PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI ABSTRAK

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI Viradin Yogiesti, Setiana Hariyani, Fauzul Rizal Sutikno Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jl. Mayjen Haryono 167 Malang 65145 – Telp. (0341) 567886 e-mail: [email protected]

ABSTRAK Sampah merupakan konsekuensi dari semua aktifitas yang dilakukan manusia. Apabila tidak terdapat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sampah dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Masalah pengelolaan sampah juga terjadi di Kota Kediri. Timbunan sampah yang selalu bertambah tiap tahunnya, menyebabkan banyak permasalahan terjadi di Tempat Pembuangan Akhir. Pengolahan sampah sudah dilakukan pemerintah setempat sejak tahun 2008 . Usaha tersebut dengan membangun unit komposter dengan partisipasi masyarakat. Namun pada aplikasinya masyarakat tidak terlibat secara langsung karena mereka beranggapan pengelolaan persampahan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja operasional pengelolaan sampah pada unit komposter di Kota Kediri dengan menggunakan analisa kinerja unit komposter baik oprasional ataupun non-operasional, analisis tingkat partisipasi masyarakat dan analisis multidimensional scaling (MDS) . Berdasarkan hasil analisis multidimensional scaling (MDS) menghasilkan jenis pengolahan sampah yaitu komposting dan daur ulang kertas. Setelah proses analisis menghasilkan arahan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri sesuai dengan jenis pengolahan sampah yang dipilih masyarakat yaitu komposing dan daur ulang kertas. Kata kunci: pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah terpadu ABSTRACT Waste is the consequence from all human activities. If the capacity of community in treating the wastes management does not develop,it can pose environmental problems. The problem about waste management also happened in Kediri. The increase every year it, causes many problems happens in landfills. Waste treatment efforts has been done by local government since 2008. They had build three composting units with community participation. In fact, the community didn’t involved in the waste managements because they assume this waste managements is the local government’s responbility. This research aims to identify the operational performance of waste management by evaluating oprasional and non-operasional performance of composting units, community participation level analysis and multidimensional scaling analysis (MDS). The result multidimensional scaling analysis, recommended two kind of waste treatment, composting and recycling the paper. The result of this research is the recommendation about community based waste management system in Kediri, accordance with the recommendations of waste treatmentprocessing, composting and recycling the paper. Keywords: waste management, community participation, community based waste management

PENDAHULUAN Kota Kediri adalah salah satu kota adipura pada tahun 2009, namun Kota Kediri masih menghadapi masalah persampahan. Sejak akhir tahun 2003 sampai tahun 2009 persoalan sampah yang sesemakin bertambah dalam jangka waktu 5 tahun terakhir TPA sudah tidak mampu menampung tumpukan sampah bahkan pada sampai tahun 2007 diperkirakan umur TPA tinggal 6 bulan. Untuk meningkatkan efektifitas pengelilaan sampah maka DTRKP menggalakkan program reduce, reuse dan recycle (3R) dengan membangun 3 unit komposter yang memanfaatkan sampah organik menjadi kompos. Pengelolaan unit komposter tersebut belum mampu mengatasi masalah persampahan Kota

Kediri, dimana program 3R yang diterapkan tidak melibatkan masyarakan secara langsung sehingga tidak ada kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah.Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja operasional pengelolaan sampah pada unit komposter di Kota Kediri merumiskan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat di Kota Kediri.Sistem pengelolaan sampah terpadu dapat dilakukan dengan keterlibatan langsung masyarakat baik dalam merencanakan atupun dalam pelaksanaan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan

Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 2, Nomor 2, Desember 2010

95

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI

jenis pengolahan sampah yang sesuai untuk masyarakat Kota Kediri. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. Batasan wilayah dari penelitian ini adalah Unit Komposter Banjaran, Unit Komposter Kaliombo dan Unit Komposter Ngronggo. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik sampah dan kinerja operasional pada unit komposter Kota Kediri. Menilai persepsi dan preferensi masyarakat Kota Kediri terhadap kinerja unit komposter. Menyusun arahan pengelolaan sampah Terpadu berbasis masyarakat di Kota Kediri.

