PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA
JEANNE DARC NOVIAYANTI MANIK SH.,M.HUM Staff Pengajar Universitas Bangka Belitung Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik , yaitu tidak dapat diperbaharui (non renewable), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Pentingnya penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis lingkungan, perlu disadari oleh setiap elemen bangsa, karena persoalan lingkungan merupakan permasalahan bersama. Hanya saja dalam pratiknya, diperlukan lembaga formal pengendali yang secara yuridis berwenang untuk itu. Pengendalian kegiatan dan operasionalisasi industri, dalam prakteknya terwujud dalam konsep dan program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus bermuara pada terjaminnya kelestarian lingkungan, seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata kunci
: pertambangan, hukum, lingkungan, pengelolaan, masyarakat
lempeng
PENDAHULUAN Indonesia secara regional berada
tersebut
menghasilkan
pulalah
tatanan
akhirnya
tektonik
yang
pada dua buah lempeng besar yaitu lempeng
lengkap.
Pacifik di Utara dan lempeng Australia di
mendukung
Selatan. Akibat tumbukan kedua lempeng
berbagai mineral atau bahan galian berharga
tersebut,
Indonesia
sebagai anugerah Tuhan YME yang patut
menjadi salah satu wilayah Negara yang
disyukuri, misalnya mineral logam dan lain-
rawan dengan bencana gempa bumi, tsunami
lain.1
telah
menempatkan
Kondisi
geologi
pembentukan
demikian minaeralisasi
dan letusan gunung berapi. Namun, dibalik 1
bencana alam akibat tumbukan dua lempeng tersebut,membawa hikmah yang tak ternilai harganya. Akibat aktifitas pergerakan kedua
Sujono, Geoplogi dan Mula jadi Emas, Puslitbang Mineral dan Batubara, 2004, Hal.90. Secara regional, Indonesia terbentuk akibat tumbukan dua lempeng besar yaitu lempeng Pacidik di Utara dan lempeng Australia di Selatan. Tumbukan tersebut
Proses mineralisasi adalah salah satu
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
hikmah dari bencana yang diakibatkan
studi kelayakan, konstruksi, penambangan
tumbukan kedua lempeng tadi, secara nyata
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
telah
sebagai
dan penjualan serta kegiatan pasca tambang
Negara kaya akan berbagai macam mineral
(Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun
atau bahan galian. Sumber daya mineral atau
2009 tentang Pertambangan Mineral dan
bahan galian yang terkandung di Indonesia
Batubara).
menempatkan
Indonesia
sebenarnya sudah diusahakan sejak jaman
Pertambangan mempunyai beberapa
Hindia Belanda, seperti tambang emas di
karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui
Cikotok yang baru dilakukan penutupan di
(non renewable), mempunyai resiko relatif
akhir tahun 1980-an, kemudian tambang
lebih
bauksit di Pulau Bintan, tambang Batubara
mempunyai dampak lingkungan baik fisik
si Sumatera Barat dan lain-lain.
Melihat
maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi
sejarah pertambangan Indonesia yang sudah
dibandingkan pengusahaan komoditi lain
berjalan cukup lama, merupakan modal
pada umumnya.2 Pada dasarnya, karena
dasar pembangunan dalam rangka mencapai
sifatnya yang tidak dapat diperbaharui
tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
tersebut pengusaha pertambangan selalu
rakyat.
mencari cadangan terbukti (proven reserves) Usaha
Pertambangan
tinggi
dan
pengusahaannya
adalah
baru. Cadangan terbukti berkurang dengan
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan
produksi dan bertambah dengan adanya
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan
penemuan. Ada beberapa macam resiko di
pengusahaan mineral dan batubara yang
bidang pertambangan, yaitu resiko geologi
mengakibatkan terbentuknya jalur gunung berapi (volcans arc). Diantara kedua lempeng tersebut, terdapat jalur sesar naik dan lipatan. Dibelakang jalur penujaman (back arc subduction zone) akan terbentuk rangkaian kegiatan magmatic dan gunung api dan berbagai cekungan pengendapan. Pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menghasilkan jalur penunjaman di selatan Pulau Jawa dan jalur gunung api di Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara serta cekungan lainnya seperti cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan cekungan Jawa Utara. Kondisi tatanan tektonik yang lengkap tersebut menadi pendukung bagi pembentukan mineralisasi emas dan logam lainnya di Indonesia.
