Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
PENGATURAN HUKUM TOKO MODERN WARALABA TERHADAP EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR Oleh : Made Emy Andayani Citra, S.H., M.H. I Wayan Wijana Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Basiclly that the rules that apply to franchise agreements (franchisting) in Indonesia is the norm of a special presence to set the franchise stipulated in Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise and Minister of Trade Regulation No.68 / M DAG / PER / 10 / year 2012 on franchise Business Type modern Store as well as other regulations related adjusted by the Regional Regulation modern stores where the franchise was founded. Existence of traditional markets in the city of Denpasar is still maintained and not altered by the presence of modern shop franchise and it does not bias is inevitable given the people of Bali itself, which is predominantly Hindu, where many needs that require a person to shop at traditional markets, automatically it becomes value more for the traditional market . Keywords : Arrangement of law, Modern Store, Franchise, Traditional Market. Abstrak Pada dasarnya bahwa peraturan yang berlaku untuk perjanjian waralaba (franchise) di Indonesia adalah norma dari kehadiran secara khusus untuk mengatur penetapan waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 / M - DAG / PER / 10 / tahun 2012 tentang waralaba Jenis Usaha toko modern serta peraturan lainnya yang terkait disesuaikan dengan toko modern peraturan Daerah mana waralaba didirikan. Keberadaan pasar tradisional di Kota Denpasar masih dipertahankan dan tidak diubah oleh kehadiran waralaba toko modern dan tidak bisa terelakkan mengingat masyarakat Bali itu sendiri, yang didominasi Hindu, di mana banyak kebutuhan yang memerlukan seseorang untuk berbelanja di pasar tradisional, secara otomatis menjadi nilai lebih untuk pasar tradisional. Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Toko Modern, Waralaba, Pasar Tradisional.
transaksi jual beli berdasarkan kebiasaan
A. PENDAHULUAN Bangsa Indonesia telah sangat lama
dan keberadaan, pasar tradisional bukan
mengenal adanya pasar khususnya pasar
hanya urusan ekonomi semata, tetapi lebih
tradisional.
dapat
jauh pada urusan norma dan aturannya
diartikan sebagai tempat orang melakukan
serta ranah budaya dan tradisi yang sudah
Pasar
tradisional
1
2
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
berlangsung lama di wilayah Indonesia1.
eksternal (hutang pinjaman atau modal
Dalam
sendiri).
menghadapi
persaingan
pasar
Berbeda
dengan
pasar
modern dalam era globalisasi saat ini
tradisional yang masih morat-marit dalam
setiap pasar-pasar tradisional dituntut
pengelolaan
untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar
kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah
modern yang berkembang bak jamur di
saling menguntungkan antara berbagai
musim
hujan.
perusahaan
retail
dana.
Oleh
sebab
itu,
Pada
prinsipnya,
pihak terkait dan juga dapat menjadi
dalam
memenuhi
solusi terbaik dalam perkembangan dan
kebutuhan dana yang akan digunakan
kesejahteraan masyarakat.
untuk beroperasi dan mengembangkan
Berdasarkan hal tersebut, harus
usahanya, menurut Permendag No. 53
dilakukan pemberdayaan pasar tradisional
Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan
karena terbukti menjadi pilar ekonomi
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
masyarakat. Asosiasi Pengusaha Ritel
Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1
Indonesia (APRINDO) adalah merupakan
Butir 5 menyatakan :
himpunan para pengusaha yang bergerak
“Pasar retail modern adalah toko mandiri yang menjual barang secara ecer baik dalam bentuk supermarket, minimarket dan lainlain”.
di bidang ritel di Indonesia dengan
Sumber
retail
anggotanya2. APRINDO mengharapkan
dapat diperoleh dari sumber dana internal
pemerintah membantu peritel tradisional
(hasil kegiatan operasi perusahaan yang
untuk
terdiri atas laba) dan sumber dana
tengah makin menjamurnya peritel pasar
dana
perusahaan
mempunyai ijin yang resmi/sah, serta berfungsi sebagai pengayom terhadap
mengembangkan
modern,
yang
usahanya
menjadi
di
kendala
1
Rahadi Wasi Bintaro, 2010, Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 Edisi No.3 September 2010, hal. 21.
