PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, AUDIT TENURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, AUDIT TENURE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Khalil Noverri Setiawan NIM: 1111082000021

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, AUDIT TENURE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun oleh: Khalil Noverri Setiawan NIM. 1111082000021

Dibawah Bimbingan Pembimbing II

Nur Wachidah, SE., M.S.Ak NIP.

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M ii

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini 20 Juni 2016 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa: 1. Nama

: Khalil Noverri Setiawan

2. NIM

: 1111082000021

3. Jurusan

: Akuntansi / Audit

4. Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 20 Juni 2016 1. Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si

(

NIP. 19760924 200604 2 002

) Ketua

2. Nur Wachidah, SE.,M.S.Ak

(

NIP.-

) Sekretaris

3. Dr. Yahya Hamja, MM

(

NIP. 19490602 1978 03 1 001

) Pembimbing 1

4. Nur Wachidah, SE.,M.S.Ak

(

NIP.-

) Pembimbing 2

5. Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA.,CPA NIP. 19620502 199303 1 003

(

) Penguji Ahli

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Khalil Noverri Setiawan

NIM

: 1111082000021

Jurusan

: Akuntansi / Audit

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya : 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. 2. Tidak melakukan plagiat naskah karya orang lain. 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya. 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data. 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakutas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Juni 2016 Yang Menyatakan

(Khalil Noverri Setiawan)

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Identitas Diri Nama : Khalil Noverri Setiawan Tempat, tanggal lahir : Padang, 17 Juni 1993 Alamat : Komp. Jondul IV Blok RR.2 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI) Email : [email protected] Handphone : 0857 6081 9181 / 0853 1374 4617 2. Pendidikan Formal 2011 – 2016 2008 – 2011 2005 – 2008 1999 – 2005

S1 Akuntansi, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta MAN 2 Padang SMPN 12 Padang SD Baiturrahmah Padang

3. Pelatihan 2015 2014

Pelatihan Bahasa Prancis UIN Jakarta Sekolah Pasar Modal Reguler dan Syariah level II di Bursa Efek Indonesia 2013 Sekolah Pasar Modal Reguler dan Syariah level I di Bursa Efek Indonesia 2012 Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Cabang Ciputat 2011 Foreign Language Orientation (FLO) dan Annual Training (ANTHEM) UKM Bahasa FLAT 4. Pengalaman Organisasi 2016 – 2017 Dewan Pembina Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat 2014 – 2015 Pengurus Bidang Kaderisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa-FLAT 2014 – 2014 Anggota KPU UIN Jakarta dan Ketua KPPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2013 – 2014 Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi dan Bisnis 2013 – 2014 Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2012 – 2013 Kepala Bidang Kaderisasi Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat vi

5. Latar Belakang Keluarga Ayah Tempat, Tanggal Lahir Ibu Tempat, Tanggal Lahir Alamat Anak ke dari

: Noviar M : Bukittinggi, 5 Februari 1959 : Revrida Harley : Payakumbuh, 4 September 1959 : Komp. Jondul IV Blok RR.2 TabingPadang : 2 dari 4 bersaudara

vii

ABSTRACT The purpose of this research is to finding out the effect of corporate governance mechanisms, audit tenure, and the size of the company on the integrity of financial statements. Corporate governance mechanism in this study was measured with institutional ownership, managerial ownership, audit committee and independent commissioner. Samples were 15 company-owned enterprises (SOEs) that are listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 20102014, bringing the total sample of this study is 75 samples. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. Based on the results of statistical tests t and F show the results of institutional ownership does not affect the integrity of financial statements. Managerial ownership, the audit committee, independent commissioner negatively affect the integrity of the financial statements. While the audit firm tenure and size of the positive effect on the integrity of financial statements. Simultaneous test conducted to demonstrate the value of Adjusted R Square of 0.165 shows that the value of the dependent variable is the integrity of the financial statements of 16.5% can be explained by the independent variables are institutional ownership, managerial ownership, audit committees, independent directors, audit tenure, and the size of the company. Keywords: Integrity Financial Report, Corporate Governance, Audit Tenure, Company Size

viii

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen. Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014 sehingga total sampel penelitian ini adalah 75 sampel. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji statistik t dan F menunjukan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan audit tenure dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Uji simultan yang dilakukan menunjukan nilai Adjusted R Square sebesar 0,165 nilai ini menunjukan bahwa variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan dapat dijelaskan sebesar 16,5% oleh variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan. Kata kunci: Integritas Laporan Keuangan, Corporate Governance, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan

ix

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai seluruh alam, yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kabar bahagia kepada umat manusia. Alhamdulillah menyelesaikan

skripsi

berkat yang

rahmat

dan

hidayah-Nya

berjudul

“Pengaruh

penulis

Mekanisme

dapat

Corporate

Governance, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014”. Penelitian ini merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana satu pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis banyak dapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 1.

Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rezeki kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

2.

Kedua orang tua penulis, Ibunda Revrida Harley dan Ayahanda Noviar M atas segala motivasi, kasih sayang, perhatian, nasihat, semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti yang telah diberikan kepada penulis. Mereka adalah motivator utama penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

3.

Abang penulis, Aulia Noverri Putra dan kedua adik penulis, Nurul Noverri Putri dan Biiznillah Noverri Achir yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4.

Bapak Dr. M. Arif Mufraini, Lc.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. x

5.

Ibu Yessi Fitri, SE.,Ak.,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6.

Bapak Hepi Prayudiawan, SE.,Ak.,MM.,CA. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terimakasih atas segala ilmu dan arahannya untuk mengambil judul skripsi penulis semoga barokah.

7.

Bapak Dr. Yahya Hamja, MM. Selaku Pembimbing I skripsi penulis semoga ilmu yang diberikan barokah dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah SWT.

8.

Ibu Nur Wachidah Yulianti, SE., M.S.Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, pengarahan, saran, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.

9.

Seluruh Dosen dan karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu yang akan menjadi bekal dan pengalaman yang berharga bagi penulis di masa depan.

10. Abang Huzaimi Attamimi alias kocung, mentor saya yang senantiasa memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 11. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2011 khususnya keluarga besar akuntansi A yang telah memberikan motivasi, bantuan untuk segera menyelesaikan skripsi, pengalaman yang telah kita lalui selalu dikenang di hati penulis. 12. Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat terima kasih telah membantu penulis selama ini. Semoga organisasi ini semakin baik kedepannya. 13. Keluarga Besar UKM Bahasa-FLAT terima kasih telah memberikan ilmu kebahasaan yang sangat berguna bagi penulis di masa depan. 14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Cabang Ciputat.

xi

15. Untuk

seluruh

teman,

sahabat,

dan

pihak

yang

telah

membantu

merampungkan skripsi ini dengan rendah hati penulis mohon maaf tidak dapat sebutkan satu demi satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, maupun kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Akhiru kalam, Semoga kita ditunjukan jalan yang lurus dan diridoi oleh Allah SWT.

Jakarta, Juni 2016

Khalil Noverri Setiawan

xii

DAFTAR ISI

COVER .............................................................................................................. i COVER DALAM .............................................................................................. ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .............................. iii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ............................................... iv LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...................................... v DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ vi ABSTRACT ....................................................................................................... viii ABSTRAK ........................................................................................................ ix KATA PENGANTAR ...................................................................................... x DAFTAR ISI ..................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................ xvi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xvii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. . xviii BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Perumusan Masalah ...................................................................... 11 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 15 A. Landasan Teori .............................................................................. 15 1. Teori Agensi ............................................................................. 15 2. Integritas Laporan Keuangan dan Konservatisme Akuntansi .. 17 3. Mekanisme Corporate Governance ......................................... 25 a. Kepemilikan Institusional .................................................... 30 b. Kepemilikan Manajerial ...................................................... 31 c. Komite Audit ....................................................................... 32 d. Komisaris Independen ......................................................... 44 4. Audit Tenure ............................................................................. 48 5. Ukuran Perusahaan ................................................................... 50 B. Penelitian Sebelumnya .................................................................. 52 C. Kerangka Berpikir ......................................................................... 60 D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis .................. 62

xiii

a. Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan .............................................................................. 62 b. Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan ............................................................................ 62 c. Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan ........ 63 d. Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan ............................................................................ 63 e. Audit Tenure terhadap Integritas Laporan Keuangan .......... 64 f. Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan ............................................................................ 65 g. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan terhadap Integritas Laporan Keuangan ............................................................. 65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................... 67 A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................. 67 B. Metode Penentuan Sampel ............................................................ 67 C. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 68 D. Metode Analisis Data .................................................................... 69 1. Statistik Deskriptif ................................................................... 69 2. Uji Asumsi Klasik .................................................................... 69 a. Uji Normalitas ..................................................................... 70 b. Uji Multikolonieritas ........................................................... 70 c. Uji Autokorelasi ................................................................. 71 d. Uji Heteroskedastisitas ......................................................... 72 3. Uji Hipotesis ............................................................................ 72 a. Uji Koefisien Determinasi (Adj R2) ..................................... 73 b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .......................... 74 c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) ........ 74 E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.............................................. 75 xiv

1. Variabel Dependen ................................................................... 75 2. Variabel Independen ................................................................. 76 a. Kepemilikan Institusional .................................................... 76 b. Kepemilikan Manajerial ...................................................... 77 c. Komite audit ........................................................................ 77 d. Komisaris Independen .......................................................... 77 e. Audit Tenure ........................................................................ 78 f. Ukuran Perusahaan .............................................................. 78

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................... 80 A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................ 80 B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian .................................................... 82 1. Hasil Uji Statisik Deskriptif ....................................................... 82 2. Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 86 a. Uji Normalitas ....................................................................... 86 b. Uji Multikolonieritas ............................................................. 88 c. Uji Heteroskedastisitas .......................................................... 88 d. Uji Autokorelasi ..................................................................... 91 C. Pengujian Hipotesis ......................................................................... 92 a. Koefisien Determinasi ........................................................... 92 b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ............................ 93 c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .......... 94 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 103 A. Kesimpulan ...................................................................................... 103 B. Saran ................................................................................................ 104 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 107 DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... 111

xv

DAFTAR TABEL

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Hasil Penelitian Sebelumnya ............................................................ 52

3.1

Operasional Variabel ......................................................................... 79

4.1

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria ................................... 81

4.2

Daftar Nama Perusahaan .................................................................. 81

4.3

Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................................. 83

4.4

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov ..................................... 87

4.5

Hasil Uji Multikolineritas ................................................................. 88

4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser ......................................... 90

4.7

Hasil Uji Autokorelasi Run Test ....................................................... 91

4.8

Hasil Uji Koefisisen Determinasi (R2) .............................................. 92

4.9

Hasil Uji Statistik F .......................................................................... 93

4.10

Hasil Uji Statistik t ........................................................................... 94

xvi

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Skema Kerangka Berpikir ................................................................ 60

4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot .................. 89

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Keterangan

Halaman

1

Populasi Penelitian Perusahaan BUMN ........................................... 112

2

Sampel Penelitian Perusahaan BUMN ............................................ 113

3

Hasil Output SPSS Regresi Linear Berganda ................................. 114

4

Analisis Variabel Independen .......................................................... 117

5

Analisis Variabel Dependen ............................................................. 123

xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Setiap

perusahaan

pertanggungjawaban

menyajikan

kepada

laporan

pihak-pihak

keuangan

sebagai

yang berkepentingan.

bentuk Laporan

keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi kepada pihak di luar perusahaan (Sari dan Asyik, 2013). Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (2012) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang dilaporkan seharusnya disajikan secara benar, jujur dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Informasi akuntansi merupakan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (2012) menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, 1

dan dapat diperbandingkan. Hedrikson dan Van Breda (2000) dalam Jama’an (2008) mengemukakan beberapa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yaitu cost and benefit, relevance, realibility, comparability, dan materiality. Relevan (relevance) apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan dan mengubah pengharapan para pengambil keputusan. Reliabel (realibility) apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi bergantung pada informasi tersebut. Berkualitas andal jika bebas dari kesalahan material, menyesatkan dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan jujur dengan mengungkapkan fakta yang sebenarnya kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian Mayangsari (2003) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Penelitian Mulyadi (2004) dalam Jama’an (2008) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas 2

tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi khususnya pada laporan keuangan. Banyak perusahaan menyajikan infomasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana informasi yang disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Kasus manipulasi akuntansi ini melibatkan sejumlah perusahaan besar di berbagai belahan dunia seperti: Olympus, Satyam, Enron, Xyrox, Tyco, Global Crossing Ltd, Worldcom dan Toshiba. Kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia seperti PT. Kimia Farma dan Bank Lippo yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007). Salah satu contohnya pada kasus Satyam, perusahaan asal India ini merupakan perusahaan teknologi informasi outsourcing terbesar keempat di India dengan spesialisasi pada bisnis peranti lunak dan jasa back-office dengan klien-klien besar seperti General Electric, Nestle, dan General Motors. Skandal ini diketahui setelah pendiri sekaligus chairman Satyam, B. Ramalinga Raju mengakui bahwa pihaknya telah memalsukan neraca keuangan dan asetnya. Perusahaan telah membesar-besarkan laba perusahaan selama bertahun-tahun dan meningkatkan neracanya hingga lebih dari US$ 1 miliar. Manipulasi seperti ini disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor (Qomariyah, 2009). 3

Di Indonesia kasus manipulasi laporan keuangan juga dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Kimia Farma yang terdeteksi adanya manipulasi. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen kimia farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 miliar, dan laporan tersebut telah di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali, karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar atau 24,7 % lebih rendah daripada laba awal yang dilaporkan. Kesalahan penyajian ini timbul karena nilai yang ada dalam daftar persediaan digelembungkan (Kencana, 2012). Kemudian pada tahun 2005, penggelembungan laporan keuangan masih terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara, yakni PT KAI. Dalam laporan kinerja yang diterbitkan pada tahun 2005, perusahaan mengumumkan keuntungan sebesar Rp. 6,90 miliar. Namun apabila diteliti lebih rinci perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan (Bambang, 2006).

