KEBIJAKAN PENENTUAN KUALITAS AIR SERTA SANKSI BAGI PELAKU PENCEMARAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGANTISIPASI PENCEMARAN AIR

Dhoni Yusra – Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran dan Tanggung Jawab Negara Mengantisipasi Pencemaran Air

KEBIJAKAN PENENTUAN KUALITAS AIR SERTA SANKSI BAGI PELAKU PENCEMARAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGANTISIPASI PENCEMARAN AIR Oleh: DHONI YUSRA Dosen Fakultas Hukum – UIEU [email protected] ABSTRAK Air bukanlah produk dari suatu hasil komersialisasi seperti halnya barang yang lain, namun lebih condong disebut sebagai warisan yang harus dilindungi, dipertahankan, dan diperlakukan dengan benar Kata Kunci:

Kebijakan, Kualitas Air, Sanksi Bagi Pencemar, Tanggung Jawab Negara

Pendahuluan

dapat menimbulkan pencemaran air.

A. Latar Belakang

Pencemaran air dapat muncul dalam

Air merupakan hajat hidup kita.

berbagai macam cara. Bahan-bahan

Kita meminumnya untuk memperta-

seperti limbah kotoran domestik, bahan

hankan hidup. Kita mencuci dengan air.

kimia, deterjen adalah pencemaran yang

Air pula adalah hal yang utama bagi

umum dibuang ke perairan apakah itu

pertanian dalam hal pengairan persa-

disengaja atau tidak disengaja.. Perta-

wahan, dan juga bagi peternakan. Air

nian juga salah satu penyebab utama

dalam perindustrian digunakan selain

dalam

sebagai bagian dari proses produksi juga

penggunaan pestisida atau pupuk yang

dipakai sebagai pendingin. Selain itu, air

berbahan

menyediakan habitat hidup bagi ikan

industri, yaitu sisa produksi yang ber-

dan binatang air lainnya. Disamping itu

bentuk zat cair yang dibuang melalui

memiliki peran psikologis yang penting

pipa-pipa perusahaan ke saluran air

dalam hal menyediakan area rekreasi

umum. Akibat pencemaran air pada

juga bagi keindahan alam. Sebagai

saluran air ini dapat menyebabkan

tambahan, air memiliki peran yang

kerusakan atau timbul penyakit bagi

sangat penting pula dalam proses dan

binatang serta tetumbuhan air, termasuk

membuang limbah yang berasal dari

manusia.

pencemaran

kimia,

air

dalam

disamping

hal

limbah

domestik atau perindustrian. Pembua-

Pemberantasan pencemaran air

ngan limbah padat atau cair ke perairan

ternyata tidak mudah, hal ini karena

Lex Jurnalica Vol.4 No.1, Desember 2006

39


kenyataannya

banyak

tipe

perairan

Sehingga

adalah

hal

sangat

seperti sungai, kolam, danau, dan laut

penting dalam mengendalikan pence-

yang memiliki kapasitas yang berbeda

maran air, khususnya di sungai. Tinda-

dalam menyerap dan penyebaran polusi

kan yang diharapkan, tentunya adalah

(air). Sebagai contoh, sungai yang

menghentikan

memiliki

dalam

Namun itu sulit, sebab secara alami

memurnikan air yang tercemar karena

manusia akan menerbitkan limbah, oleh

mikro organisme yang terdapat dalam

karenanya mengendalikan sumber polu-

sungai disamping efek matahari dan

tan dengan melihat kemampuan sungai

aerasi

dibandingkan

atau perairan dalam mengabsorsi dan

dengan kolam kecil (rawa). Oleh kare-

mendispersikan polutan itu menjadi isu

nanya, pembuangan limbah ke sungai

utama, yang perlu diatur oleh seorang

dalam batas-batas tertentu masih bisa

regulator peraturan.

kemampuan

udara,

apabila

lebih

sumber

pencemaran.

ditolerir. Hal ini menyebabkan adanya

Oleh karena itu upaya pence-

kecenderungan pembuangan limbah ke

gahan pencemaran air secara langsung,

sungai merupakan hal yang disukai dan

atau upaya pembatasan pembuangan

dianggap efektif. Sebab biaya yang

limbah, serta bagaimana cara member-

dikeluarkan sangat murah, bahkan tanpa

sihkan perairan dari limbah, serta sanksi

biaya sama sekali. Ini menjadi persoalan

yang diberikan bagi poluter, dan memas-

dalam pembuatan aturan, sejauh mana

tikan tindakan itu tidak diulangi dan

larangan pembuangan limbah ke sungai

membayar biaya pembersihan, dan juga

itu bisa menjamin kemampuan sungai

memberikan kompensansi bagi pihak-

dalam mengabsorsi dan menyebarkan

pihak yang dirugikan akibat pence-

limbah. Atau dengan kata lain, apa

maran.

