PENGELOLAAN KOPERASI DALAM PROGRAM KEMITRAAN Albertin Yesica Stevani Tumimomor1 222008001
Abstraksi Kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh Dinas Perkebunan dalam rangka pelaksaanaan Program Revitalisasi Perkebunan.
Peran koperasi dalam program kemitraan sangat
penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun kenyataannya koperasi belum dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor pengelolaan koperasi. Tulisan ini menggambarkan pengelolaan Koperasi Bina Bersama yang bermitra dengan PT. Pola Kahuripan Intisawit dalam pembangunan kebun kelapa sawit di Desa Kintapura. Kesimpulan dari tulisan ini, pengelolaan Koperasi Bina Bersama belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keyword: Pengelolaan Koperasi, Kemitraan, Kelapa Sawit.
Pendahuluan Guna mendorong pertumbuhan sektor rill di sektor pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan 2. Komoditi yang diprioritaskan pada program ini adalah kelapa sawit, karet, dan kakao. Alasan diprioritaskan ketiga komoditi ini adalah karena ketiga komoditi ini mempunyai peranan 1
Penulis adalah mahasiswa strata 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. 2 Program revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil. Komoditi (Dirjen Departemen Pertanian, 2007).
4
strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat dan juga dapat menyerap tenaga kerja baru. Ketiga komoditi ini mempunyai prospek pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor. Selain itu ketiga komoditi ini juga mempunyai peran untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup (Dirjen Perkebunan, 2007). Dalam pelaksanaan program revitalisasi, petani peserta yang tergabung di dalam koperasi dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan mitra usaha. Mitra usaha dalam pengembangan perkebunan adalah perusahaan besar swasta, BUMN, maupun BUMD yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Bupati, dan atau Perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha atau dalam proses. Dalam pelaksanaan program ini koperasi berkewajiban untuk menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha dengan harga yang sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan bersama antar mitra usaha dan koperasi. Selain itu koperasi yang melakukan kemitraan wajib untuk melaksanakan inventarisasi atas Tanah Milik atau Tanah Akuan baik perorangan atau kelompok yang merupakan anggota koperasi dan menyerahkan tanah hasil inventarisasi tersebut berikut bukti kepemilikan Tanah Milik kepada mitra usaha. Hak dari koperasi adalah memperoleh subsidi bunga kredit dari pemerintah, memperoleh upah sebagai tenaga kerja dikebun dari mitra usaha, memperoleh informasi dari mitra usaha tentang perkembangan pembangunan kebun kemitraan. selain itu pada saat tanaman mulai menghasilkan koperasi juga berhak menerima pendapatan setiap bulan dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang didapat dari kebun kemitraan. Sedangkan kewajiban dari mitra usaha adalah melaksanakan pembangunan kebun petani sesuai dengan petunjuk standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian. Selain itu mitra usaha wajib untuk mengelola areal kebun kemitraan, yang mencakup kegiatan pemeliharaan kebun, pemetikan, pemanenan, dan pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Mitra usaha juga wajib untuk membeli hasil kebun dengan harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan koperasi. Hak dari mitra usaha adalah mengelola, memelihara areal kebun kemitraan yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pengangkutan TBS sampai dengan jangka waktu perjanjian. Berikut ini merupakan Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Dengan Mitra Usaha. 5
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007 Kemitraan usaha adalah adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kemitraan dilandasi oleh tanggungjawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawaan (Kartasasmita : 1996). Konsep kemitraan selain menjadi salah satu program kerjasama antara perusahaan dengan koperasi (masyarakat pemilik kebun), juga merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan
terhadap
lingkungannya.
Perusahaan
harus
bertanggungjawab
untuk
mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggan/ yang berada disekitarnya. Karena pada 6
akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang. Di dalam konsep kemitraan, perusahaan juga mendukung koperasi dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi anggota dan daerah disekitarnya. Bentuk dukungan perusahaan terhadap koperasi dapat berbentuk bantuan dalam permodalan, pelatihan kepada pengurus maupun anggota koperasi agar kualitas sumber daya manusianya meningkat, membantu dalam pengelolaan manajemen, dan distribusi produk/ jasa yang dihasilkan oleh koperasi (Syahza, 2007). Saptana dan Ashari (2007) menyatakan bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan melalui kemitraan usaha mampu memberikan manfaat antara lain : 1). Meningkatkan produksi pertanian secara moderat, stabil, dan berkesinambungan, 2). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, 3). Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di pedesaan, 4). Meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial, 5). Menciptakan kerja dan lapangan berusaha, 6). Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan, 7). Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis serta, 8). Melestarikan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan. Peran koperasi yaitu menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi harus membuat perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra usaha lah yang mengelola dana tersebut. Untuk
memperoleh dana
pembangunan kebun kemitraan, koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan dari perusahaan yang menjadi mitra kerja. Dalam melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, koperasi mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah3. Subsidi bunga ini hanya berlaku selama masa pembangunan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dirjen Perkebunan, 2007). 3
Subsidi bunga ini adalah selisih bunga kredit bank dengan bunga yang dikenakan kepada petani peserta/ koperasi yang menjadi beban pemerintah yang harus dibayar kepada Bank Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan. Bunga kredit yang dikenakan pada petani peserta/ koperasi yaitu sebesar 10%.
