STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Nindya Dhisa Permata Tami1, Nyoman Serikat Putra Jaya2
ABSTRAK Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.
Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
ABSTRACT
Defamation in Indonesia is arranged in Penal law and civil law. The arrangement for defamation in both the legal domain raises ambivalences in defamation offense. Because of ambivalence defamation, it examines the legal writing for two formulations of problems: (1) The arrangement for defamation in Indonesia today and (2) The arrangement of defamation in Indonesia for the future. Formulation of problems researched by using a research method: normative juridical approach, descriptive analytical study and qualitative data analysis techniques. The legal writing gives the priority for data library and documentation study of international and national legal instrument. The arrangement for defamation in Indonesia in Penal law is arranged in penal code article 310-320, Act Number 11 in 2008 Article 27 section (3) and Article 45 section (1). In the other hand, compensation for defamation’s victim is arranged in civil code Article 1372-1380. The arrangement for defamation should be classified into penal law and civil law. For the defamation that harm only to a person or individual should be arranged in civil law and compensation to the victims as a settlement of dispute, but should be preceded by mediation. For the defamation that disturbing the society will be arranged in penal law and imprisonment as sanction without fine for a settlement of dispute. Key words: The effective arrangement, defamation
Informasi dan Transaksi Elektronik
A. PENDAHULUAN
mengenai media pencemaran nama baik. Namun demikian, penggantian
1. Latar Belakang Salah satu hak asasi yang
kerugian
yang
ditimbulkan
atas
dimiliki setiap orang sebagaimana
pencemran nama baik di atur dalam
yang disebutkan dalam
KUHPerdata
instrumen
hukum
berbagai
1372-1380
dan
sebagai bentuk perbuatan melanggar
internasional mengenai hak asasi
hukum sebagaimana diatur dalam
manusia (HAM) adalah bebas dari
Pasal 1365.
penyiksaan,
nasional
Pasal
ancaman
dan
Dibanding
Indonesia,
direndahkan martabatnya. Termasuk
pencemaran nama baik di beberapa
dalam
negara diatur secara lebih khusus,
klasifikasi
martabat
manusia
pidana
terhadap
merendahkan adalah
tindak
sebagaimana yang terjadi di Inggris
kehormatan,
dan Australia. Kedua negara tersebut
termasuk didalamnya pencemaran
memiliki
nama
singkat
mengenai pencemaran nama baik. Di
dapat
Inggris, pencemaran nama baik telah
baik.
Secara
pencemaran
nama
baik
undang-undang
diartikan sebagai perbuatan orang
di
yang secara sengaja membuat nama
Australia
baik atau reputasi seseorang menjadi
nama baik secara lebih rinci dengan
ternoda
mengklasifikasikan
atau
buruk,
sehingga
dekriminalisasikan.
sendiri
mengatur
Sedang
pencemaran
pencemaran
menyebabkan karateristik yang sudah
nama baik ke dalam ranah hukum
dikenal oleh masyarakat terhadap
pidana dan perdata. Pencemaran
orang tersebut menjadi rusak, buruk
nama baik yang termasuk dalam
atau tidak baik lagi di mata publik.
ranah
Di Indonesia tindak pidana terhadap
kehormatan
atau
hukum
pencemaran
pidana
nama
baik
adalah yang
mengganggu kepentingan umum atau
penghinaan atau pencemaran nama
menimbulkan
kekacauan
baik selain diatur dalam KUHP juga
masyarakat.
disinggung dalam Undang-Undang
pencemaran nama baik yang hanya
Sedang
untuk
di jenis
merugikan
kepentingan
individu
semata, diklasifikasikan` ke
dalam
dapat dituntut secara perdata dan pidana atas kasus pencemaran nama
hukum
baik yang sama. Namun demikan,
perdata. Namun demikan, Jepang
dalam beberapa kasus pencemaran
memiliki peraturan pencemaran nama
nama baik yang pernah terjadi di
baik yang tak jauh berbeda dengan
Indonesia, putusan hakim atas kedua
Indonesia. Jepang juga mengatur
tuntutan tersebut terkadang berbeda,
pencemaran nama baik dalam ranah
sebagaimana yang pernah terjadi
hukum
penggantian
dalam kasus Prita Mulyasari dan RS
kerugian atas tindakan tersebut di
Omni. Adanya perbedaan dalam
dalam hukum perdata.
