TESIS
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KONSEP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA INDUSTRI PERBANKAN
Oleh :
A.A. PRATISTANA AYUSTA INDRA 1292462002
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KONSEP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA INDUSTRI PERBANKAN
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
A.A. PRATISTANA AYUSTA INDRA 1292462002
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa : Nama
: A.A.PRATISTANA AYUSTA INDRA
NIM
: 1292462002
Program Studi : Kenotariatan Judul Tesis
: Pengawasan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Industri Perbankan
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 17 Desember 2015 Yang membuat pernyataan
(A.A.Pratistana Ayusta Indra)
iv c
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel Tesis ini. Adapun judul Tesis ini adalah ” Pengawasan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Industri Perbankan”. Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan Tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH, M.Hum., selaku pembimbing Pertama dan terimakasih penulis ucapkan kepada Dr. I Made Sarjana,SH,MH., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih untuk para penguji Prof. Dr. I Made Subawa, SH, MS., Dr. Putu Tuni Cakawaba Landra, SH, M.Hum., dan Made Setiasa, SH, Mkn., yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi saran dan masukan serta ilmu kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Dr. Ketut Suastika, Sp.PD., KEMD, selaku Rektor Universitas Udayana beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terimakasih kepada Prof. Dr. A.A. Raka Sudewi. Sp.S. (K) se;aku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikn kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Udayana dan kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH, M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan v
Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberi ilmu kepada penulis, Bapak/Ibu Staff Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan secara tidak langsung dalam proses administrasi akademik selama masa perkuliahan, Rekan-rekan angkatan V Mandiri Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih yang tak terhingga juga penulis tujukan kepada orang tua penulis Ir.A.A.G.A.Indra Wirawan, MM., dan Drs. A.A.Ayu Rai Wahyuni, M.Si,. yang telah senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis ini. Ucapan terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dibidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 17 Desember 2015
Penulis
vi
ABSTRAK
Dengan digencarkannya program CSR di Indonesia oleh pemerintah, tidak dapat dipungkiri belum semua perusahaan khususnya industri perbankan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan baik, padahal para perseroan perbankan memiliki kemampuan menjalankannya. Masalah lain yang timbul adalah potensi penyelewengan dana CSR oleh pihakpihak yang bersentuhan dengan implementasinya karena nilai dana yang begitu besar dan program CSR yang tidak tepat sasaran. Banyak perusahaan yang memanfaatkan CSR sebagai kegiatan promosi dan pemasaran. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat malah semakin konsumtif sebagai akibat dari strategi promosi dan pemasaran perusahaan yang dibungkus dengan label CSR Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis
bentukan
lembaga
perundang-undangan
(Undang-Undang
Dasar,
Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya),dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, catatan hukum, dan rancangan) Kesimpulan dari penelitian ini ada kekosongan pada norma tentang siapa yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan program CSR, sedangkan sanksi terhadap Perusahaan yang tidak menerapkan CSR telah diatur dalam UUPM. Risiko hukum UUPM untuk Perusahaan yang tidak menerapkan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM.
Kata kunci: Perbankan, tanggung jawab sosial perusahaan, pengawasan pemerintah vii
ABSTRACT
Implementation of CSR programs in Indonesia by the government, can not be denied that not all companies especially the banking industry in Indonesia to run the program of corporate social responsibility CSR well, whereas the banking company has the ability to run. Another problem is the potential misappropriation of funds CSR by parties who come into contact with its implementation because of the value of the fund is so large and CSR programs that are not targeted. Many companies who use CSR as a marketing and promotional activities. This type of research is a normative legal research, namely legal research done by researching library materials or mere secondary data. Normative legal research examines laws that are drafted as norms or rules prevailing in society, and to be a reference the behavior of every person. The legal norms applicable in the form of norms of positive law written formations institutions legislation (Constitution, Codification, Law, government regulation, and so on), and the norms of written law constituted judiciary (judge made law), as well as the norms of written law artificial parties concerned (contracts, legal documents, legal notes, and draft) The conclusion from this study there is a vacancy on the norm of who is authorized to supervise the implementation of CSR programs, whereas sanctions against the Company that do not implement CSR has been regulated in UUPM. At UUPM legal risks for the Company that do not implement CSR provided for in Article 34 UUPM.