7
Koperasi berfungsi sebagai wadah yang menampung para petani peserta. Pada program kemitraan, mitra usaha/ perusahaan tidak melakukan kerjasama secara langsung dengan petani peserta, melainkan berkerjasama dengan koperasi. Pada umumnya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Tapi pada kenyataannya belum semua koperasi yang melaksanakan program kemitraan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal koperasi. Faktor internal misalnya lemahnya kualitas sumber daya manusia (pengurus) dalam mengelola koperasi, sedangkan faktor eksternal yaitu masih kurangnya peran pemerintah terutama Dinas Koperasi untuk mensosialisasikan informasi mengenai pengelolaan koperasi untuk para pengurus koperasi Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Perintis berfungsi dalam penyediaan atau penyaluran sarana-sarana produksi dan pemasaran hasil-hasil produksi TBS. Peranan KUD akhir-akhir ini mengalami penurunan dengan semakin tuanya tanaman-tanaman dan terbatasnya kemampuan pendanaan KUD untuk membantu biaya peremajaan tanaman yang sudah tua. Oleh sebab itu dibutuhkan bantuan peremajaan oleh pemerintah melalui proyek revitalisasi perkebunan. Dengan adanya proyek ini diharapkan ekonomi petani dalam jangka panjang dapat meningkat (Zen : 2008). Hasil penelitian dari Syahza (2007) permasalahan koperasi di Pedesaan Provinsi Riau, antara lain lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; masih rendahnya partisipasi dari anggota koperasi karena anggota tidak merasakan manfaat menjadi anggota koperasi; khusus koperasi petani perkebunan kelapa sawit, koperasi masih sebatas penghubung antara anggota dengan mitra kerja koperasi. Sedangkan kelemahan dari koperasi di pedesaan antara lain adalah budaya manajemen masih bersifat feodal paternalistik (pengawasan belum berfungsi). Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus. Rasa tenggang rasa masih mempengaruhi masyarakat dalam menentukan kepengurusan dan manajemen koperasi, bukan berdasarkan kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan. Selain itu, partisipasi anggota masih rendah yang disebabkan rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota. Dinas Koperasi Kutai Timur (Kutim) mengatakan sumber daya manusia koperasi di Kutim ini belum memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan yang memadai dalam
8
mengembangkan koperasi4. Kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi masih kurang. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, Dinas Koperasi terus melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi secara rutin. Pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan pengembangan usaha koperasi, pelatihan manajemen koperasi, dan pelatihan pengawas koperasi. Pelatihan ini diharapkan dapat menambah bekal dalam mengelola koperasi, apalagi saat ini pengembangan koperasi dengan pola kemitraan terhadap perusahaan kelapa sawit sedang marak terjadi. Masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh koperasi akhir-akhir ini adalah pengurus koperasi tidak fokus terhadap pengelolaan koperasi. Hal ini terjadi karena selain menjadi pengurus koperasi orang tersebut juga menjadi tokoh masyarakat setempat. Selain itu tokoh masyarakat yang juga menjadi pengurus koperasi mempunyai pengetahuan/skill yang kurang tentang manajemen koperasi. Anggota koperasi tidak percaya tentang pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan koperasi oleh pengurus koperasi. Kurangnya informasi tentang perkembangan koperasi juga menjadi salah satu alasan ketidakpercayaan anggota koperasi terhadap pengurus koperasi5. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah : Bagaimana Pengelolaan Koperasi dalam Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Koperasi Bina Bersama dalam Program Kemitraan dengan PT. Pola Kahuripan Intisawit. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengelolaan Koperasi Bina Bersama dalam program kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit dengan PT. Pola Kahuripan Intisawit di Desa Kintapura. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan disekitar kebun kelapa sawit yang menjadi kebun kemitraan antara Koperasi Bina Bersama dengan PT. Pola Kahuripan Intisawit di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Penelitian ini
4
Pernyataan ini didapat dari berita Kualitas SDM Koperasi Masih Kurang, yang dimuat pada tanggal 29 September 2010. Berita tersebut dapat di akses di http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=74568 5 Informasi ini didapatkan dari http://alena19.wordpress.com/2009/11/17/i-persoalan-dan-pemecahan-masalahyang-dihadapi-koperasi-indonesia-saat-ini/
9
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mencoba untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya dengan cara mewawancarai. Dalam penelitian ini berasal dari anggota koperasi, pengurus koperasi, dan juga dari pihak perusahaan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang didapat dari data primer. Data sekunder yang diperoleh dari PT. Pola Kahuripan Intisawit berupa Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura, Surat Perjanjian Kerjasama antara perusahaan dengan koperasi, daftar anggota dan pengurus koperasi, laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan koperasi tahun 2007, dan Sales TBS Koperasi Tahun 2011. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode Rapid Rural Apprasial (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah peneliti bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal. Dengan demikian dalam metode ini kuesioner tidak mutlak diperlukan. Kuesioner hanya berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian (Syahza : 2007). Hasil Penelitian dan Pembahasan Program Kerjasama Kemitraan PT. Pola Kahuripan Intisawit dan Koperasi Bina Bersama PT. Pola Kahuripan Intisawit merupakan salah satu perusahaan dari holding MAKIN GROUP yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Kintapura Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan ini telah memiliki Izin Usaha Perkebunan pada Tanggal 30 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan. PT. Pola Kahuripan Intisawit telah melakukan penandatangan Nota 10