kedua putusan tersebut hanya akan
pidana
ranah
dan
Di banding Indonesia dan Jepang,
kedua
tersebut
Tidak hanya itu, delik pencemaran
pencemaran
nama baik yang seharusnya bertujuan
nama baik dalam ranah hukum
untuk melindungi reputasi seseorang,
perdata. Adapun Australia mengatur
justru
tindak pencemaran nama baik dalam
menyerang
ranah perdata dan pidana dengan
dalam
katagori
kebenaran yang pada akhirnya justru
cenderung
negara
menimbulkan ketidak pastian hukum.
mengatur
atau
Pemberian
syarat
sanksi
tertentu.
pidana
dalam
sering
digunakan
pihak-pihak rangka
untuk tertentu
mengungkap
akan menimbulkan ambivalensi.
tindak pencemaran nama baik di Australia dapat dikatakan sebagai
2. Rumusan |Masalah
ultimum remidium, yang mana dirasa
Berdasarkan
tindakan tersebut dapat mengganggu
maka
atau membahayakan kepentingan dan
penelitian ini adalah:
kedamaian tersebut
di
terlihat
masyarakat. berbeda
Hal
dengan
rumusan
uraian
tersebut
masalah
a. Bagaimanakah
dalam
Pengaturan
Pencemaran Nama Baik Menurut
pengaturan tindak pencemaran nama
Hukum
baik di Jepang dan Indonesia. Di
Perdata Di Indonesia pada saat ini.
Jepang dan Indonesia, seseorang
Pidana
b. Bagaimanakah
Dan
Hukum
Pengaturan
Pencemaran Nama Baik Menurut
terhadap orang tersebut menjadi
Hukum
rusak, buruk atau tidak baik lagi
Pidana
Dan
Hukum
Perdata Di Indonesia pada saat ini. c. Bagaimanakah
Pengaturan
di
mata
publik.
tindakan
Salah
yang
satu dapat
Pencemaran Nama Baik yang
menyebabkan
nama
ideal dalam rangka pembangunan
seseorang
hukum nasional.
adalah fitnah. Namun demikian
menjadi
baik tercemar
pencemaran nama baik tak selalu disebabkan oleh fitnah
3. Metode Penelitian
b. Konsep Hukum Hak dan Rumusan
masalah
diteliti
dengan
Kewajiban
metode penelitian berupa pendekatan yuridis-normatif, analitis, dan
telaah
deskriptif-
Antara
hak
dan
kewajiban terdapat hubungan
teknik analisis
data
yang sangat erat karena yang
Penulisan hukum
ini
satu mencermikan yang lain,
mengutamakan data kepustakaan dan
yang mana di dalam hak
studi dokumentasi instrument hukum
seseorang terdapat kewajiban
nasional dan internasional.
bagi orang lain. Berdasarkan
kualitatif.
pernyataan
tersebut,
dapat
dikatakan bahwa setiap orang
4. Tinjauan Pustaka a. Pengertian Pencemaran Nama
memiliki
hak
untuk
tidak
dicemarkan nama baiknya dan
Baik Pencemaran nama baik
oleh karena itu terdapat pula
adalah perbuatan orang yang
kewajiban bagi setiap orang
secara sengaja membuat nama
untuk
baik
nama baik seseorang. Adapun
atau
menjadi sehingga
reputasi
ternoda
seseorang
atau
buruk,
menyebabkan
tidak
mencemarkan
yang menjadi landasan adalah norma
agama
karateristik yang semula baik dan
kesopanan
sudah dikenal oleh masyarakat
tinggi
dan
yang oleh
norma
dijunjung masyarakat
Indonesia.
