PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON
TESIS Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Kajian Utama Administrasi Publik
Oleh : EKA SUSILAWATI NIM.111140004
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2013
TESIS PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON
Oleh : EKA SUSILAWATI NIM.111140004
Tesis ini diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Kajian Utama Administrasi Publik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Cirebon,
Oktober 2013
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Prof. Dr. H. Tjahjo Sutisnawidjaja,MS
Direktur Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Dr. H. Junaedi,SH,MH
ABSTRAK
Penelitian yang penulis lakukan mengambil judul Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, hal ini berawal dari masalah masih rendahnya kualitas pelayanan yang disebabkan oleh belum optimalnya motivasi dan disiplin pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh motivasi dan disiplin pegawai terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon, juga menerapkan serta mengembangkan teori motivasi dan disiplin pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh motivasi terhadap kualitas pelayanan, ada pengaruh disiplin pegawai terhadap kualitas pelayanan, dan ada pengaruh motivasi dan disiplin pegawai secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan jenis survey deskriptif. Sampel diambil dari seluruh anggota populasi dengan menggunakan Sampel diambil dari seluruh anggota populasi dengan menggunakan teknik sensus. Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif dengan alat uji statistik (analisis regresi) yaitu memprediksi seberapa besar pengaruh yang dialami variabel terikat jika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon dipengaruhi oleh motivasi dan disiplin pegawai. Besarnya pengaruh motivasi terhadap kualitas pelayanan adalah 38,02 %. Besarnya pengaruh disiplin pegawai terhadap kualitas pelayanan adalah 25,65 %. Sedangkan besarnya pengaruh motivasi dan disiplin secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan adalah 63,7 %. Hal ini berarti kualitas pelayanan banyak dipengaruhi oleh variabel motivasi dan disiplin pegawai, sedangkan pengaruh variabel lain yang hanya sebesar 36,3 %. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin pegawai memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan motivasi dan disiplin pegawai berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan teruji.
iv
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Pemerintah adalah Pelayan Masyarakat. Pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban dan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik di Negara Republik Indonesia. Hal ini dipengaruhi adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan baik, sejalan dengan meningkatnya dinamika kemasyarakatan dan pengetahuan masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi merupakan juga faktor yang sangat mempengaruhi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Karena masyarakat memandang bahwa pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah mengalami perubahan. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal
1
2
tersebut maka peran masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai pengayom masyarakat berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung dan menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling mengisi, saling mendukung, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pemerintah yang di dalamnya identik dengan Aparatur Negara yang berfungsi sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi Negara berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 aparatur pemerintah diposisikan sebagai public service yang wajib memberikan sepenuh hati kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk menjamin pelayanan yang berkualitas dibutuhkan para pegawai yang mumpuni di bidangnya yakni menguasai tugasnya dan bekerja dengan disiplin, ikhlas tanpa pamrih. Perilaku demikian tidak terbentuk secara instan dan serta merta tetapi melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh motivasi kerja dan disiplin yang kuat. Salah satu bentuk pelayanannya adalah di bidang pertanahan. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari tata kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggalnya maupun untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Hubungan
3
manusia dengan tanah merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, dimulai sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah.
Ketika Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, secara jelas disebutkan bahwa ada 15 (lima belas) urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Salah satu diantara urusan tersebut adalah pelayanan pertanahan. Sesuai dengan itu, maka organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional di propinsi dan kabupaten/kota tetap dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 dengan semua perubahannya masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, pada era otonomi daerah ini pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan kabuaten/kota masih tetap sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada pusat, tidak kepada daerah sebagai sebuah Dinas. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai konsekuensi logisnya maka telah meningkat pula berbagai masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas.
Masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur, lamanya waktu pemrosesan serta biaya yang tinggi. Penyebabnya bisa dikarenakan pelayanan kantor pertanahan yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan
4
masyarakat akan perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran yang sederhana, kepastian waktu dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam penyelesaian urusan hak atas tanahnya, serta berbagai kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Faktor disiplin memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian pula pegawai yang mempunyai kedisplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisplinan yang tinggi
akan mempunyai
kualitas kerja yang tinggi dan berdampak akan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat karena waktu kerja dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Faktor motivasi juga tidak kalah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan
kepada
masyarakat.
Motivasi
menjadi
pendorong
seseorang
melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu tidak heran jika pegawai yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk itu motivasi kerja pegawai perlu dibangkitkan agar pegawai dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5
Namun demikian hasil penelitian awal masih menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Cirebon belum memberikan kualitas yang memadai, dengan kata lain kualitas pelayanan masih rendah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa indikator penting diantaranya : 1. Pelayanan Pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Cirebon kepada masyarakat/pelanggan masih ada yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu masih banyak pelayanan penyelesaian sertipikat tanah yang melewati batas yang telah ditentukan. Salah satu contoh Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali untuk Pengakuan Hak menurut Perkaban No. 9 Tahun 2011 Pelaksanaan PP No.13/2010 dan Perkaban 1/2010 dalam 3 (tiga) tahun terakhir : Durasi penyelesaian berkas : 98 hari. Jumlah berkas masuk : 664 berkas Jumlah berkas selesai : - Sesuai jangka waktu : 301 berkas - Melewati jangka waktu
: 268 berkas
Jumlah berkas belum selesai (Sisa) : - Dalam jangka waktu : 23 berkas - Melewati jangka waktu
: 72 berkas
2. Tidak berjalannya proses reward dan punishment sehingga mengurangi motivasi kerja pegawai untuk berprestasi. 3. Masih banyaknya pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, padahal apel pagi merupakan awal penerapan disiplin pegawai.
6
Berdasarkan uraian
tersebut di atas, Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya
motivasi kerja dan disiplin pegawai Kantor Pertanahan Kota Cirebon sehingga Penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Disiplin Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon”.
1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon tidak optimal, hal tersebut diduga karena motivasi kerja dan disiplin pegawai yang masih rendah. Adapun identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut : 1. Berapa besar pengaruh
motivasi kerja terhadap
kualitas pelayanan
di
Kantor Pertanahan Kota Cirebon ? 2. Berapa besar
pengaruh disiplin Pegawai
terhadap kualitas pelayanan di
Kantor Pertanahan Kota Cirebon ? 3. Berapa besar
pengaruh
motivasi kerja
dan disiplin
pegawai secara
simultan terhadap kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon ?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. 2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin Pegawai terhadap kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
7
3. Untuk
menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin Pegawai secara
simultan terhadap kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Kegunaan dari penelitian ini adalah : 1. Dari segi teroritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam mengembangkan kajian motivasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon. 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon untuk menyempurnakan motivasi kerja dan disiplin pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
