Penelitian ”Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia”
Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Pengetahuan Kebijakan HIV dan AIDS
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
PKMK FK UGM
i
Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Pengetahuan Kebijakan HIV dan AIDS
Penyusun: Chrysant Lily; Ignatius Praptoraharjo; Eviana Hapsari Dewi; Swasti Sempulur; M. Suharni; Ignatius Hersumpana; Ita Perwira; Satiti Retno Pudjiati
Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Pengetahuan Kebijakan HIV dan AIDS/ Chrysant Lily; Ignatius Praptoraharjo; Eviana Hapsari Dewi; Swasti Sempulur; M.Suharni; Ignatius Hersumpana; Ita Perwira; Satiti Retno Pudjiati
Yogyakarta: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) 108 halaman/16,5 x 23 cm Cetakan pertama, September 2016 1. Simpul Pengetahuan 2. HIV-AIDS 3. Kebijakan 4. Sistem Kesehatan 5. Knowledge Hub I. Dari Penelitian ke Gerakan Perubahan: Sebuah Cerita Perubahan Design Sampul: Flyingpants.lab Laporan ini disusun melalui kerjasama antara Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan PKMK FK UGM. Tulisan yang diungkapkan dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia.
Laporan ini bisa dikutip, disalin, dan digandakan dengan menyebutkan sumbernya dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, bukan untuk kepentingan komersial.
Sitasi yang disarankan: PKMK FK UGM. 2016. Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Pengetahuan Kebijakan HIV dan AIDS. Yogyakarta: PKMK FK UGM
Copyright © 2016 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
ii
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
iii
Daftar Isi Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Singkatan Ringkasan Eksekutif Latar Belakang
iv vi vi vii xi 1
Tahap 1 A. Rasionalisasi B. Pelaksanaan dan Hasil 1. Pengembangan Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS 2. Pengembangan Website Kebijakan AIDS Indonesia C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran
14 14 14 15 18
Tahap 2 A. Rasionalisasi B. Pelaksanaan dan Hasil
iv
22 23
1. Identifikasi Pengetahuan tentang Perkembangan Kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia
23
2. Pelaksanaan Penelitian Sistem Kesehatan dan Kebijakan HIV dan AIDS
24
3. Pelaksanaan Penelitian Operasional Kebijakan HIV dan AIDS
27
PKMK FK UGM
30
C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran
Tahap 3 A. Rasionalisasi B. Pelaksanaan dan Hasil 1. Pengembangan Kapasitas Peneliti Universitas 2. Kursus Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan Nasional 3. Penyelenggaraan Diskusi Kultural 4. Community of Practice dan Berbagi Ilmu C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran
34 34 34 40 43 44 46
Tahap 4
50 51 51 53
A. Rasionalisasi B. Pelaksanaan dan Hasil 1. Diseminasi Hasil Penelitian 2. Penyelenggaraan Seminar Terbuka 3. Pertemuan Tingkat Nasional Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS
54 59 61 62
4. Penulisan dan Diseminasi Policy Brief 5. Jumpa Pers C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran
PKMK FK UGM
v
Kesimpulan
65
Lampiran Lampiran 1. Rincian Kegiatan Diskusi Kultural Lampiran 2. Analisis Website Kebijakan HIV dan AIDS
69 87
Daftar Tabel Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan manajemen pengetahuan PKMK Tabel 2. Diskusi kultural yang diselenggarakan PKMK FK UGM
5
Tabel 3. Diskusi kultural yang diselenggarakan di daerah
70 81
Tabel 4. Daftar 10 besar artikel dan hits (kunjungan) website Kebijakan AIDS
91
Tabel 5. Daftar dokumen yang diunggah ke website Kebijakan AIDS
93
Daftar Gambar Gambar 1. Diagram alur proses pengembangan manajemen pengetahuan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia
Gambar 3. Sesi, pengguna, dan halaman yang dilihat
3 89 89
Gambar 4. Rata-rata halaman yang dibuka setiap sesi, durasi kunjungan, dan bounce rate pengunjung website
90
Gambar 5. Persentase user baru dan user yang sebelumnya pernah mengakses website Kebijakan AIDS
90
Gambar 2. Grafik sesi Oktober – Juni 2016
vi
PKMK FK UGM
Daftar Singkatan Adinkes
Asosiasi Dinas Kesehatan
AIDS
Acquired Immuno Disease Syndrome
ANU
Australian National University
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ARV
Anti Retro Viral
Bappenas
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CCM
Country Coordinating Mechanism
CHAI
Clinton Health Access Initiative
CoP
Community of Practice
Danais Dana Keistimewaan DERAP
Delivering Expanded Resources for AIDS
Programming DFAT
Department of Foreign Affairs and Trade
DKI
Daerah Khusus Ibukota
FGD
Focus Group Discussion
FKM
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Fornas Forum Nasional GF
Global Fund
GWL INA
Jaringan Gaya Warna Lentera
HCPI
HIV Cooperation Programme for Indonesia
HIV
Human Immunodeficiency Virus
IAC
Indonesia AIDS Coalition
IMS
Infeksi Menular Seksual
ILO
International Labor Organization
IPPI
Ikatan Perempuan Positif Indonesia
JKKI
Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
JKN
Jaminan Kesehatan Nasional
PKMK FK UGM
vii
KDS
Kelompok Dukungan Sebaya
Kesra Kesejahteraan Rakyat Kemenkes
Kementerian Kesehatan
KPA
Komisi Penanggulangan AIDS
KPAN
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
KPAP
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi
LKB
Layanan Komprehensif HIV–IMS
Berkesinambungan LKNU
Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama
LSL
Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki
LSHTM
London School Hygiene and Tropical Medicine
LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
MPI
Mitra Pembangunan Internasional
NFM
New Funding Model
OBK
Organisasi Berbasis Kemasyarakatan
ODHA
Orang dengan HIV dan AIDS
OMS
Organisasi Masyarakat Sipil
OPSI
Organisasi Perubahan Sosial Indonesia
PDP
Perawatan Dukungan Pengobatan
PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini
Pernas Pertemuan Nasional PITC
Provider Initiative Test and Conseling
PKBI
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PKNI
Perkumpulan Korban Napza Indonesia
PKK
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKMK FK UGM
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
PMTS
Pencegahan Melalui Transmisi Seksual
PPH Atma Jaya
Pusat Penelitian HIV dan AIDS Atma Jaya
viii
PKMK FK UGM
PPK UI
Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia
P2JK
Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan
P3SY
Perkumpulan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta
P2PL
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Lingkungan RSCM
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
RW Rukun Warga SAKI
Sanggar Anak Kampung Indonesia
SJSN
Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
SRAN
Strategi Rencana Aksi Nasional
SubDit Sub Direktorat SUFA
Strategic Use for ART
TB
Tuberculosis
UHC
Universal Health Coverage
UI Universitas Indonesia UNAIDS
Joint United Nations Programme on
HIV and AIDS UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
UPT Unit Pelayanan Terpadu USAID
United State Agency for International
Development UU Undang-undang VCT
Voluntary Counselling and Testing
WHO
World Health Organization
WPA
Warga Peduli AIDS
WPS
Wanita Pekerja Seks
PKMK FK UGM
ix
x
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
xi
aporan ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pengelolaan simpul pengetahuan yang diinisiasi oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM selama bulan Agustus 2013 hingga Juni 2016. Pengembangan simpul pengetahuan ini dimaksudkan agar semua pengetahuan yang berhasil dikumpulkan dan diproduksi oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM dapat dimanfaatkan oleh khalayak luas, dan secara khusus untuk mendukung pengembangan kebijakan dan advokasi berbasis bukti. Sistem yang telah dikembangkan dalam simpul pengetahuan ini mengacu pada fungsi-fungsi manajemen pengetahuan dari Davenport (1994), yaitu penggalian, pengumpulan, pengidentifikasian berbagai pengetahuan terkait sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS serta pemanfaatan pengetahuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Laporan ini mengulas secara detail mengenai kegiatan dan pencapaian dari setiap fungsi manajemen pengetahuan ini, hambatan yang terjadi dalam implementasi, serta solusi yang telah diambil sehingga bisa menjadi pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam manajemen pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia yang telah dilakukan mencakup pengembangan Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia, pengembangan website sebagai sumber informasi kebijakan HIV dan AIDS, pelaksanaan penelitian kolaborasi di antara anggota jaringan tentang sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS, serta kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota jaringan. Dalam rangka menerjemahkan pengetahuan yang didapat agar menjadi aksi nyata, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung upaya tersebut dalam bentuk pertemuan diseminasi hasil penelitian, seminar terbuka, pertemuan konsultatif di tingkat nasional, dan pengembangan policy brief untuk mengartikulasikan hasil-hasil penelitian menjadi pilihan kebijakan.
xii
PKMK FK UGM
Beberapa pembelajaran utama dapat ditarik dari pelaksanaan simpul pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Pertama, ditemukan bahwa isu kebijakan HIV dan AIDS merupakan isu yang sangat spesifik dibandingkan dengan kebijakan kesehatan secara umum. Oleh sebab itu, dibentuknya Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia serta dikembangkannya website Kebijakan AIDS Indonesia sangat bermanfaat dalam meningkatkan akses informasi dan pengembangan pengetahuan dalam topik ini. Kedua, kapasitas anggota jaringan dalam penelitian dan analisis kebijakan juga masih relatif terbatas sehingga untuk menyikapi hal ini berbagai kegiatan pengembangan kapasitas bagi anggota jaringan telah dilaksanakan. Ketiga, diperlukan komunikasi secara rutin antara penghasil dengan pengguna pengetahuan sehingga pemanfaatan hasil penelitian dapat terjadi dan dapat menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Interaksi dari kedua belah pihak tersebut telah diupayakan melalui
PKMK FK UGM
xiii
berbagai forum pertemuan, termasuk pertemuan diseminasi hasil penelitian. Namun, upaya ini masih perlu terus ditingkatkan demi mendorong terjadinya komunikasi dua arah yang bersifat rutin antara penghasil dan pengguna pengetahuan. Sebagai sebuah kesimpulan, simpul pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia yang telah dikembangkan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM ini memiliki tiga fungsi utama, yakni (1) meningkatkan akses informasi kebijakan HIV dan AIDS, (2) membagikan dan menerapkan pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS, dan (3) menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik. Dalam implementasinya ternyata masih ditemukan beberapa hambatan, tetapi di sisi lain PKMK telah berhasil memperoleh capaian-capaian untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Dengan terus mengembangkan ketiga fungsi simpul pengetahuan ini, diharapkan bisa terwujud kontribusi terhadap pengembangan kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik.
