SKRIPSI
PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM NIM. 1203005040
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA
Skripsi ini dibuat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM NIM. 1203005040
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun
judul
Karya
Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi
ini
adalah
“PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA
KEDAULATAN WILAYAH
NEGARA”.
Karya
Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Udayana, penulis juga merasa bangga dan bahagia karena melalui skripsi ini penulis dapat memberikan sebuah karya tulis bagi seluruh civitas academica Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami dan tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan materiil dan non-materiil. Oleh karenanya dengan kerendahan hati ijinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1.
Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
2.
Bapak Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3.
Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4.
Bapak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
5.
Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya SH., MH, Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6.
Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., MHum., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
7.
Bapak Made Mahartayasa, SH., MH., Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran, semangat, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
8.
Ibu Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH.,M.H., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
9.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah menuntun dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
10. Dewan Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini. 11. Bapak dan Ibu Staff Laboratorium, perpustakaan, dan tata usaha yang telah memberikan bantuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 12. Kepada keluarga penulis Ayah Anak Agung Gde Oka, Ibu Desak Made Seriati dan Adik Anak Agung Gede Agung terimakasih atas doa, dorongan morilnya selama penulis mengikuti pendidikan. Terimakasih atas kesabaran, pengorbanan, dukungan, perhatian, yang terus menemani serta memberikan semangat kepada penulis dari awal mengikuti pendidikan dasar sampai sekarang dapat menyelesaikan studi Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namannya satu persatu serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Angkatan 2012 yang telah menemani mulai dari awal kuliah hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini. Semoga mereka yang telah mendoakan, memberikan arahan, bantuan dan dukungan kepada penulis, mendapatkan imbalan dan kemudahan dalam setiap langkah dari Ida Shang Hyang Widhi Wasa. Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis
vii
menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik sebagai bahan bacaan maupun untuk pengetahuan bagi yang memerlukan.
Denpasar, 16 Juli 2016 Penulis,
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM ......................................................................
i
HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM .......................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN ..........................................
iii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI ..............................................................
iv
KATA PENGANTAR .......................................................................................
v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..............................................................
ix
DAFTAR ISI .......................................................................................................
x
ABSTRAK ......................................................................................................... xvi ABSTRACT ......................................................................................................... xvii BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah .......................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ................................................................
7
1.3. Ruang Lingkup Masalah ......................................................
8
1.4. Orisinalitas ...........................................................................
8
1.5. Tujuan Penelitian..................................................................
8
a. Tujuan Umum ..................................................................
8
b. Tujuan Khusus.................................................................
9
1.6. Manfaat Penelitian................................................................
9
a. Manfaat Teoritis ..............................................................
9
b. Manfaat Praktis................................................................
9
