PENGARUH INDEPENDENSI DAN PEMBATASAN LINGKUP AUDIT DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO Dwi Cahyaning Murti1, Sahmin Noholo2, Hartati Tuli3 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi dan pembatasan lingkup audit terhadap opini audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari instrumen kusioner kepada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas yang terdiri dari independensi (X1), pembatasan lingkup audit (X2), dan variabel terikatnya adalah opini audit (Y). Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit. Variabel pembatasan lingkup audit berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap opini audit. Secara simultan independensi dan pembatasan lingkup audit berpengaruh terhadap opini audit serta kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat cukup baik. Kata Kunci: Independensi, Pembatasan Lingkup Audit, Opini Audit.
1
Dwi Cahyaning Murti, Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 2 Sahmin Noholo, SE, MM, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 3 Hartati Tuli, SE. Ak, MSi, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
Pelaksanaan otonomi daerah menantang pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabilitas dan transparan. Pemerintah daerah diwajibkan menerbitkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya sebagai hasil akhir pertanggungjawaban yang dapat diambil kesimpulan kewajaran penyajiannya. Menurut Mardiasmo dalam Efendy, akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik.4 Mardiasmo menyatakan, salah satu alat untuk memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan yang komperhensif.5 Informasi keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik/kriteria dengan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi berlaku umum. Untuk mendukung keyakinan suatu kewajaran laporan, diperlukan pemeriksaan atau dikenal dengan istilah audit. Audit sendiri akan menghasilkan opini sebagai hasil akhir atas kewajaran laporan keuangan. Dalam Ulum, IAI menyatakan bahwa opini auditor terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 1) Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), 2) Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), 3) Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan 4) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Opini ini menjadi hasil penilaian akhir atas kualitas laporan keuangan dan kualitas audit itu sendiri.6 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2010-2012 Daerah
2010
2011
2012
Provinsi Gorontalo
WDP WDP WDP
Kab. Gorontalo
WTP
Kab. Boalemo
WDP WDP WDP
Kab. Pohuwato
WDP WDP WDP
Kab. Bone Bolango
WDP WDP WDP
WDP
WTP
Kab. Gorontalo Utara WDP WDP WDP Kota Gorontalo
WDP WDP WDP
Sumber: www.gorontalo.bpk.go.id (diolah peneliti)
Tabel di atas menunjukkan fenomena opini audit yang diterima daerah Gorontalo pada tahun 2010-2012. Fenomena ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitas informasinya karena opini yang dominan diterima adalah wajar dengan pengecualian. Kabupaten Gorontalo berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa
4
M. Taufiq Efendy, Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, 2010, Undip: Tesis. 5 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2004, Yogyakarta, hlm. 36. 6 Ihyaul Ulum, Audit Sektor Publik Suatu Pengantar, 2012, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 13.
2
Pengecualian,
sedangkan
Provinsi
Gorontalo
memperoleh
opini
Wajar
Dengan
Pengecualian. Dalam peraturan BPK No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa BPK RI harus dapat menjaga dan mempertahankan independensinya sedemikian rupa. Upaya tersebut dimaksudkan agar pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Halim menyatakan bahwa opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing, yaitu 1) bebas dari keraguraguan dan ketidakjujuran (free from bias and dishonesty) dan 2) lengkap informasinya (full disclosure). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas.7 Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK RI memberikan empat jenis pendapat atau opini audit, yaitu: 1.
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion),
2.
Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion),
3.
Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion),
4.
Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). Menurut UU No 15 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa kesimpulan pemeriksa
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 1.
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2.
Kecukupan pengungkapan
3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Murwanto menyatakan bahwa independensi berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Alasannya adalah begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaannya kepada kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor yang tidak memihak.8 Pusdiklatwas BPKP menyatakan independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi: 1.
Independensi praktisi, yakni independensi yang nyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan oleh auditor
7 8
Abdul Halim,. Auditing Jilid 1, 2008, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, hlm. 73. Rahmadi Murwanto, dkk, Audit Sektor Publik, 2005, Jakarta: LPKPAP, hlm. 67.
3
2.