hukumlah otoritas
yang tertinggi
menentukan
c. Konsep Hukum Tentang
orang
untuk
kepentingan-
kepentingan
Orang
mewakili
manusia
yang
Konsep
tentang
perlu dilindungi dan diatur,
dalam
hukum
maka manusia yang telah mati
memegang kedudukan sentral
pun
karena semua konsep yang
dalam hukum. Sebagai contoh
lain pada akhirnya berpusat
perlindungan hukum terhadap
pada konsep mengenai orang
janin atau bayi yang masih
ini. Orang inilah nantinya yang
dalam
akan membawa hak dan yang
pula terhadap orang yang
akan
sudah meninggal, ahli waris
dikenai
kewajiban.
masih
diberi
kandungan.
dari
hak dan kewajiban-kewajiban
meninggal dapat melaporkan
karena
perbuatan pencemaran nama
ada
untuk
melindungi hak-hak dari setiap
baik
individu
tersebut.
dan
memaksa
individu yang lain memenuhi
terhadap
kerabatnya
Hukum Rahardjo
telah
d. Teori Hukum Positif
kewajibannya. Satjipto
yang
Begitu
Hukum berurusan dengan hak-
hukum
orang
tempat
positif
lebih cenderung kepada
menuliskan dalam bukunya
hukum
bahwa konsep manusia dalam
perintah
hukum
diundangkan, ditetapkan,
tidak
membedakan
adalah
sebagaimana
antara manusia yang hidup
positium,
dan orang dalam arti khayal,
senantiasa
yaitu
dari
hukum.3
sebagai Oleh
konstruksi karena
itu
sebuah
harus dipisahkan
hukum
seharusnya
yang
diciptakan,
yang diinginkan. Austin 3
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 68
menambahkan
bahwa
satu-satunya
sumber
menolak dan membalas
hukum adalah kekuasaan
kerusakan yang diderita.
yang
Degan demikian keadilan
tertinggi
dalam
suatu negara. 4
mencakup
Jeremy
Betham
persyaratan moral yang
bahwa
hakiki bagi kesejahteraan
berpendapat manusia
akan
manusia.6
berbuat
dengan cara sedemikian rupa
sehingga
e. Teori Pendekatan Sosiologis
ia
Teori pendekatan
mendapatkan kenikmatan
sosiologis melakukan pendekatan
yang
terhadap masyarakat yang
sebesar-besarnya
dan menekan penderitaan
kurang stabil, yang mana orang
serendah-rendahnya.5
sudah mulai mengeluh atas
Disini hukum bertujuan
ketidakstabilan sosial. Aliran
untuk
sosiologis memandang tempat
mengkontrol
perbuatan manusia demi
manusia dalam masyarakat.
kebahagiaan
bersama
Menurut pendapat dari C. Allen,
rakyat.
sumber hukum tidak semata-mata
Kebahagian semua pihak
merupakan perintah dari penguasa
menjadi tolak ukur dari
atau negara, namun juga berasal
keadilan hukum. Menurut
dari masyarakat atau lebih dikenal
John Stuart Mill, standart
dengan istilah bottom-up.7 Hal ini
keadilan
bertujuan untuk membangun suatu
seluruh
hendaknya
didasarkan kegunaannya,
pada
struktur masyarakat sedemikian
namun
rupa, sehingga secara maksimum
demikian keadilan juga
dicapai kepuasan akan kebutuhan-
harus
bersumber
pada
kebutuhan.8
naluri
manusia
untuk 36
1 2
Ibid, hlm 268 Ibid, hlm 269
semua
5 6
Ibid, hlm 271
Ibid, hlm 82-83 Ibid, hlm 298
namun tidak dapat membuktikannya, maka orang tersebut akan dianggap B. HASIL
PENELITIAN
DAN
bersalah
karena
melakukan fitnah
sebagaimana diatur dalam Pasal 311
PEMBAHASAN
ayat (1) KUHP. Pengaturan
1. Pengaturan
tindak
pidana
Pencemaran
pencemaran nama baik sebagaimana
Nama Baik Di
yang
Indonesia
menafsirkan bahwa, unsur utama dari
Saat
telah
diatur
dalam
KUHP
tindak pidana pencemaran nama baik
Ini Pidana
adalah Pengaturan pencemaran nama
adanya
niat
menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang
baik dalam sistem hukum pidana di
agar
Indonesia telah diatur dalam KUHP
mengetahuinya, serta tidak adanya
Pasal 310-320. Di dalam Pasal 310
unsur
ayat (1) dan ayat (2) seseorang akan
dan/atau membela diri di dalamnya.