METODE PENELITIAN

B.

Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah Pada Unit Komposter di Kota Kediri

Berdasarkan SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman terdiri dari sistem pewadahan, sistem pengumpulan, sistem pemindahan, sistem perangkutan, sistem pembuangan akhir, dan sistem pengolahan sampah. Penilaian kinerja operasional pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan data kuisioner dengan skoring yang menunjukkan kesesuaian kondisi eksisting dengan SNI 3242:2008.Berikut adalah hasil analisis skoring: Tabel 1. Hasil Penilaian Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah di Unit Komposter Kota Kediri Lokasi

Tahapan penelitian Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri meliputi identifikasi kinerja unit komposter yang sudah. Kemudian analisa kinerja unit komposter baik oprasional ataupun non-operasional. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan analisis multidimensional scaling (MDS) untuk menentukan jenis pengolahan sampah yang sesuai dengan masyarakat kota Kediri. Kemudian arahan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Kelurahan Banjaran

Kelurahan Kaliombo

Skor

18

18

HASIL DAN PEMBAHASAN Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah Pada Unit Komposter A. Kondisi Eksisting Operasional Sampah Operasional pengolahan sampah di unit komposter secara umum terdiri dari sistem pewadahan, pemindahan, pengolahan di TPS, agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Kelurahan Ngronggo

C.

17

Klasifikasi Penilaian Sesuai dengan standar pengelolaan sampah di permukiman

Sesuai dengan standar pengelolaan sampah di permukiman

Tidak sesuai dengan standar pengelolaan sampah di permukiman

Perlu peningkatan pada : - Cara pewadahan - Jenis wadah - Cara pengumpulan - Lokasi pemindahan - Frekuensi ke TPA - Pola Pembuangan - Jenis pengolahan Perlu peningkatan pada: - Cara pewadahan - Jenis wadah - Cara pengumpulan - Frekuensi ke TPA - Pola Pembuangan - Jenis pengolahan Perlu peningkatan pada : - Cara pewadahan - Jenis wadah - Cara pengumpulan - Frekuensi ke TPA - Pola Pembuangan - Jenis pengolahan

Kelembagaan

Sesuai kondisi eksisting pengelolaan sampah dilaksanakan oleh beberapa pihak yang berkaitan langsung dalam operasional pengelolaan sampah. Baik berupa instansi pemerintahan maupun masyarakat Kota Kediri. Keterkaitan antar stakeholder akan digambarkan dalam diagram venn kelembagaan. Besar kecilnya peranan masing-masing pihak serta kedekatan atau keterkaitan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dapat diketahui berdasarkan diameter lingkaranserta jarak antaralingkaran yang satu dengan lingkaran yang lain dalam diagram venn.

Gambar 1. Pengelolaan Sampah di Unit Komposter

96

Keterangan


Derived Stimulus Configuration

Viradin Yogiesti, Setiana Hariyani, Fauzul Rizal Sutikno Euclidean distance model 1.5

II

Komposting Mendaur_ulang

Dimension 2

1.0

I

Daur_ulang_ketas Daur_ulang_kaca

0.5

Daur_ulang_plastik Mengganti

Mengurangi Daur_ulang_logam

0.0

-0.5 TPA -1.0

III

IV

Pakan_ternak Penggunaan_kembaliPLTS

Gambar 2. Diagram Venn Analisis Kelembagaan Sistem Pengelolaan Sampah

-1

0

1

2

Dimension 1

Gambar 4 Peta Derived Spasial MDS Dampak Pengolahan Stimulus Configuration Sampah Euclidean distance model 1.0

