PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA TANGGUNG JAWAB SIAPA?

PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA TANGGUNG JAWAB SIAPA? Ameilia Zuliyanti Siregar, S.Si, M.Sc Staf Departemen HPT FP USU NIP. 132 307 219 ([email protected]) A. Pendahuluan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba seluas lebih kurang 369.854 Ha, terdiri dari 190. 3124 Ha daratan di Pulau Sumatera (keliling luar danau), 69.280 ha daratan Pulau Samosir (ditengah danau) dan 110.260 ha berupa perairan Danau Toba (luas permukaan). Secara geografis, Ekosistem Kawasan Danau Toba (EKDT) terletak di antara koordinat 2º10’LU–3º0’LU dan 98º20”BT–99º50”BT. EKDT terdapat di Pegunungan Bukit Barisan, Provinsi Sumatera Utara. Menurut wilyah administrasi pemerintahan, EKDT meliputi tujuh Kabupaten yaitu: (1) Kabupaten Tapanuli Utara, (2) Kabupaten Humbang Hasundutan, (3) Kabupaten Toba, (4) Kabupaten Samosir, (5) Kabupaten Simalungun, (6) Kabupaten Karo, dan (7) Kabupaten Dairi (ITB, 2001).

EKDT beserta sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan kekayaan alam yang perlu dilestarikan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi kepentingan nasional dan daerah. Pada kenyataannya saat ini, mutu lingkungan Kawasan Danau Toba semakin menurun sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta akibat aktivitas seperti pemukiman, pertanian/perkebunan, perhotelan, industri, perikanan, pembangkit tenaga listrik, pertambanagan, rekreasi, transportasi dan lainnya yang kurang mengindahkan prinsipprinsip kelestarian lingkungan. Disamping itu tidak dapat dipungkiri kendala-kendala dalam bentuk aspek kelembagaan, kurangnya data dan akses informasi, penegakan hukum yang perlu dibenahi, kesadaran masyarakat yang rendah sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus terhadap upaya pelestarian ekosistem Kawasan Danau Toba (JICA, 2003; Kapisa dan Nana, 1988).

Kita menyadari bahwa Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (PEKDT) tidak dapat

dilakukan

sendiri-sendiri,

karena

itu

diperlukan

suatu

pedoman

Ameilia Zuliyanti Siregar : Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba Tanggungjawab Siapa?, 2008 USU Repository © 2008

yang 1

dikembangkan, dirumuskan dan disepakati bersama oleh para stakeholders untuk menjamin, memelihara dan memulihkan integritas lingkungan hidup (fisik, biologis dan kimia) di kawasan Danau Toba. Menurut Blair (1991), peningkatkan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dapat tercipta dengan pemberdayan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara simultan, kolaboratif dan

terkordinasi.

Pedoman

PEKDT

merupakan

panduan

upaya

kolaboratif

mengembangkan pendekatan secara berkelanjutan dan komprehensif, melibatkan seluruh Pemangku Smanah, kelembagaan yang terkoordinasi dan pihak-pihak berkompeten agar dokumen dengan mudah disosialisasikan.

Pedoman PEKDT akan terus dikembangkan dengan mengidentifikasi Stressor (baca: fisik, biologi dan kimia seperti pengunaan lahan, aktivitas industri, pertanian, pertambangan, perikanan, pembangkit listrik, pariwisata, transportasi dan lain-lain), Critical Pollutants (pembuangan limbah ke badan air Danau Toba, emisi udara, pencemaran), Area of Concern (wilayah perhatian), dan Focus Area (fokus kawasan) berdasarkan kerusakan manfaat yang terjadi. Dokumennya bersifat iterative, senantiasa dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat sehingga dapat selalu diperbaharui. Tujuan pengelolan harus dikaitkan dengan kerusakan manfaat (lokal, regional, perairan danau/kawasan danau), pengembangan indikator, strategi pelaksanaan yang efektif, monitoring, pelaporan, efektifitas implementasi, inisiatif, upaya pelestarian lain, mitra/stakeholder ekosistem serta Pemangku Amanah memegang peranan penting.

Upaya PEKDT dilakukan secara periodik dan simultan agar dapat diketahui/dideteksi segala kemungkinan terjadinya perubahan keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Upaya pengelolaan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan komponen ekosistem (daratan, udara dan air) namun mengarah ke berbagai aktivitas pemanfaatan potensi sumber daya alam agar tetap terjaga unsur kelestarian ekosistemnya.

Menurut

BKPEKDT (2002), tujuan PEKDT antara lain: 1. Memulihkan dan melindungi integritas EKDT melalui upaya kemitraan dan kerjasama (kolaboratif).