xiv
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
xv
xvi
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
1
enelitian “Kebijakan dan Program HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada dan didukung oleh pendanaan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia ini merupakan proyek penelitian yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan 9 universitas yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Kesembilan universitas tersebut adalah Universitas Cenderawasih (Papua), Universitas Negeri Papua (Papua Barat), Universitas Nusa Cendana (Nusa Tenggara Timur), Universitas Udayana (Bali), Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Universitas Airlangga (Jawa Timur), Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya (DKI Jakarta), serta Universitas Sumatera Utara. Proyek penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia sehingga bisa dihasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, baik tingkat nasional atau daerah, lembaga donor, dan sektor masyarakat sipil untuk memperkuatkan program penanggulangan HIV dan AIDS yang selama ini dilakukan.1 Kegiatan-kegiatan pada proyek penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu (1) pemetaan kebijakan HIV dan AIDS dan tingkat integrasinya dengan sistem kesehatan di Indonesia, (2) pengembangan model kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang terintegrasi ke dalam sistem kesehatan demi memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas intervensi, serta (3) pengembangan jaringan pengetahuan (knowledge hub) melaluipenerapan sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system) yang mampu mendukung pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan untuk pengembangan kebijakan dan advokasi kebijakan. Laporan perkembangan
1 Research Proposal (Australia – Indonesia Partnership for HIV (AIPH). HIV/AIDS Policy and Programming within the Framework of Health System in Indonesia). Center for Health Policy and Management, University of Gadjah Mada, 2013.
2
PKMK FK UGM
ini akan berfokus pada komponen ketiga, untuk periode pelaksanaan antara Agustus 2013 sampai dengan Juni 2016. Definisi knowledge management yang digunakan dalam proyek penelitian ini adalah “the process of capturing, developing, sharing and effectively using organizational knowledge” (Davenport, 1994). Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dari pengembangan manajemen pengetahuan yang ada dalam proyek penelitian ini adalah menggali, mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai pengetahuan yang menjadi fokus dalam sistem kesehatan dan pengembangan kebijakan HIV dan AIDS, membagikan hasil pengetahuan yang diperoleh kepada anggota jaringan, dan memanfaatkan hasil tersebut untuk pengembangan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Secara sederhana proses pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam proyek ini adalah:
Gambar 1. Diagram alur proses pengembangan manajemen pengetahuan kebijakan HIV dan AIDS Indonesia Melalui proses yang dikembangkan ini, sistem manajemen pengetahuan PKMK2 diarahkan pada fasilitasi anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS yang terdiri dari akademisi, pembuat kebijakan, pelaksana program
2 PKMK terdiri dari berbagai divisi, dimana masing-masing divisi tersebut mengelola berbagai proyek penelitian yang juga mengedepankan manajemen pengetahuan. Tujuan manajemen pengetahuan PKMK yang dibahas dalam dokumen ini mengacu pada tujuan manajemen yang secara khusus hendak dicapai melalui proyek penelitian ini.
PKMK FK UGM
3
4
PKMK FK UGM
penanggulangan HIV dan AIDS, maupun penyedia layanan kesehatan serta upaya untuk memampukan mereka agar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat demi memperkuat kebijakan dan program di masingmasing wilayah di mana mereka bekerja. Laporan ini menyajikan berbagai kegiatan manajemen pengetahuan yang telah dilakukan oleh PKMK seperti yang telah diringkaskan dalam tabel 1. Selain membahas berbagai pencapaian dari masing-masing fungsi manajemen pengetahuan, laporan ini juga membahas hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi dan solusi yang telah diambil sehingga bisa dihasilkan suatu pembelajaran. Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan manajemen pengetahuan PKMK
PKMK FK UGM
5
(Desk Review)
6
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
7
8
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
9
Penelitian “Kebijakan dan Program HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada dan didukung oleh pendanaan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia ini merupakan proyek penelitian yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan 9 universitas yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia.
10
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
11
12
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
13
A. Rasionalisasi Untuk memperkuat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia, diperlukan berbagai bukti empiris (evidence) yang dapat menjadi dasar atau memberikan informasi bagi pembuatan kebijakan yang relevan dengan situasi, kebutuhan, dan aktor. Bukti-bukti empiris tersebut dapat dihasilkan melalui hasil kajian, observasi, evaluasi, penelitian, atau pengalaman praktis pelaksanaan program. Bukti-bukti tersebut tersebar di berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kebijakan terkait. Untuk memperoleh berbagai pengetahuan tacit atau explicit tentang pengembangan kebijakan tersebut, diperlukan jaringan pengetahuan (knowledge hub) yang anggotanya terdiri dari akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemanfaat program itu sendiri, baik di tingkat nasional maupun lokal. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut dan mengingat jaringan seperti ini belum ada di Indonesia, maka PKMK mengembangkan dua kegiatan yang secara khusus diarahkan untuk menjawab hal tersebut.
B. Pelaksanaan dan Hasil 1. Pengembangan Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Bertepatan dengan diselenggarakannya Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia IV (Fornas JKKI IV) di Kupang, telah dibentuk Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Jaringan ini bertujuan untuk mendorong penelitian dan pengembangan kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik. Jaringan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama adalah jaringan yang terdiri dari para peneliti yang berasal dari 9 universitas terpilih [Universitas Cenderawasih (Papua), Universitas Negeri Papua (Papua Barat), Universitas Nusa Cendana (Nusa Tenggara Timur), Universitas Udayana (Bali), Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Universitas Airlangga (Jawa Timur), Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya
14
PKMK FK UGM
(DKI Jakarta), serta Universitas Sumatera Utara] yang tersebar di seluruh Indonesia dan melaksanakan penelitian sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS di 8 provinsi. Masing-masing tim peneliti universitas terdiri dari dua peneliti sehingga secara total anggota dari jaringan peneliti kebijakan HIV dan AIDS ini berjumlah 18 orang. Kedua, jaringan yang sifatnya lebih terbuka di mana anggotanya terdiri dari para akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemanfaat program. Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS ini merupakan forum komunikasi tingkat individual yang bersifat informal dan hingga saat ini telah memiliki lebih dari 866 anggota.
2. Pengembangan
Kebijakan AIDS Indonesia
Website Kebijakan AIDS Indonesia (www.kebijakanaidsindonesia. net) bertujuan untuk menjadi portal berkualitas yang memberikan wadah berbagi pengetahuan mengenai kebijakan AIDS di Indonesia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan AIDS di Indonesia. Website ini mulai diinisiasi sejak bulan Oktober
PKMK FK UGM
15
2013 dan selalu diperbaharui secara rutin setiap minggunya. Website ini terdiri dari beberapa bagian, di mana menu utamanya adalah bagian artikel yang memuat tulisan-tulisan yang kritis dan analitis terkait dengan kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS. Sebagai sumber referensi terkait kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS, website ini juga dilengkapi dengan kompendium kebijakan HIV dan AIDS yang dapat diunduh gratis oleh semua pengunjung. Pengelolaan website seperti ini telah mampu mencapai beberapa hasil yang diharapkan. Pertama, artikel dan dokumen yang ditampilkan dalam website ini mendapatkan total hits yang cukup tinggi. Sampai Juni 2016, telah ada 652 artikel yang diunggah dan mendapatkan hits sebanyak lebih dari 2 juta, atau rata-rata 3.000 hits per artikel. Ada lebih dari 500.000 halaman telah dibuka oleh lebih dari 100.000 pengguna internet3, jumlah yang tidak sedikit tentunya, mengingat kebijakan HIV dan AIDS merupakan isu yang sangat spesifik. Selain itu terdapat 539 dokumen yang telah diunggah dengan total unduh sebanyak 163.673 kali, dengan rata-rata per dokumen diunduh sebanyak 303 kali. Kedua, dari hasil analisis kunjungan website diketahui bahwa 10 halaman yang paling sering dikunjungi adalah halaman yang memang berkaitan dengan topik kebijakan kesehatan, seperti kebijakan jaminan kesehatan ataupun kebijakan yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS seperti kebijakan LKB.4 Ketiga, saat ini telah terdapat lebih dari 800 orang pelanggan website kebijakan AIDS Indonesia. Sesuai targetnya, para pengunjung ini terdiri dari peneliti, staf dinas kesehatan, pengurus KPA, peneliti, dan staf organisasi masyarakat sipil. Keempat, secara kualitas kunjungan dari para pengunjung sudah dapat dikatakan baik. Setiap kali kunjungan, rata-rata pengunjung menghabiskan waktu lebih dari 2 menit setiap kunjungan dan membuka
3 Jumlah kunjungan ini tidak memisahkan antara pengunjung human atau mesin. 4 Rincian sepuluh artikel yang paling sering dikunjungi dan dokumen yang paling sering diunduh dapat dilihat pada Lampiran 1.
16
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
17
setidaknya 4 halaman dalam sekali kunjungan. Analisis lebih lanjut mengenai website Kebijakan AIDS Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 1.