2
ml.
http://aprindo.net/visi_dan_misi_130.ht
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
pengembangan peritel pasasr tradisional
Kota Denpasar menyangkut data empiris
saat ini adalah kurangnya pendanaan.
tentang Jumlah Toko Modern Waralaba
Meski pasar ritel menengah modern
Berjaringan dan Non Jaringan didasarkan
tumbuh, tetapi untuk perluasan cabangnya
atas data base Perijinan dan peraturan
mengalami perlambatan karena terkait
Wali Kota (Perwali) Denpasar No. 9
pembatasan jumlah ritel dari pemerintah
Tahun 2009 tentang Moratorium dan
daerah dan potnsi perluasan daerah yang
Penataan Toko Modern, Eksistensi Toko
masih belum memadai di daerah selain di
Modern
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Tradisional sebelum dan setelah adanya
Menurut General Manager Circle K
Peraturan-peraturan yang mengatur Toko
wilayah
Modern
Bali
AA
Indra
Prasta
Waralaba
Waralaba
terhadap
seperti
Pasar
Peraturan
mengungkapkan saat ini pengembangan
Presiden Republik Indonesia No 112
jaringan ritel di wilayah lain selain
Tahun
Badung
Pembinaan
untuk
bias
dikembangakan
2007
Tentang
Pasar
Penataan
Tradisional,
dan Pusat
nampaknya masih belum memungkinkan
Perbelanjaan dan Toko Modern, yang
karena pehitungan nilai strategis pasar.
berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum
Meski
bagi
demikian,
perusahaan
ritel
kenyamanan
dan
keamanan
berjaringan ini masih berkomitmen untuk
berinvestasi, dasar hukum Toko Modern
tidak merebut pasar toko lokal tradisional
baik Pusat maupun daerah sehingga
yang mempunyai segmen tersendiri3.
terciptanya Kepastian Hukum dan adanya
Kepastian Pengaturan Hukum Bagi
Pengaturan Hukum Bagi Toko Modern
Toko Modern Waralaba, sudah terlaksana
Waralaba,
atau diterapkan Peraturan-Peraturan di
Waralaba/Franchise, hak dan kewajiban
3
http://suarapengusaha.com/2012/2/12/ap rindo-2013-pertumbuhan-ritel-menengah-moderndi-bali-bakal-naik-10/, diakses Minggu 2 Februari 2014.
antara
Pembeli
Dasar
Waralaba
Hukum
dengan
Penerima Waralaba, Keberadaan Toko
3
4
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
Modern
Waralaba
terhadap
Pasar
mengatur
undang-undang
Tradisional dengan berbagai paradigma,
ketenagakerjaan,
dan
baik dari masyarakat, pemerintah daerah
pajak
maupun versi pebisnis waralaba.
penghasilan, serta undang-undang tentang
pertambahan
undang-undang
nilai
dan
pajak
wajib daftar perusahaan. Oleh karena itu, B.
PEMBAHASAN
apapun jenisnya waralaba sebagai sebuah
1.
Aspek Hukum Toko Modern dan Waralaba
kegiatan bisnis sebagaimana kegiatan lainnya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1
Waralaba (franchise) adalah sistem PP
No.
42/2007
dilaksanakan
dan
pemasaran barang dan atau jasa dan atau dirumuskan
dalam
suatu
hubungan
teknologi yang didasarkan pada kerjasama kontraktual yaitu berdasarkan kontrak tertutup (antara franchisor dan franchise) waralaba4. dan terpisah bai secara hukum dan Sentosa
Sembiring
menyebutkan
keuangan dimana franchisor memberikan bahwa Waralaba harus memenuhi kriteria hak pada para franchise dan memberikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 PP kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya No. 42 Tahun 2007 sebagai berikut : sesuai dengan konsep dari franchisor. Ketentuan
perundang-undangan
a.
Memiliki ciri khas usaha ;
b.
Terbukti
yang sudah
memberikan
mengatur secara khusus tentang waralaba keuntungan ; ini di Indonesia belum ada, oleh karena itu c. peraturan
yng
digunakan
Memiliki standar atas pelayanan dan
adalah barang dan/atau jasa yang ditawarkan
peraturan-peraturan
yang
mengatur yang dibuat secara tertulis ;
tentang perjanjian yang terdapat dalam d.
Modal diajarkan dan aplikasikan;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan-perturan yang
4
Kogin, Kevin, 2014, Aspek Hukum Kontrak Waralaba, PT. Tatanusa : Jakarta, hal. 34.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
e.
