Pengaruh Pemilihan Umum 1971 & 1977 Terhadap DPR, MPR, Presiden

Pengaruh Pemilihan Umum 1971 Terhadap DPR, MPR, Presiden ,

1.

153

& 1977 0leh: Har Ibrahim

Pendabuluan

Tulisan pendek ini bermaksud unluk membabas seiauh mana per.garub pemilihan umum 1971 dan 1977 terhadap OPR dan MPR, serla pengarub pemilihan umum tersebut terhadap hubungan OPR dan Presiden . Pengarub pemilihan umum 1971 terhadap ketiga Iembaga tersebut akan dibabas berdasarkan kenyataan yang ada tentang susunan OPR dan MPR, pelaksanaan tugas OPR, serta hubungan OPR dan Presiden . Sedangkan pengaruh pemilihan umum 1977 terhadap ketiga lembaga tersebut, akan didasarkan kepada hasil sementara pemilihan umum yang diumumkan oleh Lembaga Pemilihan Umum d an bersifat kemungkinan·kemungkinan saia. 2.

Pengaruh pemilihan umum 1971 terhadap OPR, MPR dan Presiden

Pemilihan umum yang pertama dibawab UUD 1945 telab dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 19 71 , dan telab menghasilkan susunan OPR sebagai berikut - selelab teriadi [usi partai polili!<:

dipilih / diangkat

Oipilih

Oiangkat

iumlab %

236

25

261

56 .74

75

75

16.30

Organisasi

i. Golkar 2. ABR1

3.PYY.

94

94

20.44

4. P.O.1.

30

30

6.52

360

100

460

100

Sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang, bahwa umumnya semua fraksi tersebul berlaku sebagai pihak yang mendukung Pemerintah, dan hanya kadang·kadang saia fraksi P Y Y. dan P D.l. berlaku sebagai pillak oposisi, maka keempal fraksi lersebul dapal digolongkan meniadi dua ; (I) fraksi Pendukunr Ulama Pemerinlah yang terd.iri dari Golkar d,n ABR1 yang menguasai 336 suara (73.04%), dan (2) fraksi Pendukung Pemerintab yang terdiri dari P.PY. dan PD.l. dan hanya menguasai 124 suara (26.96%).1. Oari perbandingan lersebul dapatJah dilihat bahwa frwi Pendukung Ulama Pemerintah merupakan fraksi mayoritas, sedangkan fraksi Pendukung Pemerintah adalab fraksi minorilas.

1)4

~IUK.UM

!JAN PEMIlAN\jUNAN

Keadaan DPR seperti terscbut diatas, dihubungkan dengan peranan DPR dalam pengajuan RUU usul inisiatif, kesan yang diperoleh adalah bahwa bagi fraksi mayoritas lebill memudahkan untuk memperjuangkan suatu RUU yang diusulkannya, dibandingkan dengan fraksi minorilas yang akan mengalanli kesulilan dalam masalah pendukungan apabila RUU tersebut lemyata tidak sesuai dengan keinginan fraksi mayorilas, scbab pengambilan kepulusan dapat dilakukan deng.n suara terbanyak . Namun temya la uai* fraksi mayorilQS mati pun !raksi milloritas sampai saot ini be/um pernaJr mengajuKall RUU usul inisiatif Hal ini tentu saja mengundang berbagai pertanyaan, yar.g pada aiJlirnYl orang beependapat bahwa anggota DPR kurang melaksanakan fungsiny •. Apakah seben.mya yang menyebabkan tic.k arla }{UU usu! inisiati[ dari anggota DPR? Fraksi mayoritas kemungkinan beependapat hal terseb"t didasarkan atas pertimbangan bahwa akan leb ill mudah kalau hanya membahas saja RUU yang datang dari fthak Pemerintah. Bukankah antara Pemerintoh disatu pihak dengan fraksi may oritas dipillak lain tidak ada perbedaan pandangan, sehing>;a RUU dari Pemerintah te rseb ut sudah dapat pula dianggap sebagai RUU yang datang dari fraksi mayoritas. Kalaulah benar kesan tersebut, maka disitulah letak kekeliruannya. Dimata rakyat bukanlah suatu hal yang sangat penting adany. kesamaan pandangan antara fraksi mayoritas dengan Pemerintah, karena mereka hanya melillat sejauh mana anggota DPR seb~gai wakil rakyat telah menjalankan fungsinya aalam pengajuan RUU usul inisiatif. Lain lagi kemungkinan alasan yang diajukan oleh fraksi minoritas, kalau tokl! akan dicoba pada akhimya abn terbentur dengan jurnlah penduk~ng, dan akan buyar usul tersebut pada saal akan diambil kepulusan deng;,n suara lerbanyak. Namun pertanyaan pokok yang belum terjawab sampai saat ini, apa seb.abnya fraksi minoritas lidak pernah mau menooba mengajukan RUU usul inisiatif. Seandainya hal tersebut dilakukan oleh fraksi minoritas, wal.u pun gagal, maka pandangan rakyal akan lebill baik dari yang seka,ang. lerhadap fraksi minoritas. Kalau dinegara yang menganut sistem pemerinlal! parlementer, umumnya berlaku dalil bahwa fraksi mayorilas di parlemen dapat berbuat apa saja2 . Untuk Indonesia lemyata dalil lersebul tidak berlaku, paling tidak untuk DPR tahun 1971·1977, karena tictak semua RUU yang datang dari Pemerintah yang didukung oleh fraksi mayoritas berhasil digolkan menjadi UU lanpa perobahan sesuai dengan keinginan fraksi minorilas, bahkan pemah terjadi UU yang disahkan oleh Presiden, berbed, secara prinsipil dengan RUU yang diajukalUlYa. Tirnbul perlanyaan apa sebabny. fraksi m,yorilas lidak mau memaksakan kehendaknya dengan mempergu~a· kan cara pengambilan keputusan suar.terbanyak:- Mung1cihl
Pengaruh PEMI LU

