PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN MODEL KONTRAK MANAJEMEN KONSTRUKSI Rizal Z.Tamin
ITB
Workshop CPD Ahli Manajemen Konstruksi
Direktorat Bina Kompetensi dan Produktfitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi - Kementerian PUPR Jakarta, 19-20 September 2016 1
IKHTISAR 1. 2. 3. 4. 5.
Pengantar Tinjauan sektor, industri, & penyelenggaraan jasa konstruksi Tantangan & arah peningkatan daya saing jasa konstruksi Perkembangan project delivery Kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) dalam penyelenggaraan infrastruktur publik 6. Performance based contract (PBC) dalam penyelenggaraan infrastruktur publik 7. Penutup
2
PENGANTAR 1. Industri konstruksi merupakan kegiatan yang umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, pelabuhan, dll.) bersifat aset, sementara industri manufaktur memproduksi barang privat (mobil, telepon, dll.) bersifat barang habis. 2. Berbeda dengan industri manufaktur, industri konstruksi dilaksanakan melalui proses jasa konstruksi dengan melibatkan konsultan (TA) dan kontraktor (TK). 3. Seorang owner perlu memikirkan bagaimana aset infrastruktur akan dirancang & dibangun atau disebut dengan Project Delivery.
4. Selanjutnya, karena aset infrastruktur berfungsi lama penyelenggaraan infrastruktur mengenal Project Life Cycle meliputi perencanaan konseptual (Pra-FS); FS; Amdal, RKL, RPL; O&P; Rehabilitasi; & Demolisi. 5. Penyelenggaraan infrastruktur selama Project Life Cycle disebut Manajemen Proyek yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan untuk meningkatkan nilai tambah (VfM). 6. Tulisan membahas tinjauan sektor, industri, dan jasa konstruksi, perkembangan project delivery, Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan Performace Based Contract (PBC).
3
TINJAUAN SEKTOR, INDUSTRI, & PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
4
TINJAUAN SEKTOR KONSTRUKSI (1/2) 1. Sector - Economic sector: a. Definition: a division of country’s population based upon the economic area in which that population is employed; b. 5 main economic sectors: - the primary sector (agriculture, fishery, mining, & other natural resources); - the secondary sector (manufacturing, engineering, & construction); - the tertiary sector (service industry) - the quaternary sector (intellectual activities – education & research) - the quinery sector (high level decision makers in government & industry).
c. Sektor ekonomi nasional: (1) Pertanian, peternakan, kehutanan, & perikanan; (2) Pertambangan & penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Listrik, gas, & air bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, hotel, & restoran; (7) Pengangkutan & komunikasi; (8) Keuangan, real estate, & jasa; perusahaan; (9) Jasa-jasa.
5
TINJAUAN SEKTOR KONSTRUKSI (2/2) e. Sektor menghasilkan produk (CPC); untuk sektor konstruksi berupa aset: - jalan & jembatan (PUPR - A); - bendungan dan irigasi (PUPR - B); - rumah dan bangunan (PUPR - C); - pelabuhan & bandara (HUB); - kilang minyak (ESDM). Note: lapangan usaha (KBLI) berbasis
ISIC – klasifikasi industri - berkorelasi dengan produk (CPC); f. Sektor atau produk mempunyai: -
Penanggung jawab sektor/aset; UU sektor/aset.
2. Penanggung jawab produk atau sektor/aset disesuaikan dengan tanggung jawab pemerintahan: -
A, B, C, air minum, real estate: Ditjen PU pelabuhan & bandara: Ditjen HUB kilang minyak: Ditjen ESDM.
3. Menteri masing-masing, pada dasarnya: -
-
bertanggung jawab atas daya saing, keamanan, nilai tambah, sustainability dari produk (aset); berhak mengatur penyelenggaraan produk masing-masing; dalam UU sector; termasuk pengembangan standard & tenaga ahli (insinyur).
6
TINJAUAN INDUSTRI MANUFAKTUR & KONSTRUKSI 1. Untuk meningkatkan daya saing, umumnya produk dibuat dengan pendekatan industri. 2. Definition - Industry: a. Economic activity concerned with the processing of raw materials and manufacture of goods in factories. b. The process of making products by using machinery & factories.