Kesepahaman Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura pada Tanggal 06 Desember 2006, dan kemudian pada Tanggal 16 Mei 2008 PT. Pola Kahuripan Intisawit dan Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura melakukan penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tentang pelaksanaan kerjasama dalam mewujudkan program pembangunan kebun kelapa sawit. Tujuan dari program kemitraan antara PT. Pola Kahuripan Intisawit dengan Koperasi Bina Bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama pembangunan industri kelapa sawit yang saling menguntungkan6. Dengan adanya program kemitraan anggota koperasi dari yang tidak memiliki kebun menjadi memiliki kebun sawit yang produktif. Selain itu anggota koperasi bisa mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan TBS di kebun kemitraan dan juga upah/gaji apabila anggota koperasi bekerja di perusahaan. Adanya kebun kemitraan ini dapat menambah pasokan TBS yang dapat diolah di pabrik pengelolaan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan. Pada awalnya lahan yang dijadikan kebun kemitraan adalah Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sudah tidak produktif lagi di Desa Kintapura. Dinas Perkebunan Kabupaten Tanah Laut memberikan HTI yang sudah tidak produktif tersebut kepada masyarakat setempat. Untuk memanfaatkan HTI yang sudah tidak produktif ini, atas usulan dari masyarakat, ketua koperasi berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan PT. Pola Kahuripan Inti Sawit untuk membangun dan mengelola kebun kelapa sawit dengan sistem kemitraan. Ketua koperasi melakukan pendataan masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi dan mengikuti program kemitraan antara Koperasi Bina Bersama dengan PT. Pola Kahuripan Inti Sawit. Dengan adanya program kemitraan ini masyarakat Desa Kintapura yang bergabung dengan Koperasi Bina Bersama yang sebelumnya tidak memiliki kebun kelapa sawit menjadi memiliki kebun kelapa sawit. Setiap anggota koperasi mendapatkan lahan kebun kelapa sawit yang telah dibangun dan diolah oleh PT. Pola Kahuripan Intisawit seluas 1,16 ha. Luas lahan kebun kelapa sawit tersebut berasal dari luas lahan HTI (700 ha) dibagi dengan jumlah anggota koperasi (603 orang) yang terdaftar di Koperasi Bina Bersama. Pada saat tanaman kelapa sawit
6
Bahan presentasi tentang Sosialisasi Pola Kemitraan MAKIN GROUP.
11
berumur 32- 48 bulan, anggota koperasi sudah bisa mendapatkan hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari kebun kemitraan. Selain itu, dengan adanya program kemitraan PT. Pola Kahuripan Intisawit juga mendapatkan tambahan pasokan TBS yang dapat diolah di pabrik pengolahan kelapa sawit yang dimiliki. Tambahan pasokan TBS tersebut diperoleh dari hasil kebun kemitraan. Sesuai dengan SPK, TBS hasil dari kebun kemitraan harus dijual ke PT. Pola Kahuripan Intisawit. Untuk melakukan program kemitraan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh PT. Pola Kahuripan Intisawit dan Koperasi Bina Bersama sebelum membangun dan mengelola kebun kelapa sawit. Berikut ini tahapan kemitraan yang dilakukan oleh PT. Pola Kahuripan Inti Sawit. Tahapan Kemitraan PT. Pola Kahuripan Intisawit
Sumber : Program Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, MAKIN GROUP PBG 7 Pengelolaan Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura Secara konseptual pengelolaan/manajemen koperasi dapat diartikan dalam dua pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan kelembagaan, yaitu merujuk kepada orang/sekelompok orang. Dalam pendekatan ini, manajemen koperasi terdiri dari: Rapat anggota, Pengurus, dan juga pendanaan. Kedua, pendekatan proses yaitu proses pelaksanaan dari pengelolaan itu sendiri
12
(Istiana: 2010). Hasil pada penelitian ini akan dipaparkan didalam dua pendekatan yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan proses. Pendekatan Kelembagaan Rapat Anggota Rapat Anggota Koperasi yang dilaksanakan pada Tanggal 1 April 2007 melaporkan laporan tahunan Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura pada Tahun 2006. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2007 ada beberapa hal yang dilaporkan antara lain mengenai sudah ditetapkannya Badan Hukum Koperasi Bina Bersama pada Tanggal 02 Februari 2006, jumlah anggota koperasi pada akhir Tahun 2006 berjumlah 356 orang, tentang struktur kepengurusan koperasi, laporan keuangan koperasi per 31 Desember 2006, dan juga kerjasama kemitraan antara koperasi dengan PT. Pola Kahuripan Inti Sawit. Sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Bina Bersama Pasal 20, Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pada saat RAT Tahun 2006, anggota koperasi telah memilih 5 orang untuk menjadi pengurus Koperasi Bina Bersama dan 3 orang untuk menjadi badan pengawas. Pengurus koperasi mempunyai masa jabatan 4 tahun sedangkan badan pengawas mempunyai masa jabatan 3 tahun. Fungsi dari badan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi termasuk masalah pembukuan dan keuangan koperasi. Setelah Tahun 2007, pengurus Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan hingga saat ini. Pada tahun 2010/ 2011 anggota koperasi telah mendesak pengurus koperasi untuk segera melaksanakan RAT, mengingat kepengurusan periode 2006/2009 sudah lama berakhir. Desakan dari anggota koperasi akhirnya dipenuhi oleh pengurus koperasi periode 2006/2009. Pengurus koperasi menyanggupi akan melaksanakan RAT pada awal tahun 2012. Tapi sampai peneliti melakukan penelitian, RAT Koperasi Bina Bersama belum juga dilaksanakan. Penundaan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan menimbulkan berbagai macam spekulasi dari anggota koperasi, apalagi ditambah dengan sikap dari pengurus koperasi yang tampak tidak senang apabila ada anggota koperasi yang menanyakan tentang pelaksanaan RAT. Ada anggota koperasi yang berasumsi bahwa RAT tidak dilaksanakan hingga saat ini karena 13
