PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Oleh: RIAN MUHAMAD 103403012 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 2014 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, (2) Pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, (3) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif serta data primer yang diperoleh dari Dinas PPKAD dan data sekunder yang di dapat dari hasil laporan realiasasi anggaran Kabupaten Tasikmalaya. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linear berganda melalui uji T dan uji F. Hasil Penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa koefisien Kontribusi Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (2) Hasil pengujian secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa koeefisien Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (3) Sedangkan hasil pengujian secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata kunci:Kontribusi Pajak Daerah, Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah. ABSTRACK The purpose of this research is to know: (1) Influence of local tax contributions in partially to local original revenue, (2) Influence of contributions separated assets management result in partially to local revenue, (3) Influence of local tax contributions and separated assets management results in simultaneously to local original revenue. In this study the method is done by using descriptive methods and primary data obtained from the Department PPKAD and secondary data obtained from the results of budget realization report Tasikmalaya regency. Analysis of the data used is the classic assumption test and multiple linear regression through T test and F test research results are as follows: (1) The test results partially to local original revenue coefficient indicates that of local tax contributions do not significantly affect to local original revenue . (2) Result of partial test of to local original revenue contributions results show that koeefisien of separated assets management result significantly affect to local original revenue. (3) While the test result simultaneously to indicate that to local original revenue of local tax contributions and contributions separated assets management result jointly significant effect on to local original revenue. Keywords: Local Tax Contributions, Contributions Separated Assets Management Result, Local Original Revenue PENDAHULUAN Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak kepada negara. Hasil pajak ini yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dengan adanya pajak ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat, disamping dalam hal itu pun pemerintah dapat berupaya untuk membangun dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada segenap masyarakat sehingga dapat terwujud tujuan dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi yang seluas-luasnya merupakan suatu bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahah daerah
untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan wewenang, tugas, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dan berpotensi untuk berkembang sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh tiap daerah. Otonomi daerah di indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001. Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah ynag sesungguhnya. Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-Lain PAD yang sah. b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Kemandirian suatu daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut mampu membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil dari hasil operasi perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga pengembangan dari setiap sumber penerimaan daerah akan menentukan seberapa besar pendapatan asli daerah itu sendiri. Suatu daerah dikatakan mandiri dilihat dari seberapa besar kontribusi daerah tersebut dalam membiayai pengeluaran daerah atau seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap penerimaan total dalam pendapatan. Sehingga dari berbagai Pendapatan Asli Daerah yang ada , yang menjadi perhatian adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam halnya pendapatan asli daerah tidak hanya terpaku pada pajak daerah , namun suatu daerah khususnya kabupaten tasikmalaya diharapkan dapat mengandalkan potensi dari sumber pendapatan asli daerah lainnya, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak atau masyarakat di daerah yang merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah daerah secara mandiri dalam mengelola kekayaan daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya METODE PENELITIAN Metode yang di gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa
pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Mohammad. Nazir, 2005:54). Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari: a. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Meliputi Data : Besarnya pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun anggaran tertentu, Besarnya pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun anggaran tertentu, Besarnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun anggaran tertentu. b. Kantor Statistic Kabupaten Tasikmalaya yaitu data tentang geografis kabupaten tasikmalaya c. Sumber-Sumber Lainnya yang meliputi peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: a) Studi pustaka Dilakukan dengan studi dokumentasi, mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, mengamati dan mengkaji literatur-literatur buku untuk mencari dasar teori yang terkait dengan penelitian yang mendukung. b) Penelitian Lapangan Yaitu penelitian secara langsung pada objek penelitian, sehingga dapat diketahui situasi perusahaan baik dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka dengan pihak terkait. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap data yang diperoleh. Dokumentasi, yaitu dengna cara meneliti data yang terkumpul di perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, alat hitung statistik dari penelitian ini yaitu software product for social science (SPSS) versi 16.0. sebelum melakukan pengujan dengan regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukannya uji asumsi klasik, uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat jika menggunakan analisis
regresi linear (Dewi Priyatno, 2013:49). Dan statistik deskriptif variabel penelitian. Uji asumsi yang bersangkutan anatara lain: Uji Normalitas, Uji Multikolineritas, Uji Autokorealsi, Namun pada uji ini, penulis menggunakan metode Menurut Jonathan Sarwono (2012:211), kriteria pengambilan keputusan uji Durbin-Watson adalah tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi terjadi jika angka Durbin-Watson (DW) <1 dan >3. Uji Heteroskedastisitas. Alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Adapun definisi lain yaitu analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Adapun formula regresi linear berganda antara lain sebagai berikut : Persamaan regresi berganda Y = a + b1X1+b2X2+ Ɛ Dimana: Y
= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a
= Konstanta
b1, 2 = koefisien regresi X1 = Pajak Daerah X2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahakan Ɛ
= Error
PEMBAHASAN Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda Analisis,data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 16. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh Pajak Daerah
secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berdasarkan uji Statistik dengan menggunakan SPSS (Lampiran) diperoleh bahwa nilai koefesien korelasi sebesar 0,844, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,844)2 x 100 % = 71,23 % Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 71,23% sedangkan untuk sisanya sebesar 28,77% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar 0,844 artinya Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif sehingga bila Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mengalami kenaikan sebesar 71,23%. Nilai thitung yang didapat dari uji t untuk Pajak Daerah adalah -1,380 jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-3 = 7 didapat ttabel sebesar 2.365 maka thitung (1,380) < ttabel (2,365) dengan tingkat signifikan 0.210 lebih besar dari 0.05 karena thitung < ttabel maka Ho diterima dengan kata lain Pajak Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan diterimanya Ho pada penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pajak Daerah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya apabila penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka penerimaan pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya apabila pajak daerah mengalami penurunan maka penerimaan pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini tidak signifikan dipengaruhi oleh Pajak Daerah yaitu sebesar 71,23% dan sisanya sebesar 28,77% merupakan pengaruh faktor lain, seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adelia Shabrina Prameka (2009) dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang”, dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih mengoptimalkan lagi program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah yang berdasarkan atas analisis terhadap data pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang itu sendiri setiap tahunnya mengalami kenaikan. Maka hal ini merupakan suatu potensi yang sangat baik bagi pembangunan di Kabupaten Malang di masa yang akan datang agar lebih maju dan mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi dalam laporan realisasi anggaran antara lain pada tahun 2004, 2005, dan 2010 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh pmerintahan itu sendiri. Pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda Analisis, data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 16. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berdasarkan uji Statistik dengan menggunakan SPSS (Lampiran) diperoleh bahwa nilai koefesien korelasi sebesar 0,964 , yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,964)2 x 100 % = 92,92% Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,92% sedangkan untuk sisanya sebesar 7,08% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar 0,964 artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai pengaruh positif sehingga bila Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar
1% maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan mengalami kenaikan sebesar 92,92%. Nilai thitung yang didapat dari uji t untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah 5,362 jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-3 = 7 didapat ttabel sebesar maka thitung (5,362) > ttabel (2,365) dengan tingkat signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.05 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dengan kata lain Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan ditolaknya Ho pada penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah bahwa pada tingkat keyakinan 95% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya begitu juga sebaliknya jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya juga akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini secara signifikan dipengaruhi oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 92,92% dan sisanya sebesar 7,08% merupakan pengaruh faktor lain seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Myra Nurmayanti (2011), dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat” dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat
dijadikan motivasi untuk mampu
mengoptimalkan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang tidak termasuk dalam penelitiannya. Sehingga memberikan penyuluhan terhadap BUMD mengenai target kualitatif dan kuantitatif yang menjadi indikator kinerja dan harus dicapai oleh masing-masing
BUMD. Maka hal ini merupakan suatu potensi yang sangat baik bagi pembangunan di pemerintahan provinsi jawa barat itu sendiri setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya, penulis menggunakan Uji Regresi Linear Berganda dengan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis yang digunakan dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2004 sampai tahun 2013. 1.
Analisis Regresi Berganda Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
pengaruh Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada periode Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2013. Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan dengan menggunakan SPSS Versi 16 diperoleh koefisien Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut : a
= 3.242.475.984,16
b1 = -0,928 b2 = 6,088 Sehingga akan didapat persamaan regresi sebagai berikut: Y = a + b1X1+b2X2+ Ɛ Y = 3.242.475.984,16– 0,928X1 + 6,088X2 Dimana:
Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) a = Konstanta b1, 2 = koefisien regresi X1 = Pajak Daerah X2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahakan Ɛ = Error Berdasarkan persamaan regresi diatas didapat nilai dari koefisien b1, b2, positif yang dapat diartikan bahwa arah angka atau koefisien regresi tersebut menunjukan angka peningkatan, setiap peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari persamaan regresi diatas diinterpetasikan apabila Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan nilainya 0 maka Pendapatan Asli Daerah nilainya sebesar Rp. 3.242.475.984,16,- dan apabila Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 1,- maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,928 atau menjadi sebesar Rp. 3.242.475.983,- dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bernilai konstan, selanjutnya apabila Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan Rp. 1,- maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 6,088 atau menjadi sebesar Rp. 3.242.475.990,- dengan asumsi variabel pajak daerah bernilai konstan. Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan dengan menggunakan SPSS Versi 16 diperoleh koefisien korelasi berganda R sebesar 0,971. Sesuai dengan kriteria tingkat keeratan korelasi pada tabel 3.3, diketahui bahwa nilai korelasi 0,971 berada pada rentang nilai 0,80-1,00 dengan tingkat keeratan hubungan sangat kuat. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah dimana setiap penurunan atau kenaikan Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan berbanding lurus dengan penurunan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dengan mencari nilai koefisien determinasi dengan rumus Kd = (R)2 x 100 % Berdasarkan program SPSS Versi 16 yang terdapat dalam tabel model summary (lampiran) diperoleh nilai R sebesar 0,971 sehingga dapat diketahui koefisien determinasinya adalah : Kd = (0,971)2 x 100 % = 0,943 x 100% = 94,3% Nilai tersebut menunjukan bahwa Pendapatan Asli variasi atau naik turunnya dipengaruhi sebesar 94,3% oleh kontribusi dari Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sedangkan sisanya sebesar 5,7 % merupakan pengaruh dari faktor lainyang tidak diteliti oleh penulis yaitu Lain-lain PAD yang sah. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 58,625 dimana nilai tersebut akan diperbandingkandengan nilai F tabel dengan kriteria pengujian Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel signifikansi 0,05 dan Ho ditolak jika F hitung > F tabel dengan signifikansi 0,05. Selanjutnya dengan melihat tabel statistik F (lampiran) diperoleh nilai Ftabel signifikansi 0,05 atau taraf keyakinan 5 % dimana df1= 2 dan df2= 7 adalah sebesar 4,737 atau dapat juga dengan melihat sig F hitung yaitu sebesar 0,000 nya lebih kecil dari α 0,005 artinya menunjukan adanya pengaruh yang signifikan.