Independensi profesi, yakni independensi yang ditinjau menurut citra (image) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang bertugas.9 Lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan
tujuan pemeriksaan. Misalnya, lingkup pemeriksaan menetapkan parameter pemeriksaan seperti periode yang direviu, ketersediaan dokumen atau catatan yang diperlukan, dan lokasi pemeriksaan di lapangan yang akan dilakukan. Ketika terjadi pembatasan lingkup audit, auditor berhak memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian.10 Pembatasan lingkup audit adalah auditor (pemeriksa) wajib meyakinkan dirinya bahwa prosedur audit yang dilaksanakan berdasarkan bukti audit yang cukup memadai untuk menyatakan kesimpulan. Auditor (pemeriksa) wajib mengumpulkan bukti yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit Jika bukti kurang memadai, maka terjadi pembatasan lingkup audit.11 BPK RI menjelaskan pembatasan lingkup yang mengakibatkan pemeriksa tidak dapat memperoleh cukup bukti dapat terjadi karena tiga hal, yaitu. 1.
Keadaan di luar kendali entitas;
2.
Keadaan terkait sifat dan waktu penugasan;
3.
Pembatasan oleh manajemen;12
Hubungan Independensi dan Pembatasan Lingkup Audit dengan Opini Audit Independensi adalah sikap seorang auditor yang wajib dijunjung tinggi untuk mendukung pernyataan kesimpulan kewajaran laporan keuangan yang tidak memihak. Hasil penelitian sebelumnya oleh Zu’ammah (2009), menyatakan bahwa independensi auditor (auditor’s independence) berpengaruh positif terhadap hasil opini auditor (auditor’s opinion). Independensi auditor (auditor’s independence) secara parsial dan statistik mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor (auditor’s opinion). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa auditor yang mempunyai tingkat independensi tinggi akan menghasilkan opini yang baik pada saat melakukan proses audit. Auditor diharuskan meyakinkan dirinya bahwa prosedur audit yang dilaksanakan berdasarkan bukti audit yang cukup memadai untuk menyatakan kesimpulan. Kondisi ketika auditor tidak mampu memperoleh bukti merupakan pembatasan lingkup bagi auditor dalam memenuhi standar pemeriksaan. Suhartini dan Ariyanto (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa lingkup audit secara parsial berpengaruh terhadap pemberian opini audit. Semakin lingkup audit dibatasi maka opini audit tidak akan optimal. 9
Pusdiklatwas BPKP, Kode Etik Dan Standar Audit, 2008, Bogor: BPKP, hlm. 47. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), hlm. 56. 11 BPK RI, Pemeriksaan LKPD Berdasarkan Implementasi SAP Berbasis Akrual Sesuai PP No. 71 Tahun 2010 (Materi Sosialisai Permendagri No. 64 Tahun 2013), 2013, Jakarta: BPK RI. 12 Ibid. 10
4
Selain Zu’ammah, Suhartini dan Ariyanto, penelitian lain yang mendukung hubungan antara variabel, yakni Aiman Akbar (2012) yang menghasilkan pengaruh signifikan secara parsial dan simultan pemeriksaan interim, pembatasan lingkup audit dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan pemberian opini audit. Selain itu, penelitian lain oleh Hasyim (2013) yang menyebutkan hasil analisis penelitiannya bahwa independensi, keahlian audit, dan lingkup audit secara simultan berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Siregar (2013) pada penelitiannya mengungkap tentang faktor– faktor yang mempengaruhi pertimbangan opini auditor atas laporan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hipotesa (dugaan) yang penulis gunakan adalah: H1 : Independensi berpengaruh terhadap opini audit. H2 : Pembatasan Lingkup Audit berpengaruh terhadap opini audit. H3 : Independensi dan Pembatasan Lingkup Audit berpengaruh terhadap opini audit. METODE PENELITIAN Populasi dalam penelitian ini adalah auditor (pemeriksa) sebanyak 30 orang. Sampel yang digunakanpun sebanyak populasi dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus dengan cara menyebar kuisioner. Sampling jenuh adalah tehnik pengambilan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.13 Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor (pemeriksa) yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dan sudah pernah melakukan tugas pemeriksaan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan kemudian diuji dengan regresi berganda yang persamaannya: 𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1+𝑏2𝑋2 + 𝑒 Analisis data dalam penelitian ini meliputi: 1) pengujian asumsi klasik ( uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), 2) pengujian regresi linear berganda. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka diperlukan pengujian hipotesis yang meliputi, 1) Uji T atau uji parsial, 2) Uji F atau uji simultan dan 3) Koefisien Determinasi. HASIL PENELITIAN Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas diuji melalui Kolmogorof Smirnov agar hasilnya lebih dapat diandalkan. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut:
13
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2012, Bandung: Alfabeta, hlm. 122.