C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran Dari pengalaman PKMK dalam mengembangkan Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS ditemukan bahwa isu kebijakan HIV dan AIDS relatif masih belum dikenal. Artinya, praktisi atau pengguna pengetahuan yang memiliki minat terhadap kebijakan HIV dan AIDS masih sangat terbatas dibandingkan dengan pemerhati program penanggulangan HIV dan AIDS. Selain itu, kebijakan HIV dan AIDS merupakan isu yang sangat spesifik dibandingkan dengan kebijakan kesehatan secara umum. Akibatnya, hambatan utama yang dihadapi adalah terbatasnya audiens dan minimnya demand atas pengetahuan ini. Untuk itu, PKMK berupaya untuk menciptakan kebutuhan atas informasi kebijakan HIV dan AIDS. Salah satunya melalui forum yang berfokus pada isu kebijakan HIV dan AIDS, yaitu Forum Nasional JKKI yang diadakan setiap tahun. Pada forum ini para pemerhati kebijakan kesehatan dapat mengetahui pemaparan tentang isu kebijakan HIV dan AIDS. Selain itu, pertemuan tahunan ini juga menjadi ajang bagi para anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS untuk mengetahui isu-isu terbaru yang relevan untuk menjadi objek penelitian atau sekadar informasi untuk dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing angggota. Selain pertemuan tahunan, PKMK juga menyediakan website Kebijakan AIDS Indonesia sebagai platform untuk dapat mengomunikasikan isu-isu terkait kebijakan HIV dan AIDS secara rutin. Sejak Februari 2014 website ini juga dilengkapi dengan fasilitas newsletter dengan alert system yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi melalui email
18
PKMK FK UGM
setiap kali website diperbaharui. Media sosial seperti Facebook fanpage, Twitter,dan Youtube juga sangat berperan sebagai media informasi. Informasi yang dibagikan ke dalam Facebook dan Twitter umumnya merupakan informasi terkait kegiatan ataupun link yang merujuk pada artikel-artikel yang baru dipublikasi di website Kebijakan AIDS Indonesia. Sementara informasi yang dibagikan melalui Youtube adalah video-video dokumentasi kegiatan pelatihan atau video lainnya yang memiliki konten terkait program HIV dan AIDS. Media ini juga sering digunakan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) berbagai kegiatan pelatihan maupun diskusi kebijakan.
PKMK FK UGM
19
20
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
21
A. Rasionalisasi Dalam manajemen pengetahuan, isi atau substansi pengetahuan merupakan hal mendasar yang harus dikelola agar bisa dibagi dan dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan. Untuk itu, PKMK FK UGM melakukan upaya-upaya untuk menggali, mencari, dan mengumpulkan berbagai sumber pengetahuan yang bisa didistribusikan melalui berbagai saluran komunikasi yang bisa menjangkau para anggota jaringan. Tiga metode yang digunakan untuk memperoleh sumber pengetahuan ini yaitu (1) mengkaji dokumen tentang perkembangan kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia, (2) mengumpulkan pengetahuan secara langsung dari lapangan melalui rangkaian penelitian yang berfokus pada integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem
22
PKMK FK UGM
kesehatan, dan (3) melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kebijakan HIV dan AIDS melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), dan Mitra Pembangunan Internasional (MPI). Dengan ketiga metode ini, pengetahuan tentang kebijakan HIV dan AIDS serta sistem kesehatan di Indonesia bisa dikumpulkan.
B. Pelaksanaan dan Hasil
1. Identifikasi Pengetahuan tentang Perkembangan Kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia Untuk memberikan gambaran menyeluruh yang bisa dijadikan
referensi dalam pengembangan penelitian di tahap-tahap berikutnya,
PKMK FK UGM
23
langkah awal yang dilakukan adalah melakukan kajian dokumen (desk review) mengenai kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS, baik pada level nasional maupun subnasional. Kajian dokumen ini dilakukan dengan perspektif historis sejak kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia hingga tahun 2013 serta pemetaan kebijakan, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Kajian dokumen ini menemukan gambaran tentang faktor eksternal utama yang memengaruhi perkembangan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, yaitu berubahnya relasi antara pemerintah pusat dengan daerah karena kebijakan desentralisasi. Selain itu, juga telah berhasil memetakan banyaknya kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS, baik di tingkat nasional dan daerah, serta kesenjangan yang ada antara respons kebijakan dan pembentukan lembaga dengan kinerjanya.
2. Pelaksanaan Penelitian Sistem Kesehatan dan Kebijakan HIV dan AIDS Penggalian pengetahuan juga secara sistematis dilakukan melalui
seri penelitian lapangan (original research) tentang sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS. Selain kajian dokumen di atas, ada 3 rangkaian penelitian yang dilakukan selama proyek penelitian ini. Dalam implementasinya, rangkaian penelitian ini melibatkan 9 universitas mitra. Hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan selanjutnya menjadi sumber pengetahuan yang didiseminasikan melalui beragam metode, termasuk distribusi buku hasil penelitian maupun melalui pertemuan-pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah5. Gambaran dari 3 penelitian yang telah dilakukan adalah:
5 Penjelasan lebih lanjut mengenai diseminasi hasil-hasil penelitian dapat dilihat di Tahap 4.B.1. Diseminasi Hasil Penelitian.
24
PKMK FK UGM
a. Penelitian Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan Penelitian ini berfokus pada pemetaan tingkat integrasi kebijakan
dan program penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan, baik di tingkat nasional maupun subnasional. Selain itu, faktor-faktor pendorong maupun penghambat terjadinya integrasi tersebut juga ditelaah. Penelitian ini telah menghasilkan 9 laporan daerah (Tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kabupaten Manokwari) dan 1 laporan gabungan berjudul “Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan”.
b. Studi Kasus: Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara analitis pengaruh
integrasi penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan dan
PKMK FK UGM
25
juga mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan terjadinya pengaruh integrasi terhadap efektivitas intervensi spesifik penanggulangan HIV dan AIDS. Dari penelitian ini dihasilkan 9 laporan dari daerah dengan masingmasing studi kasus di daerah tersebut dan 1 laporan gabungan yang disusun oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM. Kesembilan studi kasus intervensi spesifik tersebut meliputi program penyediaan layanan ART (Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar), program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta, program PMTS pada LSL (Kota Denpasar dan Surabaya), program PMTS pada WPS (Kota Merauke, Kupang, dan Medan), serta link to care di Manokwari.
c. Penelitian: Model Pencegahan melalui Transmisi Seksual di Tingkat Pelayanan Primer Puskesmas dan Jejaringnya Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model layanan yang terintegrasi
yang bisa digunakan untuk menjamin keberlangsungan program PMTS di pelayanan kesehatan dasar (primary health care), serta untuk mengetahui model kebijakan operasional yang dibutuhkan untuk dapat menjamin terlaksananya integrasi program PMTS di tingkat layanan dasar. Pengembangan model ini diawali dengan kajian pustaka terlebih dahulu, kemudian diujicoba pada tataran praktisi dan pakar untuk mendapatkan konsensus bersama, dan di akhir penelitian ini diperoleh model pelayanan kesehatan dalam program PMTS dan kebijakan pendukungnya yang terintegrasi dalam sistem kesehatan. Praktisi yang terlibat dalam uji coba model ini adalah aktor dan pemangku kepentingan di 8 kota yang merupakan lokasi penelitian sebelumnya. Sedangkan pakar yang dilibatkan sebagai narasumber dalam uji coba ini adalah para aktor di level nasional yang bermain pada ranah ini.
26
PKMK FK UGM
3. Pelaksanaan Penelitian Operasional Kebijakan HIV dan AIDS Sebagai bentuk keterlibatan dalam Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS,
PKMK juga melakukan beberapa penelitian operasional, misalnya untuk Kementerian Kesehatan RI dan untuk KPAN. Penelitian operasional di luar pendanaan DFAT ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian kebijakan HIV dan AIDS hingga saat ini masih terbatas. Dengan inisiatif memperkenalkan dan sekaligus melaksanakan penelitian kebijakan ini diharapkan akan mendorong ketertarikan banyak pihak terhadap isu-isu kebijakan HIV dan AIDS sekaligus menyediakan evidence yang lebih luas tentang aspek-aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian yang telah disebutkan di atas. Berbagai penelitian operasional yang dimaksud adalah:
a. Penelitian Operasional Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) Penelitian ini merupakan kerja sama antara PKMK FK UGM dengan
Kementerian Kesehatan RI dan dilatarbelakangi adanya hambatan dalam prosedur layanan pengobatan bersamaan dengan diterapkannya kebijakan LKB. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan mencari solusi aternatifnya agar dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan pelaksanaan layanan komprehensif HIV-IMS berkesinambungan di tingkat kabupaten dan kota. Dari penelitian ini diketahui bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan LKB di kedua kota tersebut adalah (1) ketidakjelasan desain integrasi strategi LKB ke dalam layanan yang tersedia, (2) ketidaksiapan fasyankes yang ditunjuk sebagai simpulsimpul jaringan LKB (puskesmas dan rumah sakit rujukan), khususnya tenaga kesehatannya, dan (3) lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat kota, seperti LSM, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Dinas Kesehatan, dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Ketiga permasalahan dasar ini menjadi penyebab belum optimalnya layanan HIV dan AIDS di
PKMK FK UGM
27
28
PKMK FK UGM
masing-masing kota, seperti terlihat pada rendahnya cakupan layanan VCT, PITC, pengobatan dan perawatan IMS, serta layanan terapi ARV.6
b. Penelitian Peran Sektor Komunitas dalam Penanggulangan HIV dan AIDS Penelitian lainnya yang dikerjakan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS
PKMK FK UGM adalah kajian peran sektor komunitas dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Penelitian ini didukung KPAN dengan tujuan menentukan secara sistematik peran komunitas serta efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, untuk mengembangkan rekomendasi agar kontribusi sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dapat berjalan maksimal. Penelitian ini melibatkan 48 OMS/OBK yang ada di 12 provinsi di Indonesia, yaitu di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua, serta melalui web survey. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sektor komunitas telah mengambil peran penyediaan layanan, peran advokasi, dan peran pendidikan komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS, tetapi titik beratnya masih pada kegiatan penyediaan layanan pencegahan, khususnya pada populasi kunci dan layanan PDP kepada ODHA. Peran advokasi dan pendidikan komunitas hanya dilakukan sebatas peran pendukung dari peran penyediaan layanan. Peran-peran sektor komunitas tersebut sudah banyak tetapi belum berkontribusi secara optimal pada peningkatan cakupan, perubahan perilaku, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran peran seiring berjalannya waktu
6 Laporan Penelitian Operasional: Prosedur Pengobatan pada Layanan Komprehensif HIV-AIDS Berkesinambungan (LKB) di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang, PKMK FK UGM, 2015.