(eksplorasi) ketidakpastian (produksi),
yang
berhubungan penemuan
resiko
dengan cadangan
teknologi
yang
berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan
2
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.43
harga domestic. berhubungan
Resiko-resiko tersebut
dengan
besaran
yang
daerah yang luas di permukaan. Tambang ada yang digali di permukaan atau tambang
mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu
dengan
produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang
permukaan seperti batu bara, tembaga, emas
mempunyai resiko lebih tinggi menuntut
dan lain-lain sehingga relatif membutuhkan
pengembalian keuntungan (rate of return)
daerah yang luas di permukaannya dan
yang lebih tinggi.
sebagai akibat dampak lingkungan fisik
Walaupun
demikian,
membuat
terowongan
dekat
terdapat
maupun sosialnya lebih besar. Apalagi
dampak lingkungan pada waktu eksplorasi,
tambang tersebut tadinya merupakan mata
tetapi dampak lingkungan pertambangan
pencaharian penduduk setempat.
utama adalah pada waktu eksploitasi dan
Pentingnya
penerapan
kegiatan
pemakaiannya untuk yang bisa digunakan
industri
sebagai energi (minyak, gas dan batu bara).
berbasis lingkungan, perlu disadari oleh
Dampak
setiap elemen bangsa, karena persoalan
lingkungan
tersebut
dapat
dan/atau
pembangunan
yang
berbentuk fisik seperti penggundulan hutan,
lingkungan
pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta
bersama.
pengotoran udara untuk energi.
diperlukan lembaga formal pengendali yang
Dampak
merupakan
permasalahan
Hanya saja dalam pratiknya,
lingkungan tersebut dapat juga bersifat
secara
sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian
Pengendalian kegiatan dan operasionalisasi
masyarakat yang tadinya hidup dari hasil
industri, dalam prakteknya terwujud dalam
hutan maupun hasil
konsep dan program kerja sistematis dalam
pertambangan itu
yuridis
berwenang
untuk
itu.
sendiri. Sebagai contoh dengan cara yang
bentuk
sederhana penduduk dapat mendulang emas.
lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan
Dampak lingkungan pertambangan
hidup harus bermuara pada terjaminnya
berbeda antara jenis tambang yang satu
kelestarian lingkungan, seperti tercantum
dengan yang lain.
Tambang yang ada
dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang
berada jauh di bawah permukaan bumi
No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
seperti tambang minyak dan gas (migas)
Pengelolaan
Lingkungan
sehingga
menyatakan
bahwa
penambangannya
dengan membuat sumur.
dilakukan
perlindungan
dan
pengelolaan
Hidup,
perlindungan
yang dan
Oleh sebab itu,
pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya
penambangannya relatif tidak membutuhkan
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
bitumen padat, batuan aspal, batubara dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
gambut).
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
digolongkan atas :
Pertambangan
mineral
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
a. Pertambangan mineral radioaktif
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan
b. Pertambangan mineral logam
hukum
c. Pertambangan mineral bukan logam, Dasar kebijakan publik di bidang
pertambangan adalah Undang-Undang Dasar
dan d. Pertambangan batuan
tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air
PEMBAHASAN
dan
terkandung
Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
oleh Negara dan
mengatur bahwa Petambangan Mineral dan
kekayaan
alam
didalamnya dikuasai digunakan
yang
sebesar-besarnya
untuk
Batu bara (Minerba) dikelola berasaskan :
kemakmuran rakyat. Peraturan pelaksana
a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
dalam kegiatan pertambangan khususnya
b. Keberpihakan kepada kepentingan
antara lain Undang-Undang No.11 tahun
bangsa
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
c. Partisipatif,
Pertambangan, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
transparansi
dan
akuntabilitas d. Berkelanjutan
dan
berwawasan
Batubara, Undang-Undang No. 32 tahun
lingkungan.