dianggap bersalah karena melakukan
Apabila
tindak pidana pencemaran nama baik
memenuhi unsur-unsur tersebut, maka
menurut KUHP, apabila menuduhkan
tindakan tersebut tidak dapat dikatakan
dengan sengaja kepada orang lain di
sebagai bentuk pencemaran nama baik.
depan umum dengan tujuan untuk
Tindak pidana pencemaran nama baik
menyerang kehormatan atau nama
ini juga merupakan suatu delik aduan,
baiknya, termasuk melalui tulisan atau
dimana seseorang yang mencemarkan
gambar yang disiarkan, dipertunjukkan
nama baik orang lain tidak dapat
atau
apabila
dituntut apabila tidak ada pengaduan
orang yang dianggap telah melakukan
dari orang yang telah dicemarkan
pencemaran
nama
baik
nama baiknya, sebagaimana diatur
kesempatan
untuk
membuktikan
ditempelkan.
Sedang
diberi
tuduhan atau pernyataannya tersebut
masyarakat
demi
kepentingan
suatu
tindakan
umum
umum
tidak
dalam Pasal 319 KUHP. Lahirnya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sarana yang ikut
mengatur media pencemaran nama
baik, sebagaimana yang termaktub
baik, termaktub dalam Pasal 27 ayat
dalam KUHPer Pasal 1372. Sedang
(3) yang menyatakan bahwa setiap
dalam KUHPer Pasal 1373, seseorang
orang dengan sengaja dan tanpa hak
yang nama baiknya diduga telah
mendistribusikan
dan/atau
dicemarkan dapat meminta hakim
mentransmisikan dan/atau membuat
memutuskan bahwa tindakan tersebut
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
juga
dan/atau Dokumen Elektronik yang
ketentuan
memiliki muatan penghinaan dan/atau
KUHP pun akan berbeda. Hakim juga
pencemaran
nama
baik.
dapat
konsekuensi
yang
diperoleh
Adapun dari
merupakan
fitnah
yang
untuk
sehingga
diterapkan
tidak
dalam
mengabulkan
tuntutan dari seseorang yang diduga
tindakan tersebut diatur pula dalam
nama
undang-undang ini dalam Pasal 45
apabila tidak ada maksud penghinaan
ayat (1), dengan ancaman pidana
di dalam perkara yang dimaksud, yaitu
maksimal 6 (enam) tahun penjara
hal
dan/atau
kepentingan
denda
paling
banyak
1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).
baiknya
telah
tersebut
dicemarkan
bertujuan umum
atau
untuk untuk
membela diri.
Sedangkan dalam ranah hukum perdata. Pencemaran nama baik di
2. Pengaturan
Indonesia juga diatur dalam Kitab
Pencemaran
Undang-Undang
Perdata
Nama Baik Di
(KUHPer), yaitu pada Pasal 1372-
Berbagai Negara
Hukum
1380, sebagai suatu perbuatan yang melanggar
hukum
sebagaimana
Pencemaran
nama
baik
di
termaktub dalam KUHPer Pasal 1365.
