PENGATURAN PENGGABUNGAN (MERGER) PT. BANK MANDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1995
TESIS
Oleh :
HENDRA SYAHDANI 047011028 / Mkn
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Hendra Syahdani : Pengaturan Penggabungan (Merger) PT. Bank Mandiri Menurut Undang-Undang…, 2006 USU Repository © 2007
PENGATURAN PENGGABUNGAN (MERGER) PT. BANK MANDIM MENURUT UNDANGUNDANG NO.1 TAHUN 1995 Hendra Syandani* Sunarmi**
T. Keizerina Devi Azwar** Notaris Chairani Bustami*** INTISARI Dewasa ini praktik merger (penggabungan perusahaan) suatu perseroan terbatas meningkat dengan pesat. Restruturisasi usaha melalui penggabungan perusahaan (merger) suatu perseroan terbatas banyak diminati oieh karena swasta nasional bertujuan untuk menambah sinergi usaha. Dengan semakin populernya praktek merger di kalangan dunia usaha, seringkali tidak diimbangi dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang merger di samping itu meningkatnya merger di Indonesia belum diimbangi dengan kemajuan produk hukum di bidang ekonomi. Perlu dikaji bagaimana tata cara merger PT.Bank Mandiri. serta bagaimana akibat hukum merger PT.Bank Mandiri terhadap karyawan. dan bagaimana transparensi merger PT.Bank Mandiri menurut Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku di indonesia. Untuk mengetahui jawaban atas hal-hal tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat normatif, lokasi penelitian pada PT.Bank Mandiri Medan. data primer adalah wawancara sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis terhadap data dilakukan dengan metode spesifikasi penelitian. Dan hasil penelitian menunjukkan tata cara merger PT.Bank Mandiri menurut Undangundang No.1 tahun 1995 sesuai dengan Akte Nomor 97 tanggal 24 Juli 1999 yang dibuat oleh Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, RUPS antara lain menyetujui dan menuntaskan untuk melakukan penggabungan PT.Bank Bumi Daya (Persero), PT.Bank Dagang Negara (Persero), PT.Bank Exim (Persero) dan PT.Bank Bapindo ke dalam Bank Mandiri. Akibat merger Bank Mandiri terhadap karyawan sesudah merger yang berjumlah 9980 dirasionalisasi atau pensiun dini dengan mendapat pesangon sesuai dengan masa kerjanya. * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan (MKn.), Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. ** Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan (MKn.), Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. *** Notaris/PPAT di Medan dan Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Kenotariatan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Hendra Syahdani : Pengaturan Penggabungan (Merger) PT. Bank Mandiri Menurut Undang-Undang…, 2006 USU Repository © 2007
Disarankan Tata cara merger PT.Bank Mandiri diatur berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 serta SK Bank Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 membawa konsekuensi hukum bagi semua pihak yaitu perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan dan masyarakat. Oleh karena itu tindakan penggabungan bank harus dilakukan secara terbuka dan transparan tentang maksud, tujuan dan akibatnya serta melibatkan secara aktif semua pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam proses penggabungan. Dengan adanya penggabungan keempat Bank Pemerintah tersebut, perlu diperhatikan kesejahteraan karyawan yang dirasionalisasi tersebut dengan memberikan pesangon yang cukup memadai sesuai masa kerja masingmasing karyawan dari keempat bank tersebut oleh pihak Bank Mandiri dan bagi karyawan yang ingin mencoba kembali bekerja di Bank Mandiri haruslah mengikuti seleksi yang diadakan oleh Bank Mandiri. Perlu diadakan perubahan peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan berkenaan dengan ketentuan merger dengan cara menentukan “pembicaraan awal tentang merger” adalah “fakta material”, sebagaimana yang berlaku di pasar modal Amerika Serikat di Singapura. Pemilikan penentuan pembicaraan awal tentang merger adalah fakta material dalam peraturan pelaksanaan prinsip katerbukaan di Pasar modal Indonesia didasarkan kepada kecenderungan perusahaan publik di Indonesia yang sering mengumumkan rencana melalui mass media. Padahal rencana merger yang diumumkan tersebut sering tidak terlaksana. Sementara itu akibat pengumuman rencana merger dari perusahaan publik telah membuat harga saham perusahaan tersebut naik di bursa efek. Apabila hal ini tidak diatasi. maka dapat menguntungkan investor.