Adanya
dukungan
yang
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
berkesinambungan ; dan f.
Toko Modern ;
Hak kekayaan intelektual yang telah
c.
terdaftar5. 2.
Keputusan
Walikota
Denpasar
Nomor 188.45/495/HK/2011 tentang
Pelaksanaan Peraturan Hukum Toko Modern Waralaba di Kota Denpasar
Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan
Menurut Ida Bagus Benny selaku
(MiniMarket) di Kota Denpasar6.
Pembinaan
Kabid Pelayanan Perijinan Pemerintah
Beliau
Toko
menambahkan
Modern
bahwa
dan Pembayaran BPPTSP pada Badan
regulasi/peraturan yang diberikan kepada
Perijinan Kota Denpasar menjelaskan
usaaha toko modern waralaba yang berdiri
mengenai
dan
peraturan
hukum
untuk
berkembang
sebelum
terbitnya
mengatur perkembangan toko modern
Perwali No. 9 Tahun 2009 Usaha Toko
waralaba di Kota Denpasar disebutkan
Modern sebelum diatur dengan Perwali
sebagai berikut :
No.9 Tahun 2009 diatur dengan Perda
a.
Peraturan Walikota Denpasar Nomor
Kota Denpasar No.13 Tahun 2002 tentang
9 Tahun 2009 tentang Penataan dan
Izin Usaha Perdagangan. Setelah terbitnya
pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perwali No.9 Tahun 2009 yang mengatur
Perbelanjaan dan Toko Modern ;
bahwa Toko Modern dibagi menjadi
Keputusan Walikota Denpasar No.
beberapa jenis yaitu:
188.45/495/HK/2011
tentang
a.
Perkulakan ;
Pasar
b.
Departement Store ;
c.
Hypermarket ;
d.
Supermarket ;
b.
Penataan
dan
Pembinaan
5
Sentosa Sembiring, Sentosa, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI tentang Waralab, Nuansa Aulia 2008, hal. 134135.
6
Ida Bagus Benny, Kabid Pelayanan Perijinan Pemerintah dan Pembayaran BPPTSP, Badan Perijinan Kota Denpasar, Kamis 1 Agustus 2014.
5
6
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
e.
Toko Serba Ada (Toserba) ;
terdapat dalam Keputusan Walikota
f.
Swalayan ;
Denpasar yang berjumlah 295 ;
g.
Mini Market ;
b.
Adapun pelaksanaan pengaturan
jarak antara toko modern dengan
hukumnya sebagai berikut : a.
b.
c.
d.
Toko
Modern
Adanya aturan yang jelas tentang
pasar tradisional ;
didirikan
harus
c.
Adanya
aturan
tentang
Quota
berjarak pada radius 1 km dari Pasar
pendirian Minimarket
Tradisional ;
masing-masing Kecamatan dengan
Toko Modern tidak diperkenankan
jumlah yang telah diatur secara jelas
pada 1 sisi dalam ruas jalan yang
dan ketentuan tentang brand jejaring
sama ;
yang diijinkan, dengan Komposisi
Minimarket berjarak 0,5 km dari
sebagai berikut :
Pasar Tradisional ;
1 (satu) mini market dengan
Toko Modern (terkecuali minimarket
model regular ;
local) harus berjarak 250 m dari
2 (dua) dengan model Waralaba
persimpangan jalan.
(Franchise) ;
Dalam perwali disebutkan bahwa
4
adanya moratorium perkembangan toko modern
untuk
memberikan
jejaring di
proteksi
(empat)
dengan
model
Operator Mandiri (kerjasama). 3.
terhadap keberadaan pasar tradisional, dan
Eksistensi Pasar Tradisional atas Keberadaan Toko Modern Waralaba di Kota Denpasar
bagaimana bentuknya serta apakah sudah
Keberadaan toko modern waralaba
dapat diterapakan sepenuhnya. Adapun
tidak selamanya bersifat negative terhadap
moratorium yang dimaksud adalah :
pasar tradisional karena segmentasi pasar
a.
Toko Modern hanya diberikan ijin
dan produk yang ditawarkan sangat
sesuai data base Perijinan yang telah
berbeda
dengan
pasar
tradisional.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
Sehingga pasar tradisional dapat tumbuh
Larinya banyak pembeli ke toko
dan berkembang bersama-sama dengan
modern bukn suatu
toko modern dalam konteks persaingan
mengejutkan, melihat kenyataan bahwa di
mendukung7.