3. Industri dapat dibedakan: a. Manufacturing industry. b. Construction industry.
4. Manufacturing industry refers to those industries which involve in the manufacturing and processing of items and indulge in either creation of new commodities or in value addition. 5. The final products can either serve as a finished good for sale to customers or as intermediate goods used in the production process. 6. Dalam industri manufaktur dikenal ‘industrial pipe line’; dari invention sampai delivery produk; technology readiness level (1-7). 7
INDUSTRI KONSTRUKSI (1/2) 1. Definition – Construction Industry: - Sector of national economy engaged in preparation of land & construction, alteration, & repair of buildings, structures, & other real property. 2. Dengan demikian industri konstruksi merupakan suatu sistem yang memproduksi produk/aset (jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dll.).
8
INDUSTRI KONSTRUKSI (2/2) 3. Terdapat kekhasan produk konstruksi (infrastruktur/aset) dibanding produk manufaktur: No.
Parameter
Produk Infrastruktur
Produk Manufaktur
1.
Sifat produk
Barang publik
Barang privat
2.
Pelakuan produk
Aset
Barang habis
3.
Lingkup layanan
Umum
Konsumen
4.
Waktu pemanfaatan
Panjang
Pendek
5.
Pembuatan
Alam terbuka
Pabrik
6.
Proses
Tersegmentasi
Menyatu
7.
Pihak terlibat
Banyak
Lebih sedikit
8.
Standardisasi
Rendah
Tinggi
9.
Ketidak-pastian produksi
Tinggi
Rendah
Catatan Secara umum
9
PRODUK INDUSTRI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (1/2) 1. Berdasarkan ke-khas-an tersebut, proses produksi produk/aset konstruksi berbeda dengan produk manufaktur; kita tidak dapat menitipkan industri konstruksi kepada industri manufaktur yang diatur oleh Kementerian Perindustrian.
2. Kita perlu mengatur industri konstruksi tersendiri selain karena ke-khas-an di atas, juga terutama karena design produk/aset umumnya belum tersedia pada saat owner mulai memikirkannya.
3. Dalam industri konstruksi dikenal ‘Project Life Cycle’. Need
Project formulation process
User Requirements
Engineering and design process
Planning process
Project Feasibility And scope
Planning
Awareness of need
Project Concept formulation
Project Scope definition
Construction process
ProjectProject Field engineering Delivery And construction
Project Engineering And design
Full Project description
Use management process
Facility use and management
OM
Project Completion and Acceptance For use
Disposal process
Facility DEMOLISI demolition REKONSTRUKSI or conversion
Fulfillment of need
10
PRODUK INDUSTRI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI (2/2) 4. DED & pembangunan konstruksi disebut dengan Project Delivery. 5. Proses owner memilih, menetapkan, dan mengimplementasikan Project Delivery ini disebut dengan ‘Kegiatan Jasa Konstruksi’ yang melibatkan ‘Konsultan Perencana’ dan ‘Kontraktor Pelaksana’ melalui Pengadaan (Procurement) dan ‘Pengikatan kontrak’ 6. Tahap Pre-FS (Conceptual design) dan FS (Basic design) sering disebut Tahap Planning atau Pra-Desain. 7. Tahap pemanfaatan selama umur rencana (panjang) disebut OM serta demolition/ reconstruction.
8. Jadi, Project Delivery mencakup 2 kegiatan dengan karakteristik berbeda, yang dilaksanakan oleh pihak berbeda, dengan sistem nilai berbeda: a. Perancangan (juga perencanaan & pengawasan) konstruksi oleh profesional engineer & konsultan dengan sistem nilai ‘pelayanan masyarakat’; pembinaannya diatur dalam UU Insinyur. b. Pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor & tenaga terampil, tenaga ahli manajemen, dan rantai pasok dengan sistem nilai ‘bisnis’; pembinaannya diatur dalam UU Jasa Konstruksi.
11
TENAGA KERJA (SDM KONSTRUKSI) – TK, TA MANAJEMEN, & TA INSINYUR NO
KONTRAKTOR TK
1.