ukuran bahwa suatu sungai itu tercemar

Untuk itu pengaturan pembua-

oleh limbah. Padahal disisi lain, sungai

ngan kotoran ke saluran air merupakan

pada umumnya di Indonesia, khususnya

hal yang menjadi perhatian dalam

di kota besar adalah penyedia bahan

pengendalian pencemaran air.

baku air minum yang diselenggarakan oleh Perusahaan Air Minum Daerah.

B. Permasalahan

Sehingga bila sungai dicemari, akan

Mengingat vitalnya air dalam

berdampak langsung pada kehidupan

kehidupan manusia, maka kiranya perlu

manusia.

diidentifikasi permasalahan yang mung-

40



kin timbul dalam penyediaan air bagi

yang lain, namun lebih condong disebut

kehidupan manusia, yaitu :

sebagai warisan yang harus dilindungi,

1. Bagaimana seharusnya kebijakan

dipertahankan, dan diperlakukan dengan

penentuan kualitas air untuk minum, dan air untuk kehidupan?

benar”. Harapan yang terkandung dalam

2. Tindakan apa yang dapat dikenakan bagi pelaku pencemaran air?

semboyan tersebut adalah pengaturan penggunaan air dan kualitas air yang

3. Bagaimana tanggung jawab negara

digunakan masyarakat, dalam suatu atu-

untuk mencegah pencemaran air di

ran sederhana dan terintegrasi, yang

wilayahnya?

melindungi air baik yang berada dipermukaan maupun bawah tanah, dari segala bentuk pencemaran yang akan,

C. Metode Penulisan Paper metode

ini

penelitian

melalui

dan pasti timbul akibat pemanfaatan air.

deskriptif-analitis

Untuk itu perlu dibuat aturan yang ber-

disusun

dengan pendekatan yuridis. Adapun tek-

kenaan dengan:

nik pengumpulan data dilakukan dengan

a. Pencegahan kerusakan lebih lanjut

studi kepustakaan, dengan cara pengum-

dari lingkungan air dan melindungi,

pulan berbagai literatur dan data-data

dan meningkatkan kualitas air.

yang relevan dengan topik penulisan

b. Peningkatan penggunaan air secara

paper ini. Kemudian seluruh data diteliti

terus menerus, berdasarkan perlin-

dan dianalisa hubungan dari keseluruhan

dungan jangka panjang dari sumber

pengertian secara tepat dan bertujuan

daya air yang ada.

untuk membuat pemaparan data yang tersirat

dari

yang

tersurat

secara

sistematis, aktual dan akurat.

c. Pengurangan bahkan menghentikan (sedapat mungkin) penyebab limbah berbahaya bagi perairan d. Pengurangan polusi air tanah

D. Kerangka Acuan pengaturan

e. Pengurangan akibat banjir dan kekeringan. (Justine Thornton & Silas

air Masyarakat Eropa (EC), memiliki semboyan dalam pengaturan air

Beckwith, 2004). Pengaturan air pertama kali harus dimulai dari saluran air yang

sebagai berikut : “Air bukanlah produk dari suatu hasil komersialisasi seperti halnya barang

mengarah ke sungai, yang kemudian harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat pencemaran, apakah itu baik sekali,


41


baik, cukup, buruk dan buruk sekali.

Namun sayang konsep pencemaran air

Dalam pengelolaan manajemen sungai,

dalam undang-undang ini belum dida-

hal itu harus ditetapkan untuk mencapai

sarkan pada konsep baku mutu yang

tingkatan status baik untuk setiap per-

diperlukan bagi penetapan peruntukan

airan sungai. Ini untuk menjaga status

lingkungan sehingga pengaruhnya pada

dan kualitas sungai, sebab ini akan

lingkungan belum dapat diukur. (Daud

berdampak pada manusia, binatang dan

Silalahi, 1996).

tumbuhan yang menggantungkan hidup-

Ironisnya pada tahun 1970-an

nya pada perairan seperti sungai terse-

telah lahir prinsip-prinsip ekologi yang

but. Pengaturan itu lebih lanjut harus

telah dideklarasikan dalam Stockholm

memastikan status baik itu tetap terjaga.

