Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan Dokter dan Apoteker di Dinas Kesehatan Kota Bogor

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan Dokter dan Apoteker di Dinas Kesehatan Kota Bogor Amri hidayat1, Sabarinah Prasetyo2 1. Departemen Biostatistika dan Kependudukan, FKM UI, Depok 16424, Indonesia 2. Departemen Biostatistika dan Kependudukan, FKM UI, Depok 16424, Indonesia [email protected]

Abstrak DEVELOPMENT LICENSING APLICATION HEALTH FACILITIES INFORMATION SYSTEM OF DOCTOR AND PHARMACIST IN BOGOR CITY HEALTH DEPARTMENT

Penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan Dokter dan Apoteker di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rancangan aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan yang dapat membantu dalam pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan model waterfall Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi dari sistem informasi yang dikembangkan lebih baik dari aplikasi sistem yang ada terutama dalam hal pemantauan perizinan yang habis masa berlakunya, pemantauan izin praktik per jenis praktik serta pemantauan praktik per wilayah sehingga sangat dibutuhkan dalam pengendalian dan pengawasan sarana kesehatan di Kota Bogor.

Development Licensing Aplication Health Facilities Information System of Doctor and Pharmacist in Bogor City Health Department This study discusses the development of information systems application licensing Physicians and Pharmacists health facilities in Bogor City Health Office. The purpose of this study is to make the design of information systems application licensing health facilities that can assist in the development and control of health facilities. This study was developed based on the waterfall model, this study is descriptive qualitative research design, conclusions of this study is the application of information systems developed better than the existing system applications, especially in terms of monitoring license expires, the license monitoring practices by type of practice and monitoring practices per region so desperately needed in the control and supervision of health facilities in the city of Bogor.

1 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

Keywords : Information Systems, Health Facilities, Licensing.

1.

Pendahuluan Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak

dasar rakyat, yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28

ayat (1) dan Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator status kesehatan merupakan

salah satu komponen utama selain

pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bogor mempunyai misi diantaranya adalah terwujudnya sumber daya manusia yang bermutu dengan penyebaran yang merata, terwujudnya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat disemua tatanan, terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2012). Dalam rangka terwujudnya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas diperlukan sarana kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang bermutu baik dari sarana fisik, manajemen, pelayanan maupun sumber daya manusia (Donabedian 1987, dalam Wijono 2000). Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilititatif Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, klinik, rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotik, laboratorium dan sarana kesehatan lainnya ( Permenkes RI No. 6 Tahun 2013). Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah 2 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23 ayat 3 tentang kesehatan). Berdasarkan Perwali No. 24 tahun 2011 terdapat pembagian kewenangan penerbitan surat izin penyelenggaraan sarana kesehatan antara Dinas kesehatan kota Bogor dengan Badan Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal Terpadu di Kota Bogor sehingga Dinas kesehatan Kota Bogor menyelenggarakan penerbitan surat izin praktik jenis dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi per seorangan serta apoteker. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada bulan Nopember 2013 di Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sistem informasi perizinan sarana kesehatan saat ini masih memiliki beberapa kendala diantaranya ; Masih terdapat duplikasi data surat izin praktik dokter sehingga masih ada data surat izin praktik dokter perseorangan yang lebih dari tiga tempat, Hal ini dapat bertentangan dengan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran bahwa seorang dokter/dokter gigi berpraktik maksimal hanya di 3 (tiga) tempat serta berdampak pada pengendalian dan perencanaan kebutuhan sarana kesehatan swasta jenis dokter praktik swasta yang tidak sesuai yang akan mengakibatkan tidak meratanya sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Belum adanya laporan SIP (Surat Izin Praktik) dokter yang sesuai dengan jenis sarana kesehatan swasta baik di rumah sakit, Klinik atau perseorangan

sehingga masih bias berapa jumlah dokter yang berpraktik di

masing – masing jenis sarana kesehatan yang berdampak pada tidak validnya informasi jumlah sarana kesehatan swasta yang diterbitkan karena masih terdapat duplikasi data dokter di setiap jenis praktik. Belum adanya laporan untuk Surat Izin Praktik yang sudah habis masa berlakunya yang berdampak pada meningkatnya dokter praktik yang tidak memperpanjang perizinan sehingga dianggap izinnya tidak berlaku yang dapat meresahkan masyarakat pengguna layanan kesehatan. Belum adanya laporan Surat Izin Praktik

per wilayah

kecamatan yang dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi penyebaran sarana kesehatan perseorangan yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


