TESIS
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING YANG KAWIN CAMPUR DAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI INDONESIA
GUSTI AYU MADE WIDNYANI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
TESIS
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING YANG KAWIN CAMPUR DAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI INDONESIA
GUSTI AYU MADE WIDNYANI NIM : 1190561013
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 2 FEBRUARI 2016
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. Johanes Usfunan. Drs. SH. MH. NIP. 195511261985111001
Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH. MH. NIP. 195609021985032001
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr.Ni Ketut Supasti Dharmawan SH,M.Hum,L.L.M NIP. 196111011986012001
iii
Prof.Dr.dr.A.A Raka Sudewi,Sp.S.(K) NIP. 195902151985102001
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING YANG KAWIN CAMPUR DAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI INDONESIA
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
GUSTI AYU MADE WIDNYANI, SH. NIM. 1190561013
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
iv
Tesis Ini Telah Diuji Pada Hari Selasa, Tanggal 26 Januari 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 4382/UN.14.4/HK/2015, Tanggal 31 Desember 2015
Ketua
: Prof. Dr. Johanes Usfunan. Drs. SH. MH.
Sekretaris
: Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH. MH.
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS 2. Dr. I Gede Yusa, SH., MH. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, S.H., M.Hum
v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Gusti Ayu Made Widnyani
Program Studi: Ilmu Hukum Judul Tesis
: Pengawasan Warga Negara Asing Yang Kawin Campur Dan Hak Memperoleh Pekerjaan Di Indonesia.
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 2 Februari 2016 Yang Menyatakan
Gusti Ayu Made Widnyani NIM. 1190561013
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan disertai dengan tekad yang sungguh-sungguh maka tesis yang berjudul: Pengawasan Warga Negara Asing Yang Kawin Campur Dan Hak Memperoleh Pekerjaan Di Indonesia dapat diselesaikan. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk dapat meraih gelar Magister pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pemerintahan Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang sangat baik ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang setulustulusnya kepada : 1. Pembimbing I, Bapak Prof.Dr.Johanes Usfunan.Drs.SH.MH.,pada Program Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk sampai selesainya tesis ini. 2. Pembimbing II, Ibu Dr.Ni Ketut Sri Utari, SH.MH., pada Program Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana, yang bersedia meluangkan waktu,dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sehingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. 3. Bapak Rektor Universitas Udayana, Prof.Dr. Ketut Suastika.,SP.,Pd KEMD, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana S2 pada Universitas Udayana.
vii
4. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), beserta karyawan dan karyawati yang telah memberikan pelayanan terbaik dan support sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan tesis ini. 5. Bapak Prof. Dr. I GustiNgurah Wairocana, SH., MH., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. Ibu Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana S2 pada
Universitas
Udayana,
Dr.
Ni
Ketut
Supasti
Dharmawan,
S.H.,M.Hum.,LLM. dan Sekretaris Program Studi Magister S2, Ilmu Hukum pada
Universitas
Udayana,
Bapak
Dr.Putu
Tuni
Cakabawa
Landra,S.H.,M.Hum. atas segala arahan dan dorongan selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis ini. 7. Bapak Tim Penguji, baik ketua, sekretaris dan anggota penguji tesis ini, yang telah banyak memberikan saran, masukan atas tesis ini, sehingga penulisan tesis yang baik dan benar dapat terwujud sesuai dengan harapan penulis. 8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Pascasarjana S2 Ilmu Hukum pada Universitas Udayana yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan hukum sesuai bidang masing-masing selama dalam proses perkuliahan dimana penulis menuntut ilmu hukum pada konsentrasi Hukum Pemerintahan pada Universitas Udayana. 9. Bapak Tieldwight Sabaru selaku Kepala Divisi Keimigrasian, yang telah banyak memberi masukan dalam proses penyelesaian tesis ini.
viii
10. Bapak Prastito Himawan selaku Kepala Bidang Inteldaksisinfokim Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yang telah banyak memberikan data dan informasi dalam proses penulisan tesis ini sampai selesai. 11. Bapak Mohamad Soleh selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi tentang pelanggaran keimigrasiansehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. 12. Bapak
Usman
selaku
Kepala
Seksi
Pengawasan
dan
Penindakan
Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Denpasar, yang telah banyak memberikan informasi serta data pelanggaran keimigrasian. 13. Bapak Yohan Kristian Wijaya, S.H.,M.H, yang telah banyak memberikan bantuan buku-buku asing dalam proses penulisan tesis ini. 14. Kepada rekan-rekan Magister Hukum angkatan 2011, yang telah banyak memberikan semangat, dorongan dan saran serta motivasi yang sangat berharga sehingga tercipta suasana perkuliahan yang kondusif, serta penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik. 15. Kepada Suami, anak-anak tercinta serta orang tua yang telah ikut mendampingi dan memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil sehingga proses penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga tesis ini selesai.
ix
Sebagai akhir kata semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai selesainya penulisan tesis ini mendapatkan berkah dan perlindungan dari Ida Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta bermanfaat bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga kedepan Pengawasan Warga
Negara Asing Yang Kawin Campur Dan Hak Memperoleh Pekerjaan Di Indonesia menjadi lebih baik lagi, untuk itu kritik serta saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan tesis ini.