1.7. Landasan Teoritis ................................................................. 10 1.7.1. Teori Kedaulatan Negara ......................................... 10
x
1.7.2. Prinsip Common Consent ........................................ 11 1.7.3. Teori Tanggungjawab Negara ................................. 11 1.8. Metode Penelitian ................................................................. 13 a. Jenis Penelitian ................................................................ 13 b. Jenis Pendekatan.............................................................. 13 c. Sumber Bahan Hukum .................................................... 14 d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data ..................... 15 e. Teknik Analisis ................................................................ 15 BAB II
TINJAUAN UMUM 2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut ............................... 17 2.1.1. Pengertian dan Sejarah Hukum Laut ....................... 17 2.1.2. Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 .................... 20 2.1.3. Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982 ............... 21 2.1.4. Hukum Laut Indonesia ............................................ 27 2.2. Tinjauan Umum Tentang Landas Kontinen (continental self) ....................................................................................... 30 2.2.1. Pengertian Landas Kontinen dan Hukum yang Mengaturnya ............................................................ 30 2.2.2. Kewenangan Negara di landas Kontinennya ........... 33 2.2.3. Kewenangan Negara di Landas Kontinen Negara Lain .......................................................................... 34 2.3. Tinjauan Umum Tentang Kabel dan Pipa (submarine cables and pipelines) di bawah laut .................................... 35 2.3.1. Pengertian Kabel dan Pipa di bawah Laut serta Perkembangannya .................................................... 35 2.3.2. Hukum yang Berlaku dalam Pemasangan Kabel dan Pipa di Bawah Laut ........................................... 36
xi
BAB III
PENGATURAN
MENGENAI
SUBMARINE
PIPELINES
BERDASARKAN
CABLES
HUKUM
AND LAUT
INTERNASIONAL 3.1. Pengaturan Mengenai Submarine Cables and Pipelines di dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 ................................... 40 3.1.1. Kewenangan Negara Pantai Berhubungan dengan Pemasangan
Kabel
Kontinennya
dalam
dan
Pipa
Konvensi
di
Jenewa
Landas tahun
1958 ......................................................................... 43 3.1.2. Kewenangan
Negara
berhubungan
dengan
Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas Kontinen Negara Pantai Lain dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 ......................................................................... 44 3.2. Pengaturan Mengenai Submarine Cables and Pipelines di dalam UNCLOS .................................................................. 44 3.2.1. Kewenangan Negara Pantai Berhubungan dengan Pemasangan
Kabel
dan
Pipa
di
Landas
Kontinennya Berdasarkan UNCLOS ....................... 48 3.2.2. Kewenangan
Negara
Berhubungan
dengan
Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas Kontinen Negara Pantai Lainnya Berdasarkan UNCLOS ....... 49 3.3. Pengaturan Mengenai Submarine Cables and Pipelines di dalam Hukum Positif di Indonesia (Undang-Undang No.
xii
17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea) ................................... 50 3.3.1. Hak
dan
Kewajiban
Negara
Indonesia
Berhubungan dengan Pemasangan Kabel dan Pipa di Landas Kontinennya Sendiri ............................... 52 3.3.2. Hak dan Kewajiban Negara Lain Berhubungan dengan Pemasang Kabel dan Pipa di Landas Kontinen Negara Indonesia ..................................... 54 3.4. Perbandingan Pengaturan Kabel dan Pipa Bawah Laut Pada Conventions on the Continental Shelf dengan UNCLOS ............................................................................. 55 3.5. Tinjauan Komprehensif ....................................................... 57 BAB IV
KEWENANGAN
PEMERINTAH
INDONESIA
DALAM
PEMASANGAN KABEL DAN PIPA (SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA LAIN DI LANDAS KONTINEN INDONESIA 4.1. Kedaulatan Negara Pantai di Laut ....................................... 64 4.1.1. Pengertian Kedaulatan Negara dan Ruang Lingkup Kedaulatan Negara .................................................. 65 4.1.2. Teori-teori yang Berkaitan dengan Kedaulatan Negara di Laut ......................................................... 67 4.1.3. Pentingnya
Mengetahui
Kewenangan
Negara
Dalam Menjaga Kedaulatan Negara di Laut ........... 73
xiii
4.2. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Pemasangan Kabel dan Pipa (Submarine Cables and Pipelines) yang Dilakukan oleh Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia ............................................................................. 76 4.2.1. Kewenangan
Pemerintah
