PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM BIROKRASI DAN PENDIDIKAN

PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM BIROKRASI DAN PENDIDIKAN

Oleh Sumarni Rumfot Dosen FKIP Universitas Pattimura dan Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar

Abstrak: Pengarusutamaan

gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut baik di birokrasi maupun dalam pendidikan. Untuk mempertegas komitmen Kementerian Pendidikan Nasional dalam melakukan PUG bidang pendidikan, pada tahun 2008 telah ditetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksnaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, meskipun secara program, pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Kementrian Pendidikan Nasional sudah dilaksanakan sejak tahun 2003. Peraturan ini diharapkan memberikan arahan bagi para pengambil kebijakan dipusat dan daerah serta praktisi pendidikan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Kata-Kata Kunci: Pengarus Utamaan

Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender. PENDAHULUAN Issu gender sekarang ini sudah menjadi pembicaraan banyak orang.

Ada yang setuju dan ada yamenentang. Dari pihak kaum wanita menuntut suatu persamaan hak dengan pria. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya dan hak wanita berbeda dengan pria. Pria dan wanita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, selama persamaan hak tersebut tidak melampaui tugas dan tanggung jawab dasar wanita, maka persamaan hak tersebut masih diijinkan. Berawal dari hak untuk memperoleh pendidikan dan mendapat posisi di birokrasi. Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada masa yang akan datang, dengan tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita. Konstitusi ini dengan tegas menyatakan persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara (baik pria maupun wanita). Di dalam GBHN 1993 di antaranya juga diamanatkan, bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan. Selain itu, pengambil keputusan juga telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam UU No. 7 Tahun 1984. Nyatanya wanita mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan pria di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terlebih

Jurnal Pendidikan ”Jendela Pengetahuan” Vol ke-4, Cetakan ke-10.

73

lagi di birkrasi. Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita adalah suatu kondisi hubungan kedudukan dan peranan yang dinamis antara pria dengan wanita. Pria dan wanita mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998). Dalam hal persamaan kedudukan, baik pria maupun wanita sama-sama berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, pria dan wanita mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan. Hak yang sama di bidang pendidikan misalnya, anak pria dan wanita mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Tentu tidaklah adil jika dalam era global ini menomorduakan pendidikan bagi wanita, apalagi jika anak wanita mempunyai kecerdasan atau kemampuan. Selanjutnya, kewajiban yang sama umpamanya seorang istri samasama berkewajiban untuk mencari nafkah dengan suaminya dalam upaya memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga. Mencari nafkah tidak lagi hanya menjadi kewajiban suami (pria), begitu juga kewajiban melakukan pekerjaan

urusan rumah tangga tidak sematamata menjadi tugas istri (wanita). Akhirnya berkaitan dengan persamaan kesempatan dapat diambil contoh, apabila ada dua orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi, yakni seorang pria dan seorang wanita yang samasama memenuhi syarat dan mempunyai kemampuan yang sama, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan sebagai Kepala Biro. Wanita tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang wanita. Pandangan bahwa pemimpin itu harus seorang pria merupakan pandangan yang keliru dan perlu ditinggalkan. Berdasarkan pemikiran tersebut, kiranya menarik untuk dibahas, bagaimana peranan (hak dan kewajiban) wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender, dalam upaya mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PEMBAHASAN Konsep Gender Kata gender dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu “gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa inggris, tidak jelas dibedakan pengertian antara sex dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respons yang tidak proporsional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macam tafsiran tentang pengertian gender. Dari kondisi yang ada saat ini, diamati bahwa masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang pengertian


74

gender dalam kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial prang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Oakley dalam (Fakih, 1999:71) menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan, maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultur yang panjang. Sebagaimana yang diuraikan oleh Caplan (1987) bahwa behavioral differences (perbedaan perilaku) antara perempuan dan laki-laki tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial dan kultur. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah. Suzanne Williams, Janet Seed, dan Adelina Mwau (1994:4) mengartikan gender sebagai berikut:

“….manusia dilahirkan dan didik sebagai bayi perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka di didik tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang secepatnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka di didik bagaimana berelasi di antara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peranan gender dalam masyarakat”. Sementara itu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengartikan; gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan lakilaki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). Hillary M. Lips (1993:4) mengartikan gender sebagai harapanharapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umum kaum feminis seperti Linda L. Lindsey (1990:2), yang menganggap semua ketepatan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (what atau given society defines as masculine organisasi feminism is a component of gender). H.T Wilson (1989:2) mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka mejadi laki-laki dan perempuan. Fauzie Ridjal dkk (1993:30) menyeutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosiokultru yang pada prinsipnya merupakan interprestasi kultur atas perbedaan jenis


75

kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhuungan dengan fisiologi seperti yang selama ini dijumpai dalam masyarakat. Sedangkan konsep gender sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansour Fakih (1999:8) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emotional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifatsifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Dalam kenyataannya, ada pria yang mengambil pekerjaan urusan rumah tangga, dan ada pula wanita sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka. Dengan katakata lain, peran gender tidak statis, tetapi dinamis (dapat berubah atau diubah, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi). Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut. (1). Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik. (2). Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika,

membersihkan rumah, dan lainlain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik. (3). Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama. (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998 dan Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kodrati bersifat statis, sedangkan peran gender bersifat dinamis. Peranan Perempuan dalam Birokrasi Pada administrasi publik Indonesia, lembaga yang diberi mandate untuk menjadi inti pengarus utamaan gender adalah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Visi dari kantor Meneg PP adalah terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah kita mempunyai pemahaman yang sama tentang konsep gender, berikut ini akan dibahas peranan wanita dalam birokrasi yang berwawasan gender. Peranan wanita dalam birokrasi adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh wanita pada status atau kedudukan tertentu dalam birokrasi, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Peranan wanita dalam birokrasi yang berwawasan gender, berarti peranan wanita dalam birokrasi sesuai dengan konsep gender atau peran gender sebagaimana mestinya telah dibahas di depan.


76

Konsep baru yang dikenal dengan sebutan Gender Mainstreaming, konsep ini muncul setelah Konferensi Perempuan yang ke-3, yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1985 di Nairobi. Konsep ini dibuat untuk keperluan mendukung mendukung perempuan dalam pembangunan daan bagaimana memasukkan nilai-nilai perempuan ke dalam pembangunan itu. Pada konferensi ke-4 di Beijing tahun 1995, secara tegas para partisipan mendukung konsep gender mainstreaming dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu mempromosikan rencana kebijakankebijakan dan program-program yang berperspektif gender. Terkait dengan kebijakan dan program pemerintah haruslah diperhatiakan juga peranan perempuan dalam birokrasi karena peranan wanita dalam birokrasi yang berperspektif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam birokrasi. Karena, dalam prosesnya wanita sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika wanita bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh pria. Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara pria dengan wanita. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak (pria atau wanita) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses. Menurut Nugroho Riant (2008 : 58) Kesetaraan gender adalah seperti sebuah frasa (istilah) „suci‟ yang sering

diucapkan oleh para aktifis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat Negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praktis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilahistilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti sibordinasi, penindasan, kekerasan dan semacamnya. (Ratna Megawangi, 1999). Strategi gender itu dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender, berasal dari bahasa Inggris gender mainstreaming. Strategi ini tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Pengarusutamaan gender akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari yang tergabung dalam lembaga pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lainlain sampai pada unit yang terkecil yaitu keluarga. Birokrasi sekarang ini sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan yang strategis baik di bidang pendidikan, politik maupun di birokrasi swasta. Artinya perempuan sudah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki, tentunya di lihat dari