PKMK FK UGM
29
sehingga diperlukan strategi untuk mengembalikan peran-peran ideal dari sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran Tahap ini merupakan tahap penting karena di tahap inilah Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS dan sistem kesehatan. Hambatan utama yang ditemui sudah diprediksi sebelumnya, yaitu sumber-sumber pengetahuan ini tersebar karena minimnya studistudi sejenis di Indonesia yang bisa dijadikan acuan. Inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian integrasi program dan kebijakan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan dilakukan. Untuk itu, Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK telah mengambil langkah dari yang paling dasar, yaitu dengan melakukan pemetaan tentang konteks dan perkembangan kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia dalam kerangka sistem kesehatan melalui kajian dokumen. Dari implementasinya ditemukan bahwa meski cukup memakan waktu, langkah ini sangat bermanfaat dalam menyediakan fondasi bagi kegiatan pengumpulan pengetahuan berikutnya. Lebih jauh lagi, skala yang dicakup dalam identifikasi dan pengumpulan sumber pengetahuan lewat berbagai riset ini cukup besar, yaitu di tingkat nasional dan subnasional dengan diwakili 8 provinsi dan 8 kabupaten/ kota yang tersebar di Indonesia. Untuk itu penelitian ini memang dirancang untuk dilakukan secara multicenter, dengan melibatkan 9 universitas mitra. Hambatan lain yang ditemukan dalam pengumpulan sumber pengetahuan dengan skala sebesar ini adalah koordinasi untuk memastikan upaya yang dilakukan bersifat konsisten antara satu daerah dengan daerah lain. Hambatan ini juga telah diprediksi sebelumnya, dan oleh karena itu Tim
30
PKMK FK UGM
Kebijakan HIV dan AIDS PKMK sebagai koordinator penelitian ini telah melakukan berbagai langkah seperti pengembangan kapasitas jaringan peneliti serta mengadakan berbagai pertemuan untuk mempersiapkan metode pengumpulan data dan analisis, seperti yang akan dijelaskan di tahap selanjutnya.
PKMK FK UGM
31
32
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
33
A. Rasionalisasi Guna memastikan agar ada pemanfaatan atas informasi terkait kebijakan HIV dan AIDS yang telah disediakan, perlu dilakukan berbagai pengembangan kapasitas bagi anggota jaringan. Pemanfaatan yang diharapkan adalah agar masing-masing anggota jaringan dapat melakukan penelitian dan analisis kebijakan, serta menginformasikan tentang penerapan kebijakan HIV dan AIDS, baik di daerahnya maupun di daerah lain. Bentuk pengembangan kapasitas yang pertama adalah dengan meningkatkan pemahaman secara substantif mengenai isu-isu kebijakan dan kemampuan metodologis untuk melakukan penelitian dan analisis kebijakan HIV dan AIDS. Bentuk pengembangan kapasitas ini difokuskan bagi para peneliti universitas yang menjadi bagian dari rangkaian penelitian multi center tentang sistem kesehatan dan kebijakan HIV dan AIDS. Bentuk pengembangan yang lain adalah pengembangan kapasitas anggota jaringan untuk mengenali berbagai permasalahan kebijakan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan yang tersedia untuk mendorong terbentuknya kebijakan berbasis bukti. Pengembangan kapasitas ini lebih diarahkan bagi para praktisi, baik dari lembaga pemerintah, pegiat penanggulangan HIV dan AIDS, dan akademisi yang tertarik dengan isu-isu HIV dan AIDS, serta para pemanfaat program HIV dan AIDS. Berbagai kegiatan ini diselenggarakan dengan metode blended learning, di mana pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan online dengan memanfaatkan teknologi webinar.
B. Pelaksanaan dan Hasil 1. Pengembangan Kapasitas Peneliti Universitas Pengembangan kapasitas bagi peneliti universitas dilaksanakan secara berkelanjutan dan seiring dengan tahap-tahap penelitian yang
34
PKMK FK UGM
sedang dilaksanakan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini cukup beragam, mulai dari pertemuan secara langsung, kombinasi antara pertemuan langsung dan jarak jauh, pertemuan konsultatif dengan narasumber yang relevan, mentoring, hingga pelatihan formal di dalam kelas. Berbagai pengembangan kapasitas yang telah dilakukan bagi para peneliti untuk setiap tahapan penelitian adalah:
a. Penelitian I: Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan 1) Lokakarya Pengembangan Desain Penelitian Pertama Kegiatan workshop ini menghadirkan para pakar di bidang sistem kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, dan praktisi penanggulangan HIV dan AIDS. Mereka memberikan gambaran tentang isu-isu besar dan konteks penanggulangan HIV dan AIDS
PKMK FK UGM
35
dalam kerangka sistem kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28−30 Januari 2014 di Yogyakarta yang diikuti secara aktif oleh 18 orang peneliti universitas dan 6 peneliti dari PKMK. Pertemuan ini juga melibatkan para anggota research consultative group yang berasal dari perwakilan dari KPAN, Kementerian Kesehatan, dan Research Advisor dari Universitas Atma Jaya serta Health Senior Advisor dari DFAT. 2) Lokakarya Pengumpulan Data Untuk memastikan para peneliti universitas yang terlibat dalam penelitian kerja sama ini dapat mengimplementasikan desain penelitian yang telah ada, maka diselenggarakan pelatihan protokol penelitian Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan, pada tanggal 27-28 Maret 2014. Dalam pelatihan ini, kapasitas peserta terkait dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah diperkuat melalui sesi-sesi yang disampaikan oleh Prof. Budi Utomo dari FKM Universitas Indonesia. 3) Mentoring Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke masing-masing tim peneliti universitas. Kunjungan ini dilakukan untuk memberikan asistensi dan dukungan teknis (technical assistance) kepada tim peneliti unversitas untuk memastikan penelitian dapat diterapkan sesuai pedoman operasional penelitian yang sudah ditetapkan, serta mencari solusi bersama atas permasalahan-permasalahan yang muncul. 4) Lokakarya Analisis Data Setelah tahapan pengumpulan data selesai, para anggota penelitian ini dipandu agar dapat melakukan analisis data
36
PKMK FK UGM
secara tepat, melalui workshop analisis data kualitatif. Pada pertemuan ini narasumber yang diundang adalah Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc. dari Universitas Indonesia, yang memiliki keahlian di bidang sistem kesehatan. Materi yang disampaikan mengenai pengalamannya dalam melakukan beberapa penelitian mengenai integrasi program-program kesehatan tertentu dalam sistem kesehatan nasional. Diskusi yang diadakan selama 3 hari, yaitu pada 26–28 Agustus 2014, di Yogyakarta ini menghasilkan beberapa poin utama, yang kemudian dirangkum dalam sebuah dokumen panduan analisis data dan penulisan laporan. Panduan ini kemudian digunakan sebagai acuan bersama dalam melakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian tahap pertama. 5) Pertemuan Konsultatif Untuk mempertajam analisis dari hasil penelitian ini, dilakukan pertemuan konsultatif dengan melibatkan Prof. Richard Coker dari LSHTM (London School Hygiene and Tropical Medicine) yang difasilitasi oleh DFAT. Dengan berbagai macam pengalamannya dalam melakukan penelitian mengenai integrasi, khususnya pada program-program yang didanai Global Fund ke dalam sistem kesehatan nasional di beberapa negara Asia Tenggara, para peneliti berhasil mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif untuk penelitian mereka. Pertemuan konsultatif ini diselenggarakan selama 2 hari di Jakarta, yaitu pada tanggal 10–11 September 2014 dan diikuti oleh Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., perwakilan dari UNAIDS, KPAN, dan Kementerian Kesehatan RI.
PKMK FK UGM
37
b. Penelitian II: Studi Kasus tentang Kontribusi Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan terhadap Efektivitas Intervensi Spesifik HIV dan AIDS di Tingkat Daerah 1) Lokakarya Pengembangan Desain Penelitian Penelitian tahap kedua berfokus pada analisis tentang pengaruh integrasi penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan dan juga mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan terjadinya pengaruh integrasi terhadap efektivitas program. Sebagaimana dalam penelitian tahap pertama, penelitian tahap kedua ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pengembangan kapasitas peneliti. Pengembangan kapasitas ini dilakukan sejak pengembangan protokol penelitian, dalam bentuk pertemuan konsultatif dengan Prof. Richard Coker di Yogyakarta pada tanggal 29–30 Januari 2015, bersama-sama dengan Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc. dan Prof. Budi Utomo. Melalui pertemuan ini, para peneliti berhasil menajamkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tahap kedua. 2) Lokakarya Pengumpulan Data Workshop ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 23–25 April 2015 untuk meningkatkan kapasitas peneliti, khususnya dalam penggunaan metode studi kasus pada penelitian sistem kesehatan, mengatasi tantangan dan hambatan dalam pengumpulan data, serta cara melakukan analisis data dan penulisan laporan penelitian studi kasus. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Prof. Irwanto dari PPH
38
PKMK FK UGM
Universitas Atma Jaya, Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., dan Prof. Budi Utomo dari Universitas Indonesia. 3) Mentoring Mentoring juga dilakukan pada penelitian tahap kedua dengan melakukan kunjungan lapangan dari peneliti PKMK FK UGM sebanyak dua kali selama periode pelaksanaan penelitian ini. Kunjungan pertama difokuskan untuk memastikan persiapan pengumpulan data di masing-masing lokasi penelitian. Mentoring pada tahap ini dilakukan berdasarkan pembelajaran dari penelitian tahap I yang menunjukkan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan persiapan yang kurang matang sehingga kelengkapan dan kualitas data yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Fokus kunjungan kedua adalah untuk memastikan penggunaan tools manajemen data agar perbandingan data antara wilayah satu dengan wilayah lain dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi hasil yang diharapkan. Hasil kunjungan kedua ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk analisis data. 4) Lokakarya Analisis Data Workshop analisis data dan rencana penulisan laporan penelitian dilakukan pada tanggal 7–9 Oktober 2015 di Bali. Selain melakukan praktik secara langsung mengenai tahapantahapan analisis yang perlu dilakukan, peserta juga menyepakati batasan waktu penyelesaian pelaksanaan penelitian ini hingga akhir November 2015. Workshop ini tidak menghadirkan narasumber karena dirancang sebagai forum untuk berbagi pengalaman dalam pengumpulan data, manajemen data, dan menyepakati format analisis data untuk penelitian kedua.