Kompetensi
TA MANAJEMEN
Tukang Operator
Project Manager Site Manager
Teknisi Analis
Site Adm. Manager Site Org. Manager Site Eng. Manager Contract Manager Safety manager Quality Manager Quantity Surveyor Manager
2
Pendidikan
Program D1, D2, D3, D4
Program D1, D2, D3, D4, S1 dan Pelatihan
KONSULTAN
CATATAN
TA SETARA INSINYUR Arsitek Ir. Sipil (struktur; geotek; highway; pekerasan; transportasi, lalu lintas, hidrolika; hidrologi, SDA, pelabuhan, bandara, dll.) Ir. Mesin Ir. Elektrikal Ir. Teknik Lingkungan Project Management Specialist Construction Management Specialist Contract Engineer Safety Engineer Quality Assurance Specialist Quantity Surveyor Specialist Program S1 & Program Profesi Ir. 6
TANTANGAN DAN ARAH PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSTRUKSI
13
TANTANGAN PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSTRUKSI 1. Jasa konstruksi; kegiatan terfragmentasi:
sedikitnya 6 dimensi: a. fragmentasi vertikal: dari kontraktor sampai produsen; b. fragmentasi horizontal: siklus proyek; dari gagasan sampai penghapusan; c. fragmentasi manajemen proyek: owner, consultant, contractor; d. fragmentasi antar kementerian (PUPR, HUB., ESDM, Telekomunikasi, LKPP, & Ditjen. Bina Konstruksi); e. segmentasi pemerintahan: pemerintah pusat, provinsi, kab./kota; f. segmentasi tahun anggaran; sangat mengganggu; konstruksi selalu pekerjaan besar.
3. Masa depan daya saing (VfM): a. Bukan lagi bertumpu pada produktifitas & efisiensi; karena sumber daya selalu terbatas; b. Tetapi lebih pada kreatifitas & inovasi; pengetahuan yang tak terbatas; trust & transparansi; c. Perlu membangun kolaborasi internal; multi disiplin; disamping kompetisi eksternal
2. Terjadi delay, idle, waste; jasa konstruksi
susah berdaya saing. 14
ARAH PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSTRUKSI Membangun struktur usaha yang konstruktif & berdaya saing (kreatif & inovatif); mengatasi segmentasi: a. Mengembangkan ko-operasi & kolaborasi; berlandaskan trust & komitmen jangka panjang; menuju kompetisi antara rantai pasok; b. Menerapkan lean construction, supply chain, & integrated value chain: (1) Menata lapangan usaha; mendorong terwujudnya kontraktor umum & spesialis melalui kebijakan Sub-contracting; - Evaluasi potensi rantai pasok kontraktor besar dalam lelang; - Mengembangkan format kontrak; - Mengembangkan konsep jaminan pembayaran pihak ketiga;
-
Mengembangkan sistem informasi rantai pasok & lelang; Pengaturan untuk menghindari pajak ganda (PPN & PPh).
(2) Membangun rantai pasok; (3) Mengembangkan kemitraan JO, JV; kemitraan pemilik, kontraktor, & konsutan. c. Mengembangkan alternative project delivery: -
DBB, CMAR, DB, EPC, IPD.
d. Mengembangkan Kontrak Pemeliharaan Berbasis Kinerja (PBMC). e. Mengembangkan partisipasi swasta (KPBU): - BOT; - Supported BOT; - Availability based payment. f. Mengembangkan lebih luas kontrak tahun jamak; pekerjaan tidak terputus.
15
PERKEMBANGAN PROJECT DELIVERY
16
ALTERNATIVE PROJECT DELIVERY
Need
Project formulation process
User Requirements
Engineering and design process
Planning process
ProjectProject Field engineering Delivery And construction
Project Feasibility And scope
Project Engineering And design
Pra-Desain
Awareness of need
Project Concept formulation
Use management process
Construction process
Project Scope definition
D
Full Project description
Facility use and management
OM
Project Completion and Acceptance For use
B
Disposal process
Facility DEMOLISI demolition REKONSTRUKSI or conversion
Fulfillment of need
B
CMAR/DB/EPC/IPD PBMC Note: - Construction Management at Risk (CMAR), Design Build (DB), EPC (Engineering, Procurement, Construction), Integrated Project Delivery (IPD), - Performance Based Maintenance Contract (PBMC)
17
GENERAL (1/3) 1. How the project will be designed & constructed, or the project delivery method, is one of the most important decisions made by every owner embarking on a construction project. 2. With a variety of delivery methods in use today across the design and construction industry, it is possible to tailor a delivery method that best meets the unique needs of each owner and each project. Several fundamental project considerations are directly impacted by the delivery method selected. 3. There are many delivery methods in use today, but virtually all of them are variations of the 4 most common methods. 4. Closely related to project delivery methods are procurement strategies, contractual arrangements, and compensation methods.
18
GENERAL (2/3) 5. The basic project delivery alternatives consist of: a.
Design-Bid-Build (DBB) – The traditional U.S. project delivery method, which customarily involves three sequential project phases: design, procurement, and construction.
b.