Komposting

II

Dimension 2

I

Mengganti

Daur_ulang_ketas

Daur_ulang_logam Mengurangi Mendaur_ulang Daur_ulang_plastik

0.5

Daur_ulang_kaca

0.0

-0.5

Penggunaan_kembali

-1.0

Pakan_ternak

PLTS

III

TPA

-2

-1

0

1

2

Dimension 1

Derived Stimulus Configuration

Gambar 5.Peta Spasial MDS Atribut Lokasi Pengolahan Sampah Euclidean distance model 2

II

I Mendaur_ulang Pakan_ternak

1

Mengurangi Mengganti

Komposting

Daur_ulang_plastik Daur_ulang_ketas

0 Daur_ulang_logam

Daur_ulang_kaca TPA

Penggunaan_kembali

-1

PLTS

III

masyarakat:

IV

-1.5

Dimension 2

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat sebagai penghasil sampah yang seharusnya memiliki peran utama dalam pengolahan sampah, belum berpartisipasi dalam pengolahan sampah. Pada gambar tersebut DTRKP yang menjadi pelaksana pengolahan sampah terlihat dari lingkaran yang paling besar dan juga memiliki hubungan dengan, pengumpul, pemerintah desa dan juga sukarelawan. Untuk analisis kelembagaan sesuai SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman belum sesuai karena karena DTRKP selaku pemerintah masih bertanggungjawab dapam pengelolaan sampah. D. Multidimensional scalling (MDS) PengolahanSampahTerpaduBerbasisMa syarakat Analisis multidimensional scalling (MDS) bertujuan untuk melakukan penilaian persepsi masyarakat terkait keterlibatan masyarakat dalam pengeloaan sampah terpadu. Selain itu analisis MDS digunakan juga untuk menentukan arahan pengelolaan sampahyang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakter masyarakat. Berikut ini adalah peta spasial dari persepsi

-1.5

IV

-2 -2

II

-1

I

0

1

2

Dimension 1

Gambar 6. Peta Spasial MDS Atribut Program Pemberdayaan Masyarakat

III

IV

Gambar 3. Peta Spasial MDS Atribut Tingkat Partisipatif Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat persepsi responden dalam penentuan jenis pengolahan sampah, dapat diketahui variabel/obyek yang terletak pada kuadran I adalah komposting, daur ulang kertas, daur ulang kaca, mendaur ulang, mengganti, mengurangi, dan menggunkan kembali. Masing-masing jenis pengolahan sampah yang berada di kuadran I untuk keempat atribut tersebut kemudian diranking berdasarkan frekuensi kemunculan pada setiap atribut. Untuk menilai preferensi responden terhadap jenis pengolahan sampah dilakukan perhitungan ranking rata-rata dari tiga atribut yang digunakan. Berikut adalah hasil overlay dari persepsi dan preferensi:


97


Tabel 2. Overlay Urutan Persepsi dan Preferensi Variabel/Obyek Penggunaankemb ali MendaurUlang Mengurangi Mengganti Komposting Daurulangkertas Daurulangkaca