Denpasar, 2 Februari 2016 Penulis
x
ABSTRAK Pengawasan terhadap warga negara asing yang kawin campur dan hak memperoleh pekerjaan di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Ketentuan ini merupakan ketentuan pembaharuan yang menjamin Hak Asasi Manusia, dimana dengan visa penyatuan keluarga dan sponsor suami/istri WNI mereka diperbolehkan untuk bekerja, hal ini diatur dalam Pasal 61 menentukan bahwa Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Disisi lain bagi orang asing yang bekerja di Indonesia diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 49 dimana ditentukan kewajiban Pemberi Kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, wajib melakukan penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing serta berkewajiban untuk memulangkan TKA ke negara asalnya jika hubungan kerja telah berakhir. Pengawasan atas hak bekerja terhadap warga negara asing yang kawin campur sudah jelas diatur namun jika WNA pelaku perkawinan campuran akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing di Indonesia tetap perlu Penjamin selaku pemberi kerja yang akan mengurus Izin Kerja dan yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing tersebut selama berada di Indonesia. Dan ketentuan penjamin sebagai pemberi kerja masih kabur sehingga belum menjamin kepastian hukum tentang hak bekerja WNA pelaku perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Analisis Konsep Hukum dan Pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis melalui teknik deskripsi, teknik evaluasi selanjutnya diinterpretasi secara sistematis dan sosiologis terhadap kaidah hukum sehingga memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang ada. Pengawasan warga negara asing yang kawin campur dan hak memperoleh pekerjaan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam pasal 61 dan jika Warga Negara Asing pelaku perkawinan campuran akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing tetap harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun ketentuan tentang Penjamin yang merupakan pemberi kerja dalam hal jika Warga Negara Asing pelaku perkawinan campuran sebagai Tenaga Kerja Asing masih kabur, dimana penjamin yang diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dalam hal ini korporasi wajib bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia belum jelas pengaturannya dimana pengaturan tentang kaidah hukum yang menjelaskan konsepsi-konsepsi tanggung jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan orang asing masih kabur sehingga identifikasi oleh pelaksana hukum dan penjamin sendiri sebagai pihak yang menjadi ruang lingkup pengaturan hukum belum jelas dan masih kabur. Kata-kata kunci : Kepastian Hukum, Warga Negara Asing, Perkawinan Campuran, Hak Bekerja xi
ABSTRACT Controls for foreign citizens who intermarrying and the right in obtaining a job in Indonesia had been accommodated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. This provision is a renewal provision that guarantees the Human Rights, with the family unification visas and sponsor from his/her Indonesian spouse they are allowed to work, it is stipulated in Article 61 which determines that the holder of a Limited Stay Permit and Permanent Stay Permit can engage the work and/or the business to satisfy his/her living need and/or his/her family. On the other hand for foreigners working in Indonesia are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Employment is determined on the Use of Foreign Workers set out in Article 42 to 49 in which determine the liability of the Employer who use Foreign Workers must obtain written permission from the Minister or authorized officials, should have a foreign manpower plan, required to conduct Indonesian citizen appointment as assistant for Foreign Workers and the obligation to repatriate foreign workers to their home country if the employment relationship has ended. Controls of the right to work for foreign citizens who intermarrying already clearly stipulated but for foreigners who intermarrying who work as a Foreign Workers in Indonesia still need Guarantor as an employer who will take care of work Permit and who is responsible for the existence and activities of the Foreigner while in Indonesia. And the provisions of the Guarantor which is the employers are still vague, thus not guaranteeing legal certaintly about the rights to work of foreign citizens who intermarrying in Indonesia. This research is a normative legal research, using Regulations approaches, Legal Concepts Analysis Approach and case Approach. The primary legal materials and secondary legal materials were analyzed through the technique description, evaluation techniques in a systematic and sociological interpretation into a legal norms to derive conclusions on the existing problems. Controls for foreign citizens who intermarrying and the right in obtaining a job in Indonesia clearly stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration in Article 61 and if foreigners who intermarrying will work as Foreign Workers still have to follow the provisions of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Employment. However, the provisions of the Guarantor which is the employer in the case if the foreign citizens who intermarrying as Foreign Workers still blurred, where the guarantor is regulated in Article 63 of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration that in this case the corporation shall be responsible for the existence of and the activities of foreigners while in Indonesia is not yet clear arranged where the regulation of the legal rules that describe the conceptions of guarantor’s responsibility of the existence and activities of foreigners are still vague, so that the identification by law enforcement and the guarantor itself as the part who became the scope of legal arrangements is unclear and still blurry. Keywords: legal certainty, foreign citizens, intermarriage, the right to work