2

2. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan upaya mengelola kelestarian EKDT dan menyusun rekomendasi strategi pengelolaan. 3. Mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada saat ini dalam konservasi dan pemanfataan berkelanjutan atas komponen ekosistem.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dikembangkan seperangkat indikator lingkungan yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap terjadinya kerusakan manfaat dari berbagai aktivitas yang akan memanfatkan potensi sumber daya alam EKDT. Beberapa kegunaan dari indikator lingkungan antara lain: 1. Memudahkan para Pemangku Amanah untuk mengevaluasi kondisi EKDT dan mengarahkan kegiatan pengelolaan dalam upaya memulihkan dan melindungi kesehatan lingkungan. 2. Mengukur kondisi lingkungan seperti keutuhan komponen ekosistem, kesehatan perairan, kesehatan manusia bahkan peningkatan kualitas hidup. 3. Mengukur kecenderungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi komponen ekosistem dari waktu ke waktu. 4. Sebagai tanda peringatan dini (early warning system) dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat mengantisipasi dampak yang terjadi secara kumulatif. 5. Memantau efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan (BKPEKDT, 2002 dan 2004)

B. Prinsip Pengelolaan EKDT Menurut BKPEKDT (2004), pengelolaan dilakukan atas tiga prinsip utama meliputi: 1. Pemulihan (Remediation) bertujuan agar keberlangsungan EKDT dapat terjaga yang didasarkan pada indikator ekositem yang ditetapkan. Pengelolaan ekosistem diarahkan pada upaya identifikasi dan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat berbagai aktivitas yang terjadi pada saat ini.

2. Keutuhan dan Keberlanjutan (Integrity and Sustainability) dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian EKDT yang didasarkan pada upaya menjaga keutuhan komponen ekosistem (air, udara, dan daratan) secara integral dan berkelanjutan.


3

Implementasi dari aspek ini adanya upaya perlindungan terhadap komponen ekosistem dari kemungkinan ancaman., gangguan maupun kerusakan yang mungkin timbul dari adanya berbagai aktivitas.

3. Kerangka Kemitraan (Partnership Framework) dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dan rasa takut (sense of participation), sehingga tercipta upaya pengawasan bersama dalam menjaga kelestarian EKDT.

C. Sifat-Sifat Pengelolaan EKDT 1. Upaya dan Konsensus Bersama. Proses pengembangan dan implementasi Pedoman Pengelolaan EKDT dlakukan melalui upaya bersama untuk mencapai konsensus atas visi, sasaran, prioritas, dan tata laksana pengelolaan EKDT.

2. Melibatkan Semua Pihak. Proses pedoman pengelolaan ELKDT melibatkan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, professional serta individual yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan bidang, misi, kewenangan dan profesionalisme yang ada pada dirinya. Pedoman pengelolaan EKDT mencakup peran strategi masyarakat dalam pengelolaan EKDT.

3. Bersifat Iterative. Pengembanagn Pedoman Pengelolaan EKDT merupakan suatu proses yang bersifat iterative, dimana pengayaan data, informasi, dokumen ilmiah, kebijakan dan sebagainya mengarahkan Pedoman Pengelolan EKDT menuju kesempurnaan pada setiap tahapannya. 4. Progresif. Proses iterative membawa Pemangku Amanah dan para stakeholder kearah kondisi-kondisi kesepakatan Pedoman Pengelolaan EKDT yang lebih maju.


4

5. Peran Informasi dan Komunikasi. Merupakan dokumen yang terbuka terhadap berbagi masukan dari masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam menyebarluaskan informasi Sumber: BKPEKDT (2002 & 2004).

D. Peran Kelembagaan Peran dari kelembagaan pengelola EKDT adalah: 1. Peran Pengambilan Keputusan, memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap upaya pengelolaan EKDT yang dilakukan Dewan Manajemen Ekosistem Kawasan Danau Toba (DMEKDT).

2. Peran Teknis, mencakup bidang-bidang teknis yang menjadi parameter pengelolaan ekosistem sesuai dengan sasaran manfaat yang disepakati, dilakukan oleh Badan Pelaksana diantaranya dalam bentuk program pendidikan teknis, kerjasama pelatihan tentang konservasi lingkungan, menyediakan dukungan bagi pendidikan serta pelatihan di masing-masing Kabupaten/Kota, dan melaksanakan penelitian tentang aspek konservasi/lingkungan sesuai dengan permasalahan ekosistem di wilayahnya.

3. Peran Monitoring, mencakup penentuan indikator, monitoring serta evaluasi yang pada gilirannya akan menjadi bahan pengambilan keputusan dilakukan oleh Komisi Khusus di bawah Badan Pelaksana.