Indonesia kondisi dari pasar tradisional
sehat
dan
Meningkatnya
saling jumlah
pasar
fenomena
yang
modern
sangat buruk karena jarang direnovasi dan
memicu banyak orang lebih memilih
disempurnakan secara berkala mengikuti
berbelanja di pasar modern karena alasan
zaman.
praktis, bersih dan efisien, maupun karena
swalayan modern, dalam sistem nya
alasan gengsi dan gaya hidup. Padahal,
memiliki aturan yang ketat untuk merubah
berbelanja di pasar modern dan pasar
penataan
tradisional
tertentu9.
sama-sama
memiliki
keuntungan dan kerugian.
Lain
Dari
halnya
dengan
pasar
ruang dalam
kurun waktu
fenomena
ada
yang
dan
Menurut I Komang Sugiarta selaku
pendapat dari beberapa masyarakat dapat
Kabid Ekonomi dan Kesra pada Badan
dikatakan bahwa yang menjadi perbedaan
Perijinan Kota Denpasar mengemukakan
antara pasar tradisional dan toko modern
bahwa konsumen yang cerdas dan bijak
waralaba adalah sebagai berikut :
pasti menyadari hal tersebut sehingga
a.
Harga Barang
mereka dapat menentukan kapan saat
Harga barang di toko modern
yang tepat berbelanja di toko modern
sudah pasti sesuai barcode sedangkan
maupun di pasar tradisional8.
harga barang di pasar tradisional bergantung
pada
proses
tawar
menawar. 7
Wawancara dengan I Nyoman Iwan Setiawan, General Manager PT. Circle K Bali, 4 Agustus 2014. 8 Wawancara dengan I Komang Sugiarta, Kabid Ekonomi dan Kesra, Badan Perijinan Kota Denpasar, 1 Agustus 2014.
b.
Diskon dan Hadiah
9
Kurnia, Kafi (2000), “Kompetisi”, 26 Februari, No.15/VI, http: //www.gatranews.net/VI/15/INTI-15.html.
7
8
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
Sejumlah supermarket memang sering
c.
memberikan
e.
berbagai
Proses bertransaksi pada toko
penawaran berupa diskon dan hadiah
modern
menarik
menggunakan
sehingga
mengundang
dapat
dilakukan alat
dengan
pembayaran
pembeli yang konsumtif berbeda
dengan menggunakan kartu kredit,
dengan pasar tradisional.
kartu debet atau uang elektronik (e-
Kenyamanan Belanja
money).
Toko
Modern
waralaba
Kemudahan semacam ini tidak
menerapkan prinsip swalayan dimana
dijumpai di pasar tradisional. Namun
para pembeli dapat melayani diri
demikian, masyarakat harus waspada
sendiri dengan suasana yang nyaman,
agar
bersih dan tanpa harus berdesak-
konsumtif dan memiliki hutang kartu
desakan
kredit yang dapat berujung pada
seperti
suasana
pasar
saat ini pasar tradisional sudah mulai terlihat rapi dan bersih. Kesegaran Produk Khusus
untuk
tidak
terjebak
pada
sikap
gangguan penagih hutang10.
tradisional pada umumnya. Namun
d.
Kemudahan Bertransaksi
4.
Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Akibat Keberadaan Toko Modern Waralaba di Kota Denpasar
buah-buahan
Pemerintah sebagai regulator dan
import, mutu barang yang dijual di
pengawas harus mampu mewadahi semua
supermarket biasanya jauh lebih baik
aspirasi yang berkembang tanpa ada yang
dibandingkan dengan produk yang
merasa
dijual di pasar tradisional. Namun
tradisional telah terbukti mampu menjadi
tidak menutup kemungkinan bahwa
penyangga perekonomian nasional serta
dianaktirikan.
Apalagi
pasar
produk import dapat mengandung 10
Purnomo, Serfianto D, Et.all, Op.cit,
bahan pengawet.
hal. 16.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
mampu meredam gejolak social akibat
memiliki pangsa pasar yang berbeda
kesenjangan
dengan toko.
di
masyarakat.
Hal
ini
membuat pemerintah tidak hanya berpikir
Sejauh ini, berdasarkan penjelasan
aspek ekonomi semata, namun aspek
dari Anak Agung Ngurah Bawa Nendra
social dalam pengembangan bisnis toko
selaku
modern waralaba di Indonesia11.