xii
RINGKASAN Tesis ini berjudul Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Kawin Campur Dan Hak Memperoleh Pekerjaan Di Indonesia, tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikit: Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah yang melandasi rumusan masalah yaitu : Pertama, Pengawasan warga negara asing yang kawin campur dan hak memperoleh pekerjaan di Indonesia. Kedua, Kepastian hukum atas hak warga negara asing yang kawin campur dan bekerja di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap warga negara asing yang kawin campur dalam memperoleh pekerjaan di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam undangundang keimigrasian yang baru ini diatur bahwa orang asing yang kawin dengan warga negara Indonesia diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia. Ketentuan ini merupakan ketentuan pembaharuan yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain bagi orang asing yang bekerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditentukan syarat-syarat dan kewajiban Pemberi Kerja yang menggunakan TKA. Namun ketentuan tentang penjamin yang merupakan pemberi kerja dalam hal jika warga negara asing pelaku perkawinan campuran sebagai Tenaga Kerja Asing masih kabur, dimana penjamin yang diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dalam hal ini korporasi wajib bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia belum jelas pengaturannya dimana pengaturan tentang kaidah hukum yang menjelaskan konsepsi-konsepsi tanggung jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan orang asing masih kabur sehingga identifikasi oleh pelaksana hukum dan penjamin sendiri sebagai pihak yang menjadi ruang lingkup pengaturan hukum belum jelas dan masih kabur. Sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda atau penafsiran yang berbeda serta membuat institusi pelaksananya seakan-akan bebas menentukan tafsirnya sendiri. Bab II menguraikan tentang gambaran umum pengawasan lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dalam yurisdiksi Republik Indonesia, bagian pertama dibahas, gambaran umum tentang kedaulatan negara dan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia, bagian ini membahas kewenangan keimigrasian mengatur orang masuk, keluar, dan tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Republik Indonesia. Kedua gambaran umum tentang dokumen keimigrasian membahas tentang pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan Pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara. Ketiga, gambaran umum tentang pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia, bagian ini membahas kebijakan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing serta prosedur dan persyaratan sebagai tenaga kerja asing diindonesia. Keempat, gambaran umum perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing, bagian
xiii
ini membahas pengertian perkawinan campuran dan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. Bab III mengkaji tentang Pengawasan warga negara asing yang kawin campur dan Hak memperoleh pekerjaan di Indonesia. Diuraikan tentang prosedur perkawinan campuran orang asing dengan warga negara Indonesia, bagaimana syarat-syarat perkawinan campuran dan pengaruh perkawinan campuran terhadap keluarga serta perkawinan dan perceraian bagi orang asing yang kawin campur pemegang izin tinggal tetap. Kemudian dikaji hak bertempat tinggal dan hak untuk bekerja atau berusaha bagi orang asing yang kawin campur dari sisi pengawasan dalam undang-undang keimigrasian maupun dari sisi pengawasan dalam undang-undang ketenagakerjaan, selanjutnya dikaji pengawasan hukum warga negara asing yang kawin campur dalam memperoleh pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya disertai uraian beberapa contoh kasus yang relevan dengan warga negara asing pelaku perkawinan campuran dalam memperoleh pekerjaan beserta analisis terhadap kasus tersebut dalam kontek kebijakan keimigrasian. Bab IV membahas tentang kepastian hukum atas hak warga negara asing yang kawin campur dalam memperoleh pekerjaan di Indonesia. Bagian ini membahas tentang pengawasan keimigrasian dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap orang asing yang bekerja di Indonesia khususnya pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang kawin campur dalam pemberian izin tinggalnya serta pengawasan ketenagakerjaan asing. Kemudian dibagian berikutnya dibahas pemaknaan/penafsiran dalam praktek hak bertempat tinggal dan hak untuk bekerja warga negara asing yang kawin campur, dimana justru ketentuan mengenai penjamin dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ini yang masih ambigu, dimana penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Supaya penjamin memahami arti keberadaan dan kegiatan, mestinya ada rumusan kaidah hukum menjelaskan konsepsi-konsepsi tersebut sehingga mudah diidentifikasi oleh pelaksana hukum dan penjamin sebagai pihak yang menjadi ruang lingkup pengawasan hukum. karena tidak jelas diberlakukan apakah penjamin itu sebagai syarat permohonan atau dasar pembatalan izin tinggal. Lagipula, ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebut akibat hukum tertentu atau tidak memuat konsekuensi hukum tertentu terkait norma kewajiban yang diaturnya, memuat norma (kewajiban) administratif, tanpa disertai kejelasan definisi/ ruang lingkup pengaturannya yang tegas dan jelas dan konsekuensi hukum yang menyertainya, seharusnya diatur pula bentuk konsekuensinya, didalam peraturan pelaksanaannya, ketidakjelasan ini semakin kentara, apakah kewajiban memiliki penjamin itu dimaksudkan sebagai syarat permohonan dengan konsekuensi penolakan jika tidak dipenuhi, atau merupakan dasar pembatalan jika kewajiban itu dilanggar atau sebagai suatu sanksi sehingga jika tidak dipenuhi maka izin yang diberikan batal. Kalau ditafsirkan secara sosiologis (Interpretasi sosiologis) artinya bahwa pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat, aturan tersebut (Pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian) sebenarnya berlaku