RangkingPersep si

Ranking Preferen si

Tota l

3 3 3 3 1 2 2

7 4 8 10 2 1 5

10 7 11 13 3 3 7

Sumber: HasilAnalisis, 2010

Banyaknyakelasdapatdihitungdenganmengg unakanDalilSturgest yang dirumuskansebagaiberikut : K = 1 + 3,3 log n K = 1 + 3,3 log 7 K = 1 + 3,3 (0,845) K = 3,78≈4 Langkah selanjutnya adalah menentukan interval nilai, yaitu : Interval Nilai = = 2,5≈ 2 Dengan interval kelassebesar 3, makadapatdisusunklasifikasipenilaiansebagaiberi kut : a Merupakanperingkatatauprioritaspertamaunt ukditerapkandalampengolahansampahapabil ajenispengolahansampahterletakpada interval nilai 3-5. b Merupakanperingkatatauprioritaskaduauntu kditerapkandalampengolahansampahapabila jenispengolahansampahterletakpada interval nilai 6-8. c Merupakanperingkatatauprioritasketigauntu kditerapkandalampengolahansampahapabila jenispengolahansampahterletakpada interval nilai 9-11. d Merupakanperingkatatauprioritaskeempatun tukditerapkandalampengolahansampahapabi lajenispengolahansampahterletakpada interval nilai 12-14. Berdasarkanhasilanalisispersepsidanpreferen si, dapatdisimpulkanjenispengolahansampahberupak ompostingdandaurulangkertasmemilikikeunggula ndalamberbagaidimensiserta paling disukaiolehrespondensehinggasesuaiuntukditerap kandalampengolahansampah. E. Partisipasi masyarakat Sesuai dengan hasil analisis partisipatif, analisis kesesuaian berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Sampah No 18 Tahun 2008, dan analisis MDS maka dapat disimpulkan tingkat partisipatif masyarakat Kediri terhadap pengolahan sampah sesuai dengan tangga

partisipatif Arstein dan menurut partisipasi masyarakat lokal. Tingkatan partisispatif masyarakat Kota Kediri berdasarkan tangga partisipatif Arstein yaitu pada tahap placation. Tahap placation masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi mengenai program pengolahan sampah serta dapat mengutarakan saran atau pendapatnya. Namun dalam tahap ini belum menjamin saran dari masyarakat benarbenar diterima ataupun tidak. Sedang tahap peredaman atau placation memang sudah melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan secara detail dalam penyelesaian masalah persampahan namun untuk keputusan akhir masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

Gambar 7. Tingkat Partisipatif Masyarakat

Berdasarkanbentukpartisipasimasyarakatlo kalmenurutSyahyuti, 2006 adaenambentukpartisipasimasyarakatlokal, yang secaraberurutansemakinbaik,yaitu : Tabel 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Lokal Bentuk partisipasi Co-option

Co-operation

Consultation

Collaboration

Co-learning

Collective

98

Tipe Partisipasi Tidak ada input apapun dari masyarakat lokal yang dijadikan bahan Terdapat insentif, namun proyek telah didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung Opini masyarakat ditanya, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk aksinya sendiri Masyarakat lokal bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, dan pihak luar bertanggungjawab langsung kepada proses Masyarakat lokal dan luar saling membagi pengetahuannya, untuk memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan aksi, sementara pihak luar hanya memfasilitasi Masyarakat lokal menyusun


Peran Masyarakat Subjek

Employees atau subordinat

Clients

Collaborators

Partners

Directors

Viradin Yogiesti, Setiana Hariyani, Fauzul Rizal Sutikno

Bentuk partisipasi action

Tipe Partisipasi

Peran Masyarakat

dan melaksanakan agendanya sendiri, pihak luar absen sama sekali

Tabel di atas menjelaskan posisi partisipasi masyarakat lokal. Menurut bentuk partisipasinya masyarakat Kota Kediri sampai pada level 3 consultation dengan tipe partisipatif menanyakan opini masyarakat terhadap pengolahan sampah, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk rencana yang akan diterapkan. Oleh karena itu peran masyarakat disini hanya clients atau sebagai saran saja.Pada tahapan ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah yang berujung anggapan bahwa masalah persampahan adalah masalah pemerintah. Arahan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat A. Pengelolaaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Sesuai dengan hasil perhitungan dalam analisis multidimensional scaling (MDS), diperoleh jenis pengolanan sampah yang sesuai untuk diterapkan di Kota Kediri salah satunya adalah komposting (pembuatan kompos) dan daur ulang kertas. Berikut adalah presentase volume sampah yang akan diolah :

Gambar 8.Persentase Volume Sampah yang Diolah

a.)