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Asas
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tetang
mengintegrasikan dimensi ekonomi,
Pengelolaaan dan Perlindungan Lingkungan
lingkungan dan sosial budaya dalam
Hidup.
keseluruhan
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
mineral
No.2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
mewujudkan kesejahteraan masa kini
Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba,
dan masa mendatang.
yang
telah
pemerintah
diubah No.
dengan 26
Peraturan
tahun
2012
dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara (antara lain
yang
usaha
dan
batu
terencana
pertambangan bara
untuk
Pada Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2009
mengatur
bahwa
dalam
rangka
mendukung pembangunan nasional yang
berkesinambungan,
tujuan
pengelolaan
mineral dan batubara adalah : a. Menjamin
baik dan benar, adalah anggapan yang segera harus diakhiri. Caranya adalah
efektifitas
pelaksanaan
melakukan penataan konsep kegiatan
dan pengendalian kegiatan usaha
usaha pertambangan melalui sebuah
pertambangan secara berdaya guna,
upaya yang nyata agar stempel buruk itu
berhadil guna dan berdaya saing;
dapat dibuktikan tidak benar adanya.
b. Menjamin
manfaat
pertambangan
Munculnya
stempel
buruk
tersebut
minerba secara berkelanjutan dan
berdasarkan pada permasalahan yang
berwawasan lingkungan hidup;
selalu ada dalam usaha pertambangan,
c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara
sebagai
bahan
baku
dan/atau
sumber
energi
untuk
kebutuhan dalam negeri; d. Mendukung
dan
diantaranya : a. Terkorbannya pemilik lahan Bahwa
kegaiatan
usaha
pertambangan adalah kegiatan yang menumbuh
cenderung
mengorbankan
kembangkan kemampuan nasional
kepentingan pemilik hak atas lahan.
agar lebih mampu bersaing di tingkat
Hal ini sering terjadi lantaran selain
nasional, regional dan internasional;
kurang
e. Meningkatkan
pendapatan
baiknya
administrasi
pertanahan di tingkat bahwa, kuha
masyarakat lokal, daerah dan Negara
karena faktor budaya
serta menciptakan lapangan kerja
setempat. Kebiasaan masyarakat adat
yang
di beberapa daerah dalam hal hak
sebesar-besarnya
untuk
kesejahteraan rakyat.
kegiatan
usaha
pertambangan mineral dan batubara. Cap
atau
kesan
adat
penguasaan tanah biasanya cukup
f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan
dan
buruk
bahwa
dengan adanya pengaturan intern mereka yaitu saling mengetahui dan menghormati tanah.
diantara
batas-batas
Keadaan tersebut kemudian
pertambangan merupakan kegiatan yang
dimafaatkan oleh sekelompok orang
bersifat zero value,
dengan membuat surat tanah dari
kenyataan
sebagai akibat
berkembangnya
kegiatan
desa setempat sehingga tidak jarang
penambangan yang tidak memenuhi
pemilik lahan merupakan orang atau
kriteria dan kaidah-kaidah teknis yang
kelompok pertama yang menjadi
ada.
korban dari aktivitas pertambangan.
mendorng
b. Kerusakan lingkungan
Kenyataan
ini
kemudian
munculnya
ungkapan
popular
di
suatu kalangan
Bahwa kegiatan usaha pertambangan
profesi geologi dan pertambangan,
adalah kegiatan yang sudah pasti
bahwa sebelum bumi jadi roti,
akan menimbulkan kerusakan dan
kegiatan usaha pertambangan akan
pencemaran
terus berjalan.
lingkungan
adalah
sesuatu yang tidak dapat dibantah.
c. Ketimpangan sosial.
Oleh karena itu, untuk mengambil
Kebanyakan
atau
pertambangan
memperoleh
tertentu,
sudah
penggalian,
bahan pasti
artinya
perombakan
galian
akan
dimana
terjadi
masih
didaerah
keadaan hidup
usaha terpencil,
masyarakatnya dengan
sangat
perubahan
sederhana, tingkata pendidikan yang
permukaan bumi, sesuai dengan
rendah, dan kondisi sosial ekonomi
karakteristik
umumnya masih berada di bawah
keberadaan
atau
dengan
kegiatan
pembentukan bahan
galian,
dan yang
garis
kemiskinan.
Dilain
secara ganesa atau geologis dalam
pihak,kegiatan usaha pertambangan
pembentukannya atau kejadiannya
membawa pendatang dengan tingkat
harus memenuhi kondisi geologis
pendidikan
tertentu dan pasti berada dibawah
teknologi menengah – tekonologi
permukaan bumi, laut dan atau
tinggi, dengan budaya dan kebiasaan
permukaan bumi khususnya bagai
yang kadangkala bertolak belakang
endapan
alluvial.
dengan
Namun di pihak lain, hal yang harus
Kondisi
disadari
kegiatan
munculnya kesenjangan sosial antara
pertambangan merupakan industri
lingkungan pertambangan dengan
penyedia bahan baku dasar bagi
masyarakat
industri hilir.
pertambangan berlangsung.