4

Pada tahun 2009, Kementerian BUMN menemukan kelebihan pencatatan laba bersih pada perusahaan Waskita Karya tahun 2004-2007. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana. Dalam pemeriksaan itu ditemukan kelebihan pencatatan sekitar Rp 400 miliar. Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengungkapkan kasus ini muncul sebagai akibat kedekatan persero dengan kantor akuntan publik. Akibatnya penewaran saham Waskita Karya ditunda hingga PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menyelesaikan restrukturisasi dan menonaktifkan tiga direksi perusahaan (Rahadiana, 2009) Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, auditor internal, sampai pada auditor eksternal. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan ditandai dengan turunnya harga saham perusahaan. Munculnya kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah tata kelola perusahaan (corporate governance) tidak diterapkan dengan baik. Di Indonesia sendiri, perbincangan mengenai corporate governance masih menjadi isu yang hangat. Terutama sejak terjadi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, dan menjadi perhatian akibat terungkapnya kasus-kasus manipulasi laporan keuangan. Fenomena yang terjadi dapat membuktikan bahwa kurang integritasnya laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Penyajian laporan tidak melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 5

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Apabila laporan keuangan itu overstate akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Hardiningsih, 2010). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan benar dan jujur apabila sesuai dengan karakteristik faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Untuk menilai integritas informasi laporan keuangan yang disajikan, peranan dewan komisaris dalam perusahaan publik yaitu melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu. Menurut Widya (2005) dalam Astria (2011) pengukuran integritas laporan keuangan diukur dengan konservatisme akuntansi yaitu ditentukan dengan menggunakan asumsi metode perusahaan yang digunakan yaitu antara lain

6

metode penyusutan, metode depresiasi dan amortisasi, dan pengukuran biaya riset. Konsep penggunaan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengakui, mengukur dan melaporkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah, dan nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban (Jamaan, 2008). Secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan memprediksi kondisi mendatang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme ini dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan dapat tercapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Good Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen

bertindak

yang

terbaik

untuk

kepentingan

stakeholder.

Pelaksanaannya menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.

7

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas menajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007). Semakin baik penerapan corporate governance yang dilakukan perusahaan maka akan diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi, yaitu laporan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Selain perkembangan industri pasar modal, perkembangan korporasi juga menjadi latarbelakang mengapa Corporate Governance menjadi keharusan. Perkembangan

konsep

Corporate

Governance

bersama

dengan

dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika pada tahun 1840. Istilah Corporate Governance pertama diperkenalkan Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia. Pengertian Corporate Governance dalam Cadbury Report ialah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Pergertian lain Corporate Governance adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

8

Sistem corporate governance sendiri memerlukan pengawasan pemegang saham dan tanggung jawab manajemen. Mekanisme pengawasan manajemen baik internal maupun eksternal diwajibkan (Walsh & Seward, 1990) dalam Arifin (2005). Dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif merupakan mekanisme pengawasan internal untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemilik. Di sisi lain kepemilikan pihak luar, kreditur, peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor) merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang membantu internal untuk pengawasan efektif perusahaan. Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan adalah audit tenure. Audit tenure adalah lamanya jangka waktu seorang auditor bekerja dalam suatu kontrak di perusahaan tertentu. Independensi dari auditor akan menurun apabila auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan mental mereka dalam mengeluarkan opini. Maka, jika suatu perusahaan di audit oleh suatu kantor akuntan publik selama beberapa periode maka akan mempengaruhi objektivitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengatur dengan jelas jangka waktu perikatan audit yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 9

Namun, ada pandangan lain berhubungan dengan tenur yang lama. Tenur audit yang lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi (Giri, 2010). Faktor lain yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu ukuran perusahan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan (Taures, 2011). Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor kebijakan perusahaan akan berdampak pada arus kas di masa akan datang. Sedangkan bagi pemerintah (regulator) akan berdampak terhadap besarnya penerimaan pajak yang akan diterima, dan peran perlindungan terhadap masyarakat umum. Semakin besar suatu perusahaan makan akan semakin dikenal masyarakat, yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi perusahaan (Jogiyanto, 2003) dalam (Mutia et al., 2011) Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis ingin menguji variabel mekanisme corporate governance yang berpengaruh pada terhadap integritas laporan keuangan serta menambahkan variabel independen yaitu audit tenure dan ukuran perusahaan. Sehingga pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu mekanisme corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik 10

Negara (BUMN) yang berada pada berbagai sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel ini dipilih karena masih terbatasnya penelitian dengan populasi perusahaan BUMN, karena kebanyakan penelitian sebelumnya terkonsentrasi pada perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur. BUMN adalah salah satu pilar ekonomi, karena beberapa BUMN berada dalam industri vital dan strategis sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia (Agrianti, 2009). Tahun pengamatan penelitian ini lima tahun dimulai tahun 2010 hingga 2014. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014). B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan ? 2. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan ? 3. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan ?

11

4. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan ? 5. Apakah ada pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan keuangan 6. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan ? 7. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure dan ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: a. Menganalisis adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. b. Menganalisis adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. c. Menganalisis adanya pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan. d. Menganalisis adanya komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. e. Menganalisis adanya pengaruh audit tenure terhadap integritas laporan keuangan.

12

f. Menganalisis adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan. g. Menganalisis adanya pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure dan ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Adapun penjelasan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Kontribusi Teoritis 1) Ilmu Pengetahuan Menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan acuan penelitian pada bidang akuntansi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai integritas laporan keuangan. 2) Masyarakat Sebagai sarana informasi tentang integritas laporan keuangan serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dan akuntansi manajemen dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. 13

3) Peneliti Sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai integritas laporan keuangan agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana strata 1. b. Kontribusi Praktis 1) Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya mekanisme corporate governance dalam operasional perusahaan guna meningkatkan integritas laporan keuangan. 2) Bagi praktisi auditor sebagai suatu tinjauan yang dapat bermanfaat dalam rangka pengawal aktivitas pemeriksaan akuntansi secara professional dan menyediakan informasi yang berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan.

14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1.

Teori Agensi (Agency Theory) Teori keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu, pemilik (principal) dan manajemen (agent). Principal sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yang disebut agent. Agent (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Masalah keagenan adalah munculnya konflik kepentingan antara harapan investor dalam memperoleh return maksimal dan harapan manajer. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan investor menjadi optimal, ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri atau disebut tindakan moral hazard (Haryani et al., 2011) Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Astria (2011) menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (shareholders) dan manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara agent dan principal. Akibat dari asimetri ini adalah agent mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal (Agrianti, 15

2009). Adanya asimetri informasi ini dapat menimbulkan dua masalah potensial yaitu: adverse selection dan moral hazard. Kedua masalah ini terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer selalu bertindak oportunis, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk kepentingan manajemen dibandingkan yang terbaik untuk kepentingan investor. Adverse selection terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih baik atau lebih lengkap tentang perusahaan dibandingkan investor. Sedangkan moral hazard terjadi karena perilaku manajemen yang tidak dapat diamati (Rozania et al., 2013). Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (agency cost). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut

dapat

dikurangi

dengan

mekanisme

pengawasan

dengan

menggunakan mekanisme corporate governance. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada shareholders bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013). Selain menggunakan mekanisme corporate governance dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara principal dan agent. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku agent apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan principal dan juga memberikan informasi yang 16

andal dan bermanfaat bagi principal yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan principal dengan agent dalam mengelola perusahaan (Setiawan, 2006). 2. Integritas Laporan Keuangan dan Konservatisme Akuntansi a. Integritas Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan tentang kondisi keuangan perusahaan atau aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) dalam PSAK No.1 mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Integritas laporan keuangan menunjukan informasi yang benar, jujur, akurat, serta bebas dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan yang disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan 17

kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2012). Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas reability (Kieso, 2008) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Reability memiliki kualitas sebagai berikut: 1) Daya Uji (Verifiability) Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda. 2) Ketepatan Penyajian (Representational faithfulness) Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi. 3) Netralitas (Neutrality) Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

18

Jama’an memberikan

(2008)

menyatakan

informasi

yang

laporan

berguna

keuangan

bagi

seharusnya

pihak-pihak

yang

berkepentingan. Integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas yang antara lain: 1) Kejujuran (Faithfulness) berarti bahwa terdapat kesesuain antara ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban dinyatakan dalam laporan keuangan. 2) Dapat dipercaya (Reliability) bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya jika informasi secara menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan, dan dapat diuji kebenarannya. 3) Netral (neutrality) berarti bahwa informasi akuntansi harus netral, atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku pengguna informasi. Oleh karana informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias.

19

Dalam penelitian Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukan informasi yang benar dan jujur. Sedangkan Mulyadi (2004) dalam Jamaan (2008) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur dan seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan (Mayangsari, 2003). Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun demikian secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme dan manajemen laba. Menurut Mayangsari (2003) laporan keuangan yang dapat dipercaya atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan earning management. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih reliable apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak overstate sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut.

20

b. Konservatisme Akuntansi Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo, 2002 dalam Pramana, 2010). Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan. Implikasi dari konsep ini terhadap akuntansi adalah akuntansi mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Dewi, 2004 dalam Brilianti, 2013). Menurut Widya (2005) konservatisme merupakan prinsip yang penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian. Ketidakpastian dan resiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan keuangan yang didasari pada kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan investasi atau pemberian kredit dengan tepat atas prediksi yang 21

mereka lakukan yang memuat ketidakpastian dan resiko perusahaan. Para peneliti biasanya menggunakan tiga bentuk pengukuran untuk menyatakan konservatisme, yaitu (Watts, 2003 dalam Haniati dan Fitriany, 2010): 1) Net Asset Measure Ukuran ini digunakan untuk menilai nilai aset yang understated

dan kewajiban yang overstated. Salah satu model

pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan market to book ratio yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai perusahaan. rasio yang berlebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya. 2) Earning/Stock Return Relation Pengukuran

konservatisme

bisa

dikaitkan

dengan

estimasi/negatif return disaham. Kaitannya dengan konservatisme adalah acuan untuk memverifikasi apakah gain/loss dapat diakui. Jika laba diakui maka akan meningkatkan net aset perusahaan, sebaliknya jika rugi diakui maka akan menurunkan net aset perusahaan. Jadi, return yang positif menandakan adanya kenaikan net aset sedangkan return yang negatif menandakan penurunan net aset. Jika rugi itu menjadi subjek yang menandakan adanya verifikasi lebih sedikit 22

tingkatnya, maka laba akan merespon rugi ini lebih cepat daripada laba (Seswanto, 2012) 3) Earning/Accrual Measures (a) Model Givoly dan Hayn (2000) Dwiputro (2009) menjelaskan bahwa Givoly dan Hayn memfokuskan konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat konservatisme menghasilkan akrula negatif terus menerus. Akrual disini adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Landasannya bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Despresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan konservatisme akuntansi karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. (b) Model Zhang (2007) Zhang ini menggunakan konservatisme akrual sebagai salah satu pengukuran konservatisme. Konservatisme akrual didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk dalam perusahaan contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya konservatisme akrual dikalikan dengan -1 dengan tujuan mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi 23

konservatisme akrual maka penerapan konservatisme juga semakin tinggi. (c) Discretionary Accrual Terdapat beberapa model untuk menghitung Discretionary Accrual. Discretionary Accrual yang paling sering digunakan adalah

Discretionary

Accrual

Model

Kasznik

(1999).

Discretionary Accrual adalah suatu ukuran untuk mengetahui besarnya manipulasi laba yang dilakukan manajemen. 3.

Mekanisme Corporate Governance Menurut Griffin (2002) dalam Susiana dan Herawaty (2007) pengertian corporate governance adalah peran antara pemegang saham, direksi, dan manajer lainnya dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam suatu perusahaan. Menurut Deni, Khomsiyah dan Rika (2004) dalam Hardiningsih (2010) corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam menigkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen stakeholders

perusahaan, lainnya

dewan

yang

juga

komisaris,

pemegang

memberikan

suatu

saham, struktur

dan yang

memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. The World Bank (2005), menjelaskan corporate governance mengacu pada proses struktur untuk arah dan kontrol perusahaan. Corporate 24

governance menyangkut hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, dan pemegang saham lainnya. Bank Sentral Eropa (2004), mendefinisikan corporate governance sebagai prosedur dan proses menurut organisasi yang diarahkan dan dikendalikan. Corporate governance menentukan pembagian hak dan tanggung jawab diantara anggota dalam organisasi seperti direksi, manajer, pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan menetapkan aturanaturan dan proses pengambilan keputusan. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Price Waterhousecoopers menjelaskan corporate governance sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan 25

mementingkan kepentingan shareholders. Dalam sebuah forum corporate governance di Indonesia, corporate governance didefinisikan sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, corporate

governance

mengendalikan

adalah

perusahaan.

suatu

sistem

Corporate

yang

governance

mengatur bertujuan

dan untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan (Hery, 2013) Tim corporate governance Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP)

menjelaskan

corporate

governance

sebagai

komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik corporate governance pada BUMN mendefisinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika. 26

Dalam SK Menteri BUMN tersebut, juga memuat mengenai prinsip dan tujuan dari penerapan corporate governance dalam lingkungan badan usaha milik Negara. Prinsipnya, yaitu: a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pegambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materal dan relevan mengenai perusahaan. b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. d. Kemandirian (independency), yaitu keadaaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders. Sedangkan tujuannya, yaitu: a. Memaksimalkan nilai BUMN. b. Mendorong pengelolaan BUMN. c. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan 27

tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders dan lingkungan sekitar. d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. e. Meningkatkan iklim investasi nasional. f. Mensukseskan program privatisasi. Organization for Economic Corporation and Development atau OECD (2004) dalam Citra (2013), prinsip dasar Good Corporate Governance adalah: a.