l~

11 dan

l~ I I

I ernaaap ut' H., 1V1t'H., t'tH:';:)I U[;.I'"

('em
pcdull1cnycrtainytl dcngan lllindcrheidsnuta 3 . Bukankah hal ini merupakan suatu perkcmbangan baru daltll1l mellgambil keputusan dengan mufakat? Apakah sikap fraksi nnnoritas ini disebabkan karena keyakinan bahwa usaha mereka pasti akan gaga l, opabila fraksi mayoritas memaksa mengambil kcputllsan dengan suara terbanyak? Sehubungan dengan itu timbul pe rtan yaan, apakah ketaku tan timb ulnya partai oposisi, dan perasaan pesirnis akan berhasil usaha fraksi minoritas, telah menyebabkan OPR

sampai

~aat

ini mengarnb il kcputusan selalu dcngan musytlwarah untuk

mufakat, dengan segala akibatnya? Tugas yang lai" dari unggota DPR adalah melakuka,\ koetrol (pengawasan) baik tedlJoap pelaks"n.,n UlJ, pelaksanaar, APBN, mau pun terhadap kcbijaksanaan Pemerintah. Untuk melaksana.~an tugas tersebut, anggota OPR mempunyai hak·hak 1J) mel/gajukan perranyelln. (2) meminra kereral/g"I/, lil/rerpelasi) (3) lIlel/gadakall penyeJidikan langker), (4) meJ:;:adukall perubahan (amalldel1len), (5) mengajukan pemyataan pelldapat (6) mellgajukan/mengaJljllrkaJl seseorang jika ditel1{ukan oleh suatu peraruran perulldallgaJl. Kesan yang diperoleh adalah bahwa dari keenam hak tersebut, yang belum pernah dilaksanakan adalah hak yang sangat penting dalam melaksamkan tugas pengawasan anggota OPR, yaitu hak angket. Anggota OPR sendiri yang menyebabkan tidak dapa. dilaksanakan hak tersebut sarnpai saat ini, karena dalam Feraturan Tata Tertib ditentukan bahwa hak angket harus diatur dengan UU, dan kenyataan telah membuktikan bahwa l11embuat UU saa t ini adalah suatu hal yang sangat suhr, dan UU·nya sampai saat ini belum ada. Pelaksanaan hak·hak anggota OPR lainnya, menimbulkan kesan bahwa anggota OPR kurang peka, sehingga oleh semen tara pihak dianggap bahwa pengawasan anggota OPR kurang e[
organisasinya. Bagaimanakah pengaruh pemilihan umum 1971 terhadap MPR? Sebagaimana diatur oleh pasal I ayat (2) UU 15/1969 bahwa pemilihan umum juga untuk mengisi MPR, dan seperti yang ditetaskan dalam Penjelasan UUO 1945, bahwa MPR merupakan penjelmaan selurOO rakyat Indonesia, maka timbu1 pertanyaan apakah benar bahwa pemilihan umum mempunyai pengarOO yang besa, terhadap susunan anggota MPR, dan apakah susunan MPR yang sekarang sudah mencenninkan kehendak UUO 1945 yaitu sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia? • Sebelum menjawab pertanyaan tersebut kiranya perlu dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksudkan dengan penjelmaan selurOO rakyat Indonesia. Pasal 2 ayat (I) UUD !945 menentukan bahwa MPR terriiri dari OPR ditambah dengan Utllsan Golongan dan Utusan Dae.ah. Kala\! O!'R merupakan wakil politik, maka Utusan Golongan merupakan wakil dari golongan yang bukan 2nggota partai politik, dan Utusan Oaerah dimaksudkan sebagai wakil dari daerah-daerah selurOO Indonesia, karena

