PENGARUH ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA FISIK (Survey Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis)
DINI SETYA PRIBADI (113403140) Dsn. Pasar Saptu Cikoneng Ciamis e-mail :
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No. 24
ABSTRACT This study purpose to determine the effect of the village allocation fund and special financial assistance from the district governments in the tangible fixed assets expense village administration in Ciamis regency either partially or simultaneously. Data collection is done by means of field research. The method used in this research is descriptive analysis method with survey approach, where as the data analysis technique used is path analysis (path analysis). Based on these results it can be concluded that the village allocation fund a significant effect on the tangible fixed assets expense. Neither the special financial assistance from the district government a significant effect on the tangible fixed assets expense. This means that if both factors are getting a great value it will suffice tangible fixed assets expense. In this case the village administration in Ciamis regency should further optimize the available funds to be able to optimize the physical shopping so purpose the village administration in the context of community development can be realized and be able to explore the potential of the village that will create an independent village community. Keywords: Village Allocation Fund, Special Financial Assistance From the District Government, and Tangible Fixed Assets Expense. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah terhadap belanja fisik pada pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun secara simultan Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey, sedangkan tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur ( path analysis ). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja fisik. Begitupula bantuan keuangan khusus pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja fisik. Hal ini berarti bahwa apabila kedua faktor tersebut mendapatkan nilai yang besar maka akan mencukupi belanja fisik. Dalam hal ini pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis harus lebih mengoptimalkan dana yang tersedia untuk lebih bisa mengoptimalkan kegiatan belanja fisik sehingga tujuan pemerintahan desa tersebut dalam rangka pemberdayaan masyarakat bisa terwujud dan mampu menggali potensi desa yang nantinya tercipta masyarakat desa yang mandiri. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah, Belanja Fisik. 1
PENDAHULUAN Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan
yang dapat
menjamin keselarasan
pembangunan. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Desa. Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten atau kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Dengan diterbitkannya Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat karena tidak lagi diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tetapi diatur dengan undang – undang tersendiri. Kehadiran undang – undang tentang desa tersebut disamping sebagai penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran undang – undang tersebut pemerintahan desa akan memperoleh alokasi dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota pada tahun yang bersangkutan. Selain mendapatkan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan tingkat desa juga akan mendapat bantuan keuangan khusus dari pemerintahan Daerah sebagai upaya percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa yang tidak tercukupi oleh alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana 2
desa pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan desa. Pada dasarnya program pemberdayaan ini mempunyai tujuan agar masyarakat mampu mandiri yang nantinya kemandirian tersebut akan tercermin pada peningkatan angka indeks pembangunan manusia. Tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini salah satunya mampu menciptakan masyarakat yang mandiri yang nantinya akan mampu menekan angka kemiskinan yang selalu menjadi permasalahan utama. Secara tidak langsung setelah adanya alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah
ini yang tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu
menekan angka kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat ini harus ditunjang oleh beberapa faktor salah satunya yaitu belanja fisik yang terdiri dari belanja sarana prasarana dan belanja infrastruktur lingkungan. Belanja fisik dalam menunjang pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja fisik itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahtraan masyarakat. Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah terhadap Belanja Fisik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah dan Belanja Fisik pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis. 2. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah secara Parsial dan Simultan terhadap Belanja Fisik pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 3
pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-faktanya, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Mohammad Nazir, 2005).
TEKNIK ANALISIS DATA Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas (independent variable) yakni Alokasi Dana Desa (X1) dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah (X2), sedangkan untuk variabel terikat (dependent variable) adalah Belanja Fisik (Y). Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis), tujuan digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X. Dalam analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama. Selain itu, tujuan dilakukannya analisis jalur adalah untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat. objek penelitian dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan khusus pemerintah daerah dan belanja fisik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
TEKNIK PENENTUAN SAMPEL Teknik penarikan sample menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa nonprobability sampling adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Proporsive sampling adalah cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan atau berdasarkan pertimbangan tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Jumlah desa yang terdaftar pada Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 adalah 258 desa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan proporsive sampling, yaitu dengan kriteria yang memiliki data alokasi dana desa, bantuan keuangan khusus pemerintah daerah, dan belanja fisik dengan lengkap pada tahun 2014. Menurut Peraturan Bupati No 4 tahun 2014 bahwa setiap desa di Kabupaten 4
Ciamis memperoleh alokasi dana desa dan sesuai dengan Keputusan Bupati Ciamis No. 978/KPTS. 671-HUK Tahun 2014 yang mengemukakan bahwa dari 258 desa yang memperoleh bantuan keuangan khusus pemerintah daerah berjumlah 80 desa, maka dari itu penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 desa.