sekunder
atau
bahwa
Dengan demikian,
cukup,
menerapkan
masyarakat ini
akan
setempat. menyebabkan
disekitar
usaha
kegiatan penggalin bahan galian
Konsep prinsip-prinsip pengelolaan dan
akan
pengusahaan
terus
berlangsung,
selama
peradaban manusiaada didunia masih
bahan
galian
atau
usaha
pertambangan yang baik dan benar bukan
hanya dalam rangka menjawab tudingan miring
selama
ini,
tetapi
mempunyai
Mencermati
keadaan
bahwa
dimensi yang lebih luas lagi yaitu prinsip-
kebutuhan akan bahan galian akan
prinsip pertambangan yang baik dan benar
meningkat
serta memuat semangat, maksud dan tujuan
datang, maka secara kuantitas diprediksi
3
:
kegiatan a. Mengendalikan
distribusi
usaha
meningkat pula. usaha
masa
yang
pertambangan
akan
akan
Salah satu alasa
pemanfaaatan bahan galian, dengan
kegiatan
prioritas uatama dan pertama atau
meningkat, dapat dilihat dari fakta
terlabih dahulu untuk kepentingan
bahwa kebutuhan listrik dunia gampir
bangsa dan Negara;
65% dipasok dari produk pertambangan
pertambangan
akan
b. Meningkatkan mining recovery atau
berupa minyak, gas dan batubara. Untuk
perolehan bahan galian semaksimal
Indonesia, kebutuhan listrik nasional
mungkin;
80% dipasok dari pertambangan berupa panas bumi, minyak, gas dan batubara.
c. Memingkatkan efisiensi pemakaian bahan
galian,
sebagai
upaya
Industri
lainnya
seperti
4
industri
penghematan pemakaian bahan dasar
transportasi (kenderaan roda empat, dua,
industri berdimensi jangka panjang.
kapal laut, pesawat terbang), industri
Hal ini berkaitan dengan keberadaan
rumah
bahan galian sebagai non renewable
industri bangunan, dan industri peralatan
resources, artinya penghematan yang
kerja dan lain-lain memerlukan berbagai
berkaitan
bahan baku mineral logam dan non
dengan
kepentingan
generasi yang akan datang.
3
untuk
logam.
tangga,
industri
elektronik,
Artinya bahwa tanpa adanya
d. Meningkatkan peroleh devisa Negara
adanya suplai bahan baku dasar untuk
dari sektor pertambangan karena
industri-industri tersebut, maka akan
adanya mining recovery, berarti pula
terjadi stagnansi kegiatan industri, yang
meningkatkan
berarti pula timbulnya berbagai dampak
jumlah
perolehan
bahan galian dan memperpanjang
sosial
umur galian.
Data tersebut menunjukkan bukti bahwa
Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.142.
4
ekonomi
yang
menyertainya.
Suyartono dkk, Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar, Studi Nusa, Semarang, Edke-4, 2003, hal.4
industri
pertambangan
merupakan
6. Meningkatkan
industri
hulu
menopang
masyarakat
yang
bergeraknya kegiatan-kegiatan industri hilir.
sumber (SDM)
daya
masyarakat
lingkar tambang; 7. Meningkatkan
derajat
kesehatan
Di sisi lain, maka akan didapatkan pula
masyarakat lingkar tambang.
pendapat daerah dari usaha pengelolaan
Dampak negatif dari pembangunan di
pertambangan yang ada, terdiri atas :
bidang pertambangan antara lain :
1. Pajak daerah;
1. Kehancuran lingkungan hidup
2. Retribusi daerah ; dan
2. Penderitaan masyarakat adat
3. Pendapatan
lainnya
yang
sah
3. Menurunnya
berdasarkan aturan yang berlaku.
kualitas
hidup
penduduk lokal 4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan
KESIMPULAN Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak, baik
dampak
negatif.
