. Hulme, D. and P. Mosley (1996). Finance Against Poverty. London, Routledge. ICW (2004). "Merger Bank Century." Ife, J. (2002). Community Development, Pearson Education Australia Pty Limited. Ismail, J. (2001). Analisis Kebijakan Pembangunan Dari Krisis Moneter Sampai Kasus BLBI. Salatiga Program Pasca Sarjana dan Fakultas Ekonomi UKSW. Ismawan, B. (2003). KeMuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Jakarta, Gema PKM. Jensen, M. C. (1984). "Take overs: Folklore and Science." Harvard Business
195
Pengembangan Bank Lokal dengan Merger
review November-Desember:161-172. Johnson, S. and B. Rogaly (1999). Microfinance and Poverty Reduction, Oxfam Publication. Kasali, R. (2005). Change. Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi Kemp (1967). Teories of Imperialism (terj Rahman Awan, Teori Keterbelakangan,1986). London, The Macmillan Pres. Koentjaraningrat (1997). Kebudayaan, Mentalitas Dalam Pembangunan. Jakarta, Gramedia. Lay, A., B. Marbun, et al. (2010). Efektifitas Regulasi Merger, Akuisisi Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha. Jakarta, PT Pustaka Sinar Harapan. Lincoln, A. (1992). Pertumbuhan dan Pemerataan, Modul Program Pelatihan Tehnik Manajemen Perencnaan Pembangunan di Universitas Gajah Mada, Yogjakarta: Kerjasama Universitas Gajah Mada. Depdagri,OTOBAPPENAS. Mahmud, Z. (2009). "Merger dan Akuisisi Bank di Indonesia", Jakarta Press Martokoesoemo, S. B. (1993). Beyond the Frontiers of Indonesian Banking System: Financial Intermediation to Mobilize the Potential of Small Entrepreneurs. Rotterdam, Labyprint Publication. Miller, H. (1998). "The Current South East AsiaFinancial Crisis." Pacific Basin Financial. Mjøs, O. D. (2006). "Award Ceremony Speech :The Nobel Peace Prize for 2006." 10 Jul http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/ presentation-speech.html. Moin, A. (2003 ). Merger, Akuisisi, Divestasi Yogjakarta, Yogjakarta Ekonosia. Moleong (2002). Metodologi Penelitian Kwalitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Nasution, A. (1991). Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi 1988, Pada sistem Keuangan di Indonesia. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Patten, R. H. and J. K. Rosengard (1991). Progress with Profits: The Development of Rural Banking in Indonesia San Fransisco, International Center for Economic Growth and Harvard Institute for International Development. Pringle and Haris (1987). International Bank of America. Priyanto,S.H.(2004 ). Kewirausahaan dan Kapasitas Manajemen. Salatiga., Widya Sari Press.
196
| Bibliografi
Putnam, R. (1993). The Prosperous Community, Social Capital and Public Life. New York, TAP Press. Razak, N. (2008). "Merger Bank Lippo dan Bank Niaga." Rostow, W. (1960). The Stage of Economi Growth, Canbridge University Pres. Sarwono (2007). "Merger Bank exim, Bappindo, dan Bank Dagang Negara ke Bank Mandiri." Sasono, A. (2008). Menuju Rakyat Berdaulat. Republika. Jakarta, Republika. Setiawan, A. (2004.). "Beberapa Aspek Dalam Merger dan Akuisisi " Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2(1). Soepomo (1965). Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II. Jakarta, Pradnya Paramita. Steindwand, D. (2001). The Alchemny of Microfinance: the Evolution of the Indonesian People's Credit Banks (BPR) from 1985 to 1999 and a Contemporary Analysis. Berlin, VWF. Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat, memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama. Suharto, P. (1988). Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonsia. Suharto, P. (1991). Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta, LPPI. Sunarto, H. (2007). Understanding the Role of Bank Relationships, Relationship Marketing, and Organization Learning in the Performance of People's Bank. Amsterdam, Thela Thesis. Suparjan and H. Suyatno (2003). Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogjakarta, Aditya Media. Supramono and Utami (2004). Desain Proposal Penelitian. Yogyakarta. Susan, K. (1994). Ragam Perpektif Pengembangan dan Pemberdayaan. Yogjakarta, Arruz Media. Swasono, S. E. (2004). Kebersamaan dan Azas Kekeluargaan, Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian. Jakarta, UNJ Press. Tanter, R. and K. Young (1987). Politik Kelas Menengah Indonesia (Pengantar Ariel Hariyanto). Jakarta LP3 ES. Upholf, N. (1986). Local Institution Development: An Analitical Sourcebook with Cases, Rural development Committee Cornel University.
197
Pengembangan Bank Lokal dengan Merger
Weston, J. F., M. L. Mitchell, et al. (2004). Take overs, Restructuring, and Corporate Governance, Prentice Hall. Zubaidi (2007). Wacana Pembangunan Alternatif, Ar Ruzz Media. Bisnis Indonesia (2005). “Merger BPR Jateng Mundur”. Bisnis Indonesia. Kompas (2010). “Kemiskinan Kian Merisaukan: Kenaikan TDL Menambah Beban Buruh, Petani dan Nelayan”. Kompas. Suara Merdeka (2003). “300 BPR-BKK Jateng akan Dimerger”. Suara Merdeka. Semarang. Suara Merdeka (2003). “350 BPR BKK Jateng Disarankan Merger. Suara Merdeka. Semarang. Suara Merdeka (2003). Tak ada Rencana Merger BPR-BKK”. Suara Merdeka. Suara Merdeka (2004). “12 BPR BKK Masuk Pengawasan Khusus”. Suara Merdeka, Semarang. Suara Merdeka (2004). “Pembobolan BKK Ditangani Kejari”. Suara Merdeka. Suara Merdeka (2004). “Pencabutan Ijin Usaha: BPR BKK Randublatung, Kabupaten Blora”. Suara Merdeka. Suara Merdeka (2004). “Tiga Mantan Pimpinan BPR BKK Ditahan: Korupsi Ratusan Juta Rupiah”. Suara Merdeka. Warta Bisnis (2004). “Jika Sukses, Citra BUMN Meningkat”, Warta Bisnis. Warta Bisnis (2004). "Peluncuran Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan." Warta Bisnis. http://www.depkop.go.id (2009) "Memeratakan Kredit dengan Linkage Program." Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 278/KMK/01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan Perda nomor 20 tahun 2002 tentang BPR BKK Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 20 tahun 2002 tentang BPR BKK Jawa Tengah. Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 tahun 1998 tentang Tatacara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perusahaan.
198
| Bibliografi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. ……..,Surat Keputusan Bank Indonesia, Nomor 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. ……..,Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nomor 7/ 4/Kep DGS/2005 tentang pemberianijin penggabungan usaha (merger) PD BPR BKK Klepu, PD BPR BKK Bawen,PD BPR BKK Tuntang, PD BPR BKK Bringin, PD BPR BKK Sumowono, PDBPR BKK Ambarawa, PD BPR BKK Banyubiru dan PD BPR BKK Jambu kedalam PD BPR BKK Ungaran. ……..,Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor 32/51/KEP/DIR tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi. ……..,Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Nomor 505/303/IV/2005 tentang Ijin Merger BPR BKK Ungaran. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. ……..,Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor l0 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
199
Pengembangan Bank Lokal dengan Merger
200