Belum adanya laporan Surat Izin Praktik per jenis dokter sehingga tidak dapat menggambarkan berapa jumlah setiap jenis dokter

yang berpraktik sehingga

berdampak pada perencanaan kebutuhan dokter spesialis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penyusunan laporan yang diperlukan dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu jenis izin praktik yang akan dibuat pelaporannya sehingga memerlukan waktu lama. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka perlu adanya pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan sehingga diharapkan dapat membantu dalam pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan di kota Bogor. 2.

Tinjauan Teoritis

2.1 Komponen Sistem Informasi Komponen-komponen suatu sistem informasi terdiri dari: perangkat keras yang berupa komputer dan printer, perangkat lunak atau program yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memperoses data, prosedur yaitu sekumpulan aturan untuk melakukan proses data sehingga menghasilkan suatu keluaran, orang yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran, basis data yaitu penyimpanan data yang terdiri dari sekumpulan tabel yang saling berhubungan, jaringan komputer dan komunikasi data yaitu sistem penghubung yang memungkinkan informasi dapat dipakai bersama-sama (Kadir, 2003). Menurut John Burch dan Gary Grudnitski seperti dikutip oleh Jogiyanto (2005) komponen sistem informasi disebut dengan blok bangunan yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data dan blok kendali dimana blok ini saling berinteraksi membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Menurut Jogiyanto (2005:17) Suatu sistem dapat didefinisikan dalam dua kelompok pendekatan. Yang pertama pendekatan sistem lebih menekankan pada prosedur. Menurut Jerry Fitz Gerald, “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. yang kedua pendekatan sistem lebih menekankan pada


elemen atau komponennya mendefinisikan “sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 2.2

Perizinan Sarana Kesehatan Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan

bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative (Perda Nomor 3 tahun 2005). Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu (Perda Nomor 3 tahun 2005) Berdasarkan Peraturan walikota Bogor nomor 24 tahun 2011 saat ini Dinas Kesehatan menyelenggarakan izin praktik jenis dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi serta izin praktik apoteker. 3.

Metode Penelitian Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskiptif dengan

tujuan untuk mengidentifikasi setiap tahapan dalam pengembangan sistem. Perancangan aplikasi dilakukan dengan metode waterfall yang menghasilkan sebuah aplikasi untuk sistem informasi perizinan sarana kesehatan di Kota Bogor. Hal yang mendasari penggunaan metode ini adalah dari aspek biaya

lebih

ekonomis serta waktu lebih efisien. Adapun rencana output dari penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah aplikasi dari sistem informasi perizinan sarana kesehatan di Kota Bogor Metode yang digunakan untuk kegiatan pengembangan sistem ini adalah metode waterfall. Menurut Roger S. Pressman (2010, p39), “Waterfall Model dapat juga disebut sebagai Classic Life Cycle. Menunjukkan sebuah pendekatan sistematis untuk

pengembangan

perangkat

lunak. dengan tahapan sebagai

berikut : 1) Tahap Analisa kebutuhan Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem informasi perizinan sarana kesehatan. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa malakukan sebuah penelitian, wawancara atau study literatur. Serta menggali informasi 5 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

sebanyak banyaknya dari user sehingga akan tercipta aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut, data

yang

berhubungan

dengan

keinginan user dalam

pembuatan sistem informasi perizinan sarana kesehatan. 2) Tahap Desain sistem Proses

desain

akan

menerjemahkan

syarat

kebutuhan

ke sebuah

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 3) Tahap Koding / penulisan kode Program (Implementation) Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan

implementasi

dari

tahap

design

pengkodean

yang

mengimplementasikan hasil desain ke dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan menggunakan bahasa pemprograman tertentu. Pada tahap pengkodean ini dilakukan penerjemahan dari rancangan ke dalam bahasa pemrograman yang digunakan berupa program php yang akan dikoneksikan dengan MySql sebagai database. Pada tahap ini dilakukan perbaikan pada semua tahap aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor, kemudian membuat basis data level fisik (physical database) untuk database engine MySQL 4). Tahap Pengujian program Berdasarkan perancangan basis data konseptual pada tahap sebelumnya, kemudian dilakukan pengujian per fitur/spesifikasi dari aplikasi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor tersebut dan kemudian dilakukan perbaikan. 5). Tahap Penerapan /Implementasi Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan aplikasi sistem inforamsi perizinan. Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Untuk mengukur pengaruh 6 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan terhadap efektifitas pada sistem yang baru, maka dilakukan pengukuran kinerja sistem. Pengukuran menggunakan perbandingan terhadap sistem lama dan sistem baru berdasarkan kriteria Post dan Pre test. Apabila pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan nilai rata – ratanya meningkat setelah dilakukan post test maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan kualitas informasi dan begitu sebaliknya serta untuk memudahkan pengguna dalam pemakaian aplikasi maka dilakukan pembuatan panduan perangkat lunak (Manual Guide) aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor. 4. HASIL 4.1.Rancangan Desain Antar muka pengguna Aplikasi ini dimulai dengan halaman utama yaitu permintaan username dan password yang diberikan oleh administrator sehingga akan muncul halaman utama sebagai berikut :

Gambar 4.1 Desain log in & Halaman Portal


Gambar 1.1 Halaman Perizinan Praktik Dokter

Gambar 1.2 Halaman Input Dokter

Gambar 1.3 Halaman Report Perizinan

Gambar 1.4 Halaman Print Perizinan


4.2 Evaluasi Hasil Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi Perizinan Berdasarkan evaluasi dari hasil pre dan post test pada aplikasi sistem yang berjalan saat ini dan aplikasi yang diusulkan, maka dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut : Tabel 4.1 Hasil Pre & Post Test Penilaian Aplikasi

Berdasarkan hasil pre dan post test maka didapatkan bahwa rata – rata pre test sebesar 9,5 dan post test sebesar 13, 75 terdapat kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 4,25 atau sebesar 44,16 % dengan kenaikan prosentase perubahan terbesar pada variabel 7.a yaitu perizinan sarana kesehatan yang kadaluarsa dapat terpantau secara akurat yaitu sebesar 97,30 % dan kenaikan prosentase perubahan terkecil di variabel 2.b yaitu menu aplikasi dapat dipahami sebesar 7,94%. 9 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

5. Pembahasan Pada bab pembahasan dijelaskan tentang dampak dari penerapan aplikasi serta perbandingan aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan dokter dan apoteker yang dikembangkan dengan aplikasi yang sedang berjalan di Dinas Kesehatan Kota Bogor. 5.1. Dampak dari Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan Aplikasi dari Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan ini berdampak pada kegiatan pengumpulan data, proses pengolahan data sehingga mempermudah kegiatan pelaporan perizinan menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan pengelolaan kegiatan perizinan saat ini yang masih harus diolah kembali lalu direkap ulang dalam bentuk aplikasi lain yaitu di microsoft excel. Adapun dampaknya pada komponen pengolahan data dan komponen output adalah sebagai berikut : 5.1.1. Komponen Pengolahan data Pada komponen pengolahan data di aplikasi yang berjalan saat ini belum ada otorisasi akses dengan adanya aplikasi pengembangan pada sistem informasi perizinan sarana kesehatan aplikasi dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang dimana penggunanya harus mengidentifikasi diri dengan sebuah username dan password. Hanya pengguna yang memiliki wewenang melalui prosedur ini yang dapat mengakses data. 5.1.2. Komponen Output Komponen output aplikasi yang dikembangkan yaitu terdiri dari surat izin praktik dokter dan surat izin praktik apoteker serta informasi perizinan per wilayah, per jenis praktik serta perizinan yang melebihi kuota. Dengan dihasilkannya output berupa surat izin baik izin praktik dokter maupun apoteker adalah terlaksananya aspek legalitas bagi penyelenggara sarana kesehatan serta terlaksananya penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dihasilkannya komponen output berupa informasi perizinan per wilayah, per jenis praktik serta perizinan yang melebihi kuota maka dapat memudahkan Dinas 10 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