Declaration, yang mengatur ukuran

Hal lain yang harus diperhatikan adalah:

mengenai pencemaran atau kerusakan

a. Status ekologi dari sungai, ini

lingkungan, termasuk sumber daya alam

berkaitan komunitas

dengan biologi,

kualitas

dari

hayati. Sehingga seharusnya dalam UU

karakteristis

No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

kimia dan hidrologi.

ini seyogyanya prinsip-prinsip dalam

b. Status kimia, ini berkenaan dengan

Stockholm Declaration dapat diadopsi.

standar minimum kandungan kimia yang terdapat dalam sungai. Tentu saja penentuan standar bagus atau tidak

didapat

dari

suatu

E. Penegakan hukum terhadap pencemaran air

hasil

Seperti yang sudah diuraikan

penelitian sebelumnya tentang kan-

sebelumnya berkenaan dengan perlunya

dungan kimia suatu perairan.

aturan hukum mengenai perlindungan

c. Sasaran lainya.

terhadap pencemaran air, maka pene-

Pengaturan ini diharapkan me-

gakan

hukumnya

pun

tak

kalah

nyediakan tingkat perlindungan yang

pentingnya. Khususnya untuk mence-

tinggi dari perairan semacam sungai ini.

gah, dan mengkriminalisasi suatu per-

Perlindungan lain yang termasuk dalam

buatan yang dikategorikan sebagai per-

pengaturan air, adalah perlindungan bagi

buatan pencemaran air, dan pemberian

air tanah, pengurangan terhadap bahan-

sanksi bagi pencemar bagi wilayah air

bahan berbahaya bagi kesehatan.

yang dikendalikan dari pencemaran.

Pengaturan tentang pengairan selanjutnya diatur dalam UU No. 11

Adapun wilayah air yang harus dikendalikan dari pencemaran terdiri atas:

Tahun 1974, yang menganut asas lestari. 42



a. wilayah air yang relevan, yaitu batas

750.000.000,- disamping pidana penjara.

perairan wilayah sejauh 12 mil dari

Adapun pengaturan lebih lanjut tentang

surutnya pantai (teritorial water)

sanksi ini diatur dalam Pasal 41 – 48 UU

b. perairan pantai

No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

c. zona perikanan, ini termasuk danau,

Lingkungan hidup.

waduk, dan saluran air lainnya d. air tanah. (Justine Thornton & Silas Beckwith, 2004).

Alternatif

penerapan

sanksi

lainnya adalah sanksi perdata, yaitu berupa ganti rugi kepada penderita dan

Wilayah-wilayah tersebut, harus

biaya pemulihan kepada negara (Pollu-

terhindar dari berbagai macam zat pen-

ter pays principle). Prinsip ini meru-

cemar apakah yang bersifat padat atau

pakan bentuk kebijaksanaan lingkungan

cair.

dan jalan keluar bagi kasus pencemaran Apabila mengacu pada keten-

pada umumnya di negara maju. Artinya

tuan Pasal 17 UU No.23 Tahun 1997

meskipun telah dilakukan pembayaran

tentang Pengelolaan Lingkungan hidup,

ganti rugi terhadap penderita, pelaku

secara umum diatur tentang kewajiban

pencemaran air tetap tidak terbebas dari

pengelolaan

kewajiban

bahan-bahan

berbahaya,

untuk

membayar

biaya

sedangkan pada Pasal 16 ditekankan

pemulihan lingkungan yang telah rusak

mengenai tanggung jawab pengelolaan

atau tercemar kepada negara. Karena

limbah bagi siapapun yang menjadi

negara memiliki fasilitas untuk melaku-

penanggung jawab suatu kegiatan usaha.

kan pemulihan.

Pelanggaran atas pencemaran perairan mengakibatkan tanggung jawab

F. Tindakan Pencegahan

mutlak bagi si pelaku, hal ini sesuai

Membersihkan suatu perairan

dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 UU

yang terkena pencemaran adalah sangat

No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

mahal, memakan waktu dan kemung-

Lingkungan hidup, dan itu mewajibkan

kinan memakan korban. Hal yang lebih

bagi pelaku pencemaran (dalam hal ini

baik yang dapat

pencemaran air), dikenakan kewajiban

melakukan pencegahan, dengan mem-

untuk membayar ganti rugi secara lang-

bangun sistem peringatan dini pence-

sung dan seketika pada saat terjadinya

maran.

dilakukan

adalah

pencemaran, apakah itu secara sengaja

Sistem yang dimaksud adalah

atau karena kealpaan dengan denda dari

pembuatan zona perlindungan perairan,

Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp.

