TESIS
PENGATURAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS TERHADAP TERJADINYA PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
PUTU INDRAWAN ARIADI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCARSARJANA UNIVERSITAS UDAYANA 2015
xiv
PENGATURAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS TERHADAP TERJADINYA PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister Pada program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
PUTU INDRAWAN ARIADI NIM : 1390561016
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
xiv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. I Gede Artha,.SH.,MH. NIP.19580127 198503 1 002
Dr. Gde Made Swardhana.,SH.,MH. NIP.19590325 198403 1 002 Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,.SH.,M.HUM.,LLM. NIP.19611101 198601 2 001
xiv
Prof. Dr.dr.A.A Raka Sudewi,Sp.S(K) NIP. 195902151985102001
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 25 September 2015
Panitia Penguji Tesis Berdaasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor. 2706/UN14.4/HK/2015 Tanggal 25 September 2015
Ketua
: Dr. I Gede Artha,SH.,MH.
Sekertaris
: Dr. Gde Made Swardhana,SH.,MH.
Anggota
: Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.,MS. : Dr. I Dewa Made Suartha,SH.,MH. : Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra,SH.,M.Hum. xiv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Putu Indrawan Ariadi
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Pengaturan dan tanggung jawab pers terhadap pencemaran nama baik
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 08 Oktober 2015 Yang menyatakan
Putu Indrawan Ariadi
xiv
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah, yang melimpahkan rahmat, tuntunan, berkah, sehingga penulisan Tesis dengan judul “Pencemaran Nama Baik Seseorang oleh Pers” dapat diselesaikan denganbaik dan tepat waktu. Tesis ini merupakan tugas akhir selama penulis menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana dan sebagai syarat guna mencapai gelar Magister Hukum (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas berkat adanyan bantuan, bimbingan, dorongan, arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada: 1. Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, SP.PD-KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister di Universitas Udayana. 2. Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr.dr.A.A. Raka Sudewi,SP.S.(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 3. Dekan
Fakultas
Hukum
Universitas
Udayana,
Prof.Dr.
I
Gusti
Ngurah
Wairocana,SH.,MH., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Udayana. xiv
4. Dr. I Gede Artha,SH.,MH. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan semangat, arahan serta saran secara baik dan teliti dalam penyelesaian tesis ini. 5. Dr. Gde Made Swardhana,SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, arahan, serta saran secara baik dan teliti dalam penyelesaian penyusunan tesis ini. 6. Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan dorongan semangat kepada penulis selama menuntut ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 7. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program pasca Sarjana Universitas Udayana Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM., dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,MH., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana. 8. Seluruh Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, khususnya Dosen pada kosentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana atas segala ilmu yang telah diberikan. 9. Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
xiv
10. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Wayan Warno, dan Ibu Herry Indiyah Wismani SH.,MH., juga seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan doa serta dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 11. Seluruh sahabat Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana angkatan 2013 yang telah banyak menginspirasi serta memberi semangat dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini sudah tentu masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan-kekurangan baik dari metode penulisan maupun analisis, sehingga tesis ini dapat diperbaiki demi penyempurnaannya dan untuk itu dibutuhkan kritik serta saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan penulisan tesis ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhir kata, besar harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat.
Denpasar, 08 Oktober 2015
Putu Indrawan Ariadi
xiv
ABSTRAK Penerapan hukum pidana dan hukum perdata dalam kegiatan pers dinilai sebagai kebijakan kriminalisasi terhadap pers. Meskipun pengaturan mengenai aturan hukumnya sejak dahulu hingga saat ini tetap sama, namun tanggung jawab dan pengaturan terhadap kegiatan pers yang menimbulkan indikasi pencemaran nama baik masih belum jelas. Banyak wartawan yang tidak paham terhadap pengaturan ini. Menulis dipandang sebagai kebebasan pers dalam bekerja, namun kebebasan pers tersebut banyak disalahgunakan oleh anggota pers yang belum paham benar terhadap batasan-batasan yang ada. Masalah mendasar yang tersurat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai pengaturan dan tanggung jawab pers terhadap pencemaran nama baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dalam beberapa kasus, hakim menggunakan penemuan hukum baru dalam mengambil tindakan hukum dalam permasalahan yang terjadi. Dalam putusan di pengadilan, hakim berani menjatuhi putusan terhadap wartawan yang melakukan perbuatan hukum pencemaran nama baik dengan menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya. Selain itu, redaktur ataupun penanggung jawab pada perusahaan pers tersebut juga dikenakan “turut serta” dalam melakukan suatu tindak pidana, dari segi aspek hukum perdata, perbuatan pers tersebut dapat pula digugat di pengadilan. Undang undang tentang Pers sebaiknya memuat adanya pemisahan dan pengaturan terkait dengan perbuatan pers yang banyak disalahgunakan. Ketentuan pers sebaiknya juga meliputi pelanggaran terhadap kode etik maupun mengenai kelalaian terhadap batasan-batasan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, terlebih lagi mengenai sanski yang harus diterapkan secara ketat.
Kata Kunci :Pengaturan, Pertanggung jawaban pers, pers, pencemaran nama baik.
xiv
ABSTRACT
Implementation of criminal law and civil law in the activities of the press is considered as the criminalization policy of the press. Although the setting of the rules, since the first until today remains the same, but the responsibility and control of the activities of the press which raises indication defamation, remains unclear. Many journalists who do not understand to this arrangement. Writing is seen as freedom of the press in the works, but press freedom is abused by members of the press who do not understand true to the limitations that exist. The fundamental problem that is implicit in this thesis is about the arrangement and responsibility of the press for defamation. Based on these problems, the authors use a normative legal research, by a process of finding a rule of law, principles of law, as well as doctrines of law to address legal issues faced. This research use legislation approach, the conceptual approach and comparative approach. In some cases, judges use a new discovery of law in taking legal action in the problems occurred. In the verdict in court, the judge dared sentencing of journalists who perform a legal act of defamation by using the Criminal Code as the legal basis. In addition, the editor or the person in charge at the press company is also subject to "participate" in performing a criminal act, in terms of civil law aspects, the press acts can also be sued in court. Law regarding the Press should include the separation and arrangement related to the press act that much abused. Provisions of the press should also include violations of the code of ethics and the boundaries of negligence against any act that can be done and what cannot be done, especially concerning sanctions should be applied strictly.