1:'6

IIL!KUM DAN pEMBANGUNAN

i-..undisi dan kepcnlingan tiap uacrah di Ind ..l1lcsia tidak sama. Dcngan .IJ<Jn~' a w<.Ikil partai pulitik, wakil uari go l ollg<.lll~~olli nga n . dan wakil daerah·(berah sclunllt Im.lollcsia. karcna kondi si d~1Il kep~nting.an ti ap dal'rah di Indonesia tid;d.; S~IJlIa. D..:ngan ;It.lanya wnkil partai politik. wak il daTi golt)n~aJl~olongan, dan waki! d,.ui tlacrail,bcrah. maka ~1PR telah Tllcwakili SClllll;J pihak. d~1II dcngan dcmikiall MPR telall IlIcrUpaktill )lcnjoimaall scluruh rak Yi.lt Illdllllcs;a , r L!D It)4:, hanya IllCilluat hal-hal yan~ pokuk saja. k~lrcna itll daral dimc lIgC'rti ap;:1 scbabll)'a L:UD 194 :' ti(hh. mcmrl' rind Icbihianj ul siapa-siapa yant: dill1aksuJkall dCIl~all Utusall (; olongan dan L1tus:.m Dacral1d an hcr;Jp:! jnntlah kedlla ullISall terse-but. t!al: 11:11 ini ~ u kul' t.liatur (Ii'ngan UL~ , Tcrnyat41 kellludian h;lhw:.J LILl I (l .! I C)(It) seuag;1i Lt ' Organ ik yallg IllC laks:lllaktlll lehih 1:III,iut r~I~:tI ~ ay a l ( I) LTD JtJ4:'. 1{'lall IlICJl~atlir (cntJllg susunan \!PK s,,'~:lI"a J...1Iri.1Il~ ~ s lI:\i J;.'n~: ~11 [IlJksm! L'UD It)4:'i, K.ekurang scsuaian tcr~hllt dap:.tt dilihat Ilada t:lh~'1 dihawah ini :

~ MpR

Organisasi

I. Golkar

2. P.P.P. 3. P.D.1.

,

D.I'.I(

Di·

pilih

2J6

Il i· imgl..:.Jt

L'u:":! l! I ;1l11l'lg:tl1 l 't:ls:m Oacrall . - r . :-- - r - ' Ilj· 1>,. D,· lli· pili:l :J. n!.!k~ t Pi l ~'~ ~~II~ !': :lt

-~

'_.'

n

<)-1 31)

I'!

4. AIlRI & 1\;011 ABRI

75

~Oi

5, Yang Jikllluka" DI'RD

.

6. Guhcrnur

KDII

-

~q

-

.

.

10'

-

360

..

26 100

3~i)

10;

~b

Ada heher:lpa catatan yang: perIu dikel11ukak:I1I '

1I)

bahwa jumlah 105 dad L;tusan Daer:lh y;jll~ scluruhll Y:.t Jilll:lsukkan dalam kolol11 dipilih . nl:lsih Il1c rllpakan <.Ingka seme n !ar4l. karena penelilian yang mendalam tentang berapak4lh jumlah ;Jnggota Ut usan

Daerah yang bera531 u"i anggola DPRD ya11 g berasal da ri peIllilihan Ulllum, berapakah j umlall anggota Utusan lherah yang berasal dar i anggota DPRD hasil pellgangkatan . dan ht'Tapakah .jumJ:..:h anggota i. Jtusan DiJerah yang berasal bukan ~nggot:J DPRD belulll diadakan_ Terhadap anggola Uilisan Daerah yang berasal dari anggola DPRD hasil pengangkalan dan berasal dari bu,an -anggol a DPRD seharusnya dimasukan dalam koloIll yang diangkal. Sdlln&;a perbandingan antara anggola MPR yang d ipilill dan diangkal lersebul bukan 465 dan 455.