Keywords: Bankin, corporate social responsibility, government supervision.
viii
RINGKASAN
Tesis ini menganalisis dan berjudul Pengawasan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) Pada
Industri
Perbankan. Bab I menguraikan latar belakang masalah yang bermula dari digencarkannya program Coorporate Social Responsibility atau yang populer disebut dengan CSR di Indonesia. Dengan dikeluarkannya 3 peraturan sekaligus yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mewajibkan para pelaku usaha korporasi dalam hal ini industri perbankan melakukan program CSR secara berkala. Tetapi tidak dapat dipungkiri tidak semua industri perbankan telah melakukan program CSR dan masalah lain yang ada yakni adanya penyelewengan dana CSR, Program CSR yang tidak tepat sasaran dan penyalahgunaan program CSR sebagai sarana mendapatkan perhatian masyarakat tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ada disekitar perusahaan tersebut. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang pengawasan CSR dan siapa bagaimana praktik pemerintah dalam pengasawasan program CSR tersebut Bab II sebagai penjabaran dari kajian pustaka mengenai pengertian perbankan, fungsi perbankan, pengertian CSR, sejarah, prinsip, tujuan, sejarah dan konsep CSR. Bab III merupakan hasil penelitian terhadap rumusan masalah pertama yang diuraikan dalam empat sub bab yaitu pengaturan tentang CSR di Indonesia, Standarisasi Pelaksanaan CSR, manfaat CSR bagi perusahaan, dan model penerapan CSR yang dilakukan oleh industri perbankan. Bab IV merupakan hasil penelitian terhadap rumusan masalah kedua yang diuraikan dalam dua sub bab yaitu dasar hukum pengasawasan pelaksanaan CSR pada perseroan terbatas khususnya industri perbankan dan sub bab yang kedua
ix
tentang peran pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan CSR pada industri perbankan. Bab V sebagai penutup menguraikan mengenai simpulan dan saran. Adapun simpulan dari tesis ini adalah: pengaturan mengenai pengawasan pemerintah terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR pada industri perbankan belum diatur secara tegas oleh pemerintah. Apabila telah dikeluarkan peraturan-peraturan yang mewajibkan setiap perseroan terbatas khususnya industri perbankan wajib melaksanakan CSR yaitu pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas maka peraturan-peraturan ini harus juga diikuti dengan pengaturan tentang pengawasan dari pemerintah tentang pelaksanaan CSR pada perseroan terbatas khususnya industri perbankan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah mempertegas pihak siapa yang semestinya berperan dalam mengawasi praktik-praktik pelaksanaan kegiatan CSR pada lingkungan industri perbankan agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan, penyelewengan dana CSR ataupun tidak dilaksanakannya CSR oleh industri perbankan tersebut. CSR yang dikeluarkan perusahan industri perbankan bagi masyarakat yang belum semua mendapat pengawasan. Minimnya pengawasan pelaksanaan CSR itu sehingga banyak perusahaan industri perbankan yang mengucurkan dana CSR hanya untuk menguntungkan keberlanjutan usahanya. Sehingga peruntukan CSR tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar. Aspek sosial dalam pengelolaan CSR industri perbankan harus meliputi beberapa isu pokok, diantaranya untuk pengembangan masyarakat, perlindungan konsumen, praktek kegiatan operasi yang adil, lingkungan, pelibatan tenaga kerja, hak asasi manusia, dan pengembangan masyarakat. Permasalahan ini bisa selesai jika undang-undang bisa menyantumkan soal pengelolaan dan pengawasan CSR ini. Seharusnya lembaga pemerintah yang bisa melakukan pengawasan terhadap peruntukan dana CSR ini sangat banyak. Diantaranya, lanjutnya, Kementrian Sosial, yang memiliki mandat perlindungan sosial. x