pengurus koperasi tidak mau turun jabatan dan digantikan oleh pengurus baru yang akan terbentuk pada saat RAT. Padahal kinerja pengurus koperasi periode 2006/2009 masih dianggap kurang7. Ada juga yang berasumsi bahwa pengurus koperasi telah menggunakan uang milik koperasi dan belum bisa mengembalikannya. Anggota koperasi berasumsi seperti ini karena tidak adanya kejelasan tentang keuangan dari pengurus koperasi (wawancara dengan Bendahara Koperasi Bapak Haji Rahman, pada tanggal 29 Februari 2012). Rapat Anggota Koperasi belum dapat dilaksanakan karena anggota koperasi yang datang tidak bisa quorum, karena sebagian besar anggota koperasi berada diluar Desa Kintapura (wawancara dengan Bapak Johan CD Assistant PT. Pola Kahuripan Inti Sawit, pada Tanggal 23 Februari 2012). Dari pihak perusahaan juga tidak berani terlalu mendesak pengurus koperasi, sebab ada sedikit ketakutan dari perusahaan terhadap pengurus koperasi. Perusahaan takut apabila bermasalah dengan pengurus koperasi, lahan kemitraan yang sedang diolah oleh perusahaan akan diboikot oleh masyarakat Desa Kintapura mengingat pengurus koperasi merupakan tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh. Apabila hal itu terjadi perusahaan akan mengalami kerugian (wawancara dengan Bapak Fitriansyah CD Manager PT. Pola Kahuripan Inti Sawit, Tanggal 2 Maret 2012). Pengurus dan Sistem Pemilihan Berikut ini struktur organisasi Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura yang telah disahkan sesuai dengan Akte Pendirian Koperasi.
7
Hampir sebagian besar anggota koperasi yang diwawancara menyatakan mereka kurang puas dengan kinerja pengurus koperasi. Dan pengurus koperasi (bendahara dan sekretaris) juga mengakui bahwa kinerja mereka juga belum maksimal. Hal ini terbukti dengan belum diadakanya RAT, tidak adanya transparansi keuangan dari pengurus koperasi, dan juga kurangnya komunikasi antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi.
14
Struktur Organisasi Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura Periode 2006/2009
Ketua Koperasi
Dewan Pengawas
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Sumber : Akta Pendirian Koperasi Bina Bersama (2006) Dalam pemilihan pengurus koperasi, anggota koperasi menggunakan sistem ketokohan. Dengan menggunakan sistem ini, anggota koperasi maupun dari pihak perusahaan akan merasa lebih tenang dan aman untuk melaksanakan program kemitraan. Anggota koperasi merasa ada yang melindungi hak mereka apabila pengurus koperasi merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Disisi lain perusahaan juga akan merasa aman untuk mengelola kebun kemitraan. Selain itu apabila dikemudian hari terjadi permasalahan di kebun kemitraan, terutama apabila terjadi sengketa tanah yang dilakukan oleh anggota koperasi, pengurus koperasi diharapkan dapat menyelesaikannya. Namun seiring berjalannya waktu sistem ketokohan yang digunakan oleh anggota koperasi dalam memilih pengurus koperasi tidak sesuai dengan harapan. Pengurus koperasi yang merupakan tokoh masyarakat dan agama ini malah membuat anggota koperasi menjadi segan untuk menegur pengurus koperasi bila pengurus koperasi berbuat salah. Contohnya saja pada saat anggota koperasi komplain tentang kinerja pengurus koperasi, pengurus koperasi malah tidak mau menegur anggota koperasi tersebut (wawancara dengan Bapak Muhkransyah anggota Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura, pada Tanggal 29 Februari 2012).
15
Pendanaan Dalam membangun dan mengelola kebun kemitraan dibutuhkan dana pinjaman kredit dari pihak Bank. Untuk mendapatkan pinjaman dana, koperasi berkewajiban untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Usaha Koperasi sebagai anggunan kredit. Setelah dana pinjaman dari Bank cair, Koperasi memberikan kuasa dan wewenang pengelolaan sepenuhnya atas dana kredit yang diperoleh Koperasi dari Bank kepada PT. Pola Kahuripan Intisawit untuk pembangunan areal kebun Koperasi. Pada waktu tanaman kelapa sawit di kebun kemitraan mulai menghasilkan Perusahaan akan menerima angsuran pinjaman beserta bunganya dari Koperasi setiap bulan dan membayarkannya kepada Bank, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Koperasi berhak menerima pendapatan dari penjualan bersih TBS (Tandan Buah Segar), setelah tanaman kelapa sawit berumur 49 (empat puluh sembilan) bulan8. Besaran pendapatan yang diperoleh koperasi dari kebun kemitraan sebelum kredit lunas ditentukan sebagai berikut: PK (Penerimaan Koperasi) = TBS Netto – ((Angsuran Bank 40%) + (Biaya Pemeliharaan 30%) + (Biaya Pengelolaan 3%)). Angsuran Bank 40%, Biaya Pemeliharaan 30%, dan Biaya Pengelolaan 30% dihitung dari hasil penjualan TBS netto yang diperoleh dari kebun kemitraan. TBS Netto diperoleh dari perhitungan dibawah ini: TBS Netto = Nilai Penjualan Kotor TBS – Ongkos Angkut dan Panen. Menurut skenario perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Pola Kahuripan Intisawit, pelunasan pinjaman kredit di Bank dapat berakhir pada saat umur tanaman kelapa sawit 13 sampai dengan 15 tahun. Cepat atau lambatnnya pelunasan pinjaman kredit di Bank tergantung pada banyak atau sedikitnya TBS yang dihasilkan di kebun kemitraan. Produktifitas kelapa sawit tergantung pada pengelolaan, musim dan juga kontur tanah. Apabila pinjaman kredit di Bank sudah lunas, maka pendapatan yang dapat diperoleh koperasi adalah sebagai berikut: PK (Penerimaan Koperasi) = TBS Netto – (Biaya Pemeliharaan 30% + Biaya Pengelolaan 3%). Pendapatan Anggota Koperasi (PAK) diperoleh dari: PAK = (PK-(3%*PK))/jumlah anggota koperasi (603). Tiga persen dalam perhitungan pendapatan koperasi ini adalah 1 persen untuk untuk pengurus koperasi, 1 persen untuk desa, dan 1 persen untuk dibagikan kepada 19 ketua kelompok. 8
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 6 tentang Pendapatan dan Biaya.