Pengembangan
Menurut
General
Pengkajian menjelaskan
dan bahwa
PT
pemerintah Kota Denpasar melakukan
Circle K Wilayah Bali, I Nyoman
berbagai upaya dalam mengatasi dampak
Setiawan
pihaknya
toko modern waralaba terhadap pasar
dengan konsep toko modern waralaba
tradisional yang khususnya berada di
tidak menganggu Pasar Tradisional karena
wilayah
mengembangkan konsep Conveince Store.
menjelaskan bahwa sejauh ini Pasar
Karena target market atau segmen pasar
Tradisional di Pemkot Denpasar yang
antara
telah dilaksanakan program Revitalisasi
mengakui
toko
Manager
Kabid
bahwa
modern
dengan
pasar
Kota
Denpasar.
tradisional sngat berbeda, dan produk
Pasar sejumlah 6 Pasar yaitu :
yang dijual pun berbeda.
Ditambahkan
a.
Pasar Agung
pula Program Revitalisasi dari Pemerintah
b.
Pasar Nyanggelan
Kota
upaya
c.
Pasar Pohgading
menciptakan
d.
Padangsambian
persaingan yang sehat diantara pasar
e.
Pasar Kerthawanginsari
tradisional dan toko modern waralaba,
f.
Pasar Sudhamerta
Denpasar
pemerintah
merupakan
dalam
mengingat pasar tradisional memiliki potensi yang sangat besar walaupun
Beliau
Upaya Pemkot Denpasar melalui Dinas
Perdagangan
melakukan
pembenahan terhadap keberadaan Pasar 11
Purnomo, Serfianto D, Et.all, Op.Cit,
hal. 22.
Tradisional secara bertahap, sehingga
9
10
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
diharapkan
akan
kenyamanan
bagi
memberikan
konsumen
dengan
modern waralaba yang berkembang di Denpasar
apabila
ditanggapi
membuat daya saing di dalam melakukan
sesungguhnya dapat menjadi cambuk
usahanya,
perubahan bagi pasar tradisional kearah
meningkatkan
minat
masyarakat untuk tetap memanfaatkan
yang
daya
mempertahankan keunikannya.
belinya
Pemerintah melakukan tradisional
di Kota
Pasar
Tradisional.
Denpasar
pemberdayaan dengan
lebih
maju
namun
tetap
dapat pasar
C.
PENUTUP
membantu
Pada dasarnya bahwa peraturan
memperbaiki akses informasi tentang
yang berlaku pada perjanjian waralaba
masa depan, ancaman dan peluang usaha.
(franchisting) di Indonesia adalah adanya
Mereka juga perlu diltih mengantisipasi
peratuan yang khusus untuk mengatur
perubahan tuntutan konsumen. Dalam
waralaba yang diatur dalam Peraturan
kaitannya
Pemerintah
dengan
produsen/pemasok,
Nomor
42
Tahun
2007
pedagang pasar tradisional perlu dibantu
Tentang Waralaba dan Peraturan Mentri
dalam mengefisienkan rantai pemasaran
Perdagangan
guna mendapatkan barang dagangan yang
DAG/PER/10/Tahun
lebih murah dan berkualitas12.
Waralaba Jenis Usaha Toko Modern serta
R.I
No.68/M2012
tentang
Dengan upaya tersebut dharapkan
peraturan-peraturan lainnya yang terkait
pasar tradisional dapat menjadi pasar yang
disesuaikan dengan Peraturan Daerah
sehat, ramah, dengan barang – barang
tempat toko modern waralaba tersebut
yang lebih terjaga kualitasnya sehingga
didirikan.
sehat untuk dikonsumsi. Ancaman toko 12
Wawancara dengan Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, Kabid Pengkajian dan Pengembangan, Badan Perijinan Kota Denpasar, 1 Agustus 2014.