5
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebsar 0,962. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian normalitas, data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Karena nilai signifikansi dari pengujian lebih dari nilai alpha 0,05. Pada pengujian ini dikatakan tidak terdapat korelasi apabila VIF dari uji Multikolinieritas kurang dari 10. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan sebalumnya, diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
INDEPENDENSI
.958
1.044
LINGKUP_AUDIT
.958
1.044
a. Dependent Variable: OPINI_AUDITOR Berdasarkan hasil pengolahan data di atas seluruh variabel mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang rendah yakni dibawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan model yang dibangun tidak terdapat masalah multikolinearitas. Uji Autokorelasi yang digunakan, yakni berdasarkan teori Uyanto, nilai uji statistik Durbin Watson berkisar antara 0 sampai 4, bila hasil regresi nilai Durbin Watson berada diantara 1 sampai 3 maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya jika nilai Durbin Watson < 1 dan > 3, maka regresi tersebut
terjadi autokorelasi.14 Berikut hasil pengolahan data
menghasilkan nilai Durbin Watson:
14
Stanislaus Suryadi Uyanto, Pedoman Analisis Data Dengan SPSS, 2006 Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 248
6
Change Statistics R Square Model
Change
1
F Change
,506
df1
df2
13,817
2
27
Sig. F
Durbin-
Change
Watson
,000
2,122
b. Dependent Variable: OPINI_AUDITOR Dari hasil analisis diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,122. Nilai ini berada pada diantara 1 dan 3 atau secara matematis nilai dw berada 1<2,278<3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tidak terjadi gejala autokorelasi. Uji heteroskedasitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terjadi perbedaan variance dari residual data yang ada. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskesdasitas.
Berikut
hasil
pengolahan
data
(Scatterplot)
untuk
menguji
heterokedastisitas:
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah persyaratan asumsi klasik data dipenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi. Analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut:
7
Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh model regresi sebagai berikut: 𝑌 = 3,350 + 0,758𝑋1 + (−0,098𝑋2 ) + 𝑒 Berikut ini gambaran dari hasil analisis di atas: 1) Konstanta sebesar 3,350 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan dari variabel Independensi (X1) dan Pembatasan Lingkup Audit (X2) maka nilai opini audit sebesar 3,350. 2) Koefisien regresi sebesar 0,758 menyatakan bahwa setiap penambahan satu skor atau nilai independensi akan memberikan peningkatan (karena tanda +) skor sebesar 0,758. 3) Koefisien regresi sebesar 0,098 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu skor atau nilai pembatasan lingkup audit akan memberikan penurunan (karena tanda -) sebesar 0,098. Setelah pengujian analisis regresi dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian pengaruh secara parsial dari variabel bebas (Independensi dan Pembatasan Lingkup Audit) terhadap variabel terikat yakni Opini Audit. Hasil pengujian secara parsial dengan menggukan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan output di atas, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df seebsar n-k-1 = 30-2-1 = 27 diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,051. Hasil pengujian simultan (uji F) dengan menggukan SPSS adalah sebagai berikut:
8
Dari hasil diatas didapat nilai F-hitung sebesar 13,817. Adapun nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1) sebesar k = 2 dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar N-k-1 = 30-2-1 = 27 adalah sebesar 3,35. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh jauh lebih besar F-tabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui besar pengaruh dari Independensi dan Pembatasan Lingkup Audit terhadap Opini Audit digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi
mencerminkan
besarnya
pengaruh
perubahan
variabel
bebas
dalam
menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variable dalam model yang digunakan.
Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,506. Nilai ini berarti bahwa sebesar 50,6%. PEMBAHASAN Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan cara menyebar angket/kusioner penelitian kepada responden yang memenuhi standar sampel yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu auditor (pemeriksa) BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 30 orang. Data dalam penelitian ini merupakan data kusioner yang disebar sebanyak 30.
9
Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara diungkapkan bahwa sikap independensi seorang auditor wajib dimiliki untuk untuk menyatakan kesimpulan yang tidak memihak. Berdasarkan analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Independensi sebesar 5,188. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,051. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,000<0,05. Nilai t positif menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit. Pernyataan BPK RI mengenai pembatasan lingkup audit yaitu auditor wajib meyakinkan dirinya bahwa prosedur audit yang dilaksanakan berdasarkan bukti audit yang cukup
memadai
untuk
menyatakan
kesimpulan.
Ketidakmampuan
auditor
dalam
memperoleh bukti adalah merupakan pembatasan lingkup bagi auditor dalam memenuhi standar pemeriksaan. Dari analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Pembatasan Lingkup Audit sebesar -0,240. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,051. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Pembatasan Lingkup Audit berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Opini Audit. Opini audit adalah pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran atas laporan keuangan. Pemberian opini audit berdasarkan keyakinan penuh sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Keyakinan ini berhubungan dengan independensi dan ada tidaknya pembatasan lingkup audit. Dari hasil yang didapat nilai F-hitung sebesar 13,817. Adapun nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1) sebesar k= 2 dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar N-k-1= 30-2-1= 27 adalah sebesar 3,35. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh jauh lebih besar F-tabel sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa Opini Audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh Independensi yang tinggi dan Lingkup audit yang tidak dibatasi. Hasil analisis juga dapat diketahui secara matematis bahwa nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,506. Nilai ini berarti bahwa sebesar 50,6%. Opini audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh Independensi dan Pembatasan Lingkup Audit. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit yang diberikan oleh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pembatasan lingkup audit berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap opini audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
10
Secara simultan independensi dan pembatasan lingkup audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit, yakni 50,6% kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap opini audit sebesar 49,4%. SARAN Adapun saran yang disajikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mempertahankan independensinya agar dapat mempertahankan pula citra yang baik sebagai auditor di mata publik atau masyrakat sehingga dapat tetap dipercaya.
2.
Sebaiknya auditor melakukan pemeriksaan setelah pemerintah daerah sebagai klien melakukan perhitungan fisik. Bagi Pemerintah Daerah juga sebaiknya melakukan perhitungan fisik terlebih dahulu agar auditor lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan.
DAFTAR PUSTAKA Akbar, Aiman. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Interim, Pembatasan Lingkup Audit, Dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan. BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Diakses melalui http://www.gorontalo.bpk.go.id pada 10 Februari 2014. BPK RI. 2013. Pemeriksaan LKPD Berdasarkan Implementasi SAP Berbasis Akrual Sesuai PP No. 71 Tahun 2010 (Materi Sosialisai Permendagri No. 64 Tahun 2013). Jakarta: BPK RI. Efendy, M Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Undip. Halim, Abdul. 2008. Auditing Jilid 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Hasyim, Wahid. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi auditor dalam memberikan opini audit Atas laporan keuangan (studi pada BPK RI perwakilan provinsi sulawesi selatan). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Murwanto, Rahmadi, dkk. 2005. Audit Sektor Publik. Jakarta: LPKPAP. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pusdiklatwas BPKP. 2008. Kode Etik Dan Standar Audit. Bogor: BPKP. Siregar, Silky Raditya. 2012. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Accounting Analysis Journal. 11
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis.Bandung: Alfabeta. Suhartini dan Ariyanto, Dodik. 2009. Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit, Dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor (Studi Kasus Pada Bpk Ri Perwakilan Provinsi Bali). Jurnal. Ulum, Ihyaul. 2012. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: PT Bumi Aksara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Uyanto, Stanislaus Suryadi. 2006. Pedoman Analisis Data Dengan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu. Zu’amah, Surroh. 2009. Independensi dan Kompetensi Auditor Pada Opini Audit (Studi BPK Jateng). Jurnal Dinamika Akuntansi, 1(2): 145-154.
12