Construction Management At Risk (CMAR) – A project delivery method in which the Construction Manager acts as a consultant to the owner in the development and design phases, but assumes the risk for construction performance as the equivalent of a general contractor holding all trade subcontracts during the construction phase. This delivery method is also known as CM/GC.
c.
Design-Build (DB) – A project delivery method that combines architectural and engineering design services with construction performance under one contract.
d.
Integrated Project Delivery (IPD) – A project delivery method that contractually requires collaboration among the primary parties – owner, designer, and builder – so that the risk, responsibility and liability for project delivery are collectively managed and appropriately shared.
19
GENERAL (3/3) 6. Each of these project delivery methods carries a different level of risk for the owner. Generally, the level of control retained by the owner correlates with the level of risk, and those levels typically have an inverse relationship to the risk and control levels of the contractor. 7. None of these delivery methods is right for every project. For each situation, there will be advantages and disadvantages in the use of any specific method.
20
OWNER’S REQUIREMENTS & RISK CONSIDERATIONS (1/2) Key considerations that will influence the selection of the project delivery method for a project: 1. Budget Determining a realistic budget before design to evaluate project feasibility, to secure financing, to evaluate risk, and as a tool to choose from among alternative designs or site locations is a primary need.
2. Design Of foremost importance to the owner is that the desired facility function as envisioned while successfully fulfilling the needs of the owner and users: well qualified design team, clearly program needs, properly communication, constructible and complete design documents.
3. Schedule The dates of design commencement, construction completion and ultimately the operation of a new facility can be critical, either in terms of generating revenue from the facility, or in terms of providing needed functional space by a particular deadline. An owner must decide how critical it is to minimize schedule duration for a project.
21
OWNER’S REQUIREMENTS & RISK CONSIDERATIONS (2/2) 4. Risk Assessment In construction, issues of risk are closely tied to the status of the local construction market, on-site safety, the schedule, and the budget.
5. Owner’s Level of Expertise The owner’s familiarity with the construction process and level of in-house management capability has a large influence over the amount of outside assistance required during the process, and may guide the owner in determining the appropriate project delivery method.
22
THE ROLE OF THE CM 1. There are benefits and trade-offs that come with various delivery methods, and it can be invaluable for the owner to have professional CM advice to determine what makes the most sense for any given project or program. 2. Many alternate delivery methods require the owner to have sufficiently experienced staff resources to fully define the project or be willing to allow another entity to define it. 3. The owner must also be able to make decisions, handle inquiries, and manage other processes quickly enough to take full advantage of the accelerations offered by some alternate delivery methods. 4. Regardless of the delivery method utilized, the professional CM can play a pivotal role throughout all phases of project implementation. In each section of this document describing a delivery method, the role of the CM is discussed. 23
CONTRACTING ALTERNATIVES (1/2) Three categories of contracting and compensation methods: 1. Fixed Price or Lump Sum (LS) When an owner contracts with an entity to perform a fixed scope of work in exchange for an agreed lump sum payment for the specified services.
2. Guaranteed Maximum Price (GMP) An arrangement in which an owner contracts with an entity to perform a fixed scope of work in exchange for a price that is guaranteed to not exceed a stated maximum price.
3. Reimbursable Come in a variety of forms, and are sometimes coupled with a not-to-exceed maximum price. The forms of reimbursable contracts include:
Unit Price
Cost Plus Award Fee
Cost Plus Fixed Fee
Time Spent
Cost Plus Incentive Fee
Time and Materials 24
CONTRACTING ALTERNATIVES (2/2)
25
PROCUREMENT ALTERNATIVES (1/2) 1. Procurement of professional services and construction services will generally be accomplished in one of three ways: a. Priced based b. Qualifications based c. Best value (combination of 1 and 2)
2. Procurements may also involve a one-step process, in which there is just a single round of submittals that determine the selection, or a two-step process, which may include a qualifications submittal as the first step and then a price proposal as the second step.
26
PROCUREMENT ALTERNATIVES (2/2) The use of the various options for the procurement of construction services.
27
KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK
28
PPP - WHAT & WHY (1/3) Definition: • PPP is a public & private co-operation in infrastructure financing in order to attain more efficient funding. • PPP represents one of public procurement alternatives. The permanent challenge in public procurement is how to provide better public service, through better quality, cost, delivery, and sustainability.