Dikarenakan 58,625 lebih besar dari 4,737 dan sig F hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,005 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tidak lepas dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai suatu upaya peningkatan penyerapan yang ada dengan cara memperbaiki dan meningkatkan pemasukan, perhitungan dan meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan, memelihara dasar-dasar pengenaan yang sah serta mencari dan memperkenalkan jenisjenis sumber pendapatan yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah suatu pendapatan daerah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah,
retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil
pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah SIMPULAN Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS, pengaruh Kontribusi Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan yang rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut ditunjukan oleh nilai signifikansi yang diperoleh dari variabel kontribusi pajak daerah sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05.
Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS, pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut ditunjukan oleh nilai signifikansi yang diperoleh dari variabel Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS, pengaruh Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2004-2013 menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nilai signifikansi yang didapat berdasarkan uji F (simultan) adalah sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. SARAN Saran atau masukan sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah/Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya a. Melakukan intensifikasi pemungutan dan penagihan pajak secara berkala sehingga tidak terjadi pembayaran yang telah jatuh tempo. Serta meningkatkan efesiensi administrasi dan meningkatkan pelayanan pajak untuk untuk mempertahankan kontribusi dari pajak daerah itu sendiri. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik petugas maupun wajib pajak dan pelatihan agar menjadi masyarakat yang sadar patuh dan jujur terhadap kewajiban. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana yang menunjang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. d. Mengoptimalkan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sehingga ketergantungan yang terlalu besar terhadap pajak daerah dapat diatasi dengan mengurangi ketimpangan antara kontribusi dari pajak daerah dengan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
kontribusi sumber pendapatan asli daerah lainnya yang tidak disertkan dalam penelitian. e. Meningkatkan jumlah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar menambah periode waktu yang digunakan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan lebih akurat. Selain itu peneliti selanjutnya dapat meneliti sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan. DAFTAR PUSTAKA Sri Pudyatmoko (2006:60). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco. Erly Suandy (2005:8). Pengertian dan Macam-Macam Pajak Daerah. Bandung: Jhohandewangga. Danang Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: Refika Aditama. Dani Nugraha.2009. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PPKAD Kab.Ciamis. Universitas Siliwangi Tasikmalaya Duwi Priyatno. 2013. Mandiri Belajar Analisi Data dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom. Myra Nurmayanti. 2011.Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Politeknik Negri Bandung. Jonathan
Sarwono.2012.
IBM
SPSS:
Advanced
Statistik
Prosedur-Prosedur
Generalisasi Dan Perluasan General Linear Model (GLM). Yogyakarta:Andi.
Suparmoko.2002.Ekonomi Publik Keuangan & Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi Mohammad Nazir.2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Yuli Yuliani.2006. Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Kab. Garut. Universitas Siliwangi Tasikmalaya Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Septian Dwi Kurniawan.2010. Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas pendapatan Kabupaten Ponorogo. Universitas islam negeri Maulana malik ibrahim malang. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Mulyana, Budi., Subkhan, & Kuwat Slamet 2009. Keuangan Daerah Prespektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta: LPKPAP . Rositawati, Rona.2009. Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi Daerah pada Dinas pendapatan Kabupaten Bogor. Universitas Diponegoro Adelia Shabrina Prameka, (2009). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Universitas Brawijaya Malang Siahaan, P. Marihot. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Prof. Dr. Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, Cet. 7, Bandung : CV. Alfabeta.
Dwi Sundi Marliyanti.2009. Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas pendapatan kota denpasar. Universitas Udayana Diana Anastasia & Setiawati Lilis. 2009. PERPAJAKAN INDONESIA ,Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Andi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 dan pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yuniarti, Nur, Aini, dkk.2009. Modul Pratikum Manajemen Penerimaan Daerah. Yogyakarta: Program Diploma Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UGM.