Indonesia
dalam
Mengatur Tata Letak Kabel dan Pipa yang dipasang oleh Negara Lain di Landas Kontinen Indonesa Berdasarkan UNCLOS ............................. 77 4.2.2. Kewenangan
Pemerintah
Indonesia
dalam
Pemasangan Kabel dan Pipa yang dipasang Oleh Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law Of the Sea .............................................. 81 4.3. Kewenangan Pemerintah Indonesia Untuk Menolak Pemasangan Kabel dan Pipa yang Akan dilakukan Oleh Negara Lain di Landas Kontinen Indonesia ........................ 83 4.3.1. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menolak Pemasangan Kabel dan Pipa yang Akan dilakukan Oleh Negara Lain di Atas Landas Kontinen Indonesia
berdasarkan
Analisis
dari
Teori
Kedaulatan Negara .................................................. 84
xiv
4.3.2. Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menolak Pemasangan Kabel dan Pipa yang Akan dilakukan Oleh Negara Lain di Atas Landas Kontinen Indonesia Berdasarkan Analisis dari Pendekatan Histori (Historical Aproach) .................................... 85 4.4. Tinjauan Komprehensif ....................................................... 87 BAB V
PENUTUP 5.1. Simpulan .............................................................................. 93 5.2. Saran .................................................................................... 94
DAFTAR BACAAN
xv
ABSTRAK PENGATURAN TATA LETAK KABEL DAN PIPA (SUBMARINE CABLES AND PIPELINES) DI LANDAS KONTINEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH NEGARA Pemasangan kabel oleh Trident Subsea Cable, yang merupakan perusahaan asal Australia, untuk menghubungkan Pert, Australia dengan Singapura yang alur pemasangannya melewati wilayah Indonesia bisa jadi merugikan Kedaulatan Indonesia. Hal ini dikarenakan kemungkinan akan terjadinya penyadapan lewat kabel fiber optik tersebut oleh Australia dan juga kerusakan ekosistem laut akibat peletakan kabel yang tidak sesuai dengan tempatnya ataupun kebocoran pipa. Oleh karena itu menjadi pertanyaan mengenai bagaimanakah kewenangan pemerintah Indonesia dalam hal ini. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis instrumen hukum internasional khususnya hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan lainnya serta literatur yang terkait dengan hukum laut. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), historis (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Landasan teori yang digunakan adalah teori kedaulatan negara, prinsip common consent, dan teori tanggung jawab negara. Kesimpulan dari tulisan ini adalah United Nations Conventions on the Law of the Sea lebih luas mengatur mengenai kabel dan pipa di bawah laut dari pada Convention on the Continental Shelf. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur tata letak kabel dan pipa yang dipasang oleh Negara lain di landas kontinen Indonesia sendiri berdasarkan dengan ketentuan dalam United Nations Conventions on the Law of the Sea. Pemerintah Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menolak pemasangan kabel oleh perusahaan asal Australia tersebut berdasarkan teori kedaulatan negara dan pendekatan historis. Kata Kunci:
Kedaulatan, Landas Kontinen, Kabel dan Pipa (Submarine Cables and Pipelines)
xvi
ABSTRACT THE REGULATION TO LANES OF SUBMARINE CABLE AND PIPELINE ON CONTINENTAL SHELF AS NECESSARY TO OVERSEE THE SOVEREIGNTY OF LAND NATIONS The laying of submarine cable by Trident Subsea Cable, an enterprise from Australia, to connect Pert, Australia to Singapore which that laying are pass the area of Indonesia would be prejudice the sovereignty of Indonesia. This is because the probability of Australia will tapping by the fiber optic cable and also a demage of the ecosystem of the sea caused by wrong line to laying the submarine cable or a leakage of the pipelines. So there are question of what the competence of the government of Indonesia on its. This paper is a research normative law which research instrument of international law especially the law of the sea and laws and regulations and literature which related to the law of the sea. This article is using the statue approach, the historical approach, and conceptual approach. The basis theory which use are the sovereignty theory, the common consent, and the state responsible theory. This article is concludes that the United Nations Conventions on the Law of the Sea are more regulate of submarine cable and pipelines than the Convention on the Continental Shelf. The government of Indonesia has set up of lanes of submarine cable and pipeline which installed by the other state on continental shelf of Indonesia, it is under the United Nations Conventions on the Law of the Sea. The government of Indonesia also has a competence to reject the laying of submarine cable by Australia enterprise under the sovereignty theori and historical approach. Keyword: Sovereignty, Continental Shelf, Submarine and Pipeline.
xvii