Kesehatan Kota Bogor dalam melaksanakan pengawasan, perencanaan maupun pengendalian sarana kesehatan yang ada di wilayah Kota Bogor. Pada aplikasi sistem perizinan yang lama tidak dapat memantau izin praktik yang melebihi ketentuan yaitu lebih dari tiga surat izin praktik untuk praktik dokter dikarenakan masih adanya duplikasi data serta tidak dapat memantau perizinan yang habis masa berlakunya sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah praktik dokter yang habis masa berizinnya sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yaitu undang – undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran sehingga dapat meresahkan masyarakat pengguna layanan serta berdampak pula pada tidak terlaksananya fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kesehatan bagi Dinas kesehatan Kota Bogor terhadap sarana kesehatan praktik dokter. Dengan adanya pengembangan aplikasi saat ini permasalahan yang ada dapat teratasi, informasi yang diperlukan lebih akurat dan cepat disajikan sehingga memudahkan dalam pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengendalian sarana kesehatan di Kota Bogor. 5.2.Evaluasi Hasil Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan Berdasarkan hasil pre dan post test yang dilaksanakan maka didapatkan bahwa rata – rata pre test sebesar 9,5 dan post test sebesar 13, 75 terdapat kenaikan

yaitu sebesar 4, 25 atau sebesar sebesar 44,16 % dengan kenaikan

prosentase perubahan terbesar pada variabel 7.a yaitu perizinan sarana kesehatan yang kadaluarsa dapat terpantau secara akurat yaitu sebesar 97,30 % dan kenaikan prosentase perubahan terkecil di variabel 2.b yaitu menu aplikasi dapat dipahami sebesar 7,94%. Kenaikan prosentase perubahan terbesar pada Variabel

perizinan sarana

kesehatan yang kadaluarsa dapat terpantau secara akurat yaitu sebesar 97,30 % Hal ini dapat dipahami karena aplikasi yang lama mempunyai kendala yaitu tidak dapat menghasilkan informasi mengenai perizinan sarana kesehatan yang kadaluarsa

sehingga

dengan

adanya

pengembangan

aplikasi

ini

dapat

memudahkan Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam hal pengawasan sarana 11 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

kesehatan yang ada di wilayah Kota Bogor terutama dalam penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan yang berlaku diharapkan Dinas kesehatan dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap aplikasi yang telah dikembangkan terutama disesuaikan dengan updating peraturan yang berlaku serta adanya kajian lebih lanjut terhadap penyempurnaan dan pengembangan kemampuan sistem informasi yang sudah diterapkan mengingat adanya peraturan Walikota Bogor Nomor 18 tahun 2006 tentang radius minimal 500 m dari sarana kesehatan yang sama oleh karena itu diharapkan adanya keterkaitan antara aplikasi yang dikembangkan dengan pemetaan sarana kesehatan sehingga penegakan peraturan tentang radius minimal 500 m dapat terlaksana dengan optimal, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan

yang telah dikembangkan lebih unggul serta sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagai pengguna dari aplikasi tersebut terutama dalam hal pemantauan perizinan sarana kesehatan yang kadaluarsa. Kenaikan prosentase perubahan terkecil yaitu terdapat pada variable menu aplikasi dapat dipahami yaitu sebesar 7,94% hal ini dapat dipahami mengingat aplikasi yang dikembangkan masih tahap uji coba sehingga diperlukan adanya pelatihan kepada pengelola data serta seluruh staf perizinan di dalam penggunaan aplikasi perizinan sarana kesehatan yang baru dikembangkan.