4. Peran Partisipasi Masyarakat, mencakup strategi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam PEKDT termasuk mendorong peran institusi lokal dan kearifan lokal (pengetahuan, adat istiadat dan lainnya) Diwujudkan melalui Forum Danau Toba (FDT) dan forum-forum lainnya dalam bentuk sosialisasi pemahaman menjaga integritas EKDT melalui berbagai media dan programprogram yang relevan serta mengembangkan program pendidikan dan kesadaran publik bekerjasama antar Pemangku Amanah.


5

5. Peran Penyediaan Data, Informasi dan Penelitian, meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi bagi analisis oleh para ahli dan formulasi kebijakan oleh lembaga-lembaga publik. Peran ini secara operasional akan dijalankan oleh Komisi Khusus yang berada di bawah Badan Pelaksana.

6. Peran Pakar, mencakup keterlibatan para ahli atau pakar yang sesuai dengan bidang keahlian, baik yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun dari berbagai kelompok profesi. Peran ini akan diorganisasi oleh Kelompok Pakar berkoordinasi dengan Badan Pelaksana dilakukan dalam bentuk pengembangan kurikulum lingkungan pada pendidiakn formal dan kerjasama pelatihan dan penelitian ilmiah dan teknis dengan berbagai Lembaga Penelitian dan pihak-pihak berkompeten.

7. Peran Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan, mencakup peran perintisan, pembangunan dan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak di luar BKPEKDT. Peran ini secara operasional dilaksanakan oleh Komisi Khusus dibawah Badan Pelaksana.

8. Peran Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor, mencakup koordinasi terhadap program pembangunan daerah Pemangku Amanah dan diantara para Pemangku Amanah serta keseluruhan aspek yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari ketujuh peran kelembagaan diatas. Sumber: BKPEKDT (2004) dan ITB (2001).

Pemangku Amanah yang dimaksud terdiri dari sebelas elemen berikut ini: @ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provini Sumatera Utara. @ Otorita Asahan. @ Pemerintah Kabupaten Asahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. @ Pemerintah Kabupaten Dairi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi. @ Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. @ Pemerintah Kabupaten Karo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo. @ Pemerintah Kabupaten Samosir. Ameilia Zuliyanti Siregar : Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba Tanggungjawab Siapa?, 2008 USU Repository © 2008

6

@ Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun. @ Pemerintah Kota Tanjung Balai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Balai. @ Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. @ Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toba Samosir. Sumber: Otorita Asahan (2003).

E. Status EKDT Hal-hal yang mencakup status EKDT terdiri dari enam kelompok berikut ini: 1. Komponen Atmosfir (pengaruh atmosfir, interaksi atmosfir, status dan kondisi aliran udara dalam EKDT). 2. Status dan Assessment terhadap habitat perairan, habitat daratan, sistem Tributaries/DAS dalam sistem dataran dan di dalam sistem hutan EKDT). 3. Kondisi satwa liar. 4. Ekosistem dan manusia (kondisi air minum, air masak, MCK, parawisata, menangkap ikan, pertanian dan lain-lain). 5. Dinamika ekonomi di dalam EKDT (pemanfaatan air untuk industri, perdagangan, pertanian, perikanan, dan transportasi). 6. Status Danau Toba dan kebutuhan pengelolaan untuk pelestarian (riset dan pengumpulan informasi, inisiatif perlindungan dan pelestarian, dan inisiatif pemulihan). Sumber: Bapedaldasu (2002 dan 2003).

Berdasarkan sasaran manfaat PEKDT terbagi atas tujuh kategori seperti Tabel 1 ini: Tabel 1. Sasaran Manfaat PEKDT. Sasaran Manfaat

Gambar

Air Danau Toba layak dikonsumsi sebagai air minum. Danau Toba dapat kita renangi dengan aman/akses kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan EKDT. Lahan di daerah tangkapan air Danau Toba mempunyai fungsi ekosistem yang optimal. Ikan dan hasil pertanian dari kawasan Danau Toba layak dikonsumsi/tidak terkontaminasi.


7

Air Danau Toba dapat digunakan sebagai tenaga listrik/wisata. Ekosistem flora dan fauna dalam keadaan sehat dan terpelihara keanekaragamanhayatinya. Udara di KEDT dapat mendukung kehidupan ekosistem yang sehat. Sumber: BKPEKDT (2004). F. Isu-Isu Kunci Perhatian terhadap pentingnya menjaga kelestarian Danau Toba tidak hanya bersifat lokal, regional dan nasional, bahkan menjadi isu yang berskala internasional. Pada tingkat internasional, konsep pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi jargon politik yang disepakati bersama. Hal ini didasarkan kerisauan semua pihak terhadap fakta semakin merosotnya sumber daya alam di hampir semua negara karena kebijakan pembanguan selama ini tidak pro lingkungan dan mengabaikan prinsipprinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Kesadaran terhadap perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam semakin ditumbuhkembangkan dan telah menjadi agenda

penting

yang

dirumuskan

dalam

program-program

pembangunan.