Jenis Pengolahan Sampah Sesuai dengan hasil perhitungan dalam analisis multidimensional scaling (MDS), diperoleh jenis pengolahan sampah yang sesuai untuk diterapkan di Kota Kediri selain komposting (pembuatan kompos) juga ada daur ulang kertas. Daur ulang kertas dapat menghasilkan berbagai macam barang daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Teknik pengomposan yang dipilih adalah sistem open windrow. Pada dasarnya pembuatan kompos terdiri dari beberapa tahapan,yaitu: Memasukkan sampah ke reaktor kompos Menambahkan sampah organik

-

Menjaga kelembapan timbunan kompos Memiliki sistem pembuangan air lindi Memutar balikkan kompos secara periodik untuk memberikan sirkulasi udara Sampah kertas yang dihasilkan di Kota Kediri mencapai 13,6% persen dari total volume sampah. Kertas daur ulang tidak hanya dapat digunakan menjadi kertas biasa namun kertas yang didaur ulang dapat menghasilkan banyak barang seni. Tahapan yang harus dilakukan adalah dengan memilah sampah kertas dan merobek kertas tersebut dan rendam dalam wadah selama 24jam. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan kertas yang sudah diendam menggunakan blender. Kemudian adonan kertas dicetak serta dipanaskan. Secara umum proses daur ulang kertas tidak sulit. Untuk menghasilkan 8 lembar kertas dengan ukuran 50cmx40cm diperlukan 1kg kertas. b.) Kebutuhan Lahan Menurut Puslitbang Permukiman DPU tahun 2002 kriteria pemilihan lokasi unit pengolahan kompos dekat dengan TPS atau Tempat Pembuangan Sementara dan luas lahan minimal 94 m2-112 m2 untuk tempat pengomposan.Kebutuhan lahan komposting beragam, tergantung volume sampah organik yang dihasilkan serta metode atau alat yang digunakan. Menurut Puslitbang Permukiman DPU tahun 2002, sampah organik sejumlah 1020 m3/hari membutuhkan lahan komposting sebesar 100-200m2. Proses penimbunan sampah untuk dijadikan kompos menggunakan desain penumpukan yang biasa digunakan adalah desain memanjang dengan dimensi panjang x lebar x tinggi = 2m x 12m x 1 m atau membutuhkan 24m2 untuk 24m3 sampah organik. Penerapan sistem komposting di Kota Kediri disesuaikan dengan ketersediaan lahan serta volume sampah organik yang dihasilkan masing-masing area pelayanan. Kebutuhan lahan daur ulang disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan tiap tahapan pengolahan kertas. Menurut SNI 3242:2008 tentang pengolahan sampah di permukiman pengolahan sampah berupa daur ulang di lakukan skala lingkungan yaitu di TPS. Untuk lahan daur ulang disesuaikan dengan ketersediaan lahan TPST. Untuk Kelurahan Banjaran adalah 1500m2, untuk kelurahan Kaliombo seluas 480m2, dan Kelurahan Ngronggo sebesar 200 m2. c.) Finansial Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat


99


Perhitungan biaya TPST dilakukan per tahun untuk masing-masing jenis pengolahan serta lokasi TPST. Investasi merupakan modal yang dikeluarkan untuk pengolahan kompos dan kertas. Setelah melakukan perhitungan biaya investasi, operasional, pendapan dan laba tahapan berikutnya adalah menghitung kelayakan. Perhitungan kelayakan ini menggunakan tingkat suku bunga sebesar 12%. Usia ekonomis proyek diasumsikan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis peralatan yang di investasikan. Tabel 4.KelayakanInvestasiTempatPengelolaanSampahT erpadu Loka si

PBP NVP Ta Bul Nila Ket hun an i Jika sampah yang diolah 100% Banja 1,7 21 NV Jika ran P>0 NVP>0 Kalio 0,7 9 NV maka mbo P>0 proyek Ngro 1 12 NV TPST nggo P>0 layak untuk dilaksa nakan