PKMK FK UGM
39
5) Lokakarya Finalisasi Laporan Penelitian Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertemukan para peneliti dengan reviewer secara langsung, agar mereka dapat mendiskusikan catatan-catatan yang diberikan oleh para reviewer kepada penulisnya langsung atas laporan penelitian yang telah tersusun. Kegiatan ini dilaksanakan di Solo, pada tanggal 22–23 Februari 2016, dengan diikuti oleh 16 peneliti dan 3 reviewer. Peneliti dari UNIPA tidak mengikuti pertemuan ini sebab hingga pertemuan ini dilakukan mereka belum berhasil
menyelesaikan
laporan
penelitiannya.
Dengan
model pertemuan konsultatif yang cukup intensif dan fokus, dimungkinkan untuk melakukan perbaikan hingga finalisasi laporan penelitian tersebut. Hasil akhir dari pertemuan ini adalah 8 laporan penelitian studi kasus per daerah yang siap untuk didiseminasikan secara luas.
2. Kursus Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan Nasional Bentuk penguatan kapasitas lainnya bagi anggota jaringan adalah melalui kursus kebijakan. Kursus ini dilaksanakan mengingat analisis kebijakan kesehatan memiliki kerumitan tersendiri dan masih terbatasnya jumlah pegiat HIV dan AIDS yang mempunyai keterampilan ini. Oleh karena itu, kursus ini bertujuan untuk melengkapi pesertanya dalam (1) menganalisis dan mengevaluasi fungsi sistem kesehatan yang diperlukan untuk penguatan respons HIV dan AIDS, (2) mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan untuk melakukan peran advokasi yang lebih besar, (3) menganalisis kesenjangan layanan kesehatan bagi kelompok yang terdampak oleh HIV dan AIDS dan mampu menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki akses terhadap layanan tersebut, serta (4) melakukan riset kebijakan HIV dan AIDS.
40
PKMK FK UGM
Untuk mencapai tujuan di atas, maka kursus ini memfokuskan pokok bahasan dalam 6 modul yang meliputi (1) Sistem Kesehatan dan Desentralisasi Politik, (2) Organisasi Sistem Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan, (3) Perluasan Respons AIDS dan Sistem Kesehatan, (4) Sistem Penguatan Masyarakat Sipil, (5) Layanan HIV, Aksesibilitas, dan Artikulasi Kepentingan Kelompok Populasi Kunci dan Masyarakat, dan (6) Penelitian Kebijakan AIDS dan Penulisan Paper Kebijakan AIDS. Metode yang dipergunakan adalah campuran antara tatap muka di awal dan di akhir kursus serta web based learning dengan mempergunakan aplikasi webinar. Melalui webinar yang berdurasi selama 90 menit, peserta dan narasumber dimungkinkan untuk saling berinteraksi dengan pengaturan dari moderator. Interaksi tidak terbatas pada saat webinar namun juga di luar kegiatan tersebut dengan mempergunakan media email. Dalam kursus ini juga dilakukan pembelajaran menggunakan pendekatan belajar orang dewasa dengan melibatkan partisipasi aktif para peserta serta kegiatan belajar mandiri yang berupa penugasan dari narasumber. Penugasannya antara lain berupa kajian artikel, studi kasus, presentasi, penulisan proposal, dan policy brief. Kursus kebijakan ini telah dilaksanakan sebanyak 3 angkatan. Angkatan pertama diikuti oleh para peneliti anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Kursus ini dimulai dengan pertemuan tatap muka pada tanggal 24–26 Maret 2014. Salah satu hasil akhir dari kursus online ini adalah abstrak yang kemudian disampaikan dalam salah satu sesi Fornas JKKI V di Bandung. Tema abstrak tersebut cukup bervariasi, mulai dari tata kelola program penanggulangan HIV dan AIDS hingga layanan program penanggulangan HIV dan AIDS. Pada kesempatan ini juga, 2 peserta kursus angkatan kedua berkesempatan untuk memaparkan abstraknya dalam bentuk poster dan salah satunya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu poster terbaik dari panitia Fornas JKKI V.
PKMK FK UGM
41
Kursus kebijakan angkatan kedua ditujukan untuk menjaring peserta yang berasal dari luar jaringan peneliti, dengan maksud agar memperluas pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS. Peserta yang lolos seleksi dan berkomitmen untuk mengikuti kursus online ini berjumlah 12 orang, yang berasal dari KPA Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarbaru, Puskesmas, Kementerian Sosial, Sekolah Tinggi Saint Carolus Jakarta, Poltekes Kemenkes, dan LSM. Kegiatan tatap muka pertama dilaksanakan bersamaan dengan Fornas JKKI V di Bandung, yaitu pada tanggal 24–26 September 2014. Selama kegiatan ini, ratarata tingkat partisipasi peserta 80% per pertemuan. Berdasarkan polling yang telah 3 kali dilakukan, rata-rata 62% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kursus angkatan kedua ini ditutup bersamaan dengan Fornas JKKI VI di Padang, sekaligus dengan pengumuman 3 proposal terbaik peserta yang berhak mendapatkan dana stimulan (seed grant) sebesar Rp5.000.000,00 per peserta.
42
PKMK FK UGM
Mengingat tingginya minat terhadap kursus kebijakan AIDS dan sistem kesehatan nasional, rekrutmen angkatan ketiga kembali dibuka dengan jumlah peserta yang lolos seleksi sebanyak 20 orang. Komposisi peserta kursus ini cukup bervariasi. Mereka mewakili kalangan praktisi program HIV seperti LSM, KDS, dan populasi kunci, kalangan akademisi seperti dosen dan peneliti, serta sektor pemerintah seperti KPAD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kursus diawali dengan pertemuan tatap muka pada tanggal 24–25 Februari 2016, sebanyak 8 kali pertemuan tutorial melalui webinar dan kembali ditutup dengan pertemuan tatap muka pada tanggal 3–4 Mei 2016 di Yogyakarta. Di akhir kursus ini para peserta telah berhasil menghasilkan kertas kebijakan.
3. Penyelenggaraan Diskusi Kultural Diskusi kultural merupakan kegiatan diskusi informal yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan. Tema yang diangkat cukup bervariasi, tergantung kesepakatan dari para anggota jaringan tentang tema yang pada saat itu dianggap penting untuk diperbincangkan. Namun, tema yang dipilih tersebut tidak lepas dari agenda kebijakan HIV dan AIDS yang diupayakan oleh PKMK FK UGM. Tujuan dikembangkannya diskusi kultural ini adalah untuk membangun dan memperkuatkan dialog di antara pegiat HIV dan AIDS di masing-masing daerah. Hasil dari diskusi rutin ini kemudian dikembangkan menjadi poin-poin rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga yang dituju, sebagai salah satu upaya sumbang saran dan pemikiran bagi perbaikan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, semua catatan dari diskusi tersebut telah didokumentasikan dengan baik di website kebijakan AIDS Indonesia agar dapat diakses oleh audiens yang lebih luas. Selain diselenggarakan langsung oleh PKMK FK UGM, diskusi kultural juga dilakukan di beberapa daerah anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia. Rincian diskusi kultural yang telah
PKMK FK UGM
43
diselenggarakan oleh PKMK selama ini maupun yang diselenggarakan oleh anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS dapat dilihat pada Lampiran 1.
4.
dan Berbagi Ilmu
Community of Practice (CoP) dan Berbagi Ilmu adalah bentuk-bentuk pengelolaan pengetahuan yang dilakukan melalui pengembangan forum-forum diskusi atau kajian berbasis website. Tujuan forum ini adalah untuk (1) melakukan promosi manajemen pengetahuan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional) melalui website Kebijakan AIDS Indonesia,
44
PKMK FK UGM
(2) mendorong dilakukannya forum-forum diskusi tatap muka di tingkat lokal yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan penanggulangan HIV dan AIDS untuk membahas isu-isu pelaksanaan kebijakan dan program HIV di tingkat lokal, (3) mendorong dilakukannya forum-forum diskusi tatap muka di tingkat lokal yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan penanggulangan HIV dan AIDS untuk membahas isu-isu pelaksanaan kebijakan dan program HIV dan AIDS di tingkat lokal, (4) mengembangkan kertas kebijakan sebagai tindak lanjut dari berbagai diskusi yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan untuk advokasi bagi perubahan kebijakan HIV dan AIDS. Melalui website kebijakan AIDS Indonesia telah dikembangkan 5 jenis CoP yang terdiri dari (1) peneliti kebijakan dan program
PKMK FK UGM
45
penanggulangan HIV dan AIDS, (2) Dinas Kesehatan, (3) Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Daerah, (4) LSM, dan (5) gabungan dari keempat CoP di atas. Secara teknis materi dalam CoP ditentukan berdasarkan ruang lingkup kerja dari anggota CoP terkait dengan isu-isu terbaru dalam penanggulangan AIDS. Materi disiapkan oleh setiap narasumber dan diskusi dimoderatori oleh pengelola website. Narasumber utama berperan untuk memberikan kesimpulan atas diskusi yang berkembang. Sejauh ini telah ada lima artikel CoP yang pernah diunggah, tetapi masih sedikit peserta yang memberikan opininya atas tema yang diangkat, mengingat CoP ini merupakan inisiatif yang baru diperkenalkan. Forum berbagi pengetahuan lain yang sempat dikembangkan adalah Berbagi Ilmu. Dalam forum yang juga berbasis web ini, anggota jaringan bisa membagikan ilmu dan pengalaman terkait kebijakan HIV dan AIDS dalam bentuk kelas online. Narasumber bisa menampilkan video perkenalan tentang kelas yang ditawarkan beserta silabusnya, dan kelas bisa diadakan secara berseri ataupun dalam sekali pertemuan.