PEMBAHASAN Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian, Alokasi Dana Desa yang diberikan cukup besar. Pemberian Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Ciamis berbeda. Menurut Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2014 Perbedaan penerimaan alokasi dana desa ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin), pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, pertisipasi masyarakat, dan Jumlah unit komunitas di Desa. Faktor tersebut akan dijadikan dasar dalam pengalokasian dana desa yang tersedia. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa ADD pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp.9.512.802.800.00. Basaran tersebut merupakan 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari total dana perimbangan yang diterima kabupaten dari pemerintahan pusat. Alokasi Dana Desa tersebut diberikan pada masing – masing desa berdasarkan perhitungan alokasi dana desa minimum dan alokasi dana proposional yang nantinya besaran untuk masing – masing desa akan berbeda. Pada tahun 2014 dari 258 desa, Desa Bangunharja memperoleh Alokasi Dana Desa terbesar yaitu sejumlah Rp. 170.985.000,00 . Sementara Pemerintahan Desa yang mendapatkan Alokai Dana Desa terkecil yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 pada tahun 2014 adalah Desa Utama, Desa Mandalare, Desa Nagarapageuh, Desa Nagarawangi, dan Desa Wanasigra. Selanjutnya Alokasi Dana Desa tersebut dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 12 Tahun 2006 Pasal 9 dimana Penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dengan ketentuan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sedangkan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati no 4 Tahun 2014 yang mengemukakan bahwa alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan diantaranya meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan desa serta meningkatkan 5
kualitas dan kuantitas masyarakat. Dengan demikian pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis terus mengoptimalkan penggunaan alokasi dana desa yang nantinya diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis Menurut Peraturan Bupati Ciamis No. 48 Tahun 2012 yang mengemukakan bahwa bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal serta membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa yang tidak tercukupi oleh alokasi dana desa sesuai kemampuan keuangan daerah. Meskipun pada dasarnya bantuan keuangan ini diberikan kepada desa yang tidak tercukupi kebutuhannya oleh alokasi dana desa namun tidak berarti pemerintahan desa yang memiliki alokasi dana desa yang kecil akan memperoleh bantuan keuangan yang besar begitupun sebaliknya. Karena pada dasarnya pemberian bantuan keuangan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan desa dan keputusan bupati yang mengatur mengenai pemerintahan desa dan besar bantuan keuangan yang diberikan. Seperti yang telah diatur dalam peraturan bupati no 48 tahun 2012 dimana bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah lainnya, pemerintahan desapenerima bantuan keuangan, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peruntukan dana bantuan keuangan khusus pemerintah daerah setiap tahun berbeda. Hal ini disesuaikan dengan prioritas pemerintah kabupaten atau kota. Pada tahun 2014 pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa yang tujuannya diprioritaskan untuk peningkatan sarana prasarana desa. Berdasarkan hasil penelitian, bantuan keuangan khusus pemerintah daerah untuk desa cukup besar. Besaran jumlah bantuan keuangan khusus pemerintah daerah setiap tahun berbeda hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pada tahun 2014
Pemerintahan Kabupaten Ciamis memberikan bantuan keuangan khusus pada desa sejumlah Rp. 3.544.500,000,00 untuk selanjutnya dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan desa yang telah diajukan sebelumnya. Bantuan keuangan khusus yang diberikan pada desa yaitu maksimal Rp. 100.000.000,00 tiap desa. Berdasarkan penelitian dari 80 desa yang memperoleh bantuan keuangan khusus pemerintah daerah pada tahun 2014, desa yang memperoleh bantuan 6