yang dibuat berdasarkan undang-undang


43


(peraturan), serta membuat perencanaan

pada perlindungan lingkungan sebagai

tentang pengendalian atau kontrol per-

perwujudan dari konsep kedaulatan, dan

airan dalam bentuk prosedur baku.

pemerintah didorong untuk memperha-

Upaya perlindungan perairan

tikan moral issues that trascend ques-

seperti yang dikemukakan diatas telah

tion of jurisdiction and procedure.

diterapkan oleh Kanada dengan mene-

(Daud Silalahi, 1996).

tapkan Artic Waters Act, 1970 yang memberikan perlindungan lingkungan

G. Penutup

laut hingga 100 mil dari garis dasar. Hal

Kesimpulan

itu mereka buat berdasarkan anggapan

Bagi Indonesia sebagai negara

tentang adanya state responsibility as a

kepulauan yang lautnya meliputi dua per

costal state to the international commu-

tiga wilayah nasionalnya, dan memiliki

nity in general; a resposibility to pro-

garis pantai kedua terpanjang di dunia,

hibit ships from using the seas in a way

dan juga dikenal sebagai negara bahari,

violate of reasonable standards. Disam-

memiliki tanggung jawab yang sangat

ping itu munculnya hak negara pantai

besar untuk melindungi perairannya dari

terhadap pencemaran atas perairannya

pencemaran air. Untuk itu pengaturan

muncul berdasarkan hukum interna-

hukum lingkungan yang ada harus

sional umum.

bersifat

Namun demikian, pencemaran terhadap

Selain itu, juga diperlukan penerapan

perairan pasti akan selalu terjadi, dan

prinsip-prinsip hukum pencemaran lin-

seperti yang telah diuraikan dalam

tas batas nasional dalam peraturan

tulisan

perundang-undangan yang diatur secara

terdahulu,

alam

memiliki

kemampuan untuk menyerap, mengu-

terpadu

dan

komprehensif.

integratif.

raikan zat-zat pencemar tersebut sesuai

Namun demikian aturan hanya

dengan kapasitas yang dimiliki alam.

tinggal aturan apabila tidak disertai

Untuk itu negara bertanggung jawab

dengan penegakan hukum. Penegakan

untuk mengatur pula ambang batas

Hukum dalam mengatasi pelaku pence-

(treshold) pencemaran sebagai ukuran

maran air memiliki peran yang sangat

tanggung jawab negara. Amerika dalam

penting, untuk menimbulkan efek jera

beberapa kasus seperti New York v New

(ultimum remedium). Hal ini perlu

Jersey (USA, 1921) dan Kasus Georgia

dilakukan untuk memunculkan wibawa

v Tennesse Copper (USA, 1906) menya-

hukum, yang diharapkan dapat mem-

takan adanya tanggung jawab negara

bawa

44

perubahan


mendasar

sikap


masyarakat untuk berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional.

Silalahi, Daud. “Hukum Lingkungan

Makna inilah yang disodorkan Mochtar

Dalam

Kusumaatmadja yang mengadopsi pemi-

Hukum Lingkungan Indonesia”

kiran Roscoe Pound tentang “law as a

Edisi

tool of social engineering” yaitu hukum

1996.

sebagai sarana perekayasa masyarakat, yang

mendorong

penciptaan

aturan

perundang-undangan dan yurisprudensi. (Otje Salman, dan Eddy Damian, 2002).

Sistem

2,

Alumni,

Bandung,

Soemartono, R.M. Gatot P, “Hukum Lingkungan Indonesia” Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Thornton, Justine & Silas Beckwith, ”Environmental

Law”

2nd

Edition, Sweet & Maxwell,

Daftar Pustaka Indonesia.

Penegakan

“Undang-undang

tentang

London, 2004.

Pengairan.” No. 11 Tahun 1970. Indonesia.

“Undang-undang

Pengelolaan

tentang

Lingkungan

Hidup.” No. 23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699. Kramer, Ludwig, ”EC Environmental Law”

5th

Ed.,

Sweet

&

Maxwell, London, 2003. Kusumaatmadja, Mochtar, ”Pembinaan Hukum

dalam

Pembangunan

Rangka Nasional”

Binacipta, Bandung, 1974. Salman,

Otje

dan

Eddy

Damian.

“Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.” Ed. 1, Alumni, Bandung, 2002.


45

KEBIJAKAN PENENTUAN KUALITAS AIR SERTA SANKSI BAGI PELAKU PENCEMARAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGANTISIPASI PENCEMARAN AIR

Recommend Documents