Inggris telah diatur secara khusus
Tuntunan perdata atas penghinaan atau
dalam Defamation Act 2013 atau
pencemaran
Undang-Undang Pencemaran Nama
untuk
nama
penggantian
baik
bertujuan
kerugian
yang
Baik pada tahun 2013. Lahirnya
ditimbulkan dari perbuatan tersebut
Defamation
Act
2013
untuk
dan pemulihan kehormatan serta nama
melengkapi Defamation Act 1996. Di
dalam Defamation Act 1996 sesorang
Di
akan dianggap melakukan pencemaran
kesepakatan
nama baik apabila menuduh atau
dirugikan dapat meminta pengadilan
memberikan suatu statement di muka
untuk
umum
atau
kesepakatan itu.11 Sedang bila tidak
sehingga
tercapainya kesepakatan akan jumlah
menyebabkan reputasi orang tersebut
kompensasi yang harus dibayarkan,
menjadi rusak dan buruk di mata
maka hal tersebut akan ditentukan oleh
publik, terlebih apabila hal tersebut
pengadilan.12
mengenai
beberapa
dapat
seseorang
orang
membuatnya
pekerjaan.9
dalam
kehilangan
Pencemaran
yang
upaya tersebut,
membantu
Australia
khusus
maupun perkataan langsung.
Defamation Act
Inggris
seseorang
pihak
yang
terwujudnya
mengatur
delik
pencemaran nama baik secara lebih
dimaksud tersebut dapat berupa tulisan
Di
pemenuhan
dengan
dibentuknya
2005. Di dalam
yang
pengaturannya, Defamation Act 2005
dianggap telah melakukan pencemaran
merumuskan delik pencemaran nama
nama baik diberi kesempatan untuk
baik ke dalam ranah hukum pidana dan
melakukan permintaan maaf kepada
hukum
korban dengan membuat pernyataan
katagori tertentu.
secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan
kompensasi
kepada
korban dengan jumlah yang telah disepakati kesepakatan
bersama.10 untuk
perdata
dengan
katagori-
Pencemaran nama baik dapat dikatagorikan masuk ke dalam ranah hukum
perdata
apabila
tindakan
Apabila
tersebut dianggap menggangu reputasi
melakukan
orang lain.13 Di dalam penyelesaian
permintaan maaf dan memberikan
perkara
kompensasi telah disetujui kedua belah
melakukan pencemaran nama baik
pihak,
dapat
maka
korban
tidak
dapat
tersebut,
menawarkan
pihak
yang
penggantian
melanjutkan kembali kasus tersebut. 9
7
id.wikipedia.org/defamation diakses pada tanggal 28 April 2012 pada pukul 21.33 WIB 8 Article 2 Defamation Act of United Kingdom 1996
Article 2 point (2) dan point (3) Defamation Act of United Kingdom 1996
1012
Article 2 point (5) Defamation Act of United Kingdom 1996
11 13
Article 12 Defamation Act of Australia 2005
kerugian kepada pihak yang dirugikan,
dapat
berupa pembayaran sejumlah uang
bersangkutan atau bahkan pihak lain,
dan/atau permintaan maaf dengan
dapat dipidana maksimum tiga tahun
ketentuan-ketentuan sebagaimana yang
penjara
diatur dalam Article 15, Defamation
melakukan tindak pidana ringan.
Act 2005.
membahayakan
karena
orang
yang
dianggap
telah
Di dalam KUHP Jepang yang
Pencemaran nama baik yang
berlaku
sekarang
ini,
tindak
masuk ke dalam ranah hukum pidana
pencemaran nama baik diatur dalam
atau
defamation
Bab XXXIV Pasal 230-233. Sama
tindakan
halnya dengan Indonesia, Jepang juga
pencemaran nama baik yang tidak
mengatur penggantian kerugian atas
hanya mengganggu reputasi orang
tindak pencemaran nama baik dalam
lain, namun juga berdampak terhadap
hukum
perdata,
komunitas
termaktub
dalam
724Kode
Sipil
criminal
diklasifikasikan
sebagai
yang
lebih
luas
dan
berpotensi merusak perdamaian di lingkungan menurut
masyarakat.14 Section
365
Sedang
yang
melakukan
Criminal
adalah
setiap
mempublikasikan
dikatagorikan Defamation
orang suatu
Pasal Jepang
723
dan
(KUHPer
Jepang).