keuangan khusus pemerintah daerah terbesar adalah Desa Kujang, Desa Ciharalang, Desa Tanjungsari, Desa Payungagung, Desa Kertamandala, Desa Sagalaherang, Desa Cinyasag, Desa Gereba, Desa Tambakreja, Desa Sukamukti, Desa Sindangkasih dan Desa Tenggerharja. Masing-masing desa memperoleh bantuan keuangan khusus sebesar Rp. 100.000.000,00. Sementara desa yang memperoleh bantuan keuangan khusus pemerintah daerah paling kecil yaitu Desa Mekarsari sebesar Rp. 10.000.000,00. Desa penerima dan jumlah dana yang diberikan diatur berdasarkan keputusan bupati yang tentu saja tidak terlepas juga pada kebutuhan desa yang tidak tercukupi oleh besaran alokasi dana desa. Berdasarkan hal tersebut bahwa penerimaan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah pada tahun 2014 bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap belanja fisik Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis. Belum mampunya pemerintahan desa menggali potensi desa menjadikan besaran pendapatan asli desa pada pemerintahan desa menjadi sangat terbatas. Pemerintahan desa yang merupakan basis kemajuan suatu negara yang masih belum mampu berdiri sendiri masih sangat tergantung pada penerimaan transfer baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Namun demikian, hal ini dijadikan motivasi untuk pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis untuk lebih menggali potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Belanja Fisik pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis Berdasarkan hasil penelitian, bahwa belanja fisik di hampir setiap desa berbeda. Ini disebabkan karena setiap
pemerintahan desa memiliki kebutuhan yang berbeda.
Pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis membutuhkan aset-aset yang memadai untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan belanja fisik memerlukan dana yang relatif besar sementara dana desa terbesar diperoleh pada alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah. Kedua sumber pendanaan tersebut mempunyai dasar pengalokasian tersendiri untuk kegiatan belanja fisik sehingga mampu mencukupi kebutuhan desa akan belanja fisik. Seperti yang ada pada pemerintahan desa Kabupaten Ciamis yang mana 5,1% (lima koma satu perseratus) bersumber dari alokasi dana desa, sedangkan 93,9% (Sembilan puluh tiga koma sembilan perseratus) bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dari 80 desa yang memperoleh alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah, yang mempunyai belanja fisik terkecil pada pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis tahun 2014 ada pada Desa Mekarsari yaitu sebesar Rp. 63.772.400,00. Desa Mekarsari mengalokasikan penerimaan desa untuk kegiatan belanja 7
fisik cukup kecil dengan desa yang lain, ini dikarenakan pemerintahan Desa Mekarsari telah memiliki fasilitas yang terbilang cukup selain itu kebutuhan akan belanja fisik belum begitu besar pada tahun 2014 sehingga tidak melakukan belanja untuk menambah aset secara besar. Pada tahun 2014 belanja fisik terbesar pada pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis ada pada Desa Payungagung yaitu sebesar Rp. 175.277.600,00 hal ini disebabkan desa tersebut belum memiliki gapura batas desa tidak hanya itu desa tersebut membutuhkan aset untuk kebutuhan suatu pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Belanja fisik pada pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena masih banyak program-program pemerintah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan desa. Salah satunya adalah belanja fisik dimana belanja fisik ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) secara parsial terhadap Belanja Fisik pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja fisik dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya. Koefisien beta atau koefisien jalur untuk ADD (X1) terhadap Belanja Fisik (Y) sebesar 0.216 dan koefisien determinasi sebesar 0.047 yang berarti bahwa hanya 4.7% variabilitas dari Belanja Fisik (Y) dipengaruhi oleh ADD (X1). Untuk menguji signifikasi alokasi dana desa secara parsial terhadap belanja fisik dilakukan uji t. Dengan kriteria penolakan Ho jika t
>t
dari hasil perhitungan
SPSS pada lampiran tabel Coefficients dalam kolom t diperoleh nilai t
dan dari tabel distribusi t mengambil taraf signifikan α = 5% maka t sehingga t
>t
sebesar 19.302 sebesar 1.991,
(19.302 > 1.991) maka menolak Ho. Sementara diperoleh nilai sig
sebesar 0.000, maka sig 0.000 < 0.05 yang berarti menolak Ho atau dengan kata lain ADD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja fisik. pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0.047 yang artinya bahwa pengaruh langsung Alokasi Dana Desa pada Belanja Fisik sebesar 4,7% yaitu bahwa ADD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Fisik. Hal ini terjadi karena ADD yang dihasilkan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan desa sehingga belum bisa membiayai belanja fisik. Menurut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 8