C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran Dari implementasi tahap ini ditemukan bahwa anggota jaringan peneliti kebijakan memang masih memerlukan dukungan dalam bentuk pengembangan kapasitas agar dapat melakukan penelitian kebijakan HIV dan AIDS. Untuk mengatasi tantangan ini, PKMK telah melakukan pengembangan kapasitas di setiap tahap penelitian sehingga bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan penelitian kebijakan yang dilakukan secara mandiri oleh anggota jaringan di waktu yang akan datang. Selain itu ditemukan bahwa pengembangan kapasitas melalui kursus dengan metode blended learning, yang menggabungkan antara
46
PKMK FK UGM
pertemuan tatap muka dan jarak jauh, merupakan salah satu alternatif metode pembelajaran yang cukup efektif dan efisien, khususnya bagi anggota jaringan yang mempunyai keterbatasan waktu dan jarak. Dari sisi biaya, metode ini jauh lebih murah dibandingkan dengan metode pembelajaran tatap muka. Dengan demikian, metode ini bisa menjadi metode alternatif untuk saling berinteraksi bagi kalangan akademisi, pegiat HIV dan AIDS, birokrat, penyedia layanan, ODHA, dan populasi kunci. Hambatan kedua yang ditemui adalah karena para anggota jaringan ini sendiri masih di tahap awal untuk menerapkan pengetahuan mereka sehingga pengalaman dan pengetahuan yang bisa dibagikan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, mereka masih perlu untuk terus didorong. Inilah yang menjadi salah satu kemungkinan penyebab mengapa forumforum online yang telah disediakan sebagai sarana untuk saling berbagi pengetahuan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Contohnya, meski fanpage Facebook Kebijakan HIV dan AIDS telah mencapai 885 like, media ini masih cenderung menjadi alat untuk membagikan informasi kepada anggota jaringan secara searah dan belum dimanfaatkan oleh para penggunanya sebagai media untuk saling bertukar informasi. Contoh lainnya adalah masih belum berkembangnya forum CoP dan Berbagi Ilmu yang diharapkan menjadi sarana tukar gagasan antaranggota jaringan para pegiat perubahan sosial, akademisi, dan pemangku kepentingan. Untuk mengimbangi hal ini, PKMK terus mendorong diadakannya diskusi tatap muka di antara para peneliti dengan pemangku kepentingan di daerahnya, dengan memasukkannya sebagai elemen kegiatan yang perlu dilakukan oleh para peneliti universitas yang terlibat dalam penelitian multi center dengan PKMK. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti anggota jaringan untuk secara rutin menggunakan pengetahuan guna mendorong adanya kebijakan HIV dan AIDS yang efektif.
PKMK FK UGM
47
48
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
49
A. Rasionalisasi Berbagai pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian dan analisis kebijakan perlu dikomunikasikan kepada para pembuat kebijakan agar dapat menjadi suatu sumber acuan dalam pengembangan kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik, yaitu berbasis bukti dan memiliki daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Diperlukan berbagai media komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan, untuk memastikan agar hasil-hasil penelitian tersebut bisa tersampaikan kepada para pembuat kebijakan. Selain itu, hasil-hasil penelitian juga perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan dan pemanfaat kebijakan agar bisa menjadi materi dan referensi advokasi bersama. Oleh karena itu, PKMK mengembangkan serangkaian policy brief yang
50
PKMK FK UGM
memuat rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian. PKMK juga melakukan berbagai kegiatan diseminasi hasil penelitian sehingga banyak kalangan yang bisa dilibatkan untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian tersebut. Dengan melakukan hal ini, Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia dapat mendorong pengembangan kebijakan berbasis bukti serta menciptakan media komunikasi antara penghasil pengetahuan dengan pengguna pengetahuan, yang dalam kasus ini adalah pembuat kebijakan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya pengembangan kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik di tingkat nasional maupun daerah.
B. Pelaksanaan dan Hasil 1. Diseminasi Hasil Penelitian Untuk menyampaikan hasil dan rekomendasi penelitian kepada pihak pengguna pengetahuan maka telah diadakan beberapa pertemuan diseminasi. Agar hasilnya lebih efektif, ada beberapa metode diseminasi hasil penelitian yang dilakukan secara bersamaan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK, yaitu (1) diseminasi melalui pertemuan khusus dengan pemangku kepentingan kunci, (2) diseminasi dalam bentuk paparan hasil penelitian pada forum yang lebih luas, (3) diseminasi publikasi hasil penelitian baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada targeted audience, dan (4) diseminasi kepada khalayak umum melalui media online (website). Inti dari pertemuan dengan pemangku kepentingan kunci ini adalah untuk membagikan rekomendasi-rekomendasi penting yang didapatkan melalui hasil penelitian. Contohnya, rekomendasi yang relevan dengan Kementerian Kesehatan RI dari penelitian tentang integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan, telah disampaikan secara langsung kepada Subdit AIDS pada
PKMK FK UGM
51
bulan Agustus 2015. Pertemuan lain yang dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci di tingkat nasional adalah pertemuan dengan pihak KPAN dengan melibatkan UNAIDS dan DFAT untuk memaparkan hasil kajian dokumen kebijakan HIV dan AIDS, yang dilaksanakan pada bulan Juni 2014. Sementara pertemuan pemangku kepentingan di tingkat subnasional juga dilakukan, misalnya pada bulan Mei 2014 telah diadakan diseminasi kajian dokumen kebijakan HIV dan AIDS di tingkat subnasional dengan KPA DIY, SKPD lintas sektor yang terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, akademisi, LSM, KPA Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan, dan perwakilan komunitas populasi kunci di Kota Yogyakarta (IPPI, KDS Metacom, Victory Plus, dan P3SY). Pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian LKB juga telah dibagikan secara langsung kepada pihak-pihak terkait di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Pertemuan
tingkat
nasional
yang
dimanfaatkan
untuk
mendiseminasikan hasil penelitian termasuk Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) V di Bandung. Forum ini memaparkan hasil kajian dokumen tentang perkembangan kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia. Sementara di Fornas JKKI V di Padang, Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK telah mendiseminasikan tiga hasil penelitian melalui sesi paralel yang bertemakan Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan untuk Mendukung Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2019. Sesi ini mempresentasikan dan mendiskusikan hasil penelitian LKB, hasil penelitian integrasi program HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan, dan hasil penelitian respons sektor komunitas dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Penelitian peran sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS juga dipaparkan dalam momen Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS V di Makassar.7 7 Laporan Proyek: Pelaksanaan Proyek Penelitian I. Kebijakan dan Program HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia (Agustus 2013 – Mei 2014), PKMK FK UGM 2014.
52
PKMK FK UGM
Forum-forum pertemuan tingkat nasional juga dimanfaatkan untuk mendiseminasikan hasil penelitian dalam bentuk publikasi hard copy. Contohnya dalam Fornas JKKI V di Padang, telah didistribusikan beberapa dokumen yang telah berhasil disusun oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK, yaitu penelitian LKB, penelitian respons sektor komunitas dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, serta hasil kajian dokumen (desk review) dan policy brief dengan beberapa tema. Laporan penelitian integrasi program HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan yang telah diterbitkan dalam bentuk buku juga didiseminasikan dalam forum ini dan dalam Pernas AIDS V di Makassar.
2. Penyelenggaraan Seminar Terbuka Untuk memastikan akses informasi yang lebih luas dengan melibatkan praktisi, akademisi, maupun pihak-pihak terkait, telah diadakan seminar terbuka terkait isu program dan kebijakan HIV dan AIDS. Penyelenggaraan seminar terbuka secara rutin diadakan pada bulan Desember dengan memanfaatkan momen peringatan Hari AIDS Sedunia. Seminar terbuka pertama diadakan di penghujung tahun 2014, dengan mengangkat tema “Close the Gap” dalam rangka mengakhiri AIDS pada tahun 2030 seperti yang telah dicanangkan oleh UNAIDS. Seminar terbuka berikutnya diadakan pada akhir tahun 2015, masih dengan tema yang berfokus pada upaya percepatan untuk mengakhiri AIDS, yaitu “Fast Track 90-90-90: Peran Monitoring dan Evaluasi dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.” Dalam seminar ini secara khusus dibahas tentang peran strategis monitoring dan evaluasi serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Kedua seminar terbuka ini telah berhasil mengumpulkan audiens yang beragam, tidak saja dari kalangan LSM, Komunitas Dukungan Sebaya, pemerhati dan pegiat AIDS, tetapi juga kalangan akademisi seperti kelompok-kelompok dari sekolah tinggi kesehatan dan
PKMK FK UGM
53
komunitas di Universitas Gadjah Mada. Lebih jauh lagi, seminar terbuka ini juga dihadiri oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota/Kabupaten dan Dinas yang terkait dengan upaya penanggulangan AIDS (antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata).