dalam
Defamation Act of Australia 2005, seseorang
sebagaimana
3. Pengaturan Pencemaran Nama Baik Untuk Indonesia Di Masa Mendatang
yang
Di dalam RUU KUHP tahun
pernyataan
2012 tersebut, pada dasarnya tak jauh
yang dapat mencemarkan nama baik
berbeda
orang lain tanpa alasan yang sah, yaitu
Belanda yang saat ini dipakai. Namun
tanpa mengetahui benar atau tidaknya
demikian, penggunaan sistem kategori
dan memiliki niat untuk merusak nama
denda dalam RUU KUHP 2012 ini
baik
tanpa
berdasar atas pemikiran bahwa pidana
tersebut
denda termasuk jenis pidana yang
orang
memperhatikan 12 14
tersebut tindakan
www.efa.org.au/Issues/Cencor/defamation diakses pada 25 Maret 2012 pukul 9.56 WIB
dengan
KUHP
warisan
relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang
akibat situasi perekonomian. Dengan
beberapa
demikian, apabila terjadi perubahan
Australia dan Jepang, kedua negara
nilai
sistem
yaitu Inggris dan Australia lebih
kategori akan lebih mudah dilakukan
cenderung menempatkan pencemaran
perubahan atau penyesuaian, sebab
nama
yang diubah tidak seluruh ancaman
perdata. Namun demikian, Australia
pidana denda yang terdapat dalam
memiliki
perumusan tindak pidana, melainkan
sehingga pencemaran nama baik dapat
cukup mengubah pasal yang mengatur
dirumuskan
kategori denda dalam Buku Kesatu.15
defamation atau pencemaran nama
Di dalam RUU KUHP 2012 bagian
baik yang termasuk dalam ranah
Penjelasan Pasal 58 ayat (2) juga
hukum
menyebutkan mengenai kewenangan
pencemaran nama baik di Indonesia
hakim
untuk
denda
sebagai
mata
uang,
dengan
negara
baik
seperti
dalam
Inggris,
ranah
hukum
katagori-katagori
sebagai
pidana.
tertentu
criminal
Pengaturan
menjatuhkan
pidana
sebaiknya diatur secara khusus dengan
pengganti
pidana
membuat undang-undang pencemaran
penjara yang dibatasi, yaitu pembuat
nama baik. Pencemarana nama baik
tindak pidana tetap dijatuhi pidana
dapat
penjara meskipun diancam dengan
Australia
pidana
yang
defamation (pencemaran nama baik
bersangkutan pernah dijatuhi pidana
sebagai perbuatan melawan hukum)
perjara karena tindak pidana yang
dan criminal defamation (pencemaran
dilakukannya
18
nama baik sebagai tindak pidana).
(delapan belas) tahun. Jadi denda
Dalam hal pencemaran nama baik
dalam tindak pencemaran nama baik
sebagai
yang diatur dalam RUU KUHP 2012
melawan hukum yang masuk dalam
tidak semata-mata sebagai
ranah perdata, maka sanksi yang dapat
tunggal
apabila
setelah
berumur
pidana
alternatif.
Berdasarkan 15
diklasifikasikan mengatur,
suatu
sebagaimana yaitu
bentuk
civil
perbuatan
diberikan adalah penggantian kerugian
pengaturan
Penjelasan Buku Kesatu RUU KUHP 2012
di
terhadap
korban
dengan
adanya
mediasi
terlebih
dahulu.