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada program pemberdayaan masyarakat terdapat kegiatan belanja fisik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengaruh Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Belanja Fisik pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis Untuk mengetahui pengaruh bantuan keuangan khusus pemerintah daerah terhadap belanja fisik dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya. Koefisien beta atau koefisien jalur bantuan keuangan khusus pemerintah daerah terhadap belanja fisik adalah sebesar 0.967, sedangkan koefisien determinasinya sebesar
0.935 atau sebesar 93.5%
variabilitas dari Belanja Fisik (Y) dipengaruhi oleh Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah (X2). Untuk pengujian secara parsial antara Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah (X2) terhadap Belanja Fisik (Y) dapat dilihat menggunakan SPSS untuk analisis jalur. Dengan kriteria penolakan Ho jika t
>t
t
(86.31 > 1.991) maka menolak Ho. Sementara
diperoleh t
maka koefisien beta sebesar 0.967
sebesar 86.31 dengan mengambil taraf signifikasi sebesar 5% maka nilai
sebesar 1.991, sehingga t
> t
nilai sig sebesar 0.000, maka sig 0.000 < 0.05 yaitu berarti menolak Ho artinya bantuan keuangan khusus pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan. Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0.935 yang artinya bahwa pengaruh langsung pada Belanja Fisik sebesar 93,5% yaitu Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah cukup besar memberikan kontribusi terhadap belanja fisik. Hal ini terjadi karena penerimaan alokasi dana desa masih relatif kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja fisik. Untuk itu Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis lebih mengoptimalkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus pemerintah daerah yang pada tahun 2014 ini bantuan yang di berikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis ditujukan dan diprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana desa. Hal ini terjadi karena bantuan keuangan khusus pemerintah daerah masih menjadi dana utama dalam belanja fisik, sehingga bantuan keuangan khusus pemerintah daerah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi pembiayaan belanja fisik karena dananya relatif besar. Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis No 48 Tahun 2012 yang mengemukakan bahwa bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah 9
desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah lainnya dan pemerintahan desa yang tidak tercukupi oleh alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Belanja Fisik pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui besarnya Alokasi Dana Desa (X1) dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah (X2) secara simultan terhadap Belanja Fisik (Y). Pengujian hipotesis secara simultan tersebut menggunakan uji F, yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara ADD dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah terhadap belanja fisik, dimana hasil dan pengolahan data melalui SPSS versi 16.0. Pengaruh secara simultan diperoleh sebesar 0.990 atau sebesar 99% variabilitas dari Belanja Fisik dipengaruhi ADD dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah artinya jika ADD dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah secara bersama-sama meningkat maka belanja fisik akan bisa dibiayai dari kedua dana ini. Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai F
penolakan Ho jika F
>F
sebesar 3.950 dengan kriteria
dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5% maka dari
table distribusi F-Snedector diperoleh F α ; k ; (n-k-1) = 80-2-1 adalah sebesar 3.12. Sehingga F
>F
(3.950 > 3.12) maka menolak Ho, sedangkan diperoleh nilai sig 0.000, maka
0.000 < 0.05 maka menolak Ho, artinya ADD dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja fisik. Menurut Peraturan Bupati No 4 Tahun 2014 kegiatan belanja fisik dapat digunakan antara lain untuk penyediaan infrastruktur pedesaan yaitu prasarana transportasi (jalan dan jembatan desa), prasarana produksi (irigasi desa), dan prasarana pemasaran (pasar desa) serta perbaikan lingkungan dan pemukiman antara lain pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dan sarana prasarana lain seperti rehab balai desa dalam skala kecil dengan catatan tidak boleh digunakan pada proyek yang sedang atau akan dibiayai dan bersumber dari pemerintah, serta untuk mendukung kelancaran
10