xiv
sebagai syarat (ketika permohonan diajukan). untuk memastikan adanya pihak yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijaminnya, selain untuk melaporkan perubahan sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat (ayat 2), serta membayar biaya deportasi (ayat 3). Namun dalam aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian kewajiban memiliki penjamin ini dijadikan syarat baru untuk perpanjangan izin tinggal yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan undang-undangnya sendiri. Kemudian di bagian berikutnya dibahas kepastian hukum atas hak warga negara asing yang kawin campur dalam bekerja di indonesia, bahwa Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dengan norma lain. Kepastian hukum dapat diwujudkan dari penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Bab V merupakan bab Penutup yang berisikan simpulan dan saran, simpulan yang dapat ditarik adalah Pertama : Pengawasan terhadap warga negara asing yang kawin campur dan hak memperoleh pekerjaan dan berusaha di Indonesia diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Menurut Permennakertrans Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA, Pasal 4 ditentukan Pemberi Kerja TKA yang berbentuk persekutuan Perdata, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam UndangUndang. Dari telaah contoh kasus diatas yaitu kasus II WNA atas nama Mustafa Mercan dan contoh kasus ke III WNA atas nama Mehmet Serdar Bayir, adalah WNA yang kawin campur dan memiliki usaha bersama istrinya tidak dikenakan Tindakan atau Sanksi Administratif Keimigrasian (TIMKIM) berupa deportasi karena WNA tersebut pemegang Visa penyatuan keluarga dengan indeks C 317, sehingga boleh berusaha dan bekerja sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam hal ini Penjamin/sponsor adalah istri/suami WNI, dan dalam Permennakertrans Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA memberi pengecualian yaitu Pemberi Kerja TKA yang berbentuk persekutuan Perdata, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam Undang-Undang, dari pengecualian ini ditafsirkan WNA yang kawin campur bisa berusaha dan bekerja di badan usaha tersebut. Simpulan kedua: Kepastian hukum bagi WNA yang kawin campur untuk bekerja atau berusaha di Indonesia tergantung pada visa atau izin masuk yang mereka miliki. Jika WNA tersebut menggunakan visa bekerja untuk memasuki wilayah Republik Indonesia maka kewajiban sponsor/penjamin tetap harus menguruskan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi WNA kawin campur. Apabila WNA pelaku kawin campur pemegang Visa Penyatuan Keluarga bekerja dalam Perseroan Terbatas (PT), dengan menafsirkan ketentuan Permennakertrans Nomor 12 Tahun 2013, maka bagi Pemberi Kerja yang berbentuk PT tetap wajib melakukan prosedur dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam telaah contoh kasus I
xv
warga negara Australia atas nama Carlos Andreas Miccelli yang bekerja sebagai TKA di Lembaga kursus “Best English” ternyata Pemberi Kerja berkewajiban melakukan prosedur tersebut sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 42 Juncto Permennakertrans Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah : 1. Perlu adanya ketegasan tentang kepastian pengaturan ketentuan mengenai kewajiban penjamin atau sponsor yang mempekerjakan orang asing di perusahaannya, khususnya bagi pemegang visa Penyatuan Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 63. 2. Perlu pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai pengganti dari Permennakertrans Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 3. Agar terus dilakukan penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan sehingga peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan.
xvi
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM..........................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER.........................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS...................................................................
iii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI TESIS......................................................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT......................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH..................................................................................
vi
ABSTRAK.............................................................................................................
x
ABSTRACT............................................................................................................
xi
RINGKASAN.........................................................................................................
xii
DAFTAR ISI..........................................................................................................
xvi
BAB I
PENDAHULUAN...............................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah..........................................................................