Jika sampah yang diolah 70% Banja 5,4 21 NV ran P<0 Kalio mbo

1,6

19

NV P>0

Ngro nggo

2,3

28

NV P>0

Jika sampah yang diolah 50% Banja NV ran P<0 Kalio 5,3 63 NV mbo P<0 Ngro 28, 343 NV nggo 6 P<0

BCR Ket

Nila i

Ket

1,43

Jika BCR>1 maka proyek TPST layak untuk dilaksa nakan

32,5 % 15,3 3% 15,4 6%

Jika nilai IRR>1 2% maka proyek TPST layak untuk dilaksa nakan

Jika BCR>1 maka proyek TPST layak untuk dilaksa nakan namun BCR<1 maka proyek TPST tidak layak dilaksa nakan

10,3 %


Jika BCR<1 maka proyek TPST tidak layak dilaksa nakan

-

1,26

Jika NVP>0 maka proyek TPST layak untuk dilaksanaka n namun untuk NVP<0 maka proyek TPST tidak layak dilaksanaka n

Jika NVP<0 maka proyek TPST tidak layak dilaksa nakan

0 , 9 1 , 3 1 , 1 8

0,7 0,9 0,8

Arahan Lokasi Tempat Pengolahan SampahTerpadu Berbasis Masyarakat

Pada arahan lokasi TPST secara umum terbagi menjadi 7 zona, dimana semua zona tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun fungsi zona zona tersebut: 1. Zona Pembongkaran 2. Zona pencacahan dan pengomposan 3. Zona pengemasan kompos 4. Zona daur ulang kertas 5. Zona Pengeringan 6. Zona administrasi dan gudang

IRR

Nila i

1,66

C.

13,8 % 15 %

13,8 % 14,9 %


Arahan Peningkatan Operasional Pengelolaan Sampah Arahan peningkatan operasional ini ditetapkan berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah tahapan operasional yang perlu ditingkatkan:  Menerapkan cara pewadahan dengan pemilah  Menerapkan pola pengumpulan dengan pemilahan  Frekuensi perangkutan setiap hari  Menerapkan pengolahan sampah baikorganik maupun nonorganik

Gambar 9.PembagianZonapada TPST Banjaran

Gambar 10.PembagianZonapada TPST Kaliombo

B.

100

Gambar11 PembagianZonapada TPST Ngronggo

D.

Arahan Sistem Kelembagaan Peranlembagadalamrencanapengelolaansa mpahterpaduberbasismasyarakatsecaraumumdila kukansendiriolehmasyarakat, DTRKP


Viradin Yogiesti, Setiana Hariyani, Fauzul Rizal Sutikno

selakulembaga yang menaungi program TPST sertapihak-pihak yang terkaitlainnya. Untukkeberlangsunganoperasional TPST dibutuhkankerjasama yang terkoordinsidaripihakterkait.Adapunarahansistem kelembagaanyaituperanmasing-masing stakeholder di dalamoperasional TPST bekerjasamadengan LSM. Peranlembagadalamarahanpengelolaansampahter paduberbasismasyarakatsecaraumumdilakukanse ndiriolehmasyarakatdandidampingioleh LSM selakufasilitator. Beikuthubunganantarklembagaan:

No

Pendekatan



3.

Pendekatan ekonomi

  

Arahan penyebaran informasi dan pemantauan penghijauan, dan tanaman produktif terus menerus sampai menghasilkan kompos, produk daur ulang, kurangi, pakai ulang, daur ulang) Koordinasi dengan pemerintah setempat Pemasaran hasil daur ulang Memperkenalkan jenis-jenis sampah yang dapat diolah Melakukan penilaian kelayakan ekonomi dari TPST berbasis masyarakat

KESIMPULAN

A.

Gambar 12. Diagram Venn ArahanKelembagaanSistemPengelolaanSampah

E.