Kewajaran (fairness) yaitu prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham mayoritas maupun minoritas, termasuk pemegang saham asing serta investor lainnya.

b.

Akuntabilitas (accountability) yaitu prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan oleh adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit.

c.

Transparansi

(transparency)

berhubungan

dengan

kualitas

yaitu

prinsip

informasi

dasar

yang

transparansi

disajikan

oleh

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan. d.

Responsibilitas (responsibility) yaitu tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mamatuhi peraturan dan hukum 28

yang

berlaku

serta

pemenuhan

terhadap

kebutuhan

sosial.

Responsibilitas juga mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Kharisma (2014), ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman good governance, Prinsip-prinsip tersebut yaitu: a.

Partisipasi masyarakat artinya semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah.

b. Tegaknya supremasi hukum artinya kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk hukum hak asasi manusia. c. Transparansi artinya keterbukaan dibangun atas dasar informasi yang bebas. Pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. d. Peduli artinya lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berupaya melayani pihak-pihak yang berkepentingan. e. Berorientasi pada konsensus artinya tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda agar terbangunnya suatu konsensus atau kesepakatan yang menyeluruh f. Kesetaraan artinya semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. g. Efektivitas dan efisiensi artinya proses pemerintahan dan lembaga 29

menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya tersebut seoptimal dan sebaik mungkin. h. Akuntabilitas artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan. i. Visi strategis artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemeritahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yag dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. Mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Kepemilikan Institusional Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan persentase saham intitusi adalah penjumlahan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh intitusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lain) baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan investor institusional dapat menunjukan corporate governance yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan monitoring yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak pemegang saham 30

institusional

lainnya

dapat

membatasi

perilaku

manajer

dalam

pengendalian dan pengambilan keputusan sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba dan menjamin kemakmuran pemegang saham (Oktadella, 2011). Investor institusional merupakan investor yang berbentuk badan usaha atau lembaga yang berpengalaman sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi penyajian laporan keuangan. Sehingga,

keberadaan

investor

institusional

dapat

meningkatkan

integritas laporan keuangan. Adanya pemegang saham institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, contohnya perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan-perusahaan

investasi

lainnya.

Kepemilikan

ini

akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring ini akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. b. Kepemilikan Manajerial Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) dalam Nicolin dan Sabeni (2013) menyatakan kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme dalam mengatasi konflik keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. 31

Kepemilikan saham yang tinggi akan membuat manajer secara langsung merasakan manfaat dari keputusan ekonomi yang telah diambil dan menanggung resiko dari pengambilan keputusan yang salah. Cornet et al (2006) dalam Jao dan Pagalung (2006) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham yang dimiliki manejemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi direksi dan komisaris. Sedangkan penelitian Susiana dan Herawaty (2007) menjelaskan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk di dalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan membuat manajemen memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan informasi yang benar dan jujur untuk kepentingan pemegang saham dan dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan dan masalah agensi. Manajer yang memiliki saham di perusahaan akan merasa bahwa perusahaan tersebut juga dimiliki olehnya, untuk itu laporan keuangan yang disajikan tentunya tidak lepas dari integritas laporan keuangan yang tinggi (Saputra et al., 2014). c. Komite Audit Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 32

sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi corporate governance di perusahaan (Effendi, 2009). Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan undangundang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam corporate governance. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Hardiningsih, 2010). Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi BUMN menjelaskan bahwa komite audit diangkat dan diberhentikan oleh komisaris atau dewan pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite 33

Audit terdiri sekurang-kurangnya seorang anggota komisaris atau dewan pengawas, dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar BUMN. Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan antara lain: 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan. 2) Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN. 3) Mampu berkomunikasi secara efektif. Jika ada anggota komite audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan. Masa jabatan komite audit yang bukan berasal dari anggota komisaris atau dewan pengawas BUMN yang bersangkutan paling lama dua tahun dengan tidak mengurangi

hak

komisaris

atau

dewan

pengawas

untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota komite audit yang berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya. Tugas dan tanggung jawab komite audit sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 Tentang Komite Audit bagi BUMN yaitu antara lain: 34

1) Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern ataupun auditor eksternal. 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. 4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN. 5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas serta tugas komisaris atau dewan pengawas dan dapat pula memberikan penugasan lain kepada komite audit namun terbatas pada: a) Melakukan penelahaan atas informasi mengenai BUMN, serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran BUMN, laporan manajemen, dan informasi lainnya. b) Melakukan penelahaan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN. Untuk

menerapkan

good

corporate

governance,

perusahaan

membentuk komite audit yang independen, komite audit ini merupakan bagian dari internal perusahaan. Komite audit dimaksudkan agar pihak manajemen mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam laporan 35

keuangan secara benar agar dapat berguna pada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengungkapan informasi ini melindungi para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi mereka. Selain itu, komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama dari aktivitas komite audit. Pelaksanaan prinsipprinsip GCG dalam aktivitas komite audit sebagai berikut (Effendi, 2009). 1) Prinsip Independensi Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis hubungan

apapun dengan

kekeluargaan

dengan

perusahaan maupun anggota

direksi

dan

komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit haruslah diumumkan ke masyarakat sebagai wujud 36

terhadap sikap independensi mereka. 2) Prinsip Transparansi Prinsip ini ditunjukan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodic yang didokumentasikan

dalam

setiap

rapat.

Komite

audit

hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan. 3) Prinsip Akuntabilitas Prinsip ini ditunjukan dengan frekuensi pertenuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit haruslah memiliki kapasitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara professional. 4) Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip ini ditunjukan dengan aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik selain kepada dewan komisaris. 5) Prinsip Kewajaran Prinsip ini ditunjukan dengan sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada sikap adil dan 37

objektif terhadap semua pihak. Komite audit berkewajiban menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Komite audit juga diharapkan dapat melakukan identifikasi risiko potensial yang dihadapi oleh perusahaan serta alternative solusi permasalahan. Di dalam pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menjelaskan bahwa komite audit sebagai komite penunjang Dewan Komisaris yang memiliki beberapa poin penting, yaitu: 1) Komite audit bertugas membantu Dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 2) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan

jasanya

untuk

disampaikan

kepada

Dewan

Komisaris. 3) Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan 38

yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang

mempunyai

lingkungan,

Komite

dampak Audit

luas

terhadap

diketuai

oleh

kelestarian Komisaris

Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 yang diterbitkan tanggal 7 Desember 2012 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, menyebutkan bahwa: 1) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung

jawab

kepada

Dewan

Komisaris

dalam

membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. 3) Komite

Audit

bertindak

secara

independen

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 4) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 39

5) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit (audit committee charter). Peraturan yang sama juga mengatur mengenai struktur dan keanggotaan komite audit, yaitu: 1) Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 juga mengatur mengenai persyaratan keanggotaan komite audit, yaitu: 1) Wajib

memiliki

pengetahuan,

integritas

pengalaman

yang sesuai

tinggi,

kemampuan,

dengan

bidang

pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 2) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

40

4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. 5) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. 9) Anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib

41

dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Tugas dan tanggung jawab komite audit yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-643/BL/2012 adalah: 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik. 3) Memberikan

pendapat

independen

dalam

hal

terjadi

perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

42

4) Memberikan

rekomendasi

kepada

Dewan

Komisaris

mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee. 5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. 6) Melakukan

penelaahan

terhadap

aktivitas

pelaksanaan

manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik. 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai komite audit dapat disimpulkan bahwa, komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu kinerja dewan komisaris dalam mewujudkan suatu praktik usaha yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 43

d. Komisaris Independen Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), menyebutkan bahwa kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (two tier board system) yaitu dewan komisaris dan direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggran dasar dan peraturan perundang-undangan. Fungsi dewan direksi untuk menjalankan perusahaan sedangkan fungsi dewan komisaris untuk melakukan pengawasan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1, menyatakan bahwa kelembagaan dewan komisaris merupakan salah satu organ perseroan selain RUPS dan direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) maka perlu dibentuk komisaris independen. Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi menilai kerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham nimoritas dan pihak lain yang terkait (Astria, 44

2011). Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Karena, komisaris independen mempunyai fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 114, tanggung jawab dewan komisaris merupakan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dewan komisaris harus melakukan pengawasan yang baik terhadap tata kelola perusahaan. Selain itu. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam membentuk sistem pengawasan yang baik untuk memastikan kepatuhan direksi terhadap sistem tersebut seperti membentuk komite audit. Adapun tugas-tugas utama dewan komisaris dalam FCGI (2002), yaitu: 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta

45

memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset. 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil. 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. 4) Memonitor pelaksanaan corporate governance, dan mengadakan perubahan. 5) Memantau proses keterbukaan dan keefektivitasan komunikasi dalam perusahaan. Effendi (2009) menjelaskan bahwa dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Peran dewan komisaris penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan dan implementasi GCG. Lemahnya pengawasan dan terlalu besarnya kekuasaaan eksekutif telah menjadi salah satu penyebab tumbangnya perusahaan dunia seperti Enron, Satyam, dan lain-lain. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap manajemen menjadi indikasi sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia. 46

Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris independen diharapkan menjadi penggerak GCG telah menjadi bagian dari reformasi bisnis di Indonesia pasca krisis. Komisaris independen di Indonesia terkait dengan berbagai upaya yaitu: 1) Untuk menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang fair terutama terhadap pemegang saham publik maupun minoritas. 2) Untuk dapat menerapkan praktik good corporate governance (GCG) yang secara sederhana dapat diungkapkan sebagai: (a) Tell the truth merupakan refleksi dari prinsip disclosure (b) Keep your promise merupakan hubungan dari akuntabilitas dan respontabilities yang juga merupakan cerminan ethical behavior (c) Be fair yakni menjunjung fairness dan independensi Terkait dengan upaya diatas maka penting bagi komisaris independen untuk memiliki motivasi yang sejalan dengan peran dan fungsi yang diembannya. Beberapa contoh motivasi positif yang perlu dikembangkan oleh komisaris independen yaitu tekad untuk memberikan kontribusi bermakana bagi nilai tambah perseroan, tekad untuk mengembangkan karir secara positif demi kemajuan pribadi dan perseroan dan tekad untuk mengasah kemampuan serta memperluas pengalaman yang ada untuk kepentingan perseroan (Alijoyo dan Zaini, 2004).

47

4. Audit Tenure Audit tenure adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Ketentuan mengenai audit tenure telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Adanya kewajiban rotasi auditor memiliki kewajiban dan kelemahan. Rotasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Kurangnya pengaruh memnungkinkan terjadinya resiko kehilangan klien jika auditor tidak menyetujui pilihan pelaporan keuangan menajer (Farmer et al., 1987 dalam Adibowo, 2009). 48

Isu yang muncul akibat lamanya audit tenure adalah isu independensi auditor. Pada bulan Juli 2003, Federasi Akuntan Internasional (IFAC) mengeluarkan suatu dokumen Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting, dimana IFAC menganggap kekerabatan antara auditor dengan klien sebagai suatu ancaman bagi independensi auditor. Perhatian IFAC yang utama adalah kekerabatan yang berlebihan itu dapat mengakibatkan keragu-raguan. Dengan demikian untuk mengurangi tingkat keragu-raguan diperlukan suatu audit yang efektif (IFAC, 2003 dalam Adibowo, 2009). Lamanya hubungan antara auditor dan klien juga dapat mempengaruhi keputusan auditor dalam memberikan opini auditnya. Jangka waktu perikatan auditor dengan klien seringkali dikaitkan dengan independensi auditor. Independensi auditor sangat mempengaruhi kualitas audit auditor yang diberikan kepada klien. Namun, proses audit sangat membutuhkan kerjasama dari pihak manajemen perusahaan. Hubungan kerja yang erat antara auditor dengan manajemen perusahaan diwuudkan dengan jangka waktu perikatan yang lama. Masa perikatan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga mengurangi independensi dan kualitas audit serta objektivitas dalam menilai laporan keuangan, karena akan menyesuaikan keinginan dari pihak manajemen dan pemegang saham. Peningkatan jangka waktu perikatan KAP ini yang dapat menyebabkan penurunan integritas laporan keuangan. 49

Dengan adanya regulasi dari pemerintah dapat meningkatkan dan mempertahankan independensi, kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Regulasi mengenai pembatasan masa perikatan audit ini dirasa penting bagi kepentingan semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap investasi disuatu perusahaan. 5. Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan berskala besar cenderung kurang menguntungkan (Saputra, Desmiawati, dan Anisma, 2014). Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya ukuran perusahaan, seperti total penjualan, total aset, jumlah karyawan, dan nilai kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai instrumen tersebut, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran 50

perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan integritas laporan keuangan, karena perusahaan besar lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan sehingga memiliki sinyal positif dimata masyarakat (Jam’an, 2008) Selain itu, perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Ningsaptiti, 2010).

51

B. Hasil Penelitian Sebelumnya Adapun hasil perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya Peneliti No 1

(Tahun) Susiana dan

Judul

Metodelogi Penelitian Perbedaan Persamaan

Hasil Penelitian

Analisi Pengaruh

Variabel independen

Variabel

Independensi tahun 2000,

Independensi,

yaitu kualitas audit,

mekanisme

2001, dan 2002 tidak

Herawaty

Mekanisme

independensi

corporate

memiliki pengaruh yang

(2007)

Corporate

auditor. Sampel

governance, dan

signifikan, sedangkan tahun

Governance, dan

penelitian adalah

variabel dependen

2003 memiliki pengaruh

Kualitas Audit

perusahaan publik

yaitu integritas

signifikan terhadap integritas

terhadap Integritas

dari tahun 2000 –

laporan keuangan

laporan keuangan.