5.3.Perbandingan Aplikasi Berdasarkan hasil pengamatan dari aplikasi yang berjalan dengan aplikasi yang telah dikembangkan maka terdapat perbedaaan yaitu : Tabel 5.1 Perbandingan Aplikasi Perizinan Sarana Kesehatan Dokter dan Apoteker Perbandingan Aplikasi

Level Data Input

Aplikasi yang sedang berjalan •

Aplikasi yang dikembangkan

Belum ada pemilahan per jenis praktik

•

dan jenis sarana praktik • Proses Pengolahan

Output

praktik dan jenis sarana praktik

Belum ada otorisasi akses

• Diperlukan

waktu

Sudah ada pemilahan per jenis

•

lama

untuk

Sudah ada ada otorisasi akses

• Sudah disediakan menu pelaporan

pengelolaan lebih lanjut dalam excel

sehingga

untuk mengolah data yang diperlukan

dapat langsung dicetak

• Belum dapat menyajikan informasi

data

yang

• Terdapat menu informasi tentang

tentang izin praktik yang habis masa

izin

berlakunya, izin praktik yang melebihi

berlakunya,

dari ketentuan.

melebihi dari ketentuan.

• Belum

dapat

menampilkan

diinginkan

praktik

yang izin

habis

masa

praktik

yang

data

• Dapat menampilkan data perizinan

perizinan per kelompok : jenis dokter

per kelompok : jenis dokter praktek;

praktek; per wilayah serta per jenis

per wilayah serta per jenis tempat

tempat prakteknya misalnya rumah

prakteknya misalnya rumah sakit,

sakit, klinik maupun perseorangan

klinik maupun perseorangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aplikasi yang dikembangkan memiliki keunggulan daripada dari aplikasi yang lama baik dari adanya otorisasi akses maupun kemudahan dalam menampilan informasi laporan yang diperlukan 5.4.Keterbatasan Karena keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini hanya sampai tahap pengujian aplikasi saja, masih terbatas pada sistem desktop serta hanya pada lingkup izin praktik dokter dan apoteker.


6. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1.

Perizinan sarana kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor telah memiliki aplikasi sistem informasi perizinan yaitu aplikasi sistem informasi perizinan sarana kesehatan namun sistem tersebut masih ada kekurangan yaitu belum dapat menghasilkan laporan perizinan yang telah habis masa berlakunya serta laporan per wilayah kecamatan sehingga mengakibatkan tidak efektifnya pemantauan perizinan sarana kesehatan di Kota Bogor

2.

Telah dihasilkan aplikasi basis data sistem informasi perizinan sarana kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor yang tersimpan secara basis data sehingga memudahkan untuk pemantauan dan pelaporan perizinan.

3.

Telah dihasilkan rancangan input sebagai sarana dalam memasukkan data perizinan ke dalam basis data

4.

Telah dihasilkan rancangan proses berupa alur data, diagram konteks serta diagram rinci yang menggambarkan mekanisme sistem yang diusulkan.

5.

Telah dihasilkan rancangan output yaitu berupa laporan perizinan yang habis masa berlaku, laporan berdasarkan : jenis praktik, wilayah dan sarana.

7.

Saran

Adapun saran dari penulis sebagai masukan dalam pengembangan aplikasi perizinan sarana kesehatan dokter dan apoteker ini adalah : 1.

Diharapkan adanya pelatihan kepada seluruh staf seksi perizinan dalam penggunaan aplikasi sistem yang dikembangkan.

2.

Perlu adanya kajian lebih lanjut untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan kemampuan sistem informasi yang sudah diterapkan terkait dengan peraturan yang berlaku.


DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Kesehatan RI (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. Kementrian Kesehatan RI (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Kesehatan. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. BPHN. (2013). Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945. Diakses Desember 2, 2013, from BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementrian Hukum

dan

HAM

Republik

Indonesia

Web

Site:

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id Kementrian Kesehatan RI (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Kesehatan. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Bogor (2012). Profil Kesehatan Kota Bogor. Bogor: Dinas Kesehatan Kota Bogor Sidik, Betha. (2012). Pemrograman dengan PHP edisi revisi. Bandung : Informatika Bandung. Pemerintah Kota Bogor. (2011). Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2011

Tentang

pembagian

kewenangan

penerbitan

surat

izin

penyelenggaraan sarana kesehatan antara Dinas kesehatan dengan Badan Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal Terpadu Kota Bogor.Bogor, Pemerintah Kota Bogor. Kementrian Kesehatan RI. (2011). Permenkes RI No 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktik kedokteran., Jakarta. Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2011). Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Jakarta. Kemenkes RI. Pemerintah Kota Bogor (2010). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.Bogor, Pemerintah Kota Bogor.


Pressman, Roger S. (2010). Software Engineering : A Practicioner's Approach, 7th Edition. New York. McGraw-Hill Inc. Kementrian Kesehatan RI. (2009). Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta. Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2009). Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Jakarta. Kemenkes RI. Rohim, Abdul, Elly Rosely et all,(2009). Perancangan Basis Data Relasional. Bandung: politeknik Telkom Cahyadi,Deddy et al. (2007) . Sistem Pencatatan Informasi Medis Berbasis Teknologi Microsoft .Net Jurnal Informatika, Vol. 3, No.1,97-118 Pemerintah Kota Bogor (2006). Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyekenggaraan Sarana Kesehatan BP dan RB, Bogor, Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor (2006). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Penyekenggaraan Sarana Kesehatan Apotek dan Pedagang eceran Toko Obat, Bogor, Pemerintah Kota. Pemerintah Kota Bogor (2005). Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyekenggaraan Sarana Kesehatan, Bogor, Pemerintah Kota Bogor. Jogiyanto

(2005),

Analisis

dan Desain

Sistem

Informasi

Pendekatan

Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Yogyakarta. Andi Offset Kementrian Kesehatan RI. (2004). Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Jakarta. Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2004). BAB II Profil Kesehatan Indonesia. Desember 20,

2013,

from

Departemen

Kesehatan

RI

Web

site:

www.depkes.go.id/.../profil/.../BAB%20II_profil.doc BPHN. (2004). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Diakses Desember 2, 2013, dari BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Web Site: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id Nugroho, A. (2004). Konsep Pengembangan Sistem Basis Data. Bandung: Informatika. 16 Pengembangan Aplikasi..., Amri Hidayat, FKM UI, 2014

Imansyah, Muhammad. (2003). PHP dan MySQL untuk Orang Awam. Palembang. C.V. Maxikom. Notoatmodjo. (2003). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta Wuryaningsih, E., Kresno, S., Nurlaela, E. A., & Ariawan, I. (2000). Aplikasi Metode Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan. Depok: Universitas Indonesia. Abdul Kadir. (2003). Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta. Andi. Wijono, D. (2000). Manajemen mutu pelayanan kesehatan. Teori, Strategi dan

Aplikasi. Volume.1. Cetakan Kedua. Surabaya : Airlangga

Unniversity Press. Raymond McLeod, (1997). Sistem Informasi Manajemen Versi Bahasa Indonesia., Jakarta. Prenhallindo G. Murdick, Robert / E. Ross, Joel / R. Claggett, James, (1997). Sistem Informasi untuk Manajemen Modern. Jakarta. Erlangga. Yourdon, Edward. ""Chapter 9 : Dataflow Diagrams diakses tgl 20 maret 2014 di website http ://www. yourdon. Com /PDF/SAch9. pdf Wilkinson. (1997). Computer Based Information System (CBIS). diakses maret 18, 2014 di website http://www. IlmuKomputer.com. Kumorotomo,Wahyudi,(1996), Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik, Yogyakarta. Gajah Mada Press


Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana Kesehatan Dokter dan Apoteker di Dinas Kesehatan Kota Bogor

Recommend Documents