16
Berikut ini adalah tren pendapatan anggota Koperasi Bina Bersama dari Tahun 2008/2011. Trend Pendapatan Anggota Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura Tahun 2008- 2011 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
2008 2009 2010 2011
-
Sumber: PT. Pola Kahuripan Inti Sawit, Tren Pendapatan Anggota Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura (2011) Pendapatan anggota koperasi dari kebun kemitraan berflutuasi di setiap bulannya. Pendapatan anggota koperasi pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 rata-rata pendapatan yang diterima oleh anggota koperasi hanya berkisar Rp. 95.000/ bulan. Sedangkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh anggota koperasi pada tahun 2011 sudah mencapai Rp. 260.000 per bulan. Penyebab berfluktuasinya pendapatan anggota koperasi karena perbedaan tahun tanam kelapa sawit di kebun kemitraan. Kelapa sawit menjadi tanaman menghasilkan pada umur 4 sampai 25 tahun9. Di kebun kemitraaan, kelapa sawit mulai ditanam pada tahun 2001, 2002, 2004, 2005, dan 2006. Pada tahun 2008 pendapatan anggota koperasi masih cenderung sedikit, hal ini disebabkan karena masih sedikitnya TBS yang dapat dipanen, karena yang menghasilkan 9
TBS dipanen pertama kali pada tanaman berumur 32-48 bulan (3-4 tahun). Produktifitas TBS akan maksimum pada umur tanaman 8-12 tahun dan akan menurun secara perlahan-lahan sampai tanaman tersebut berumur 25 tahun.
17
baru dari kelapa sawit yang ditanam pada tahun 2001, 2002, dan 2004 seluas 290 ha. Harga TBS ditentukan juga dari tahun tanamnya. Semakin lama tahun tanam kualitas dari buah sawit semakin bagus. Anggota koperasi meragukan kinerja pengurus koperasi karena tidak adanya transparansi keuangan10. Anggota koperasi setiap bulan hanya mendapatkan uang dari hasil kebun kemitraan tanpa mengetahui rincian dari total pendapatan koperasi dari kebun kemitraan, dan juga sisa hutang yang harus dibayarkan oleh koperasi ke Bank. Padahal rincian laporan keuangan koperasi telah diberikan oleh perusahaan kepada ketua koperasi setiap bulannya. Namun laporan keuangan yang telah diberikan oleh perusahaan tidak diteruskan oleh ketua koperasi kepada pengurus dan anggota koperasi lainnya. Sehingga pengurus dan anggota koperasi tidak mengetahui secara rinci berapa total pendapatan koperasi setiap bulannya. Bendahara koperasi yang seharusnya mengetahui seluk beluk keuangan koperasi mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak tahu bagaimana rincian dari pendapatan dan pengeluaran koperasi. Beliau hanya bertugas untuk mengambil dan membagikan uang yang telah ditransfer oleh perusahaan kepada anggota koperasi, hal itu pun dilakukannya setelah ada perintah dari ketua koperasi. Setelah Rapat Anggota Tahunan Tahun 2007, bendahara koperasi juga selama ini tidak membuat laporan keuangan koperasi. Tidak adanya laporan keuangan koperasi mungkin menjadi salah satu penyebab belum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan sampai saat ini (hasil wawancara dengan Bendahara Koperasi Bapak Haji Rahman, pada tanggal 29 Februari 2012) . PT. Pola Kahuripan Intisawit berkewajiban untuk mendampingi dan membina secara teknis Koperasi Bina Bersama. Pihak perusahaan sudah berulang kali memberikan tawaran untuk membantu pengurus koperasi dalam mengelola koperasi terutama pada laporan keuangan. Namun berulang kali pula pengurus koperasi menolak tawaran tersebut. Melihat kondisi koperasi yang hingga saat ini belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan juga tidak adanya transparansi keuangan, seharusnya perusahaan lebih aktif lagi dalam melaksanakan tugasnya membina koperasi.
10
Hasil wawancara dengan anggota koperasi yaitu Bapak Muhkransyah, Bapak Yanto, Bapak Zair, Bapak Bani, dan Ibu Normayanti pada tanggal 27 dan 29 Februari 2012. Dan juga pengurus koperasi yaitu Bapak Haji Rahman dan Ibu Endang Heriyani pada tanggal 29 Februari 2012.