29
PPP - WHAT & WHY (2/3) Payments profile
Payments profile
Cost
overruns
o v T e i r m r e u n s
Estimated capital cost
No payments until facilities ready for use Running cost overruns
Payment based on usage Payment based on availability
Estimated running cost 0
5
Construction phase
10
15
20 (Years)
Operation and maintenance phase
Traditional Public Procurement Source: Price Water House Coopers (2003)
0
Construction phase
5
10
15
20 (Years)
Operation and maintenance phase
PPP Public Procurement
30
PPP - WHAT & WHY (3/3) Full range of public procurement options (KPMG, KLegal): Conventional procurement
Full privatization
PPP
The procurement of assets by the public sector using conventional funding Design, build, finance & transfer (DBFT) Design, Operate, & Transfer (BOT) Build, Operate, & Own (BOO) Design, Build, Finance, & Operate (DBFO) Publicly regulated but privately owned in perpetuity
1. Lower cost of money. 2. Most of the risks retained by public sector. 3. Bureaucracy. 4. Lack of accountability . 5. Limited VfM.
1. Higher cost of money. 2. Optimum risk allocation. 3. Higher VfM: - management skills; - efficiency; - innovation.
PSC
(Public Service Comparator)
Requirements: 1. Sector optimization in place. 2. Professionalism of private sector. 3. Existence of competition aspect (productivity & efficiency) & collaboration aspect (SCM). 4. Conducive environment (good governance, law enforcement, & institutional capacity). 31 5. Constructive legal infrastructure & institutional framework. 6. Full government support.
EMPAT INSTITUSI STRATEGIS KPBU 1. Menteri Keuangan: untuk meng-cover risiko dan memberikan dukungan (subsidi) pendanaan. 2. Sektor: perlu state of the art sektor & perencanaan sektor 3. Ditjen Bina Konstruksi; Industri konstruksi; kemampuan rancang bangun konsultan & kontraktor untuk menghasilkan VfM 4. Bappenas: untuk menjamin integrasi masterplan tata ruang dan masterplan sektor-sektor terkait; koordinasi program dan anggaran terkait; konteks sustainability. 5. Di Indonesia diatur melalui Perpres 38, 2015 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 32
TIGA VARIASI UTAMA KPBU 1. Konsesi; pengembalian investasi oleh masyarakat pengguna: a.
Skema BOT biasa; kelayakan dinilai dengan IRR
b.
Jumlah pengguna dan kemampuan membayar masyarakat cukup
2. Konsesi dengan dukungan pemerintah (Supported BOT): a.
Untuk BOT belum mencapai layak finansial; kelayakan dinilai dengan IRR
b.
Dukungan pemerintah: construction grant; operation grant; keringanan perpajakan
c.
Jumlah pengguna dan kemampuan membayar masih terbatas
d.
Biaya konstruksi relatif tinggi
3. Performance Based Annual Scheme (PBAS) – Availability Based Payment a.
Pengembalian investasi dari anggaran pemerintah (APBN/APBD)
b.
Tidak layak finansial; Jumlah pengguna dan kemampuan membayar belum memadai 33
PERFORMANCE BASED CONTRACT (PBC) DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK
34
APA PBC (1/2) 1. PBC is ‘a type of contract in which payments for the management and maintenance of (road) assets are explicitly linked to the contractor successfully meeting or exceeding certain clearly defined minimum performance indicator’ (Stakenvich N. et al, 2005) 2. Karakteristik PBC adalah sebagai berikut: a. Kinerja kontraktor dinilai dari pencapaian output, bukan input & proses. b. Terdapat peluang kreatifitas & inovasi bagi kontraktor untuk meningkatkan mutu & nilai tambah pemeliharaan.
c. Harus jelas dan tepat menetapkan indikator kinerja output & outcome, dan mempunyai rencana memantaunya dari waktu ke waktu termasuk toleransinya. d. Perlu menetapkan penalti & insentif jika kontraktor gagal mencapai indikator kinerja atau melampauinya e. Jalan diperlakukan sebagai aset infrastruktur yang dirancang dan dioperasikan sesuai dengan rencana, selama umur rencana, f. Perlu merancang dispute settlements.
APA PBC (2/2) 1. PBC mempunyai nama yang berbeda-beda: -
Performance Specified Maintenance Contract (PSMC) - Australia, NZ, Canada;
-
Performance Based Management & Maintenance of Roads (PMMR);
-
Output-based Service Contract (OBSC);
-
Performance Based Road Asset Management & Maintenance Contract – USA.