Laporan Keuangan

2003

Arleen

Mekanisme corporate governance memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 52

integritas laporan keuangan 2

Agrianti (2009)

Analisis Pengaruh

Vaiabel independen

Variabel

Hasil penelitian kepemilikan

Karakteristik

yaitu kualitas audit,

independen

saham institusional dan

Perusahaan, Kualitas

pergantian auditor

karakteristik

manajemen berpengaruh

Audit, Pergantian

dan independensi

perusahaan yaitu

negatif terhadap manajemen

Auditor, dan

auditor. Pengukuran

kepemilikan saham

laba. Komite audit

Independensi

integritas laporan

institusi,

berkorelasi positif terhadap

Auditor terhadap

keuangan

manajerial dan

integritas laporan keuangan.

Integritas Laporan

menggunakan

komite audit.

Auditor yang berkualitas

Keuangan

earnings

Variabel dependen

dapat mengurangi earnings

management

yaitu integritas

management. Pergantian

laporan keuangan.

auditor dan independensi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuagan.

53

3

Pancawati Hardiningsih (2010)

Pengaruh

Variabel independen

Variabel

Hasil penelitian yaitu

Independensi,

yaitu independensi

independen yaitu

independensi auditor, komite

Corporate

auditor, kualitas

variabel corporate

audit, komisaris independen,

Governance, dan

audit. Sampel

governance,

ukuran dewan komisaris,

Kualitas Audit

penelitian adalah

dependen yaitu

kepemilikan institusional, .

terhadap Integritas

perusahaan publik

integritas laporan

Kualitas audit (auditor

Laporan Keuangan

tahun 2005 -2008

keuangan

spesialisasi industri) tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

54

4

Kenneth

Audit Committee and

Variabel independen

Variabel

Hasil penelitian ini adalah

Enoch

Integrity of

yaitu kepemilikan

independen komite

aktivitas komite audit

Okpala

Financial

institusional,

audit dan variabel

meningkatkan corporate

(2012)

Statements: A

manajerial,

dependen integritas

governance dalam sebuah

Preventive

komisaris

laporan keuangan

perusahaan melalui audit

Mechanisme for

independen, audit

laporan keuangan. Hubungan

Corporate Failure

tenure, dan ukuran

yang signifikan antara komite

perusahaan. Sampel

audit dengan integritas

penelitian pada 183

laporan keuangan.

perusahaan publik di Nigeria Stock Exchange 5

Octavia Nicolin dan Arifin Sabeni (2013)

Pengaruh Struktur

Variabel independen

Variabel indepeden

Hasil penelitian komisaris

Corporate

yaitu spesialisasi

yaitu Corporate

independen, komite audit

Governance, Audit

industri auditor dan

Governance,dan

memiliki pengaruh yang

Tenure, dan

ukuran perusahaan.

Audit Tenure.

signifikan terhadap integritas

Spesialisasi Industri

Sampel penelitian

Variabel dependen

laporan keuangan.

Auditor terhadap

perusahaan

yaitu integritas

Kepemilikan saham

Integritas Laporan

manufaktur yang

laporan keuangan

manajerial, institusional,

55

Keuangan

terdaftar di BEI

audit tenure tidak memiliki

tahun 2008-2011

pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan

6

Rozania,

Pengaruh

Variabel independen

Variabel

Hasil penelitian komisaris

Mekanisme

yaitu pergantian

independen yaitu

independen berpengaruh

Corporate

auditor dan

komite audit,

negatif terhadap terhadap

Governance,

spesialisasi industry

komisaris

integritas laporan keuangan,

Nindito

Pergantian Auditor,

auditor. Sampel

independen, dan

sedangkan komite audit dan

(2013)

dan Spesialisasi

penelitian yaitu

variabel dependen

spesialisasi industry auditor

Industri Auditor

perusahaan publik

yaitu integritas

berpengaruh terhadap

terhadap Integritas

yang terdaftar pada

laporan keuangan

integritas laporan keuangan.

Laporan Keuangan

tahun 2008-2011.

Pergantian auditor tidak

Pengukuran

terbukti berpengaruh

integritas laporan

terhadap integritas laporan

Ratna Anggraini dan Masellisa

56

dengan

keuangan.

konservatisme menurut Penman dan Zhang 7

Listya

Influence of Auditor

Variabel independen

Variabel

Independensi auditor, audit

Yuniastuti

Independence, Audit

yaitu Corporate

Independen yaitu

fee berpengaruh signifikan

Tenure, and Audit

Governance, Ukuran

Audit Tenure

terhadap kualitas audit, audit

Fee on Audit Quality

perusahaan.

tenure tidak berpengaruh

Agoes

of Member of

Variabel dependen

terhadap kualitas audit.

(2014)

Capital Market

yaitu Integritas

Variabel independen

Accountant Forum

Laporan Keuangan

mempengaruhi variabel

Rahmina dan Sukrisno

in Indonesia 8

dependen sebesar 21,4%

N.P. Yani

Pengaruh Struktur

Variabel independen

Variabel

Hasil peneltian yaitu

Wulandari

Kepemilikan,

yaitu dewan direksi,

independen yaitu

kepemilikan instituasional

dan I Ketut

Komite Audit,

audit tenure, dan

kepemilikan

berpengaruh dan dewan

Budiartha

Komisaris

ukuran perusahaan.

institusional,

direksi berpengaruh

Independen, dan

Sampel penelitian

manajerial, komite

terahadap inegritas laporan

Dewan Direksi

pada perusahaan

audi, dan komisaris

keuangan sedangkan

terhadap Integritas

manufaktur pada

independen.

kepemilikan manajemen,

(2014)

57

Laporan Keuangan

tahun 2010-2012

komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

9

Wahyudi

Pengaruh

Variabel independen

Variabel

Hasil penelitian ini

Saputra,

Mekanisme Good

yaitu audit tenure,

independen good

kepemilikan institusional dan

Desmiawati,

Corporate

kualitas audit.

corporate

manajerial tidak berpengaruh

dan Yuneita

Governance, dan

Pengukuran

governance dan

terhadap integritas laporan

Anisma

Ukuran Perusahaan

konservatisme

ukuran perusahaan

keuangan sedangkan

(2014)

terhadap Integritas

diukur dengan skala

reputasi KAP dan ukuran

Laporan Keuangan

nominal

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan.

10

Atik Fajaryani (2015)

Analisis Faktor-

Variabel dependen

Variabel

Hasil penelitian kepemilikan

Faktor yang

yaitu komite audit,

kepemilikan

institusional, ukuran

Mempengaruhi

komisaris

institusional,

perusahaan, leverage,

Integritas Laporan

independen, audit

manajerial, dan

spesialisasi industri auditor

Keuangan

tenure, Leverage,

ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan pada

dan spesialisasi

integritas laporan keuangan. 58

industri auditor.

Sedangkan kepemilikan

Sampel penelitian

manajerial tidak berpengaruh

perusahaan

terhadap integritas laporan

pertambangan yang

keuangan. Secara simultan

terdaftar di BEI

berpengaruh terhadap

tahun 2008-2013

integritas laporan keuangan.

59

C. Kerangka Pemikiran Dari uraian di atas, dituangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis

Judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Audit Tenure dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dan annual report perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Basis teori: Teori Agensi

Variabel Independen Mekanisme Corporate Governance Terdiri dari 4 dimensi variabel: 1. Kepemilikan Institusional (XI) 2. Kepemilikan Manajerial (X2) 3. Komite Audit (X3) 4. Komisaris Independen (X4)

Variabel Dependen Integritas Laporan Keuangan (Y)

Audit Tenure (X5) Ukuran Perusahaan (Firm Size) (X6)

Bersambung pada halaman selanjutnya

60

(Lanjutan) 1. 2. 3. 4.

Metode Analisis Data: Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik Uji Koefisien Determinasi Uji Hipotesis

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

61

D. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesi 1. Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan Penelitian Fajaryani (2015) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Keberadaan investor institusional dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga dapat meminimalkan tindakan oportunistik manajemen yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sama dengan penelitian Wulandari dan Budiartha (2014) bahwa kepemilikan institusional seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank, dan institusi keuangan

lainnya

dapat

mendorong

peningkatan

dan

optimalisasi

pengawasan terhadap kinerja dalam perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini: H1: Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan Penelitian Hardiningsih (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Hermalin dan Weisbach (1991) menunjukan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan integritas laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya memiliki self interest sehingga seorang manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang 62

sebaik-baiknya didepan pemegang saham agar kinerjanya terlihat lebih baik. Manajer sebagai manusia bersifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Sehingga manajer akan cenderung melakukan manajemen laba dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi internal dan prospek perusahaan di masa datang yang lebih banyak daripada pemilik perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini: H2: Proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 3. Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan Hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) komite audit terbukti berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif. Selain itu, komite audit belum mampu menunjukan kedudukannya yang berdiri sendiri, ini menunjukan besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif daripada komite auditnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini: H3: Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 4. Komisaris

Independen

terhadap

Integritas

Laporan

Keuangan

Hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) komisaris 63

independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ada kecenderungan keberadaan komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan dan tata kelola perusahaan, sehingga dapat menyebabkan tingkat integritas laporan keuangan yang rendah. Ketidakefektifan dapat disebabkan karena pembentukan komisaris independen hanya sebatas pemenuhan regulasi saja, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini: H4: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 5. Audit Tenure terhadap Integritas Laporan Keuangan Penelitian Giri (2010) menyatakan bahwa audit tenure yang lama akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi seorang auditor. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Penelitan yang dilakukan Giri (2010) menghasilkan temuan yang mendukung suatu argumen bahwa semakin lama bertugas, Kantor Akuntan Publik (KAP) akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini: H5: Audit tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

64

6. Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan Hasil penelitian Fajaryani (2015) menunjukan bahwa ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan banyaknya sorotan dari publik terhadap perusahaan besar terbukti mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara jujur sehingga mencerminkan laporan yang berintegritas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra, Desmiawati, dan Anisma (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan karena semakin menigkat ukuran perusahaan maka integritas laporan keuangan juga semakin meningkat dan jika ukuran perusahaan menurun maka integritas laporan keuangan juga menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini: H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 7. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan Dalam penelitian ini akan diuji apakah semua variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 65

H7: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu pengaruh dari mekanisme corporate governance, audit tenure, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen terhadap integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. B. Metode Penentuan Sampel Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling atau judgement sampling yang merupakan tipe pemilihan sampel yang didasarkan atas pertimbangan pribadi. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dengan metode tersebut sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik, maka sampel yang dipilih adalah sampel dengan kriteria sebagai berikut: 1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, dengan listed sebagai perusahan publik dari periode 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2014. 2. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang dimaksud lengkap adalah perusahaan harus memiliki data sebagai berikut: a. Laporan keuangan (audited) atau laporan tahunan (apabila laporan 67

keuangan tidak diperoleh) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2014. b. Data susunan dewan komisaris dan komite audit. 3. Perusahaan yang terdaftar di BEI tidak melakukan transaksi akuisisi dan merger selama 31 Desember2010 sampai 31 Desember 2014. 4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Data yang didapat Bursa Efek Indonesia bahwa terdapat populasi sejumlah 21 perusahaan. Namun, peneliti hanya menggunakan sampel 15 perusahaan selama 5 tahun, sehingga total sampel yang digunakan sejumlah 75 perusahaan. Beberapa perusahaan lainnya tereliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan di atas. C. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelusuran data ini diperoleh dengan cara: 1. Penelusuran secara manual, untuk data dalam bentuk kertas hasil cetakan. Data yang disajikan dalam bentuk kertas hasil cetakan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku dan jurnal ilmiah. 2. Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data berbentuk data elektronik. Seperti, jurnal, thesis, bahan dari internet, data yang dipublikasikan di BEI dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dan annual report

yang 68

dikeluarkan oleh perusahaan. D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 19. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan. 1.

Statistik Deskriptif Analisa statistik deskriptif memberikan gambaran ringkas dari sekumpulan

data yang didalamnya mencakup nilai tengah (median), nilai rata-rata (mean), nilai standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian, sehingga pada akhirnya data-data tersebut dapat disimpulkan secara mudah dan cepat. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dan kewajaran data observasi yang digunakan untuk masing-masing variabel tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan analisa statistik deskriptif ini akan dapat diketahui apabila terdapat outlier dalam data observasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis deksriptif digunakan untuk mengetahui tingkat integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure dan ukuran perusahaan (Ghozali, 2013). 2. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 69

heteroskedastisitas. a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketehui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan melalui pengujian Kolmogorov Smirnov. Pengujian ini lebih sederhana untuk dilakukan dibandingkan dengan pengujian normalitas dengan menggunakan grafik yang seringkali menimbulkan perbedaan presepsi. Ghozali (2013) menjelaskan analisa dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov adalah: a) Jika signifikansi (Sig) > 0.05 maka data berdistribusi normal. b) Jika signifikansi (Sig) < 0.05 maka data berdistribusi tidak normal. b. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 70

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel indpenden banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka adanya indikasi multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sebuah model dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas apabila nilai VIF kurang dari 10. (Ghozali, 2013) c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut time (time series) 71

karena gangguan pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Run Test. Autokorelasi tidak terjadi apabila probabilitas signifikan lebih besar dari α = 0,05 (Ghozali, 2013). d. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang

baik

adalah

yang

homoskedastisitas

atau

tidak

terjadi

heteroskedastisitas. Ghozali (2013) menyatakan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu: a) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. b) Uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 3. Uji Hipotesis Uji hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi berganda. Metode 72

regresi berganda (multiple regression) dilakukan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun rumus regresi berganda sebagai berikut: Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + βX6 + e Dimana: Y= Integritas Laporan Keuangan α = Konstanta, harga Y bila X= 0 β= Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas (X) X1= Kepemilikan Institusional X2= Kepemilikan Manajerial X3= Komite Audit X4= Komisaris Independen X5= Audit Tenure X6= Ukuran Perusahaan (Firm Size) e = Error Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinan Adjusted R Square (Adj R2), uji F dan uji t. a. Uji Adj R2 Koefisien determinasi (Adj R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 73

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan

menurut

Ghozali

(2013)

adalah

dengan

melihat

angka

probabilitasnya. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima yang menyatakan semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak yang menyatakan semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau: Ho : bi = 0 Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 74

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: HA : bi ≠ 0 Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: a) Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi= 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain hipotesis alternatif diterima. b) Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif. E. Operasional Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan defenisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya 1. Variabel Dependen Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

integritas

laporan

keuangan.