77

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Dari uraian tersebut dengan jelas dapat ditangkap, bahwa menurut kondisi normatif, pria dan wanita mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama, akan tetapi menurut kondisi objektif, wanita mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pada pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, di antaranya di satu pihak, menciptakan status dan peranan wanita di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan pria di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga atau rumah tangga dan pencari nafkah. Dikemukakan oleh White dan Hastuti (1980), dalam sistem kekerabatan patrilineal, ada adat dalam perkawinan (pernikahan) yang biasanya wanita (istri) mengikuti pria (suami) atau tinggal di pihak kerabat suami, merupakan salah satu faktor yang secara relatif cendrung mempengaruhi status dan peranan wanita, yakni status dan peranan wanita menjadi lebih rendah dari pada pria. Menurut Blood dan Walfe (1960) sumber daya pribadi bisa berupa: pendidikan, keterampilan, uang atau material, tanah dan lain-lain. Akibat masih berlakunya berbagai norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut di masyarakat, maka akses wanita terhadap sumber daya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menjadi terbatas. Untuk memperkecil keadaan yang merugikan wanita itu, perlu pemahaman dan penghayatan yang baik tentang peranan wanita dalam pembangunan yang

berwawasan gender, tidak hanya oleh wanita sendiri tetapi juga oleh pria atau seluruh lapisan masyarakat. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi empat hal, yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing hal itu harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol. Agar pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan kontrol dan pengambilan keputusan. Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 20052025 mengamanatkan kepada kita semua agar secara bersungguhsungguh berupaya mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Selama kurun waktu 20102014 Kementrian Pendidikan Nasioanl ingin mewujudkan “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional Untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendiknas merancang misi dengan sebutan “Misi 5K”, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan dengan kehidupan bermasyarkat, dunia industri, dan dunia usaha; (4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar seosial budya, ekonomi, geografi serta; (5) meningkatkan kepastian/


78

keterjaminan bagi seluruh warga negara Indonesia mengenyam pendidikan yang bermutu. Dari kelima misi tersebut, Kementrian Pendidikan Nasional bertekad melayani kebutuhan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, baik melalui jalur formal maupun nonformal dengan memegang tata nilai yang amanah, profesioanl. visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Visi dan misi Kemnetrian Pendidikan Nasional sebenarnya memiliki spririt yang sama dengan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Naisonal yang menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan pendidikan perlu melakukan pengarusutamaan gender dengan memperhatikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender kedalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sekor pembanguan. Untuk mempertegas komitmen Kemnetrian Pendidikan Nasional dalam melakukan PUG bidang pendidikan, pada tahun 2008 telah ditetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksnaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, meskipun secara program, pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Kementrian Pendidikan Nasional sudah dilaksanakan sejak tahun 2003. Peraturan ini diharapkan memberikan arahan bagi para pengambil kebijakan dipusat dan daerah serta praktisi pendidikan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Kementrian Pendidikan Nasional dilaksanakan melalui 5 strategi pokok, yaitu; (1) peningkatan kapasitas

bagi pengambil kebijakan pada setiap unit utama; (2) peningkatan kapasitas para perencana pendidikan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (3) melakukan kerjasama dengan pusat studi wanita/gender di perguruan tinggi dalam mengkaji dan menemukan isu-isu gender di setiap daerah; (4) melakukan kerjasama dengan orsos, ormas, dan LSM dalam mengembangkan model pendidikan adil gender pada keluarga dan masyarakat; dan (5) mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi. Semua strategi diatas bermuara pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan yang terwujud dalam ; (1) meningkatnya akses semua penduduk terhadap layanan pendidikan pada semua jenis dan jalur pendidikan; (2) meningkatnya partisipasi perempuan pada setiap pengmabilan kebijakan, penyusunan program, dan implementasi program pada semua jenjang birokrasi pendidikan; (3) meningkatnya kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menglelola sumber-sumber informasi dan pengetahuan; dan (4) laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari semua program pendidikan yang dilakukan. Pembangunan pendidikan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam peningkatan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang diikuti oleh menurunnya disparitas antar kelompok masyarakat. Bahkan dalam hal akses, angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan sudah setara antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukan oleh indeks varitas gender yang mendekati angka 1,0. Meskipun demikian, telaah mendalam untuk menemukenali berbagai kesenjangan gender tidak hanya terfokus pada perbedaan pencapaian kinerja antara laki-laki dan perempuan tetapi juga kesenjangan yang diakibatkan oleh faktor lain seperti