2. Lingkup utama PBC adalah pemeliharaan; sering disebut PBMC. 3. Rehabilitasi dapat ditambahkan: a. Meningkatkan kelayakan KBK; b. Merupakan insentif bagi kontraktor; menghindari pembengkakan biaya pemerliharaan
4. Evaluasi biaya & pembayaran PBC dapat dibedakan sebagai berikut: -
-
-
Pembayaran manajemen dan pemeliharaan: (Km ruas jalan) x (LS Rp./km/bulan) x Jumlah bulan; biaya management & pemeliharaan; seragam selama kontrak. Pembayaran pekerjaan rehabilitasi: UP atau LS. Pembayaran pekerjaan darurat: (Asumsi jumlah kejadian) x UP.
MENGAPA PBC 1. Pertimbangan penerapan PBC adalah pemeliharaan tepat waktu dan berkesinambungan sampai umur rencana. 2. Sistem ini mengalihkan risiko kegagalan kepada pihak kontraktor (secara jelas, terukur, & adil), yang dapat memitigasinya melalui fleksibilitas metoda & proses, serta kreatifitas & inovasi.
3. Pertimbangan lain yang mendukung adalah: a. mengurangi beban administrasi; mengawasi mutu dan mengukur volume hasil pekerjaan; b. mengurangi claim dan adendum kontrak; c. fokus pada kinerja yang diharapkan pengguna jalan; d. tanggung-jawab dan risiko yang besar memotivasi inisiatif & inovasi kontraktor; dan e. menciptakan lapangan kerja, usaha, & pelaku usaha baru; membangun industri konstruksi.
MANFAAT PBC 1. Efektifitas investasi meningkat dalam jangka panjang. 2. Biaya manajemen semakin hemat. 3. Keterlambatan penanganan dan ketidak-pastian anggaran dapat dihindari. 4. Hasil pekerjaan lebih terjamin sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. 5. Sebagian risiko Ditjen. Bina Marga dialihkan kepada kontraktor; mis.nya perencanaan yang tidak cocok dengan kondisi lapangan.
6. Ditjen. Bina Marga mendapat kepastian jumlah anggaran yang diperlukan dan kepastian bahwa anggaran yang disediakan akan dapat mencapai sasaran. 7. Kontraktor mendapat jaminan pekerjaan jangka panjang, 8. Pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih produktif & efisien secara keseluruhan dengan keuntungan yang lebih baik.
ALTERNATIF PENANGANAN, SUMBER PENDANAAN, DAN JENIS KONTRAK KERJA JALAN NASIONAL SECARA UMUM Penanganan Jalan
Sifat Penanganan
System Delivery/ KPBU
Sumber Pendanaan
Pembangunan
Investasi
DBB DB PPP
APBN APBN Swasta
Peningkatan
Investasi
DBB DB PPP
APBN APBN Swasta
Rehabilitasi
Preservasi
Pemeliharaan
Preservasi
DBB DB BOM Swakelola Kontraktor
APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
Catatan
Jenis Kontrak UP LS Kontrak Investasi UP LS Kontrak Investasi UP LS PBC (NPV) UP LS PBC (NPV)
Konvensional Inovasi Konsesi (BOT) –IRR Avalaibility/PBAS - NPV Konvensional Inovasi Avalaibility/Performance based payment - NPV Konvensional Baru Inovasi Konvensional Konvensional Konvensional Inovasi
Catatan: DBB: Design-Bid-Build; DB: Design-Build; PPP: Public Private Partnership; UP: Unit Price; LS: Lumpsum; BOT: Build, Operate, Transfer; APBN: Anggaran Pendapatan & Belanja Negara: KBK: Kontrak Berbasis Kinerja; BOM: Build-OperateMaintenance; IRR: Internal rate of return; NPV = Net present value
PENUTUP 1. Penyelenggaraan jasa konstruksi perlu ditinjau dari konsepsi dan prinsip dasarnya. 2. Pernyelenggaraan jasa konstruksi berintikan Project Delivery dan kemudian Project Life Cycle. 3. KPBU merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (swsta) dalam membangun (investasi) infrastruktur publik. Swasta umumnya dilibatkan sampai dengan operasi dan pemeliharaan untuk memberikan peluang lebih panjang dalam pengembalian modal
4. Developer dan investor dalam KPBU juga melakukan project delivery (penyelenggaraan jasa konstruksi). 5. PBC bukan merupakan project delivery; hanya merupakan jenis kontrak dimana pengguna jasa di bayar LS berdasarkan outcome yang dihasilkannya selama masa layan infrastruktur.
40
TERIMAKASIH
41