Arahan Pemberdayaan Masyarakat Arahan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah berdasarkan analisis tingkat partisipatif yang sudah dilakukan sebelumnya. Pembinaan masyarakat diarahkaosi berdasarkan pendekatan sosial,teknis, dan ekonomi dan menerapkan CBSWM (Community Based Solid Waste Management) yang merupakan sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat: Tabel 5.ArahanPemberdayaanMasyarakat No 1.

Pendekatan Pendekatan sosial



 



2.

Pendekatan teknis

    



Arahan Peningkatan kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab bersama untuk memilah sampah organik dan non organik Pendekatan kepada pemuka masyarakat setempat dan izin dari lurah ataupun ketua RW Pendekatan kepada warga yang mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan dapat menjadi penggerak masyarakat Untuk memperlihatkan manfaat dari TPST bisa dilakukan dengan studi banding Pembentukan komite lingkungan a Rencana kerja, dan kesepakatan kontribusi warga Pelatihan dan kampanye Melakukan pelatihan daur ulang Membina serta mendorong masyarakat untuk membangun dan memelihara fasilitas pengolahan sampah Pendampingan, sosialisasi,

Kinerja Operasional Pengelolaan Sampah Pada Unit Komposter di Kota Kediri Berdasarkan SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman, dilakukan analisis dan didapatkan Unit Komposter Kaliombo dan Banjaran dinyatakan sudah sesuai dengan standart pengolahan sampah. Sedangkan untuk Unit Komposter Nngronggo dinyatakan tidak sesuai dengan standar pengolahan sampah. Untuk analisis kelembagaan sesuai SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman belum sesuai karena karena DTRKP selaku pemerintah masih bertanggungjawab dapam pengelolaan sampah.Sesuai tangga partisipatif Arstein partisipasi masyarakat Kota Kediri berada pada tahap tahap placation yang termasuk pada tahapan tokenisme. Menurut bentuk partisipasinya masyarakat Kota Kediri sampai pada level 3 consultation dengan tipe partisipatif menanyakan opini masyarakat terhadap pengolahan sampah. B. PengelolaanSampahTerpaduBerbasisM asyarakat di Kota Kediri Arahan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat Kota Kediri berdasarkan hasil perhitungan dalam analisis multidimensional scaling (MDS), diperoleh jenis pengolanan sampah yang sesuai untuk diterapkan di Kota Kediri salah satunya adalah komposting (pembuatan kompos) dan daur ulang kertas . Dilakukan dengan meningkatkan kinerja operasional pengelolaan sampah, pengolahan sampah, dan strategi pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Arahan pemberdayan masyarakat dalam pengelolaan sampah menitik beratkan pada konsep pembangunan yang partisipatif.

SARAN Bagi Masyarakat, diharapkanmasyarakatbenarbenarmauberpartisipasidalampembangunan TPST


101


karenaselaindapatmeningkatkankualitaslingkunga njugakeberadaan TPST bernilaiekonomisbagimasyarakat. Bagi Pemerintah, diharapkan dalam pelibatan masyarakat benar-benar diterapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan. Serat selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Bagi Akademis, studiinidibatasisampaipenyusunanarahanpengelol aansampahterpaduberbasismasyarakat. Diperlukanstudilebihlanjutmangenaipenataan area sekitartempatpembuangansampahterpaduberbasis masyarakat.Serta untukpenelitianselanjutnyajikamenggunakananali sis MDS dianjurkanmenggunakandimensilebihdari 2. DAFTAR PUSTAKA ------------, 2008, SNI 3242:2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman, Departemen PU, Jakarta. ------------,2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah, Departemen PU, Jakarta. ------------,2002, Tata cara pengelolaan sampah dengan sistem daur ulang pada lingkungan, Deapartemen permukiman dan Prasarana Wilayah,Jakarta Syahyuti, 2006.30 KonsepPentingdalam Pembangunan PedesaandanPertanian.Jakarta :Bina Rena Pariwara.

102


PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI ABSTRAK

Recommend Documents