3. Pertemuan Tingkat Nasional Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Untuk memfasilitasi anggota Jaringan Kebijakan HIV dan
AIDS dalam mendiseminasikan hasil-hasil penelitiannya maupun mendiskusikan isu-isu kebijakan HIV dan AIDS yang relevan, maka telah diadakan beberapa pertemuan tingkat nasional sebagai berikut:
a. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia IV – Kupang Dalam Fornas JKKI IV yang dilaksanakan di Kupang pada tanggal 4–7 September 2013, telah dilakukan sesi khusus untuk mengulas kebijakan HIV dan AIDS dengan tema “Tantangan Pengembangan Kebijakan AIDS di Indonesia”. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 65 peserta yang mewakili berbagai pemangku kepentingan kunci seperti Kemenkes, Mitra Pembangunan Internasional (MPI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan pegiat AIDS dari berbagai komunitas. Narasumber yang diundang dalam Fornas JKKI IV ini berasal dari KPAN, Kemenkes, MPI (CHAI, DFAT, ILO, dan HCPI), Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, KPA Kota Medan, organisasi berbasis komunitas (IAC), serta jaringan populasi kunci (PKNI, IPPI, dan GWL INA). Hasil utama dari forum ini adalah dimulainya pembahasan secara khusus terkait kebijakan HIV
54
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
55
dan AIDS dalam kerangka kebijakan kesehatan secara umum dan dibentuknya Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS Indonesia.
b. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia V – Bandung Pada tahun berikutnya dalam Fornas JKKI V di Bandung (24–27 September 2014), diadakan sesi diskusi paralel yang dikembangkan oleh Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS yang bertemakan “Mengintegrasikan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan”. Pemilihan tema ini berkaitan dengan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan oleh Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS. Beberapa pemangku kepentingan kunci telah hadir sebagai pemateri dalam sesi diskusi paralel ini, seperti dari KPAN, Kemenkes, PPH Atma Jaya, seorang wartawan senior pemerhati HIV dan AIDS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, PPK UI, LSM Migunani, dan jaringan populasi kunci (OPSI, GWL INA, dan PKNI). Hasil dari pertemuan tahunan ini adalah terjadinya sharing pengetahuan tentang kebijakan HIV dan AIDS yang tidak saja dilakukan oleh pemateri dari luar seperti yang disebutkan di atas, tetapi juga melibatkan para anggota jaringan sendiri. Hasil utama lainnya dari pertemuan ini adalah tindak lanjut kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam pertemuan nasional sebelumnya, yaitu diperlukannya pengembangan kapasitas bagi para peneliti terkait kebijakan kesehatan, khususnya HIV dan AIDS. Untuk itu, dalam pertemuan ini juga mulai diadakan kursus kebijakan HIV dan AIDS dengan tujuan memberikan perspektif mengenai analisis kebijakan kesehatan bagi para anggota jaringan yang terlibat sebagai peneliti.
56
PKMK FK UGM
c. Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia VI – Padang Anggota
Jaringan
Kebijakan
HIV
dan
AIDS
kembali
mengadakan pertemuan tahunannya pada Fornas JKKI VI yang diselenggarakan di Padang pada tanggal 24–26 Agustus 2015. Tema yang diusung dalam forum ini adalah “Memperkuat Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan sebagai Upaya Mendukung Universal Health Coverage (UHC) 2019”. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS yang mendapatkan dukungan untuk hadir dalam forum ini terbatas pada anggota jaringan yang lolos seleksi abstrak. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus bagi para anggota jaringan untuk dapat secara aktif melakukan dan membagikan hasil-hasil penelitian di daerahnya mengenai penerapan kebijakan HIV dan AIDS. Jumlah peserta yang berhasil lolos seleksi dan mendapatkan pendanaan penuh untuk keikutsertaannya dalam forum ini sebanyak 14 orang. Tema abstrak yang berhasil lolos cukup bervariasi dan dipresentasikan dalam 4 sesi paralel yang berbeda. Jumlah keseluruhan pembicara dalam 4 sesi paralel tersebut sebanyak 17 orang, di mana setiap sesinya rata-rata dihadiri oleh sekitar 40 peserta. Forum ini juga mendiskusikan mekanisme contracting out terkait penyediaan layanan kesehatan di bidang HIV dan AIDS. Aspek ini sangat relevan mengingat belum adanya arahan kebijakan yang jelas mengenai alternatif mekanisme pembiayaan
dari
lembaga
pemerintah
ke
lembaga
nonpemerintah, yang menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin menyusutnya dukungan pendanaan dari MPI. Untuk mendiskusikan hal ini, Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS berhasil
PKMK FK UGM
57
mendatangkan beberapa pembuat kebijakan yang relevan seperti Sekretaris Jenderal Bidang Politik dan Urusan Umum, Kemendagri; Biro Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Bappenas; Subdit HIV dan AIDS Kemenkes; Subdit TB Kemenkes, dan Ketua Adinkes. KPAP DKI, Yayasan RED Bogor, dan KIOS Atma Jaya Jakarta juga diundang untuk
membagikan
pengalamannya
terkait
pendanaan
untuk masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Workshop mengenai contracting out ini dilaksanakan pada hari ketiga sebelum acara penutupan forum nasional ini dilakukan. Forum ini dihadiri oleh sekitar 65 peserta yang berasal dari Kementerian Kesehatan RI, akademisi, LSM, KPA daerah, dinas kesehatan daerah, MPI, dan perwakilan pemerintah Kota Padang. Dengan adanya diskusi ini, anggota Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
58
PKMK FK UGM
perkembangan kebijakan pembiayaan lewat mekanisme contracting out, mendapat informasi tentang aspek-aspek yang bisa ditelaah melalui penelitian maupun melalui penulisan policy brief ke depan. Salah satu contoh tindak lanjut dari kegiatan ini adalah dikirimkannya usulan kebijakan dari PKMK kepada Kemendagri tentang pendanaan bagi organisasi masyarakat, serta usulan kepada Bappenas tentang konsep contracting out untuk pengadaan jasa bagi organisasi masyarakat.
d. Pertemuan Nasional AIDS V – Makassar Masih
terkait
upaya
membagikan
pengetahuan,
Tim
Kebijakan HIV dan AIDS PKMK berkolaborasi dengan HCPI menyelenggarakan sesi paralel untuk peningkatan keterampilan (Skill Building Workshop) dengan tema “Dari Penelitian ke Kebijakan: Data untuk Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV dan AIDS”. Kegiatan ini diselenggarakan di Makassar pada saat Pernas AIDS V tanggal 28 Oktober 2015. Animo peserta Pernas untuk mengikuti sesi ini sangat tinggi sehingga kapasitas ruangan yang disediakan oleh panitia penyelenggara tidak mampu menampung seluruh peserta yang berminat mengikuti sesi ini. Jumlah peserta yang akhirnya dapat mengikuti sesi ini sekitar 80 orang. Pada kesempatan ini, Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM juga mendistribusikan paket material yang berisi sejumlah buku dan lembar informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan, sekaligus sebagai media promosi.
4. Penulisan dan Diseminasi Policy Brief Untuk mengartikulasikan hasil-hasil penelitian guna merespons kebutuhan pembuat kebijakan terhadap kebijakan berbasis bukti,
PKMK FK UGM
59
PKMK telah mengembangkan dan menghasilkan beberapa policy brief yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Policy brief yang berhasil dikembangkan yaitu: a. Peran perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. b. Strategi memperkuat tokoh agama dan tokoh masyarakat
dalam mendukung promosi pencegahan penularan HIV dan
AIDS melalui transmisi seksual. c. Bagaimana meningkatkan pendapatan daerah untuk
penanggulangan AIDS? d. Apakah pemerintah mampu mendanai SUFA? e. Layanan AIDS yang komprehensif dan berkesinambungan: Di
mana peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil? f. Memperkuat layanan HIV dan AIDS melalui pengembangan
layanan bersama penyedia layanan terdepan (frontline service). g. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran daerah
untuk penanggulangan HIV dan AIDS. h. Agenda prioritas penelitian untuk mendukung program
penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. i. Rekomendasi kepada Bappenas tentang pelaksanaan Public
Private Partnership (PPP) dalam penanggulangan HIV dan AIDS. j. Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri: Peningkatan
komitmen politik daerah dalam penanggulangan HIV dan AIDS
melalui pemberdayaan dan pembiayaan organisasi masyarakat. Policy brief tersebut telah disampaikan ke berbagai pihak, antara
lain melalui Forum JKKI di Bandung (2014) untuk Policy Brief 1 dan 2, dan Forum JKKI VI di Padang serta Pernas AIDS V di Makassar (2015) untuk keenam Policy Brief lainnya (3 hingga 8). Dua kertas rekomendasi yang ditujukan kepada Bappenas dan Kemendagri telah disampaikan
60
PKMK FK UGM
melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selain itu, semua dokumen tersebut telah diunggah di website sehingga secara luas dapat dibaca dan diunduh oleh para pemangku kepentingan HIV dan AIDS.
5. Jumpa Pers Pada pertemuan nasional AIDS ke-5 di Makassar, Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK berkesempatan untuk melakukan jumpa pers. Pertemuan ini diikuti oleh 10 media yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Flores, Banten, Jakarta, dan Makassar.Berita pertemuan nasional tersebut telah masuk dalam liputan media. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan posisi PKMK FK UGM sebagai lembaga kajian terhadap peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. PKMK FK UGM mendorong agar pemerintah daerah dapat mengambil tanggung jawab lebih dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya dalam hal: a. Komitmen pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS di
daerah secara memadai mulai dari pencegahan, pengobatan,
perawatan, dan dukungan mitigasi dampak. b. Menjadikan penanggulangan HIV dan AIDS dalam proses
perencanaan dan penganggaran rutin pemerintah daerah
pada APBD. c. Pelaksanaan program HIV dan AIDS dilakukan dalam kerangka
layanan komprehensif dan berkesinambungan (continuum of
care) dengan menjadikan layanan HIV dan AIDS sebagai layanan front line services di tingkat komunitas. d. Mendorong perguruan tinggi di tingkat lokal untuk
dapat menghasilkan bukti-bukti yang dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan kebijakan penanggulangan HIV dan
PKMK FK UGM
61
AIDS di daerah (evidence-based policy). e. Memobilisasi tokoh agama dan masyarakat untuk terlibat
secara bermakna dalam upaya pengurangan diskriminasi dan
stigmatisasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.
C. Hambatan, Solusi, dan Pembelajaran Hambatan utama yang berhasil diidentifikasikan oleh PKMK dalam menerjemahkan pengetahuan yang telah dikembangkan menjadi kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik adalah masih kurangnya komunikasi antara penghasil pengetahuan, seperti pihak universitas dan peneliti, dengan pengguna pengetahuan termasuk para pembuat kebijakan, pelaksana program, dan pemangku kepentingan lainnya. Padahal, komunikasi ini diperlukan untuk memastikan agar bukti-bukti penelitian kebijakan yang dihasilkan bisa relevan dengan kebutuhan pihak pengguna pengetahuan. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan tingkat nasional menjadi strategis sebab bisa menjadi forum bagi peneliti kebijakan untuk mempelajari masalah program yang perlu dipecahkan oleh pengguna pengetahuan, dan bagi pengguna pengetahuan untuk terpapar dengan hasil-hasil penelitian kebijakan sehingga bisa mengembangkan program maupun kebijakan berbasis bukti. Lebih
lanjut
lagi,
diperlukan
berbagai
metode
untuk
menerjemahkan hasil-hasil penelitian menjadi kebijakan. Paparan di forum-forum nasional penting tetapi perlu disertai dengan pendekatan langsung kepada pemangku kepentingan yang relevan untuk memastikan rekomendasi yang didapat dari penelitian bisa dikomunikasikan secara langsung. Penulisan policy brief juga sangat relevan dalam mengonkretkan hasil penelitian menjadi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa ditempuh oleh pembuat kebijakan. Selain itu,
62
PKMK FK UGM
kegiatan diseminasi hasil penelitian kepada kalangan yang lebih luas, baik melalui seminar terbuka, jumpa pers, maupun penulisan artikel-artikel di website tetap diperlukan untuk terus membagikan pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS sehingga menjadi wacana publik. Gabungan dari berbagai pendekatan ini akan lebih memungkinkan digunakannya pengetahuan yang dihasilkan menjadi kebijakan.