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat melaksanakan pengadaan sarana prasarana penunjang dengan peraturan perundang – undangan. korelasi antara alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah sebesar 0,44% hubungan ini disebabkan karena bantuan keuangan yang diberikan kepada desa yang kebutuhannya tidak tercukupi oleh alokasi dana desa. Sementara besaran bantuan keuangan akan membantu dalam percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi besaran alokasi dana desa proposional. Presentase korelasi antara X1 dan X2 relatif kecil, karena pada dasarnya meskipun bantuan keuangan diperuntukan bagi desa yang kebutuhannya tidak tercukupi oleh alokasi dana desa namun bukan berarti pemerintahan desa yang memiliki alokasi dana desa yang kecil akan memperoleh bantuan keuangan yang besar begitupun sebaliknya. Karena pada dasarnya pemberian bantuan keuangan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan desa dan keputusan bupati yang mengatur mengenai pemerintahan desa dan besar bantuan keuangan yang diberikan. Seperti yang telah diatur dalam peraturan bupati no 48 tahun 2012 dimana bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah lainnya, pemerintahan desapenerima bantuan keuangan, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Total pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0.051 yang artinya bahwa pengaruh Alokasi Dana Desa pada Belanja Fisik sebesar 5,1% yaitu bahwa ADD belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Belanja Fisik. Hal ini terjadi karena ADD yang dihasilkan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan desa sehingga belum bisa membiayai belanja fisik. Total pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0.939 yang artinya bahwa pengaruh bantuan keuangan khusus pemerintah daerah terhadap Belanja Fisik sebesar 93,9% yaitu Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah cukup besar memberikan kontribusi terhadap belanja fisik. Hal ini terjadi karena penerimaan alokasi dana desa masih relatif kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja fisik. Untuk itu Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis lebih mengoptimalkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus pemerintah daerah untuk kegiatan belanja fisik. Selain itu pada tahun 2014 ini bantuan yang di berikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis ditujukan dan diprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana desa. Total pengaruh X1 dan X2 terhadap Y merupakan pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.99 atau sebesar 99%, artinya bahwa ADD dan
11
Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, apabila keduanya mendapatkan nilai yang besar maka akan mencukupi belanja fisik. Sedangkan faktor residu atau faktor lain yang tidak termasuk variabel penelitian adalah sebesar 0.01 atau sebesar 1%. Faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yang mempengaruhinya diduga antara lain adalah swadaya masyarakat serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan yaitu tentang pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah terhadap Belanja Fisik yang dilakukan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. a
Berdasarkan hasil penelitian, Alokasi Dana Desa yang diberikan cukup besar. Pemberian Alokasi Dana Desa pada setiap desa di Kabupaten Ciamis berbeda. Selanjutnya Alokasi Dana Desa tersebut dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sedangkan sisanya sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis terus mengoptimalkan penggunaan alokasi dana desa yang nantinya diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
b.
Besaran bantuan keuangan khusus yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis berbeda. Meskipun pada dasarnya bantuan keuangan ini diberikan kepada desa yang tidak tercukupi kebutuhannya oleh alokasi dana desa namun tidak berarti pemerintahan desa yang memiliki alokasi dana desa yang kecil akan memperoleh bantuan keuangan yang besar begitupun sebaliknya. Karena pada dasarnya pemberian bantuan keuangan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan desa dan keputusan bupati yang mengatur mengenai pemerintahan desa dan besar bantuan keuangan yang diberikan. Peruntukan dana bantuan keuangan khusus pemerintah daerah setiap tahun berbeda. Hal ini disesuaikan dengan prioritas pemerintah kabupaten atau kota. Pada tahun 2014 pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa yang tujuannya diprioritaskan untuk peningkatan sarana prasarana desa. 12
c.
