PENGALAMAN
MENDORONG KOLABORASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA OLEH BURUNG INDONESIA
Inisiatif oleh Burung Indonesia 1. Fasilitasi Penataan Batas Partisipatif di TN Manupeu Tanadaru (Sumba, NTT): 2001-2008 2. Mendorong kemitraan kolaboratif di TN Aketajawe Lolobata (Halmahera, Maluku Utara): mulai 2007 3. Kebijakan dan media (bersama ornop, jaringan kerja/forum, Departemen Kehutanan) mendorong bergiatnya Pokja Kebijakan Konservasi dan mengelola wadah informasi berbasis web (www.kolaboratif.org) : mulai 2005
1
Tata Batas Partisipatif – Sumba Pengukuhan kawasan taman nasional secara legal formal, dengan keterlibatan masyarakat sekitar kawasan dan pemerintah daerah dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai tata batas kawasan Menekan konflik batas kawasan antara masyarakat – pengelola kawasan dan ketidakpastian akses masyarakat terhadap sumber daya hutan Hasil (fisik batas): 271 km batas definitif telah dipancang setelah melalui proses kesepakatan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Balai KSDA NTT 1 (2001-2007), Balai TN Manupeu Tanadaru (mulai 2007) Masyarakat masing-masing desa yang berbatasan dengan kawasan Panitia Tata Batas: Bupati, Dinas Kehutanan, Camat, Kades, wakil desa Fasilitator proses
2
Peta tnmt 2
Kemitraan Pengelolaan Konservasi di Taman Nasional Akatejawe-Lolobata, Provinsi Maluku Utara 1. Mengembangkan Forum Multi-Pihak 2. Membangun pola-pola kemitraan antara pengelola taman nasional dengan sektor industri di sekitar kawasan 3. Penguatan kapasitas pihak terkait untuk mendukung pengelolaan taman nasional 4. Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya pengelolaan 5. Menggalang dukungan masyarakat Maluku Utara terhadap pelestarian alam
3
Kesepakatan Fasilitasi kesepakatan antara Balai TNAL dengan
perusahaan di sekitar TNAL Fasilitasi kesepakatan antara Balai TNAL dengan
masyarakat sekitar TNAL Proses tata batas taman nasional Adanya Forum Multi-Pihak untuk mendukung
pengelolaan taman nasional Penyempurnaan RTRW Propinsi, Kabupaten/Kota
4
Forum Multi Pihak Membangun wadah bagi para pihak untuk mendiskusikan upayaupaya untuk memperkuat pengelolaan TNAL beranggotakan: • Pemerintah daerah: Propinsi, 2 kabupaten, 1 kota • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata • Sektor swasta yang berbatasan dengan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Nusa Padma, Barito, Weda Bay Nickel) • Masyarakat dan ORNOP setempat
Forum Multi Pihak Peran yang diharapkan Ajang untuk membangun pemahaman bersama tentang kebijakan yang terkait langsung atau berdampak pada pengelolaan kawasan TNAL Membangun sinergi untuk berbagai aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan Mediasi proses resolusi konflik yang muncul Memberi masukan terhadap kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan TN kepada Balai TNAL Tantangan Rentang jarak antar lokasi: biaya, waktu, intensitas Situasi politik dan pemerintahan setempat: mobilitas para pengambil keputusan sangat tinggi ‘Gagap komunikasi’ antara masyarakat dengan pengambil keputusan di pemerintahan
5
Media dan Kebijakan Sejak tahun 2001 telah didorong terbitnya regulasi tentang kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi Permenhut No 19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KPA/KSA Akhir tahun 2005: Departemen Kehutanan dan mitra-mitra ORNOP menggelar Sarasehan “Membangun Kemitraan di Taman Nasional di Indonesia “
Komitmen Media informasi dan komunikasi (www.kolaboratif.org) Memuat contoh-contoh model pengelolaan kolaboratif yang sedang dan sudah diselenggarakan di berbagai kawasan di Indonesia Berita dan artikel, data tentang kebijakan, tematik Kelompok Kerja Kebijakan Kelompok diskusi dan kajian tentang kebijakan sektor kehutanan,
konservasi, dan kebijakan terkait Anggota: individu dari Departemen Kehutanan, ORNOP,
Universitas, Forum Diskusi dilakukan berkala dan berkolaborasi dengan pihak lain Mengorganisir kegiatan seminar/lokakarya
6
Pokja Kebijakan: beberapa inisiatif Kajian pelaksanaan Permenhut No. 19/2004 tentang Kolaborasi
Pengelolaan KPA/KSA Mendorong terbitnya Permenhut No. 56/2006 tentang Pedoman Zonasi
Taman Nasional Terlibat aktif dalam proses revisi: PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam telah masuk dalam pembahasan antar Departemen UU 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dilakukan pembahasan DIM dan naskah akademis Penulisan buku ”Potret Inisiatif Kebijakan Konservasi di Indonesia 2004 - 2008” dalam tahap penyelesaian
Portal web kolaboratif
- TERIMA KASIH -
7