Namun
demikian,
mediasi
tidak
menghilangkan kewajiban bagi pelaku
Namun
demikian,
hal
untuk meminta maaf kepada korban di
tersebut
dirasa
kurang
muka umum, yaitu dapat melalui
efektif
karena
justru
media massa maupun elektronik.
menimbulkan ambivalnsi di masyarakat. Delik ini justru
Terhadap criminal defamation
sering
digunakan
pihak-
atau pencemaran nama baik yang
pihak
tertentu
untuk
masuk ke dalam ranah hukum pidana,
mengambil
yaitu pencemaran nama baik yang
dengan
menimbulkan
seseorang
kekacauan
dan
keresahan di masyarakat maka sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana
keuntungan
menyerang yang
balik hendak
mengungkapkan kebenaran. b.
Pengaturan
pencemaran
yaitu berupa pidana penjara. Hal
nama baik yang efektif di
tersebut sesuai dengan pendapat dari
Indonesia seharusnya diatur
para
dalam ranah hukum perdata
sarjana
mengenai
pengertian
tindak pidana, yaitu suatu perbuatan
dengan
adanya
proses
manusia yang bertentangan dengan
mediasi terlebih. Terhadap
hukum atau peraturan perundang-
pencemaran nama baik yang
undangan yang mana berdampak bagi
menyangkut
kepentingan umum atau masyarakat.
umum atau menimbulkan
kepentingan
kekacauan di masyarakat, C. PENUTUP
maka hal tersebut dapat
1. Kesimpulan
diatur dalam ranah hukum
a.
Pengaturan
pencemaran
nama baik di Indonesia saat
pidana. 2. Saran
ini diatur dalam hukum pidana
dan
penggantian
a.
Pengaturan
tindak
kerugian yang ditimbulkan
pencemaran
nama
baik
dari pencemaran nama baik
dalam ranah hukum pidana
diatur dalam hukum perdata.
perlu
dipertimbangkan
kembali. Hal ini mengingat
undang
tujuan dari hukum pidana
untuk
yakni mengatur kepentingan
mendalam mengenai unsur-
umum dan negara
yang
unsur
menitikberatkan
pada
nama baik sehingga dapat
adalah
mengatur
secara
tindak
pencemaran
pemberian sanksi terhadap
mudah
pelaku.
tindak
dimengerti oleh masyarakat
pencemaran nama baik lebih
dan aparat penegak hukum
kepada
di
Sedang
permasalahan
personal
yang
berujung
dipahami
Indonesia
agar
dan
tidak
terjadi ambivalensi terhadap
kepada permintaan maaf dan
tindak
penggantian
baik dalam realita kehidupan
kerugian
materiil dan/atau immaterial, maka
untuk
nama
masyarakat.
kembali
menempatkan
pengaturan pencemaran
Pasal-pasal
nama
baik
pencemaran
nama baik sering digunakan menyerang
Hamzah, Andi, Seri KUHP Negara Asing: KUHP Jepang Sebagai Perbandingan,(Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 1987). Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
balik
pihak-pihak tertentu, maka penting
untuk
dipertimbangkan
dalam
pembentukan
DAFTAR PUSTAKA
tindak
dalam ranah hukum perdata.
untuk
pencemaran
dapat
dipertimbangkan
b.
tersebut
K i t a b
undang-
undang pencemaran nama baik di Indonesia. Tujuan dari pembentukan undang-
U n d a n
g U n d a n g H u k u m P i d a n a ( K U H P ) K i t a b U n d a n g U n d
a n g H u k u m P e r d a t a ( K U H P e r )
D e f a m a t i o n A c t o f
U n i t e d K i n g d o m 1 9 9 6 D e f a m a t i o n A c t o f U n i t e d
K i n g d o m 2 0 1 3 D e f a m a t i o n A c t o f A u s t r a l i a 2 0 0
5
www.efa.org.au/Issu es/Cencor/defamatio n diakses pada 25 Maret 2012 pukul 9.56 WIB id.wikipedia.org/defa mation diakses pada tanggal 28 April 2012 pada pukul 21.33 WIB