PKMK FK UGM
63
64
PKMK FK UGM
Kesimpulan
PKMK FK UGM
65
Laporan ini telah menunjukkan bahwa dalam kerangka manajemen pengetahuan, PKMK memiliki tiga fungsi utama yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan, yaitu (1) meningkatkan akses informasi kebijakan HIV dan AIDS, (2) membagikan dan menerapkan pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS, dan (3) menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik. Dalam fungsi manajemen pengetahuan yang pertama, dibentuknya Jaringan Kebijakan HIV dan AIDS telah memungkinkan para anggotanya untuk mendapatkan akses informasi yang lebih luas, dan pengembangan website kebijakan HIV dan AIDS Indonesia telah menjadi salah satu media yang efektif untuk menyediakan akses informasi mengenai kebijakan HIV dan AIDS. Peningkatan akses informasi kebijakan HIV dan AIDS ini juga mendorong fungsi manajemen pengetahuan yang kedua, yaitu penerapan pengetahuan terkait kebijakan HIV dan AIDS. Melalui proyek penelitian yang diselenggarakan dengan para peneliti dari universitas mitra di daerah, PKMK telah mendorong penerapan langsung dalam bentuk penelitian kebijakan HIV dan AIDS dalam kerangka sistem kesehatan di Indonesia. Lebih jauh lagi, PKMK telah meningkatkan kapasitas para peneliti maupun kalangan
66
PKMK FK UGM
yang lebih luas untuk menerapkan pengetahuan analisis kebijakan HIV dan AIDS melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti kursus kebijakan HIV dan AIDS, diskusi kultural, maupun diskusi online melalui CoP dan Berbagi Ilmu. Kegiatan-kegiatan
yang
ada
dalam
fungsi
manajemen pengetahuan yang pertama dan kedua akan menentukan sejauh mana keberhasilan penerapan fungsi manajemen pengetahuan yang ketiga, yaitu menerjemahkan
hasil-hasil
penelitian
untuk
dapat
dijadikan sebagai bukti acuan pengembangan kebijakan HIV dan AIDS. PKMK telah menggunakan berbagai metode untuk mendiseminasikan maupun untuk mendorong digunakannya
hasil-hasil
penelitian
sebagai
dasar
pembuatan kebijakan, baik melalui pertemuan di berbagai forum tingkat nasional, pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait, penulisan policy brief sebagai usulan kebijakan, dan komunikasi melalui media maupun website. Dengan mengembangkan dan melaksanakan ketiga fungsi manajemen pengetahuan ini, kontribusi terhadap pengembangan kebijakan HIV dan AIDS yang lebih baik bisa terwujud.
PKMK FK UGM
67
68
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
69
Tabel 2. Diskusi kultural yang diselenggarakan PKMK FK UGM
70
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
71
72
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
73
74
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
75
76
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
77
78
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
79
Tabel 3. Diskusi kultural yang diselenggarakan di daerah
80
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
81
82
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
83
84
PKMK FK UGM
PKMK FK UGM
85
A. Metode Analisis website Kebijakan AIDS Indonesia menggunakan dua metode, yaitu Google Analytics dan hits internal website. Kedua metode tersebut digunakan dengan didasari pada kelebihan dari masing-masing metode. Google Analytics mempunyai kelebihan pada sistemnya yang dapat mendeteksi dan membedakan apakah pengunjung website tersebut adalah web-robot atau human sehingga dapat diperoleh data pengunjung yang lebih nyata. Sedangkan metode hits internal website dikembangkan secara mandiri oleh pengelola website Kebijakan AIDS Indonesia dengan memanfaatkan database yang dimiliki oleh website. Metode ini digunakan untuk menganalisis jumlah konten yang diunggah oleh pengelola website dan mengetahui jumlah kunjungan di setiap konten tersebut sehingga pengelola website dapat memperoleh data mengenai ketertarikan topik dari pengunjung website.8
B. Analisis Pengguna Gambar 2 menunjukkan jumlah pengunjung website Kebijakan AIDS Indonesia semenjak diluncurkan pada bulan Oktober 2013 sampai Juni 2016. Dari grafik ini terlihat bahwa di bulan Oktober belum terdapat banyak pengunjung sebab website ini baru dikembangkan. Setidaknya diperlukan kurang lebih 6 bulan untuk dapat meningkatkan kunjungan ke website ini. Grafik pada gambar 2 mulai stabil pada bulan ke tujuh semenjak website ini dikembangkan. Puncaknya pada November 2015, dimana website Kebijakan AIDS Indonesia mendapat jumlah kunjungan tertinggi (8.692 sesi). Jumlah kunjungan ini memang fluktuatif mengikuti event-event yang terjadi. Contohnya, jumlah kunjungan di bulan November sangat tinggi karena banyak pengunjung yang mencari informasi terkait persiapan Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember. 8 Metode ini dapat dikunjungioleh semua pengunjung di laman dengan alamat: http://www.kebijakanaidsindonesia.net/hits.
86
PKMK FK UGM
Gambar 2. Grafik sesi Oktober – Juni 2016 Selama periode Oktober 2013 sampai Juni 2016, website Kebijakan AIDS Indonesia sudah diakses lebih dari 100.000 pengguna internet seperti yang dapat dilihat pada gambar 3. Jumlah halaman yang sudah dilihat oleh pengguna internet juga mencapai lebih dari 500.000 halaman. Selama periode tersebut, jumlah sesi kunjungan yang terjadi pada website Kebijakan AIDS mencapai sejumlah 139.746 sesi. Jumlah ini dapat dikatakan sangat banyak karena website yang berisi informasi HIV dan AIDS sangat spesifik peminatnya.
Gambar 3. Sesi, pengguna, dan halaman yang dilihat Terkait dengan kualitas kunjungan, gambar 4 menunjukkan bahwa setiap kali mengakses website Kebijakan AIDS Indonesia, pengguna setidaknya membuka rata-rata 4 halaman dan menghabiskan waktu lebih dari 2 menit. Memang durasi tersebut masih cukup singkat untuk mengeksplorasi dan membaca konten-konten yang ada di website ini, tetapi ada pula pengguna yang hanya membuka satu halaman saja kemudian menutup kembali tanpa membuka halaman lain. Jumlah pengguna yang berperilaku seperti ini 12.75% dari 105.721 users. Jumlah tersebut masih bisa dikatakan sangat banyak karena mencapai lebih dari 10.000 users.
PKMK FK UGM
87
Gambar 4. Rata-rata halaman yang dibuka setiap sesi, durasi kunjungan, dan bounce rate pengunjung website Sebagian besar pengunjung website Kebijakan AIDS Indonesia adalah pengunjung baru (75,8% atau 105.981 sesi) seperti yang ditampilkan pada gambar 5. Namun, tidak bisa benar-benar dipastikan bahwa pengunjung baru disini adalah pengunjung yang pertama kali mengunjungi website Kebijakan AIDS Indonesia sebab bisa terjadi pengguna merupakan pengunjung lama yang menggunakan perangkat baru dalam kunjungannya.
Gambar 5. Persentase user baru dan user yang sebelumnya pernah mengakses website Kebijakan AIDS Indonesia
C. Analisis Konten Konten adalah komponen terpenting website yang berpengaruh besar dalam menarik pengguna untuk mengakses website tersebut. Website Kebijakan AIDS Indonesia memiliki konten berupa artikel, berkas yang dapat diunduh, atau materi audio visual yang dapat disaksikan oleh pengunjung website. Konten ini diperbarui secara berkala dan disajikan
88
PKMK FK UGM
dalam artikel-artikel yang terbagi dari beberapa kategori. Salah satu kategori artikel utama dalam website Kebijakan AIDS Indonesia adalah kategori Artikel Tematik, selain beberapa kategori lain seperti Regulasi, Pedoman, Reportase Kegiatan, dan lain-lain. Total artikel yang di-upload dalam website Kebijakan AIDS sebanyak 652 artikel, dan dari keseluruhan artikel tersebut total hits ada lebih dari 2 juta. Apabila dirata-rata, setiap artikel yang diunggah mendapatkan 3000 hits. Tabel 4. Daftar 10 besar artikel dan hits (kunjungan) website Kebijakan AIDS Indonesia
PKMK FK UGM
89
Tabel 4 menunjukkan daftar 10 besar artikel yang diunggah ke website Kebijakan AIDS Indonesia dan jumlah hits yang didapatkan. Daftar ini merupakan daftar artikel yang masuk dalam kategori CoP HIV & AIDS tertinggi jumlah hits-nya. Selain itu juga terdapat tiga artikel yang masuk dalam kategori Regulasi, yang menunjukkan bahwa artikel dalam kategori ini banyak diminati oleh pengunjung. Selain artikel, website Kebijakan AIDS Indonesia juga menyajikan dokumen-dokumen kebijakan kesehatan maupun materi presentasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim HIV dan AIDS PKMK yang dapat diunduh oleh pengunjung website. Hingga saat ini terdapat 539 berkas dengan hits sebanyak 163.673, atau rata-rata 303 hits per dokumen.
90
PKMK FK UGM
Tabel 5. Daftar dokumen yang diunggah ke website Kebijakan AIDS Indonesia
PKMK FK UGM
91
92
PKMK FK UGM