18
Pendekatan Proses Informasi tentang koperasi Pengurus koperasi kadang-kadang mengadakan rapat yang hanya mengundang para pengurus koperasi dan juga ketua-ketua kelompok. Anggota koperasi sangat jarang sekali diundang untuk menghadiri rapat koperasi. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Normayanti yang merupakan anggota Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura pada tanggal 27 Februari 2012, mengenai koperasi: “Saya sebagai anggota, jadi dulu kan cuma di koperasi itu jaranglah diadakan forum. Jadi di koperasinya itu kita, aku tuh sih maunya untuk 6 bulan sekali diadakan rapat anggota bersama jadi semuanya di kumpulkan. Dari dulu sampai sekarang saya gak pernah dipanggil rapat. Tapi mungkin ya, yang mewakili kan ada yang ketua- ketua yang rapat. Jadi ketuanya yang menyampaikan informasinya ke anggota. Mungkin daripada kebanyakan menampung orang pas rapat.” Rapat yang diadakan oleh pengurus koperasi biasanya hanya dihadiri oleh pengurus dan mengundang ketua kelompok. Namun hasil dari rapat yang tersebut tidak diteruskan kepada anggota-anggota koperasi. Padahal tugas dari ketua-ketua kelompok tersebut adalah meneruskan dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh anggota koperasi mengenai perkembangan koperasi. Tidak diteruskannya informasi tersebut membuat anggota koperasi tidak mengetahui mengenai perkembangan koperasi yang terjadi saat ini, sehingga anggota koperasi pun tidak dapat berpartisipasi di dalam pengelolaan koperasi. Pengurus koperasi juga mengakui bahwa akhir-akhir ini, pengurus koperasi juga sangat jarang untuk melakukan rapat koordinasi. Hal tersebut mengakibatkan pengurus-pengurus koperasi menjadi tidak kompak lagi. Anggota koperasi memiliki pengetahuan yang minim tentang pengelolaan dan pengembangan koperasi. Hal ini disebabkan karena informasi yang didapatkan dari pengurus koperasi sangat minim. Contohnya saja, program kemitraan sudah berlangsung dari tahun 2006, namun masih saja ada anggota koperasi uang tidak tau tentang perhitungan pendapatan bersih koperasi dari kebun kemitraan yang dibagikan oleh perusahaan ke koperasi dan juga pola pembagian pendapatan untuk anggota koperasi. Ada juga anggota koperasi yang menganggap pendapatan dari kebun kemitraan itu sedikit padahal hutang yang harus dibayar oleh koperasi 19
sudah lunas. Padahal menurut perusahaan hutang koperasi untuk membangun dan mengelola kebun kemitraan belum lunas. Jual Beli Lahan Seiring berjalannya waktu, banyak anggota koperasi yang menjual lahan yang mereka miliki di kebun kemitraan. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Yanto anggota Koperasi Bina Bersama pada tanggal 29 Februari 2012 mengenai penjualan lahan kemitraan: “Plasma punyaku sudah kujual. Sebab hasil tidak sesuai. Makanya saya jual yang di plasma karena gak sesuai. Itu saya jual ke teman- teman yang ada di Kintap juga11.” Anggota koperasi yang menjual lahan ini disebabkan karena minimnya pengetahuan anggota koperasi tentang tujuan dan prospek jangka panjang dari perkebunan kelapa sawit. Selain itu nggota koperasi merasa kebun kelapa sawit tidak memberikan hasil yang memuaskan untuk mereka. Sebab pendapatan bulanan yang diterima oleh anggota koperasi per bulan masih dianggap sedikit12. Selain hasil yang kurang memuaskan, alasan anggota koperasi menjual lahan mereka yang ada di kebun kemitraan karena mereka tergiur dengan sejumlah uang yang ditawarkan oleh orang luar yang sebagian besar sudah mengerti tentang prospek kelapa sawit dalam masa depan. Anggota koperasi menjual lahan mereka ke anggota koperasi yang lain atau ke orang luar yang bukan menjadi anggota koperasi. Harga dari lahan yang mereka jual berkisar Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 30.000.000 per blok13. Saat ini pemilik lahan kebun kemitraan hampir 50% dimiliki oleh orang luar yang bukan menjadi anggota koperasi dan tinggal di luar Desa Kintapura. Kondisi Kebun Kemitraan Sebagian besar anggota koperasi yang diwawancarai merasa Kinerja kepengurusan Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura periode 2006/2009 belum maksimal. Belum 11
Yang dimaksud plasma adalah lahan di kebun kemitraan yang dimiliki oleh anggota koperasi. Hasil wawancara dengan Bapak Muhkransyah, Bapak Yanto, Bapak Bani, dan Bapak Hadi Sukasno yang merupakan anggota Koperasi Bina Bersama pada tanggal 27 dan 29 Februari 2012. 13 1 blok di kebun kemitraan setara dengan 1.16 ha. 12
20