Eksistensi
pasar
tradisional
di
wilayah kota Denpasar masih tetap terjaga dan tidak tergeser oleh keberadaan toko
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
modern waralaba dan hal tersebut tidak
Kepada
masyarakat
diharapkan
bias dipungkiri mengingat masyarakat
untuk ikut menjaga eksistensi pasar
Bali sendiri yang merupakan mayoritas
tradisional,
beragama
mengutamakan
Hindu
dimana
banyak
dengan
cara
berbelanja
selalu di
pasar
kebutuhan yang mengharuskan seseorang
tradisional, sehingga perputaran ekonomi
berbelanja di pasar tradisional, secara
si pasar tradisional selalu terjaga dan
otomatis hal ini menjadi nilai lebih bagi
kepada
pasar tradisional.
mengutamakan
pemerintah
daerah
untuk
program-program
Dengan menjamurnya toko modern
revitalisasi pasar tradisional sehingga
waralaba di Kota Denpasar diharapkan
kesan kumuh, becek dan bau di pasar
pihak Dinas Perijinan lebih selektif
tradisional jadi hilang, seperti halnya yang
memberikan ijin bagi berdirinya usaha
di lakukan di Provinsi DKI Jakarta.
toko modern agar tidak berdampak buruk
Program dan upaya revitalisasi pasar
pada keberadaan pasar tradisional karena
tradisional
pasar tradisional karena pasar tradisional
diperluas
adalah asset peninggalan bangsa yang
terjaganya eksistensi pasar tradisional
sudah ada sejak nenek moyang dan
yang merupakan asset bangsa secara
menjadi
turun-temurun.
potensi
cagar budaya
serta
perlu
diperbanyak
jangkauannya
demi
dan tetap
menarik minat wisatawan asing dan domestik. Dalam hal ini diharapkan juga bagi konsumen lebih teliti dan menjadi konsumen yang pintar dalam membeli barang agar nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang negative di masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Buku Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung. Eugenia
Liliawati Muljono, 1998, Peraturan Perundang Undangan Waralaba (Franchise) Harvarindo, Jakarta.
11
12
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
Esther dan Didik, 2003, Membuat Pasar Tradisional Tetap Eksis, Copying: Sinar Harapan, Jakarta. Gunadi,
Yosef Nyoman, Seminar Peluang, Tantangan dan Kiat Pelaku Retail Modern di Kota Denpasar Bekerjasama dengan Fak.Ekonomi Univ.Udayana, 26 Juli 2011.
Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, PT. Bina Ilmu Surabaya. Hotniar, Basu Swastha, Toto, 2000, Model Pengaruh Persepsi akan Toko Ritel Modern pada Pengalaman Berbelanja. Martin Mendelshon, 1993, Franchising Petunjuk Praktis bagi Frnchisor dan Franchise, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Mertokusumo, Sundikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jogjakarta. Munir Fuady, 1994, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Mariam
Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali. Sumardi, Juajir, 1995, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sutikno, Fauzul Rizal. 2009, Pergerakan Penduduk terhadap Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Malang. Prosidinng Seminar Nasional Identitas Kotakota Masa Depan di Indonesia. Bali. Sarundajang, 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Serfianto D Purnomo, Et All, 2013, Sukses Bisnis Ritel Modern, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta. Subekti, 1999, Hukum Perjanjian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Rahadi Wasi Bintoro, 2010, Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 Edisi No 3 September 2010. W.J.S Poerwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan ke IX, Balai Pustaka, Jakarta. Makalah Fakultas Ekonomi Univ.Udayana-Bali, Hasil Penelitian Kajian Akademis Mini Market di Kota Denpasar, 2011. Internet http://www.alfamartku.com//berita/sinergi -pasar-modern-dantradisional.html, di akses Minggu 2 Februari 2014.
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015
http://suarapengusaha.com./2012/12/12/ap rindo-2013-pertumbuhan-ritelmenengah-modern-di-bali-bakalnaik-10/, di akses Minggu 2 Februari 2014. Peneliti
Bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail:
[email protected].
Media Cetak WALI (Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia), Pembatasan Waralaba hanya Rugikan Perusahaan Lokal, Majalah Tempo, Edisi Nov, 2012. Wijana, I Wayan (Circle K Bali) ; Sinergy UMKM dengan Pasar Modern Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan, Workshop Kerjasama BaliTV dengan Dinas Perdagangan Kab.Badung, Surat Kabar Bisnis Bali, Desember 2012 .
Bahan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan Presiden No.112/Tahun 2007 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.53/M-DAG/PER/10/ Tahun 2008 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.68/M-DAG/PER/10/ Tahun 2012 tentang Waralaba Jenis Usaha Toko Modern. Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No.27/Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031. Peraturan Wali Kota Denpasar (Perwali) No.9 Tahun 2009 dan Keputusan Wali Kota Denpasar No.188.45/495/HK/2011 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Denpasar.
13