7
1.3 Ruang Lingkup Masalah................................................................
7
1.4 Tujuan Penelitian...........................................................................
8
1.4.1 Tujuan Umum........................................................................
8
1.4.2 Tujuan Khusus.......................................................................
9
1.5 Manfaat Penelitian.........................................................................
9
1.5.1 Manfaat Teoritis....................................................................
9
1.5.2 Manfaat Praktis......................................................................
9
1.6 Orisinalitas Penelitian....................................................................
10
1.7 Landasan Teoritis...........................................................................
12
xvii
1.7.1 Konsep Negara Hukum.........................................................
12
1.7.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
BAB II
(AAUPB)...............................................................................
19
1.7.3 Asas Kepastian Hukum.........................................................
24
1.7.4 Teori Kewenangan.................................................................
26
1.7.5 Kebijakan Keimigrasian........................................................
31
1.8 Metode Penelitian..........................................................................
35
1.8.1 Jenis Penelitian......................................................................
35
1.8.2 Jenis Pendekatan....................................................................
36
1.8.3 Sumber Bahan Hukum...........................................................
38
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....................................
39
1.8.5 Teknik Analisa Bahan Hukum..............................................
41
GAMBARAN UMUM PENGAWASAN LALU LINTAS ORANG DAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DALAM YURISDIKSI REPUBLIK INDONESIA.............
42
2.1 Kedaulatan Negara Dan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Indonesia.............................................................
42
2.1.1 Kewenangan Keimigrasian Mengatur Orang Masuk, Keluar, Dan Tinggal Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia..............................................................................
46
2.1.2 Pengawasan Terhadap Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing Selama Berada Di Wilayah Republik Indonesia....................
50
2.2 Dokumen Keimigrasian...................................................................
57
xviii
2.2.1 Pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia.........
59
2.2.2 Pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara Asing..............
63
2.3 Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia...............................
74
2.3.1 Kebijakan Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing......
74
2.3.2 Prosedur dan Persyaratan Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Indonesia...............................................................................
82
2.4 Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing...................................................................................
85
2.4.1 Pengertian Perkawinan Campuran ......................................... 2.4.2 Soal Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran......... BAB III
85
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING YANG KAWIN CAMPUR DAN HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN DI INDONESIA........................................................................................
94
3.1 Prosedur Perkawinan Campuran Orang Asing Dengan Warga Negara Indonesia..........................................................................
94
3.1.1 Syarat-Syarat Perkawinan Campuran dan Pengaruh Perkawinan Campuran Terhadap Keluarga..........................
94
3.1.2 Perkawinan dan Perceraian Bagi Orang Asing Yang Kawin Campur pemegang Izin Tinggal Tetap..................................
101
3.2 Hak Bertempat Tinggal Dan Hak Untuk Bekerja Atau Berusaha Bagi Orang Asing Yang Kawin Campur.......................................
104
3.2.1 Pengawasan Dalam Undang-Undang Keimigrasian...............
104
3.2.2 Pengawasan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan..........
113
xix
3.2.3 Pengawasan Warga Negara Asing yang kawin campur Dan Hak memperoleh pekerjaan......................................................... 123 BAB IV
KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK WARGA NEGARA ASING YANG KAWIN CAMPUR DAN BEKERJA DIINDONESIA...........
144
4.1 Pengawasan Keimigrasian Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Orang Asing Yang Bekerja Di Indonesia.......................
144
4.1.1 Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Kawin Campur dalam Pemberian Izin Tinggalnya.............
144
4.1.2 Pengawasan Ketenagakerjaan Asing.....................................
153
4.2 Pemaknaan/Penafsiran Dalam Praktek Hak Bertempat Tinggal Dan Hak Untuk Bekerja Warga Negara Asing Yang Kawin Campur...........................................................................................
161
4.3 Kepastian Hukum Atas Hak Warga Negara Asing Yang Kawin
BAB V
Campur Dan Bekerja Di Indonesia.............................................
182
PENUTUP............................................................................................
206
5.1 Simpulan........................................................................................
206
5.2 Saran..............................................................................................
208
DAFTAR PUSTAKA
xx