Pancawati

Hardinigsih

(2010)

mendefinisikan Integritas Laporan Keuangan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan disajikan dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Integritas 75

laporan keuangan ini diukur dengan menggunakan indeks konservatisme. Indeks konservatisme digunakan dengan alasan keidentikan konservatisme yang menyajikan laporan keuangan yang understate yang memiliki resiko lebih kecil dibanding laporan keuangan yang overstate. Indeks konservatisme sebagai proksi Integritas laporan keuangan dihitung dengan model Beaver dan Ryan (2000) yang digunakan juga oleh Fajaryani (2015) menggunakan market to book ratio, yaitu:

Keterangan: ILK it = Integritas Laporan Keuangan perusahaan i pada tahun t. Harga Pasar Saham = Harga saham pada 31 Desember Nilai Buku Saham = Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar 2. Variabel Independen Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan. a. Kepemilikan Institusional Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang

76

dimiliki pihak eksternal. Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan kepemilikan institusional oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar. b. Kepemilikan Manajerial Penelitian

Fajaryani

(2015)

menyatakan

kepemilikan

manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi dewan direksi dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah saham beredar. c. Komite Audit Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh sekelompok kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau melakukan tugas khusus. Komite audit diukur dengan menjumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan setiap tahunnya (Saputra, Desmiawati dan Anisma, 2014). d. Komisaris Independen Komisaris independen diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dari seluruh jumlah komisaris perusahaan (Rozania, Anggraini, dan Nindito, 2013) 77

e. Audit Tenure Audit tenure di ukur dengan variavel dummy yaitu dengan tenure lama (3 tahun atau lebih) diberi angka 1 dan tenur singkat (kurang dari 3 tahun) diberi angka 0 (Giri, 2010) f. Ukuran Perusahaan Ukuran

perusahaan

merupakan

besar

kecilnya

suatu

perusahaan yang dapat dilihat dari total aset. Saputra, Desmiawati dan Anisma (2014) menyatakan ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Logaritma natural dari total aset perusahaan dapat menunjukkan bahwa semakin besar ukuran atau aset suatu perusahaan berarti semakin besar juga angka logaritmanya.

78

Tabel 3.1 Operasional Variabel Variabel

Indikator

Kepemilikan

Rasio

Institusional (X1) Kepemilikan

Rasio

Manajerial (X2) Komite Audit (X3)

Jumlah anggota komite audit

Komisaris

Ukuran Perusahaan (X6) Integritas laporan keuangan (Y)

Rasio Rasio

Independen (X4) Audit Tenure (X5)

Skala

Tenur lama (3 tahun atau lebih) diberi angka 1 dan tenur singkat (kurang dari 3 tahun) diberi angka 0 Logaritma natural dari Total Asset (Ln Assets)

Nominal

Rasio

Rasio

79

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Sampel perusahaan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang diterapkan. Perolehan data yang digunakan melalui website www.idx.co.id. Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 2010 dan selama periode penelitian perusahaan tidak keluar atau delisting dari Bursa Efek Indonesia. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Pemilihan perusahaan publik Badan Usaha Milik Negara ini didasarkan pada pertimbangan karena masih terbatasnya penelitian dengan populasi perusahaan ini. Perusahaan BUMN tersebar pada berbagai macam jenis usaha dan mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah sehingga laporan yang dikeluarkan harus mempunyai integritas yang tinggi, selain itu beberapa BUMN berada dalam industri vital dan strategis sehingga peningkatan kinerja BUMN harus memberikan implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia. Kebanyakan penelitian 80

sebelumnya mengenai integritas laporan keuangan masih terkonsentrasi pada perusahaan manufaktur. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditampilkan dalam tabel 4.1. Berikut tabel yang ditampilkan: Tabel 4.1. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria Kriteria

No 1

Jumlah

Total perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek

21

Indonesia (BEI) 2

Perusahaan yang baru listing selama periode penelitian

(4)

3

Perusahaan tidak menggunakan mata uang rupiah

(2)

Data tersedia

15

Total sampel selama 5 tahun periode penelitian

75

Sumber: Data sekunder yang diolah

Adapun nama perusahaan yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan No

Kode Perusahaan

Nama Perusahaan

1

ADHI

Adhi Karya Tbk.

2

ANTM

Aneka Tambang Tbk.

3 4 5 6

BBNI BBRI BBTN BMRI

Bank Negara Indonesia Tbk. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bank Tabungan Negara Tbk. Bank Mandiri Tbk.

7

INAF

Indofarma (Persero) Tbk.

8

JSMR

Jasa Marga Tbk.

81

9

KAEF

Kimia Farma Tbk.

10

PTBA

Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk.

11

PTPP

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

12

SMGR

Semen Gresik Tbk.

13

TINS

Timah (Persero) Tbk.

14

TLKM

Telkom Indonesia Tbk.

15 WIKA Sumber: www.idx.co.id

Wijaya Karya Tbk.

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali,2013). Mean digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui nilat terbesar dari data bersangkutan. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari suatu data bersangkutan. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah integritas laporan keuangan sedangkan variabel independen adalah kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, jumlah komite audit, proporsi komisaris

82

independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan. Hasil pengujian deskriptif variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean 75 ,51000 ,98976 ,7007864 75 ,00000 ,00411 ,0004187 75 2,00000 8,00000 4,2666667 75 ,25000 ,71429 ,4266976 75 ,00000 1,00000 ,8000000 75 27,32172 34,38217 30,9002828 75 1,00000 8,00000 2,6533333 75

INTS MANJ KAUD KIND ATEN SIZE ILK Valid N (listwise) Sumber: Data sekunder yang diolah

Std. Deviation ,15143713 ,00081058 1,28750055 ,10490140 ,40269363 1,89871935 1,35060881

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah data (Valid N) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 sampel yang berasal dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil tersebut maka semua data pada sampel dapat diolah dan tidak terdapat kehilangan data. Variabel dependen pada penelitian ini adalah integritas laporan keuangan (ILK). Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap integritas laporan keuangan (ILK) menunjukkan nilai minimum 1 dan nilai maksimum sebesar 8 dengan rata-rata 2,653333. Nilai maksimum 83

pada Perusahaan Tambang Bukit Asam (PTBA) pada tahun 2010, ini mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai perusahaan. Nilai minimum pada Perusahaan ADHI (2011), ANTM (2011-2014), BBTN (2011-2014), INAF (2010, 2011, 2013), KAEF (2010). Variabel independen yang pertama pada penelitian ini adalah kepemilikan saham institusional (INT), perhitungan INT dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif

terhadap kepemilikan intstitusional (INT) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,51000 dan nilai maksimum sebesar 0,98976 dan rata-rata 0,7007864. Kepemilikan institusional paling kecil pada PTPP (20102014). Nilai maksimum paling besar pada BMRI (2012). Variabel independen yang kedua pada penelitian ini adalah kepemilikan saham manajerial (MAN), perhitungan MAN dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dengan jumlah saham beredar. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kepemilikan manajerial (MAN) menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 0,00411 dengan rata-rata 0,0004187. Nilai minimum pada kepemilikan manajerial pada BBRI (2010-2014), BBTN (2010), BMRI (2010), INAF (2011-2014), PTPP (2010-2014), SMGR (2010-2013), sedangkan nilai maksimum pada WIKA (2012). 84

Variabel indepeden yang ketiga pada penelitian ini adalah jumlah komite audit (KAUD), perhitungan KAUD dengan cara menjumlah komite audit pada perusahaan. Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap komite audit (KAUD) menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 8 sedangkan nilai rata-rata 4,2666667. Nilai minimum pada komite audit pada ADHI (2014), sedangkan nilai maksimum pada BBRI (2012-2013). Variabel independen yang keempat pada penelitian ini adalah komisaris independen (KIND), perhitungan KIND dengan membagi jumlah komisaris indepeden dengan jumlah komisaris pada suatu perusahaan. Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap komisaris independen (KIND) menunjukkan hasil nilai minimum sebesar 0,25000 dan nilai maksimum sebesar 0,71429 sedangkan nilai rata-rata 0,4266976. Nilai minimum pada komisaris independen pada INAF (2010), PTPP (2011), SMGR (2010), TLKM (2010), sedangkan nilai maksimum pada BBRI (2014). Variabel independen yang kelima pada penelitian ini adalah audit tenure (ATEN), pengukuran ATEN dengan variabel dummy. Pengukuran dengan memberi angka 1 pada panjang masa perikatan audit sama atau lebih dari 3 tahun dan angka 0 pada panjang masa perikatan audit singkat yaitu kurang dari 3 tahun. Hasil analisis menggunakan statistic deskriptif terhadap audt tenure (ATEN) menunjukkan hasil nilai minimum 0 dan 85

nilai maksimum sebesar 1 dengan nilai rata-rata 0,8000000. Untuk variabel audit tenure menggunakan variabel dummy, oleh karena itu hasil penelitian hanya muncul angka 0 dan 1. Variabel independen yang keenam pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (SIZE), pengukuran SIZE dengan Log total asset. Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai minimum sebesar 27,32172 dan nilai maksimum sebesar 34,38217 sedangkan nilai rata-rata 30,9002828. Nilai minimum pada perusahaan INAF (2010) dengan total aset Rp. 733.957.862.392, sedangkan nilai maksimum pada perusahaan BMRI (2014) dengan total aset Rp. 855.039.673.000.000. 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dapat digunakan. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada peneltian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. a. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian Kolmogorv-Smirnov. Pemilihan pengujian ini didasarkan pada pengujian normalitas menggunakan grafik seringkali menimbulkan perbedaan presepsi dan pengujian menggunakan Kolmogorv-Smirnov lebih sederhana karena menggunakan data statistik.

86

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas : Kolmogorov-Smirnov (K-S) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 75 a,b Normal Parameters Mean ,0000000 Std. Deviation 1,18330918 Most Extreme Differences Absolute ,132 Positive ,132 Negative -,081 Kolmogorov-Smirnov Z 1,143 Asymp. Sig. (2-tailed) ,146 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4.4 di atas menunjukan nilai Kolmogorv-Smirnov adalah 1,143 dengan probabilitas signifikansi 0.146 jauh diatas α = 0,05 hal ini berarti hipotesis nol diterima dengan arti bahwa data residual terdistribusi normal dan data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas. b. Hasil Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas penelitian ini dilihat dari nilai tolerance (T) dan variance inflation factor (VIF). Tabel 4.5 merupakan tabel hasil uji multikolonieritas, dari nilai tolerance menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. 87

Nilai variance inflation factor (VIF) menunjukan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,0. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang signifikan antar variabel independen. Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Model 1

Coefficientsa Collinearity Statistics Toleran ce VIF INT ,776 1,289 MAN ,895 1,118 KAUD ,691 1,447

KIND ,517 ATEN ,904 SIZE ,528 a. Dependent Variable: ILK

1,934 1,106 1,896

Sumber: Data sekunder yang diolah c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. Hasil menggunakan grafik scatterplot dengan melihat nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 88

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot

Sumber: Data sekunder yang diolah Dari gambar 4.1 menunjukan plots atau titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi integritas laporan

keuangan

(ILK)

berdasarkan

variabel-variabel

yang

mempengaruhinya yaitu kepemilikan institusional (INT), kepemilikan manajerial (MAN), komite audit (KAUD), komisaris independen (KIND), audit tenure (ATEN), dan ukuran perusahaan (SIZE). Selain

menggunakan

uji

grafik

scatterplot

peneliti

menggunakan uji glejser. Berikut ini hasil uji glejser:

89

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta

Model 1

(Constant) INT

1,669 -,699

1,928 ,740

MAN -14,967 KAUD -,067 KIND -,722 ATEN ,293 SIZE ,000 a. Dependent Variable: ABSUT

128,726 ,092 1,308 ,258 ,072

T

Sig.