Pengaruh PEMILU 1971 dan 1977 Terhadap OPR, MPR, PRESIDEN

(2)

157

Kesduruhan Utusan Daerah tidak dapat dimasukan dalam kolom yang diangkat. karena apabila ternyata bahwa ada Utusan Daerah yang berasal dari anggota DPRD hasil pemilihan umum, maka hal ini cukup demokratis walau pun bertingkat car a pemilihannya. sehingga penulis /..1rrallg - s(,fllj1.rllllfUk metfC'tapkul1 balnva c.lIggola MPR f,17r dic!!Igkal dal/ 39% di"flih. kecuali kalau ternyata bahwa seluruh ar,ggota Ut'Jsan Dacrah tidak ada yang berasal dari anggota D?RD hasil pemilihan umum.

(I)

(2)

(3)

(4)

Dad tabel diatas dapat dilihat bahwa Baik Golkar. r.PY., maupun PDI kepcntingan mereka sudah terwakili di MPR sebagai anggota DPR. Sekarang ternyata ketiga org.nisasi tersebut mcmperoleh wakil pula di MPR sebagai Utusan Golongan. Tirnbul pertanyaan apakah kepentingan Golkar, PPP dan PDI berbeda scbagai anggota DPR di MPR dan sebagai Utusan Galang.n. Bukankah deng.n cara ini ketiga organisasi ini telah diwakili dua kali di MPR' Pertanyaan yang serupa dapat pula diajukan kepada golongan ABRI. Kenyata.n ini telah menyebabk.n berbeda pengertian Utusan Golongan rnenllrut UUD 1945 dengan yang ada sekarang, sehingga maksud UUD 1945 agar MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia bclwn tercap.i. Makslld UUD 1945 sebag.im.na tcrtera dalam pasal2 ay.t (J) bahwa Utusan Golongan dan Utusan Daerah anggota penambah. D.n sebagai angg~ra yang menanlbah jumlahnya tid.k mesti san,. dengan juml.h anggota yang pokok yaitu DPR seperti keadaan sekarang 460 dan 460. Pcrbanding~1l jumlah seperti ini akan menimbulkan kemungkin· an·ke!nungkinan. Seandainya DPR mengusulkan kepada MPRsupaya diadakan Siriang lstimewa MPR, karena Pre sid en telah melanggar UUD 1945 dan GBHN maka kemungkinan berhasilnya sidang ter$Cbut sedikit sekali. sebab dari jumlah 460 anggota Utusan Golongan dan Utusan Dacrah untuk sebagian besar diangkat oleh Presiden. Pemilihan umum disamping bertujuan sebagaipelaksallaal/ keu'allialall rakyal. dOll pelabal/aall Irak·llak azasi lWr!(allegara dalalll bidallg poliTi/..4. juga bertujuan untuk memllngkillkall terjadinya pera/mall pel1leril1tahol1 secora amaH dan tertib. 5 Dengan susunan MPR seperti sekarang sukar dil,.rapkan terjadi peralihan pemerintahan tersebut, karena jumlah anggota DPR yang diangkat ternyata lebih banyak dari yang dipilih. Dilihat dari jumlah 360 anggota DPR yang dipiWl dibandingkan dengan jumlah anggota Utusan Golongan dan Utusan Daerah , maka hasil pemilillan umum tidak berp.ngaruh bmyak di MPR, apolagi kalau yang menang tersebut bukan Golkar. Pcrbandingan yang tida k seimoang ini menyebabkan kita berpendapat bahwa pasal I ayat (2) belum seluruhnya tercermin di MPR.

158

3.