79

status sosial ekonomi, latar belakang budaya, dan geografi. Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sangat ditentukan oleh komitmen para pengambil kebijakan, baik di pemerintah pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang terwujudkan dalam ; (1) kebijakan yang respinsif gender; (2) dukungan sumber daya manusia sebagai vocal point gender bidang pendidikan; (3) dukungan kelembagaan; dan (4) dukungan anggaran, baik melalui APBN maupun APBD provinsi/kabupaten/kota. KESIMPULAN Terkait dengan kebijakan dan program pemerintah haruslah diperhatiakan juga peranan perempuan dalam birokrasi karena peranan wanita dalam birokrasi yang berperspektif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam birokrasi, baik di birokrasi kantor pemerintah maupun birokrasi di kantor swasta. Peran wanita dalam birokrasi dan pendidikan yang berwawasan gender sangat penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, agar mereka tidak melihat pria dan wanita dari kaca mata biologis (peran kodrati) saja. Masyarakat juga harus melihat pria dan wanita sebagai sumber daya dan warga negara yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban, kedudukan dan kesempatan dalam proses pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling

membantu, saling pengertian, saling peduli dan saling membutuhkan antara pria dengan wanita. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang produktif, inovatif dan berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya. Disamping memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap warga negara, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang diharapkan berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentng Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 DAN Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Optional Protocol to CEDAW oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Februari 2000. Berbagai peraturan perundangundangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan, yang tersurat dalam berbagai dokumen pemerintah dan disusun atas dasar pengakuan terhadap adanya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


80

Sebagai bagian dari komitmen global, Pemerintah Indonesia juga mendukung semua kesepakatan Millenium Development Goals (MDG’s) yang dideklarasikan pada tahun 2000. Goal kedua MDG menyebutkan, untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar. Goal ketiga MDG adalah mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang 2005. Komitmen MDG‟s merupakan kelanjutan dari berbagai komitmen internasional untuk mendukung kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. SUMBER RUJUKAN Agung Aryani, I Gusti Ayu. 2002. Mengenal Konsep Gender (Permasalahan dan Implementasinya dalam Pendidikan). Pusat Studi Wanita Universitas Udayana. Denpasar. Arjani, Ni Luh. 2002. Gender dan Permasalahannya. Pusat Studi Wanita Universitas Udayana. Denpasar. Bammelan, Sita Van. 2002. Isu Gender di Bidang Pendidikan. Semiloka Pengarusutamaan Gender Bagi Para Perencana di Lingkungan Pendidikan Nasional Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Blood, R O. Jr. and Wolfe, D.M. 1960. Husban and Wives. The Dynamics of Married Living. The Free Press, New York.

Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-Utamaan Gender. Kantor Menteri Negara Peranan Wanita. 1998. Gender dan Permasalahannya. Modul Pelatihan Analisis Gender. Kantor Menteri Negara Peranan Wanita. Jakarta. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2000. Rencana induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan. Jakarta. Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2000. Rencana induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001. Bahan Informasi Gender Maintreming Buku I-IV. Jakarta. Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan. Kantor Menteri Negara PP, BKKBN, dan, UNFPA, 2005. Panduan dan Bunga Rampai, PUG. Jakarta. Kantor Meneg. PP, BKKBN, dan, UNFPA. Kepmen Diknas No. 84 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Bidang Pendidikan. Wiliams, Suzanne, Janet See, dan Adelina Mwau. 1994. The OXFAM Gender Training Manual, Oxford: Oxfam. Tim Pusat Studi W anita Universitas Udayana. 2003. Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender. Materi Sosialisasi Gender dan Pengarusutamaan Gender untuk Toga dan


81

Toma di Provinsi Bali. Denpasar. White, B. dan Hastuti, E. L. 198. Pola Pengambilan Keputusan di Tingkat Rumah Tangga dan Masyarakat (Studi Kasus di Dua Desa di Jawa Barat). Kerja sama Antar Menteri Urusan Peranan Wanita, Studi Dinamika Pedesaan SAE. Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB dan UUKEF Bogor.


82

PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM BIROKRASI DAN PENDIDIKAN

Recommend Documents