-,126

,866 -,945

,390 ,348

-,014 -,102 -,090 ,140 ,001

-,116 -,725 -,552 1,138 ,005

,908 ,471 ,583 ,259 ,996

Sumber: Data sekunder yang diolah Berdasarkan tabel 4.6 di atas, semua variabel independen memiliki angka sigifikansi ditas 0,05. Jadi, dapat disimpulkan data penelitian tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. d. Hasil Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Run Test. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 90

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi: Run Test Runs Test Unstandardi zed Residual a Test Value -,15927 Cases < Test Value 37 Cases >= Test Value 38 Total Cases 75 Number of Runs 33 Z -1,278 Asymp. Sig. (2,201 tailed) a. Median Sumber : Data sekunder yang diolah Tabel 4.7 di atas menunjukan Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau Run Test sebesar 0,201 lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti data yang dipergunakan random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi. C. Pengujian Hipotesis a. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1, jika nilainya kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, namun jika nilai mendekati 1 berarti variabel independen menjelaskan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk 91

memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi: Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model 1

R ,482a

Model Summaryb Adjusted R Std. Error of R Square Square the Estimate ,232 ,165 1,23441058

a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INT, MAN, KAUD, KIND b. Dependent Variable: ILK Sumber: Data sekunder yang diolah Pada tabel 4.8 menunjukan bahwa nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,165 hal ini berarti hanya 16,5% variabel integritas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan sedangkan sisanya sebesar 83,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi ini, seperti independensi auditor, kualitas audit, leverage, dan spesialisasi indutri auditor. b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji statistic F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara

92

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat probabilitas signifikansi 0,05. Berikut adalah hasil uji statistic F: Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statisitik F) ANOVAb Model 1 Regression

Sum of Squares 31,370

df 6

Mean Square 5,228

F 3,431

Sig. ,005a

Residual 103,616 68 1,524 Total 134,987 74 a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INT, MAN, KAUD, KIND b. Dependent Variable: ILK Sumber: Data sekunder yang diolah Tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa nilai F sebesar 3,431 dengan tingkat probabilitas signifikansi yaitu sebesar 3,431 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 dan lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Uji statitik t dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, dengan tingkat probabilitas signifikan yang digunakan pada penelitian ini adalah

93

0,05. Tabel 4.9 merupakan hasil pengujian uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model 1 (Constant) INT MAN KAUD KIND ATEN

Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta -2,604 2,804 -,742 1,076 -,083 -466,594 187,156 -,280 -,320 ,134 -,305 -3,836 1,902 -,298 ,760 ,375 ,227

SIZE ,271 a. Dependent Variable: ILK

,104

,381

t -,929 -,690 -2,493 -2,388 -2,016 2,027

Sig. ,356 ,493 ,015 ,020 ,048 ,047

2,602

,011

Sumber: Data sekunder yang diolah Hasil uji dari tabel 4.10 di atas dideskripsikan sebagai berikut: 1) Pengaruh Kepemilikan Institusional (INT) terhadap Integritas Laporan Keuangan Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t hitung -0,690 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,493 lebih besar daripada 0,05. Nilai koefisien beta yang dihasilkan -0,742. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H1 ditolak,

sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

kepemilikan

94

institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 2) Pengaruh Kepemilikan Manajerial (MAN) terhadap Integritas Laporan Keuangan Hasil pengujian untuk variabel kepemilikan manajerial nilai t hitung sebesar -2,493 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,015 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta yang dihasilkan -466,594. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H2 diterima,

sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

kepemilikan

manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hardiningsih (2010) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

Mayangsari (2003) yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif kepemilikan saham oleh manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan dari teori agensi yang menggunakan tiga asumsi sifat manusia (Eisenhardt, 1989 dalam Hardinigsih,

2010),

yaitu

manusia

pada

umumnya

lebih

mementingkan dirinya sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa akan datang, dan manusia selalu 95

menghindari resiko. Manajer perusahan yang lebih banyak mengetahui perusahaan sehingga manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik berupa

pengungkapan

informasi

akuntansi

seperti

laporan

keuangan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen ada kecenderungan

akan

semakin

rendah

integritas

laporan

keuangannya. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) yang menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan hasil koefisien regresi yang negatif menunjukan bahwa manajemen kurang melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat terjadi akibat sifat menajer yang mengutamakan kepentingan pribadi serta kesempatan yang diberikan kepadanya dalam

mengelola

perusahaan.

Penelitian

Fajaryani

(2015)

menunjukan bahwa kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, hal ini disebabkan karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen terlalu kecil sehingga tidak cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 3) Pengaruh Komite Audit (KAUD) terhadap Integritas Laporan Keuangan 96

Hasil pengujian untuk variabel komite audit memiliki t hitung sebesar -2,388 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,020 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta -0,320. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis H3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) yang menunjukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Arah koefisien yang negatif menunjukan bahwa keberadaan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif. Selain itu, ada kecenderungan

komite

audit

belum

mampu

menunjukan

kedudukannya yang berdiri sendiri, ini menandakan masih besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif daripada komite auditnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mayangsari (2003) yang juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuagan. Hal ini menunjukan masih

kurang

efektifnya

keberadaan

komite

audit

untuk

meningkatkan integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) yang menunjukan bahwa komite audit berpengaruh 97

signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan arah pengaruh positif. Penelitian ini menunjukan bahwa semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Sejalan dengan fungsi komite audit yaitu untuk mengawasi kebijakan manajemen serta menilai informasi yang disajikan telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa komite audit belum bekerja secara maksimal, adanya pengaruh dari eksekutif menyebabkan komite audit kurang memaksimalkan perannya di perusahaan. 4) Pengaruh Komisaris Independen (KIND) terhadap Integritas Laporan Keuangan Hasil pengujian untuk variabel komisaris independen memiliki t hitung sebesar -2,016 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,048 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta -3,836. Hal ini menunjukan bahwa H4 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif. Hasil pengujian 98

ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mayangsari (2003) dan Linata dan Sugiarto (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan masih cukup banyaknya perusahaan yang belum membentuk komisaris independen atau jumlah komisaris independen dalam perusahaan kurang dari 25%, sehingga menyebabkan kurang efektifnya dalam menjalankan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif

terhadap

mengindikasikan

integritas komisaris

laporan

keuangan,

independen

yang

hal

ini

kurang

memaksimalkan perannnya dan juga banyak perusahaan yang kurang memperhatikan komposisi dewan komisaris, selain itu pengetahuan dan latar belakang komisaris independen harus sesuai dengan bisnis perusahaan. 5) Pengaruh Audit Tenure (ATEN) terhadap Integritas Laporan Keuangan Hasil pengujian untuk variabel audit tenure memiliki t hitung sebesar 2,027 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,047 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta 0,760. Hal ini menunjukan bahwa H5 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 99

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Giri (2010) yang menunjukan bahwa tenur KAP yang lama akan menaikan kualitas audit. Beberapa alasan yang mendasari hasil ini adalah tenur KAP yang panjang akan menciptakan pengetahuan yang cukup bagi auditor/KAP untuk melaksanakan tugas audit secara profesional, tenur auditor yang panjang justru akan menghasilkan kos yang lebih rendah dan pengetahuan yang cukup dimiliki oleh auditor/KAP akan membuat auditor semakin teliti. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) yang menunjukan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Masa perikatan yang singkat maupun lama antara KAP dan perusahaan tidak mempengaruhi pelaksanaan audit yang dilakukan terhadap klien dan juga tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini audit tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, koefisien yang positif menunjukan bahwa semakin panjang masa perikatan audit maka akan menambah integritas laporan keuangan, hal ini karena auditor telah paham mengenai perusahaannya sehingga auditor dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 6) Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Integritas Laporan Keuangan 100

Hasil pengujian untuk variabel ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar 2,602 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,011 lebih kecil daripada 0,05. Nilai koefisien beta 0,624. Hal ini menunjukan bahwa H6 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajaryani (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan

terhadap

integritas

laporan

keuangan.

Ukuran

perusahaan dianggap memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari para pemegang saham untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Banyaknya sorotan baik leh pasar maupun publik terhadap perusahaan besar akan mendorong perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi secara jujur dan apa adanya. Penelitian Saputra, Desmiawati, dan Anisma (2014) menunjukan hasil yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat ukuran perusahaan maka akan semakin meningkat integritas laporan keuangannya, sebaliknya apabila ukuran perusahaan menurun maka integritas laporan keuangan perusahaan 101

tersebut juga akan mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

integritas

laporan

keuangan,

hal

ini

sesuai

mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.

102

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Penelitian ini meneliti tentang mekanisme corporate governance, audit tenure dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 19. Data sampel perusahaan sebanyak 75 pengamatan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan melakukan analisa regresi berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Susiana dan Herawaty (2007) dan Nicolin dan Sabeni (2013). Hasil penelitian tidak konsisten dengan hasil penelitian Fajaryani (2015). 2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Hardinigsih (2010) dan Mayangsari (2003). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) dan Fajaryani (2015) 3. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013) dan

118

Mayangsari (2003). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) 4. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Rozania, Anggraini, dan Nindito (2013), Mayangsari (2003) dan Linata dan Sugiarto (2012). 5. Audit Tenure berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Giri (2010). Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Nicolin dan Sabeni (2013) 6. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Konsisten dengan hasil penelitian Fajaryani (2015) dan Penelitian Saputra, Desmiawati, dan Anisma (2014) 7. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, audit tenure, ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhahdap integrtas laporan keuangan. B. Saran Peneliti dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dengan adanya beberapa masukan diantaranya: 1. Menambah tahun pengamatan penelitian atau dapat menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 2. Untuk peneliti selanjutnya, indicator penelitian dapat diganti dengan proxy lain ataupun ditambah dengan variabel lain seperti ukuran dewan direksi, 104

ukuran dewan komisaris, spesialisasi auditor, kualitas audit, independensi auditor dan lain sebagainya. 3. Untuk peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan model berbeda dalam pengukuran integritas laporan keuangan sehingga dapat dilihat hasil yang berbeda. Seperti pengukuran menggunakan Discretionary Accrual, model Zhang (2007), model Givoly dan Hayn (2000), dan Earning/Stock Return Relation.

105

DAFTAR PUSTAKA Adibowo, S. “Pengaruh Audit Firm Tenure, Audit Firm Size dan Industry Spesialization terhadap Earning Quality”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Universitas Dipenogoro, Semarang, 2009. Agrianti. “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kualitas Auditor, Pergantian Auditor, dan Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Vol.12 No.2, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Lampung, 2009. Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. “Komisaris Independen; Penggerak Praktik GCG di Perusahaan”, PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Antaranews. “Komisaris Bongkar Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan PT Kereta Api”,http://www.antaranews.com/berita/38743/komisaris-bongkar-dugaanmanipulasi-laporan-keuangan-pt-kereta-api. Diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.00 WIB. Arifin. “Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005. Astria, Tia. “Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance, dan Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. Brilianti, Dinny Prastiwi. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013. Citra, Nesia Elva. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Padang, 2013. Detik, “Bursa India Diguncang Skandal Keuangan Satyam”, http://finance.detik.com/read/2009/01/07/150554/1064537/6/bursa-indiadiguncang-skandal-keuangan-satyam. Diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.00 WIB. Effendi, Muhammad Arief, “The Power Of Good Corporate Governance; Teori dan Implementasi”, Salemba Empat, Jakarta, 2009. Fajaryani, Atik. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di

118

BEI Periode 2008-2013)”, Vol. IV No. 1, Jurnal Nominal, Yogyakarta, 2015. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21”, Cetakan VII, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2013. Giri, Efraim Ferdinan. “Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia”, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010. Hamid, Abdul, “Pedoman Penulisan Skripsi”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012. Haniati, Sri dan Fitriany, “Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi dengan Menggunakan Beberapa Model Pengukuran Konservatisme”, Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010. Hardiningsih, Pancawati. “Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Kajian Akuntansi, Februari 2010. Haryani, et al. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja: Transparansi sebagai Variabel Intervening”, Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh, 2011. Hery, “Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini”, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013 IAI, “Standar Akuntansi Keuangan”, IAI, Jakarta, 2012. Jama’an, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Perusahaan Publik di BEJ) ”, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. Jao, Robert dan Gagaring Pagalung, “Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia”, Vol. 8, No.1, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.

107

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER–01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. _______, Nomor. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Kharisma, Bayu, “Good Governance sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan”, Vol. 19 No.1, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 2014. Kieso, E, Weygandt J Jerry dan Warfield Terry D, “Akuntansi Intermediate”, Erlangga, 2008. Komite Nasional Good Corporate Governance (KNKG), “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”, 2006. Kompasiana, “Kasus Kimia Farma (Etika Bisnis)”, http://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/kasus-kimia-farmaetika-bisnis_5535b4d46ea8349b26da42eb. Diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.00 WIB. Mayangsari, Sekar, “Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 2003. Mutia, Evi, Zuraida, Devi Andriani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan Manufaktur di BEI”, Vol.4 No.2, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Aceh, 2011 Nasution, M dan Doddy Setiawan, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 2007. Nicolin, Octavia dan Arifin Sabeni, “Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Vol.2 No.3, Dipenogoro Journal of Accounting, Semarang, 2013. Ningsaptiti, Restie, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro, 2010.

108

Oktadella, Dewanti, “Analisis Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Skripsi, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011. Okpala, Kenneth Enoch, “Audit Committee and Integrity of Financial Statements: A Preventive Mechanism for Corporate Failure”, Vol. II, Australian Journal of Business and Management Research, Australia, 2012. Pramana, Arif Duta, “Pengaruh Tingkat Keuangan dan Tingkat Hutang terhadap Konservatisme dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010. Rahmina, Listya Y dan Sukrisno Agoes, “Influence of Auditor Independence, Audit Tenure, and Audit Fee on Audit Quality of Members of Capital Market Accountant Forum in Indonesia”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Malaysia, 2014. Rozania, Ratna Anggraini, Marsellisa Nindito, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Pergantian Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 2013. Sari, Septiana Sari dan Nur Fadjrih Asyik, “Pengaruh Leverage dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba”, Vol. 2 No.6, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Surabaya, 2013. Saputra, Wahyudi, Desmiawati, Yunaeita Anisma, “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Vol. 1 No.2, JOM FEKON, Pekanbaru, 2014. Seswanto, Herbowo, “Pengaruh Konservatisme terhadap Kualitas Laba dengan Pendekatan Accounting Based dan Market Based”, Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Depok, 2012. Susiana, Arleen Herawaty, “Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 2007. Taures, S, “Analisis Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dengan Pengungkapan Risiko”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro, 2011.

109

Tempo, “Tiga Direksi Waskita Dinonaktifkan”, https://bisnis.tempo.co/read/news/2009/08/28/090194968/tiga-direksiwaskita-dinonaktifkan. Diakses pada 20 Desember 2015 pukul 16.00 WIB. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Widya, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan terhadap Akuntansi Konservatif”, Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 2005. Wulandari, Yani dan I Ketut Budiartha, “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Dewan Direksi terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Jurnal Akuntansi Udayana, Bali, 2014. www.idx.co.id

110

LAMPIRAN

118

Lampiran 1: Populasi Penelitian Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No

Kode

Emiten

1

ADHI

Adhi Karya Tbk.