HUKUM OAN PEMBANGUNAN

Peng3J"uh pemilihan wnum 1977 atas OPR, MPR dan Presden

Ilerdasarkan hasU sementara yang diurnumkan oloh Lembaga PemUihan Umum dimana Golkar kembali memperoleh 60% IebUl suara, yang berarti akan kembali monguasai OPR, maka penganll! pemilihall urn 11m 1977 (erhadap DPR, baik kedalam mall pUll keluar dalam Iwbllngal!nya del!gal! Presidel!, kemlll!gkinall tidak akal! jauh berbeda dengal! apa· yal!g dapat dilihat pada DI'R ,ekaral!g. Perobahan hanya mungkin terjadi:

(1)

(2)

(3)

(4)

apabUa anggot. OPR yang terpilih benar·benar menyadari bcllwa mereka adalah wakil rakyat yang seharuony. mempeciu.ngbn kepentingan rakyat, sehingga dalanl tindak land uk mereka benar· benar mencerminkan "kehendak rakyat. apabUa anggota OPR yang lerpUll, menyadari bahwa lembag. OPR adalah Iembaga y""g sederaja! dengan e'<sekutif, sehingga dengan kesadaran ini mungkin tid,", akan terjadi lagi perimbangan yang beral kepada eksekutif. apabila anggota OPR yang terpilih mau menyadari bahwa salah satu penyebab kurang berfungsinya anggota OPR hasil pemUihan umum 1971 adalah karena Peraturan Tata Tertib, maka seharusnya anggota OPR terpilih dalam menyusun Peraturan Tata Tertib yang baru li~ak. hanya sekedar merobah Surat Kepulusannya, dan merobah disana sini kama dan titiknya. Sehingga dengan demikian hak angket sebagai kelanjutan dari hak interpelasi dapal benar benar dilaksanakan. apabila OPP parpol dan golkar mau menganggap bahwa hak recall yang dicantumkan dalam UU 5/1975 tidak ada, dalam arli bahwa untuk org.n;;asi mereka tidak berlaku, sehingga anggoia OPR benar-benar dapal menjalankan fungsi kontrol nya lanpa dihanlui oich hak recall tusebut. Mudah·mud:.han OPP Golkar dan parpol lidak menganggap perlu ada hak recall dengan a1asan unluk memperlahan· kan disiplin partai/golongan.

Pengaruh pernilihan umum 1977 terhadap sus un an MPR, melihat hasU semenlara . pemilihan umum, dan melihal pula UU 5/1975, maka keadaannya tidak akan jauh berbeda del!gan MPR yang sekarang. Walau pun demikian perlu Ideanya anggota MPR mempertimbangkan unluk merooah sisiem pemilihan umum, susunan anggola MPR. Mengenai susunan MPR, sesuai dengan maksud pasal 2 ayal (1) Idranya sudah cukup anggola yang diangkal untuk Ulusan Go1ongan lO%-dari jumlah - anggtltii DPR- yaitu 10% x 460 orang sama dengan 46 orang. Sedangkan Ulusan Dacrah cukup 2 arang liap daenih, yang dipilih oleh anggala OPRD dari anggat. f)PRD hasil pemilihan umum Sehiugga jumlah k.eselu""'.n anggala MPR adalah 460 dari DPR ditambah dengan 46 orang dari Ulusan Galangan dan 54 arang dari Ulusan Oaerah, sam. dengan 560 arang. Jakarta media Mei 1977

j

Pengaruh PEMILU 1971 dan 1977 TerhadapOPR ,MP A,PRESIOEN

159

Catatan

1. 2. 3. 4. S.

6.

Lihat juga tu tisan pcnulis dalam Majalah F.H.U.I. No 5/VI h. 369 Corry , LA., Democrat ic Government and PoUtks, second edetion, Toronto, University of T oronto Press, 1957, h. 94. Lihat juga Ccramah Drs.Sumiskum, Masalah Pcmbuatan Undang Undang dl F .!LU.I., tanggal26 AguSlUS 1976. Liliat ~loh. Ku snardi dan H:umaily Ib rah im, Pengantar Hukum Tata Ncgaca Ind o.lcsia, ru sat Studi Hukum T ata i'!cgara F.I-I.U.I., 1976, h. 165, 166. Lillat Harmaily Ibrahim, Perltilillan Vmum di Ind onesia 1955, 1971 dan 1977, Jakarta, Al Hid:lyah, dalaHl Kata Pengantac oleh Prof. Ismail Suny. Harian Salemea, G.an Sinar Halapan.