positif
maupun
di
bidang pertambangan,
antara lain :
nyata kepada pertumbuhan ekonomi; pendapatan
asli
daerah (PAD);
masyarakat lingkar tambang;
lingkar tambang;
HAM
pada
bentuk kuasa pertambangan
menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan
Pertambangan,
Pokok
Peraturan
Menteri
Pertambangan dan energy No.01 P/ 201 / M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Rakyat
Bahan
Galian
Strategis dan Vital (golongan a dan b) dan Keputusan
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat
5. Meningkatkan
Bentuk –
Pertambangan
3. Menampung tenaga kerja, terutama
pelanggaran
kuasa pertambangan
tentang
1. Memberikan nilai tambah secara
2. Meningkatkan
6. Terjadi
dampak
Dampak positif dari kegiatan
pembangunan
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau
Energi
Menteri
Nomor
Pertambangan
dan
20127.K/201/M.PE/1985
tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian usaha
masyarakat lingkar tambang;
mikro
Kuasa Pertambangan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan pengaturannya : 1. Surat
Kuasa
Pertambangan
Penugasan
Adalah kuasa pertambangan yang
sifat khusus daerah, maka wewenang
diberikan
Menteri ESDM untuk memberikan
oleh
Menteri
ESDM
kepada instansi pemerintah yang
izin
ditunjuk untuk melakukan usaha
dilimpahkan
pertambangan. Instansi Pemerintah
dimana terdapatnya bahan galian
yang dimaksud antara lain Kantor
yang bersangkutan.
Wilayah Departemen Pertambangan
tambang
rakyat
kepada
untuk Gubenur,
3. Surat keputusan Pemberian Kuasa
dan Eneergi, Direktorat, Badan dan
Pertambangan
Lembaga
Surat keputusan pemberian kuasa
Pemerintah
Nondepartemen Pengetahuan Badan
ILembaga Indonesia
Tenaga
Atom
Ilmu (KIPI),
Nasional
pertambangan Menteri
diberikan
ESDM
Perusahaan
oleh
kepada BUMN,
Daerah,
Koperasi
(BATAN), Badan Pengkajian dan
Pertambangan, Perusahaan Swasta
Penerapan Lembaga
Teknologi
(BPPT),
dan perorangan untuk melakukan
Oceanologi
Nasional
usaha
(LON) dan lain-lain 2. Surat
Kuasa
Izin
pertambangan.
Pemberian
kuasa pertambangan berbeda dengan Pertambangan
bentuk kuasa pertambangan lainnya
Rakyat
yang lebih khusus. Pemberian kuasa
Adalah kuasa pertambangan yang
pertambangan selain subjek hukum
diberikan
yang dapat diberikan bervariasi, juga
oleh
Menteri
ESDM
kepada rakyat setempat. Krieteria
pemberian
kuasa
dan sifat dari pertambangan rakyat
disesuaikan
dengan
adalah kegiatan usaha pertambangan
pertambangan yang dilakukan. Jenis
sederhana dan kecil-kecilan, tidak
usaha yang dimaksud antara lain
menggunakan
penyelidikan
peralatan
yang
umum,
pertambangan jenis
eksplorasi,
canggih, produksinya cukup untuk
eksploitasi,
keperluan hidup sehari-hari bagi
pengangkutan dan penjualan.
penambangnya,
luasnya
sangat
usaha
pengolahan/pemurnian,
4. Surat Izin Pertambangan Daerah
terbatas, yaitu tidak melebihi 5
(SIPD)
(lima) hektar dan umur tambangnya
Ialah
relatif pendek serta beragam sifat-
diberikan oleh Gubernur kepada
kuasa
pertambangan
yang
badan hukum dan atau perorangan untuk
melakukan
penambangan
atas
usaha
bahan
galian
golongan c. Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1986
Surat
Izin
Pertambangan
Iskandar Zulkarnaen, Erwiza Erman, Tri Nuke Pidjiastuti, Yani Mulyaningsih, Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Sosial, LIPI Pres Jakarta, 2005 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,
Daerah dapat diberikan kepada : Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, RadjaGrafindo, Jakarta, ed.ke-5, 2010
a. Perusahaan daerah b. Koperasi c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan
Hukum
swasta
yng
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan RI e. Perorangan diprioritaskan
/
WNI
yang
bagi
yang
berdomisili di daerah tingkat II tempat terdapatna bahan galian golongan C yang bersangkutan f. Perusahaan
patungan
anatara
Negara / BUMN di satu pihak dengan pemerintah daerah atau perusahaan daerah lainnya.
Supriyadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Sutedjo Sujitno, Sejarah Pertambangan Timah Di Indonesia, Abad 18 – Abad 20, Ibalat Communication, 2007 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Jakarta, 2004 Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Eko Teguh Paripurno, Hendrik Siregar, Igor O’Neil, Jevelina Punih, Nurhidayati, Torry Kuswardono, Datang, Gali dan Pergi, Potret Penutupan Tambang di Indonesia, Jatam, Jakarta, 2009
Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah No. 26 tahun 2012