Keywords: arrangement, accountability of the press, the press, defamation
xiv
RINGKASAN PENGATURAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS TERHADAP TERJADINYA PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut : Bab I yakni bab pendahuluan yang merupakan bab yang berisi tentang latar belakang penulisan penelitian ini, dimana Indonesia merupakan Negara hukum yang memiiki keanekaragaman budaya, yang juga memiliki barbagai macam perbedaan budaya dan adat istiadat, maupun keyakinan dalam memeluk suatu agama, serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Di Negara Indonesia ini ada aturan baku mengenai perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapat sanksi pidananya, salah satu contoh perbuatan tersebut adalah yang menyangkut tentang kebebasan mengeluarkan pendapat yang sangat tipis dengan perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana ada sanksi yang akan diberikan jika kebebasan berpendapat tersebut terlalu berlebihan dikemukakan, misalnya memberitakan sesuatu maupun seseorang yang belum tentu memiliki kebenaran dan kepastian hukum. Hal inilah yang biasanya sering digunakan oleh media pers untuk menaikkan pemberitaan saat ini yang dirasa harus ada ketegasan sanksi yang diberikan kepada pelaku pemberitaan tersebut. Bab II menguraikan tentang definisi pengaturan, pertanggungjawaban, pers, dan pencemaran nama baik yang merupakan suatu upaya untuk mempertegas suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hokum di Indonesia dan nilai-nilai yang hidup di dan berkembang dalam masyarakat. Perbuatan pencemaran nama baik dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang merusak nilai seseorang yang nantinya akan berakibat buruk terhadap seseorang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu atauran yang tegas untuk berani memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Bab III membahas tentang pengaturan dan tanggung jawab pers terhadap pencemaran nama baik. Hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi rules atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers. Kedua, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan denganpertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pers. Terkait dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur pers dapat dilihat dari dua sumber,
xiv
yakni ketentuan-ketentuan etik atau rulesof ethicsdan ketentuan-ketentuan hukum atau legal norms. Ketentuan etik pers diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), juga dapat ditemukan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber, khusus untuk media massa berbasis internet. Sedangkan ketentuan-ketentuan hokum mengenai pers secara garis besar diatur dalam UU Pers. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan pers juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Keterbukaan Informasi Publik, juga KUH Pidana dan KUH Perdata. Bab IV membahas tentang tanggung jawab pers dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda
tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai lex specialis. Namun, adapun
penafsiran yang meneguhkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat lex specialis dari peraturan”perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuanketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum. Bab V merupakan bab terakhir atau bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu Adapun akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pencemaran nama baik oleh pers adalah terhadap pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers, pada orde lama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Kolonial Belanda yang memiliki system pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (schuld) dan penyertaan (deelneming). xiv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...........................................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ………………………..
ii
LEMBAR PENGESAHAN …….....……………………………………………
iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI …………………………….
iv
SURAT PERNYATAAN …….………………………………………………...
v
UCAPAN TERIMAKASIH ……………………………………………………
vi
ABSTRAK ………………………………………………………………………
ix
ABSTRACT ……………………………………………………………………... x RINGKASAN ……………………………………………………………………. xi Daftar Isi………………………………………………………………………….. xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah……....................................................................................... 19 1.3 Ruang Lingkup Masalah……...……………………….….………………….. 19 1.4 Tujuan Penelitian………………….……..……………….………………….. 19 1.4.1 Tujuan Umum……………….………………..……………………….. 19 1.4.2 Tujuan Khusus……………….………………………………………... 20 1.5 Manfaat Penelitian………………………...………………………………….. 20 1.5.1 Manfaat Teoritis…………………….…………….…………………… 20 1.5.2 Manfaat Praktis……………………….……………………………….. 20 1.6 Orisinalitas Penelitian……………………………….………………………… 21 1.7 Landasan Teoritis dan kerangka berpikir………………….………………….. 22 1.8 Metode Penelitian………………………..……………………………….…… 38 1.8.1 Jenis Penelitian……………………………………………………...…… 38 xiv
1.8.2 Jenis Pendekatan………………………………………………………
39
1.8.3 Sumber Bahan Hukum…………………………………....................... 40 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…………………………………. 41 1.8.5. Teknik Analisa Bahan Hukum……………………………………….. 41 BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN, PERTANGGUNG JAWABAN PERS, PENCEMARAN NAMA BAIK 2.1 Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana ..........………………………………………………………
43
2.2 Pencemaran Nama Baik Seseorang …………………………………………. 54 2.3 Pengertian Pers ………………………………………………………………
60
BAB III PENGATURAN HUKUM KETIKA TERJADI PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS………..…………………………………..
65
3.1 Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hukum Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik ……………………………………………………………………. 65 3.2 Pengaturan Terhadap Sanksi Pidana Dan Perdata Yang Berkaitan Dengan Delik Pers …………………………………………………………………….. 75 BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM OLEH PERS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK 4.1 Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik …………… 97 4.2 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pers Pada Tindak Pidana Penceman Nama Baik ……..………………………………………............... 122 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ………………………………………………………………….. 127 5.2 Saran …………………………………………………………….................... 128
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………… 129
xiv