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi semua pihak dapat dirumuskan empat isu penting yang perlu dibahas dalam PEKDT, yaitu: 1. Konservasi lingkungan. 2. Pengembangan masyarakat. 3. Kelembagaan yang komprehensif dan koordinatif. 4. Nilai jasa lingkungan dan nilai ekonomi (BKPEKDT, 2004).

G. Penutup PEKDT merupakan tanggung jawab bersama secara komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, pihak-pihak terkait, masyarakat, lembaga non pemerintah, professional serta individual yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan bidang, misi, kewenangan dan profesionalisme yang ada pada dirinya.

Pengelolaan EKDT dapat dilakukan dengan cara: (1) Pengelolaan limbah (TPSA, pengelolaan limbah padat dan cair secara tepat guna, membuat MCK); (2) Meneliti dokumen AMDAL/UKL-UPL bagi industri; (3) Pengawasan pembatasan penggunaan


8

pakan ikan/udang, pestisida dan penanganan enceng gondok secara intensif; (4) Penyadaran kepada masyarakat membatasi penggunaan deterjen; (5) Usaha tani dengan sistem pengolahan lahan konservatif (pembuatan teras, agroforestri, tanaman tumpang sari, pergiliran tanaman, dan PHT); (6) Mencegah konversi dan pembukaan hutan menjadi habitat flora dan fauna darat yang eksotik/endemik/nuisance; (7) Penataan pariwisata KEDT berbasis lingkungan;

(8) Deliniasi dan rehabilitasi

kawasan longsor, erosi tinggi, dan kawasan lindung; (9) Pola pengembalaan ternak yang konservatif; (10) Pengendalian, pengawasan dan pemanfataan lahan gambut; (11) Membenahi aturan hukum (baca: Pemda membuat tata laksana penanganan dan pengelolaan sampah/limbah secara terpadu, pengembangan pra sarana dan sarana wisata); dan (12) Pengembangan sistem monitoring terhadap kualitas air dan udara di KEDT (parameter indikator, cara/metode pengamatan, dan lokasi sumber stressor).

Belum adanya kesadaran terhadap besarnya manfaaat yang diperoleh dengan menerapkan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekosisitem maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memasukkan program pembangunan daerah berbasis ekosistem. 2. Sosialisasi atas nilai manfaat dari penerapan pendekatan eksoistem didalam proses perumusan kebijakan. 3. Sinkronisasi program pembangunan antar daerah.

Manakala proses perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan kurang mengakomodasi pranata sosial, maka diperlukan penyusunan: 1. Penyusunan kurikulum tentang ekosistem pada Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas 1 sampai Kelas 9). 2. Pengembangan strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meminimalisasi dampak lingkungan. 3. Pemberdayaan pranata adat yang ada di KEDT dalam meningkatkan kualitas ekosistem dan penyelesaian konflik yang terkait dengan pengelolaan ekosistem. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan PEKDT. Sumber: BKPEKDT (2002 dan 2004).


9

H. Daftar Pustaka 1. Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT). 2004. Pedoman Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba/Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP). Medan, Sumatera Utara. 2. Badan Koordinasi Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT). 2002. Konsep Kebijakan Umum dan Konsep Program Pelestarian Ekosistem Danau Toba. Medan, Sumatera Utara. 3. Bapedaldasu. 2002 dan 2003. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara. Medan, Sumatera Utara. 4. Blair, JP. 1991. Urban and Regional Economic. Richard D Irwin, Inc, USA. 5. ITB. 2001. Kajian Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Danau Toba. Bandung, Jawa Barat. 6. Japan International Cooperation Agency (JICA). 2003. Interim Report II: Studi Rencana Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan Terpadu di Kawasan Danau Toba dengan Pendekatan Partisipatif. Medan, Sumatera Utara. 7. Kapisa, N dan Nana Supriana. 1988. Kajian terhadap kualitas air Danau Toba. Buletin Penelitian Kehutanan. Vol 4 (2). 8. Otorita Asahan. 2002. Program Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat di Daerah Tangkapan Air Danau Toba dan Wilayah Strategis Proyek Asahan. Jakarta.


10

PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN DANAU TOBA TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Recommend Documents