dilaksanakannya Rapat Tahunan Anggota merupakan salah satu alasannya. Alasan yang lain adalah anggota koperasi merasa pengurus koperasi kurang memperhatikan kondisi kebun kemitraan. Padahal pendapatan koperasi yang terbesar berasal dari kebun kemitraan. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu anggota Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura, Bapak Hadi Sukasno, pada Tanggal 27 Februari 2012 mengenai tanggapan anggota koperasi mengenai peran koperasi di kebun kemitraan: “Peran koperasi itu paling ndak pengurus koperasi, paling ndak ketua kelompok sering ke lapangan. Mana yang kurang benar, seharusnya itu pihak koperasi. Kalau memang itu tidak melalui prosedur yang dijanjikan oleh perusahaan tidak sesuai kan seharusnya itu bisa disesuaikan14.” Anggota koperasi merasa kondisi kebun kemitraan antara Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura dan PT. Pola Kahuripan Inti Sawit sedikit kurang baik. Kondisi jalan di dalam kebun kemitraan yang rusak menyebabkan truk- truk pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) susah untuk masuk ke dalam kebun kemitraan, terutama dibagian-bagian pelosok kebun. Selain itu kondisi disekitar pohon kelapa sawit yang penuh dengan semak belukar membuat tenaga pemanen susah untuk memanen TBS. Oleh sebab itu TBS tersebut tidak dapat dipanen. TBS yang sudah dipanen juga belum tentu dapat diangkut oleh truk-truk pengangkut. Dan pada akhirnya TBS yang tidak terangkut menjadi busuk di pinggir jalan. Tidak terpanen dan terangkutnya TBS dari kebun kemitraan dapat mengurangi pendapatan koperasi. pendapatan koperasi Bina Bersama dari kebun kemitraan dihitung dari total TBS yang terangkut dan terjual ke Pabrik pengelolaan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Pola Kahuripan Inti Sawit. Perusahaan berhak untuk memanen dan mengangkut TBS yang ada di kebun kemitraan sampai dengan jangka waktu perjanjian15.Tenaga kerja untuk memanen TBS bisa dari anggota koperasi itu sendiri. Anggota koperasi yang sedang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan
14
Prosedur yang dimaksud oleh Bapak Hadi Sukasno yaitu mengenai pengelolaan kebun kemitraan pada waktu tanaman menghasilkan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan SPK, yaitu meliputi kegiatan mengelola, memelihara areal kebun koperasi yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan pengangkutan Tandan Buah Segar sampai dengan jangka waktu perjanjian. Termasuk dalam pembuatan jalan, jembatan kayu, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama. 15 Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura dan PT. Pola Kahuripan Intisawit, Pasal 9 mengenai Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas. Waktu perjanjian yaitu dua daur usia tanaman produktif, setara dengan 60 tahun.
21
bisa bekerja di perusahaan dibagian pengelolaan kebun kemitraan. Jadi dengan bekerja di kebun kemitraan anggota koperasi bisa mendapatkan pendapatan dari hasil kebun kemitraan dan juga bekerja di kebun kemitraan. Namun apabila dari pihak koperasi tidak bisa menyediakan tenaga pemanen, maka pihak perusahaan akan mencari tenaga pemanen untuk memanen TBS yang berada di kebun kemitraan. Dalam kasus ini PT. Pola Kahuripan Intisawit tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Pada SPK perusahaan wajib untuk mengelola areal kebun koperasi, yang mencakup kegiatan pemeliharaan kebun, pemetikan, pemanenan, dan pengangkutan TBS. Namun pemeliharaan terhadap kebun kemitraan tidak dilaksanakan dengan maksimal, sebab di di dalam kebun kemitraan ada jalan yang rusak dan banyaknya semak belukar sehingga menyebabkan para pemanen sulit untuk memanen TBS yang ada. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya pendapatan koperasi karena berkurangnya TBS yang dapat dijual ke perusahaan. Perusahaan seharusnya segera memperbaiki jalan dan membersihkan kebun kemitraan dari semak belukar, sebab hal-hal tersebut tidak sesuai dengan standar teknis pengelolaan perkebunan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian. Potensi Desa Kintapura Desa Kintapura merupakan salah satu desa di Kabupaten Palaihari Kalimantan Selatan. Desa Kintapura memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, tapi potensi sumberdaya alam yang cukup berperan penting dalam menunjang pendapatan masyarakatnya yaitu dari batu bara dan kelapa sawit. Di desa ini, tambang batu bara dapat ditemukan bukan hanya di dalam hutan yang jauh dari jalan raya saja. Tambang batu bara juga bisa ditemukan di halaman rumah warga dan juga di jalan raya. Lahan yang sedang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit juga mengandung batu bara. Tak heran bahwa sering terjadi penambangan batu bata liar di dalam kebun kelapa sawit. Penambangan batu bara bisa dilakukan secara manual dan juga menggunakan bantuan alat berat. Penambangan batu bara tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga bisa dapat perseorangan16. Pengurus koperasi sebenarnya bisa memanfaatkan kondisi penambangan batu bara yang ada diluar kebun kelapa sawit untuk menambah pendapatan koperasi. Pengurus koperasi bisa melayani jasa pengangkutan batu bara, terutama di pertambangan manual. Pengurus koperasi dapat 16
Seperti penambangan batu bara yang dimiliki oleh Bendahara Koperasi Bina Bersama Desa Kintapura.