Kata kunci :
Pengaturan Penggabungan (merger) Bank Mandiri Undang-undang No.1 Tahun 1995
Hendra Syahdani : Pengaturan Penggabungan (Merger) PT. Bank Mandiri Menurut Undang-Undang…, 2006 USU Repository © 2007
A REGULATION BY MERGER PT. BANK MANDIRI BASED TO UNDANGUNDANG NO.1 ACTS OF 1995 Hendra Syandani* Sunarmi ** T. Keizerina Devi Azwar Notaris Chairani Bustami ** ABSTRACT It is noted that merger of a limited company has run rapidly traced already specifically to several limited companies show rising the number. Re-structuring the business through merger to a limited company is taken as an alternative that many national companies practiced intending to enrich the business synergy. In fact, there becomes more popular merger practicing applied to business companies; however it was not balanced out with improving people knowledge about the merger itself while raising the number of merger in Indonesia still is not balanced yet with the advance of legal product on economy sector. It is recognized necessary to study how the method of merger PT. Bank Mandiri, and what is the legal consequence of merger PT. Bank Mandiri over the employees, and how valuable in transparence merger PT. Bank Mandiri refers to the Regulations rule valid for Indonesia nationally. In order to know what is the responses to the matters as above, it was already conducted a research normatively, with the location took place on PT. Bank Mandiri Medan. Primary data was taken by interview while secondary data was collected by a library study. still an analysis to the data was done by a research specification method. The result of study showed that methods for merger PT. Bank Mandiri refers to Regulations No.1 of 1995 conforming to the Deed Number 97 dated 24th July1999 prepared by Sutjipto, SH. Notary public in Jakarta, RUPS shareholders' meeting in decision there was to approve and complete for having a merger such PT. Bank Bumi Daya (Persero). Irl . Bank Dagnng Negara (Persero). PT. Bank Exim (Persero) and PT. Bank Bapindo into Bank Mandiri organization. There was a consequence of merger Bank Mandiri for those employ ees following merger occurrence total 998C persons to have rationalization and some got retired earlier with an allowance offered according to one service period. It is suggestible then method for merger PT. Bank Mandiri referred to the Regulation No. 1 of 1995 and the Governmental Regulation No.28 of 1999 and SKby duty letter of National Bank Director, No.32/51/KEP/DIR dated 14 May 1999 however present a legal consequence for all side namely to the company, minority shareholders, to those employees and community. Therefore, an alternative to take to take merging the bank should be performed openly and got transparence about the aims, the objective and the consequence and ∗
**
Student, Postgraduate School, Public Notary Program, University of North Sumatera Lecturer, Postgraduate School, Public Notary Program, University of North Sumatera
Hendra Syahdani : Pengaturan Penggabungan (Merger) PT. Bank Mandiri Menurut Undang-Undang…, 2006 USU Repository © 2007
to involve actively all majority and minority shareholders in merging process. By merging the four Governmental banks however it is necessary to keep care those employers' welfare as rationalization, and for them should awarded a sufficient allowance refers to their respectively service period of the four banks by Bank Mandiri management to care it. Still, to whom those employers wishing to get back for working to joint Bank Mandiri must follow the selection p rov id ed by Bank Mand iri. It is adv isable fo r h av ing there ch ang e o f regu lation in implementing the openly principle related to the merger regulations perhaps there by deciding an initial discussion about the merger itself should be a material fact as recognized on America share stock on Singapore. It is recognized that determination for initial discussion about the merger should be a material fact in the regulation to implement an openly principle in the national share market for Indonesia based on tendency of public companies in Indonesia frequently set the announcement by media mass, unfortunately the plan of merger as announced many times be cancelled to conduct. Meanwhile, the consequence of the announcement to have merger to the public corporation however had resulted in the price of share of the public corporation rose on capital market. Thus, whenever this case failed to overcome, however cause lost to the investor. Key words:
Regulation by Merger Bank Mandiri Acts No.1 of 1995
Hendra Syahdani : Pengaturan Penggabungan (Merger) PT. Bank Mandiri Menurut Undang-Undang…, 2006 USU Repository © 2007