2

ANTM

Aneka Tambang Tbk.

3

BBNI

Bank Negara Indonesia Tbk.

4

BBRI

Bank Rakyat Indonesia Tbk.

5

BBTN

Bank Tabungan Negara Tbk.

6

BMRI

Bank Mandiri Tbk.

7

GIAA

Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

8

INAF

Indofarma (Persero) Tbk.

9

JMSR

Jasa Marga Tbk.

10

KAEF

Kimia Farma Tbk.

11

KRAS

Krakatau Steel Tbk.

12

PGAS

Perusahaan Gas Negara Tbk.

13

PTBA

Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk.

14

PTPP

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

15

SMBR

Semen Baturaja Tbk.

16

SMGR

Semen Gresik Tbk.

17

TINS

Timah (Persero) Tbk.

18

TLKM

Telkom Indonesia Tbk.

19

WIKA

Wijaya Karya Tbk.

20

WSKT

Waskita Karya Tbk.

112

21

WTON

Wijaya Karya Beton Tbk.

Lampiran 2: Sampel Penelitian Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No

Kode

Emiten

1

ADHI

Adhi Karya Tbk.

2

ANTM

Aneka Tambang Tbk.

3

BBNI

Bank Negara Indonesia Tbk.

4

BBRI

Bank Rakyat Indonesia Tbk.

5

BBTN

Bank Tabungan Negara Tbk.

6

BMRI

Bank Mandiri Tbk.

7

INAF

Indofarma (Persero) Tbk.

8

JMSR

Jasa Marga Tbk.

9

KAEF

Kimia Farma Tbk.

10

PTBA

Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk.

11

PTPP

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

12

SMGR

Semen Gresik Tbk.

13

TINS

Timah (Persero) Tbk.

14

TLKM

Telkom Indonesia Tbk.

15

WIKA

Wijaya Karya Tbk.

113

Lampiran 3: Hasil Output SPSS Regresi Linear Berganda Descriptive Statistics N INTS MANJ KAUD KIND ATEN SIZE ILK Valid (listwise)

Minimum 75 75 75 75 75 75 75 75

N

,51000 ,00000 2,00000 ,25000 ,00000 27,32172 1,00000

Maximum ,98976 ,00411 8,00000 ,71429 1,00000 34,38217 8,00000

Mean ,7007864 ,0004187 4,2666667 ,4266976 ,8000000 30,9002828 2,6533333

Std. Deviation ,15143713 ,00081058 1,28750055 ,10490140 ,40269363 1,89871935 1,35060881

Variables Entered/Removedb Model 1

Variables Entered

Variables Removed

SIZE, ATEN, . INTS, MANJ, KAUD, KIND

Method Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: ILK

Model Summaryb Model 1

R

R Square a

,482

,232

Adjusted R Square ,165

Std. Error of the Estimate 1,23441058

a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INT, MAN, KAUD, KIND b. Dependent Variable: ILK

114

ANOVAb Sum of Squares

Model 1

Regression

df

Mean Square

31,370

6

5,228

Residual

103,616

68

1,524

Total

134,987

74

F

Sig. ,005a

3,431

a. Predictors: (Constant), SIZE, ATEN, INTS, MANJ, KAUD, KIND b. Dependent Variable: ILK

Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model

B

Std. Error

1(Constant)

-2,604

2,804

-,742

1,076

MANJ

-466,594

KAUD

Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

Toleranc e

VIF

-,929

,356

-,083

-,690

,493

,776

1,289

187,156

-,280

-2,493

,015

,895

1,118

-,320

,134

-,305

-2,388

,020

,691

1,447

KIND

-3,836

1,902

-,298

-2,016

,048

,517

1,934

ATEN

,760

,375

,227

2,027

,047

,904

1,106

SIZE

,271

,104

,381

2,602

,011

,528

1,896

INTS

a. Dependent Variable: ILK

115

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B

Std. Error

(Constant)

1,669

1,928

INTS

-,699

,740

MANJ

-14,967

KAUD

Standardized Coefficients Beta

t

Sig. ,866

,390

-,126

-,945

,348

128,726

-,014

-,116

,908

-,067

,092

-,102

-,725

,471

KIND

-,722

1,308

-,090

-,552

,583

ATEN

,293

,258

,140

1,138

,259

SIZE

,000

,072

,001

,005

,996

a. Dependent Variable: ABSUT

116

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardize d Residual N Normal Parametersa,b

Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

75 ,0000000 1,18330918 ,132 ,132 -,081 1,143 ,146

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Runs Test Unstandardized Residual Test Valuea Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp. Sig. (2tailed)

-,15927 37 38 75 33 -1,278 ,201

a. Median

117

Lampiran 4: Analisis Variabel Independen (Kepemilikan Institusional, Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen) No

Nama

Tahun

Jumlah

Jumlah

Jumlah Saham

Kepemilikan

Kepemilikan

Jumlah

Jumlah

Saham

Saham

Beredar

Institusional

Manajerial

Komite

Komisaris

Institusional

Manajerial

Independen

Komisaris Independen

Audit

1

ADHI

2010

1.008.680.000

4.905.000

1.801.320.000

0,55997

0,00272

3

5

2

0,40000

2

ADHI

2011

1.008.680.000

850.000

1.801.320.000

0,55997

0,00047

3

5

2

0,40000

3

ADHI

2012

1.008.680.000

850.000

1.801.320.000

0,55997

0,00047

3

6

2

0,33333

4

ADHI

2013

1.008.680.000

100.000

1.801.320.000

0,55997

0,00006

3

6

2

0,33333

5

ADHI

2014

918.680.000

5.400

1.801.320.000

0,51000

0,00000

2

6

2

0,33333

6

ANTM

2010

6.200.000.000

511.250

9.538.459.750

0,65000

0,00005

6

4

2

0,50000

7

ANTM

2011

6.200.000.000

594.750

9.538.459.750

0,65000

0,00006

7

6

2

0,33333

8

ANTM

2012

6.200.000.000

1.110.500

9.538.459.750

0,65000

0,00012

6

6

2

0,33333

9

ANTM

2013

6.200.000.000

1.147.250

9.538.459.750

0,65000

0,00012

6

6

2

0,33333

10

ANTM

2014

6.200.000.000

1.200.750

9.538.459.750

0,65000

0,00013

4

6

2

0,33333

11

BBNI

2010

18.190.195.450

691.423

18.648.656.458

0,97542

0,00004

4

7

4

0,57143

12

BBNI

2011

18.190.195.450

685.926

18.648.656.458

0,97542

0,00004

4

7

4

0,57143

13

BBNI

2012

18.190.195.450

39.834.068

18.648.656.458

0,97542

0,00214

4

7

4

0,57143

14

BBNI

2013

18.190.195.450

40.931.446

18.648.656.458

0,97542

0,00219

3

7

4

0,57143

15

BBNI

2014

18.129.767.700

37.541.246

18.648.656.458

0,97218

0,00201

3

8

4

0,50000

16

BBRI

2010

7.000.000.000

0

12.334.581.000

0,56751

0,00000

6

7

4

0,57143

17

BBRI

2011

14.000.000.000

0

24.669.162.000

0,56751

0,00000

6

6

3

0,50000

18

BBRI

2012

14.000.000.000

0

24.669.162.000

0,56751

0,00000

8

8

5

0,62500

118

19

BBRI

2013

14.000.000.000

0

24.669.162.000

0,56751

0,00000

8

8

5

0,62500

20

BBRI

2014

14.000.000.000

0

24.669.162.000

0,56751

0,00000

6

7

5

0,71429

21

BBTN

2010

6.354.000.000

0

8.714.057.000

0,72917

0,00000

4

5

3

0,60000

22

BBTN

2011

6.354.000.000

14.727.500

8.835.970.500

0,71911

0,00167

4

6

3

0,50000

23

BBTN

2012

7.027.294.079

9.945.650

10.356.440.500

0,67854

0,00096

3

6

3

0,50000

24

BBTN

2013

6.895.719.968

14.124.650

10.564.853.500

0,65270

0,00134

5

6

3

0,50000

25

BBTN

2014

6.449.597.181

5.396.150

10.567.696.000

0,61031

0,00051

4

6

3

0,50000

26

BMRI

2010

20.716.184.651

0

20.996.494.742

0,98665

0,00000

5

7

4

0,57143

27

BMRI

2011

22.914.330.556

24.034.591

23.333.333.333

0,98204

0,00103

5

7

4

0,57143

28

BMRI

2012

23.094.488.419

22.132.760

23.333.333.333

0,98976

0,00095

6

7

4

0,57143

29

BMRI

2013

23.041.402.931

15.598.741

23.333.333.333

0,98749

0,00067

6

7

4

0,57143

30

BMRI

2014

16.827.792.265

13.892.900

23.333.333.333

0,72119

0,00060

6

7

4

0,57143

31

INAF

2010

2.500.000.001

364.000

3.099.267.500

0,80664

0,00012

5

4

1

0,25000

32

INAF

2011

2.500.000.001

0

3.099.267.500

0,80664

0,00000

5

5

2

0,40000

33

INAF

2012

2.500.000.001

0

3.099.267.500

0,80664

0,00000

4

5

2

0,40000

34

INAF

2013

2.500.000.001

0

3.099.267.500

0,80664

0,00000

3

4

2

0,50000

35

INAF

2014

2.500.000.001

0

3.099.267.500

0,80664

0,00000

3

3

1

0,33333

36

JSMR

2010

4.930.191.500

1.945.500

6.800.000.099

0,72503

0,00029

4

6

2

0,33333

37

JSMR

2011

4.894.289.500

1.459.000

6.800.000.000

0,71975

0,00021

3

7

3

0,42857

38

JSMR

2012

4.875.689.500

961.500

6.800.000.000

0,71701

0,00014

3

5

2

0,40000

39

JSMR

2013

4.908.751.000

961.500

6.800.000.000

0,72188

0,00014

3

6

2

0,33333

40

JSMR

2014

4.760.000.000

801.500

6.800.000.000

0,70000

0,00012

3

6

2

0,33333

41

KAEF

2010

5.000.000.000

272.500

5.554.000.000

0,90025

0,00005

3

4

2

0,50000

119

42

KAEF

2011

5.000.000.000

272.500

5.554.000.000

0,90025

0,00005

4

5

2

0,40000

43

KAEF

2012

5.000.000.000

125.000

5.554.000.000

0,90025

0,00002

3

5

2

0,40000

44

KAEF

2013

5.000.000.000

125.000

5.554.000.000

0,90025

0,00002

3

5

2

0,40000

45

KAEF

2014

5.000.000.000

125.000

5.554.000.000

0,90025

0,00002

3

5

2

0,40000

46

PTBA

2010

2.077.272.148

373.000

2.304.131.850

0,90154

0,00016

3

5

2

0,40000

47

PTBA

2011

2.000.112.401

60.000

2.304.131.850

0,86805

0,00003

3

6

2

0,33333

48

PTBA

2012

1.930.209.673

60.000

2.304.131.850

0,83772

0,00003

3

6

2

0,33333

49

PTBA

2013

1.498.087.500

60.000

2.304.131.850

0,65017

0,00003

4

6

2

0,33333

50

PTBA

2014

1.498.087.500

60.000

2.304.131.850

0,65017

0,00003

4

6

2

0,33333

51

PTPP

2010

2.469.642.760

0

4.842.436.500

0,51000

0,00000

4

3

1

0,33333

52

PTPP

2011

2.469.642.760

0

4.842.436.500

0,51000

0,00000

4

4

1

0,25000

53

PTPP

2012

2.469.642.760

0

4.842.436.500

0,51000

0,00000

4

6

2

0,33333

54

PTPP

2013

2.469.642.760

0

4.842.436.500

0,51000

0,00000

4

5

2

0,40000

55

PTPP

2014

2.469.642.760

0

4.842.436.500

0,51000

0,00000

4

5

2

0,40000

56

SMGR

2010

3.025.406.000

0

5.931.520.000

0,51006

0,00000

3

4

1

0,25000

57

SMGR

2011

3.025.406.000

0

5.931.520.000

0,51006

0,00000

3

6

2

0,33333

58

SMGR

2012

3.025.406.000

0

5.931.520.000

0,51006

0,00000

4

6

3

0,50000

59

SMGR

2013

3.025.406.000

0

5.931.520.000

0,51006

0,00000

4

6

2

0,33333

60

SMGR

2014

3.025.406.000

58.400

5.931.520.000

0,51006

0,00001

4

6

2

0,33333

61

TINS

2010

3.271.470.000

20.000

5.033.020.000

0,65000

0,00000

5

6

3

0,50000

62

TINS

2011

3.271.470.000

20.000

5.033.020.000

0,65000

0,00000

4

6

3

0,50000

63

TINS

2012

3.271.470.000

120.000

5.033.020.000

0,65000

0,00002

4

6

3

0,50000

64

TINS

2013

3.271.470.000

340.000

5.033.020.000

0,65000

0,00007

4

6

3

0,50000

120

65

TINS

2014

4.841.053.952

560.338

7.447.753.454

0,65000

0,00008

4

5

2

0,40000

66

TLKM

2010

12.715.441.368

23.112

20.159.999.280

0,63073

0,00000

5

4

1

0,25000

67

TLKM

2011

13.273.436.248

23.112

20.159.999.280

0,65840

0,00000

6

5

2

0,40000

68

TLKM

2012

12.518.158.928

5.724

20.159.999.280

0,62094

0,00000

6

5

2

0,40000

69

TLKM

2013

61.633.483.340

29.160

100.799.996.400

0,61144

0,00000

5

6

2

0,33333

70

TLKM

2014

61.075.273.740

88.620

100.799.996.400

0,60591

0,00000

5

7

3

0,42857

71

WIKA

2010

4.000.000.000

13.036.500

6.001.540.500

0,66650

0,00217

3

5

2

0,40000

72

WIKA

2011

4.000.000.000

13.036.500

6.027.267.500

0,66365

0,00216

3

5

2

0,40000

73

WIKA

2012

4.000.000.000

25.121.500

6.105.627.500

0,65513

0,00411

5

6

2

0,33333

74

WIKA

2013

4.000.000.000

13.474.500

6.139.968.000

0,65147

0,00219

5

6

2

0,33333

75

WIKA

2014

4.000.000.000

4.769.000

6.149.225.000

0,65049

0,00078

6

5

2

0,40000

Lampiran 5: Analisis Variabel Independen (Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan) No