22
menghubungi anggotanya yang memiliki truk untuk mengangkut batu bara tersebut dan diangkut menuju pelabuhan-pelabuhan yang berada disekitar Desa Kintapura. Di dalam kebun sawit terdapat gorong-gorong dan kolam pembuangan limbah yang dipenuhi oleh enceng gondok. Apabila pengurus koperasi kreatif mereka bisa meminta perusahaan untuk memberikan pelatihan ketrampilan untuk mengolah enceng gondok kepada anggota koperasi ataupu masyarakat Desa Kintapura. Dengan hal ini koperasi dapat memberikan nilai lebih untuk anggota koperasi dan juga masyarakat setempat. Kesimpulan Program kemitraan antara Koperasi Bina Bersama dengan PT. Pola Kahuripan Intisawit memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. Lahan Hutan Tanaman Industri yang sebelumnya sudah tidak produktif lagi diolah menjadi kebun kelapa sawit. Dengan adanya program kemitraan anggota koperasi yang sebelumnya tidak mempunyai kebun kelapa sawit menjadi memiliki kebun kelapa sawit. Hasil dari kebun kelapa sawit ini dapat dijual ke Perusahaan sehingga dapat menambah pendapatan mereka. Pengelolaan Koperasi Bina Bersama baik dalam pendekatan kelembagaan dan pendekatan proses belum maksimal dalam upayanya mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi mitra. Dalam pendekatan kelembagaan terlihat dari belum dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan setelah tahun 2007 dan tidak adanya transparansi keuangan koperasi. Minimnya pengetahuan dan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi merupakan penyebabnya. Pengurus koperasi hanya dipilih karena faktor jabatan sosial yang dimilikinya, sehingga tidak begitu paham tentang koperasi, dan pada akhirnya tidak dapat mengelola koperasi secara profesional. Dari pendekatan proses terlihat dari minimnya pengetahuan para anggota koperasi sendiri tentang pentingnya koperasi sebagai wadah aspirasi dan institusi ekonomi yang dapat membantu anggota koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Minimnya pengetahuan anggota koperasi ini menyebabkan adanya jual beli lahan di kebun kemitraan. Sehingga pengadaan kebun kemitraan menjadi tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kintapura. Masalah tentang lemahnya kualitas sumber daya manusia terutama pengurus koperasi, kurangnya informasi yang diperoleh oleh anggota koperasi tentang pengelolaan koperasi, pemilihan pengurus koperasii berdasarkan sistem ketokohan sebab tipe masyarakatnya masih feodal paternalistik, dan juga rendahnya jiwa kewirausahaan dari 23
koperasi sejalan dengan penelitian dari Syahza (2007) mengenai pengelolaan koperasi di pedesaan yang ada di Provinsi Riau. PT. Pola Kahuripan Intisawit sebagai mitra usaha juga belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada koperasi. Selain itu kondisi kebun kemitraan juga tidak diperhatikan khusus oleh perusahaan, terutama pada jalan yang rusak dan semak belukar yang ada di dalam kebun kelapa sawit. Saran Untuk meningkatkan kinerja koperasi, pengurus koperasi sebaiknya mengangkat manajer/staff yang mempunyai pengalaman dan mampu untuk mengelola koperasi. Dengan adanya manajer/staff ini, diharapkan pengelolaan Koperasi Bina Bersama bisa lebih baik lagi. Untuk meningkatkan pemahaman anggota koperasi sehingga lebih aktif lagi terhadap pengelolaan koperasi, maka harus ada sosialisasi yang lebih mendalam mengenai konsep kemitraan, transparasni tetang isi SPK, fungsi koperasi dan lain-lain. Selain itu diharapkan dari Dinas Koperasi maupun dari pihak perusahaan mengadakan pelatihan untuk pengurus dan anggota koperasi tentang cara pengelolaan dan pengawasan koperasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih lagi tentang koperasi. Dan dari Dinas Perkebunan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih kepada pengurus dan anggota koperasi mengenai program revitalisasi perkebunan dan juga program kemitraan. Sehingga masalah yang terjadi saat ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Daftar Pustaka ______. 17 November 2009. Persoalan dan Pemecahan Masalah Yang Dihadapi Koperasi Indonesia Saat ini. Alena’19 Blog (http://alena19.wordpress.com/2009/11/17/i-persoalandan-pemecahan-masalah-yang-dihadapi-koperasi-indonesia-saat-ini/, diakses 23 Agustus 2012). ______. 28 September 2010. Kualitas SDM Koperasi Masih Kurang. KaltimPost, (http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=74568, diakses 23 Agustus 2012).
24
Dinas Perkebunan Kabupaten Tanah Laut. 2007. Sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2007. Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan Kakao). Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta Istana, Siti. 2010. Pemberdayaan Koperasi Sekolah Ditinjau dari Perspektif Ilmu Manajemen Koperasi (Studi Pada Koperasi Siswa At- Taqwa MAN Kota Kediri 3). UIN Maulanana Malik Ibrahim. Malang Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi, Jakarta, 7 November 1996. MAKIN GROUP. 2006. Sosialisasi Pola Kemitraan MAKIN GROUP di Provinsi Meteri Pertanian. 2006. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi. 1998. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Koperasi
dan
Pembinaan
Pengusaha
Kecil
tentang Pembinaan
dan
Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer dan Anggotanya. Notaris/ PPAT Kabupaten Tanah Laut. 2008. Turunan Akta Perjanjian Kerjasama. Palaihari PT. Pola Kahuripan Intisawit. Sosialisasi Program Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit PT. Pola Kahuripan Intisawit Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. Litbang Pertanian. Syahza, Almasdi. 2007. Percepatan Peningkatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan. Lembaga Penilitian Universitas Riau. Riau Tim Tanaman Perkebunan Besar. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. 25
Zen, Ratna P. 2008. Prosepek Pengembangan Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat (Studi Kasus: KUD- P3RSU, Desa Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu). Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.
26