Belanja fisik di hampir setiap desa di Kabupaten Ciamis berbeda. Ini disebabkan karena setiap pemerintahan desa memiliki kebutuhan yang berbeda. Pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis membutuhkan aset-aset yang memadai untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan belanja fisik memerlukan dana yang relatif besar sementara dana desa terbesar diperoleh pada alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah. Kedua sumber pendanaan tersebut mempunyai dasar pengalokasian tersendiri untuk kegiatan belanja fisik sehingga mampu mencukupi kebutuhan desa akan belanja fisik. Seperti yang ada pada pemerintahan desa Kabupaten Ciamis yang mana 5,1% (lima koma satu perseratus) bersumber dari alokasi dana desa, sedangkan 93,9% (Sembilan puluh tiga koma sembilan perseratus) bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah daerah.
2. a
Alokasi dana desa berpengaruh parsial terhadap belanja fisik. Pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0.047 yang artinya bahwa pengaruh langsung Alokasi Dana Desa pada Belanja Fisik sebesar 4,7% yaitu bahwa ADD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Fisik. Hal ini terjadi karena ADD yang dihasilkan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan desa sehingga belum bisa membiayai belanja fisik.
b.
Bantuan keuangan khusus pemerintah daerah berpengaruh parsial terhadap belanja fisik. Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0.935 yang artinya bahwa pengaruh langsung pada Belanja Fisik sebesar 93,5% yaitu Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah cukup besar memberikan kontribusi terhadap belanja fisik. Hal ini terjadi karena penerimaan alokasi dana desa masih relatif kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja fisik. Untuk itu Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis lebih mengoptimalkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus pemerintah daerah yang pada tahun 2014 ini bantuan yang di berikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis ditujukan dan diprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana desa.
c.
Alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja fisik. Hal ini disebabkan belanja fisik memerlukan dana yang besar sementara sumber pendapatan desa terbesar ada pada alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus pemerintah daerah. Maka apabila kedua sumber pendapatan tersebut mendapatkan nilai yang besar maka akan mampu mencukupi belanja fisik.
SARAN 13
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan penerimaan desa dan memajukan masyarakat desa. Adapun saran tersebut antara lain: 1.
Pemerintahan desa harus lebih mengoptimalkan pengendalian dalam hal pengelolaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa agar tujuan dari penyediaan dana desa tersebut tercapai.
2.
Pemberian bantuan keuangan khusus pemerintah daerah diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan sarana prasarana saja, namun lebih lanjut bantuan keuangan khusus yang diberikan sebaiknya diprioritaskan juga untuk peningkatan infrastruktur yang nantinya akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
3.
Pengawasan dalam pelaksanaan penyediaan belanja fisik harus ditingkatkan dengan mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiensi sehingga tujuan terciptanya msayarakat desa yang mandiri akan segera terlaksana.
4.
Pemerintahan desa harus mampu menggali potensi sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa yang diharapkan untuk meminimalisir ketergantungan terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dana transfer tidak lagi menjadi prioritas.
DAFTAR PUSTAKA BPS dan BAPPEDA. 2013. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis Tahun 2013, Ciamis : BAPPEDA Kabupaten Ciamis. Chabib dan Heru Rochansjah. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung : Fokusmedia. Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat Keputusan Bupati Ciamis No. 978/KPTS. 416-HUK Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Penerima Belanja Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014.
14
Keputusan Bupati Ciamis No. 978/KPTS. 420-HUK Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Penerima Belanja Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014. Keputusan Bupati Ciamis No. 978/KPTS. 421-HUK Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Penerima Belanja Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014. Keputusan Bupati Ciamis No. 978/KPTS. 670-HUK Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Penerima Belanja Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014. Keputusan Bupati Ciamis No. 978/KPTS. 671-HUK Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Penerima Belanja Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang Dibiayai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Nazir, Mohamad. 2005. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Peraturan Bupati Ciamis No. 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014. Peraturan Bupati Ciamis No. 30 Tahun 2014 Tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Peraturan Bupati Ciamis No. 3 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015. Peraturan Bupati Ciamis No. 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis.
15
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Riduwan & Engkos. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur, Bandung: Alfabeta Somantri, Ating dan Sambas Ali Muchidin.2006. Aplikasi Statistik Dalam Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Setia. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Dilengkapi Dengan Metode R&D. Edisi Revisi.Bandung: CV Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. _______,”Gambaran
Umum
Kabupaten
Ciamis”.
http://ciamiskab.go.id/teras/info-ciamis/tentang-ciamis.html.
16
30
Maret
2014.