Nama

Tahun

Audit Tenure

Ukuran Perusahaan

Nama Kantor Akuntan Publik

Nilai

Total Asset

LN Asset

1

ADHI

2010

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

4.927.696.202.275

29,22589269

2

ADHI

2011

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

6.112.953.591.126

29,44143118

3

ADHI

2012

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

7.872.073.635.468

29,69434263

4

ADHI

2013

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

9.720.961.764.422

29,90530568

5

ADHI

2014

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

10.458.881.684.274

29,97847266

6

ANTM

2010

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

10.573.147.722.000

29,98933867

121

7

ANTM

2011

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

15.201.235.077.000

30,3523978

8

ANTM

2012

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

19.708.540.946.000

30,61207321

9

ANTM

2013

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

0

21.865.117.391.000

30,71591367

10

ANTM

2014

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

0

22.044.202.220.000

30,72407075

11

BBNI

2010

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

0

248.580.529.000.000

33,14678797

12

BBNI

2011

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

0

299.058.161.000.000

33,33165919

13

BBNI

2012

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

333.303.506.000.000

33,44007462

14

BBNI

2013

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

386.654.815.000.000

33,58855346

15

BBNI

2014

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

416.573.708.000.000

33,66308453

16

BBRI

2010

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

404.285.602.000.000

33,63314268

17

BBRI

2011

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

469.899.284.000.000

33,7835395

18

BBRI

2012

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

551.336.790.000.000

33,94336697

19

BBRI

2013

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

626.182.926.000.000

34,07066366

20

BBRI

2014

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

801.955.021.000.000

34,31807364

21

BBTN

2010

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

68.385.539.000.000

31,8561825

22

BBTN

2011

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

89.121.459.000.000

32,12102126

23

BBTN

2012

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

111.748.593.000.000

32,34727276

24

BBTN

2013

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

131.169.730.000.000

32,50751325

25

BBTN

2014

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

144.575.961.000.000

32,60482617

26

BMRI

2010

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

449.774.551.000.000

33,73976758

27

BMRI

2011

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

551.891.704.000.000

33,94437295

28

BMRI

2012

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

635.618.708.000.000

34,08561998

29

BMRI

2013

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

733.099.762.000.000

34,22830291

122

30

BMRI

2014

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

855.039.673.000.000

34,38216898

31

INAF

2010

Husni, Mucharam &Rasidi

0

733.957.862.392

27,32171746

32

INAF

2011

Husni, Mucharam &Rasidi

0

1.114.901.669.774

27,73978733

33

INAF

2012

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

1.188.618.790.410

27,80381307

34

INAF

2013

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

1.294.510.669.195

27,88915388

35

INAF

2014

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

1.248.343.275.406

27,85283841

36

JSMR

2010

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

0

18.952.129.334.000

30,57293741

37

JSMR

2011

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

0

21.432.133.718.000

30,69591249

38

JSMR

2012

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

24.753.551.441.000

30,83999009

39

JSMR

2013

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

28.366.345.328.000

30,97622453

40

JSMR

2014

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

1

31.857.947.989.000

31,09230801

41

KAEF

2010

Hendrawinata Gani & Hidayat

0

1.657.291.834.312

28,13620596

42

KAEF

2011

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

1.794.399.675.018

28,21569164

43

KAEF

2012

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

2.076.347.580.785

28,3616315

44

KAEF

2013

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

2.471.939.548.890

28,5360242

45

KAEF

2014

Hendrawinata Eddy & Siddharta (Kreston Internasional)

1

2.968.184.626.297

28,71897164

46

PTBA

2010

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

8.772.699.000.000

29,80266563

47

PTBA

2011

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

11.507.104.000.000

30,0739857

48

PTBA

2012

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

12.728.981.000.000

30,17490248

49

PTBA

2013

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

11.677.155.000.000

30,08865548

50

PTBA

2014

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

1

14.812.023.000.000

30,32646033

51

PTPP

2010

Soejatna, Mulyana & Rekan

1

5.444.073.899.824

29,32554878

52

PTPP

2011

Soejatna, Mulyana & Rekan

1

6.933.353.587.843

29,56736474

123

53

PTPP

2012

Soejatna, Mulyana & Rekan

1

8.550.850.524.674

29,77705187

54

PTPP

2013

Soejatna, Mulyana & Rekan

1

12.415.669.401.062

30,14998045

55

PTPP

2014

Soejatna, Mulyana & Rekan

1

14.611.864.850.970

30,31285498

56

SMGR

2010

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

15.562.998.946.000

30,37591735

57

SMGR

2011

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

19.661.602.767.000

30,60968875

58

SMGR

2012

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

26.579.083.786.000

30,9111457

59

SMGR

2013

Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte)

0

30.792.884.092.000

31,05830474

60

SMGR

2014

Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte)

0

34.314.666.027.000

31,16659396

61

TINS

2010

Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte)

1

5.881.108.000.000

29,4027663

62

TINS

2011

Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte)

1

6.569.807.000.000

29,51350557

63

TINS

2012

Osman Bing Satrio &Eny (Deloitte)

1

6.101.007.000.000

29,43947496

64

TINS

2013

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

0

7.883.294.000.000

29,69576695

65

TINS

2014

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

0

9.752.477.000.000

29,90854242

66

TLKM

2010

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

0

99.758.447.000.000

32,23377285

67

TLKM

2011

Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PWC)

0

103.054.000.000.000

32,26627424

68

TLKM

2012

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

111.369.000.000.000

32,34387013

69

TLKM

2013

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

127.951.000.000.000

32,48266849

70

TLKM

2014

Purwanto, Suherman & Surja (Ernst&Young)

1

140.895.000.000.000

32,57903605

71

WIKA

2010

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

1

6.286.304.902.000

29,46939456

72

WIKA

2011

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

1

8.322.979.571.000

29,75004143

73

WIKA

2012

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

1

10.945.209.418.000

30,02392298

74

WIKA

2013

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

1

12.594.962.700.000

30,16431806

75

WIKA

2014

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

1

15.915.161.682.000

30,39829334

124

Lampiran 6 : Analisis Variabel Dependen (Integritas Laporan Keuangan) No

Nama

Tahun

Integritas Laporan Keuangan Harga Pasar Saham per

Total Ekuitas

31 Desember

Jumlah Saham

Nilai Buku

Integritas

Beredar

Saham per 31

Laporan

Desember

Keuangan

1

ADHI

2010

910

861.113.484.045

1.801.320.000

478

2

2

ADHI

2011

580

990.367.790.588

1.801.320.000

550

1

3

ADHI

2012

1.760

1.180.918.969.692

1.801.320.000

656

3

4

ADHI

2013

1.510

1.548.462.792.571

1.801.320.000

860

2

5

ADHI

2014

3.480

1.751.543.349.644

1.801.320.000

972

4

6

ANTM

2010

2.450

8.835.268.321.000

9.538.459.749

926

3

7

ANTM

2011

1.620

10.772.043.550.000

9.538.459.749

1.129

1

8

ANTM

2012

1.280

12.832.316.056.000

9.538.459.749

1.345

1

9

ANTM

2013

1.090

12.793.487.532.000

9.538.459.750

1.341

1

10

ANTM

2014

1.065

11.929.561.267.000

9.538.459.750

1.251

1

11

BBNI

2010

3.875

33.119.626.000.000

18.648.656.458

1.776

2

12

BBNI

2011

3.800

37.843.024.000.000

18.648.656.458

2.029

2

13

BBNI

2012

3.700

43.525.291.000.000

18.648.656.458

2.334

2

14

BBNI

2013

3.950

47.683.505.000.000

18.648.656.458

2.557

2

15

BBNI

2014

6.100

61.021.308.000.000

18.648.656.458

3.272

2

16

BBRI

2010

10.500

36.673.110.000.000

12.334.581.000

2.973

4

17

BBRI

2011

6.750

49.820.329.000.000

24.669.162.000

2.020

3

18

BBRI

2012

6.950

64.881.779.000.000

24.669.162.000

2.630

3

125

19

BBRI

2013

7.250

79.326.422.000.000

24.669.162.000

3.216

2

20

BBRI

2014

11.650

97.737.429.000.000

24.669.162.000

3.962

3

21

BBTN

2010

1.640

6.447.278.000.000

8.623.000.000

748

2

22

BBTN

2011

1.210

7.321.643.000.000

8.835.970.500

829

1

23

BBTN

2012

1.450

10.278.871.000.000

10.356.440.500

993

1

24

BBTN

2013

870

11.556.753.000.000

10.564.853.500

1.094

1

25

BBTN

2014

1.205

12.206.406.000.000

10.567.696.000

1.155

1

26

BMRI

2010

6.500

41.542.808.000.000

20.996.494.742

1.979

3

27

BMRI

2011

6.750

62.654.408.000.000

23.333.333.333

2.685

3

28

BMRI

2012

8.100

76.532.865.000.000

23.333.333.333

3.280

2

29

BMRI

2013

7.850

88.790.596.000.000

23.333.333.333

3.805

2

30

BMRI

2014

10.775

104.844.562.000.000

23.333.333.333

4.493

2

31

INAF

2010

80

311.268.183.245

3.099.267.500

100

1

32

INAF

2011

163

609.193.834.668

3.099.267.500

197

1

33

INAF

2012

330

650.102.176.989

3.099.267.500

210

2

34

INAF

2013

153

590.793.367.889

3.099.267.500

191

1

35

INAF

2014

355

591.963.192.465

3.099.267.500

191

2

36

JSMR

2010

3.425

7.740.013.867.000

6.800.000.000

1.138

3

37

JSMR

2011

4.200

9.420.280.261.000

6.800.000.000

1.385

3

38

JSMR

2012

5.450

9.787.785.568.000

6.800.000.000

1.439

4

39

JSMR

2013

4.725

10.866.980.040.000

6.800.000.000

1.598

3

40

JSMR

2014

7.050

11.424.995.629.000

6.800.000.000

1.680

4

41

KAEF

2010

159

1.114.028.943.712

5.554.000.000

201

1

126

42

KAEF

2011

340

1.252.505.683.826

5.554.000.000

226

2

43

KAEF

2012

740

1.441.533.689.666

5.554.000.000

260

3

44

KAEF

2013

590

1.624.354.688.981

5.554.000.000

292

2

45

KAEF

2014

1.465

1.811.143.949.913

5.554.000.000

326

4

46

PTBA

2010

22.950

6.366.736.000.000

2.304.131.850

2.763

8

47

PTBA

2011

17.350

8.165.002.000.000

2.304.131.850

3.544

5

48

PTBA

2012

15.100

8.505.169.000.000

2.304.131.850

3.691

4

49

PTBA

2013

10.200

7.551.569.000.000

2.304.131.850

3.277

3

50

PTBA

2014

12.500

8.670.842.000.000

2.304.131.850

3.763

3

51

PTPP

2010

800

1.261.842.880.698

4.842.436.500

261

3

52

PTPP

2011

485

1.425.439.849.740

4.842.436.500

294

2

53

PTPP

2012

830

1.655.849.031.797

4.842.436.500

342

2

54

PTPP

2013

1.160

1.984.747.306.312

4.842.436.500

410

3

55

PTPP

2014

3.575

2.390.270.175.491

4.842.436.500

494

7

56

SMGR

2010

9.450

12.006.438.613.000

5.931.520.000

2.024

5

57

SMGR

2011

11.450

14.615.096.979.000

5.931.520.000

2.464

5

58

SMGR

2012

15.850

18.164.854.648.000

5.931.520.000

3.062

5

59

SMGR

2013

14.150

21.803.975.875.000

5.931.520.000

3.676

4

60

SMGR

2014

16.200

25.002.451.936.000

5.931.520.000

4.215

4

61

TINS

2010

2.750

4.202.765.000.000

5.033.020.000

835

3

62

TINS

2011

1.670

4.597.795.000.000

5.033.020.000

914

2

63

TINS

2012

1.540

4.558.200.000.000

5.033.020.000

906

2

64

TINS

2013

1.600

4.892.110.000.000

5.033.020.000

972

2

127

65

TINS

2014

1.230

5.608.242.000.000

7.447.753.454

753

2

66

TLKM

2010

7.950

44.418.742.000.000

20.159.999.280

2.203

4

67

TLKM

2011

7.050

60.981.000.000.000

20.159.999.280

3.025

2

68

TLKM

2012

9.050

66.978.000.000.000

20.159.999.280

3.322

3

69

TLKM

2013

2.150

77.424.000.000.000

100.799.996.400

768

3

70

TLKM

2014

2.865

86.125.000.000.000

100.799.996.400

854

3

71

WIKA

2010

680

1.801.623.781.000

6.001.540.500

300

2

72

WIKA

2011

610

2.071.561.000.000

6.027.267.500

344

2

73

WIKA

2012

1.480

2.814.005.594.000

6.105.627.500

461

3

74

WIKA

2013

1.580

3.226.958.875.000

6.139.968.000

526

3

75

WIKA

2014

1.300

4.978.758.224.000

6.149.225.000

810

2

128